BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Kabupaten Bantul 55711 Website : www.bantulkab.go.id
BiJPA'II If AN'IUL PERA.TURAN t]UI]ATI BANTUL NOMOR
3 3. "IAHUN 2012 'l DNTAli(i
DAERAIJ (RKP]]J RDNCANA KDR.]A PDI",1BA1'IIiUNAN KAIJIJI'A'II.]NL9qNII]L'IAI]UN 20 I3 'f DENGAAI IlAl IMA'I' U IIAN YANG MAIIA ]ISA BT]PATI BANTUI-, pen]'e1en€{garijran dalanl relngka r:nengoptimalkan Menimbang : a. bahwa pemerintahan dan pelaklranaan pembanglrnan yang efel(1.ii dan efisien sesuili dcngan prio.itas, sasaran serta sincr'gitas progr€rm-program Pernerintah dan Pcmerintah Daerah, nrakrl perlu meninlll{atl{an ciaya guna dan hasil glrna peren(:arlaall pernbangurrit'r dl li?rbupal(: n Bant]-ll; b . bahwa beldasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ilantul Nomor Ol Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015, harus dijabarkan 1rt: dalam RKPD pada tahun yang bersangkutan; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati Bantul Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2013; Mengingat:
L
Undang-Undang Nomor 15 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah lstimewa Jogiakarta;
2 . Undang-Undang
Nomor 2A Negara Yang Penyelenggaraan Kon-lpsi, Kolusi dan Nepotisme;
Tahun Bersih
1999 tentang dan Bebas Dari
3. Undang"Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Kenangan Negara; 4.
Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor Negara; .
1
Tahun
2OO4
5 . Undaig-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
tentang Sistem
6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengar Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2OO8; 7 . Undaig-Unda;rg Nomor 33 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah;
Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Pusat dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pcnetapan Mulai Berlakuirya Undang-Llndang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 9. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Penjrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencarla Pembangunan Daerah: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Pedoman Daerah tentang diubah dengan Peraturan Menteri Dalanr sebagairnana telah Negeri Nomor 2l Tahun 20 I l; 11. Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 54 Tahr.rn 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacaia Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksalaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006 - 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 20 10; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2OO7 tent€ng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; 14. Peratura-n Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pembentukai Organisasi L€mbaga Teknis Daerah di Pemerintah Kabupaten BaItul sebagaimana Lingkungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten telah diubah Bantul Nornor 16 Tahun 2OO9; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Pen]rusunart Perencanaan Pembangunan Pelaksa-naan Musvawarah Daerah darr Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Renca-na Pembangunan Jarrgka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2OI3 Pasal I
Tahun 2013 yang Rehcana Kerja Pembangunarr Daerai Kabupaten Baltul dokumen per_encanaail selanjutrtya disebut RKPD Tahun 2013, menipakan pembangunan daerah untuk Tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan beralhir pada tanggal 3l Desember 2013.
Pasal 2 RKPD Tahun 2013 berisi rencana prograrn/kegiaran pembangtlnah daeiah pada Tahun 2013 ye-ng pada halekatnya merupakan penjabaran tahun ketiga Reniana Pembangunan Jangka Menedgah Daerah (RPJMD) Tahun 2O11 - 20lS. Pasal 3 RKPD Tahun 2Ol3 merupakarl dokumen rencara kerja pembangunan Kabupaten Bantul sebagai landasan penlrusunan KUA dan ppAS dalam rangka penlrujunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 20 13. Pasal 4 (l) Program/kegiat€11 yang tidak tertuang dalarn dokumen RKpD Tahun 20l3 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. {2)Prograrn/ kegiat€.n Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat dapat dibiayai Inelalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan daerah.
mendesak keuangan
Pasal 5
Bentuk dan Susunan RKPD Tahun 2013 sebagaimana te.sebut dalam LamDiran turan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraiuran ti ini. Pasal 6 Peraturan Bupati
ini mulai
berlaku
pada tanggel ditetapkan.
setiap orang mengetahuinya, denga-n penempatannys
mcmerintahkan pengundangan peraturan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di,Ba.tul
Bupati
padatanggal 3 0 MAY2012
WIDATI undangkan di Bantul
T.'Et-t
UPATEN BANTUL,
ii
3F BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMoR3 ?
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan RKPD Tahap persiapan penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 meliputi: a. Penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul tentang pembentukan tim penyusun RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013; b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyusunan rancangan awal RKPD Rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2011 – 2015 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013 dan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dilakukan melalui penyelarasan: a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten; b. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi serta RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi serta dengan prioritas pembangunan nasional.
Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD. a. Perumusan rancangan awal RKPD Perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 mencakup: 1) Pengolahan data dan informasi; 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah; 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah; 4) Evaluasi kinerja tahun lalu; 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten; 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten; 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; 10) Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan 11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. b. Penyajian rancangan awal RKPD Rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 disusun dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: 1) Pendahuluan; 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4) Prioritas dan sasaran pembangunan; dan 5) Rencana program prioritas daerah. 3. Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD kabupaten sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD kabupaten. 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul dilaksanakan untuk penajaman, penyelasaran, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:
a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah, kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi; b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD di kecamatan; c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten; d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; e. Sinergi dengan RKP Tahun 2013 dan RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. 5. Perumusan rancangan akhir RKPD Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Bantul, musrenbang RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan musrenbang RKP. 6. Penetapan RKPD RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul setelah RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013. Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2013 untuk memastikan APBD Kabupaten Bantul 2013 telah disusun berlandaskan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013. 1.2.
Dasar Hukum
Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013; 27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. 1.3.
Hubungan Antar Dokumen
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam
menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. okumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD Dokumen (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan da sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD. Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencana Lainnya
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan berjalan dan realisasi RPJMD.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2011) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2012), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI 1.5.
PENUTUP Maksud dan Tujuan
1.5.1. Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya merupakan dokumen perencanaan daerah selama satu tahun disusun untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah.
1.5.2. Tujuan Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1.
Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bantul
2.1.1.
Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1
Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis
Kabupaten Bantul merupakan bagian integral wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah paling selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" LS dan 110°12'34" - 110°31'08" BT dengan luas 506,85 km2 dan batas-batas wilayah sebagai berikut (Gambar 2.1): Sebelah Utara
: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan
: Samudera Indonesia
Sebelah Barat
: Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman
Sebelah Timur
: Kabupaten Gunungkidul
Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara administratif, Kabupaten Bantul dibagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam wilayah perdesaan sebanyak 34 desa (Tabel 2.1). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km2, sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan 8 desa dan 72 pedukuhan.
