BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA JASA SARANA OLAH RAGA DAN REKREASI

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA JASA SARANA OLAH RAGA DAN REKREASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan iklim usaha yang dapat mendorong pengembangan usaha jasa sarana olahraga dan rekreasi subsektor bidang pariwisata; bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu adanya ketentuan mengenai pemberian ijin usaha dan pendaftaran usaha jasa sarana olahraga dan rekreasi tersebut. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dirasa perlu untuk membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Perijinan Usaha Penyediaan jasa Sarana Olahraga dan Rekreasi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG TATA CARA PERIJINAN USAHA PENYEDIAAN 3ASA SARANA OLAH RAGA DAN REKREASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar 3. Bupati adalah Bupati Blitar 4. Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar 5. KPTSP adalah Kantor Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar 6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Hukum atau perorangan untuk menyelenggarakan kegiatan / usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi. 7. Usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi adalah usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan rekreasi, yang dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk, daratan maupun udara. 8. Usaha rekreasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas rekreasi. 9. Penyedia Jasa Saran Olahraga dan rekreasi adalah Seseorang/Pengusaha/Operator yang menyediakan sarana kegiatan olahraga atau rekreasi. 10. Tempat rekreasi adalah suatu tempat yang terdiri dart sate atau beberapa obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata, yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan serta pendidikan di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Pasal 2 Pengaturan tata cars perijinan usaha jasa sarana olahraga dan rekreasi berdasarkan asas manfaat, berkeadilan, kebersamaan, keterbukaan, partisipasi, dan berkelanjutan. Pasal 3 Pengaturan tata cara perijinan usaha jasa sarana olahraga dan rekreasi bertujuan untuk : a. meningkatkan kebugaran, derajat kesehatan masyarakat, produktifitas hidup; b. mendorong pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan, c. mengendalikan kegiatan usaha untuk menunjang pembangunan berkelanjutan khususnya bidang olahraga. Pasal 4 Ruang Lingkup pengaturan usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi meliputi kegiatan : a. pembangunan dan atau penyediaan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga; b. pembangunan dan atau penyediaan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi; c. pelayanan kegiatan olahraga dan rekreasi; dan d. pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan olahraga dan rekreasi, seperti :  Gelanggang permainan dan ketangkasan/outbond;  Saran dan fasilitas olah raga;  Teater satwa dan pentas pertunjukan satwa;  Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;  Pusat kebugaran atau health centre;

    

(1)

(2)

(3)

(4)

Arung jeram; Desa wisata dan ekoturisme; Agrowisata; Paralayang Dan pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dengan olah raga dan rekreasi.

BAB II JENIS DAN BENTUK USAHA Paul 5 Usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi meliputi kegiatan : a. pembangunan dan penyediaan sarana tempat untuk kegiatan olahraga dan rekreasi; b. penyediaan sarana olahraga dan rekreasi di berbagai tempat yang memungkinkan untuk tersedianya sarana olahraga dan rekreasi; c. pelayanan lain yang berkaitan dengan jasa sarana olahraga dan rekreasi. Pembangunan dan penyediaan sarana tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangunan sarana tempat olahraga dan sarana rekreasi; b. penyewaan sarana tempat olahraga dan rekreasi. Penyediaan sarana untuk olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 5, ayat (1) huruf b meliputi : a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga maupun rekreasi; b. jasa pelayanan atau pemanduan olahraga dan rekreasi. Penyediaan sarana untuk olahraga di pegunungan, bukit, dan dimana raja yang memungkinkan disediakan sarana dan prasarana untuk olahraga dan rekreasi.

Pasal 6 Usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi diselenggarakan oleh badan usaha atau perseorangan, Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat berbentuk Badan Usaha Milk Daerah, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi. BAB III LOKASI USAIIA Pasal 7 Lokasi usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi yang telah mendapatkan penetapan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan. BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu bentuk izin Pasal 8 (1) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Izin Pasal 9 Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui KPTSP dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar. Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Pembatalan Izin Pasal 10

(1) Masa berlaku izin usaha adalah selama 5 Tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. (2) Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 dinyatakan tidak berlaku apabila : a.

