BUPATI BOLAAN G MOI\GOI\D OW PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
::
13 TAHUN 2011 I TENTANG
NOMOR
.
.
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA SECNNN ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, Membaca
'
surat Lembaga Kebijakan pengadaan Barangfasa pemerihtah (LKpp) Nomor B1450/LKPP/D-II/09/101.0 tanggal 27 Sepiember 2010 petihat irengaOaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
Menimbang
a. b,
bahwa dalam rgngka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan'transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perru dilaksanakan pengadaan baraig/jasa secara elektronik; bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
(pelelangan) secara erektronik dan menjaga kelangsungan Jirt pelelangan secara elektronik di lingkungan Pem6r.intah xafiupjten Bolaang Mongondow, perlu ditetapkan peraturan Bupati Bolaang M0ngondow tentang Implementasi E-procurement di: :Lingkungan pemerintah
*
c. Mengingat
:1, 2, 3.
4. 5.
Kabupaten Bolaang Mongondow ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan peiatruran Bupati,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran wegari fepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Neiara Republik Indonesia Nomor undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Republik Indonesia Nomor' 1 Tahun :2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun :2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pbmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438); undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
tB22);
:
7, undano
- Undang
t
-27.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l:2 Tahun Z00B tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a9afl; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran NegaSa Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang 9. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB55); 10, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangfiasa .Pemerintah; tt. Instruksi Presiden Repubtik Indonesia Nomor 3 Tqhun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Gov.ernment; 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan r3. Peraturan Menteri Dalam ruegeri h,epublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8.
Korupsi; BAB
:
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
1. 2,
3. 4. 5'
:
Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic aovernment
procurement) adalah proses pengadaan barang / Jasa pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan secara elektronik yang berbasis Web / internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelengan umum secara elektronik, E-Lelang umum adalah pengadaan barang/jasa ,pemerintah yang proses pelaksanaanya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka,dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada Web/trnternet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, Layanan Pengadaan secara Elektronik (LpsE) Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut LpsE 'Kabupaten; adarah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintdh secara elektronik. Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secpra Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola Sistem Informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE terdiri atas :
a, b,
PAIKPA;
:
PPK/pejabat yang disetarakan i
...
c. ulPlPanifia
l.
- 3:
c,
d,
UlP/panitia pengadaan /pejabat pengadaan;
Penyedia
Jasa;
:. ,
6.
Pengguna Anggaran, seranjutnya disebut pA, adarah pejabat p;emegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakantiugas pokok"Jun fungsi SKPD yang dipimpinnya. 7, Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KpA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk meraksanakan sebagian kewenangan pA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SXpO. B. Pejabat Pembuat Komitmen, atau selanjutnya disebut pp(pejabat yang disetarakan adalah pejabat yang diangkal qleh pengguna nnggaran /Kuasa pengguna sebagai pemilik pekerjaan lkegiatan yang oiniayJi oari' APBN maupun APBD dan bertanggung jawab. atas lpetiksanaan pengadaan barang/ jasa 9. Pejabat Pengadaan adarah personil yang diangkat oleh pengguna Anggaran atau Kuasa pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilltian p.ny&iuun barang/jasa dengan nilai sampai,denEan Rp.l00.000,ooo,oo tslraius lrta rupiah). 10. Unit Layanan pengadaan (ulp)/panitia pengadpan teidiri dari pegawaipegawai yang telah memitiki sertifikat keairlian penguduun-nui.rg/iim pemerintah, yang di bentuk oreh Bupati/pengguna Anggurun oir.kri iltjrviu Fng bertugas secara khusus untuk melaGanakan:iemilihan p.nvuoiu barang/jasa di lingkungan pemerintah Daerah/BUMD, 11. Penyedia barang /iasa adatah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan ,. 12. Registrasi adalah proses pendaftaian' penieuia barpngdasa untuk mendapatkan kode akses (Llser ID dan Password) ke dalam ;irte* aprir,isi Layanan Pengadaan Secara Etektronik, 13. verifikasi adalah proses penentuan kerayakan penyeuia barang/jasa oreh LPSE melalui mekanisme kontrol secara uius nyala da6in prosu, registrasi/pendaftaran calon penyedia' barangfiasa , yang meliputi . persetujuan password dan penyampaian notifikasi piisetujuan, _ 14' Pakta integritas adalah surat pernyataan yahg oitanoaiangani oleh pplV panitia pengadaan / unit rayanan pengadaan pqnyedia o#ngijasa 'Jan berisi ikrar untuk mencegah dan tidak reiatunrn korupsi, "i oturi vang nepotismedalampelaksanaanpengadaanbarang/jasa'
.
:
;urJ.
.
/
15.