II-1
Gambar 2.1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Bantul Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2011
II-2
Tabel 2.1. Jumlah Desa, Dukuh, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2009 No
Kecamatan
1
Srandakan
2
Sanden
3
Kretek
4
Pundong
5
Bambanglipuro
6
Pandak
7
Pajangan
Perkotaan
Desa
Poncosari (24 dusun ) Sri Gading(20 dusun) Tirtohargo (6 dusun) Parangtritis (11 dusun) Tirtosari(7 dusun) Tirtomulyo (15 dusun) Seloharjo (16 dusun) Panjang Rejo(16 dusun) Sumber Mulyo(16 dusun) Caturharjo (14dusun) Triharjo (10dusun) Gilangharjo (15dusun) Guwosari (15 dusun) Sabdodadi (5 dusun)
8
Bantul
9
Jetis
10
Imogiri
11
Patalan (20 dusun) Canden (15 dusun ) Selopamioro(18 dusun ) Sriharjo (13 dusun) Karangtengah (6 dusun )
Dlingo
12
Banguntapan
13
Pleret
14
Piyungan
15
Sewon
16
Kasihan
17
Sedayu Jumlah
Mangunan (6 dusun) Muntuk (11 dusun) Temuwuh (12 dusun) Jatimulyo (10 dusun ) Terong (9 dusun) Tamanan (9 dusun) Jagalan (2 dusun) Singosaren (5 dusun) Wirokerten (8 dusun) Jambidan (7 dusun) Potorono (9 dusun) Bawuran (7 dusun) Wonolelo (8 dusun) Segoroyoso (9 dusun) Sitimulyo (21 dusun) Pendowoharjo(16 dusun) Timbulharjo (16 dusun) Tamantirto (10 dusun) Ngestiharjo (12 dusun) Bangunjiwo (19 dusun) Argodadi (14 dusun) Argomulyo (14 dusun) 41
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Desember 2010
Perdesaan
Trimurti (19 dusun) Gadingsari (18 dusun) Gadingharjo (6 dusun) Murtigading (18dusun) Donotirto (13dusun)
Srihardono (17 dusun) Sidomulyo (15 dusun) Mulyodadi (14dusun) Wijirejo (10dusun) Triwidadi (22 dusun) Sendangsari (18 dusun) Palbapang (10 dusun) Ringinharjo (6 dusun) Bantul (12 dusun) Trirenggo (17 dusun) Trimulyo (12 dusun) Sumber Agung (17 dusun) Kebonagung (5) Karangtalun (5 dusun ) Imogiri (4 dusun) Wukirsari (16 dusun ) Girirejo (5 dusun ) Dlingo (10 dusun )
Luas (km2)
% Luas
18,32
3,61
23,16
4,57
26,77
5,28
23,68
4,67
22,70
4,48
24,30
4,79
33,25
6,56
21,95
4,33
24,47
4,83
54,49
10,75
55,87
11,02
28,48
5,62
22,97
4,53
32,54
6,42
27,16
5,36
32,38
6,39
34,36
6,78
506,85
100,00
Baturetno (8 dusun) Banguntapan 11 dusun)
Wonokromo (12 dusun) Pleret (11) Srimulyo (22 dusun) Srimartani (17 dusun) Bangunharjo(17 dusun) Panggungharjo(14 dusun) Tirtonirmolo (12 dusun) Argosari (13 dusun) Argorejo (13 dusun) 34
II-3
Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia. Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama dan tiga sungai lainnya yaitu : 1. Sungai Oya (Kecamatan Dlingo, Imogiri) dengan panjang sungai 35,75 km; 2. Sungai Progo (Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak dan Srandakan) dengan panjang sungai 24 km; 3. Sungai Opak (Kecamatan Piyungan, Banguntapan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, Kretek) dengan panjang sungai 19 km; 4. Sungai Winongo (Kecamatan Sewon, Bantul, Jetis, Pundong, Kretek) dengan panjang sunai 18,75 km; 5. Sungai Bedog (Kecamatan Kasihan, Pajangan, Bantul, Pandak) dengan panjang sungai 9,50 km; 6. Sungai Code (Kecamatan Banguntapan, Pleret, Sewon, Jetis) dengan panjang sungai 7 km. 2.1.1.2
Topografi
Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Secara garis besar, satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: a. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari, b. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal, c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi, d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.
II-4
Apabila dilihat per wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan. Tabel 2.2. Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011 No Kelas Ketinggian (dpl) m Luas (ha) 1 0–7 3.228 2 7 – 25 8.948 3 25 – 100 27.709 4 100 - 500 10.800 5 > 500 Jumlah 50.685 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011
(%) 6,37 17,65 54,67 21,31 100
Ketinggian tempat di Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelas. Hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. Dari kedua tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelas ketinggian Kabupaten Bantul yang memiliki penyebaran paling luas terletak pada elevasi antara 25-100 meter (27.709 ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi kurang dari 7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kecamatan Srandakan dan Sanden merupakan daerah terendah di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 ha atau 8,2% dari seluruh luas Kabupaten Bantul.
II-5
Tabel 2.3. Luas Wilayah Kabupaten Bantul Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul Tahun 2011 No,
Kecamatan
Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl) 0 – 7m 1.058
7 – 25m 776
25–100m 100-500m -
>500m -
Jumlah 1.834
1.
Srandakan
2.
Sanden
1.246
1.081
-
-
-
2.327
3.
Kretek
924
1.335
190
101
-
2.550
4.
Pundong
-
1.938
239
199
-
2.376
5.
Bambanglipuro
-
1.494
788
-
-
2.282
6.
Pandak
-
1.312
1.117
-
-
2.429
7.
Pajangan
-
221
2.646
452
-
3.319
8.
Bantul
-
-
2.199
-
-
2.199
9.
Jetis
-
-
2.549
11
-
2.560
10.
Dlingo
-
-
815
4.819
-
5.634
11.
Banguntapan
-
-
2.154
475
-
2.629
12.
Pleret
-
-
1.783
345
-
2.128
13.
Piyungan
-
-
1.965
1.347
-
3.312
14.
Sewon
-
-
2.676
-
-
2.676
15.
Kasihan
-
-
2.608
630
-
3.238
16.
Sedayu
-
-
3.262
149
-
3.411
17.
Imogiri
-
791
2.718
2.272
-
5.781
Total 3.228 8.948 27.709 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011
10.800
-
50.685
Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar berupa daerah dataran yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara Kabupaten Bantul dengan kemiringan kurang dari 2% dan luas sebesar 31.421 ha (61,99%). Wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah dengan kemiringan 2,1 - 40,0% dan luas sebesar 15.255 ha (30,09%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Wilayah yang memiliki lahan miring paling luas terletak di Kecamatan Dlingo dan Banguntapan, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Kasihan dan Pleret (Tabel 2.4).
II-6
Tabel 2.4. Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 No,
Kecamatan
Luas kemiringan tanah/lereng (ha) 2 - 8%
8-15%
1, Srandakan
1.680
154
-
-
-
-
1,834
2, Sanden
2.100
227
-
-
-
-
2,327
3, Kretek
1.756
288
-
27
11
468
2,550
4, Pundong
1.395
171
-
90
108
612
2,376
5, Bambanglipuro
2.210
72
-
-
-
-
2,282
6, Pandak
2.123
306
-
-
-
-
2,429
815
661
990
162
394
247
3,269
8, Bantul
2.184
-
-
15
-
-
2,199
9, Jetis
2.305
81
-
144
-
30
2,560
10, Dlingo
1.768
585
279
900
954
1.295
5,781
72
1.993
268
572
1.433
1.296
5,634
2.629
-
-
-
-
2,629
704
431
55
547
26
2,128
14, Sewon
2.187
702
-
-
423
-
3,312
15, Kasihan
2.668
-
-
8
-
-
2,676
16, Sedayu
2.312
-
598
182
161
35
3,288
17, Imogiri
2.513
227 300 2.800 Total 31.421 5.898 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011
138
233
-
3,411
4.009
50.685
7, Pajangan
11, Banguntapan 12, Pleret 13, Piyungan
2.1.1.3
365
15–25% 25–40%
2.293
4.264
>40%
Jumlah
0 – 2%
Geologi
Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau dibawah permukaan. Geologi menunjukkan kelompok-kelompok bantuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi (Tabel 2.5)
II-7
Tabel 2.5. Hubungan Formasi Geologi dengan luas penyebarannya di Kabupaten Bantul No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Formasi Geologi Jenis Batuan F. Yogyakarta Pasir vulkanik klastik, lanau, gravel F. Semilir-Nglanggran Breksi, batupasir, tuff F. Sentolo Batu gamping berlapis, napal, tuff F. Wonosari Batugamping karang lagoon F. Sambipitu Konglomerat, batupasir F. Gumuk Pasir Pasir tersortasi Jumlah Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul
Luas (Ha) 23.316 12.164 9.123 4.055 1.520 507 50.685
% 46 24 18 8 3 1 100
Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol (Tabel 2.6). Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan. Tabel 2.6. Hubungan jenis tanah dengan luas penyebaran di Kabupaten Bantul Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Tanah Renzina Aluvial Grumusol Latosol Mediteran Regosol Lithosol
Jumlah Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011
Luas Ha 787,80 1.188,50 7.607,70 6.537,90 1.564,40 25.930,00 7.067,80 50,685,00
% 1,55 2,34 15,01 12,89 3,08 51,16 13,97 100,00
II-8
2.1.1.4
Hidrologi
Di wilayah Kabupaten Bantul terdapat tiga DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oya. DAS Oya mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak mempunyai 12 sub-DAS yaitu sub-DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plilan. DAS Progo mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 4.819,83 ha. DAS yang menempati areal paling luas adalah DAS Opak dengan luas 3.308,43 ha. DAS Progo menempati luas 1454,40 ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit. Salah satu fungsi dari masing-masing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada Tabel 2.7 disajikan data Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Bantul. Tabel 2.7. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2010 No 1 2
