PEMERINTAH ACEH PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG

PEMERINTAH ACEH PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI SIMEULUE, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 87 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897); 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); Peraturan...../-21

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7.

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue. 2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.

3.

Bupati Simeulue adalah Bupati Simeulue.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Sekda.

5.

Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Simeulue.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Simeulue.

7.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Simeulue.

8.

Bidang adalah bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Simeulue.

9.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Simeulue.

10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Simeulue. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan. 12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue. 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue. 14. Eselonering adalah tingkatan atau Jenjang Jabatan Struktural. BAB II...../-3-

2

BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Paragraf 1 Susunan Pasal 3 (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Kabupaten Simeulue, terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat. c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; d. Bidang Pemberdayaan Sosial; e. Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial; f. Bidang Tenaga Kerja; g. Bidang Transmigrasi; h. UPTD; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Transmigrasi

(2) Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Kepegawaian; (3) Bidang Penyusun Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari : a. Seksi Data dan Informasi; b. Seksi Penyusunan Program; dan c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (4) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat; b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan; dan c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan. (5) Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial, terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Anak Terlantar dan Lanjut Usia; b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial (6) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari : a. Seksi Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (7) Bidang Transmigrasi, terdiri dari: a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi; b. Seksi Penyuluhan dan Penataan Penduduk Transmigrasi; dan c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.

Paragraf 2..../-43

Paragraf 2 Kedudukan Pasal 4 (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian; (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi tugas dan fungsi UPTD. (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan, pelayanan dan jaminan sosial, ketenagakerjaan serta transmigrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; e. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan, peraturan dan produk hukum lainnya tentang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi; g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi; h. pembinaan (UPTD); i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2...../-5-

4

Paragraf 2 Sekretaris Pasal 7 Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan. Pasal 8 Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum, perundangundangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi: a. pengelolaan dan pelayanan adminsitrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; b. penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; c. pembinaan teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan; d. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan pemberian penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan dan perpustakaan. (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan neraca keuangan dan realisasi. (3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 11 Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program, data dan informasi, sosialisasi program/penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 12...../-6-

5

Pasal 12 Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyiapan rencana kerja; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lainnya; d. pelaksanaan penelitian, pengkajian, penyuluhan, dan pengembangan program kerja; e. pelaksanaan penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan kegiatan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; g. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, pelayanan, penyuluhan data dan informasi dibidang pelaksanaan kegiatan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Kepala Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber lainya. (3) Kepala Seksi Pemantauan, Evalusi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja. Paragraf 4 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pasal 15 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, pemberdayaan organisasi sosial, kelembagaan dan kemitraan, pembinaan kepahlawanan dan kejuangan. Pasal 16 Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberdayaan sosial masyarakat, pemberdayaan organisasi sosial, kelembagaan dan kemitraan, pembinaan kepahlawanan dan kejuangan. Pasal 17...../-7-

6

Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), pembinaan dan pelestarian nilainilai kepahlawanan, pemeliharaan dan pemugaran makam syuhada tsunami dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial; b. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pemugaran makam syuhada tsunami dan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; c. Pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi, karang taruna, organisasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, pemugaran makam syuhada tsunami, pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan sosial; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), fakir miskin dan keluarga yang bermasalah sosial psikologi, Komunitas Adat Terpencil (KAT), masyarakat yang tinggal di daerah terisolir dan keluarga berumah tidak layak huni, peningkatan kemampuan (Capacity building ) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya, pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin, fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, pelatihan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pelatihan keterampilan, peningkatan usaha ekonomi fakir miskin serta pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat. (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan terhadap karang taruna, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang usaha-usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), menjalin kerjasama kemitraan dengan sektor dunia usaha dalam rangka penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial, peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan masyarakat serta pengembangan modal kelembagaan perlindungan sosial. (3) Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan mempunyai tugas melakukan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, kesejahteraan keluarga pahlawan atau perintis kemerdekaan dan keluarganya, pelestarian kesetiakawanan sosial dan pemugaran makam syuhada.