Dokumen elektronik adalah setiap informasi''etet
atau.dapat dipahami oleh yang mampu memaha,irinya. - Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang
, 16,
terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi itaq teriait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat Verifilasi dan iutentifikasi. L7' user ID adatah.nama atau pengenar unik sebJgii duntitui,oiii''vli,g digunakan untuk beroprasi di dalam suatu sistem ereiironir<. rB, Password adalah kumpulan karakter atau string: yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem oprasi mulius's lfany5t p.nggrn, ) untuk memverifikasi tJsel ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
-
BAB
II T
'
4^ i
MAKsUD DAN
TUifi#RUANG
Kesatu
Bagian Maksud dan Tujuan
LINGKUP ,
pasal 2
(1) Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa pemeriritah Secara Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow- oaiam -iungra meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, -persaiqgan sehat, iun akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan naran'glj.r, F.ffi ,intinl' (2) Peraturan Bupati ini adarah mbrupakan dasar peraksanaan proses pengadaan barangfiasa pemerintah secara elektronik lingklngan
di
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Kedua
Bagian Ruang Lingkup
pasal
,
3
|uang lingkup eeplu191 Bupati ini adalah ppngadaan Barang/Jasa
di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo-w yang dirakukan secara elektronik.
BAB III ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
pasal 4
(1) PA, KPA, PP(pejabat yang disetarakan, panitia:pengadaanlunit Layanan Pengadaan (ulp), penyedia Barang/Jasa, t_psr kpnupit n oin pina[joinir 'f,;;;, yang terkait daram pengadaan barang/jasu .r..ur. .rekir;ik mematuhi etika sebagaimana diatur Oal5m Rgraturan presiden nepuOtik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 'pengaoaan garang/iisa Pemerintah
(2) Disamping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pA, KpA, PP(Pejabat yang disetarakan, panitia pengaoaanidnii taijnan ii.nguorrn (ULP), penyedia Barang/Jasa, LpSE ranupaien Oiil-pin.f_pihak vung t*[uit dalam pengadaan- barang/jasa secara eleictronik wajib : a. Menpga kerahasiaan dan mencegah penyataguhaan kode akses (tJser ID dan passworo) para pihak; b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan
c,
informasi erektronik yang tidak diperuntukair uagi u*u*; Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang:unOantun yung berlaku YY"e'r dalam pengadaan barang/jasa secara elektronif. =-..
.
pasal
.
'-"r
5
PA, KPA, PPK, Panitia pengadaan/unit Layanan pengadaan (ulp), penyedia Barangfiasa, Pengelola LpsE Kabupaten dan pihak-plnui yang terkait dalam pengadaan barangljasa dilarang : a, Mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem . pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan b. Mensur'
l\
- 5b.
.,
Mencuri informasi," memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektroni'k yang oapai *urp.nEaru6i tuiuan pengadaan
BAB IV PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA. PEM ERINTAH SECARA ELEKTRONIK Bagian Kesatu eengelola
:
LpSE.
.
pasal 6
(1) Pengelola LPSE terdiri dari pengarah, penanggung Jawab dan pelaksana; (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada avaiir) liletupkan lebih tanjui otetr Bupati Bolaang Mongondow
pasal
7 ,
LPSE Kabupaten
a.
berfungsi
Mengoperasikan elektronik;
:
sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara
b' Melaku.kan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan pllyedia barang/jasa.memenuhi persyaratan yang
Serlaku; c, Melakukan pelatihan/training tepjOa
panitia/pejabat PengadaanlulP/ppK/pejabat yang disetarakan dan penyedia aarangf:asa -" untuk menguasai pengadaan barangijasa pemerintah secara
*i.[tr*if.
pasal g
(1) Dalam
hal
ditemukan penyimpangan-penyimpangan
prosedur atas pelaksanaan nelv.edja barang/jasa'perierintun'seiuiierektionik, p.ngJ;ru
LPSE memberitahukan kepada pb/KpNpprvpeiaLit yang'oiruiu"ruGn densan tembusan disampikan kepada inrpLriniiii-r
Mongondow
a;iJ.rg
-
.
(2) InspeKorat Kabupaten Bolaang Mongondow akan menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud padi ayai seiuai lketentuan peraturan
(r)
Perundang-undangan
pe n g g u na
Anssa
ra n/
Kuasa
r&x1x?.,5ft?a pasal
rQ
n/peja bat
9
,
pe m b u ar Ko m i rm e n .
(1) Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan:sebaoai - .'"--' -,' 6sr;kr, pengadaan; g, Menetapkan Rencana
-
b.
c.
d.
,
'
Umum Mengumumkan secara luas Renc5na umum pengadaaq paling kurang di website K/L/DII; Menetapkan ppK; Menetapkan pejabat pengadaan;
e. Menetaptan .
\, t
.
-6Menetapkan panitia/pejabat penerima Hasil pekerjaan; Menetapkan :
e.
f.