Nama Sub-DAS Oya Opak
Nama Sub-DAS
Oya Kali Gawe Kali Buntung Kali Tepus Kali Kuning Kali Mruwe Kali Kedung Semerengan Kali Code Kali Gajah Wong Kali Winongo Kali Bulus Kali Belik Kali Plilan 3 Progo Kali Bedog JUMLAH 14 Sub Das Sumber: Dinas SDA, Desember 2010 2.1.1.5
Luas (Ha) 57,00 178,00 108,18 68,14 141,11 642,51 278,25 277,96 287,00 910,58 185,30 133,82 97,58 1.454,40 4.819,83
Luas Lahan yang diairi (Ha) 15,00 178,00 119,70 74,10 132,10 653,90 382,60 865,40 246,80 2.110,50 96,30 117,40 97,34 1.528,44 6.617,58
Klimatologi
Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Pada musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian Barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur
II-9
relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di Tenggara. Data curah hujan disajikan sebagai perbandingan adalah data pada Tahun 2007-2009 (Tabel 2.8). Tabel 2.8 : Pola curah Hujan Tahun 2007 – 2009
Sumber : Dipertahut 2010 2.1.1.6
Penggunaan Lahan
Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030 rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas: 1. Kawasan Lindung Kabupaten Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi : a. Kawasan hutan lindung Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan. b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air. c. Kawasan perlindungan setempat Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten. d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana
II-10
Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan. 2. Kawasan budidaya Kabupaten Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas: a. Kawasan peruntukan hutan rakyat Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Hektar atau 16,86% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. b. Kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 13.324 Hektar atau 26,29%. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 Hektar atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut: 1) Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden; 2) Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu; 3) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan; 4) Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan; 5) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan; 6) Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; dan 7) Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden c. Kawasan peruntukan perikanan d. Kawasan peruntukan pertambangan e. Kawasan peruntukan industri f.
Kawasan peruntukan pariwisata
g. Kawasan peruntukan permukiman h. Kawasan peruntukan lainnya
II-11
2.1.1.7
Potensi pengembangan wilayah
Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan, hal ini berdasarkan: •
Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat ring road namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut,
•
Topografi kawasan yang relatif datar,
•
Tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air,
•
Banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran.
Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 , potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan strategis ekonomi kabupaten meliputi: 1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); 2. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM); 3. Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo; 4. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan 5. Kawasan Strategis Industri Piyungan. Sedangkan kawasan strategis sosio – kultural kabupaten meliputi Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) dan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem). Dan kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi: 1. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan 2. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. 2.1.1.8
Wilayah rawan bencana
Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Bencana air II-12
pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan. Tabel 2.9. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030 No Jenis Bencana Lokasi yang berpotensi 1. Kawasan rawan gempa bumi Di seluruh kecamatan 2. Kawasan rawan longsor Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong. Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, 3. Kawasan rawan banjir Pundong, Pleret. Kretek, Srandakan,Sanden, sebagian Pandak, 4. Kawasan rawan gelombang pasang sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, sebagian Bambanglipuro. Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian 5. Kawasan rawan kekeringan Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek. Sumber : Bappeda, 2011 Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana: 1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, 2. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko, 3. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
II-13
2.1.1.9
Demografi
Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bantul tercatat sejumlah 911.503 jiwa. Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2010 dan laju pertumbuhan SP2000SP2010(1,07%) maka estimasi jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 ini mencapai 921.263 jiwa (Tabel 2.10). Tabel 2.10. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Bantul, 2011 No.
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rasio jumlah lakilaki dan perempuan 98,34 96,62 93,02 95,73 97,72 99,77 98,70 97,96 98,18 97,51 100,55 99,12 102,89 102,43 100,47 98,62 98,21 99,49
Srandakan 14.214 14.454 28.668 Sanden 14.616 15.128 29.744 Kretek 14.131 15.192 29.323 Pundong 15.543 16.236 31.779 Bambanglipuro 18.524 18.956 37.480 Pandak 23.926 23.982 47.908 Bantul 29.681 30.073 59.754 Jetis 25.887 26.426 52.313 Imogiri 28.008 28.528 56.536 Dlingo 17.609 18.058 35.667 Pleret 21.926 21.805 43.731 Piyungan 24.604 24.823 49.427 Banguntapan 62.127 60.383 122.510 Sewon 53.486 52.215 105.701 Kasihan 56.487 56.221 112.708 Pajangan 16.493 16.723 33.216 Sedayu 22.197 22.601 44.798 Jumlah 459.459 461.804 921.263 Persentase 49,87 50,13 100 Sumber: BPS, 2012 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)
Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah.
II-14
Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan
Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah Sumber: BPS, 2012
Luas (km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan/Km2
18,32 23,16 26,77 23,68 22,70 24,30 21,95 24,47 54,49 55,87 22,97 32,54 28,48 27,16 32,38 33,25 34,36 506,85
28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908 59.754 52.313 56.536 35.667 43.731 49.427 122.510 105.701 112.708 33.216 44.798 921.263
1.565 1.284 1.095 1.342 1.651 1.972 2.722 2.138 1.038 638 1.904 1.519 4.302 3.892 3.481 999 1.304 1.818
Pada tabel 2.11 terlihat bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul tidak merata, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Banguntapan (4.302 jiwa/km2), Sewon (3.892 jiwa/km2), dan Kasihan (3.481 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (638 jiwa/km2 sedangkan kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul Tahun 2011 mencapai 1.818 jiwa per km2. Selain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk dapat pula ditinjau dari kepadatan penduduk agraris. Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel 2.12. Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta. II-15
Tabel 2.12. Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 Kecamatan 1 Srandakan 2 Sanden 3 Kretek 4 Pundong 5 Bambanglipuro 6 Pandak 7 Bantul 8 Jetis 9 Imogiri 10 Dlingo 11 Pleret 12 Piyungan 13 Banguntapan 14 Sewon 15 Kasihan 16 Pajangan 17 Sedayu Jumlah (Rata-rata)
Luas Areal Pertanian (Ha)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kepadatan/Ha
419 986 892 864 1.164 927 1.132 1.177 1.109 512 860 1.385 1.409 1.305 673 262 960 16.036
28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908 59.754 52.313 56.536 35.667 43.731 49.427 122.510 105.701 112.708 33.216 44.798 921.263
50 26 12 24 24 28 58 39 18 9 26 23 100 83 150 23 16 31
Sumber: BPS, 2012 (angka sementara) 2.1.2.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1.
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.1.2.1.1.
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yg dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PRDB Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar Rp. 10.025.775 juta atas dasar harga berlaku dan mencapai Rp. 4.176.868 juta atas dasar harga konstan Tahun 2000. Sedangkan struktur ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2011 mengalami pergeseran dari sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier (Gambar 2.2). Adapun nilai dan kontribusi sektor-sektor dalam PDRB secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13.
