BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014

BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

Menimbang

a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2014; b. bahwa target kinerja tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui APBD Kabupaten Blitar dan dukungan dari APBD Propinsi, APBN maupun investasi swasta /masyarakat; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Republik Indonesia

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia

-2Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara

4. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4421 ); Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Tahun

2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang

–

Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang –undangan.( Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2011

Nomor

82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

-39. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaran

Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008

Nomor

19

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4815; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah

( RKP ) Tahun

2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang

Pedoman

Pengelolaan

13

Tahun 2006

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

-417. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006 Nomor 2/E).

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN

BUPATI

TENTANG

RENCANA

KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. 2. Bupati adalah Bupati Blitar. 3. RKPD Tahun 2014 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014. 4. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal 2 RKPD Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 3 (1)

RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud Pasal (2) berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar maupun

-5dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat serta ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2)

RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

(3)

BAB IV

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI

: PENUTUP

Uraian secara rinci RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) digunakan sebagai : a.

Pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

b.

Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014;

c.

Acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat kebijakan publik.

Pasal 5 Bappeda bertugas menelaah kesesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dengan RKPD Tahun 2014.

Pasal 6 Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b : a.

Pemerintah Kabupaten Blitar menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara pada Panitia Anggaran baik eksekutif maupun legislatif;

-6-

KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undangundang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa RKPD adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD tahun 2014 ini memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta Prioritas program dan Kegiatan Prioritas Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Implementasi RKPD tahun 2014 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dimana prioritas yang akan dilaksanakan meliputi ; (1) Peningkatan Pelayanan Pendidikan, (2). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, (3) Peningkatan Efektivitas

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah,

(4)

Penyediaan

Infrastruktur yang Makin Berkualitas, (5) Peningkatan Ketahanan Pangan, (6) Penegakan dan pembuatan peraturan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta menjamin pelaksanaan demokrasi, (7) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, (8) Reformasi Birokrasi dan Tata kelola. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKPD ini. Kami berharap agar RKPD Kabupaten Blitar 2014 dapat dijadikan dasar untuk

pelaksanaan

program kegiatan ditahun 2014 nanti dan juga sebagai bahan evaluasi guna melanjutkan program dan kegiatan di periode sebelumnya yang belum memberikan hasil sesuai dengan yang di harapkan. Semoga RKPD

ini

stakeholders,

dapat serta

memotivasi seluruh

lembaga

dan

komponen

perangkat

daerah,

masyarakat

dalam

melaksanakan program/kegiatan tahunan yang lebih bermanfaat, terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar sejahtera, religius dan berkeadilan. Blitar,

Mei 2013

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

DAFTAR ISI halaman BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar dokumen 1.4 Sistematika Dokumen RKPD 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis 2.1.2 Aspek demografis 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 2.1.5 Aspek Daya Saing 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 3.1.2 Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2 Arah kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas dan Pembangunan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI

PENUTUP

1 1 2 4 5 7

– – – – – –

I I I I I I

1 – II 1 1 6 9 20 29 38

– – – – – – –

II II II II II II II

81 – II 82 – II 93 – II 1 – III 1 – III 9 – III 13 – III 15 – III 15 – III 17 – III 19 – III 20 – III 22 – III 1 – IV 1 – IV 6 – IV 1–V 1 – VI

-

i

-

DAFTAR TABEL halaman 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25

Perkembangan Jumlah Perserta KB dan PUS di Kabupaten Blitar Tahun 2008-2012 Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Blitar Tahun 2008-2012 Perkembangan PDRB dan ADHK Tahun 2008-2012 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2008-2012 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2008-2012 (dalam persen) Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2008-2011 (dalam persen) Angka Buta Huruf dan APK Kabupaten Blitar tahun 20082012 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 20082012 Ketenaga Kerjaan Kabupaten Blitar Jumlah Grup Kesenian, Lembaga dan Petugas Pengelola Kekayaan Budaya di Kabupaten Blitar Tahun 2012 Jumlah Klub Olah Raga dan Sarana Olah Raga di Kabupaten Blitar Tahun 2012 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar Tahun 2012 Perkembangan Rasio Siswa, Tingkat Kelulusan, Rata-rata UAN dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2008-2012 Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab Ruang Kelas Kabupaten Blitar Tahun 2006-2012 Perkembangan Jumlah Guru dan Guru Tidak Tetap Kabupaten Blitar Tahun 2008-2010 Perkembangan Ketenaga kerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2008-2012 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2008-2012 Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Blitar Potensi Tambang di Kabupaten Blitar Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2012 Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Blitar Tahun 2012 Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten Blitar Tahun 2008-2011 Capaian Prioritas Bidang Kesehatan Tahun 2012 Realisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan

8 –II 8 –II 9 – II 10 – II 11 – II 12 – II 14 – II 15 – II 17 – II 18 – II 19 – II 20 – II 21 – II

22 – II 22 – II 25 – II 26 – II 28 – II 29 – II 30 – II 32 – II 36 – II 36 – II 42 – II 43 – II

2.26 2.27 2.28 2.29 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2

Persalinan Kabupaten Blitar Tahun 2013 Pembangunan Jalan, Jembatan di Kabupaten Blitar tahun 2012 Kegiatan Rehabilitasi Infrastruktur di Kab. Blitar tahun 2012 Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blitar 2012 Realisasi Investasi Daerah Non PMA/PMDN Kab. Blitar 20102012 Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Kab. Blitar tahun 2012 Kegiatan Pelayanan Dinas Peternakan Kabupten Blitar tahun 2012 Bantuan Pengadaan Ternak Dalam Rangka Sarjana Membangun Desa (SMD) Kabupaten Blitar tahun 2011 Perkembangan kontribusi sektor usaha di Kab. Blitar tahun 2010-2012 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2014 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2010-2014 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2010-2014 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah

48 – II 49 – II 57 – II 67 – II 7 –III 8 – III 8 – III 10 – III 17 – III 22 – III 24 – III 1 – IV 6 – IV

-

ii -

DAFTAR GAMBAR

halaman 2.1 Perkembangan Penduduk Kabupaten Blitar

6 – II

2.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Blitar

24 – II

2.3 Perkembangan Jumlah Pemegang SIUP dan TDP Tahun 2008

27 – II

- 2012 2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Blitar tahun 2007 - 2012

30 – II

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 30 TAHUN 2013 TANGGAL : 13 MEI 2013

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

Pemerintah

Daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sehubungan

dengan

amanat

undang-undang

tersebut

maka

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008. Sedangkan penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar telah dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016. Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2014 ini berdasarkan Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

dan

1- I | RKPD KAB. BLITAR 2014

memperhatikan

RPJMD Propinsi Jawa Timur

maupun

Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

yang

secara

partisipatif

dilakukan

mulai

dari

desa/kelurahan hingga kabupaten. Pagu indikatif yang menjadi substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran investasi pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain seperti Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi hasil lainnya. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik dimana sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2010 maka diharapkan Dokumen ini harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1. Amandemen

keempat

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Blitar

(Lembaran Negara

Tahun 2001

Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2- I | RKPD KAB. BLITAR 2014

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 8. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4725). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 12. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 3- I | RKPD KAB. BLITAR 2014

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah denngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 20102014. 20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur. 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur 2009–2014. 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Dalam

kaitan

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Blitar Tahun 4- I | RKPD KAB. BLITAR 2014

2011 – 2016 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD

Kabupaten

Blitar

tahun

2014

untuk

menjalankan

agenda

pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJP Daerah Kabupaten Blitar maupun RTRW Kabupaten Blitar. Keberadaan RKPD Tahun 2014 juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2014. 1.4 Sistematika Dokumen RKPD BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Menyebutkan

peraturan

perundang

-

undangan

yang

mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tatacara

penyusunan

dokumen

perencanaan

dan

pelaksanaan Musrenbang. 1.3.

Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Sub ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengarutan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5.

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN


Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dakomuen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi,

serta

indikator

kinerja

penyelenggaraan

pemerintah daerah. 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

2.3.

Permasalahan Pembangunan Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil

diidentifikasi

pelaksanaan

prioritas

baik

yang

berhubungan

pembangunan

daerah

dengan maupun

program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan

tahun

berjalan

antara

lain

mencakup

indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan

pemerintah

daerah

yang

diperlukan

dalam

pembangunan perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Bagian

ini

mengemukakan

implementasi

program

perekomonian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun


prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2014. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini mengemukakan secara ringkas perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah mendesak ditingkat daerah beserta kerangka pendanaannya. 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Merinci tujuan dan sasaran pembangunan

4.2

Prioritas Pembangunan Menguraikan prioritas pembangunan daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI PENUTUP 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2014 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD Tahun 2014 tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum 7- I | RKPD KAB. BLITAR 2014

Anggaran (KUA) maupuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blitar Tahun 2014. Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sedangkan tujuannya adalah untuk untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar, dalam rangka

mewujudkan

pencapaian

indikator

dan

target

kinerja

prioritas/agenda pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016 yang akhirnya ditujukan untuk mewujudkan

visi dan misi

Kepala Daerah.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 merupakan salah satu acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016. diselaraskan

dengan

hasil-hasil

laporan

kinerja

yang

Evaluasi juga menjadi

dasar

penyusunan LAKIP SKPD. 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Untuk menggambarkan kondisi daerah Kabupaten Blitar, bagian ini menyajikan beberapa data yang berkaitan dengan aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur bagian selatan. Secara astronomis terletak di 111 ̊40̇̇̇̇̇̇̇̇'-112 ̊10' Bujur Timur dan 7 ̊58'-8 ̊9'5'' Lintang berbatasan

Selatan.

Secara administratif

dengan Kabupaten Kediri dan Malang disebelah Utara.

Kabupaten Malang di sebelah Timur. Samudera Indonesia

disebelah

Selatan dan Kabupaten Tulungagung dan Kediri di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588.79 km² yang terbagi kedalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Wilayah Kabupaten Blitar

terbagi dua oleh Sungai Brantas.

Wilayah di sebelah Selatan Sungai Brantas lebih dikenal dengan sebutan Blitar Selatan dengan luas ± 698,94 kilometer. Sedangkan wilayah di sebelah Utara Sungai Brantas lebih dikenal dengan sebutan Blitar Utara dengan luas ± 898,94 kilometer. Ketinggian Kabupaten Blitar ± 167 meter dengan keadaan topografi sangat bervariasi mulai dari dataran, bergelombang hingga berbukit. Adapun persebaran kondisi topografi adalah sebagai berikut ;  Wilayah Utara mempunyai kemiringan antara 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40% dengan keadaan bentuk wilayah bergelombang 1 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

sampai dengan berbukit. Mengingat bagian utara merupakan bagian dari gunung Kelud dan gunung Butak.  Wilayah Tengah umumnya relatif datar dengan kelerengan 0-20% hanya pada bagian sebelah timur agak berkelombang dengan kemiringan ratarata 2-15%.  Wiayah Selatan sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kelerengan rata-rata 15% - 40% dan hanya sebagian kecil yaitu disekitar DAS Brantas topografinya agak landai yaitu 0 – 2%.  Wilayah Kabupaten Blitar dengan kondisi geografis terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat . Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sungai Brantas ini juga sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti sungai Lekso, sungai Putih dan sebagainya.

Dibagian selatan juga terbentang dari

timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap Samudera Indonesia. Jenis batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang

meliputi

Kecamatan

Bakung, Wonotirto

sebagian

Kecamatan

Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian 2 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah ± 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar. Sungai-sungai

yang

mengalir

di

wilayah

Kabupaten

Blitar

mempunyai pola yang berbeda antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara sungai Brantas membentuk pola aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah berpusat pada gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara di sungai Brantas. Wilayah selatah, sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesai dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung. Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Musim

kemarau

umumnya

berlangsung

antara

bulan

November – April. Sedangkan musim penghujan antara bulan Mei – September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun. Suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4

̊C dan 28,3

̊C.

Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi. Penggunaan Lahan Ketersediaan tanah di Kabupaten Blitar seluas 1.588,79 km². Untuk kawasan pemukiman seluas 33.874 Ha. Hampir seperlima luas wilayah Kabupaten Blitar merupakan lahan sawah yakni seluas 31.725 Ha. Sedangkan penggunaan untuk lahan kebun/tegalan seluas 47.282 3 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, lahan perkebunan seluas 13.347 Ha, kawasan hutan seluas 34.968,9 Ha. Penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Blitar adalah untuk kolam dan tambak seluas 161 Ha, kawasan wisata, kawasan peternakan, lahan kosong dan untuk keperluan lainnya. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Blitar tersebut maka sejak jaman dahulu Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9 persen dari luas wilayah, termasuk

untuk

sektor

perikanan,

peternakan,

kehutanan

belum dan

perkebunan. Komoditas Hasil Peternakan terdiri dari Telur, daging dan susu. Ketiga komoditas ini sangat menonjol dari sisi produktifitasnya, sehingga mampu menopang ketersediaan bahan pangan masyarakat khususnya Kabupaten Blitar. Komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi Komoditas Perkebunan yaitu: Rambutan, Nanas, Teh, Cengkeh, Kopi. Komoditas pertanian utamanya adalah pertanian tanaman pangan meliputi; padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, gula merah yang di kemas dengan berbagai bentuk, dan sebagainya. Komoditas Perikanan yang terdiri dari ikan hias dengan produk utama adalah ikan Koi, ikan air tawar dengan produk utama antara lain Gurami, Nila, Lele, Mujair dan ikan laut tangkapan. Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi untuk tambak udang. Seiring kebutuhan akan bahan baku tambang, di wilayah selatan saat ini merupakan pemasok bahan tambang golongan C seperti, Feldspar, Kaolin, Zeolit, Pasir Besi dan Batu Kapur. Potensi alam yang bisa dikembangkan menjadi obyek wisata yang sangat berpotensi mengundang wisatawan domestik ataupun luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang tersebar di sepanjang pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata ataupun paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata. 4 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Pengembangan

usaha

mikro

dan

usaha

kecil

yang

telah

ditumbuhkan hampir disetiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan

bagi

masyarakat.

Lebih-lebih

jika

dilakukan

pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral yang masing-masing memiliki

keunggulan

produknya,

sehingga

tercipta

sinergitas

pengembangan usaha bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro masyarakat. Dari sisi yang lain kondisi geografis Kabupaten Blitar menjadikan adanya perbedaan sosio kultural bagi penduduk yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar. Seperti diwilayah barat kebudayaan masyarakatnya condong ke mentaraman yang merujuk pada suatu teritori budaya maupun dialek yang digunakan. Sedangkan dibagian timur cenderung pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. Kawasan Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Blitar yang sepanjang sisi selatannya berada ditepi pantai, selain juga bergunung-gunung dan terletak dilereng gunung Kelud, selain merupakan potensi yang sangat menjanjikan juga memiliki potensi bencana alam yang cukup beragam, antara lain : 1) Daerah

rawan

Kabupaten

Tsunami

Blitar,

berada

meliputi

di

sepanjang

Kecamatan

pesisir

Wates,

Selatan

Panggungrejo,

Wonotirto dan Bakung. 2) Daerah

rawan

bencana

Gunung

Berapi,

meliputi

Kecamatan

Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat. 3) Daerah rawan Banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas,

antara

lain

Kecamatan

Kademangan

dan

Kecamatan

Sutojayan. 4) Daerah Rawan Angin Puting Beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan Udanawu.

5 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

2.1.2 Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun 2011 adalah sejumlah 1.380.553 jiwa (Data Dispendukcapil, 2012). Data hasil sensus penduduk tahun 2011 adalah sejumlah 1.332.556 jiwa. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar tahun sepuluh

tahun

terakhir

adalah

0,47

persen.

Sedangkan

tingkat

kepadatan penduduk adalah 1.702 jiwa/Km2. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar lima tahun terakhir adalah sebagaimana tabel di bawah ini: Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Blitar 2008-2012

1.320.000 1.300.000 1.275.000 1.225.000 1.225.000

Tahun

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah 1.259.184 1.261.303 1.261.427 1.322.556 1.380.553 Penduduk

Memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni 1.709,2 jiwa/km². Penyebaran (distribusi) penduduk diwilayah Kabupaten Blitar masih terkonsentrasi di bagian tengah atau di wilayah dimana secara geografis relatif lebih mudah mengakses Dalam grafik diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk tahun 2011 mengalami peningkatan 3,60 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan diantaranya oleh peningkatan angka kelahiran, mutasi penduduk di Kabupaten Blitar dan meningkatnya angka harapan hidup.


Dari data statistik diketahui bahwa Kecamatan Sanankulon sarana transportasi dan komunikasi maupun sarana lainnya. seperti Kecamatan Sutojayan, Kanigoro, Talun, Garum, Kesamben, Ponggok, Srengat, dan Udanawu. Tergambar pula bahwa kepadatan yang tinggi di wilayah tesebut memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga harus diimbangi pula dengan upaya penyediaan dan penciptaan lapangan kerja agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan juga upaya penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga mampu mengurangi akibat yang timbul dari meningkatnya kepadatan penduduk. Sedangkan wilayah dengan kepadatan rendah seperti Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, dan Wates secara geografis berada diwilayah

pegunungan

kapur

dengan

aksesibilitas

terhadap

infrastruktur dan sarana penunjang lainnya masih memerlukan peningkatan. Dari sisi demografis diwilayah dengan kepadatan rendah tersebut menggambarkan adanya potensi sumber daya manusia yang perlu diberdayakan untuk meningkatkan kemakmuran melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia (potensi bahan tambang, perkebunan, potensi kelautan), disertai

kearifan

dalam

mengelola

lingkungan

alam

untuk

menjadikannya bernilai secara ekonomis yang berkelanjutan. Salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar . Jika dilihat dari perkembangan jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 terus menunjukkan

peningkatan.

Hal

ini

bermakna

bahwa

kesadaran


masyarakat sudah cukup tinggi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS di Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2012

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

PUS

229.126

232.456

235.786

220.951

244.700

170.494

172.769

175.044 159.663 160.033

Peserta KB Aktif

Sumber : Badan PP dan KB Kabupaten Blitar Tahun 2012

Dari sisi keagamaan, penduduk Kabupaten Blitar didominasi oleh pemeluk agama Islam, disusul oleh Kristen Protestan, Hindu, Katholik, dan yang berjumlah paling sedikit adalah pemeluk agama Budha. Komposisi

jumlah

pemeluk

agama

di

Kabupaten

Blitar

adalah

sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2012

Uraian

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

Islam

Orang

1.210.454

1.079.898

1.079.898

1.137.763

1.186.24

Kristen Protestan

Orang

18.809

27.480

27.480

27.622

27.496

Hindu

Orang

14.351

25.060

25.060

26.266

26.014

Katholik

Orang

13.242

21.923

21.923

21.947

21.930

Budha

Orang

2.913

5.085

5.085

6.150

6.085

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2012


2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Blitar dalam kurun lima tahun terakhir dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Blitar, pertumbuhan ekonomi daerah ini selama periode 2008-2012 berturut-turut sebesar 6,04 persen (2008); persen

(2009),

6,08

persen

(2010)

dan

6,08

persen

6.35. Sedangkan laju inflasi berada pada kisaran angka 5

5,18 (2012)

hingga 6

persen pertahun. Gambaran perkembangan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar Tahun 2008-2012 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2008-2012 TAHUN

PDRB ADHB (Juta Rp.)

PDRB ADHK (Juta Rp.)

2008

8.697.259,81

4.834.699,54

2009

9.935.944,23

5.126.942,58

2010

11.011.362,01

5.392.757,37

2011

12.308.947,48

5.720.374,71

2012

13.785.005,89

6.082.188,80

Sumber : BPS Kab. Blitar, 2012

Sedangkan perkembangan jumlah PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Blitar tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2008-2012 PDRB Perkapita ADHB (Rp.)

TAHUN

PDRB Perkapita ADHK (Rp.)

2008

8.970.168,99

4.628.612,29

2009

9.898.787,76

4.847.897,91

2010

11.023.211,15

5.122.850,54

2011

13.785.005,89

5.426.104,45

2012

15.366.477.27

6.468,467.19

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2012

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas perekonomian Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir relatif dinamis dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi nilai ataupun volume produksi. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2008 sampai dengan 2012 ditopang oleh peningkatan aktivitas sektor pertanian maupun sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan leading sector daerah ini, dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun masing-masing sebesar 4,07 persen dan 8,29 persen. Sementara

itu,

beberapa

sektor

mengalami

pertumbuhan

cukup

signifikan di tahun 2011. Seperti sektor pertambangan dan penggalian yang membukukan peningkatan sebesar 7,95 persen, juga sektor bangunan yang tumbuh hingga 11,35 persen. Tingginya peningkatan aktivitas sektor bangunan ini disinyalir disebabkan oleh adanya pembangunan

beberapa

infrastruktur

daerah

dalam

mendukung

pengembangan ibukota baru dan diperkirakan peningkatan ini terus terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi sektoral secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:


Tabel 2.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2008 -2012 (dalam persen) Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

6,04

5,18

6,08

6,33

6,35

4,55

3,94

2,98

46.32

45.374

5,06

5,02

7,95

2,63

2,55

6,56

3,05

4,18

3,23.14

3,14

7,95

7,95

7,84

0.38

0.38

6,67

5,94

11,35

2,01

2,03

8,22

8,05

10,89

26,99

27.96

6,40

6,86

7,27

2,36

2,38

6,53

5,32

7,20

5.69

5.73

7,55

3,96

6,66

10.39

10.04

Pertumbuhan Ekonomi 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3.Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan

6. Perdag, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keu, Persewaan dan jasa Persh. 9. Jasa-jasa

Sumber : BPS Kab. Blitar, 2012

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa semua sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun ada beberapa yang mengalami perlambatan. Dengan kata lain, aktivitas produksi barang dan jasa di daerah ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, perekonomian Kabupaten Blitar mampu tumbuh semakin pesat. Terlebih dengan adanya upaya-upaya yang 11 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

ditempuh

pemerintah

daerah

untuk

mewujudkan

pembangunan

ekonomi masyarakat. Sampai dengan tahun 2012 struktur Kabupaten Blitar masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: sektor pertanian (45,37%), perdagangan, hotel dan restoran (27,96%), dan sektor jasa (10,04%). Adapun persentase nilai tambah masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.6 Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2008 -2011 (dalam persen) Uraian

2008

2009

2010

2011

48,68

47,92

47,11

45,54

2.Pertambangan dan Penggalian

2,44

2,38

2,36

2,36

3.Industri Pengolahan

2,67

2,65

2,58

2,55

4.Listrik, Gas dan Air Bersih

0,44

0,42

0,41

0,40

5. Bangunan

2,11

2,15

2,19

2,38

6.Perdag, Hotel dan Restoran

26,46

26,86

27,75

28,93

7.Pengangkutan dan Komunikasi

2,46

2,34

2,32

2,30

8. Keu, Persewaan dan jasa Persh.

4,32

4,27

4,36

4,43

10,42

11,01

10,92

11,11

1. Pertanian

9. Jasa-jasa Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2012

Berdasarkan data pada Tabel 2.7 di atas, bisa dikatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Blitar masih didominasi oleh sektor primer dengan persentase nilai tambah bruto terhadap PDRB rata-rata dalam empat tahun sebesar 47,31 persen, dan lebih khusus lagi bisa dikatakan bahwa Kabupaten Blitar adalah daerah agraris, mengingat sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang terbesar peranannya dalam 12 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

perekonomian daerah. Setelah sektor primer, urutan persentase nilai tambah bruto terhadap PDRB berikutnya adalah sektor tersier dan sekunder dengan nilai masing-masing sebesar 46,77 dan 8,93 persen. Jika

kita

amati

ada

fenomena

menarik

dari

struktur

perekonomian Kabupaten Blitar, secara perlahan, terjadi pergeseran sektor dari tahun ke tahun. Sektor primer dan sekunder cenderung mengalami

penurunan

peranan

terhadap

pembentukan

PDRB.