Paragraf 5...../-8-

7

Paragraf 5 Kepala Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial Pasal 19 Kepala Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial, tuna sosial, pelayanan anak dan lanjut usia, penanggulangan bencana, pengumpulan sumbangan sosial, jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 20 Kepala Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan anak dan lanjut usia dan penanggulangan bencana, pengumpulan dan pendistribusian sumbangan sosial, jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana kerja; b. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, tuna susila, korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif ( NAPZA ), penderita AIDS, anak dan lanjut usia terlantar, baik dalam panti maupun luar panti; c. Penyelenggaraan advokasi, adopsi dan perlindungan anak; d. Pembinaan, dan pemberdayaan panti-panti sosial, panti penyantun anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar, anak nakal dan anak balita terlantar, panti penyandang disabilitas dan panti sosial lanjut usia; e. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial; f. pelaksanaan pemberian pelayanan dan bantuan sosial kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, korban konflik, korban terdampar atau terlantar dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana; g. pelaksanaan pengumpulan, mengelola dan mendistribusikan sumber dana sosial dari swasta dan masyarakat; h. pelaksanaan pemberian bantuan moril dan materil sebagai usaha dalam mengatasi penderitaan korban bencana alam, korban bencana sosial dan korban terdampar atau terlantar; i. pelaksanaan pengendalian pengorganisasian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; j. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberian bantuan dan jaminan sosial; k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan jaminan sosial; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 22 (1) Kepala Seksi Pelayanan Anak Terlantar dan lanjut usia mempunyai tugas melakukan pelayanan pembinaan terhadap anak terlantar dan lanjut usia, pelayanan terhadap anak korban tindak kekerasan, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal, pembangunandan rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar, panti asuhan/jompo, penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar, pengembangan, peningkatan, bakat dan keterampilan anak, dan kapasitas tenaga...../-98

tenaga pembinaan anak terlantar operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo serta peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik, adopsi anak dan pelindungan kepada anak terlantar, anak yatim, piatu, balita terlantar, dan lanjut usia terlantar baik dalam panti asuhan maupun luar panti. (2) Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang cacat fisik, cacat netra, cacat mental, cacat rungu-wicara, penyandang eks penyakit kronis, bekas narapidana, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, pemulung, penderita AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, pengguna zat adiktif, dan pelayanan advokasi, pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia, pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pelaksanaan konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pelayanan psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di trauma centre termasuk bagi korban bencana, pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center, peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan, pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dan peningkatan tenaga pelatih dan pendidik. (3) Kepala Seksi Jaminan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan jaminan kesejahteraan sosial kepada kelompok rentan, pekerja migran dan penyandang cacat ganda non produktif, cacat permanen non produktif dan lanjut usia terlantar non produktif, orang terlantar atau terdampar, pelayanan dan perlindungan sosial, jaminan sosial kesehatan, pemberian bantuan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak pelaksanaan pelayanan psikosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di trauma centre termasuk bagi korban bencana, penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitas sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksana upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, penangan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial, pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial, pemberdayaan dan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. Paragraf 6 Kepala Bidang Tenaga Kerja Pasal 23 Kepala Bidang Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 24...../-109

Pasal 24 Kepala Bidang Tenaga kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. penyiapan rencana kerja; b. penyiapan pelaksanaan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja; c. penyiapan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan tenaga kerja produktif penyiapan pembinaan terhadap peralatan kesehatan, keselamatan kerja; d. penyiapan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial tenga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan pengguna tenaga kerja asing; e. penyiapan penyusunan, peraturan ketenagakerjaan dengan instansi terkait; f. penyiapan rancangan dan perumusan bahan standarisasi, pengupahan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja dan pedoman pelaksanaan kesejahteraan tenaga kerja; g. pelaksanaan hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, permasyarakatan hubungan industrial dan pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan; h. pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, bantuan hukum, pencegahan pemogokan dan penutupan usaha; i. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu tidak tertentu, fasilitasi peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan rekomendasi pendirian perusahaan penyediaan tenaga kerja; j. pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, koperasi pekerja dan pelaksanaan sidang-sidang dewan pengupahan kabupaten; k. pelaksanaan pembinaan Angkatan Kerja Lokal (AKL) Angkatan Kerja Daerah (AKD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN); l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja serta bahan-bahan berbahaya dalam proses produksi barang-barang dan jasa serta penyuluhan Pembinaan Pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja (P2K3), memeriksa ulang perusahaan untuk mengetahui keadaan kesehatan keselamatan tenaga kerja di lingkungan kerja sebagai bahan pembanding dari Kantor Departemen Tenaga Kerja mengawasi terhadap hygene perusahaan dan kesehatan kerja di perusahaan yang di anggap rawan dalam hal hygene dan keselamatan kerja untuk menjaga stabilitas kesehatan kerja karyawan, melakukan pendataan perusahaan, pendataan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan utuk mempelajari kebenaran data, mengelola data dan mempelajari klarifikasi, mentabulasi, dan merekapitulasi data.