II-16
Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011
II-17
Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sektor
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Sumber : BPS 2012 * Angka Sementara **Angka Sangat sementara
2007 (Juta Rp) 838.545 35.023 582.328 29.294 413.694 659.401 234.814 202.511 453.340 3.448.949
% 24,31 1,02 16,88 0,85 11,99 19,12 6,81 5,87 13,14 100
2008 (Juta Rp) 880.148 35.829 596.187 31.675 437.151 702.353 248.779 212.888 473.049 3.618.060
% 24,33 0,99 16,48 0,88 12,08 19,41 6,88 5,88 13,07 100
2009 (Juta Rp) 919.417 35.783 610.781 34.448 434.409 746.833 268.145 230.768 499.364 3.779.948
% 24,32 0,95 16,16 0,91 11,49 19,76 7,09 6,11 13,21 100
2010* (Juta Rp) 933.260 36.525 647.939 36.289 454.480 789.789 287.236 252.015 530.397 3.967.928
% 23,52 0,92 16,33 0,91 11,45 19,90 7,24 6,35 13,37 100
2011** (Juta Rp) 950.491 36.576 680.271 37.969 482.930 844.427 308.199 271.556 564.448 4.176.868
% 22.76 0.88 16.29 0.91 11.56 20.22 7.38 6.50 13.51 100
II-18
Tabel 2.14. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul 2007 (Juta Rp) 1 Pertanian 1.348.018 2 Pertambangan & Penggalian 64.077 3 Industri Pengolahan 1.228.352 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 67.967 5 Konstruksi 814.190 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.100.094 7 Pengangkutan & Komunikasi 440.421 8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 398.161 9 Jasa-jasa 948.369 PDRB 6.409.648 Sumber : BPS 2012 *Angka sementara **Angka sangat sementara No
Sektor
% 21,03 1,00 19,16 1,06 12,70 17,16 6,87 6,21 14,80 100
2008 (Juta Rp) 1.587.482 71.679 1.391.054 83.561 951.861 1.289.407 509.703 459.309 1.073.924 7.417.980
% 21,40 0,97 18,75 1,13 12,83 17,38 6,87 6,19 14,48 100
2009 (Juta Rp) 1.705.935 75.592 1.527.505 98.549 988.181 1.454.135 560.368 527.028 1.210.568 8.147.860
% 20,94 0,93 18,75 1,21 12,13 17,85 6,88 6,47 14,86 100
2010* (Juta Rp) % 1.834.746 20,21 85.446 0,94 1.750.151 19,28 108.148 1,19 1.104.073 12,16 1.602.662 17,66 623.940 6,87 615.172 6,78 1.352.064 14,90 9.076.401 100
2011** (Juta Rp) 2.019.432 87.174 1.904.919 114.736 1.206.859 1.799.008 697.451 699.893 1.496.304 10.025.775
% 20,14 0,87 19,00 1,14 12,04 17,94 6,96 6,98 14,92 100
II-19
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mengalami peningkatan dari 4,97% pada Tahun 2010 menjadi 5,27% pada Tahun 2011 (Tabel 2.15). Tabel 2.15. Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Bantul Tahun 2009 – 2011 (Juta Rp) Harga Berlaku Harga Konstan tahun 2000 No Tahun Nilai Nilai Pertumbuhan (%) Pertumbuhan (%) (Juta Rp) (Juta Rp) 1 2009 8.147.860 9,84 3.779.948 4,47 2 2010 9.076.401* 11,4 3.967.928* 4,97 2 2011 10.025.775** 10,46 4.176.868** 5.27 Sumber : BPS, 2012 *Angka sementara **Angka sangat sementara Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 berdasarkan harga konstan sebesar 5,27% sedangkan Tahun 2010 sebesar 4,97%. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :
II-20
Tabel 2.16. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Bantul 2007 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sektor
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Sumber: BPS, 2012 *Angka sementara **Angka sangat sementara
Hb % 21,03 1,00 19,16 1,06 12,70 17,16 6,87 6,21 14,80 100
2008 Hk % 24,31 1,02 16,88 0,85 11,99 19,12 6,81 5,87 13,14 100
Hb % 21,40 0,97 18,75 1,13 12,83 17,38 6,87 6,19 14,48 100
2009 Hk % 24,33 0,99 16,48 0,88 12,08 19,41 6,88 5,88 13,07 100
Hb % 20,94 0,93 18,75 1,21 12,13 17,85 6,88 6,47 14,86 100
2010* Hk % 24,32 0,95 16,16 0,91 11,49 19,76 7,09 6,11 13,21 100
Hb % 20,21 0,94 19,28 1,19 12,16 17,66 6,87 6,78 14,90 100
Hk % 23,52 0,92 16,33 0,91 11,45 19,90 7,24 6,35 13,37 100
2011** Hb % 20,14 0,87 19,00 1,14 12,04 17,94 6,96 6,98 14,92 100
Hk % 22,76 0,88 16,29 0,91 11,56 20,22 7,38 6,50 13,51 100
II-21
2.1.2.1.2.
Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (Tabel 2.17). Tabel 2.17. Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No
Tahun
1 2 3 4 5
2007 2008 2009 2010* 2011**
Pendudukpertengahan tahun 872.866 886.061 899.312 911.503 921.263
Harga Berlaku Nilai (Rp) 7.343.221 8,371.861 9.060.104 9.957.620 10.882.642
Pertumbuhan 10,32 14 8,22 9,9 9,28
Harga Konstan Tahun 2000 Nilai (Rp) Pertumbuhan 2,95 3.951.293 4.083.309 3,34 4.203.156 2,93 4.353.170 3,56 4.533.849 4,15
Sumber: BPS, 2011 * = angka sementara ** = angka sangat sementara 2.1.2.1.3.
Laju inflasi
Laju inflasi tahun kalender di Kabupaten Bantul pada bulan Desember berada pada angka 3,73 persen, lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 3,88 persen dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,79 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran yang dipantau harganya, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memiliki laju inflasi tahun kalender lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun nasional, sedangkan kelompok sandang dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memiliki laju inflasi tahun kalender lebih tinggi dibandingkan dengan kota Yogyakarta dan nasional. Secara grafis, perbandingan laju inflasii triwulan IV Tahun 2011 antar Kabupaten Bantul dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut :
II-22
Gambar 2.3 Laju Inflasi Tahun Kalender Triwulan IV Tahun 2011 Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional
lnflasi Tahun 2011 sebesar 3,73 persen termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun). Inflasi ringan mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik antara lain meningkatkan pendapatan dan investasi. Perkembangan Inflasi Kabupaten Bantul dari Tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.18. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No Tahun 1 2007 2 2008 3 2009 4 2010 5 2011 Sumber: BPS, 2012 2.1.2.1.4.
Inflasi Kab. Bantul 7,1 10,26 2,99 6,56 3,73
Provinsi DIY 7,99 10,80 2,93 7,38 3,88
Inflasi Nasional 6,59 11,06 2,78 6,96 3,79
Koefisien Gini
Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini pada Tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada Tahun 2011 diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS Pusat pada Tahun 2011. Koefisien Gini Tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan pada Tahun 2011, peningkatan laju pertumbuhan PDRB Tahun 2011, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil.
II-23
Pemerintah menyadari bahwa hasil pembangunan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga telah memberikan penekanan dengan bobot yang sama kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan. Alternatif pilihan kebijakan penanggulangan ketimpangan dan kemiskinan antara lain program Jamkesmas, jamkesda, PNPM mandiri. Pelaku bisnis dan masyarakat juga perlu ikut berperan aktif, agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan dengan memberikan lapangan kerja. Tabel 2. 19. Gini Rasio di Kabupaten Bantul Tahun 2007 - 2011 Uraian 2007 2008 2009 Gini Ratio 0,2474 0,2536 0,2473 Kriteria Rendah Rendah Rendah * Prediksi Bappeda 2.1.2.2.
Fokus Kesejahteraan Sosial
2.1.2.2.1.