Sedangkan sektor tersier yang dipimpin sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran cenderung mengalami peningkatan peranan. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat sektor tersier, dibangun dari sektor-sektor yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Disamping itu, ada suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah itu lebih didominasi oleh sektor yang sudah terlepas dari keberadaan sumber daya alam (tertiary sector). Namun begitu, akan lebih baik jika ada keterkaitan antar sektor. Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan merupakan wahana sangat strategis dan esensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan. Dalam konteks ini esensi pembangunan

pendidikan

diarahkan

pada

upaya

meningkatkan

kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian

dan

ketrampilan,

kesehatan

jasmani

dan

rohani

serta

berkepribadian mantap dan mandiri. Memperhatikan urgensi pembangunan di bidang pendidikan oleh karenanya adalah wajar jika dalam pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga masyarakat termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. 13 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Blitar antara lain adalah Angka Buta Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), Tingkat Kelulusan, Rata-rata UAN, Angka tidak/putus sekolah, dan beberapa indikator lain. Tabel 2.7 Angka Buta Huruf dan APK Kabupaten Blitar Tahun 2008-2012

NO 1.

2.

URAIAN Angka Buta Huruf 10-44Th

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

700

0

0

0

0

97,38 95,65 26,46

98,04 96,29 34,18

98,62 99,07 38,68

106,58 101,37 41,28

99,07 98,41 49,04

Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD - SLTP - SLTA


Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus menunjukkan peningkatan meskipun relatif kecil, hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa angka “eksodus” lulusan dari kabupaten Blitar ke sekolah

di luar Wilayah Kabupaten Blitar,

seperti Kota Blitar, Tulungagung, Kediri bahkan Malang sebagai dampak persepsi buruk kualitas pendidikan

di wilayah Kabupaten Blitar

dibanding di luar Wilayah Kabupaten Blitar telah semakin terkikis. Namun demikian, masih banyak sekali upaya yang harus dilaksanakan agar APK pendidikan utamanya pendidikan menengah (SMP-SMA) semakin tinggi, bahkan bila mungkin justru dapat menarik lulusan dari daerah lain untuk bersekolah di Kabupaten Blitar karena lebih baiknya mutu pendidikan yang diberikan. Hal ini membuahkan hasil dimana 14 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

pada tahun 2011 APK

untuk jenjang pendidikan SD dan SMP telah

meningkat melebihi 100 persen. 2. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tabel 2.8 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2012

NO

INDIKATOR

1

Angka Kematian Bayi

2

Angka Kematian Ibu melahirkan

3

Kasus Gizi Buruk

4 5 6 7 8 9 10

Prevalensi Balita Kurang Gizi Rasio Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk Cakupan Imunisasi Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kasus HIV/AIDS Imunisasi Ibu Hamil Imunisasi Anak Sekolah

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

15,06

14,44

12,01

14,09

14

99,70

86,30

83,92

125,0

104,25

38

54

46

56

43

Persen

4,13

4,25

3,38

4,06

0,08

/Orang

13,261

13,138

8,190

45.962

43,30

Persen

73,9

73,3

59,70

63,31

88

Persen

98,9

98,3

66,40

98,32

98,45

Kasus Persen

36 82,53

41 73,09

58 14,83

-

Persen

101,6

109,3

-

-

123 -

/1000 Kelahiran Hidup /100.000 kelahiran hidup Kasus

Sumber : Dinkes Kab Blitar, 2012

Mempertimbangkan

bahwa

pembangunan

bidang

kesehatan

merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, maka program-program kesehatan diprioritaskan pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama kurun

waktu

tahun

2008

sampai

dengan

tahun

2012

adalah

sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8 15 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

3. Ketenagakerjaan Berdasarkan perkembangan ketenaga kerjaan Kabupaten Blitar tahun 2012 angka pencari kerja yang belum mendapatkan tempat di Kabupaten Blitar mencapai 68,92% dari total pencari kerja. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara perkembangan jumlah pencari kerja dengan perkembangan lowongan kerja yang tersedia, apalagi jumlah angka penghapusan lowongan kerja yang cukup tinggi yaitu 25,39% dari jumlah lowongan yang ada.

Meskipun perkembangan

lowongan kerja positif atau naik sebanyak 1.423 lowongan, namun demikian karena jumlah penghapusan lowongan kerja juga tinggi (25,39% dari jumlah lowongan) maka belum dapat menyerap tenaga kerja yang ada, selain itu juga karena tidak terpenuhinya kriteria yang diminta oleh penyedia lowongan sehingga tidak semua lowongan terisi. Dari sisi pendapatan tenaga kerja, Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga terus menunjukkan peningkatan nominal pada 5 (lima) tahun terakhir ini yaitu Rp. 501.700,- pada tahun 2008, Rp. 570.000,pada tahun 2009, Rp. 720.000,- pada tahun 2010, Rp. 750.000,- pada tahun 2011, dan Rp. 820.000,- pada tahun 2012. Untuk tahun 2012 sendiri peningkatan UMK dibandingkan tahun 2011 adalah 9,33%.


Tabel 2.9 Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar 2012 NO

URAIAN

SATUAN

2011

2012

1.

Pencari Kerja

Orang

20.349

21.231

2.

Penempatan

Orang

4.511

4.223

3.

Penghapusan Pencari kerja

Orang

1.814

3.878

4.

Belum ditempatkan

Orang

14.025

13.130

5.

Permintaan lowongan

Lowongan

4.676

6.099

6.

Dipenuhi

Lowongan

4.511

4.223

7.

Penghapusan lowongan

Lowongan

93

1.549

8.

Sisa Lowongan

Lowongan

72

327

9.

Pengangguran terbuka

%

3,61

2,86

Orang

590.838

593.469

Rp

750.000

820.000

10. Jumlah Angkatan Kerja 11. Upah Minimum Kabupaten Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013

4. Seni Budaya dan Olah Raga Pada dasarnya kebudayaan di Kabupaten Blitar adalah kebudayaan Jawa. Meskipun dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kebudayaan lain

seperti

berkembang

Melayu, saat

ini

Eropa/Belanda

dan

Cina.

merupakan

warisan

yang

Kebudayaan pada

yang

jamannya

merupakan identitas daerah yang sangat berkembang sebagai bagian dari budaya agraris sehingga memunculkan sistem sosial seperti gotong royong dan toleransi terhadap adanya perbedaan. Kegiatan budaya dan berkesenian masyarakat yang saat ini masih menjadi tradisi diantaranya adalah:


 Upacara Siraman Gong Kyai Pradah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, di Alun-alun Lodoyo.  Tradisi Bersih Desa yang dilaksanakan oleh sebagian besar wilayah perdesaan dan biasanya dilaksanakan pada awal bulan Syuro (kelender

Jawa).

Dalam

kegiatan

ini

umumnya

dilaksanakan

pagelaran kesenian daerah seperti Wayang kulit, jarangan, dan sebagainya.  Tradisi Methik Padi yang dilakukan oleh petani yang akan menuai hasil panenannya. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur para petani atas hasil panenan yang akan mereka dapatkan. Untuk itu para petani mengadakan selamatan yang dilaksanakan di areal sawah yang akan dipanennya. Belakangan tradisi ini sudah mulai luntur dan jarang dilaksanakan oleh para petani.  Tradisi Larung Sesaji yang dilaksanakan di Pantai Tambakrejo Serang dan Pantai Jolosutro sebagai ungkapan rasa syukur penduduk pesisir selatan atas hasil laut sebagai sumber mata pencaharian mereka. Wujud

apresiasi

masyarakat

untuk

berkesenian

telah

lama

dilaksanakan melalui berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Blitar seperti wayang kulit, wayang orang, seni Tayub, Sinden, Ketoprak, jaranan, kentrung, tari-tarian dan sebagainya. Beberapa jenis kesenian kini makin jarang dipentaskan akibat sepinya minat dan tidak adanya penerus terhadap kesenian tersebut. Tabel 2.10 Jumlah Grup Kesenian, lembaga dan petugas pengelola kekayaan Budaya di Kabupaten Blitar Tahun 2012

No

Capaian Pembangunan

Satuan

Jumlah

1

Jumlah grup kesenian Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pelestarian budaya.

Grup

879

Unit

5

Lembaga

5

2 3


4 5 6

Jumlah petugas pengelola kekayaan budaya Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah museum budaya

Orang

61

Buah

31

Buah

1

Sumber : Dinas Porbudpar, 2012

Kegiatan olah raga di Kabupaten Blitar umumnya dilaksanakan melalui jenjang pendidikan sebagai satu mata pelajaran. Dari jenjang pendidikan inilah kemudian muncul atlet-atlet olah raga berprestasi. Cabang-cabang olah raga yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Blitar diantaranya ; Sepak Bola, Bulu Tangkis, Bola Volley, Tenis,Basket,Catur, Paralayang,Arum Jeram, Whu Su ,Bride,Karate, Tinju, Panahan, Sepak Takraw dll, Cabang olah raga tersebut di bawah binaan Komite Olah Raga Nasional Indonesia ( KONI ) sedangkan olah raga yang bersifat kebugaran rekreatif dan budaya masuk dalam binaan Federasi Olah raga Masyarakat Indonesia ( FORMI ) adapun beberapa Cabang Olah Raga FORMI bersepeda semam ,pencak dor, kiboard, dolanan anak tardisional.

Tabel 2.11 Jumlah Klub Olah Raga Dan Sarana Olah Raga Di Kabupaten Blitar Tahun 2012

No 1

2

URAIAN Jumlah gedung olahraga Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

SATUAN

JUMLAH

Unit

3

Klub

3

3

Jumlah lapangan olah raga

Unit

744

4

Jumlah organisasi olah raga

Organisasi

22

Sumber : Dinas Porbudpar, 2012


2.1.4. Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib 1. Pelayanan Pendidikan Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai

strategis

berupa

kontribusi

terhadap

pertumbuhan

IPM.

Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari pemerataan dan perluasan

pendidikan

serta

peningkatan

efisiensi

dan

kualitas

manajemen pendidikan yang berupa Angka Partisipasi Murni, Angka Buta Huruf, angka putus sekolah, Angka Partisipasi Sekolah. Dari angka

lama

sekolah

menunjukkan

bahwa

rata-rata

penduduk

Kabupaten Blitar lama sekolahnya adalah 7,23 tahun atau masih pada jenjang sekolah SMP kelas 2.

Tabel 2.12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar Tahun 2012

No

URAIAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

RATA-RATA

1

Umur 7 – 12 tahun (%)

99,13

100

99,01

2

Umur 13-15 tahun (%)

89,05

89,05

89,05

3

Umur 16-18 tahun (%)

53,15

68,66

59,09



Tabel 2.13 Perkembangan Ratio Siswa, Tingkat Kelulusan, Rata-rata UAN dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010

NO 1

2.

3.

4.

TAHUN

URAIAN Ratio siswa sekolah - SD - SLTP - SLTA Tingkat Kelulusan

2006

2007

2008

2009

2010

124:1 398:1 282:1

121:1 322:1 273:1

122:1 328:1 276:1

125:1 331:1 284:1

123:1 334:1 298:1

99,27 83,24 93,11

99,71 83,75 93,82

99,83 90,04 94,60

100 90,01 93,97

100 93,14 94,92

6,11 6,05 6,06

6,15 6,11 6,04

6,99 6,33 6,73

6,92 6,46 6,91

6,94 6,71 6,98

0,86 3,87 1,78

0,04 1,06 0,18

0,003 0,1 0,13

0,003 0,13 0,09

0,003 0,11 0,06

–

- SD - SLTP - SLTA Rata-rata UAN - SD - SLTP - SLTA Angka putus/ tidak sekolah - SD - SLTP - SLTA

Sumber : Diknas , 2012

Dari sisi ketersediaan sekolah, Kabupaten Blitar telah cukup baik. Dapat dilihat dari rasio siswa dan sekolah tahun 2010 untuk SD adalah 123:1, untuk SLTP 334:1 dan untuk SLTA 298:1.

Rasio

terssebut akan semakin membaik dalam lima tahun mendatang dikarenakan masih akan terus diadakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik berupa unit sekolah baru maupun ruang kelas agar semakin dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik.


Tabel 2.14 Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab Ruang Kelas Kabupaten Blitar Tahun 2006-2012 TAHUN

NO

URAIAN

1.

Pembangunan Ruang Kelas Baru : - SD/MI - SMP/MTS - SMA/MAN - SMK Rehab Ruang Kelas: - SD/MI - SMP/MTS - SMA/MAN

2.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

49 6 5

34 4 4

51 2 15

1 15

17 4

-

5 15 -

51 14 2

88 6 2

131 24 4

360 4 -

200 82 -

-

1 15 -


Rasio guru dan murid di semua tingkatan pendidikan juga telah memadai. Pada tahun 2012, rasio murid dan guru tingkat SD 16 :1, SLTP 11:1, sedangkan SLTA 12 :1. Artinya, rata-rata setiap 11-13 orang siswa terdapat seorang guru. Rasio tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk pelaksanaan kegiatan belajar yang baik. Tabel 2.15 Perkembangan Jumlah Guru dan Guru Tidak Tetap Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 NO .

URAIAN

1.

Jumlah Guru -

2.

TAHUN

SD/MI SMP/MTS SMA/MAN SMK

Jumlah Tidak Tetap

Guru

2006

2007

2008

2009

2010

7.916

8.072

8.482

9.061

9.091

3.182

3.282

3.358

3.417

3.426

918

918

989

1.140

1.162

301

301

341

738

754

3.570

3.570

6.684

6.309

7.853



2. Kesehatan Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Disadari bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk

meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

pembangunan ekonomi sehingga pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai investasi bagi pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu mendapatkan perhatian utama. Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah adalah Umur Harapan Hidup. Kabupaten Blitar saat ini memiliki umur harapan hidup mencapai 72 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Blitar hidup sampai dengan usia 72 tahun. Angka harapan hidup

sangatlah

dipengaruhi

oleh

tingkat

kesehatan

seseorang,

semakin baik tingkat kesehatannya maka semakin tinggi angka harapan hidup orang tersebut. Pada tahun 2006 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Blitar 70 tahun, dan terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 72 tahun pada tahun 2012. Perkembangan angka harapan hidup adalah sebagaimana gambar 2.2 dibawah ini :


Gambar 2.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2010

72

2010 70.49

2009

70.44

2008 70.25

2007 70

2006 69

69.5

70

70.5

71

71.5

72

Angka Harapan Hidup Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2012

Pelayanan kepada masyarakat miskin diberikan dalam bentuk Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal yang dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas maupun Bidan Praktek Desa. Tahun 2012 jumlah kunjungan pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal

mencapai

9.892.97 orang dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar 26.670.149.866

milyar

bersumber

dari

APBN

maupun

APBD

Kabupaten Blitar. 3. Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar relatif rendah, hal tersebut dimungkinkan karena kekuatan ekonomi utama Kabupaten Blitar adalah Bidang Pertanian yang memiliki banyak sekali peluang pemanfaatan tenaga kerja meskipun hanya paruh waktu dan musiman. Indikator Ketenagakerjaan yang lain sejak tahun 2008 – 2012 secara terperinci disajikan dalam tabel 2.16 berikut ini :


Tabel 2.16 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2012 NO

URAIAN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1. 2.

Pencari kerja Penempatan

Orang Orang

25.623 4.957

22.380 2.776

25.318 4.332

20.349 4.511

21231 4.223

3.

Penghapusan Pencari Kerja

Orang

9.554

6.406

6.675

1.814

3.878

4.

Belum ditempatkan

Orang

11.112

13.108

14.311

14.025

13.130

5.

Lowongan

5.445

3.811

4.520

4.676

6.099

6.

Permintaan lowongan Dipenuhi

Lowongan

4.957

2.776

4.332

4.511

4.223

7.

Penghapusan lowongan

Lowongan

614

900

129

93

1.549

8.

Sisa lowongan

Lowongan

488

45

49

72

327

10.

Jumlah Angkatan Kerja

Orang

483.709

285.204

599.213

590.838

593.469

Sumber : DisNakertrans Kab. Blitar Tahun 2012

Dari sisi upah, peningkatan yang cukup signifikan juga terus terjadi. Upah minimum Kabupaten pada tahun 2008 masih berjumlah Rp. 750.000.,-/bulan, pada tahun 2012 telah mencapai Rp. 820.000,/bulan atau mengalami peningkatan sebesar 9 persen. Urusan Pilihan 1. Pertanian Potensi

Pertanian

di

wilayah

Kabupaten

Blitar

sangatlah

beraneka ragam dan tersebar di hampir seluruh Kecamatan. Unggulan bidang pertanian adalah tanaman pangan yang terdiri atas padi, jagung dan ketela pohon. Disusul oleh sub sektor peternakan dalam hal ini ayam petelur dan hasil peternakan sapi yaitu susu. Kedua komoditi ini menjadi produk andalan Kabupaten Blitar. Yang menonjol berikutnya adalah perikanan darat dalam hal ini ikan hias terutama koi. Kabupaten Blitar adalah sentra pengembangan dan budidaya koi unggulan yang telah diakui secara nasional. Di sektor perkebunan, komoditas khas yang sangat menonjol adalah rambutan, dan nanas. 25 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan, serta untuk meningkatkan produktivitas lahan maka telah dikembangkan budidaya tanaman kelapa Sawit. Dari target 6.643 Ha sampai tahun 2009, telah tercapai 3.353 Ha dengan jumlah tanaman 469.445 batang. Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah pertanian potensial di Jawa Timur, sebagai berikut : Tabel 2.17 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2008 – 2012 N o

URAIAN

1

Padi

Ton

280.198

265.182

320.664

361.153

308.256

2

Jagung

Ton

303.202

280.069

260.122

245.065

525.617

3

Ketela Pohon

Ton

45.381

49.755

54.496

90.087

4

Tebu

Ton

534.150

527.127,50

534.150

502.497,60

5

Rambu tan

Ton

208,39

321,04

208,39

321,04

6

Nanas

Ton

10,54

95,43

10,54

95,43

12.377

7

Telur

Ton

130.932,75

132.812.967

139.555.229

49.641.737

138.659

8

Susu

Liter

38.023,05

38.136,84

39.937.381

40.553.228

43.073

9

Koi

Ekor

141.492.500

155.641.750

142.300.000

160.725.500

176.798.050

Satuan

2008

2009

2010

2012

2011

92.774 501.342.12 300.05

Sumber : Dinas Pertanian, Hutbun, Perikanan dan PeternakanKabupaten Blitar Tahun 2012

Sektor pertanian di Kabupaten Blitar mempunyai tingkat pertumbuhan yang relatif lambat. Untuk itu pemberdayaan terhadap petani/kelompok tani sangat diperlukan. Pada tahun 2012 telah dilakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani sebanyak 1.723 kelompok tani. 2. Industri dan Perdagangan Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar adalah sektor industri khususnya industri kecil/rumah tangga yang mencapai

99,64

Kabupaten Blitar

persen

dari

keseluruhan

industri

yang

ada

di

namun bila diilihat dari komposisi kontribusi

terhadap PDRB, industri hanya memberikan kontribusi 3,14 persen 26 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

(2012). Dengan prosentase kontribusi tersebut kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja masih relatif kecil. Hal tersebut sedikit banyak disebabkan oleh masih dominannya industri kecil/industri rumah tangga yang mencapai 884 unit (kecil) dan 22.025 unit (non formal). Industri sedanng di Kabupaten Blitar baru berjumlah 14 unit. Adapun jangkauan pemasaran hasil industri kecil tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal dan regional, nilai eksport masih sangatlah kecil. Perkembangan industri kecil antara lain dapat dipantau dari perkembangan jumlah pemegang SIUP dan TDP setiap tahunnya, sebagaimana dilukiskan dalam gambar 2.3 berikut : Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Pemegang SIUP dan TDP Tahun 2008 – 2012

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar Tahun 2012

Berbeda

dengan

sektor

industri,

perdagangan

khususnya

perdagangan eceran berkontribusi cukup besar bagi perekomonomian daerah. PDRB Kabupaten Blitar dari sektor perdagangan sebesar 27,96 persen (2012). Tabel berikut ini menunjukkan kontribusi sektor industri dan perdangan pada PDRB Kabupaten Blitar.