Pengusaha tidak meneruskan usahanya;

b.

Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;

c.

Dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

d.

Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;

e.

Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;

f.

Hak terhadap tempat usaha atau Janis usaha dihapus.

(3) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan apabila tidak terjadi kesepakatan didalam penyelesaian secara musyawarah mufakat. Pasal 11 Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus didaftar ulang 3 bulan sebelum masa habis berlakunya ijin usaha tersebut. Bagian Keempat Larangan Pasal 12 Penyelenggara usaha penyediaan jasa saran olahraga dan rekreasi dilarang: a.

Memindah tangankan izin usaha kepada badan usaha atau perseorangan lain;

b.

Mengadakan perubahan jenis kegiatan usaha tanpa izin dari Bupati;

c.

Melakukan aktifitas diluar kesepakatan dan perjanjian serta melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bagian Kelima Kewajiban Penyedia usaha Pasal 13

Pemindahan tempat usaha di luar dari tempat yang tercantum dalam izin usaha wajib dilaporkan kepada Kantor Perijinan Terpadu Satu Pintu (KFITSP). Pasal 14 Penyelenggara usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Pasal 15 Penyelenggara usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi wajib menjaga ketertiban masyarakat, menjaga sosial kultur masyarakat setempat dan mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16 (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian saran, pendapat dan atau dukungan balk lisan maupun tulisan

(3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata serta Kantor Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). BAB. VII PEMBINAAN DAN KOORDINASI Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 17 (1) Pembinaan penyelengaraan usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan olahraga rekreasi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bimbingan; b. pengawasan; dan c. pengendalian. Pasal 18 Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan peranan dari : a. penyelenggara, pengelola, dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi; b. aparatur pemerintah daerah di bidang usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi; c. asosiasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi; dan d. masyarakat yang berkepentingan dengan usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi. Pasal 19 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui : a. pengawasan administratif; dan b. pengawasan kegiatan di lapangan. Pasal 20 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya pengendalian kualitas dan kuantitas usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi. Bagian Kedua Koordinasi Pasal 21 Dalam upaya pembinaan penyelengaraan usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi, Bupati atau Pejabat yang telah ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pemerintahan setempat. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan jasa sarana olahraga dan rekreasi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan usaha. (2) Dikecualikan dart pengenaan sanksi administrasi bagi penyelenggaraan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) bilamana bisa diselesaikan secara mekanisme musyawarah mufakat. PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA 3ASA SARANA OLAH RAGA DAN REKREASI

I.

UMUM Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengembangkan usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tank wisata, dan usaha sarana pariwisata. Usaha sarana pariwisata mencakup penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, dan penyelenggaraan kawasan pariwisata. Usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi merupakan salah satu, dari usaha sarana pariwisata telah berkembang pesat yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan hidup dan merusak keharmonisan sosial dan budaya, di samping dampak positifnya yakni memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi sebagai salah satu bagian dart usaha pariwisata, merupakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten yang bersifat pilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai urusan pemerintahan daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi merupakan maters muatan Peraturan Bupati. Berdasarkan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tats cara perizinan usaha penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan" adalah setiap penyelenggaraan usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi haws memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dalam pemberian izin usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi hares dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Yang dimaksud "asas manfaat dan berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan usaha penyediaan sarana olahraga dan rekreasi dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tetap mengupayakan kelestarian lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya. Yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi menerapkan kelembagaan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan pelaku usaha. Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan dan partisipasi adalah bahwa usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan rekreasi haws didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta mengikut sertakan masyarakat. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Termasuk dalam "Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air" adalah arung jeram. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud secara "berkala" adalah setiap 3 Bulan sekali. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biter.

Ditetapkan di Blitar pada tanggal 6 April 2011 Bupati Blitar ttd HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar Pada Tanggal 6 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR ttd BACHTIAR SUKOKARJADJI BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 13/S