Angka Melek Huruf
2010 0,2469 Rendah
2011* 0,2445 Rendah
Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf di Kabupaten Bantul tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.20. Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2011 Uraian 2007 2008 2009 Jumlah Melek Huruf (orang) 670.368 690.526 720.624 Persentase Melek Huruf (%) 82,073 84,09 87,44 Sumber: Dinas Pendidikan dan Non Formal, 2011
2010 750.540 89.82
2011 760.000 90.91
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 91,03%. Namun angka tersebut melebihi dari target RPJMD 20112015 yaitu sebesar 89,94%. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar masyarakat cukup tinggi. 2.1.2.2.2.
Angka Partisipasi Murni (APM)
APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada usia sekolah. II-24
Tabel 2.21: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul No Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1. APM SD/MI 90.71 91.27 92.12 89.03 81,76 2. APM SMP/MTs 73.03 74.55 73.94 74.63 62,09 3. APM SMA/MA/SMK 57.11 58.3 59.98 43.80 50,27 Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2011 Realisasi APM SD/MI pada Tahun 2011 adalah 81,76%, adapun APM SMP/MTs Tahun 2011 adalah 62,09%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 1315 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Bantul atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK mencapai 50,27%. Angka ini lebih tinggi daripada Tahun 2010 yang mencapai 43,80%. 2.1.2.2.3.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul No Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 1. APK SD/MI 104,44 104,64 104,99 91,48 92,39 2. APK SMP/MTs 95,25 96,22 96,41 91,66 87,97 3. APK SMA/MA/SMK 76,3 78,13 80,53 65 69,88 Sumber : Dikdas dan Dikmenof Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai APK baik SD, SMP maupun SMA dari Tahun 2007– 2009 mengalami kenaikan namun pada Tahun 2010 nilai APK tersebut mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan baik SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/MA/SMK pada Tahun 2010 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah), sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyaknya siswa yang bersekolah tidak pada usia sekolah. Pada Tahun 2011 ini nilai APK kembali naik untuk SD/MI dan SMA/MA/SMK. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah penduduk antara proyeksi dan hasil sensus.
II-25
2.1.2.2.4.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu
Peningkatan kesehatan bayi mengalami tren meningkat yang ditandai dengan Angka Kematian Bayi (AKB) sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 secara umum cenderung mengalami penurunan yang disebabkan karena kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan cukup baik. Dengan angka kematian bayi yang semakin menurun ini menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi semakin tinggi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat melalui Program Desa bebas 4 masalah Kesehatan (DB4MK) sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa menurunkan angka kematian bayi. Dalam mempercepat penurunan kematian bayi, memerlukan keterpaduan lintas program antara lain yaitu Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI bagi keluarga miskin (Gakin), serta kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang memotivasi ibu hamil untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat melahirkan sehingga mendorong peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
Tabel 2.23 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2009 2010 2011 Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 th 142 120 114 Jumlah kelahiran hidup 11984 12185 13446 AKB 11,8 9,8 8,5 AKHB 988,2 990,2 991,5 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (*AKHB = 1000 – AKB) Program peningkatan dan Keselamatan Ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian ibu pada Tahun 2011 ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun 2010. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi karena kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara pencegahan selama kehamilan, bersalin dan nifas serta perawatan kesehatan dan cara pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanganan kegawatdaruratan. Untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan serta sumber daya manusia sangat diperlukan. Peningkatan partisipasi stakeholders terkait dan masyarakat dalam rangka menurunkan AKI melalui kegiatankegiatan, yaitu Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah di integrasikan dengan Kelas Ibu, membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) dan peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) sehingga nantinya diharapkan
II-26
semakin mendukung peningkatan status kesehatan ibu sehingga memberikan kontribusi dalam penurunan AKI. Upaya mempercepat penurunan AKI memerlukan keterpaduan lintas program antara lain Program Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah. Tabel 2.24. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Bantul 47,14 140,13 158,29 82,07 111,2 DIY 105 104 104 99,8 Nasional 228 214 201 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2.1.2.2.5.
Angka usia harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada Tahun 2010 usia harapan hidup Kabupaten Bantul mencapai 71,31 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Bantul sudah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kondisi di Kabupaten Bantul dari tahun 2009-2010 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 sebesar 73,75 dan pada Tahun 2010 sebesar 74,53. Angka IPM Tahun 2011 belum diterbitkan oleh BPS (Tabel 2.25). Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2007 – 2010 Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, dan Nasional Uraian 2007 2008 2009 2010 Kabupaten Bantul 72,78 73,38 73,75 74,53 78,14 78,95 79,29 Propinsi DIY 79,52 70,59 71,17 71,76 72,27 Nasional Sumber: BPS Kabupaten Bantul 2.1.2.2.6.
Persentase balita gizi buruk
Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara
II-27
sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Dari Tabel 2.29 dapat dilihat bahwa prosentase balita gizi buruk Kabupaten Bantul mengalami kanaikan pada Tahun 2010. Hal ini dikarenakan penggantian definisi operasional dengan pembagi yaitu balita yang ditimbang saja, sedang definisi operasional lama dengan pembagi seluruh balita. Tabel 2.26. Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2009 2010 Jumlah balita gizi buruk (jiwa) 203 196 Jumlah balita (jiwa) 57785 63321 Persentase balita gizi buruk 0,35 0,31
2011 178 74275 0,29
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
2.1.2.2.7.
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dan prosentase kemiskinan
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhankebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dari Tabel 2.27 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 adalah 15,02% sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 84,98%. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2010 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,37%. Namun prosentase kemiskinan pada Tahun 2011 ini masih belum memenuhi target dalam RKPD Tahun 2011 yaitu sebesar 14,5%. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem dan mekanisme baku tentang sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan, lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ) secara operasional baru berada di tingkat kabupaten sedangkan ditingkat kecamatan belum terbentuk, kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan. Tabel 2.27 Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul Tahun 2010 2011
Jumlah KK Total 256.463 258.294
Jumlah KK Miskin 41.480 40.321
%
Jumlah Jiwa Total
Jumlah Jiwa Miskin
%
16,17 15,61
842.928 848.608
129.614 127.479
15,37 15,02
Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012
Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan II-28
kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin. Tabel 2.28. Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No,
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kretek Sanden Srandakan Pandak Bambanglipuro Pundong Imogiri Dlingo Jetis Bantul Pajangan Sedayu Kasihan Sewon Piyungan Pleret Banguntapan Jumlah
2007 1.940 1.474 2.326 4.810 3.269 3.778 6.521 3.418 4.599 3.920 2.312 3.780 5.333 6.531 3.634 4.449 5.495 67.589
Sumber: BKK PP dan KB Bantul 2012 2.1.2.2.8.
2008 1.842 1.454 2.025 3.376 2.685 2.834 4.734 3.411 3.654 3.747 2.183 2.984 4.845 6.061 3.593 2.838 5.273 57.539
KKM 2009 1.600 1.337 1.790 3.224 2.158 1.725 3.408 2.595 2.982 3.132 1.886 2.604 4.427 4.548 2.366 2.270 4.963 47.015
2010 1.482 1.238 1.305 2.791 1.611 2.199 3.302 2.560 2.929 2.019 1.672 2.596 3.948 3.980 2.217 1.817 3.814 41.480
2011 1.479 1.296 1.312 2.646 1.551 1.972 3.117 2.477 2.951 1.949 1.537 2.545 3.842 3.771 2.257 1.817 3.802 40.321
Jiwa Miskin 2011 4.065 3.991 4.262 8.320 4.835 6.062 9.543 7.367 8.811 5.630 4.713 9.573 12.738 12.291 6.921 5.392 12.965 127.479
Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 mencapai 0,94 (Tabel 2.30).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 94% dari angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bantul memperoleh kesempatan kerja sedangkan 6% nya bekerja dan setengah menganggur.