Tabel 2.18 Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Blitar tahun 2012 No 1

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

Industri Pengolahan

2,43

2,36

2,32

2,31

2,32

a. Makanan, Minuman

2,09

2,03

2,01

2,00

2,01

b. Tekstil, Brg Kulit &

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Brg. Kayu & hasil

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

d. Kertas dan barang

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

e. Pupuk, kimia & brg

0,18

0,17

0,16

0,17

0,16

f. Semen & brg galian

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

h. Alat Angkutan, Mesin

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

i. Barang Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perdagangan, Hotel dan Restoran

27,99

28,91

30,22

31,22

32.11

a. Perdagangan Besar &

26,78

27,67

28,96

29,86

30,01

b. Hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Restoran

1,21

1,23

1,26

1,36

1,40

dan Tembakau Alas Kaki

hutan lainnya cetakan

dari karet

bukan logam

g. Logam Dasar Besa & Baja

& Peralatannya

2.

eceran

Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2012

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blitar memiliki potensi sumber daya mineral dan bahan tambang yang cukup potensial baik dari segi jenis maupun jumlah cadangannya, namun karena kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat kecuali golongan C, maka kontribusinya


terhadap PDRB masih relatif kecil yakni 2,55 persen. Lebih lanjut potensi tambang Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : Tabel 2.19 Potensi Tambang di Kabupaten Blitar NO

JENIS

LUAS AREAL (Ha)

1 2 3 4

Trass Bentonit Kaolin Feldspar

40.50 136.19 74 355

5

Zeolit

6

Ballclay

7

Sirtu

9

Pasir Besi

48.30

10

Pirophylit

37

11

Emas

59.45 187.35 280

PERKIRAAN CADANGAN (M3) 12.800 970.000 1.495.000 2.830.000 630.000 1.864.390 3.100.000 298.000 740.000 0.7-1.79 Gr/ton

LOKASI Gandusari Wates , Binangun Wonotirto , Sutojayan Wonotirto Wonotirto , Panggungrejo Wonotirto, Wates, Kademangan Sungai Lekso, Semut dan Bladak Panggunngrejo, Bakung, Wates Bakung, Kademangan Gunung Klitik Wates, Wonotirto

Sumber : Disperindag Tahun 2012

Dalam pengusahaannya, berbagai jenis bahan galian tersebut masih dilakukan secara individual oleh masyarakat untuk kemudian dijual sendiri kepada pengepul berupa bahan baku/mentah, yang sampai saat ini belum dilakukan lebih lanjut. Dengan keadaan tersebut yang perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan adalah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, terutama dalam hal penambangan yang dilakukan oleh masyarakat karena belum memperhitungkan aspek-aspek ekologis. 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah Kemampuan Ekonomi Daerah Struktur perekonomian Kabupaten Blitar lima tahun terakhir yang menggambarkan pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat dilihat dari peran sektoral dalam perekonomian sebagai berikut : 29 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Tabel 2.20 Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan(ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 - 2012

Sektor/Lapangan Usaha (1) 1. Pertanian Pertambangan dan 2. Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan Perdagangan, Hotel 6. dan Restoran Pengangkutan dan 7. Komunikasi 8.

Bank dan Lembaga Keuangan lain

9.

Jasa – jasa Total

2008 (2)

2009 (3)

2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

48,68

47,92

47,11

45,54

45,37

2,44

2,38

2,36

2,36

2,55

2,67

2,65

2,58

2,55

3,14

0,44

0,42

0,41

0,40

0,38

2,11

2,15

2,19

2,38

2,03

26,46

26,86

27,75

28,93

27,96

2,46

2,34

2,32

2,30

2,38

4,32

4,27

4,36

4,43

5,73

10,42

11,01

10,92

11,11

10,47

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


Dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2012 telah

berada diatas laju inflasi, diharapkan daya saing Kabupaten Blitar akan semakin tinggi dengan segala potensi terutama hasil pertanian, peternakan dan perikanannya.


Perkembangan perkembangan

perekonomian

kesejahteraan

daerah

penduduk

dapat yang

dilihat

diukur

dari

melalui

perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 20082012 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Blitar mengalami peningkatan

seperti

yang

ditunjukkan

meningkatnya

tingkat

pengeluaran perkapita sebagai proxy pendapatan, baik secara nominal maupun riil. Pengeluaran perkapita penduduk meningkat dari Rp 745.730,pada tahun 20011 menjadi Rp 746.623,- pada tahun 2012. Diukur berdasarkan ukuran riil (IHK 2005=100) Fasilitas Wilayah/infrastruktur Sarana dan prasana perhubungan dalam hal ini adalah jalan dan jembatan merupakan bidang yang amat vital sebagai pendukung aktivitas perekonomian tak pelak juga harus mendapatkan perhatian serius. Sarana dan prasarana perhubungan tidak hanya berguna sebagai penghubung antar wilayah namun juga memiliki peranan yang sangat besar sebagai jalur distribusi barang dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat luas. Artinya hanya melalui sarana dan prasarana yang layak dan memadai saja jalur distribusi perekonomian masyarakat dan arus barang serta jasa dapat berlangsung secara mudah dan lancar. Sementara itu dari sisi geografis sarana dan prasarana perhubungan memberikan peran sangat signifikan dalam mengurangi disparitas perkembangan antar wilayah termasuk antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Perhatian

dan

pembangunan

bidang

perhubungan

perlu

dilakukan agar masyarakat luas dapat melakukan mobilitas fisik dan mampu mengakses kondisi antar wilayah serta memudahkan distribusi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disamping itu pembangunan bidang perhubungan juga sangat signifikan dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Untuk mendukung langkah strategis dalam 31 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

pembangunan bidang perhubungan selanjutnya ditetapkan berbagai program yang dinilai mampu memecahkan permasalahan perhubungan di kabupaten Blitar. Sarana Transportasi Dalam rangka memperlancar mobilitas dan akses masyarakat dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya, pemerintah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2012 telah menyediakan trayek angkutan umum pedesaan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2012 berkenaan dengan trayek angkutan umum pedesaan tersebut adalah seperti tabel 2.21 di bawah ini. Tabel 2.21 Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2012 KODE TRAYEK

NO 1.

WL

2. 3. 4.

BW BWs KBK

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

WPt WK WKn WR WRn WT KB KBK

13. 14. 15. 16. 17.

KT LWG LNG LS NN

18. 19. 20. 21.

SRB PG SAR PtPG

URAIAN TRAYEK Wlingi- Kotes- Jajar- Sb Agung- Proyek Jegu- Tumpang- Lodoyo Brongkos- Binangun- Wates Blitar-Poluwan-Patok-Wates Kademangan-Lodoyo-Binangun-NgadriBirowo-Jegu-Kesamben Wlingi-Kanigoro-Terminal Patria Wlingi-Semen-Krisik Wlingi-Selopuro-Bendosewu-Kanigoro Wlingi-Doko-Resapombo Wlingi-Barek-Ringintelu Wlingi-Gandusari-Ngaringan-Talun Kademangan-Bakung Kademangan-Lodoyo-Binangun-BirowoNgadri-Jugo-Kesamben Kademangan-Gawang-Tambakrejo Lodoyo-Wonotirto-Gawang Lodoyo-Ngeni-Gawang Lodoyo-Panggungrejo-Serang Nglgok-Kedawung-Kolomayang-TuguranteDayu-Nglegok Sumberagung-Resapombo-Bendosari Penataran-Garum-Sidodadi-Gandusari Selorejo-Ampelgading-Resapombo Pasar Gambar-Terminal Patria Total

JML TRAYEK MPU MKL

JUMLAH TOTAL

-

5

5

3 -

5 -

8 -

1

3

4

16 4 5 1 -

8 15 15 9 2 4 16

8 31 19 14 3 4 16

2

-

2

2 4 6 14

3 -

5 4 6 14

-

-

-

3 61

4 13 102

7 13 163

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2013


Transportasi darat lainnya yang ada di Kabupaten Blitar adalah Kereta Api yang melayani 2 (dua) rute perjalanan yaitu : Blitar – Malang – Surabaya

dan Blitar – Tulungagung – Surabaya. Jumlah stasiun

kereta api di wilayah Kabupaten Blitar ada 5 yaitu ; Stasiun Pohgajih, Kesamben, Wlingi, Talun dan Garum. Volume penumpang dan barang yang dapat dilayani oleh angkutan kereta api di kelima stasiun yang ada pada tahun 2007 berjumlah 473.967 penumpang dan 159.730 kg barang. Jumlah ini mengalami penurunan

seiring

meningkatnya

jumlah

sarana

angkutan

lain

termasuk kendaraan pribadi yaitu 373.456 orang dan 145.615 kg barang pada tahun 2009. Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan barang khususnya pada jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelok-kelok kemudian menurun atau menanjak cukup tajam. Kedepan diupayakan agar jalan tersebut diluruskan dengan membangun jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali Bambang, jembatan sungai Tuwuh, Jembatan Kalilegi, dan perbatasan antara Blitar-Malang. Percepatan

pembangunan

wilayah

selatan

Kabupaten

Blitar

dilakukan melalui pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang diawali pada tahun 2002. JLS yang melintasi di Kabupaten Blitar sepanjang 62,5 km dengan menggunakan lahan seluas ± 111,26 Ha dari lahan Perhutani dan 17,38 Ha lahan masyarakat. Lahan milih masyarakat telah dibebaskan secara keseluruhan. Untuk sarana trasnportasi udara, saat ini belum tersedia Bandara di Kabupaten Blitar. Keberadaan Bandara di wilayah ini dimungkinkan karena terdapat lahan yang layak untuk pembangunan sebuah Bandara all tersebut telah tertuang dalam Perda Propinsi Jatim Nomor : 05 Tahun 2012 tentang RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 yang menyebutkan

tentang

rencana

Pembangunan

Bandara

udara

pengumpan di Propinsi Jawa Timur, Salah satunya berada di Kabupaten Blitar.Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas tahun 2012 – 2013 33 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa kajian terkait rencana pendirian bandara yang rencananya berada di kecamatan Ponggok. Diharapkan pembangunan bandara tersebut dapat membawa dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan dapat menunjang sektor ekonomi di Kabupaten Blitar serta daerah – daerah sekitarnya. Penataan Ruang Dalam hal penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini tengah merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Blitar Tahun 2008-

2028 menjadi Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011-2031. Berdasarkan analisis terhadap pola ruang wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung terdiri atas : (a) Kawasan hutan lindung, (b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, (c) Kawasan perlindungan setempat, (d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, (e) Kawasan rawan bencana alam, dan (f) Kawasan lindung lainnya. Sedangkan untuk kawasan budidaya terdiri dari: (a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, (b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, (c) Kawasan Peruntukan Pertanian, (d) Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan,

(e)

Kawasan

Peruntukan

Pertambangan,

(f)

Kawasan

Peruntukan industri, (g) Kawasan Peruntukan pariwisata, (h) kawasan peruntukan pemukiman dan (i) Kawasan peruntukan lainnya. Didalam kawasan peruntukan pertanian terdapat kawasan yang digunakan untuk kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari ; (a) pertanian tanaman pangan lahan basah yang meliputi sawah irigasi dan sawah bukan irigasi seluas 31.725 hektar, (b) pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 44.968 hektar dan (c) pertanian tanaman pangan berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 28.403,32 hektar. Untuk kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Blitar meliputi: (a) Kawasan strategis propinsi dan (b) kawasan strategis 34 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

kabupaten.

Yang termasuk dalam kawasan strategis propinsi adalah

Kawasan Candi Penataran yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, dan Daerah Aliran sungai Brantas sebagai daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dibagi menurut sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Otoda,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam

rangka

menggerakkan

roda

pemerintahan

dan

pembangunan diperlukan pendanaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Dana

yang

dikumpulkan

masyarakat

dalam

bentuk

Simpanan, Giro maupun Deposito di wilayah Kabupaten Blitar pada tahun 2010 telah mencapai 1,6 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan 20,00 persen dari tahun 2012 sebesar 1,8 trilyun rupiah. Pelayanan perbankan diwilayah Kabupaten Blitar sebagaian besar dilayani oleh kantor-kantor Unit BRI yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dan beberapa kantar cabang pembantu dari bank umum pemerintah dan swasta seperti ; Bank Jatim, BNI, BCA, Bank Danamon dan beberapa BPR. Dalam rangka memberikan fasilitas penunjang bagi masyarakat maupun wisatawan dari luar Blitar, terdapat tempat makan yang tersebar di beberapa wilayah mulai dari Restoran, depot, dan warung. Jumlah Restoran dan depot yang tercatat tahun 2010 di Kabupaten Blitar sebanyak 126 buah atau menurun dari tahun 2009 sebanyak 121 buah. Untuk lokasi penginapan dan hotel di wilayah Kabupaten Blitar terdapat sebanyak 6 (enam) tempat dengan kategori melati dengan kapasitas kamar sebanyak 116 kamar. Lingkungan Hidup Pembangunan di Kabupaten Blitar diarahkan pada pertumbuhan (pro growth), berpihak pada rakyat (pro poor), kepada penyediaan tenaga kerja (pro job) serta pada pembangunan lingkungan (pro-enviroment). 35 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Salah satu penyediaan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup adalah penyediaan air bersih. Sebagian besar penduduk Kabupaten Blitar masih menggunakan air tanah (sumur) untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Sedangkan penduduk yang menggunakan air minum yang dihasilkan PDAM di wilayah Kabupaten Blitar pada tahun 2009 sebanyak 94.954 pelanggan. Dari jumlah tersebut sebanyak 95,9 % adalah pelanggan rumah tangga. Tabel 2.22 Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Blitar Tahun 2012 NO

KATEGORI PELANGGAN

JUMLAH

1

Rumah Tempat tinggal

91.104

2

Hotel

3

Tempat Peribadatan

1467

4

Sarana Umum

1185

5

Toko, Industri, Perusahaan

876

6

Kantor Pemerintahan

322

-


Komunikasi dan Informatika Pelayanan listrik di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh PLN didominasi oleh penggunaan rumah tangga dengan jumlah pelanggan mencapai 158.000 dan untuk komersial serta industri sebanyak 2254 dan 126 pelanggan. Pelayanan telekomunikasi khususnya telepon untuk wilayah Blitar telah menjangkau diseluruh wilayah kecamatan melalui 5 (lima) unit pelayanan telekomunikasi yang berada di Binangun, Kesamben, Lodoyo, Penataran, Srengat dan Wlingi. Jumlah satuan sambungan telepon dari kelima unit pelayanan telepon tersebut adalah sebagaimana

tabel

berikut;


Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten Blitar Tahun 2008-20011 UnitPelayanan Komunikasi

No 1 2 3 4 5 6

Binangun Kesamben Lodoyo Penataran Srengat Wlingi Jumlah

2008

2009

2010

2011

428 2056 3431 2933 4398 5648

444 3039 3406 2900 4407 5648

407 1954 3423 2972 4242 5532

385 1961 3144 2796 3963 5113

18969

19844

18530

17362


Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi

yang

inovatif

dalam

rangka

memacu

pelaksanaan

pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Indikator

kualitas

sumberdaya

manusia

dalam

rangka

peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk. Kualitas Tenaga Kerja Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas 37 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat

dilihat

dari

tingkat

pendidikan

penduduk

yang

telah

menyelesaikan S1, S2 dan S3. Data BPS tahun 2011 dapat diketahui Rasio lulusan S1, S2,S3 per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar adalah 62,35 per 10.000 penduduk. Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Blitar hingga tahun 2009 mencapai 41,22 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif mananggung sebanyak 41 orang yang belum atau tidak produktif. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 40 orang, relatif lebih tinggi. Namun demikian dari tahun 2008 hingga 2012 angka rasio ketergantungan penduduk ini masih berkisar antara 40 hingga 41. Ini menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2012 angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blitar relatif konstan.

Rasio

ketergantungan

penduduk

ini

dapat

memberikan

gambaran ekonomi penduduk dari sisi demografi. Idealnya rasio ini makin rendah sehingga beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif ataupun yang tidak produktif juga makin rendah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi RKPD tahun lalu diantaranya menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun

2012.

Berdasarkan

laporan

tersebut

sebagian

besar

telah

memenuhi target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan oleh masing-masing SKPD.


2.2.1. URUSAN WAJIB 1.

PENDIDIKAN Urusan Wajib Bidang Pendidikan di Kabupaten Blitar dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, capaian sasaran dapat digambarkan dengan : 1. Terciptanya pemerataan, perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat untuk APK SD/MI sederajat pada tahun 2011 sebesar 106,58 % tahun 2012 sebesar 99,07 %

dan APK

SMP/MTs/sederajat mengalami penurunan dari kondisi tahun 2011 sebesar 101,64 %, tahun 2012 sebesar 101,37 % serta APK SLTA/MA sederajat yang makin meningkat dari 41,28% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 menjadi 49,04% 2. Tercapainya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas dengan adanya rata-rata kelulusan SD sampai SMA mencapai diatas 98 %, pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2011 dan Tahun 2012 mengalami penurunan 94%. 3. Tercapainya

peningkatan

kapasitas

dan

kompetensi

lembaga

pendidikan, dimana ratio jumlah siswa tahun 2011 : sekolah SD : 121:1 , SLTP : 332: 1 dan SLTA : 273:1 4. Tercapainya pengembangan peran lembaga pendidikan non formal dan informal sehingga terwujudnya nihil buta aksara penduduk 15-50 tahun (100%), PKBM (98%), Jumlah Pusat Kejar Paket (99%) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Sebagai salah satu tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, upaya penyelenggaraan pendidikan berkualitas mendapat posisi strategis dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan tersebut. Untuk memastikan ketersediaan

salah

satu

hak

dasar

warga

Negara,

UUD

1945

mengamanatkan dalam pasal 28C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas 39 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (1) menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan

merupakan

salah

satu

pilar

terpenting

dalam

meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu Angka Partisipasi Pendidikan dan Angka Melek Huruf digunakan sebagai salah satu variable dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di kabupaten Blitar, selaras dengan

pembangunan

pendidikan

nasional

diarahkan

untuk

meningkatan akses dan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar dalam RPJMD 20112016 mempertimbangkan pula pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya untuk menangulangi kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial. Pencapaian Prioritas Secara umum, pembangunan pendidikan di Kabupaten Blitar selama tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai strategi yang telah dirumuskan dalam

RPJMD

pendidikan

baik

2011-2016 formal

yakni dan

meningkatkan

non

formal,

akses

dan

peningkatan

mutu

kualitas,

profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang berwawasan luas dan terbuka, serta peningkatan peran dan fungsi komite pendidikan disetiap jenjang dan wilayah pendidikan. Sebagai indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Blitar tahun 2011 yang meningkat. 2. KESEHATAN Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, capaian sasaran sebagai berikut : 40 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

1. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada 17 SBH, 248 desa SIAGA dengan 4.189 peserta JPS tercapai 100% 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada 24 Puskesmas, 68 Pustu , 168 Polindes dan 248 Poskesdes dengan pencapaian rata-rata 77,5 % 3. Peningkatan

upaya

perlindungan

terhadap

masyarakat

melalui

kunjungan ibu hamil , penanganan komplikasi kebidanan, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan nifas, neonatus dengan komplikasi, kunjungan bayi, desa UCI, pelayanan anak balita, pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24tahun, penanganan balita gizi buruk, Penjaringan SD, Peserta KB aktif, dan penemuan dan penanganan penyakit, dll dengan capaian sasaran rata-rata 70% 4. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan dan sumber daya serta penguasaan Iptek yaitu mewujudkan peningkatan manajemen pembangunan kesehatan pada 24 PKM dengan tingkat pencapaian 100% 5. Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan tingkat capaian rata-rata 100% Dalam

bidang

kesehatan,

telah

dirumuskan

tiga

sasaran

pembangunan yaitu : (a) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, (b) meningkatnya usia harapan hidup, (c) menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi. Guna mencapai keberhasilan sasaran tersebut maka strategi pembangunan dibidang kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak yang diiringi dengan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan. Pencapaian prioritas RPJMD Berdasarkan arah strategi pembangunan kesehatan daerah, maka beberapa capaian prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2011 adalah sebagai berikut ;


Tabel 2.24 Capaian Prioritas Bidang Kesehatan tahun 2012 No

Indikator

Target

Capaian

0,08

0,04

1

Persentase balita gizi buruk

2

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization

88

244 Ds/kel

3

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100%

100%

4

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95%

96,6%

5

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

1 : 30.000

1 : 11.262

6

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

1 : 1.500

1 : 2.320

7

Rasio dokter per satuan penduduk

1 : 25.410

1 : 20.667

8

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

1 : 75

1 : 2.125

9

Penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

14

14,3

10 Prevalensi gizi kurang pada balita

6,87

1,9%

11 Prevalensi gizi buruk pada balita

0,08

0,043

90

96,77%

84,6

104,25

12 % Desa UCI 13 Angka kematian ibu Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2013

Berkaitan dengan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan,

maka

Kabupaten

Blitar

melaksanakan

Program

Upaya

Kesehatan Masyarakat yang dilaksakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2012, sebagai implementasi dari program tersebut telah dilaksanakan Program Jamkesmas yang bertujuan untuk 42 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kuratif dan rehabiltatif, dengan sasaran sebanyak

790 di

Puskesmas dengan anggaran 306 juta dan 4.626 orang di RS Ngaudi Waluyo dengan anggaran 14,5 M,

selanjutnya terdapat pula program

Jampersal dengan sasaran semua ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan sasaran sebanyak 10.544 dengan Total Biaya 18,7 M baik dari Pukesmas maupun dari RSU Ngudi Waluyo Program Jamkesda merupakan program jaminan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin non kuota dan SPM.

Tahun 2012

dianggarkan dana sebesar 100.6 Juta di Puskemas dan untuk Jamkesda di RSU Ngudiwaluyo melayani 4.491 Orang dangan anggran 4,3 M.