Kepala...../-1110

(2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pembinaaan sumber daya manusia, merencanakan kegiatan fisik padat karya, penyuluhan usaha mandiri, memeriksa kegiatan Tenaga Kerja Perorangan Mandiri Terampil (TKPMT), Tenaga Kerja Mandiri Terampil (TKMT) dan Wira Usaha Baru (WUB), Pemagangan di lembaga pelatihan dan perusahaan, pemberian izin tenaga kerja asing, melaksanakan kegiatan monitoring penempatan terhadap pencari kerja, menyusun program dan rencana pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja dalam rangka memasuki pasar kerja, mengendalikan kegiatan terhadap pencari kerja melalui informasi lapangan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, pemerataan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. (3) Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan menghimpun data dan menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan hubungan industrial, baik PHK perseorangan maupun massal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, melakukan konsultasi, sosialisasi dan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Paragraf 7 Kepala Bidang Transmigrasi Pasal 27 Kepala Bidang Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan sumber daya kawasan, administrasi kependudukan dan perpindahan penduduk, pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi. Pasal 28 Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melakukan upaya pengembangan sumber daya kawasan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data potensi daerah berdasarkan klarifikasi dalam rangka perpindahan penduduk, peningkatan produksi, pengolahan hasil produksi pertanian dan pemberdayaan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

penyiapan rencana kerja; pelaksanaan penyediaan areal pemukiman penduduk dan penyusunan perencanaan teknis tata ruang satuan pemukiman; pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan pengendalian serta penyerasian dampak lingkungan pemukiman; pelaksanaan penyiapan lahan, bangunan sarana dan prasarana pemukiman ; pelaksanaan kegiatan fasilitas dan rehabilitasi sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pemukiman; pelaksanaan koordinasi penyelesaian hak atas tanah; pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolahan dan analisis data potensi daerah; pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan peningkatan produksi, pengolahan hasil produksi pertanian; pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketransmigrasian; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal...../-1211

Pasal 30 (1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas malakukan pengendalian, pemberian bantuan tekhnis, penyiapan lahan, sarana pemukiman, penataan lahan yang layak huni dan serasi dengan lingkungan, penyiapan areal dan pengembangan sumber daya kawasan. (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Penataan Penduduk Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan dan memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memotivasi masyarakat, mendukung dan mengikuti program transmigrasi, pencatatan warga transmigrasi sebagai informasi data, baik tentang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan. (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pembinaan, kemitraan, bimbingan sesuai ketentuan untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan kerjasama ekonomi transmigrasi dengan pihak swasta sesuai dengan prosedur yang berlaku, mempersiapkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)/Tenaga Kerja Pemuda Mandiri dan Profesional (TKPMP), dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 31 Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 32 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

pada

ayat

(1)

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 33 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 34...../-13-

12

Pasal 34 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB VI ESELONERING Pasal 35 (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a (5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a (6) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b. BAB VII TATA KERJA Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

kewenangannya

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian pada UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 37 (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas. (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris. (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang. Pasal 38 Atas dasar Pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mendelegasikan kewewenangan-kewewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VIII...../-14-

13

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal39 Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 40 Uraian jabatan masing-masing pemangu jabatan struktural dan non struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peratuaran Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue. Ditetapkan di Sinabang 19 November 2015 M pada tanggal 07 Shafar 1437 H BUPATI SIMEULUE,

RISWAN NS

Ditetapkan di Sinabang 19 November 2015 M pada tanggal 07 Shafar 1437 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 34

14