II-29
Tabel 2.29. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan Kasihan Sewon Banguntapan Bantul Pajangan Sedayu Pandak Srandakan Sanden Bambanglipuro Pundong Kretek Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan JUMLAH
Sumber : Disnakertrans
Angkatan Kerja 2010 Setengah Bekerja Menganggur Menganggur
Angkatan Kerja 2011 Setengah Bekerja Menganggur Menganggur
37.018 38.506 45.412 22.338 17.417 24.461 26.641 16.550 9.509 19.774 14.406 16.763 23.314 32.904 18.713 17.516 19.047 400.289
41.067 37.599 48.617 22.301 19.159 24.614 24.792 17.037 10.312 19.121 14.838 17.231 20.338 32.745 20.177 18.614 19.129 407.691
2.726 4.088 2.022 4.239 962 1.315 1.324 333 2.747 2.921 481 766 1.579 1.658 1.181 792 1.005 30.139
4.612 6.915 3.423 7.170 1.626 2.225 2.241 563 4.647 4.942 815 1.298 2.669 2.802 2.000 1.344 1.700 50.992
2.801 2.645 1.432 4.286 701 1.121 1.984 267 2.497 2.361 386 615 2.007 1.466 1.176 2.886 588 29.219
6.642 6.229 3.375 10.095 1.650 2.643 4.679 629 5.880 5.564 910 1.449 4.726 3.453 2.771 6.796 1.385 68.876
Tabel 2.30. Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah penduduk yang bekerja 427.431 430.771 440.259 451.281 476.467 Jumlah angkatan kerja 461.593 466.136 471.112 481.420 505.786 Rasio Penduduk yang bekerja 0,93 0,92 0,93 0,94 0,94 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Secara kewilayahan pengangguran banyak dijumpai di wilayah sub-urban dan wilayah tengah Kabupaten Bantul. Dilihat dari komposisi penguasaan keterampilan penganggur terlihat bahwa sebagian terbesar penganggur belum memiliki ketrampilan spesifik yang siap untuk membuka usaha atau mencari kerja.
II-30
2.1.2.2.9.
Kriminalitas (angka kriminalitas yang tertangani)
Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas Kabupaten Bantul Tahun 2011 menurun menjadi 4,71 (data per Mei 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemanan dan ketertiban semakin tercipta sehingga akan menjadi salah satu pendukung dalam perencanaan pengembangan investasi di Kabupaten Bantul. Tabel 2.31 Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul Uraian 2009 Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 th (kasus) 1.011 Jumlah penduduk 899312 Angka kriminalitas 11,24 Sumber: Polres Bantul (*Data per Mei 2011) 2.1.2.3.
2010 1.560 911503 17,11
2011* 434 921263 4,71
Fokus Seni budaya dan olah raga
Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Capaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.32. Capaian Pembangunan Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2010
NO 1 2 3 4
Capaian Pembangunan Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga
2010 1.193 3 372 52
Sumber : Kantor PORA dan Disbudpar, 2011
Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya
II-31
yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian. Lembaga budaya yang ada di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut:
No . 1
Tabel 2.33. Lembaga Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nama Bintang Mataram
2
Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI)
3
Dagelan Mataram Baru (DMB) Forum Kesenian Indonesia Institut Seni Indonesia
4 5
6
Kelompok Jendela
7
Keroncong Sinten Remen
8
Komunitas Angkringan
9
Gentong Potters
11
Komunitas Kethoprak Lesung Yogyakarta KUA Etnika Komunitas Seni
12
13
Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta
14
Lembaga Rumah Dongeng Indonesia
Alamat Jl. Ringin putih 500 B Perum Depag Kotagede telp. 378620 Purek III ISI Yogayakrta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210 Desa Kerajinan Keramik Kasongan Jotawang, Bangunharjo Telp. 385137 ISI Yogayakrta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOx 1210
Bentuk Organisasi Org. informal Org. informal
Bidang Teater kontemporer
Org. informal
Musik tradisional, musik kontemporer, teater, tari, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra Teater tradisional
Yayasan
Teater kontemporer, pendamping dan pelatihan sastra
Org. informal
Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra, tradisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, antrpologi Seni lukis kontemporer, seni patung kontemporer, instalasi, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antrpologi, lingkungan, hukum, politik dan social musik tradisional dan kontemporer
Kersan No. 211 RT 08 / 05 Tirtonirmolo Telp.08122965526 Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105 Jl. Nitiprayan 50 Ngestiharjo RT 01/RW 01 Kode pos 55182 Soboiman Gg. Kemuning no. 232 RT 06 / 29 Ngestiharjo 55182 Telp. 418261 Fax. 381217 Perum Sewon Indah C-17 Kode Pos 55188
Org. informal Org. informal
Org. informal Org. informal
Musik kontemporer, teater kontemporer, tari kontemporer, sastra, tradisi lisan, entomusikologi, etnologi tari,sejarah seni, antropologi Keramik
Org. informal
Teater tradisional
Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105 Jl. Parangtritis km 6.5 Telp. 379935 Fax. 371233
Org. informal
Muasik tradisional dan kontemporer
Lembaga
musik tradisional dan kontemporer, teater tardisional dan kontemporer, pedalangan, seni grafis dan seni kriya
Saman RT 4 RW 15, Bangunharjo Telp. 387292
Yayasan
Musik kontemporer, teater kontemporer, teater boneka kontemporer, teater anak (wayang kardus kontemporer), seni lukis kontemporer, fotografi, sastra, tradisi lisan, permainan dan maianan anak
II-32
No . 15 16
17 18
Nama Lembaga Studi Kajian Desain Lembaga Studi Pengembangan Musik Ngudya Wirama Paguyuban Orkes Mahasiswa ISI Yogyakarta
19
Paguyuban Seni Kasanggit
20
PAKRIYO (Paguyuban Kriyawan Indonesia) Pardiman Acapella
21
22 23
Petak Umpet Rancang Grafis Pracabaan Ki Pudjo
Bentuk Organisasi Lembaga
Desain
Yayasan
musik klasik barat, musikologi
Org. informal
musik tradisional
Org. informal
musik kontemporer dan klasik
Org. informal
musik tradisional, teater boneka tradisional, teater kontemporer, tari tradisionasal
Org. informal
seni kriya
Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105 Sorowajan 316 RT 12 / 29 Panggungharjo Gendeng RT 04 / 02 Bangunjiwo Kode Pos 55181 Jeblog Rt o1 / 06 Ds. III Tirtonirmolo Kode Pos 55181
Org. informal
musik tradisional dan kontemporer
Org. informal
Desain, ilustrasi, animasi
Org. informal
musik tradisional, teater boneka tardisional, wayang kulit purwa
Lembaga
Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, sastra, tradisi lisan musik tardisional, tari tradisional dan kontemporer, tradisi lisan etnomusikologi, etno tari
Alamat Jl. Sonopakis Lor No. 15 Telp. 378276 Perumahan Sewon Indah A-15 Kode Pos 55188 Telp. 389522 Gedongkuning RT 04 / 03 Kode Pos 55198 ISI Yogayakrta Telp. 3791333 fax 371233 JL. Parangtritis km 6 PO BOX 1210 Perum Perndowo Harjo Indah Jl. Nakula 14 Sewon Tirto Bangunjiwo Telp. 370542
Bidang
24
Sanggar Kereta
25
Sanggar/Balai Tari Wasana Nugraha Sekolah Mengengah Musik Negeri 2 (SMKN 2 Kasihan) SENI : Jurnal Pengetahuan dan Pencipataan Seni SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogakarta SMKN I Kasihan (SMKIN YK)
Dagaran, Jurug Bangunharjo RT 06 / 45 Sewon Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374627, 380720
Org. informal Instansi Pemerintah
musik universal
Jl. Parangtritis km 6 PO BOX 1210
Instansi Pemerintah
sastra, tardisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, estetika kritik seni
Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374947
Lembaga
Jl. PG Madukismo Bugisan Telp. 374467
Instasi Pemerintah
30
Studio ISI
Yayasan
31
Study Sastar dan Teater Sila
Jurusan Teater FSP ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis km 6.5 Perum Puspa Indah Sito. 18 - 20 Kasongan Kode Pos 375380 Jotawang, Bangunharjo Sewon Kode Pos 55187
Seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisonal dan kontemporer, fotografi kriya kayu dan keramik Musik tradisional, teater tradisional, teater kontemporer, teaater boneka tradisional, sastra, etnologi tari dan sejarah seni teater tradisional dan kontemporer
Lembaga
teater tradisional, kontemporer dan sastra
26
27 28 29
II-33
No .