Tabel : 2.25 Realisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan Kabupaten Blitar Tahun 2012 NO

JENIS LAYANAN

JUMLAH KUNJUNGAN

JUMLAH DANA

KETERANGAN

(Rp)

(Orang)

A. Melalui Dinas Kesehatan Jamkesmas 1 (Puskesmas) 2

Jampersal (Puskesmas dan BPS)

3

Jamkesda (Puskesmas)

B. Melalui RSUD Ngudi Waluyo 1 Jamkesmas 2

Jampersal

3

Jamkesda & SPM JUMLAH

7.900

306.625.000 Klaim APBD

89.570

7.520.732.000 Klaim APBN

5.382

100.612.000 Klaim APBD

4.626 10.544 4.919

14.475.488.072 4.266.692.794 26.670.149.866

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 43 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Penyakit dan infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Kabupaten Blitar. Untuk itu program ini dilaksanakan dengan tujuan mengurangi dampak penyakit menular maupun tidak menular yang terjadi di masyarakat. Khusus dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Blitar telah dilakukan koordinasi secara rutin bekerjasama dengan Komisi Peanggulangan AIDS (KPAD), LSM dan instansi terkait dengan melalukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, pondok pesantren. Selain itu, Dinas Kesehatan telah melakukan pelatihan pemandian jenazah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang benar sesuai dengan kriteria kesehatan bagi pengelola program HIV/AIDS Puskesmas, Kepala KUA Kecamatan, Modin di sebagian wilayah Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan

tentang

penyakit,

meningkatkan

kewaspadaan

dan

mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS. Di RSU Ngudi Waluyo Wlingi melalui dukungan poli VCT dan atas kerjasama

lintas

sektor,

berhasil

meningkatkan

deteksi

terhadap

penderita HIV secara dini sehingga diharapkan bias mencegah penularan lebih lanjut dan peningkatan kasus HIV/AIDS. Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya. Realisasi atas program ini pada tahun 2012 telah dibangun peningkatan

sarana

dan

prasarana

berupa

Rehabilitasi Puskesmas, Puskesdes, Pustu,

Pembangunan

dan

Selorejo, Doko, Garum,

Srengat, Wates dan bakung untuk peningkatan menunjang kulitas pelayanan kesehatan masyarakat 3. PEKERJAAN UMUM Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta


Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, dengan sasaran sebagai berikut : 1. Pembangunan sarana dan prasarana khususnya prasarana jalan dan jembatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan prasarana lalu lintas orang dan barang yang memadai. 2. Memberikan

pembinaan

kepada

masyarakat

mulai

tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan / pemeliharaan pembangunan di bidang bina marga dan pengairan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal perijinan. 4. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 6. Terwujudnya pengawasan atas pelaksanaan pembangunan sehingga tercapai kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan. 7. Terwujudnya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. 8. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 9. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. 10. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. Bidang Pekerjaan Umum di dalamnya juga mencakup Bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan. 45 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

-

Pertambangan dalam angka Capaian Kinerja 98,22%

-

Pengawasan penggunaan air bawah tanah diKabupaten Blitar

-

Capaian Kinerja 98,97 %

-

Pengawasan Bidang Migas Capaian Kinerja 100 %

2. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan. -

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Capaian Kinerja 100 %

-

Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan Capaian Kinerja 95,24%

-

Penanggulangan Pencemaran sampah di lingkungan TPA Capaian Kinerja 98,01%

-

Pemeliharaan TPA dan Transferdepo sampah

Capaian Kinerja

100 % 3. Program Perencanaan Tata Ruang -

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Capaian Kinerja 99,27 %

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTRK Kota Kanigoro Capaian Kinerja 0 %

4. Program Peningkatan Sarana dan prasarana olah raga -

Dana penunjang Pembangunan Stadion Olah raga Kabupaten Blitar di Nglegok capaian kinerja anggaran sebesar 76,64 %

5. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH ). -

Pemeliharaan taman, tempat stategis dan RTH Wlingi Capaian Kinerja 94,40 %

-

Pemeliharaan gapuro perbatasan kabupaten dan Kota Wlingi Capaian Kinerja anggaran mencapai 100 %

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. -

Pembangunan

jaringan

air

bersih/air

minum

(DAK

dan

Pendamping DAK ) Capaian Kinerja 99,70 % -

Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK

dan

Pendamping DAK) Sisa DAK Tahun 2011 Capaian Kinerja 95,60 % 46 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. -

Penyediaan

prasarana

dan

sarana

air

limbah

(

DAK

dan

Pendamping DAK ) Capaian Kinerja 99,94 % 8.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. -

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Capaian

Kinerja

97,01 % -

Penyusunan SHB Capaian Kinerja 97,73 %

-

Pendamping Administrasi kegiatan PPIP tahun 2011 Capaian Kinerja 0 %

-

Pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis masyarakat ( bantuan semen mandiri ) Capaian Kinerja 98,98 %

-

Pembangunan Infrastruktur Air Minum ( Bantuan Keuangan Propinsi) Capaian Kinerja 98,99 %

Dalam RPJMD 2011-2016, kebijakan pembangunan infrastruktur di

kabupaten

Blitar

dilaksanakan

dalam

rangka

mempercepat

pertumbuhan ekonomi, aktivitas sosial dan budaya. Hal ini berarti bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan mempunyai tujuan strategis dalam meningkatkan ekonomi suatu wilayah, memperlancar aktivitas sosial kemasyarakatan serta menumbuh kembangkan budaya daerah sebagai aset daerah. Pencapaian Prioritas Upaya yang dilakukan selama tahun anggaran 2012 dibidang infrastruktur

adalah

sebagai

berikut:

(1)

terlaksananya

program

pembangunan jalan dan jembatan, (2) rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, (3) peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, (4) peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, (5) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, (6) pembangunan perpipaan air minum dan air bersih, (7) pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar


di Kanigoro, (8) pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di SKPD Kabupaten Blitar. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.26 Pembangunan Jalan, Jembatan di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2012

NO A

HASIL

KEGIATAN

2011

2012

SATUAN

BINA MARGA 1

Pembangunan jalan hotmix

35

23

km

2

Pembangunan jalan aspal

79

122

km

3

Pemeliharaan rutin jalan aspal

146

130

km

4

Pembangunan jalan makadam

25

30

km

5

Pembangunan jalan rabat

2.118

11.971

m

6

Jalan paving

-

2.2226

m

7

Pelebaran jalan

-

374

m

8

Pembangunan jembatan

3

5

unit

9

Rehabilitasi jembatan

9

1

unit

10

Pembangunan drainase jalan

-

3.677

m

11

Pembangunan badan jalan

896

3.018

m

12

Pembangunan plat duiker

13

28

unit

13

Pembangunan jaringan PJU

4

4

desa

14

Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan

4

6

desa

talud

pengaman

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2013 48 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : pembangunan instalasi jaringan PJU, pemeliharaan PJU dan pembangunan infrastruktur jaringan listrik pedesaan, Pemeliharaan jalan dan jembatan . Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Penyediaan sarana jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Pertanian. Tahun 2011 dan Tahun 2012 telah dibangun jaringan irigasi diseluruh wilayah Kabupaten Blitar dengan hasil sebagai berikut : Tabel 2.27 Kegiatan Rehabilitas Infrastruktur di Kabupaten Blitar tahun 2011-2012 NO

KEGIATAN

HASIL

SATUAN

2011

2012

3.194

13.983

m

20.026

m

7

unit

B

PENGAIRAN

1

Pembangunan saluran

2

Rehabilitasi saluran/normalisasi 14.743 sungai

3

Rehabilitasi dan pemeliharaan dam

14

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2013

Berdasarkan Target RPJMD 2011-2016 target pencapaian untuk panjang jalan aspal yang telah dibangun tahun 2011 dan 2012 telah melebihi target yang ditetapkan yakni sepanjang 75-122 km. Demikian juga dengan pembangunan jalan makadam dari target 15 km telah terbangun sepanjang 25 – 30 km dan pemeliharaan jalan dari target 33 km telah dilaksanakan sepanjang 145,75 km. Sedangkan panjang jalan hot mix dengan target 52 km, pada tahun 2011 masih dapat dibangun 146 dan Tahun 2012 130 Km. Demikian juga dengan jumlah jembatan yang dapat


dibangun dari target 4 unit baru terbangun sebanyak 3 unit pada tahun 2011 dan Tahun 2012 terbangun Jembatan Baru sebanyak 5 unit.

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : a. Tersusunnya RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 dan RKPD tahun 2011 hingga 2016 memiiki tujuan, target dan sasaran yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang jelas dan terukur.dengan tingkat capaian 100% b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD yang tercapai 93,86% c. Meningkatnya Kesesuaian hasil perencanaan SKPD dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun dalam Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD. dengan capaian 86,80% d. Meningkatnya kesesuaian antara muatan RKPD dengan hasil-hasil Musrenbang.dengan capaian 78,92% e. Meningkatnya masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD dengan capaian 100% f. Meningkatnya

pelaksanaan

pembangunan

yang

dilaksanakan

secara swakelola maupun swadaya oleh masyarakat; dengan capaian rata-rata 100% g. Meningkatnya realisasi anggaran SKPD untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan capaian 50% h. Meningkatnya persentase SKPD yang menyusun Lakip dan Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan lainnya tepat waktu dengan capaian rata-rata 100% i. Meningkatnya peran instansi/lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Blitar dengan capaian rata-rata 100% 50 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

5. PERHUBUNGAN Urusan Wajib Bidang Perhubungan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran yang tercapai 100% secara keseluruhan sebagai berikut : a. Meningkatnya kondisi kelaikan jalan, sarana dan prasarana LLAJ melalui

bertambahnya

perhubungan,

kuantitas

penurunan

prasarana

pelanggaran

dan

kondisi

fasilitas

teknik

dan

kelebihan muatan kendaraan di jalan, dan terpeliharanya fasilitas perhubungan. b. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan melalui menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas, berkurangnya daerah potensi rawan kecelakaan, meningkatnya jumlah sarana lalu lintas dan bertambahnya prasarana dan fasilitas perhubungan. Urusan Wajib ini juga mencakup Bidang Komunikasi dan Informatika dengan gambaran sasaran yang tercapai 100% secara keseluruhan yakni ; (a) berkembangnya sarana dan prasarana pengembangan komunikasi

dan

informasi

tentang

pengembangan

Pemerintah

Kabupaten Blitar melalui tersedianya telecenter di Kab. Blitar, (b) terbentuknya pusat data yang dapat diakses oleh semua pengguna, terbentuknya database kabupaten Blitar yang komprehensif, (c) meningkatnya pengetahuan PNS pada khususnya dan Masyarakat pada

ummnya

mengenai

Pemerintah

Kabupaten

Blitar

dan

berkembangnya profesionalisme SDM di Bidang Teknologi informasi. 6. LINGKUNGAN HIDUP Urusan

Wajib

Bidang

Lingkungan

Hidup

di

Kabupaten

Blitar

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dengan gambaran sasaran sebagai berikut : a. Prosentase Kenaikan Lingkungan Perkotaan yang asri dan bersih dibanding tahun sebelumnya dengan prosentase capaian 100% 51 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

b. Prosentase

Kenaikan

Sekolah

yang

Peduli

dan

Berbudaya

Lingkungan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai tingkat capaian 100% . c. Prosentase

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan Lingkungan dibanding tahun sebelumnya. tingkat capaian 100% . RPJMD

2011-2016

dirumuskan

bahwa

dalam

rangka

mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kebijakan pembangunan diarahkan pada : (1) mengurangi pencemaran air, udara dan tanah serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, (2) mengurangi kerusakan hutan akibat kegiatan illegal dan mencegah meluasnya areal lahan kritis melalui perbaikan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat

secara

langsung

dalam

pengelolaan

hutan,

(3)

meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan

hidup,

(4)

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pengelolaan limbah usaha/industri, (5) mengurangi penangkapan ikan/satwa illegal. Capaian Prioritas Upaya mengurangi pencemaran air, udara dan tanah telah dilaksanakan

oleh

Badan

Lingkungan

Hidup

melalui

kegaitan

pengujian kualitas air dan kelas sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan secara dini terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Blitar

sehingga

pengendalian

dapat

digunakan

pencemaran

air.

untuk

Tahun

menetapkan

2012

kebijakan

berdasarkan

hasil

pengujian sampel kualitas air ( BOD, COD) terhadap 22 sungai di 5 wilayah kecamatan diketahui bahwa sebagian besar sungai tersebut mempunyai kandungan BOD dan COD diatas standar baku mutu. Artinya telah terjadi pencemaran bahan organik maupun non organik sebagai akibat kegiatan usaha maupun akibat limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik.


Kegiatan menyangkut pelestarian lingkungan hidup telah pula dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan. Bentuk kegiatannya adalah pembuatan Kebun

Rakyat

dimana

pemerintah

daerah

menyediakan

bibit

tanamanan hutan dan jenis tanaman serba guna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Bibit yang dihasilkan dari kebun rakyat digunakan untuk menanggulangi lahan kritis, lahan-lahan yang kurang produktif dan lahan-lahan kosong serta kegiatan penghijauan lingkungan. Tahun 2012

telah dilaksanakan penghijauan yang memenuhi

persyaratan untuk RHL dengan capai 1.639.960 Batang dan

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian sumber daya air dengan pengadaan bibit trembesi sebanyak 17.850 batang Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan pendidikan lingkungan hidup, berhasil memperoleh penghargaan Adipura di Kota Wlingi dan penghargaan

Adiwiyata

sebagai

sekolah

peduli

dan

berbudaya

lingkungan. Penghargaan tersebut berhasil diraih oleh MTsN Jabung Kecamatan Talun. Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga dikemudian hari mempunyai tanggungjawab

dalam

upaya

penyelamatan

lingkungan

dan

pembangunan berkelanjutan. Penghargaan di bidang lingkungan hidup juga diterima oleh Kabupaten Blitar yakni Penghargaan Raksaniyata dari Kementerian Lingkungan

Hidup.

Penghargaan

ini

merupakan

hasil

evaluasi

terhadap kabupaten yang mampu mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan berfungsi lindung.


Illegal Fishing Penangkapan ikan illegal saat ini terjadi diwilayah pesisir yang cara penangkapannya tidak sesuai atau menggunakan alat/bahan yang dapat merusak kelestarian lingkungan contohnya penangkapan lobster

yang

Keamanan

menggunakan

Laut

Terpadu

bahan

racun.

(Poskamladu)

Sejak

di

berdirinya

Pantai

Pos

Tambakrejo,

penangkapan ikan illegal telah dapat dikurangi hingga 70 persen. Hal ini juga berkat adanya kegiatan penyuluhan kepada para nelayan. 7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran sebagai berikut : a. Tercapainya peningkatan kinerja organisasi. tingkat capaian 100% . b. Terlaksananya

penataan

administrasi

kependudukan.

tingkat

capaian 100% . 8.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan

Wajib

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan KB

Perempuan

dan

Kabupaten Blitar, dengan sasaran yang Keseluruhannya

mempunyai

capaian

nilai

rata-rata

93,9%

sebagai berikut : a. Peningkatan jumlah kelompok UPPKS yang aktif tercapai 258 Kelompok b. Pengembangan lembaga perlindungan 50% c. Peningkatan jumlah vocal point gender di masing-masing SKPD telah tercapai 1 SKPD. d. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercapai 100% 54 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

e. Peningkatan partisipasi perempuan dilembaga pemerintah telah tercapai 2,85 %. Urusan Wajib ini juga mencakup Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

yang

juga

dilaksanakan

oleh

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran yang capaian keseluruhannya 100% sebagai berikut : a. Tercapainya peserta KB aktif untuk Tahun 2012 sebesar 110% peserta KB baru 130%, Peningkatan peserta KB Pria 90% ,dari Permintaan Perkiraan Masyarakat (PPM). Peningkatan prevalensi terhadap PUS 100% b. Penurunan unmeet need terhadap PUS 100%, jumlah kelompok KB meningkat 142% c. Peningkatan jumlah Kegiatan PIK –KKR aktif 125 % 9. SOSIAL Urusan Wajib Bidang Sosial di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran yakni : a. Tecapainya pelayanan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kebencanaan tingkat capaian 75% b. Terlaksanannya pemberian bantuan kepada perintis dan janda perintis dengan tingkat capaian 100% c. Terlaksannya pengetahuan dan kemampuan Tim UPPKH dan Pendamping PKH serta para pemangku PKH menuju kesejahteraan RTSM dengan tingkat capaian 93% d. Terlaksananya penyuluhan bagi TKSK ( Jumlah TKSK ) dengan capaian 100% e. Terlaksananya Pembinaan mental spirtual dan pendidikan dengan tingkat capaian 100% f.

Terlaksananya pembinaan karang Taruna dengan capai

capaian

rata-rata 100% 55 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

10 . KETENAGAKERJAAN Urusan

Wajib

Bidang

Tenaga

Kerja

di

Kabupaten

Blitar

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Kabupaten

Blitar,

dengan

sasaran

yang

keseleluruhannya tercapai 100% sebagai berikut : a. Meningkatnya kesejateraan dan perlindungan tenaga kerja dalam bidang penegakan hukum dan ketenagaan kerjaan dengan capaian 100 % b. Terwujudnya jaringan informasi dasar kerja dengan capaian 100% c. Terwujudnya

pengawasan

perlindungan

tenaga

kerja

dalam

penegakan norma K3 di Perusahaan dengan capaian 50% d. Tercapainya

dalam

memfasilitasi

pengembangan

kelembagaan

hubungan industrial di Perusahaan dengan capai 100% e. Terwujudnya perlindungan pekerja dan anak di perusahaan dengan capaian 50% f. Pemantauan pelaksanaan peningkatan lembaga penyalur tenaga kerja melalui pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja (jumlah penyalur tenaga kerja yang dipantau) dengan capaian 100% g.

Terwujudnya

kesejahteraan

pekerja

melalui

peningkatan

pengupahan (fasilitasi penetapan UMK) h. Terwujudnya pembinaan syarat kerja di perusahaan rokok (jumlah perusahaan yang diundang) i. Terwujudnya pembinaan perlindungan pekerja perempuan dan anak di perusahaan (jumlah perusahaan) Taraf hidup yang lebih baik dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, terciptanya rasa aman dan terjaminnya hak asasi manusia termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Lapangan kerja yang diharapkan banyak tersedia di Kabupaten Blitar adalah lapangan kerja yang layak yang dapat mendorong peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi kerja dengan produktivitas yang tinggi. 56 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Sampai saat ini sektor pertanian masih menjadi tumpuan lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Blitar. Tahun 2012 lapangan

usaha

penduduk

mengalami

sedikit

pergeseran

yang

ditengarai adanya perubahan struktur lapangan usaha. Berikut ini disajikan tabel persentase tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Blitar tahun 2009-2011: Tabel 2.28 Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kab.Blitar No 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lapangan Usaha 2009 Pertanian 55,03 Pertambangan, 0,42 Penggalian dan Industri Industri 7,09 Listrik, gas dan air 0,07 bersih Bangunan 5,73 Perdagangan, hotel dan 17,87 restoran Angkutan dan 2,17 komunikasi Keuangan, persewaan 0,30 dan jasa perusahaan Jasa-jasa 11,33

2010 52,50 0,60

2011 50,50 0,69

9,12 0,00

11,12 0,00

6,83 16,47

7,83 17,77

1,87

2,07

1,14

2,19

11,46

11,53

Sumber : Statistik Daerah, 2012

Dari sisi pendapatan tenaga kerja, Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga terus menunjukkan peningkatan nominal pada 5 (lima) tahun terakhir ini yaitu Rp. 501.700,-

pada tahun 2008,

570.000,- pada tahun 2009, Rp. 720.000,- pada tahun 2010,

Rp. Rp.

750.000,- pada tahun 2011, dan Rp. 820.000,- pada tahun 2012. Untuk tahun 2012 sendiri peningkatan UMK dibandingkan tahun 2011 adalah 9,33 11. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 57 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar, dengan sasaran yang capaian sebagai berikut : a

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing Persentase koperasi aktif

98%

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

100 %

Jumlah BPR/LKM

100%

Jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan UMKM

75%

% peningkatan akses permodalan bagi KUMKM

85%

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

100

% peningkatan kemudahan mendapat legalitas bagi usahawan baru

70%

% peningkatan efektivitas jaringan distribusi usaha UMKM

70%

% peningkatan kualitas SDM IMKM

80%

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasl

100%

b

Meningkatnya jumlah perkuatan kemandirian Usaha Mikro

100%

c

Meningkatnya jumlah akses permodalan bagi KUMKM

800%

d

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro

e

Meningkatnya jumlah usahawan baru

38%

f

Peningkatan kemudahan mendapatkan legalitas bagi usahawan baru (jumlah usahawan baru yang mendapat legalitas)

22%

g

Jumlah sarana prasarana produk KUMKM bantuan pemerintah

22%

h

Jumlah sarana prasarana produk yang dimiliki koperasi

24%

i

Peningkatan kualitas SDM UMKM

85%

j

Meningkatnya jumlah usaha mikro yang mandiri

1000%

100%


k

Meningkatnya jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan KUMKM

l

Meningkatnya jumlah usaha produktif berskala mikro

150% 90%

m

Jumlah koperasi yang sudah melaksanakan RAT tepat waktu

225%

n

Jumlah pengurus koperasi yang sudah memahami prinsip-prinsip perkoperasian

145%

o

Jumlah koperasi yang sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

16

p

Jumlah koperasi yang sudah pernah mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi

400%

q

Jumlah koperasi yang sudah menerapkan manjemen administrasi organisasi koperasi dengan tertib dan benar

144%

12. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dengan sasaran yang keseluruhannya tercapai 100% sebagai berikut : a. Meningkatnya

prestasi

olahraga

dan

profesionalisme

tenaga

keolahragaan dengan capaian 100% b. Tercapainya pengem-bangan dan pembinaan seni budaya daerah dengan capaian 100% c. Meningkatnya

prestasi

olahraga

dan

profesionalisme

tenaga

keolahragaan dengan capaian 100% d. Tercapainya pengem-bangan dan pembinaan seni budaya daerah dengan capaian 100% 13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 59 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, dengan sasaran capaian sebagai berikut : a. Terwujudnya kemampuan dan pertisipasi masyarakat dengan rasa kebangsaan yang tinggi dalam mewujudkan cinta tanah air dan bangsa dengan tingkat capaian rata-rata 100% b. Terjalinnya kemitraan dalam mewujudkan kondisi ipoleksusbud yang kondusif dengan tingkat capaian 100% c. Terwujudnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat, bela negara dan menghadapi gangguan bencana dengan tingkat capaian 99,98% d. Terwujudnya kondisi sosial kemasyarakatan yang sadar hukum, bermoral dan bermartabat dengan tingkat capaian 100% e. Tertatanya kelembagaan politik, Ormas, LSM dan lembaga non formal lainnya dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dengan tingkat capaian rata-rata 100% f.

Terwujudnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat, bela negara dan menghadapi gangguan bencana dengan tingkat capaian rata-rata 100%

g. Program Situasi yang kondusif pada Pilkada Tahun 2010 dengan tingkat capaian rata-rata 98.74 % h. Meningkatnya

pemberantasan

penyakit

masyarakat

(PEKAT)

melalui penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba dengan tingkat capaian 100%. 14. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPPKAD, BKD, Inspektorat dan KPTSP Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran sebagai berikut : 60 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

a. Tersusunnya peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah dan peraturan daerah tentang pelayanan publik serta Terselenggaranya analisa jabatan dan analisa beban kerja juga kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan ISO dengan tingkat capaian 95% b. Terciptanya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif

dalam

penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintahan

dengan tingkat capaian 20,76%. c. Terselenggaranya

administrasi

bidang

pemerintahan

dengan

tingkat capaian 30,02%. d. Terselenggaranya Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan baik dengan tingkat capian 69.44%. e. Tersusunnya Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pembangunan dengan tingkat capaian 100% f.

Terwujudnya proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan yang

berlaku dengan capaian

100%. g. Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dengan tingkat capaian rata-rata 100%. h. Meningkatnya

efektifitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

perangkat daerah dengan tingkat capaian 100% i.

