BUPATI BATANIG HARI
KEBIJAKAI\ AKTJNTANSI PEMERINTAH KABTJPATENBATANG TIARI DENGAN RAI{IVIAT TIJI{AN YANG MAHA ESA
RWAT_IBA'TAr{G[rARr,
Menimbang: a. bahwa unfuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomhn PengelolaanKeuanganDaeralUse.bagaimanatelah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 menyatakanbahwa Kepala Daerah menetapkanPeraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah denganberpedomanpada StandarAluntansi Pemerintah; bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 4 perlu menetapkan Perahran Bupati tentang Kebijakan Akuntansi PemerintahKabupaten Batang Hari; Mengingat: l. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II SarolangunBangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang
-22. Undang-Undang Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Penyelanggaraan Kolusi danNepotisme(LembaranNegaraRepublik lndonesia Tahun1999Nomor75, TambahantembaranNegaraRepublik Indonesia Nornor385t); J.
Undang-Undang Nomor31 Tahun1999tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor140,Tambahan kmbaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun2001tentangPerubahanAtas Undang-Undang Nomor3l Tahun1999tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi (L,embaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2001Nomor 134,Tambahantrrnbaran NegaraRepublik 4150); lndonesiaNomor
4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanlrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5 . UndangUndangNomor I Tahun20M tentangPerbendahanurn l.legara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 5, TambahanLernbaranNegara Republik Indonesia Nomora355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 rcntangPemeriksaan Pengelolaan danTanggungJawabKeuanganNegara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran NegaraRepubliklndonesiaNomor rH00); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun'2004 teotmg Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor M37), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 32 Tahun 20O4 tentang PernerintahanDaerah (kmbaran Negara Republik lndonesiaTahun2008Nomor 59, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor a8M);
8. Undang-Undang
-38. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan KeuanganantaraPemerintahPusat dan PemerintatranDaeratr (Lembaran Tahun20M Nomor 126, NegaraRepubliktrndonesia Tambahan trmbaranNegaraRepublikIndonesiaNomorrH38); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun20ll tentangPembentukan (Lembatan Negara Republik PeraturanPerundang-undangan lndonesiaTahtm201I Nomor82, TambahmLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor52301' 10.PerahranPemerintah Nomor20 Tahun2001tentangPembinaan Dan PengawasanAtas PenyelenggaraanPemerintahDaerah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2001Nomor 41, Tambahan l,embaranNegaraReprblik IndonesiaNomor4090); ll. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PertgelolaanKeuangan Badan layanan Umum (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 48, Tambahan kmbaran NegaraRepubliklndonesiaNomor4502); 12. PeraturanPemerintanNomor 24 Tahun 2005 tentangStandar (LembaranNegaraRepublik lodonesia {lsuntensi Pemerintahan Tahun2005 Nomor 49, Tambahant embaranNegaraRepublik lndonesia Nomor4503); 13. PerahuanPenreriirtah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah(trmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor l3l, TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia Nomor4570); 14. PerahranPenrerintahNomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik 4575); lndonesiaNomor 15. PeraturanPemerintahNomor 57 Tahun 2005 lentang Hibah KepadaDaerah(LembaranNegara Republik lndonesiaTahun 2005 Nomor 139, TambahanLqnbamn Negara Republik lndonesiaNomor4577\; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang PengelolaanKetranganDaerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2005Nomor 140,Tambahankmbaran Negara RepubliklndonesiaNomor 4578); Menteri...... 17.Peraturan
-4-
'l 17. PeraturanPemerintahNomor 8 irun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi '*merintah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor 25, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 46la\; 18. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah bcberapakali diubah terakhir denganPeraturanMenteri dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20l l (Berita Negara Republik IndonesiaTahun201I Nomor 3 l0); 19. PerahnanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Pertanggungiawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 20. PeraturanDaerahKabupatenBatang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBatangHari Tahun2006 Nomor 5);
MEMUTUSKAhI: pl"nst"Fkan: PERATURAN BIJPATI TENTANG KEBIJAKAT{ AI(JNTANSI PEMERINTAII KABUPATEN BATANG TIARI. BAB I KETEI{TUAN TTMIJM PasalI Dalam Peraturanini yang dimaksud dengan: l.
DaerahadalahKabupatenBatangHari.