Nama
32
Teater Alam
33
Teater Gandrik
34
Teater Garasi Yogayakarta
35
Teater Gema
36
Teater Pelopor
38
Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo Yayasan Peduli Tekstil Tradisional Indonesia (PETTRII)
39
Alamat Telp. 387534 Jl. Sawo No. 6 Perum Wirokerten Indah Telp. 377861 Desa Kersa, Tirtonirmolo surat d.a. Yayasan Galang Jl. Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp. 376554, 375039 Fax. 520105 Jl. Bugisan Selatan Tegal Kenongo RT 01/08 No. 36A Telp. 415844 STIE Kerjasama Jl. Parangtritis km 3.5 Panggung, Argomulyo Kode Pos 55752 Kemabaran RT 04/21 No. 146 Tamantirto 55183 Telp. 376394 Karangnongko RT 10/42 Panggungharjo Telp/fax 415177
Bentuk Organisasi
Bidang
Org. informal
teater kontemporer
Org. informal
teater kointemporer
Lembaga
teater kontemporer, fotografi, film, video, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropogi, gagasan teater
Lemabaga
musik kontemporer, teater kontemporer, musik klasik, puisi, seni lukis kontemporer Teter kontemporer, sastra, sejarah seni, teater dan biografi Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, sejarah seni
Org. Informal Yayasan
Yayasan
seni kerajinan tekstil, seni kriya tekstil, sastra, tradisi lisan, etnologi tari, sejarah seni, antropologi, sejarah tekstil tradisional
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2011 Keberhasilan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari banyaknya prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat propinsi maupun nasional. Hal ini didukung dengan adanya klub olahraga dan pembangunan gedung olah raga di Kabupaten Bantul. 2.1.3.
Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Bantul sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat dibutuhkan standar baik jenis dan mutu yaitu Standar pelayanan Minimal. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah ada 13 bidang, meliputi: 1. bidang perumahan rakyat, 2. bidang pemerintahan dalam negeri, 3. bidang sosial, 4. bidang kesehatan,
II-34
5. SPM terpadu bagi sanksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja, bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 6. bidang lingkungan hidup, 7. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, 8. bidang pendidikan dasar, 9. bidang ketenagakerjaan, 10. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 11. bidang ketahanan pangan, 12. bidang kesenian, dan 13. bidang kominfo. Adapun capain Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut:
II-35
Tabel 2. 34 Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2011 No
Indikator
BIDANG KESEHATAN A PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
B
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan 3 atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi yang 5 ditangani. 6 Cakupan kunjungan bayi. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child 7 Immunization (UCI). 8 Cakupan pelayanan anak balita. Cakupan pemberian makanan pendamping 9 ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Cakupan Balita gizi buruk mendapat 10 perawatan. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 11 dan setingkat. 12 Cakupan peserta KB Aktif. Cakupan Penemuan dan penanganan 13 penderita penyakit. a. AFP rate per 100.000 pnddk < 15 th b. Penemn penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA + d. Penderita DB yg ditangani e. Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar 14 masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2010 2011
11.178
13.377
84%
13.783
14.508
95%
2015
95%
88
100
2.454
2.675
92%
2.321
2.900
80%
2015
80%
115
100
12.212
12.226
100%
13.846
13.846
100%
2015
90%
111
111
10.117
12.262
83%
12.475
13.846
90%
2015
90%
92
100
1.269
1.828
69%
1.582
1.978
80%
2010
80%
87
100
11.131
12.341
90%
11.868
13.186
90%
2010
90%
100
100
75
75
100%
75
75
100%
2010
100%
100
100
43.845
63.321
69%
59.337
65.930
90%
2010
90%
77
100
3.714
3.714
100%
3.956
3.956
100%
2010
100%
100
100
48
48
100%
53
53
100%
2010
100%
100
100
12.313
12.748
97%
12.748
2.748
464%
2010
70%
138
663
116.507
147.940
79%
112.350
160.500
70%
2010
70%
113
100
9 434 285 1.557 1.325
4 1.307 563 1.557 72.454
225% 33% 51% 100% 2%
4 131 364 550 725
4 1.307 606 550 72.454
100% 10% 60% 100% 1%
2010 2010 2010 2010 2010
100% 100% 100% 100% 100%
225 33 51 100 2
100 10 60 100 1
209.713
222.987
94%
222.987
222.987
100%
2015
100%
94
100
II-36
Indikator
No
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 34.943 pasien masyarakat miskin. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg 16 harus diberikan sarana kesehatan (RS) di 12 Kab/Kota. Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB 17 yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 75 jam. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 18 Cakupan Desa Siaga Aktif. 75 15
C
D.
LINGKUNGAN HIDUP A Pencegahan pencemaran air Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan 1 administratif dan teknis pencegahan pencemaran air B Pencegahan pencemaran udara dari sumber Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang 2 memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara C Pelayanan penyediaan informasi status 3 D
Presentase (%) luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat Prosentase (%) jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 4 pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
222.987
16%
33.450
222.987
15%
2015
100%
16
15
12
100%
12
12
100%
2015
100%
100
100
75
100%
75
75
100%
2015
100%
100
100
75
100%
60
75
80%
2015
80%
125
100
4
7
57%
5
8
63%
2013
100%
57
63
3
8
38%
5
8
63%
2013
100%
38
63
340,6
1.328,1
26%
9.464
15.994
59%
2013
100%
26
59
22
22
100%
12
17
71%
2013
100%
100
71
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
II-37
No A
B
C
Indikator Pelayanan Dokumen Kependudukan Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 1 (KTP) 2 Cakupan penerbitan akta kelahiran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat 3 (Linmas) di Kab/Kota Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 4 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kot/kab Penanggulangan Bencana Kebakaran cakupan pelayanan bencana kebakaran 5 kab/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) 6 daerah layanan wilayan managemen kebakaran (WMK)
BIDANG SOSIAL I Pelaksanaan program/ kegiatan Bidang Sosial bidang sosial a pemberian bantuan sosial bagi penyandang Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang 1 memperoleh bantuan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan dasar b Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 satu) skala Kab/Kota yang menerima program 2 pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya II Penyediaan sarana dan parasana sosial c penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Persentase (%) panti sosial skala kab/kota 3 yang menyediakan sarana prasarana pelay kesejahteraan sosial
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
769.958
769.958
100%
869.958
869.958
100%
2011
100%
100
100
10.727
11.249
95%
8.000
8.000
100%
2011
100%
95
100
5.467
1.681
325%
5.467
1.681
325%
2015
50%
650
650
486
710
68%
575
800
72%
2015
80%
86
90
176,26
508,85
35%
176,26
508,85
35%
2015
25%
139
139
12
12
100%
12
12
100%
2015
75%
133
133
9.512
75.553
13%
7.390
75.553
10%
2015
80%
16
12
1.400
20.646
7%
1.300
20.646
6%
2015
80%
8
8
15
26
58%
17
26
65%
2015
80%
72
82
II-38
No
Indikator
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
d penyediaan sarana prasarana pelayanan luar Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasi Masyarakat (WKSBM) yang 4 menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial III Penanggulangan korban bencana c bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota Persentase (%) Korban bencana yang 5 menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
7
8
88%
7
8
88%
2015
60%
146
146
19.287
20.820
93%
25
291
9%
2015
80%
116
11
19.137
20.670
93%
2.176
2.176
100%
467
467
100%
2015
80%
125
125
398
7.139
6%
398
7.913
5%
2015
40%
14
13
1 Ketersediaan Energi Per Kapita (90%-2015)
1.750
2.200
80%
1.800
2.200
82%
2015
80%
99
102
Ketersediaan Protein Per Kapita (90%-2015)
50
57
88%
52
57
91%
2015
80%
110
114
2 Penguatan Cadangan Pangan (60%-2015) cadangan pangan pemerintah B. Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan 3 Akses Pangan di Daerah (90%-2015) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (90%4 2015) C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