Meningkatnya keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam pembinaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan pondok pesantren, pelaksanaan kegiatan lomba MTQ, pemberian bantuan

korban

musibah,

porseni

pondok

pesantren,

dan

pembinaan minat dan bakat santri pondok pesantren. j.

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi melalui peningkatan informasi potensi hasil pembangunan, peningkatan arus informasi yang

bermanfaat,

peningkatan

wawasan,

pengetahuan

atas


kebijakan pembangunan, dan meningkatnya kegiatan seremonial dan protokoler dengan tingkat capaian 100% k. Tertatanya peraturan perundang-undangan melalui penyusunan rencana

kerja

Rancangan

peraturan

perundang-undangan,

legislasi rancangan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, kajian terhadap peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, terselesaikannya sengketa hukum dan penegakan aturan perundang-undangan, serta penyuluhan hukum dan kadarkum, pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kab. Blitar dengan tingkat capaian rata-rata 80%. l.

Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD melalui terlaksananya perjalanan dinas anggota DPRD, terlaksananya persidangan

paripurna,

terlaksananya

rapat-rapat

alat

kelengkapan DPRD, terlaksananya keputusan DPRD atau produk perundang-undangan, dan terlaksananya penyusunan APBD dan administrasi keuangan DPRD dengan tingkat capaian rata-rata 100% m. Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan internal melalui pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan

pengawasan,

pengawasan,

evaluasi

koordinasi

pemutakhiran

data

hasil

tindak

lanjut

pengawasan, pemeriksaan

hasil

temuan

pelaporan dan

review

dan laporan

keuangan pemerintah daerah dengan capaian rata-rata 95,33%. n. Berkembang dan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui

penyusunan

anlisa

anggaran

belanja,

penyusunan

akuntansi pemerintah daerah, penyusunan ranperda APBD 2013 dan ranperbub penjabaran APBD 2013, penyusunan ranperbup penjabaran

perubahan

APBD

2013,

penyusunan

ranperda

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013, penyusunan sistem informasi

pengelolaan

keuangan

daerah,

intensifikasi

dan


ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, intensifikasi peningkatan

penerimaan

PBB,

peningkatan

pelayanan

dan

fasilitasi penerimaan daerah, peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan

dana

Penerimaan

SKPD

dan

se-Kab.

pengeluaran

Blitar,

kas

pelaporan

daerah,

admin.

penyelenggaraan

monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat, penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas, verifikasi DPA dan DDPA SKPD, penyusunan perbup

sisdur

pengelolaan

keuangan

daerah,

penyusunan

ranperbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013, pengelolaan dan penatasahaan gaji PNSD, penyusunan ranperda dan ranperbup APBD 2013, penyusunan anggaran kas, penyusunan

surat

penyediaan

dana,

koordinasi

penyaluran

bantuan, hibah, subsidi dan pembiayaan dengan capaian rata-rata 90% o. Meningkatnya efektifitas sistim pengawasan Internal dengan capaian rata-rata 100% p. Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai dengan capaian rata-rata 100% q. Terwujudnya

percepatan

pembangunan

ekonomi

melalui

revitalisasi pasar kabupaten, rehabilitasi pasar Garum, dan pembangunan MCK pasar Kabupaten dengan capaian rata-rata 90% Selain itu, Bidang Pertanahan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran yang tercapai 100% secara keseluruhan yakni terfasilitasinya penyelesaian konflikkonflik pertanahan melalui fasilitasi penyelesaian masalah/sengketa pertanahan tercapai 80,79%, dan pelaksanaan seminar pertanahan yang dapat tercapai 100%. Urusan Wajib ini juga mencakup Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan

oleh

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dengan sasaran 63 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

yang

keseluruhannya

tercapai

100%

yaitu

meningkatnya

pengembangan penanaman modal.

15. KETAHANAN PANGAN Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar, dengan gambaran sasaran sebagai berikut : a. Terlaksananya pelatihan dan bantuan ternak kambing untuk kelompok tani tingkat capaiannnya sebesar 85,00 % b. Terwujudnya desa mandiri pangan tingkat capaiannya sebesar 80 % c. Terselenggaranya sosialisasi tentang mutu bahan pangan dan keamanan makanan tingkat capaiannya sebesar 90 % d. Terlaksananya pembinaan dan bantuan isi lumbung desa tingkat capaiannya sebesar 80 % 16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : a. Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan melalui terapan teknologi tepat guna bidang pertanian, gelar TTG Nasional IX Tahun 2009, bintek pengelola pasar desa, pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran bagi pedagang industri kecil, fasilitasi TTG pedesaan Bidang Pertanian mesin pecah jagung, mesin perontok padi, industri garmen, mesin mixer pakan ternak, mesin pencacah plastik, mesin molen, mesin paving dan batako, , mesin bordir, P2SEM,dan pengembangan BUMDES dengan tingkat capaian rata-rata 100%. 64 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

b. Meningkatnya

keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

melalui

penyelenggaraan diklat tenaga teknis dan masyarakat (SMPP), peningkatan kapasitas Lembaga Desa/Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan,

PNPM

Program

pengembangan

Kecamatan

(PNPM-PPK), pembangunan Prasarana Air bersih pedesaan (smur gali), pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air (pipamisasi), gardu taskin, pengatan pengembangan ekonomi kawasan (PPEK), pendataan desa/kel,

tingkat dan

perkembanngan

desa/kelurahan

partisipasi

model

binaan

masyarakat gerd

taskin

kerjasama dengan LSM/perguruan tinggi dengan tingkat capaian rata-rata 100%. c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan pelaksanaan Blan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Lomba Desa/Kelurahan, sosialisasi dan monev pembangunan wilayah

terpadu

antar

desa

(PWTAD),

pembinaan

LPPD/K,

pembatan sumur gali, sosialisasi dan monev ADD, pemberian pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan 248 desa/kel dengan capaian rata-rata 100%. 17. KEARSIPAN Urusan Wajib Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar,

dengan uraian

sasaran dan capaiannya sebagai berikut : a. Terciptanya pemerataan, perluasan dan kesempatan masyarakat untuk

memperoleh

pelayanan

perpustakaan,

arsip

dan

dokumentasi dengan capaian 85%. b. Terciptanya peningkatan mutu pelayanan perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan capaian 85%. c. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan capaian 87,5%.


d. Terwujudnya penerapan sistem menejemen yang efektif dan efisien dalam lembaga penyedia pelayanan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan capaian 90 %. e. Tercapainya pengembangan peran lembaga formal dan informal bagi

pengembangan

bidang

perpustakaan,

arsip

dan

dokumentasi.dengan capaian 80%. 18. PENATAAN RUANG Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Gandusari yang antara lain bertujuan untuk : a. Meningkatkan

peran

wilayah

perkotaan

Gandusari

dalam

kerangka pembangunan yang berwawasan tata ruang. b. Memberikan arahan perubahan struktur dan pola ruang di wilayah perencanaan, akibat pengaruh perkembangan pusat kegiatan wilayah (Kota Wlingi). c. Memberikan penyebaran

masukan fasilitas

dalam dan

penetapan

utilitas

yang

fungsi

wilayah,

diperlukan

serta

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. d. Memberikan kepastian hukum, sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang pembangunan. e. Memberikan arahan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan 19. PENANAMAN MODAL Untuk meningkatkan arus investasi di Kabupaten Blitar, saat ini sedang disusun Ranperda yang mengatur tentang Penanaman Modal. Hal ini diperlukan mengingat investor memerlukan adanya kepastian hukum agar investasinya menguntungkan. Berdasarkan data realisasi investasi daerah tahun 2010-2012 terlihat bahwa sebagian besar investasi di Kabupaten Blitar adalah dibidang perdagangan yaitu berupa ijin usaha perdagangan, disusul dengan bidang perindustrian dan jasa kontruksi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut ini. 66 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Tabel 2.29 Realisasi Investasi Daerah Non PMA/PMDN Kabupaten Blitar Tahun 2010 2012

NO .

Unit Usaha

Investasi (Rp.)

Tenaga Kerja

BIDANG USAHA 2010

2011

2012

2010

2011

2012

7

12

-

527.000.000

950.000.000

2010

2011

2012

-

17

22

-

1

Pertanian

2

Peternakan

37

12

9

2.000.200.000

1.315.000.000

1.225.000.000

182

52

47

3

Perikanan Perkebunan/kehut anan Pertambangan dan Penggalian Mineral Non Logam

41

13

2

711.000.000

710.000.000

300.000.000

46

36

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

-

-

13.553.000.00 0

-

-

53

6

Perindustrian

76

43

67

5.123.807.000

5.932.035.000

5.578.484.000

486

947

627

7

Perdagangan

1.292

1.378

1.400

99.426.296.000

165.319.999.000

237.438.981.773

3.112

3.112

4.788

6

5

6

865.000.000

750.000.000

1.150.000.000

29

23

30

-

4

-

-

465.000.000

-

-

8

-

421

421

303

-

-

-

-

-

-

17

14

5

-

-

2.622.400.000

-

-

43

4 5

8 9 10 11

Perhotelan/Losme n/Penginapan Restoran/Rumah Makan & Bar/Café Perumahan dan Ruko Perkantoran, Supermarket

12

Jasa Konstruksi

92

73

48

118.336.378.000

39.865.000.000

13.600.683.000

640

435

209

13

Pergudangan

41

17

12

3.210.000.000

2.652.500.000

3.750.000.000

152

72

48

14

Transportasi Darat dan Laut

-

14

21

-

2.773.060.000

4.990.000.000

-

99

77

15

Kesehatan

14

21

21

2.955.000.000

4.750.000

3.200.000.000

57

64

67

16

Koperasi

15

15

26

4.015.984.073

4.015.984.073

7.046.249.524

73

73

108

17

Jasa Hiburan/Rekreasi

-

-

-

--

-

-

-

-

-

20. KB DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana a. Publikasi dan advokasi pelayanan KIE Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui Kapacity building bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB pemasangan, pengadaan dan pelayanan kontrasepsi Kb di 22 kecamatan dengan capain 95,92 % .. b. Terselenggaranya kesehatan reproduksi remaja melalui advokasi KEI dan sosialisasi PIK KRR yang diikuti 40 peserta dengan Capaian 99,7 % c. Tercapainya kegiatan Keluarga berencana yang dilakukan melalui Pelayana KEI dan Perlindungan hak reproduksi Individu dengan capaian 54,93 % Prevalensi terhadap PUS meningkat 74% 67 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

d.

Terselenggaranya peran serta masyarakat

KB KR yang mandiri

dengan pembentukan masyarakat peduli KB

dengan Capaian

99,99 % e. Terselenggaranya pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

yang dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi

forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya dengan realisasi berupa terlaksananya TOT PIK KRR dengan capaian 100% f.

Terealisasinya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan sebanyak 340 peserta dengan capaian 100%.

21. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Terealisasinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

yang

dilaksanakan

Rehabilitasi/pemeliharaan bermotor,

sarana

melalui alat

kegiatan

pengujian

Rehabilitasi/pemeliharaan

kendaraan

terminal/pelabuhan,

Rehabilitasi fasilitas LLAJ dan Rehabilitasi fasilitas perlintasan Kereta Api dengan realisasi 98,06%. b. Tercapainya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang dilaksanakan melalui kegiatan parkir berlangganan dengan capaian 99,46% dan Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu

Lintas

(91,22%)

yang

dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (dana pendamping), Pengadaan marka jalan, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (Dana Alokasi Khusus, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan capaian 91,22% c. Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan kelengkapan pengujian kendaraan

bermotor

sehingga

tercukupi

bahan

kebutuhan

penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan capaian 96,93%.


d. Meningkatnya Keselamatan Pengguna Jalan yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan, Survey dan perencanaan fasilitas daerah rawan kecelakaan sungai dan perairan, Pemantauan arus/volume lalu lintas saat Lebaran 2012, Survey sarana dan prasarana lalu lintas dengan capaian 99,38%. e. Terselenggaranya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (97,89%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pemeliharaan

website

www.kabblitar.go.id,

Pengumpulan

data

secara elektronik, Pekan Informasi Jawa Timur, Penerbitan Majalah Penataran, Pengembangan infrastruktur jaringan TIK terintegrasi (E-Gov),

Diseminasi

informasi,

Pelayanan

informasi

dan

dokumentasi publik, Site audit menara telekomunikasi dengan capaian 97,89% f.

Tercapaianya dilaksanakan

Kerjasama melalui

Informasi

kegiatan

dengan

Massa

penyebarluasan

yang informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terlaksana dengan capain 98,34%. 22. PERTANAHAN a.

Terfasilitasinya

Urusan

pertanahan

dilaksanakan

melalui

Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Fasilitasi penyelesaian

masalah/sengketa

pertanahan,

Fasilitasi

penyelesaian masalah/sengketa batas daerah , Fasilitasi tim penetapan dan penegasan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dengan capaian sebasar 55,82% b.

Terselengaranya mediasi persalahan pertanahan di Perkebunan Nyunyur, Perkebunan Sengon, eks Perkebunan Gondang Tapen, Perkebunan Gunung Nyamil, Perkebunan Swaru Buluroto dan Perkebunan Karangnongko.


23. BUDAYA Urusan kebudayaan pada tahun 2012. (73,74%).

dilaksanakan oleh

Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata.Melalui: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya Terselenggaranya Pengembangan Nilai Budaya yang dilaksanakan melalui: Upacara adat siraman pusaka Gong Kyai Pradah, Upacara adat Larung Sesaji, Terlaksananya upacara adat siraman pusaka Gong Kyai Pradah, Upacara adat Larung Sesaji dengan capaian 92,26 %. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tercapainya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang dilaksanakan melalui:

Festival

Kesenian

Kawasan

Selatan,

Pementasan

Kesenian Pesona Bumi Penataran, Upacara dan resepsi peringatan Hari

Jadi

Kabupaten

Blitar,

Pengadaan

alat-alat

kesenian,

Pemeliharaan museum daerah Kabupaten Blitar, Pawai budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Sarasehan seniman, Pentas seni secara periodik, Lomba kesenian daerah Jaranan Campursari, Pembuatan pagar Candi Penataran,Pementasan kesenian wayang kulit dalam rangka Hari Jadi ke 67 Provinsi Jatim,Upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 67 Provinsi Jatim,Pemeliharaan kompleks Pesanggrahan Bakung/Monumen Trisula,dengan Capain 71,55 % 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terpeliharanya Pengelolaan Keragaman Budaya yang dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah , Terlaksananya upacara adat siraman pusaka gong kyai pradah dan Upacara adat larung sesaji, Pengelolaan kekayaan budaya melalui keikutsertaan budaya

dalam festival kesenian kawasan

selatan, Pergelaran pesona bumi penataran, pengadaan alat kesenian,

Pemeliharaan

kompleks

wisata

candi

penataran,


Pengelolaan keragaman budaya melalui pembinaan karawitan dan seni tari di pendopo Kabupaten Blitar dengan capaian 99,02 %. 24. STATISTIK Bekerjasama dengan BPS Kabupaten Blitar menysun Kabupaten Blitar dalam

angka,Kecamatan

dalam

angka,

PDRB

Kabupaten

Indikator Makro Social Ekonomi Kabupaten Blitar,

Blitar,

dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. Dilaksnakan melalui antara lain a) Terlaknasanannya Urusan statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan

Data/Informasi

dengan

kegiatan

Koordinasi,

Penyusunan serta Update Data Profil Daerah dan Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Blitar 2012 yang menghasilkan buku Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012, Kecamatan Dalam Angka 2012, PDRB Kabupaten Blitar 2012, dan Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Blitar 2012.

Selain kerjasama dengan BPS, Kabupaten

Blitar juga mengunggah data-data profil daerah melalui website nasional SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) Online dengan capaian 97,77 % 25. KEPUSTAKAAN Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Terselenggaranya Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Pengembangan minat dan budaya baca, Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan

umum

perpustakaan digital/maya dan

daerah,

Pengembangan

Perpustakaan keliling dengan

capaian 99,09 %


II. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Urusan Pertanian melaksanakan oleh Dinas Pertanian Dengan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut: a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Petani (97,45%) yang dilaksanakan

melalui

kegiatan

Pendamping

Anti

Property

Program (APP) Pertanian dengan realisasi berupa pemberdayaan 2 kelompok petani kecil dengan capaian 97,71 % b)

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan Tercapainya

Peningkatan

Pertanian/Perkebunan

Pemasaran

(98,63%)

yang

Hasil

Produksi

dilaksanakan

melalui

kegiatan: Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, Gelar potensi produk unggulan pertanian/perkebunan denga capaian 98,63 %. c)

Program

Peningkatan


Penerapan

Tercapainya

Teknologi

Peningkatan

Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan (95,21%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dengan capaian 95,21 %. d)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya

Program

Pertanian/Perkebunan Observasi

yang

komoditas

pertanian/perkebunan, Kedelai,

Pengembangan

Peningkatan dilaksanakan

dan

melalui

kegiatan:

bibit

unggul

sertifikasi

Pendampingan agribisnis

Produksi

SLPTT

tanaman

padi,

Jagung,

sayuran

dan

tanaman hias, Pembinaan penangkar benih tanaman pangan, Pengembangan

agribisnis

tanaman

buah-buahan

dan


biofarmaka, Demontrasi plot kacang tanah dengan capaian 92,64%. 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) BP4K melaksanakan urusan pertanian (95,45%). Adapun realisasi pelaksanaan

program

dan

kegiatan,

capaian

kinerja,

serta

permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Petani yang dilaksanakan melalui

kegiatan:

Peningkatan

kemampuan

lembaga

petani,

Pendampingan, Pengembangan Usaha Agribisnis, Pedesaan (PUAP), Pelatihan

pembuatan

penyusunan

RDKK,

pupuk

organik,

Penyusunan

Profil

Monitoring, Kelompok

Evaluasi Tani

dan

Gapoktan di Kabupaten Blitar, dengan capaian 93,55% b) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya

Penerapan

Teknologi


(97,86%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Penyebarluasan Informasi teknologi melalui media cetak dan media elektronik, Penelaahan Pelatihan

potensi penerapan

komoditas

unggulan

teknologi

spesifik

pertanian

kecamatan,

terpadu,

Publikasi

kegiatan penyuluhan pertanian, Perikanan dan kehutanan, Model pengembangan

pertanian

pedesaan

melalui

inovasi

(MP3MI),

Penerapan teknologi panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT), Uji terap rekomendasi teknologi panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT), dengan capaian 97,86% c.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya

Peningkatan

Produksi


(95,15%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Sekolah Lapang Pengelolaan Sumberdaya dan Tanaman Terpadu/SLPTT Tembakau (DBHCHT), SLPTT Padi Organik, Pelatihan pembuatan biogas, Intensifikasi lahan pekarangan untuk pengembangan potensi buah 73 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

lokal,

Pengembangan

intensifikasi

pekarangan/KPRL/Rumah

Hijau,Kaji terap cabai sebagai alternatif bagi petani tembakau (DBHCHT),Dem pengembangan area tembakau (DBHCHT),Pelatihan alat

pengolah

tanah

dengan

mekanisasi,Demplot

kegiatan

penyuluhan pertanian dan aplikasi teknologi pertanian,Sekolah Lapang cabai dalam upaya peningkatan pengembangan intensifikasi pekarangan/KPRL,Sentra

pengembangan

agribisnis

komoditas

unggulan (SPAKU),Demplot penanganan panen dan pasca panen tembakau,Pelatihan penanganan panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT),dan

pembekalan

teknis

panen

dan

pasca

panen

tembakau (DBHCHT) d.

Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Terlaksanannya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat dengan realisasi berupa pendistribusian

bibit

kambing/domba

dan

terlaksananya

penyuluhan pemeliharaan kambing/domba kepada kelompok tani sebanyak 136 ekor dengan capaian 98,58 %. e.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tercapaianya Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknologi pembuatan pakan ternak alternatif yang disampaikan kepada penyuluh dan petani di bidang penyusunan ransum ternak alternatif sebanyak 175 penyuluh dan 66 petanidengan capaian 100 %

f.

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Terselenggaranya

Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian

yang

dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh penyuluhan

pertanian, pertanian,

Penyusunan Penilaian

program

teladan

dan

tingkat

program kabupaten,

Peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh tentang strategi pemasaran dan permodalan, Pemanfaatan lahan BP3K model, Pelatihan agribisnis berwawasan organik, Gelar teknologi, Jambore penyuluh pertanian, Pelatihan penanganan panen dan 74 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

pasca panen bagi penyuluh, Pelatihan model kawasan rumah pangan lestari bagi penyuluh dengan capaian 99,59 % . g.

Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tani Terselenggaranya Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tani dilaksanakan Kabupaten

melalui

Blitar,

kegiatan:

Ekspose

Pemberdayaan

produk

kelompok

tani

yang

Unggulan

sub

bidang

tembakau dalam manajemen panen dan pasca panen tembakau (DBHCHT), dengan capaian 92,38 %. 3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Adapun

realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan,capaian

kinerja 93,35 % a) Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2012 adalah Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

Terlaksanannya

Pengawasan

bidang

migas,

Pengawasan bidang pertambangan, Pengawasan penggunaan Air Bawah tanah di Kabupaten Blitar, Pemetaan Potensi bahan Galian Tambang di kabupaten Blitar, Raperda Pertambangan Umum dan Batu Bara dan, Pembangunan Sumur Bor dengan capaian 98,86 %

4. PARIWISATA Urusan pariwisata

pada tahun 2012 dilaksanakan oleh Dinas

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Pemasaran Wisata 75 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Terlaksananya

Pengembangan Pemasaran Wisata

(97,84%)

melalui kegiatan: Pemilihan duta wisata tingkat Jawa Timur, Pemilihan duta wisata Kabupaten Blitar, Anugerah Wisata Jawa Timur, Pembuatan/cetak baliho, leaflet dan booklet daerah tujuan wisata, Pembinaan dan pemberdayaan duta wisata, Festival Penataran III tahun 2012, Penayangan Profil Investasi Pariwisata Kabupaten Blitar, dan Pembuatan Profil Investasi Pariwisata Kabupaten Blitar dengan capaian 97,84 % 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Terciptanya

Pengembangan

melalui kegiatan:

Destinasi

Pariwisata

(91,00%)

Intensifikasi pengelolaan obyek wisata,

Penataan fasilitas pelayanan dan bangunan kantor Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Blitar, Penataan Pesanggrahan Tambakrejo, dan Pavingisasi lahan parkir Kolam Renang Penataran dengan capaian 91,00 % .

5. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan capaian sasaran sebagai berikut : Urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2012 dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Urusan kelautan dan perikanan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.532.950.100 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.882.077.369 (81,58%). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi dari masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:


a) Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Meningkatnya Kesadaran

Kesadaran dan Penegakkan Hukum

dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.235.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 36.134.000 (97,04%) yang dilaksanakan melalui kegiatan terlaksananya pengawasan sumberdaya laut dan terlaksananya sosialisasi undang-undang perikanan. 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 476.910.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 218.379.400 (45,79%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) Akselerasi produksi pengembangan budidaya perikanan b) Pemantauan dan temu teknis pencegahan perkembangan hama dan penyakit ikan c) Pendampingan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) d) Peningkatan produktivitas budidaya perikanan e) Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Tersalurnya bnatuan sarana dan prasarana budidaya bagi kelompok tani pembudidaya ikan sebanyak 1 paket b) Tercegahnya hama dan penyakit ikan serta tersedianya pendeteksi

kesehatan

ikan

konsumsi

dan

lingkungan

sebanyak 1 paket c) Tersedianya biaya administrasi untuk program PUMP d) Tersalurnya sarana dan prasaran budidaya sebanyak 10 paket e) Tersedianya

biaya

operasional

Balai

Benih

Ikan

(BBI)

sebanyak 1 paket


3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.658.465.100 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp. 2.255.081.950 (84,83%) yang dilaksanakan melalui

kegiatan: a) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambakrejo dan Balai benih Ikan (BBI) (DAK dan Pendamping DAK) b) Peningkatan produksi sumber daya laut Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terbangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambakrejo dan Balai benih Ikan (BBI) (DAK dan Pendamping DAK) b) Tersedianya alat tangkap bagi nelayan untuk 1 lokasi 4) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 37.200.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 32.573.000 (87,56%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

optimalisasi

dilaksanakan

SDM

dengan

dan

kelembagaan

pengiriman

pelatihan

kelautan

yang

pokmas

APP,

pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar ikan dan terlaksananya sosialisasi program pemerintah sebanyak 71/40 orang. 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 250.940.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 231.883.019 (92,41%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: a) International Ornamental Fish Expo Tahun 2012 b) Introduksi dan promosi hasil perikanan c) Pengembangan

sarana

dan

prasarana

pengelolaan

hasil

perikanan d) Optimalisasi Sub Raiser Ikan Hias 78 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: a) Terlaksananya kegiatan International Ornamental Fish Expo Tahun 2012 sebanyak 1 paket b) Terlaksananya kegiatan sosialisasi Gemar Ikan dan Forikan Kab. Blitar sebanyak 4 kali c) Terlaksananya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan hasil perikanan sebanyak 1 paket d) Tersedianya biaya operasional Sub Raiser Ikan Hias sebanyak 1 paket

6) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 109.400.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 108.026.000 (98,74%) yang dilaksanakan

melalui

kegiatan

Pendamping

Dana

Tugas

Pembantuan Kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana di Kawasan Minapolitan yang menghasilkan validasi data teknis bidang kelautan dan perikanan. a. Terwujudnya peningkatan kemampuan mengakses informasi, teknologi permodalan dan pasar melalui kelembagaan serta kinerja kelompok pembudidaya ikan dan nelayan dengan capaian rata-rata 100% b. Terwujudnya

pengembangan

kawasan

agrobisnis

dan

agroindustri sesuai komoditas unggulan spesifik lokal dengan capaian rata-rata 100% 6. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas 79 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, dengan capaian sasaran sebagai berikut : a. Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 82,13% yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta dengan capaian 82,13 % b. Tercapainya Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan efisiensi dan mutu produk, Bantuan peralatan dan mesin produksi dengan capaian 33,60 % Program Penataan Struktur Industri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 350.700.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

4.790.000

pembinaan,

(1,37%)

monitoring

yang dan

dilaksanakan evaluasi

melalui

hibah

bagi

kegiatan

masyarakat

Kabupaten Blitar. c. Tercapainya Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

yang

dilaksanakan melalui kegiatan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, Pengujian kadar iodium garam konsumsi dan pengawasan peredaran garam, Pelatihan otomotif bagi masyarakat Kabupaten Blitar 27,60%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 674.125.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 668.037.500 (99,10%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Pasar Kabupaten dengan realisasi

berupa

penyediaan

karcis

retribusi

pasar

dan

pemeliharaan 15 Pasar Kabupaten. d. Meningkatnya

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengawasan sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang dalam kemasan terbungkus (BDKT) dengan capaian 77,23%. 80 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

e. Terlaksananya Pengembangan dan Pengendalian BUMD mendapat (64,66%)

yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Pendampingan

BUMD, Sosialisasi Ranperda, Pembinaan dan pengendalian BUMD, Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian kredit, Kajian pendirian BUMD PD PASAR dengan capain 64,66 % f. Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, Promosi produk unggulan Kabupaten Blitar, Pengembangan pengelolaan sistem resi gudang dengan capaian 81,17 % g. Meningkatnya Pengelolaan Pasar Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan monev dan pembinaan ke 15 Pasar Kabupaten dengan capain sebesar 99,55 %

6. TRANSMIGRASI Urusan

Pilihan

Bidang

Transmigrasi

di

Kabupaten

Blitar

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, dengan program dicapai adalah : a. Terlaksananya Pengembangan Wilayah yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dengan realisasi berupa kerjasama dengan daerah transmigrasi sebanyak 2 lokasi dengan capaian 100% b. Terlaksannya transmigrasi Regional

(30,42%) yang dilaksanakan

melalui kegiatan Penerangan, penyuluhan, motivasi, pendaftaran dan seleksi transmigrasi regional, Pelatihan transmigrasi regional dan

pemberdayaan

masyarakat,

Pemberangkatan

transmigrasi

umum dan transmigrasi swakarsa dengan capaian 30,42 %


2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. a. Bidang Kesehatan. Kualitas pelayanan dan Akses layanan kesehatan yang belum optimal

karena

belum

semua

sarana

pelayanan

kesehatan

melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan kualitas Sumberdaya

yang

tidak

merata

dalam

pelayanan

kesehatan.

Pemerataan pelayanan juga belum maksimal dengan dilihat

rasio

jumlah sarana yang ada. Jenis pelayanan bervariasi sesuai dengan tenaga dan peralatan yang tersedia. Belum semua peralatan dan tenaga tersedia sesuai kebutuhan dan standarisasi. Disamping itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi terutama pada masyarakat miskin karena kendala biaya. Perilaku yang kurang mendukung

pola

hidup

bersih

dan

sehat

serta

pemberdayaan

masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah sehinga sering terjadi beban ganda penyakit dan rawan bencana sehingga masalah penyakit menular dan tidak menular ini menjadi beban ganda dan akan mempengaruhi

jenis

serta

jumlah

pelayanan

kesehatan

yang

dibutuhkan masyarakat dimasa datang. Layanan Jaminan Kesehatan masyrakat uatamanya masyarakat miskin masih belum manjangkau secara keseluruhan dan masih belum optimal. b. Pendidikan. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar dua belas tahun yang dicanangkan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Blitar. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula


sebagai

landasan

pengembangan

ekonomi

berbasis

pengetahuan

(Knowledge Based Economy). Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh : (1)

Ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

(2)

Fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan

(3)

Biaya

operasional

pendidikan

belum

disediakan

secara

memadai. (4) Fasilitas

Kurikulum dan Sistem pengajran yang sering berubah rubah pelayanan

pendidikan

khususnya

jenjang

pendidikan

menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Adanya

ketimpangan

pemerataan

dan

perluasan

kesempatan

memperoleh pendidikan bukan saja terjadi pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah geografis, gender serta antar kawasan. Perkembangan pendidikan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Sebagian dari masyarakat menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas

dan

mempunyai

layanan kelainan

pendidikan fisik,

khusus

emosional,

bagi

mental,

anak-anak sosial,

yang

dan/atau

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai, dan kurangnya informasi terhadap akses kerjasama 83 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

dengan pihak-pihak non goverment organitation dari luar negeri yang memeiliki concern dan focus pada bidang ini. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (Transition From School To Work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan profesionalisme serta kompetensi vokasional belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, format dan kualitas pendidikan non formal juga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan yang belum berorientasi pada ketrampilan dan kebutuhan pasar. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan

dilaksanakannya

desentralisasi

pendidikan,

pemerintah

kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap

kebutuhan

setempat.

Namun

demikian

pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tanggungjawab

karena

belum

masing-masing

mantapnya

pembagian

tingkat

pemerintahan

peran

dan

termasuk

kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum 84 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan

pendidikan

termasuk

peran

dan

fungsi

dewan

pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal. c. Infrasruktur. Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan serta sulitnya

pembebasan

lahan,

kurangnya

aksesbilitas

diwilayah

tertinggal/terpencil, Kurang tertibnya pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan oleh Pengguna Jalan yang mengakibatkan Hambatan lalu Lintas. Kerusakan jalan akibat kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sepanjang tahun. Berkembangnya

daerah

pemukiman

dan

industri

telah

menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Terbatasnya

kemampuan

masyarakat

yang

berpenghasilan

rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarananya. Masih lemahnya pemahaman ketentuan jasa kontruksi dan pengelolaan/pembangunan

gedung

negara.

Masih

rendahnya

pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam bidang perumahan dan permukiman. Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan dan pedesaan, Rendahnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum. Masih rendahnya peran serta dan kemampuan

masyarakat

dalam

pelestarian

sumber

air

serta

pemeliharaan sarana air minum dan air limbah. 85 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Masih terbatasnya akses sarana sanitasi dasar di pedesaan, belum optimalnya peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan air nimun dan air limbah, Meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir. Rendahnya akses jalan dan penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan-kawasan wisata maupun lokasi yang berpotensi sebagai tempat wisata menyebabkan pengelolaan disektor pariwisata masih sangat minim. Hal ini berakibat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar masih rendah. Perlu di kembangkan model-model wisata yang berbasis masyarakat, dimana masyarakat terlibat secara aktif dari tahapan perencanaan wisata, pengembangan hingga pengelolaannya dengan didukung oleh kebijakan yang berupa produk hukum yang memayungi

dan

melindungi

kepentingan

pengembangan

wisata

berbasis masyarakat ini. d. UMKM dan Ketenagakerjaan Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Blitar yang relatif rendah sebagai akibat belum bersinerginya potensi pertanian dengan upaya pemanfaatan maupun peningkatan nilai tambah pada produk-produk pertanian. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumberdaya produktif yang meliputi tiga aspek penting yaitu modal usaha yang bukan saja mencakup penyediaan kredit modal kerja tetapi juga kredit investasi, informasi, pasar dan kuarangnya penguatan untuk tumbuh dan berkembangnya mental enterprenuership adalah

menjadi salah satu faktor penghambat

tumbuhnya UMKM di Kabupaten Blitar. Jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar disebabkan antara lain oleh rendahnya pertumbuhan dunia usaha dan pemulangan TKI ilegal. Tidak dipungkiri bahwa devisa yang di kumpulkan oleh pekerja yang bekerja diluar negeri sangat besar di Kabupaten Blitar namun modal kapital tersebut masih digunakan hanya untuk kepentingan konsumtif

belum

sampai

pada

pengembangan

usaha

ekonomi


produktif, sehingga dirasa perlu ada pendampingan bagi TKI yang berangkat sampai pulanghya ataupun keluarga yang ditinggal agar memiliki kemauan dan ketramp[ilan mengelola usaha produktif. Di samping itu juga disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM angkatan kerja sehingga sulit mendapatkan pekerjaan atau bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif dan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. Belum adanya sistem pola asuh atau binaan dari perusahanan besar, BUMN dan kerja sama dengan Perbangkan yang dijamin oleh Pemerintah daerah dikarenakan kurang meratanaya para pelaku UMKM dari sisi Kemampuan Managerial. a. Belum optimalnya Managemen Asset dan Pengembangan Potensi Wisata Pola managemen asset yang belum optimal sehingga aset yang berupa tanah belum mampu dimaksimalkan untuk di buat kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangkan untuk peningkatan pemasukan PAD Belum adanya managemen asset untuk mengintarisir potensi aset mana saja yang mampu di dayagunakan dan dioptimalisakan untuk kesejejahteraan masyarakt, peningkatan lapangan pekerjaan dan keuntungan PAD bagi Pemerintah. Potensi Wisata berupa 18 Pantai, 4 air terjun , Panorama alam belum sama sekali di kelola dan dikembangkan menjadi sebuah asset wisata yang mampu miningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi wisata maupun untuk pendapatan daerah. b. Belum optimalnya Kerjasama dan pola kemitraan dalam Pembiayaan Pembangunan. Program pembangunan yang dilaksanakan oelah Pemerintah daerah

belum

berani

mengambil

terobosan

berupa

kerjasama

pembiayaan pembangunan dengan pihak-pihak Pemerintah Propinsi,


Pusat , Perbangkan maupun dengan Perusahaan baik BUMN maupun Perusahaan Lokal. Lemahnya

regulasi

untuk

mendukung

di

Daerah

yang

berhubungan dengan pola kerja sama dan kemitraan dengan para Pihak Ketiga c. Upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat belum

optimal. Sektor pertanian yang menjadi penggerak perekonomian daerah merupakan sektor yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Saat ini efisiensi dan produktivitas pertanian relatif rendah disebabkan oleh skala usaha yang relatif sempit/kecil. Disamping itu rendahnya produktivitas dapat diilustrasikan menurut hasil penelitian, bahwa kecepatan pertumbuhan nilai tambah bruto lebih lambat dari pada pertumbuhan

kesempatan

kerja

yang

diciptakan.

Dan

juga,

keterbatasan terhadap penyediaan sarana produksi termasuk upaya pengendalian hama dan penyakit, disamping kejadian bencana alam banjir dan kekeringan yang setiap tahun terjadi juga mengganggu sistem produksi. Khusus untuk padi, panen terbesar terletak dimusim hujan, sehingga kualitas rendah, dan harga jatuh. Selanjutnya untuk komoditi lain, seperti tembakau, tebu/gula juga terjadi dan hal ini disebabkan oleh perilaku petani yang ikut-ikutan menanam komoditi yang pada awal

mulanya

mempunyai

prospek

baik.

Kondisi

demikian

mengakibatkan tidak stabilnya harga produk pertanian. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Sehingga perlu

dikembangkan

model-model

keungan

mikro

bagi

nelayan

ataupun kelompok nelayan. Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran


produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga menekan harga produk. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan disebabkan oleh

keterbatasan

infrastruktur

termasuk

armada

penangkapan,

sehingga belum mampu menjangkau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), konflik nelayan yang dapat menurunkan produktivitas, pengawasan dan keamanan laut yang belum optimal. Pola penganekaragaman pangan dan gizi yang masih rendah. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai bahan pangan pokok, dan kurangnya pemanfaatan pangan lokal sebagai

bahan

pangan

alternatif.

Seiring

dengan

pertumbuhan

penduduk, maka kebutuhan akan beras akan semakin meningkat, sedangkan kenaikan produksi beras / padi tidak seimbang dengan kenaikan konsumsi. Disamping itu kondisi tersebut ditunjang oleh tingkat

kosumsi

pemenuhan

protein

dan

hewani

aksesibilitas

masyarakat masyarakat

dan miskin

kurangnya terhadap

ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu yang berakibat pada terbatasnya kecukupan dan mutu pangan ditingkat rumah tangga. Pada umumnya angkatan kerja di pedesaan bertambah akan tetapi lahan pertanian telah berkurang dan terjadi alih fungsi sawah menjadi non sawah. Selain itu, sebagian besar kegiatan ekonomi di pedesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai

tambah

yang

dihasilkan

kecil.

Hal

ini

disebabkan

oleh

tertinggalnya akses pengetahuan dan teknologi pertanian yang bisa meningkatkan nilai tambah produk pertanian maupun penambahan tenaga terampil yang bisa mendukung pengembangan pengetahuan dan teknologi pertanian. Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan. Petani dan pelaku usaha di kawasan pedesaan sebagian besar sangat bergantung pada alam. Kondisi alam yang tidak bersahabat akan meningkatkan risiko kerugian usaha seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit. Pada kondisi demikian, pelaku industri kecil yang bergerak di bidang 89 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

pengolahan produk-produk pertanian otomatis akan terkena dampak sulitnya memperoleh bahan baku produksi. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan, ditambah lagi lemahnya kebijakan untuk proteksi terhadap petani. Lemahnya kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian. Kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian termasuk didalamnya industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta industri lainnya sangat terbatas. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Beberapa wilayah di Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang apabila dikembangkan secara optimal akan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang strategis dan dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dapat membuat wilayah atau kawasan dimaksud cepat tumbuh dan berkembang. Namun demikian sampai dengan saat ini pengembangan wilayahwilayah tersebut masih mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) adanya

keterbatasan

informasi

pasar

dan

teknologi

untuk

pengembangan produk unggulan; (2) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; (3) masih lemahnya koordinasi, sinergi,

dan

kerjasama

diantara

pelaku-pelaku

pengembangan

kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (4) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama

investasi:

(5)

belum

optimalnya

dukungan

kebijakan

nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (6) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi

pada

pengelolaan

pengembangan

usaha

yang

berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (7) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah untuk mendukung 90 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan, serta (8) masih rendahnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah. Wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh bila sudah berkembang diharapkan akan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi adalah adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Terjadinya proses hampir punahnya beberapa biota endemik yang disebabkan kerusakan pantai oleh abrasi ataupun penambangan yang tidak ramah lingkungan hingga terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut serta degradasi terumbu karang akibat illegal fishing. Belum memadainya data potensi dan konservasi mengenai air tanah, belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lingkungan

lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan hidup,

belum

konsistennya

peraturan

perundangan

pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pusat sampai ke daerah dikaitkan dengan otonomi daerah: dan rendahnya tingkat kesadaran dan budaya pelestarian lingkungan di tingkat masyarakat pada segala strata kehidupan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan. Lemahnya

penegakan

hukum

lingkungan

hidup.

Belum

tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum adanya koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sampah secara terpadu, pencemaran air, sungai, pencemaran udara, kualitas udara disebabkan pencemaran dari sumber bergerak (sektor transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri); Pencemaran tanah, yang lebih banyak diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi TPA.


d. Belum optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (good governance). Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Hal

tersebut

terlihat

dengan

masih

rendahnya

pelaksanaan prinsip-prinsip good govermance seperti transparansi, akuntanbilitas dan partisipasi di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini diperlukan adanya sistem monitoring yang terpadu untuk bisa secara periodik dilakukan pembenahan dan perbaikan. Koordinasi selama

ini

perencanaan

masih

dirasakan

pembangunan belum

yang

optimal

dilaksanakan

khususnya

dalam

koordinasi dan sinkronisasi. Masih terbatasnya profesionalisme di kalangan aparatur, dalam hal ini adalah terbatasnya jumlah tenaga professional , tenaga terampil, khususnya tenaga perencanaan di samping itu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga sangat terbatas, serta masih belum meratanya distribusi tenaga yang memenuhi kompetensi di Dinas/Instansi. Belum

optimalnya

penguasaan

dan

pemanfaatan

teknologi

informasi di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam sosialisasi dan pencarian alternatifalternatif

kebijakan

dalam

pelaksanaan

pemerintahan

dan

pembangunan maupun pengawasan. Belum optimalnya tingkat pelayan publik. Terbatasnya tenaga yang profesional dan terampil berpengaruh pada rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum. Belum optimal pelayan publik juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana. Sehingga dirasa perlu adanya crisis centre untuk pelayanan publik ini, yang dilakukan dengan melibatkan multi stake holders. Pola hubungan pemerintah dan masyarakat yang belum sesuai dengan

kebutuhan

demokratisasi.

Hubungan

pemerintah

dan

masyarakat yang konstruktif dalam mendorong proses konsolidasi demokrasi belum berjalan dengan optimal yang disebabkan masih 92 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

adanya aparat yang belum memahami perubahan paradigma birokrasi yang lebih mengedepankan pelaksanaan good govermance. Hal ini ditandai dengan belum terbukanya ruang publik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain kemasyarakatan 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan lingkungan

dasar

bagi

hidup,

masyarakat

perhubungan,

seperti;

pendidikan,

kependudukan

dan

kesehatan, sebagainya.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang berkait dengan potensi keunggulan yang menjadi kekhasan daerah. Urusan luar urusan wajib dan pilihan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah. Urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan suatu organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan PP nomor 38 tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengganggu pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target yang

ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan

tersebut

antara

lain

sebagaimana uraian berikut : a. Urusan Perencanaan Pembangunan 93 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

Prinsip

partisipatif

merupakan

landasan

bagi

perumusan

perencaan dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan aspirasi

masyarakat.

Dalam

implementasinya,

sebagian

besar

perencanaan hasil pelibatan masyarakat belum menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. tiga hal yang menjadi penyebabnya pertama, kualitas dari aspirasi masyarakat belum berpijak pada permasalahan yang ada, namun lebih kepada keinginan yang kurang mempunyai dampak lebih luas. Kedua, belum kuatnya mekanisme perencanaan partisipatif terakomodasinya

yang bisa menjamin keterwakilan dan

aspirasi

masyarakat

secara

proposional

dan

akuntabel. Ketiga kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program dan evaluasi program. Keempat belum konsistenya

dalam

perencanaan

Pembangunan

dari

dokumen

perencaan jangka panjang, jangka menengah dan Rencana Kerja Tahunan

Daerah

di

karenakan

factor-faktor

eksternal

berupa

kepentingan Politik . Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Padahal kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan, serta

efisiensi

dan

efektifitas

implementasi

program

yang

dilaksanakan. Ego sektoral dalam pelaksanaan pembangunan juga berdampak pada kurangnya sinergitas dan keterpaduan, sehingga setiap SKPD cenderung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antara pembangunan nasional, pembangunan propinsi dan pembangunan kabupaten belum optimal. Dalam pasal 19 ayat 2 UU 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD,

kemudian

pada

pasal

40

ditegaskan

bahwa

DPRD


berkedudukan sebagai unsur pemerintah daerah yang bersama-sama dengan Kepala Daerah membentuk dan membahas APBD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas

sebagai

penyelenggara

pemerintahan

daerah.