2.
Pemerintatran Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah SebagaiUnsut PenyelenggaraanPemerintahanDaerah.
3. KepalaDaerahadalahBupati Batang Hari. 4.
Perangkat Daerah adalah kmbaga yang membantu Kepala Daerahdalam PenyelenggamanPemerintahanDaerah.
5.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat DaerahKabupatenBatangHari. ...... 6. Pejabat Pengelola
-56. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuanganpada Sekretadat Daerah Kabupaten Batang Hari yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Batang Hari dan bertindak sebagaiBUD.
7 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatandan KelurahanPengguna Anggaranfengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang.
9. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ndalafu kepala unit kerja yang berada dibawah langsung kepala SKPD yang ditunjuk berdasarkanpertimbangan kompetensi jabatan, anggarankegiatarubebankerjq lokasi, dan atau rentang kendali, dan pertimbanganobjektif lainnya-
10. Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD yang selanjutrrya disingkatPPK-SKPDadalahpejabatyang melaksanakanfungsi tatausahakeuanganSKPD. 11. Bendahara Pengeluaran SKPDBdalahPNS non stnrkturalyang dihr4iuk oleh Kepola SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan. membayarkan, menatausabakan dan rrangkeperluanbelanjadaerahdalam mempertanggungiawabftm APBD secaraadministratif kepada SKPD mngka pelaksanaan dansecarafungsionalkepadaBLJD. 12. Bendahara PPKD adalahPNS non strukturalyang Pengeluaran dihmjuk dan diusulkan oleh PPKD, ditetapkan dengan KepuhrsanBupati unhrkmenerimqmenyimpan,membayarkan, uang keperluan danmempertanggungiawabkan menatausahakan belanjaPPKD, 13. RencanaKeda danAnggaranSKPDyang selanjdnyadisingkat RKA-SKPD adalahdokumenperencanaandan penganggaran rencanabelanjaprogram dan yang berisi rencanapendapatan, APBD. dasarpenyusunan kegiatanSKPDsebagai 14. RencanaKeda dan AnggaranPejabat PengelolaKeuangan disingkatRI(A-PPKD adalahrencana Daerahyangselanjutrrya kerja dan anggaranbagiankeuanganselakuBendaharaUmum Daerah. .... 15.DokumenPelaksanaan
-615. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatandan Belanja yang disusun dan disiapkan oleh Kepala SKPD, disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh SekretarisDaerahyang digunakan sebagai pengesahannya dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/ruasa psttggunasnggaran;
1 6 .Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerahyang selanjutnyadisingkatDPA-PPKD adalahdokumen pelaksanaan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
1 7 . Dokumen Pelaksanaan Penrbahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatandan belanja yang digunakan sebagai dasar perubatranpenggunaananggaran oleh pengguna anggaran. 18. Dokumen Pelaksanaan Pembahan Anggaran PPKD yang selqnjutnya disingkat DPPA-SKPD adalab dohrmen pelaksanaan perubahan anggaran bagian keuangan selaku BendaharaUmum Daerah19. PenerimnanDaerahadalahuangyang masukke kas daerah 20. Pengelu:rftnDaerahadalahuangyang keluar dari kas daerah 21. PendapatanDaerah adalahhak pemerintahDaeratr yang diakui sebagaipenambahnilai kekayaanbersih. 22. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipengurangnilai ke'tayaanbersih.
23. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tatrun anggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-tahunanggaranberikutnya24. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dengan tidak mengutamakanmencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannyadidasarkanpada prinsip efisiensi dan efektifitas.
BAB II
-7-
BAB II KEBIJAKAN AKTJNTANSI PuaI2 Kebijakanakuntansipemerintah dasrahterdiri atasprinsipprinsip, dasar{asar,konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pcmerintahKabupatenBatang Hari dalampenlusunandanpenyajianLaporanKeuangan Pr sal3 Kebijakan akuntansi pcmerintahdaerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual KebijalcanAkuntansi PemerintahDaeratl yang mengacu pada Keranska Konseptual Standar alruntansi PemerintalrPasal4 Kebijakan akuntnnsi pemerintah daerah mengatu: penyajian laporan lcgrranganunfuk tujuan umuu dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaraq antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
Passl5 Kebijakan akuntansi pemerintahdaerah mengatur dasardasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka memenuhi tt{uan akuntabilitassebagaimana ditetapkanolehPe,nrndang-urrdangan.