1)
Pemenang pada
Langsung
atlu
.pererangan untuk paket
penyedia pada penunjukan -garangipekerjaan
:
peniaoiin
Konstruksifasa Lainnya dengan nirai oiltas' nprobibo.000.000,00 (seratus miliar rupiah)j atau 2) Pemenang pada sere-ksi ata_u penyedia pada penunjukan Langsung ynllk laket pensadaan :asa konsurtunii n'ai diatas Rp10'000.000.000,00(sepuluhmiliarrupianj. -.-":t' ,' g. Mengawasi pelaksanaan anggaran; h. Ilenyarpaikan. raporan t<e[5ngan sesuai dengan ketentuan
;;il;;
peraturan perundang-undangan ; Menyelesaikan perselisihan antara ppK dengan ulp/pejabat pengadaan, hat terjadi perbedaan penOipaqldan
i.
9,1u* *engawasi penyimpanan dan pemeriharaan seruruh Dokumen Pengadaan
j.
Barangfiasa,
(2) Selain tugas pokok dan kewendr.tqan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, pA dapat : p. Menetapkan tim teknis; dan/atau b. Menetapkan tim ;urliim arrri untur peraksanaan pengadaan merarui
Sayembara/Kontes.
,
(3) Kuasa pengguna Anggaran (KpA) 1) KpA pada t<emlnterian/t-emoaga/Institusi pusat rainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan pA.
:
2)
'
3)
:
oleh
KPA pada pemerintah oaeiah merupakan pejabat yang ditetapkan oreh Kepala Daerah atas usul pA.
KPA untuk dana dekonsentrasi jan..fuuas pembantuan Kemenrerian/Lembasalirrtiiriip,i#' rinnva ditetapkan oreh aras usur Kepara
H#ff:
4) KPA memiriki kewenangan (o)
3:i:?::
a'
sesuai pelimpahan oreh pA,
Komitmen (PPtq memiliki rusas pokok dan kewenansan
ffii'
Hffilli-tn
rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yans
1) ?)
b. c,
d. e,
f, g. h. i,
Spesifikasi teknis Barangfasa; Harsa perkiraan SenOirilingi Oun Rancangan Kontrak. Menerbitkan Surat penunjukan penyedia Barangfasa; -"' Menandatangani . Melakanakan Kontrak dengan penyedia Barangfiasa; Mengendatikan pelaks.naai rconiiaL " pelaksanaan/penvetesaLn Pensaoaan Baransfiasa kepada Menyerahkan hasil p^ekerjaal pengadaan Barangfasa kepada pA/fpn lengan Berita Acara penyerahan; "--' Melaporkan kemaiuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan b.terjiun rlpuou Menyimpan dan menjaga leutuhJn- lA/[pA setiap triwuran; dan seluruh dokumen - ' pelaksanaan Pengadaan
ll
Kontrak;
-"
.
lfjffiil-tt
Barang/lasi.
(s)serain|..
,
7l
(5) selain tugas polok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, dalam hal diperlukan, ppK dapat : a. Mengusulkan kepada pA/KpA: 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan i b. Menetapkan tim pendukung; c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULp; dan d. Menetapkan besaran uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
Barang/Jasa,
:
(6) Dengan pertimbangan tertentu, Kepala sKpD/unit Kerja selaku pA/KpA dapat menunjuk pejabat yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sebagai PPlVPejabat yang disetarakan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana' dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5),
(7) Penandatanganan perjanjian/kontrak oleh pA/KpA/ppK dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Unit Layanan pengadaan/panitia pengadaan Pasal
(1)
10
,
.
:.
'
ULP/Panitia Pengadaan Barangpasa mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi : penyedia Barang/Jasa; 9. Menyusun rencana pemilihan b. Menetapkan Dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal Jaminan penawaran;
c.
d. e.
Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website wLlDll masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke,LpSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; Menilai kualifikasi penyedia BaranglJasa melaiui prakualifikasi atau
t.
Melakukan evaluasi administrasi, 'teknis
g.
pascakualifikasi;
dqn harga terhadap penawaran yang masuk; Khusus untuk ULp: 1) Menjawab sanggahan; 2) Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000. 000. 000,00 (seratus miliar rupiah);atau b) seleksi atau penunjukan Langsung untuk pbket pengadaan
Jasa
Konsultansi
yang bernilai paling . tinggi
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3) Menyerahkan salinan 4)
:
Dokumen . pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada ppK; Menyimpan dokumen asri pemirihan pe'nyedia Barangpasa;
h.
-
B
-
i Khusus pejabat pengadaan: 1) Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau pengadaan Langgung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jdsa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100,000.000,00 (seratus juta'rupiah! dan/atau b) Penunjukan Langsung atau pengadaan untuk paket -yang, Langsung -paring Pengadaan Jasa Konsurtansi bern'itai iinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Fenyedia Barang/Jasa -' kepada ,
i. j.