Hubungan

tersebut tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian antara kedua lembaga tersebut harus

membangun

hubungan

yang

saling

mendukung

bukan

merupakan lawan atau pesaing dalam melaksanakan fungsi masingmasing. Selain itu dipandang perlu pula dilakukan komunikasi politik yang baik dan kondusif antara legislatif dan eksekutif agar tercipta sudut

pandang

bersama

yang

baik

dan

bisa

mendukung

pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam

implementasinya, program/kegiatan dan dana yang telah disepakati oleh

TAPD

dapat

berubah

atas

permintaan

DPRD pada

saat

pembahasan dengan DPRD. Akibatnya, terjadi perubahan mendasar baik yang terkait dengan lokasi maupun substansi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh masing-masing SKPD. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya intervensi politik terhadap proses penganggaran tersebut antara lain: (1) Ketidaksiapan SKPD dalam memberikan dukungan data yang akurat terkait dengan tujuan dan sasaran kegiatan, (2) Ketidak siapan SKPD dalam merumuskan argumentasi yang dapat diterima mengenai pentingnya program/kegiatan untuk dapat dilaksanakan, (3) adanya kepentingan politik terhadap kontituen dan daerah pilihan. b. Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Permasalahan penyelenggaraan akuntabilitas daerah, hal ini terutama terkait jumlah laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah dan tingkat ketaatan SKPD terkait untuk menyusun dan 95 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

menyampaikan

laporan

kepada

pemerintah

daerah.

Dari

sisi

pelaporan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat, belum terjadi adanya umpan balik terhadap dokumen yang disampaikan. Dari sisi pemerintah daerah, jumlah laporan

yang harus disusun juga

memerlukan kerjasama tim yang baik. Namun masih kurangnya kerjasama inilah yang mengakibatkan laporan yang dihasilkan banyak yang belum mendekati objektivitas terhadap substansi laporan yang dikehendaki. Permasalahan penyelenggaraan keuangan daerah antara lain terkait dengan keluarnya kebijakan pemerintah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sedikit membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah. Selanjutnya implementasi pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bebasis kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan daerah. Permasalahan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pemerintah daerah

dihadapkan

pada

kenyataan

bahwa

terdapat

sejumlah

kekurangan jumlah maupun kualitas sumber daya aparatur daerah. Meskipun hampir setiap tahun dilaksanakan rekruitmen namun belum mampu memenuhi kebutuhan jumlah pegawai akibat dari jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak selalu dipenuhi oleh pemerintah. Dibalik semua itu persoalan mendasar terletak pada aspek kualitas pegawai daerah yang ada saat ini sebagian masih belum memiliki

standar

kapasitas

yang

diperlukan.

Oleh

karenanya

peningkatan kualitas perlu dilakukan melalui pendidikan dan latihan (diklat). Permasalahan selanjutnya adalah kesejahteraan pegawai yang tidak

kunjung

terpecahkan.

Penambahan

pendapatan

melalui

tunjangan daerah belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kinerja. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan daerah yang terus mengalami perubahan namun belum juga mencerminkan prinsip efektiitas dan efisien pemerintah daerah. Analisis beban kerja yang 96 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

disusun saat ini diharapkan dapat menjadi solusinya namun apabila strukturnya masih mengacu pada pola maksimal maka hal tersebut juga belum memberikan jalan keluar. Permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, dalam hal ini terkait dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang belum sepenuhnya menjadi dasar pelayanan oleh SKPD khususnya yang telah memiliki pedoman SPM dari kementerian/lembaga. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian target SPM dan kurangnya melibatkan pihak-pihak diluar birokrasi yang bisa membantu mulai dari sisii perencaan, pengembangan sistem hingga monitoring evaluasi SPM secara independen. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah, masih adanya permasalah pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena munculnya aturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan daerah dan tidak

diperkenankannya

pemerintah

daerah

menggali

sumber

pendapatan lain diluar ketentuan yang berlaku. Perlu dilakukan terobosan hukum yang melindungi dan menjamin atas keberadaan aset daerah yang bisa ditata ulang untuk dilakukan optimalisasi penggunaannya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan

desa

antara

lain

masih

rendahnya

keterlibatan

masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan

rendahnya

kemampuan

mengakses

kesempatan

berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi. Rendahnya kemampuan mengakses kepemilikan

kesempatan

berusaha

produktif,

lemahnya

disebabkan sumberdaya

terbatasnya pasar dan informasi pasar

oleh

terbatasnya

modal

usaha,

serta rendahnya tingkat

kewiraswastaan sosial. Sehingga dirasakan perlu untuk ada inisiasi untuk lahirnya semacam gabungan-gabungan usaha di tingkat desa 97 - II | RKPD KAB. BLITAR 2014

dalam bentuk cluster-cluster usaha yang kemudian bisa di fasilitasi untuk lahirnya lembaga keuangan mikro di desa untuk mendukung kebutuhan pendanaan bagi usaha mikro dan gabungan usaha yang sudah dikembangkan. Disisi lain tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam penetapan kebijakan juga masih rendah yang disebabkan

karena

kurangnya

representasi

orang

miskin

dan

terbatasnya ruang publik. Menyangkut permasalahan perbatasan wilayah, masih terdapat kendala dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menetapkan batas wilayah di sekitar Gunung Kelud. Hal ini terjadi akibat keluarnya keputusan Gubernur Jawa Timur yang menetapkan Kawasan Gunung Kelud masuk di wilayah Kabupaten Kediri dan ini mengakibatkan penolakan surat tersebut dari pemerintah Kabupaten Blitar. c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Berbagai perundangan-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih

serta

prasarana

dan

sarana yang

memadai. Akibatnya

penegakan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM) seolah menjadi ranah yang dapat diabaikan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya. Peraturan daerah masih banyak yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Permasalahan lain adalah lemahnya budaya hukum masyarakat. Disisi lain pengembangan karakter kebangsaan terutama bagi pemuda perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan sebagai bentuk dari pengembangan kesatuan bangsa.


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Blitar bertumpu pada kebijakan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 20102014 yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal serta pembangunan ekonomi berciri karakter daerah sesuai kondisi geografis dan potensinya. Dalam lingkup regional kebijakan ekonomi Propinsi Jawa Timur dapat dihubungkan dengan 5 indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam

RPJMD

Propinsi

Jawa

Timur

2009-2014

yaitu:

Tingkat

Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi,

Indeks

Disparitas

Wilayah

serta

Indeks

Pembangunan

Manusia. Sejalan dengan kebijakan nasional dan propinsi maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Blitar sesuai RPJMD 2011-2016 diarahkan pada: a. Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan. b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya di pedesaan. c. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. d. Mengupayakan

iklim

yang

mendukung

bagi

terciptanya

pengembangan usaha dan peluang kerja. Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan trasnportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. 1- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

Infrastruktur

lainnya

seperti

jaringan

irigasi

merupakan

aspek

terpenting dalam upaya peningkatan produksi pertanian di kabupaten Blitar. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berperan ketersediaan

penting

dalam

pengairan

membuka

merupakan

isolasi prasyarat

wilayah,

serta

kesuksesan

pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Disisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur perlu pula diimbangi dengan usaha rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru yang tentunya memerlukan pendanaan yang besar. Untuk itu dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan pemerintah, perlu dicarikan solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak. Dalam RPJMD 2011-2016, kebijakan pembangunan infrastruktur di

kabupaten

Blitar

dilaksanakan

dalam

rangka

mempercepat

pertumbuhan ekonomi, aktivitas sosial dan budaya. Hal ini berarti bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan mempunyai tujuan strategis dalam meningkatkan ekonomi suatu wilayah, memperlancar aktivitas sosial kemasyarakatan serta menumbuh kembangkan budaya daerah sebagai Selain itu, infrastruktur mempunyai peran penting dalam memperkecil kesenjangan wilayah di kabupaten Blitar. Jaringan jalan dan jembatan yang tersedia secara merata dan dalam kondisi terpelihara

merupakan

fasilitas

yang

harus

diperjuangkan

kebelangsungannya. Dapat dikatakan bahwa disparitas wilayah dapat juga diidentikkan dengan kesenjangan infrastruktur. Dalam konteks ini, kedepannya pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi aset daerah.

2- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

Upaya yang dilakukan selama tahun anggaran 2013 dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut: (1)

Terlaksananya

program

pembangunan jalan dan jembatan, (2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, (3) Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan, (4) Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, (5) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, (6) Pembangunan perpipaan air minum dan air bersih, (7) Pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di Kanigoro, (8) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (egovernment) di SKPD Kabupaten Blitar. Kondisi perekonomian daerah kurun waktu 2010-2012/20102014 relatif stabil mengingat perekonomian Kabupaten Blitar masih ditopang oleh sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dari produk

domestik

regional

bruto

(PDRB).

Upaya

yang

dilakukan

pemerintah daerah dalam rangka memelihara pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas secara langsung adalah terus mendorong masuknya investasi masyarakat dengan berbagai kemudahan pelayanan perijinan, serta meningkatkan iklim investasi yang makin baik serta meningkatkan penyediaan infrastrukur penunjang yang diperlukan. Pada sisi pengeluaran anggaran daerah, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

belanja

daerah

adalah

penajaman alokasi anggaran daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran. Sebagai daerah dengan potensi di sektor pertanian dalam arti luas,maka pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pertanian. Strategi dan arah kebijakan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Blitar adalah dengan mengupayakan pemenuhan pangan yang bermutu dan terjangkau melalui upaya: (1) mempertahankan tingkat produksi pangan dengan menciptakan lahan pertanian

berkelanjutan,

(2)

meningkatkan

populasi

ternak

dan

produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, (3) melakukan

penganeka

ragaman

pangan

untuk

menurunkan 3- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat. Meskipun demikian kontribusi sektor ini mulai menunjukkan adanya pergeseran ke sektor sekunder dan tersier. Erat hubungannya dengan sektor pertanian, maka pembangunan ekonomi

perdesaan

mempunyai

dampak

signifikan

pada

upaya

peningkatan taraf hidup masyarakat di perdesaan, menumbuhkan partisipasi

aktif

menciptakan

masyarakat

hubungan

yang

dalam

pembangunan

selaras antara

dan

masyarakat

mampu dengan

lingkungannya. Pembangunan perdesaan yang berkelanjutan berpotensi besar untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, setidaknya dalam empat hal yaitu: penanggulangan

kemiskinan,

pemerataan

distribusi

pertumbuhan,

ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016 dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan ditandai dengan: (1) Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, (2) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, (3) Meningkatnya daya beli, (4) Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM, (5) Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, (6) Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan (7) Terciptanya lapangan kerja. Sebagai

indikator

keberhasilan

pembangunan,

pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Blitar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan berhasil membawa perubahan yang diinginkan. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Untuk Kabupaten Blitar PDRB ADHB 2000 memiliki kecenderungan yang meningkat secara stabil sejak tahun 2006. Walaupun pada tahun 2009 pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya, namun kenaikan yang

terjadi bersifat perlahan 4- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

sehingga mampu mendongkrak laju PDRB dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi pada level sedang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2010 mencapai 6,08 persen, dan tahun 2011 dari angka sementara (BPS Kab. Blitar, 2011) mengalami peningkatan menjadi 6,32 persen. 2012. Berdasarkan RPJMD 2011-2016, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,32 persen tersebut telah mendekati

target yang telah ditetapkan yakni sebesar

6,34 persen. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi menggambarkan pula adanya peningkatan PDRB Kabupaten Blitar dari 11,01 trilyun tahun 2010 menjadi 12,3 trilyun pada tahun 2011 menjadi 38,74. Peningkatan ini menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dilakukan dalam aktifitas perekonomian.

1. Inflasi Pergerakan laju PDRB per Kapita ADHB di Kabupaten Blitar memiiliki pola pergerakan yang hampir sama dengan pergerakan inflasi.

PDRB

pendapatan

yang

meningkat

masyarakat

apabila

akan inflasi

bermakna berada

peningkatan

dibawah

PDRB

perkapita ADHB. Artinya semakin rendah inflasi maka kemampuan daya beli masyarakat semakin meningkat.

Inflasi Kabupaten Blitar

tahun 2012 sebesar 5,17 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun 2010 sebesar 0,21 persen. Hal ini positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Pergerakan laju PDRB per kapita dengan Inflasi Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam grafik berikut:


Pertumbuhan Ekonomi 10

7,73

8 6 4

6,04

5,36

6,08

6,33

5,18

5,38

5,33

2009

2010

2011

2

6,35

4,82

0 2008

Pertumbuhan Ekonomi

2012

Inflasi

Data tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mencapai 6,08 persen. Melihat kontribusi sektor pertanian yang masih dominan (45,54 %) maka upaya pengembangan agrobisnis di Kabupaten

Blitar

merupakan

peluang

untuk

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ekonomi perdesaan. Patut dicermati pula bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian terus mengalami penurunan dari 3,72 persen tahun 2009 menjadi 2,94 persen. Hal ini berarti bahwa sektor diluar pertanian mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi. Pencapaian revitalisasi pertanian dapat dilihat dari sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan. Tahun 2012 produksi sektor pertanian tanaman pangan relatif baik dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 3.1 Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Kab. Blitar Tahun 2011 No 1

Komoditas Padi (Gabah kering giling)

Produksi 361.153 ton

2

Jagung

431.984 ton

3

Kedelai

11.562 ton

4

Cabe besar

115,5 ton

5

Cabe rawit

101,9 ton

Sumber : Dinas Pertanian, 2012

Sesuai target RPJMD 2011-2016 capaian produksi padi tahun 2012 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 281.772 ton, produksi kedelai melebihi target sebesar 11.351 ton, cabe melebihi target sebesar 12.005 ton. Sedangkan untuk produksi jagung tahun 2011 masih belum mencapai target RPJMD sebesar 467.697 ton. Untuk

sektor

peternakan

capaian

produksi

hasil-hasil

peternakan tahun 2011 menunjukkan kinerja yang baik dimana produksi daging, telur dan susu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Produksi daging sebesar 42,9 ton lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 41.430 ton, produksi telur 142, 4 sebesar ton lebih tinggi dari target sebesar 135.469 ton dan produksi susu sebesar 40.553 ton lebih tinggi dari target sebesar 38.900 ton. Namun demikian tetap ditemui kendala harga pasar yang belum meningkat secara nyata. Untuk mempertahankan kinerja di sektor peternakan, tahun 2011 kegiatan pelayanan dibidang peternakan meliputi ;


Tabel 3.2 Kegiatan Pelayanan Dinas Peternakan Kabupten Blitar tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7

Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Flu Burung Vaksinasi SE Vaksinasi Brucella (sapi perah) Pelayanan IB Pemeriksaan sampel pakan Pemeriksaan sampel darah Pemeriksaan sampel bahan asal hewan

Volume 40.000 ekor 325 ekor 824 ekor 55.922 ekor 590 sampel 1733 sampel 999 sampel

Sumber : Dinas Peternakan, 2012

Selain peningkatan pelayanan, dilakukan pula program bantuan sosial yang meliputi kegiatan pembangunan sarana pemasaran berupa kios daging dan peralatan 1 unit di Pasar Kademangan, tempat penampungan susu dan peralatannya 1 unit di Kecamatan Garum, perluasan areal HMT seluas 10 hektar di Kecamatan Ponggok, pengembangan lumbung pakan 1 unit di Kecamatan Ponggok, penguatan pabrik pakan 1 unit di Kecamatan Ponggok, pengembangan kelinci sebanyak 300 ekor di Kecamatan Gandusari, Pengembangan sapi perah sebanyak 20 ekor di Kecamatan Garum, Bantuan Sapi PO sebanyak 17 ekor di Kecamatan Ponggok, Sapi betina cross sebanyak 13 ekor di Kecamatan Kanigoro, penyaluran insentif betina produktif kepada 3 kelompok tani untuk 960 ekor sapi bunting, bantuan ternak kambing sebanyak 51 ekor di Kecamatan Binangun. Selain itu melalui kegiatan sarjana membangun desa (SMD)

tahun 2011 telah disalurkan bantuan pengadaan ternak

sebagai berikut: Tabel 3.3 Bantuan Pengadaan Ternak Dalam Rangka Sarjana Membangun Desa (SMD) Kabupaten Blitar tahun 2011 NO.

Jenis Ternak

1

Kambing

2

Ayam Arab

3 4 5

Ayam Buras Domba Sapi Potong

Volume 211 ekor 1.410 ekor pullet, 1000 ekor doc 1.375 ekor 212 ekor 55 ekor

Lokasi Kanigoro, Doko, Kesamben Kademangan Sanankulon Wonodadi Talun 8- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

Untuk meningkatkan permodalan,

tahun 2012

juga telah

direalisasi kerjasama dengan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha peternakan melalui KKPE, KUPS dan KUR kepada 76 kelompok ternak dengan nilai sebesar 240,33 milyar. Peran koperasi dalam membuka akses permodalan bagi UMKM juga terus ditingkatkan dan darahkan untuk memperbesar peluang usaha serta menumbuhkan iklim perbaikan yang semakin sehat antara koperasi dan UMKM dalam pembantu pembiayaan. Tahun 2012

tercatat

sebanyak

memberdayakan

koperasi

777

koperasi,

tersebut

dan

beberapa

untuk

terus

kegiatan

telah

dilaksanakan antara lain adanya pelatihan manajemen koperasi, kerjasama pemasaran produk unggulan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Gianyar, Bali, Pembentukan forum KSP/USP dan UMKM, pembentukan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB). Pemberian penghargaan Paramadhana Madya Koperasi dari Presiden tahun 2011, merupakan prestasi terhadap pembinaan koperasi di Kabupaten Blitar dan bukti adanya komitmen pemerintah dalam memberdayakan koperasi dan UMKM.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 2013 dan Perkiraan Tahun 2014. Perkembangan

ekonomi

Kabupaten

Blitar

tahun

2013

dibanding tahun sebelumya memperlihatkan pertumbuhan yang meningkat khususnya di sektor bangunan, perdagangan dan hotel, keuangan, persewaan dan jasa-jasa. Meskipun sektor pertanian

sebagai

penggerak

ekonomi

Kabupaten

Blitar

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan karena faktor cuaca maupun terus berkurangnya luas lahan budidaya.

Disisi

lain

pertubuhan

sektor

lain

mampu

menggerakkan perekonomian. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian (primer) tidak berarti produksi sektor tersebut turun, 9- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

namun pertumbuhannya kalah cepat dengan sektor yang lain. Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan ekonomi domestik nasional yang relatif tidak terpangaruh oleh krisis ekonomi yang melanda diberbagai

negara.

pembangunan

Penyerapan

infrastruktur

anggaran

juga

pemerintah

berpengaruh

serta

terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor bangunan sebagai penggerak ekonomi daerah, beserta sektor perdangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 31,31 persen terhadap PDRB tahun 2012. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagian besar terdorong oleh

pertumbuhan

perdagangan

barang-barang

konsumsi,

perdagangan eceran baik makanan maupun non makanan. Untuk sektor bangunan mengalami pertumbuhan sebesar 0,19 dari sebelumnya. Pertumbuhan positif juga dicapai oleh sektor jasajasa yang tumbuh sebesar 0,19 persen. Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Blitar berdasarkan lapangan usaha, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar ditopang oleh sektor primer yakni sebesar 47,90 persen. Perkembangan kontribusi sektor usaha di Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.4 Perkembangan Kontribusi Sektor Usaha Kab. Blitar 2010-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2010 47,11 2,36 2,58 0,41 2,19 27,75 2,32

2011 45,54 2,36 2,55 0,40 2,38 28,93 2,30

2012 44,40 2,54 2,44 0,40 2,45 29,67 2,27

4,36

4,43

4,53

10,92

11,09

11,30

Sumber : BPS, 2012


Pertumbuhan mencapai

6,32

ekonomi persen

Kabupaten

yang

Blitar

tahun

mengindikasikan

2012

bangkitnya

perekonomian daerah. Sektor perdagangan dan penggalian selama beberapa

tahun

menggembirakan.

terus Tahun

mengalami 2011

peningkatan

sektor

yang

pertambangan

dan

penggalian tumbuh 7,95 persen. Perkiraan Perekonomian Kabupaten Blitar tahun 2014 Berdasarkan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2011-2016, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2013 sebesar 6,53 persen. Dengan proyeksi ini beberapa sektor primer harus tumbuh positif pada tahun 2014

seperti sektor pertanian

khususnya peternakan dan tanaman bahan makanan. Demikian juga untuk sektor perdagangan dan bangunan dapat tumbuh lebih tinggi dari tahun 2013. Beberapa keadaan yang dapat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan

ekonomi

daerah

dapat

berasal

dari

variable

eksogen, seperti situasi makro ekonomi nasional dan global sektor moneter, kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), keadaan di pasar barang dan sebagainya. Sedangkan faktor endogen bersifat tidak langsung pada kinerja unit-unit kegiatan usaha mikro ekonomi yang tentunya sangat variatif. 1. Faktor eksternal (variabel eksogen) Meskipun perekonomian global masih diwarnai keraguan terhadap pemulihan krisis moneter di kawasan Eropa dan Amerika, namun prediksi optimis menyatakan bahwa perbaikan ekonomi

Amerika

pasca

pemilu

2012,

injeksi

likuiditas

pemulihan krisis oleh bank sentral Eropa sebesar 1 triliun uero akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi global termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Krisis timur tengah (kawasan selat Hormutz) kemungkinan akan memicu kenaikan harga minyak dunia apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian. Kenaikan harga minyak yang

drastis

akan

memperberat

beban

APBN

karena

meningkatnya subsidi energi. 2. Faktor internal Stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi pendukung kekuatan ekonomi tahun 2013 yang diprediksi pada kisaran Rp 9.840 per dolar AS. Nilai tukar ini masih lebih rendah dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2013 yakni Rp. 8.800 per dolar AS. Krisis ekonomi di Eropa mendorong terjadinya pelarian modal asing yang ada di Indonesia, sehingga akan mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dan akan terus berlanjut di tahun 2013. Secara umum nilai tukar rupiah akan tetap stabil karena intervensi BI akan tetap menjadikan rupiah kisaran Rp 8.800 – 9.000 per dolar AS. Inflasi tahun 2013, diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari tahun 2012. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi tahun 2013 adalah adanya kenaikan harga beberapa komoditas pangan, kenaikan BBM serta tarif dasar listrik. Untuk daerah Kabupaten Blitar inflasi terjadi apabila kenaikan harga-harga barang mengikuti rencana kenaikan harga BBM maupun pencabutan subsidi BBM. Naiknya pemeringkat

peringkat

utang

internasional

Indoesia

oleh

BB+

menjadi

dari

lembaga BBB-

mengindikasikan adanya kinerja ekonomi Indonesia yang makin menarik bagi masuknya investasi. Adanya meningkatkan peningkatan

kebijakan kinerja kompetensi

strategis ekonomi industri

pemerintah diantaranya strategis,

untuk melalui

penguatan

kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta, perbaikan kinerja

perdagangan

internasional,

penguatan

konsumsi


masyarakat, dan perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan

maupun

riil,

merupakan

faktor

positif

bagi

perekonomian daerah dan nasional. Berdasarkan

perkembangan

ekonomi

global

maupun

nasional, maka kondisi perekonomian Kabupaten Blitar tahun 2013 diperkirakan mengalami perbaikan dari sisi penguatan daya beli masyarakat dari tahun 2010 sebesar 66,47 mekipun inflasi juga akan mengalami dari akibat pembatasan subsidi BBM bagi kendaraan pribadi. 3.1.2