Pasrl6 Kebijakan akuntansi pemerintatrdaerah mengatur dasardasar penyajianNeracauntuk PemerintahKabupatenBatangHari dalam ditetapkanoleh rangkamemenuhitujuanakuntabilitassebagaimana Perundang-undangan.
Pasal7
-8-
Prsrl 7 Kebijakan akuntansi pemerintahdaerah ii,.ngatur dasardasar :nformasihistoris penyajianlaporanarus kas yang memberikzu, mengenaiperubahankas dan setarakas PemerintahKabupaten Batang Hari dengan mengklasifikasikanams kas berdasarkan aktivitas operasi, investasiaset non keuangarl pernbiayaarLdan nonanggaran selamasatuperiodeakuntansi.
Pasal8 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasardasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas laporan Keuangan yang memuat hal-bal yang mempenganrhi pelaksanaananggamn seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab. sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya" serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angkaa.rgkayang dianggapperlu untuk dijelaskan.
Pasal9 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapandalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana pendapatan,belanjadan peurbiayaanserta penyajiannya dalatn laporan keuangan.
Pasal l0 Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.
PasalI I
-7-
BAB U IIJAKAN AKUNTANSI Pesal2 Kebijakanahrntansipemerintahdaerahterdiri atasprinsipprinsip, dasardasar,konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang spcsifik dipilih oleh pcmerintahKabupatenBatang Hari dalarnpenyusunandanpenyajiant aporanKeuangan Prsrl 3 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konsepnral Kebijakan Akuntansi PemerintahDaeratr yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Ahmtansi PemerintahPasal4 Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur penyajian laporanl6srrangan untuk hrjuanumumdalamrangkameningkatkan keterbandinganlaporan keuanganbaik terhadapanggaran,antar periode,maupunantarentitasaluntansi. Pasel5 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar{asar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagainranadirctapkan oleh Perundang-undangan.
Pasrl6 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasardasar penyajianNeracauntuk PemerintahKabupatenBatangHari dalam ditetapkanoleh rangka;nemenuhitujuanakuntabilitassebagaimana Perundang-undangan.
Pasal7
-8Pasal7 Kebijakan akuntansi pemerintahdaerah mengatur dasardasar penyajianlaporanarus kas yBngmemberikaninformasihistoris mengenaiperubahankas dan s€tarakas PemerintahKabupaten Batang Hari dengan mengklasifikasikananrs kas berdasarkan aktivitas operasi, investasiaset non keuangarqpembiayaan,dan nonanggaran selamasatuperiodeakuntansi.
Pasal8 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganr dasardasar penyajian dan pengungkapanyang diperlukan pada Catatan Atas Lapo.un Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaananggaranseperti kebijakan fiskal dan moneter,sebabsebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasiny4 serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angkaangkayang dianggapperlu untr,rkdijelaskan.
Pasal9 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatrr dasardasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapandalam alarntansi aset, kewajibaq ekuitas dan4 pendapatan,belanja dan peurbiayaanserta penyajiannya dalam laporan keuangan.
Pasall0 Kebijakan akuntansi pernerintah daerah mengatur perlakuan akuntansiatas koreksi kesalahan,perubahankebijakanakuntansi, danperistiwaluar biasa.
Pasal1l
-9Pasal11 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyuswum laporankeuangankonsolidasian untuk entitasakuntansimeliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintahdaerahuntuktujuanumumdemi meningkatkankualitas kelengkapan laporankeuangan. Pasal12 Iampiran dari Peraturantentangkebijakan akuntansiini adalah bagianyangtidak terpisahkandari Peraturan.
BAB trI KETENTUAN PENUTUP Pssrl 13 Peraturanini mulai berlakupadaI Januari2012. Agar setiap orang mengetahuinya" memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan menempa&annyadalam Berita Daerah KabupatenBatangHari. Ditetapkandi : MuaraBulian Padatanggal : l4 Februar, 2Ol2
Diundangkandi MuaraButian PadaTanggal 19 Februqri 2012 SEKRETARIS D
L i
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG IIARI ' TAHUN 2012 NOMOR B