PA/KpA;
Membuat laporan mengenai proses dan hasit pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan tnstitusi; dan Memberikan pertanggungjawaban atas ,, pelaksanaari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada pA/KpA.
(2) selain tugas
pokok dan kewewenangan ulp/pejabat
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperiukan ulplFejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada ppK: a. Perubahan HpS; dan/atau b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Bagian Keempat Penyedia Barang/Jasa ,
:Pasal
11
:
i
(1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Mendaftarkan diri kepada LPSE Provinsi dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara asaz nyata oleh LpsE Kabupaten atau yang diberi
kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk niasuk ke dalam sistern pengadaan secara elektronik; ,
b, Memenuhi
-
kete.ntuan peraturan perundang undangan untuk penyedia Earangllasa; usaha/kegiatan sebagai lenjalankan
c. Memiliki keahlian, pengalaman, d.
e.
f,
g.
h, i.
r[,
j.
kemampuan teknis din manaierial untuk menyediakan barang i filqk dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atiu niret<si yang bertindal untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanlisi pidana; secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpal'akan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy ul[ti tanua terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (spr), pajak penghasian (ppH) tahun terakhir, dan fotocopy surat setoran pa;ak (ssp) ppil pasal 29; Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakirir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah Provinsi maupun swasta termasuk pengalqman- sublontrak, k..uuri Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kunang dar:i 3 (tiga) tahun; Memiliki sumber daya manusia, modal, peralJtan dan'rJsiiitas lain yang diperl u kan dalam pengadaan barang/jasi secara elektroni k; Tidak termasuk dalam daftar hitam; Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan Menandatangani pakta integritas sebelurn . pitaLsanain pengadaan
fiasa;
Barang/Jasa.
(2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan 'harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keiuali huruf g,
,
penyedia
\
-9(3) Penyedia Barang/Jasa
wajib mengisi dan menandatangani Formulir
keikutseftaan dalam Sistem
E
- pengadaan
barang/jasa,
BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK Pasal 12
(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode
pemilihan Penyedian Barang/Jasa yang digunakan adalah : Metode E - Lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; Metode E - Lelang umum pascakualifikasi dengan z (ouaj rite; c, Metode E - Lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file; (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan E Lelang umum dilaksanakan sesuai dengan Pedoam pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondowi
a. b.
-
Pasal 13
Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik
:
a, Proses E-Procurement dilingkungan pemerintah b.
c. d.
Kabupaten
Bolaang
Mongondow akan dilakukan melalui aprikasi www. lpse, kabbol mong. go. id; User ID dan Password seluruh pengguna sistem an Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan'represen[asi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam E-Procuremenq User ID dan Password yang dimaksud dalam huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem E-Procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan Dokumen'tersebr]U Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dapat diberlakukan .sama dengan dokuen tertulis, kecuali oorumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada undang-undang'Nomor 1r rihun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
f.prbiurement
BAB VI PEMBIAYAAN OPERASIONAL LPSE Pasal L4 (1) Pembiayaan operasional Layanan pengadaan Secara Elektronik (LpsE) bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
(2) Hal yang berkaitan dengan ayat (1) diitas, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan lainnya.
BAB VII
PENUTUP Pasal
15
Disamping melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang .pengadaan Barang/Jlsa Pemerintah, Maka PA, KpA, ppvpejabat yang disetjrakan dan panitia/p6jabat Pengadaan/unit Layanan pengadaan (ULp) yang telah ada dapat melaksanikan pengadaanBarang/Jasaelektroniksecarabertahap.
Pasal
16
:
Lembaga/Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (I-PSE) Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan bersama.
;
Pasal
17l,... I
=
10_
Pasal 17
Dalam. melaksanakan fungsinya terutama dalam pengoperasian Sistem Pengadaan Barangfasa pemerintah secara Erektronik, lpsr Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan konsurtasi oengan LpsE" ilovinsi dan Lembaga Kebijakan pengadaan Barangfasa qxnn;"l.,ti perubahan-perubahan. yang oiperlukan uniuk p*v.riJrrnaan prosedur dan
Ad"';;;d'#""r#n
sistem layanan pengadaan secara elektronik repaoa
pasal
lpir
r,rasionur,
1g
Peraturan ini murai murai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kanupalen Bolaang Mongondow.
Ditetapkandi
Lolak
pada tanggal 29 November 2011
Hi. SALI Diundangkan di Pada tanggal
November 2011
*rur*r" I
+'.r'
,l
_--<:',, ---, - ,;
i1
J' :,-----\ ---" i!
Lolak
SUGEHA
BERITA DAEMH I(ABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2011 NOMOR