Tantangan Perekonomian Daerah 2013 dan 2014 Secara

umum

tantangan

perekonomian

daerah

sangat

tergantung dari kondisi perekonomian nasional seperti gejolak pasar dunia dan krisis keuangan negaran-negara eropa yang berakibat pelemahan terhadap permintaan ekspor. Selain itu masalah

penyerapan

keterlambatan

turut

anggaran

pemerintah

memperlambat

yang

masuknya

mengalami

investasi

dan

menurunkan daya saing. Dengan kemajuan perekonomian daerah yang dicapai tahun 2012 dan masalah yang diperkirakan dihadapi tahun 2013, maka tantangan pokok yang akan dihadapi tahun mendatang adalah: 1. Pembenahan infrastruktur dan iklim usaha Peranan

infrastruktur

sangat

penting

bagi

masuknya

investasi daerah. Sebagai daerah dengan keunggulan di sektor pertanian, maka penyediaan infrastruktur yang berhubungan dengan sektor ini harus menjadi prioritas utama misalnya jalan penghubung antara sentra produksi dengan pasar, jalan usaha tani, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air

termasuk

didalamnya rehabilitasi sumber-sumber mata air. Tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah adalah

bagaimana membentuk konektivitas wilayah secara

merata dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan termasuk pula meningkatkan konetivitas dengan daerah yang berbatasan 13- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

dengan Kabupaten Blitar. Potensi wilayah Blitar timur dan utara perlu dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan dengan Kota Batu maupun Malang. Sebagian besar masyarakat memang menghendaki adanya peningkatan kualitas jalan maupun jembatan diwilayah mereka. Namun dengan keterbatasan anggaran pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang matang terhadap lokasi yang akan dibangun. Demikian juga dengan infrastruktur pertanian yang memerlukan banyak sekali perbaikan agar rencana meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dapat tercapai. 2. Penanggulangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Blitar. Data PPLS 2008 menggambarkan adanya kerentanan

terhadap

rumah

tangga

hampir

miskin

yang

berjumlah 35.010 RTM untuk bergeser menjadi miskin yang berjumlah 35.633 RTM. Kondisi perekonomian daerah sangat mempengaruhi kondisi rumah tangga tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberdayakan rumah tangga miskin dan hampir miskin agar memiliki ketahanan terhadap peningkatan harga-harga serta gejolak sosial lainnya. Saat ini konsep terhadap pemberdayaan rumah tangga miskin perlu dipertegas lagi dengan penjabaran rencana aksi yang lebih konkrit dan terkoordinasi lintas sektor. 3. Stabilitas politik (keamanan dan ketertiban) Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban daerah relatif sangat kondusif khususnya terhadap pengaruh ekonomi maupun sosial. Tanpa stabilitas keamanan maka sulit bagi investor untuk memulai usahanya. Tantangan tahun 2012 adalah makin menjadikan situasi dan kondisi sekarang lebih baik termasuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan kelompok yang mengarah pada SARA dan bentuk-bentuk premanisme serta pungutan liar terhadap aktivitas usaha dan perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar. 14- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

4. Penanganan Bencana Alam Kejadian

bencana

alam

yang

patut

mendapatkan

kewaspadaan adalah terjadinya bencana letusan gunung Kelud, bencana

tanah

longsor

maupun

perubahan

iklim

yang

mempengaruhi produksi pertanian. Secara ekonomis, kejadian bencana tersebut diperkirakan akan membawa dampak yang cukup besar. Kemampuan dalam melakukan mitigasi bencana serta

perencanaan

tanggap

darurat

merupakan

tantangan

sekaligus hambatan bagi perekonomian daerah. 3.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2014 dibidang keuangan daerah secara umum diarahkan dalam rangka mendukung keuangan

terwujudnya daerah

Daerah

good

governance secara

melalui

profesional,

pengelolaan

terbuka,

dan

bertanggungjawab sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti diarahkan pada kepentingan publik dan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah lima tahun mendatang. 3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sumber-sumber

keuangan

daerah

secara

proporsional

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumbersumber potensi baru untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah maka pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelola 15- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

anggaran

daerah

direncanakan

agar

mencapai

termasuk

hasil

menghasilkan

maksimal

yang

peningkatan

kesejahateraan masyarakat secara lebih merata. Kinerja keuangan daerah tahun 2013 tercatat realisasi pendapatan

daerah

sebesar

Rp

1.475.164.545.987

atau

mengalami kenaikan 12,2 persen dari tahun 2012. Dari sumber pendapatan daerah yang meliputi ; Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 8 persen untuk PAD dan 32 persen untuk pendapatan transfer. Dari sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 96.052.863.495 kenaikan terbesar di sumbang dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 60 persen, pendapatan pajak daerah sebesar 20 persen dan retribusi daerah sebesar 18 persen. Kinerja pendapatan daerah sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2014 Jumlah NO

(1)

Uraian

(2)

Realisasi Tahun 2010


Tahun Berjalan (2012)

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2013)

Proyeksi /Target pada Tahun (2014)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.1

Pendapatan asli daerah

63.376.869.989,74

76.240.651.681,19

77.035.611.105,64

96.052.863.495

108.881.573.621

1.1.1

Pajak daerah

13.599.217.141,00

17.455.401.496,00

16.957.205.807,97

18.524.860.750

34.432.450.580

1.1.2

Retribusi daerah

26.647.555.703

21.554.402.083

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.694.048.967

2.694.048.967

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

13.200.186.345,00

13.416.915.968,00

15.427.400.291,73

48.186.398.075

50.200.671.991

885.432.510,32

1.249.337.841,04

1.473.053.006,04

1.647.672.943,59

1.894.823.885,13

35.692.033.992,68

44.118.996.376,15

43.177.952.000,00

44.341.740.837,90

49.884.458.442,64

Dana alokasi umum

767.817.950.485,00

851.193.099.760,00

977.487.701.254,00

1.011.480.712.500,05

1.070.566.455.982,93

1.2.3

Dana alokasi khusus

64.177.023.485,00

63.571.430.760,00

64.283.828.254,00

58.017.003.939,89

21.756.376.477,46

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

639.739.427.000,00

697.649.769.000,00

845.117.933.000,00

844.582.463.560,00

929.040.709.916,00

1.3.1

Hibah/BK Propinsi

63.901.500.000,00

89.971.900.000

68.085.940.000,00

108.881.245.000,00

119.769.369.500,00

1.3.2

Dana darurat

257.530.865.134,07

-

-

-

-

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

47.685.804.040,00

310.609.541.454,00

230.787.068.726,00

253.865.775.599

279.252.353.158

-

35.427.374.000,00

50.971.255.000,00

56.068.380.500

61.675.218.550

1.088.725.685.608,81

1.238.043.292.895,19

1.285.310.381.085,64

1.343.949.616.886,46

1.462.425.560.237,01

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

3.2.1.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor


58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib,

taat

pada

peraturan

perundang-undangan,

efisien,

ekonomis. 3.2.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib,

taat

pada

peraturan

perundang-undangan,

efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

keadilan,

kepatutan

dan

manfaat

untuk

masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan

serta

kemampuan

keuangan

daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Terkait

dengan

manajeman

keuangan

daerah,

dalam

perencanaan pembangunan daerah perlu adanya pengelolaan sistem manajeman informasi keuangan daerah (SIMDA) yang dapat memberikan informasi secara akurat terhadap kinerja keuangan

daerah

sehingga

memudahkan

evaluasi

kinerja

pembangunan daerah. Selain itu kebijakan keuanggan daerah juga diarahkan untuk melaksanakan sinkronisasi kebijakan dengan 18- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

pemerintah pusat khususnya dalam rangka pencapaian targettarget kinerja yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Sinkronisasi dimaksud diantaranya: a. Penguatan

ketahanan

pangan

dalam

upaya

menjaga

ketersediaan bahan pokok dan energi b. Percepatan pengurangan kemiskinan. c. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. d. Peningkatakan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam. e. Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Disamping hal tersebut diatas kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya

sumber-sumber

penerimaan

fiskal

telah

menempatkan pengelolaan aset-aset daerah pada posisi yang sangat penting untuk menunjang penerimaan daerah. 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama ini terdiri dari tiga komponen yakni: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber-sumber Pendapatan

Pajak

PAD

Kabupaten

Daerah,

Blitar

Pendapatan

berasal

Retribusi

dari

Daerah,

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data realisasi pendapatan daerah tahun 2012 diketahui bahwa sumber PAD terbesar dari PAD adalah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar Rp 44.118.996.376,15 atau 57,86 persen dari total PAD tahun 2012 sedangkan sumber lainnya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang masing-masing berkontribusi sebesar 22,9 persen dan 17,6 persen.


Dari dana perimbangan, pendapatan daerah Kabupaten Blitar tahun 2012 terealisasi sebesar Rp 851.193.099.760 yang berasal dari

dana

Bagi

Hasil

Pajak/Bukan

Pajak

sebesar

Rp

63.571.430.760, Dana Alokasi Umum sebear Rp 697.649.769.000, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 89.971.900.000. Sumber PAD yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar

Rp 310.609.541.454 pendapatan terbanyak

berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp 59.254.111.814 lainnya berasal dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain. Dari realisasi pendapatan tahun 2012 serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan pendanaan tahun 2014 maka

kebijakan

yang

tempuh

dalam

rangka

peningkatan

pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 1. Pendataan

objek

pajak

baru

untuk

optimalisasi

usaha

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; 2. Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD yang lebih efisien dan efektif. 3. Mendorong

pemerintah

pusat

untuk

meningkatkan

pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia yang menangani pajak daerah. 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Sesuai

dengan

diprioritaskan diantaranya,

pada belanja

peraturan pos

yang

belanja

pegawai,

ada,

yang

belanja

belanja

wajib bunga

daerah

dikeluarkan dan

belanja

pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun bersangkutan.


Secara umum struktur belanja daerah tahun 2012 terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 1.158.478.475.782,48 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 362.408.514.143,64. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan

pelayanan

dasar,

pendidikan,

kesehatan,

ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lebih baik. 2. Program-program pemberdayaan

penanggulangan masyarakat

yang

kemiskinan

serta

berkelanjutan

serta

partisipatif. 3. Pembangunan

infrastruktur

dalam

meningkatkan

perekonomian masyarakat dan perluasan lapangan kerja. 4. Peningkatan kegiatan yang berdampak pada berkembangnya ekonomi perdesaan dan usaha masyarakat. 5. Mengakomodasi

usulan

kegiatan

yang

dihasilkan

melalui

musrenbang tahun 2013. 6. Membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang telah direncanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, kegiatan yang mendesak diselesaikan maupun anggaran untuk penangangan bencana alam dan paska bencana (on call) yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang dijadikan dasar dalam perencanaan belanja daerah Kabupaten Blitar tahun 2013 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 2010-2014 Jumlah NO

(1)


Uraian

(3)


(6)

(7)

Belanja Tidak Langsung

759.161.605.137,72

796.069.961.638,84

865.007.517.296,45

996.515.609.480,10

1.211.889.843.231,39

2.1.1

Belanja pegawai

665.011.008.232,00

711.484.080.839,16

794.339.953.346,45

928180433.590.31

1.143.554.667.401,60

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

15.512.561.000,00

14.554.080.000,00

11.302.500.000

11.302.500.000

2.1.5

Belanja bantuan sosial

17.165.736.334,68

10.522.600.000,00

3.130.000.000

3.130.000.000

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

1.401.815.300,00

1.150.714.400,00

8.642.506.329.,79

8.642.506.329.,79

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

47.787.158.900,00

43.440.169.550,00

44.260.169.500

44.260.169.500

2.1.8

Belanja tidak terduga

2.718.609.265,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00.

1.000.000.000,00

759.161.605.137,72

796.069.961.638,84

865.007.517.296,45

996.515.609.420.10

1.211.889.843.331,39

336.465.378.482.50

454.102.394.906,17

472.511.382.636,51

496.662.467.865,90

416.587.381.293,61

40.097.709.681.00

47.560.392.899,00

53.562.753.513,00

41.868437.500.

-

25.766.437.000.00

19.112.442.206.72

1.770.232.699.00

44.657.322.500.00

2.844.162.500.00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

(4)

(5)

Proyeksi pada Tahun (2014)

2.1

B

(2)


Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2013)

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

122.142.422.705.00

166.572.508.408,87

177.474.650.129,90

209.520.962.681

-

2.2.3

Belanja modal

174.225.246.096.50

239.969.493.598,30

241.473.978.993,61

245.273.067.684,41

-

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

336.465.378.482,50

454.102.394.906,17

472.511.382.636,51

496.662.467.865.90

416.587.381.293,61

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

1.095.626.983.620

1.250.172.356.545

1.337.518.899.933

1.493.178.077.286.

1.628.477.224.525

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan

daerah

terdiri

atas

pemanfaatan

sisa

lebih

perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). pencairan dana, 22- III | RKPD KAB. BLITAR 2014

cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada daerah lain. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, Silpa, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo. Setelah pembayaran hutang pokok terpenuhi maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada

BUMD

yang

berorientasi

keuntungan

dan

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, maka dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas kebijakan pembiayaan masih akan diorientasikan pada hal-hal yang bersifat realistis sesuai dengan cash flow pendapatan dan flow pengeluaran belanja serta kegiatan lain yang memiliki tingkat resiko sangat rendah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Proyeksi/target hingga tahun 2014 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2010-2014

NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)

(2)

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Jumlah Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun (2011)


Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2013)

Proyeksi/Target pada Tahun (2014)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

67.324.931.645.43

62.512.834.861,80

89,142.176.610,60

20.000.000.000,00

25000.000.000,00

66.186.878.264.19

59.796.992.483,80

89.142.176.610,60

20.000.000.000

25.000.000,000.00

1.079.275.681.24

-

-

-

-

-

-

-

-

58.777.700.00

1.079.835.294,00

-

-

-

67.324.931.645.43

62.512.834.861,80

89.142.176.610,60

-

-

2.694.048.967

2.694.048.967

-

-

-

20.000.000.000

25.000.000.000

3.2

Pengeluaran pembiayaan

-

1.986.468.701

8.000.000.000

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

-

8.000.000.000

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

-

3.2.3

Pembayaran pokok utang

-

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

67.324.931.645.43

6.625.260.025,29

1.079.835.294,00

1.986.468.701

-

-

-

-

62.512.834.861,80

89.142.176.610,60

18.031.531.299

17.000.000.000


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan yang direncanakan dalam tahun 2014 berpedoman pada tujuan dan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi Jawa Timur. Sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 dan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Blitar terarah pada visi pembangunan yakni Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan tahapan pencapaian sehingga dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD visi pembangunan daerah dapat diwujudkan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan No

VISI/MISI Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan Misi : 1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan

TUJUAN

SASARAN

1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja 2. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung

1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan dengan sasaran : a. Meningkatnya usia harapan hidup b. Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi c. Meningkatnya angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan lama sekolah 1 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

2.

3.

4.

5.

6.

kerja dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan peningkatan kualitas infrasrtuktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah: Mewujudkan penerapan nilainilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM: Mewujudkan optimalisasi pengendalian

3.

4.

5.

6.

aktivitas ekonomi, sosial dan budaya Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan. Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia. Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

d.

Terbentuknya kepribadian insan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

e.

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Menurunnya angka pengangguran Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga.

f. g. h.

2. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran : a. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan, transporasi, serta teknologi informasi (TIK). b. Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk. c. Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya d. Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar e. Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. f. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman. g. Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata h. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasar tradisional i. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pemerintahan di 2 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan: 7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN.

7. Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN

j.

Kabupaten Blitar Meningkatnya pelayanan publik

kualitas

3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek dengan sasaran: a. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau c. Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat d. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi e. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing f. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja 4. Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan dengan sasaran : a. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Meningkatnya kerukungan umat beragama c. Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial d. Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial 3 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

e. Berkembangnya nilai budaya

yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan f. Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan 5. Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia dengan sasaran : a. Meningkatnya kesadaran hukum dan pembinaan hukum b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman c. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum d. Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas e. Menurunnya jumlah kasus Narkoba. f. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak 6. Tewujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dengan sasaran : a. Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah b. Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan c. Berkurangnya kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal d. Mencegah meluasnya areal lahan kritis e. Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup. 4 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

f. Tersedianya g.

7.

fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri Berkurangnya penangkapan ikan (illegal fishing ) dan satwa ilegal

Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN dengan sasaran : a. Meningkatnya profesionalisme birokrasi b. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur c. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan d. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi e. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran misi pertama yaitu Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat terkait dengan isu

strategis

aksesibilitas

pelayanan

kesehatan,

pendidikan,

ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga. Tujuan dan sasaran misi kedua, Mewujudkan peningkatan kualitas infrasrtuktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan terkait dengan isu strategis ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah khususnya guna mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan dan penddidikan. Tujuan dan sasaran misi ketiga, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem 5 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

Inovasi Daerah berkaitan dengan isu strategis pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis ekonomi potensi lokal yang berdaya saing, penanganan kemiskinan, ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan dan sasaran keempat, Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa terkait dengan isu strategis peningkatan kerukunan umat beragama dan penerapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam pembangunan. Tujuan dan sasaran kelima, Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM terkait dengan isu strategis Peningkatan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi di Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran keenam, Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan terkait dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan

dan

sasaran

ketujuh,

Mewujudkan

revitalisasi

proses

desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan tatakelola. 4.2. Prioritas dan Pembangunan Prioritas pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2014 merupakan tahapan lanjutan atas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah dilaksanakan. Beberapa kriteria yang digunakan dalam menyusun prioritas pembangunan antara lain: 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. 6 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

2. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. 3. Dampak yang ditimbulkan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah. 5. Mempertimbangkan tingkat kesulitan yang akan dihadapi dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya daerah. 6. Memperhitungkan janji politik yang perlu diwujudkan. Tahun 2014 merupakan tahun kedua dari pentahapan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun mendatang. Berikut ini adalah keterkaitan antara program prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

No.

Program Prioritas RPJMD 2011-

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

2016

2014

1.

Peningkatan pelayanan pendidikan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan

Peningkatan pelayanan pendidikan dengan sasaran prioritas adalah: (a) penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan yang lebih memadai, (b) meningkatnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, (c) penuntasan program pemberantasan buta aksara, (d) meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)

2

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Peningkatan pelayanan kesehatan dengan sasaran prioritas adalah: (a) menurunnya kematian ibu dan anak, (b) menurunnya jumlah balita kurang gizi, (c) meningkatnya akses dan mutu 7 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes. 3

Peningkatan Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan

Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan sasaran prioritas adalah : (a) Sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku. (b) Pembinaan keterampilan bagi calon wirausahawan baru. Sasaran prioritasnya adalah meningkatnya pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. (c) Peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

4

Peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur daerah serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan upaya pemeliharaannya.

5

Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Penyediaan Infrastruktur yang makin berkualitas dengan sasaran prioritas adalah : (a) meningkatnya keterhubungan antar wilayah untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, (b) pengurangan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH), (c) peningkatan akses penduduk terhadap air minum dalam rangka pencapaian target MDG’s, (d) terpeliharanya infrastruktur pemerintahaan dan terbangunnya infrastruktur pemerintahan baru di Kanigoro, (e) meningkatnya infrastruktur dikawasan wisata, (f)Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi perencanaan pembangunan dengan RTRW Kab. Blitar. Peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran prioritas (a) terbangunnya dan meningkatnya luas layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, 8 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

(b) meningkatnya produktivitas tanaman pangan. 6

Penegakan dan pembuatan peraturan daerah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta menjamin pelaksanaan demokrasi.

(a) Menurunnya jumlah kasus dan pemakai Narkoba dengan sasaran prioritas adalah meningkatkan kerjasama dengan BNNK Kab. Blitar dalam pembinaan dan penyuluhan gerakan anti narkoba. (b) Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak.

7

Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan tata ruang wilayah.

8

Peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan tugas pokok dan fungs, penyempurnaan norma standar pelayanan SKPD, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan sasaran prioritas adalah : (a) meningkatnya kegiatan penghijauan khususnya pada lahan kritis dan pemeliharaan sumber mata air, (b) menurunnya pencemaran air dan tanah khususnya akibat limbah rumah tangga, (c) berkurangnya penangkapan ikan atau satwa illegal, (d) diraihnya kembali penghargaan Adipura. (a) meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur, (b) tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP, (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.

9 - IV | RKPD KAB. BLITAR 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi: 1. Program Prioritas I: Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2014 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah. 2. Program Prioritas II: Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 serta indikatornya. 3. Program Prioritas III: Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1-V | RKPD KAB. BLITAR 2014

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat. 2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD. 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah. 4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian

indikator

program

pembangunan

yang

dilakukan

oleh

tim

penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. 2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. 3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. 4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. 5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan,

kerangka

waktu

pelaksanaan

dan

SKPD

yang

bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan

dapat

diukur

tingkat

capaiannya.

Pencapaian

kinerja

program

merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya,

program

prioritas

dan pagu

indikatif

yang

telah

ditetapkan, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen 2-V | RKPD KAB. BLITAR 2014

Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagaimana tabel dibawah ini:

3-V | RKPD KAB. BLITAR 2014

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan perencanaan pembangunan tahun ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui Forum SKPD dan Foccus Group Discussion (FGD) serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan. Dokumen RKPD Kabupaten Blitar ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Blitar, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Timur dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

1-VI | RKPD KAB. BLITAR 2014

Keberhasilan pembangunan selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kabupaten Blitar sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen RKPD Kabupaten Blitar menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Tahun 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1.

RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2014, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2014 dengan sebaik - baiknya.

3.

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar tahun 2014, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar, APBD Propinsi Jawa Timur maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Rencana Starategik Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra – SKPD )


5.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD

serta

forum

penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. 6.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program - program pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program / kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar.

7.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2014, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2014 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD 2014.


BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2014

Recommend Documents