BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
Menimbang
:
a.
b. Mengingat
:
1.
2.
3.
4. 5. 6.
Memperhatikan :
Menetapkan
:
Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi desa dan kekayaan desa pengembangan usaha ekonomi mikro di tingkat desa, meningkatkan Pendapatan asli desa, maka diupayakan di setiap desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa. Bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf (a) perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor 90539A 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor : 11/43A/kep.gb/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BUPATI BLITAR. Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ditetapkan Pedoman Umum BUMDES di Kabupaten Blitar sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Pedoman Umum ini dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Blitar. Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 16 Maret 2011 BUPATI BLITAR ttd HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar Pada tanggal 16 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH ttd BACHTIAR SUKOKARJADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 8/E
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 16 MARET 2011 PEDOMAN UMUM TATA CARA PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BUMDES I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa dan Kelurahan terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Desa merupakan suatu komunitas masyarakat yang otonom, yang mana tujuan desentralisasi ke desa adalah memperkuat kapasitas desa dalam pengelolaan tata pemerintahan dan pembangunan yang berbasis pada prakarsa pembangunan desa. 3. Penguatan kapasitas desa bisa dilaksanakan antara lain melalui perolehan/peningkatan Pendapatan asli yang bisa menopang kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. 4. Pendirian/pembentukan BUMDES sebagai inisiatif pemerintah desa yang diharapkan bisa menjadi penyangga dalam memperkuat struktur sosial, budaya dan lingkungan. Sedangkan sebagai institusi komersiil menjadi pilar bagi aktifitas perekonomian dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan ekonomi riel dan lembaga keuangan. 5. Pada hakekatnya BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasar kebutuhan dan potensi desa. Oleh karena itu diperlukan suatu Pedoman agar supaya proses tersebut memiliki arah untuk mencapai tujuan bersama masyarakat dan pemerintah desa. B. Pengertian, Makna, dan Tujuan 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDES BUMDES adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang perekonomian dengan modal seluruhnya atau sebagian milik Pemerintah Desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa dan atau dari pihak ke III. 2. Maksud BUMDES dibentuk dengan maksud : a. Untuk meningkatkan kebersamaan, solidaritas dan penguatan desa secara sosial, budaya, lingkungan dan perekonomian. b. Untuk mengkoordinasikan dan memacu kegiatan usaha-usaha di desa dalam upaya meningkatkan perekonomian produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa 3. Tujuan Pembentukan BUMDES diarahkan untuk : a. Untuk mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. b. Untuk menciptakan kesempatan berwirausaha (entreprenueu) meningkatkan kebersamaan, mengurangi jumlah pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa. c. Mendorong Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) serta kesejahteraan masyarakat secara sosial, budaya dan ekonomi.
d. BUMDesa dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijin dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan Pendapatan masyarakat desa. e. BUMDesa menjadi sarana untuk mampu mendidik/pembelajaran sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat serta berusaha secara produktif, yang dengan demikian dapat mampu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan. II.
PEMBENTUKAN BUMDES A. Syarat pembentukan BUMDES BUMDES bisa dibentuk apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Atas inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa. b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat. c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. d. Tersedianya sumber desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa. e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa. f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi. g. Untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Pendapatan asli desa. B. Tahapan Pendirian dan Pembentukan BUMDES 1. Pendirian dan pembentukan BUMDES dilaksanakan melalui tahapan : a. Tahapan inisiatif masyarakat. b. Tahapan identifikasi potensi dan kebutuhan. c. Tahapan analisis usaha d. Tahapan penentuan bentuk institusi BUMDES e. Tahapan pendirian f. Tahapan operasionalisasi 2. BUMDES dibentuk dan didirikan melalui proses : a. Pembentukan Badan Hukum BUMDES dibentuk dengan Peraturan Desa yang disahkan Bupati Blitar melalui Camat. b. BUMDesa wajib membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dibuat dengan Akta Notaris.
III.
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA A. Anggaran Dasar (AD) Adalah Peraturan tertulis sebagai hasil musyawarah desa memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai Pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. B. Anggaran Rumah Tangga Adalah aturan tertulis, sebagai hasil musyawarah desa bentuk operasional yang lebih terinci dari aturanaturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
IV.
PENGELOLAAN BUMDES A. Organisasi Pengelola Organisasi pengelola terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. 1. Organisasi terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. 2. Pengelolaan BUMDES berdasarkan kepala Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3. Organisasi Pengelola terdiri dari : a. Penasehat / komisaris b. Pelaksana operasioanal / direksi yaitu Direktur/manajer dana kepala unit usaha
c. Komisaris dijabat oleh kepala desa, ketua BPD dan tokoh masyarakat. d. Pelaksana operasional dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan mendapat persetujuan kepala Desa, serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. B. Tugas dan Kewenangan 1. Penasehat/komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. 2. Penasehat/komisaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan pelaksanaan operasional/direksi mengenai pengelolaan usaha desa. 3. Pelaksana operasional bertanggungjawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa melalui rapat Tahunan dan mewakili BUMDEES di dalam dan di luar pengadilan. V.
VI.
VII.
JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL A. Permodalan Modal BUMDES berasal dari : 1. Pemerintah desa 2. Tabungan masyarakat 3. Bantuan pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pinjaman 5. Kerja sama usaha dengan pihak lain 6. Dana bergulir yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa B. Jenis Usaha Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1. Jasa 2. Penyaluran sembilan bahan pokok 3. Perdagangan hasil pertanian 4. Industri kecil dan rumah tangga 5. Kegiatan perekonomian lainnya sesuai kebutuhan dan potensi desa C. Bagi Hasil 1. Bagi hasil usaha BUMDES dilakukan atas dasar keuntungan bersih desa. 2. Rincian bagi hasil adalah sebagai berikut : a. 20% masuk ke kas desa b. 40% penguatan modal BUMDES c. 10% cadangan d. 10% sosial e. 10% pendidikan f. 10% pengurus KERJA SAMA 1. BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke-3. 2. Kerjasama usaha harus dituangkan dalam naskah kerjasama dengan mendapat persetujuan pemerintah desa. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. Pembinaan 1. Pembinaan BUMDES menjadi tanggungjawab pemerintah secara jenjang mulai Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten dibawah SEKTAP BUMDES. 2. Bentuk pembinaan antara lain adalah : a. Fasilitasi pengembangan BUMDES b. Pelatihan manajemen BUMDES c. Pendampingan BUMDES
B. Pengawasan 1. BPD dan atau pengawas internal (Badan Pengawas) melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDES. 2. Camat berwenang untuk melakukan verifikasi pengelolaan BUMDES. 3. SEKTAP BUMDES berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan BUMDES. 4. Inspektorat Kabupaten berwenang melakukan audit dan pengawasan pengelolaan BUMDES. VIII. PEMBUBARAN 1. BUMDES bisa dibubarkan setelah dilakukan proses audit berkaitan usaha, organisasi dan manajemen. 2. Pembubaran BUMDES dilakukan melalui Forum Rapat Desa dalam bentuk Peraturan Desa, atas rekomendasi SEKTAP BUMDES dan persetujuan Bupati. IX.
LAIN-LAIN 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan umum ini akan ditindak lanjuti dalam Juklak dan Juknis. 2. Bagi desa yang telah membentuk BUMDES sebelum terbitnya Pedoman Umum ini supaya segera menyesuaikan. BUPATI BLITAR ttd HERRY NOEGROHO