5
100
5%
20
100
20%
2015
60%
8
33
29
52
56%
40
52
77%
2015
60%
93
128
9
29
31%
16
40
40%
2015
60%
52
67
d evakuasi korban bencana skala kab/kota Persentase (%) Korban bencana yang 6 dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat IV Pelaksanaan dan pengembangan jaminan e penyelengaraan jaminan sosial skala kab/kota Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan 7 mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial BIDANG KETAHANAN PANGAN A Ketersediaan dan Cadangan Pangan
II-39
Indikator
No
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (90%2015) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan 6 Pangan (80%-2015) D. Penanganan kerawanan pangan Penanganan daerah rawan Pangan (60%7 2015) 5
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
89,5
95
94%
83,5
95
88%
2015
95%
99
93
16
20
80%
38
45
84%
2015
80%
100
106
2
8
25%
3.521
3.214
110%
2015
80%
31
137
64
73%
60
75
80%
2014
100%
73
80
47
51%
45
75
60%
2014
100%
51
60
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN A Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 1 47 pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. B. Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan 2 kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di 24 Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit. C Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak
3
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
21
47
45%
24
60
40%
2014
75%
45
53
4
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
22
47
47%
24
60
40%
2014
75%
47
53
D Penegakan dan bantuan Hukum Bagi
II-40
No
Indikator
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan 25 47 5 53% 30 pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban 6 kekerasan yang mendapatkan layanan 9 47 19% 12 bantuan hukum. E Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Cakupan layanan pemulangan bagi 7 11 47 23% 12 perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi 8 11 47 23% 60 perempuan dan anak korban kekerasan. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA A Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya 1 921 150.988 1% 800 dibawah usia 20 tahun (3,5%) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur 2 120.583 151.654 80% 122.666 menjadi Peserta KB aktif (65%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber13.174 151.654 9% 12.376 3 KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (5%) Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga 4 9.590 10.887 88% 9.666 Balita (BKB) ber-KB (70%) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha 5 Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 19.607 22.324 88% 19.657 (UPPKS) yang ber-KB (87%) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana 70 37 189% 62 6 (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua)Desa/Kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga 7 Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di 981 75 13 988 setiap Desa/Kelurahan B Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
60
50%
2014
80%
53
63
60
20%
2014
50%
19
40
60
20%
2014
50%
23
40
60
100%
2014
100%
23
100
151.680
1%
2014
3,5%
574
664
154.618
79%
2014
65%
122
122
154.618
8%
2014
5%
174
58
10.948
88%
2014
70%
126
126
22.324
88%
2014
87%
101
101
37
168%
2014
90%
210
186
75
13
2014
100%
1308
1317
II-41
Indikator
No
Cakupan penyediaan alat dan obat 8 Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap Tahun. C Penyediaan Informasi Data Mikro 9
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa 100% setiap tahun.
BIDANG PENDIDIKAN A Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kab/Kota Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yg terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimam 3 km untukS 1 D/MId an 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. IP-1.1 IP-1.2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan 2 belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang di lengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. IP-2.1 IP-2.2 IP-2.3 IP-2.4
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
33.650
43.238
78%
33.583
43.164
78%
2014
100%
78
78
75
75
100%
75
75
100%
2014
100%
100
100
3 1
3 1
100% 100%
3 1
3 1
100% 100%
2015 2015
80% 80%
125 125
125 125
361 374 101 105
376 376 107 107
96% 99% 94% 98%
376 376 107 107
376 376 107 107
100% 100% 100% 100%
2015 2015 2015 2015
80% 80% 80% 80%
120 124 118 123
125 125 125 125
II-42
Indikator
No
3
6
7
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
79 60
107 107
74% 56%
95 90
107 107
89% 84%
2015 2015
80% 80%
92 70
111 105
367 106
374 107
98% 99%
374 107
374 107
100% 100%
2015 2015
80% 80%
123 124
125 125
354 20
376 376
94% 5%
376 24
376 376
100% 6%
2015 2015
80% 80%
118 7
125 8
92
107
86%
107
107
100%
2015
80%
107
125
376 376
376 376
100% 100%
376 376
376 376
100% 100%
2015 2015
80% 80%
125 125
125 125
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staff pendidikan lainnya; di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. IP-4.1 IP-4.2
5
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang di lengkapi dengan meja kursi yg cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen serta didik. IP-3.1 IP-3.2
4
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. IP-5.1 IP-5.2 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi klasifikasi S-1 atau D-iV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan. IP-7.1 IP-7.2
II-43
Indikator
No
8
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
Disetiap SD/MI tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D - lV sebanyak 70% dan separuhnya diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. IP-8.1 IP-8.2
9
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
Di setiap SMP/MT tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
100 92
107 107
93% 86%
107 107
107 107
100% 100%
2015 2015
80% 80%
117 107
125 125
97
107
91%
107
107
100%
2015
80%
113
125
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S-1 10 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolah SMP/MT berkualifikasi akademik S-1 11 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualfikasi 12 akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
264
376
70%
317
376
84%
2015
80%
88
105
102
107
95%
105
107
98%
2015
80%
119
123
73
73
100%
73
73
100%
2015
80%
125
125
Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana dan melaksanakan keg untuk membantu satuan 13 pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
55
107
51%
66
107
62%
2015
80%
64
77
II-44
Indikator
No
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap 14 kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan IP-14.1 IP-14.2 B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Setiap SD/MI menyediakan buku teks yg sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa 15 Indinesia, Matematika, IPA. IPS dengan perbandingan sati set untuk setiap peserta didik. IP-15.1 IP-15.2 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yg sdh ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah 16 mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. IP-16.1 IP-16.2 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yg terdiri dari model kerangka 17 manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap 18 SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi IP-18.1
355 105
367 107
97% 98%
360 107
367 107
98% 100%
2015 2015
80% 80%
121 123
123 125
45.676 219
74.010 376
62% 58%
46.500 245
74.010 376
63% 65%
2015 2015
80% 80%
77 73
79 81
29.510 88
34.661 107
85% 82%
31.250 92
34.661 107
90% 86%
2015 2015
80% 80%
106 103
113 107
30
376
8%
45
376
12%
2015
80%
10
15
82
376
22%
115
376
31%
2015
80%
27
38
II-45
Indikator
No IP-18.2 IP-18.3 IP-18.4
2010 2011 TARGET Capaian Capaian Angka Absolut Angka Absolut SPM Tahun SPM Tahun Pencapai Pencapa Tahun Nilai 2011 2010 an (%) Pembilang Penyebut ian (%) Pembilang Penyebut 105 107 98% 107 107 100% 2015 80% 123 125 44 376 12% 54 376 14% 2015 80% 15 18 101 107 94% 104 107 97% 2015 80% 118 121
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan 19 pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan. IP-19.1 IP-19.2 IP-19.3
3.621 175 85
10.863 376 107
33% 47% 79%
7.242 350 102
10.863 376 107
67% 93% 95%
2015 2015 2015
80% 80% 80%
42 58 99
83 116 119
376 107
376 107
100% 100%
376 107
376 107
100% 100%
2015 2015
80% 80%
125 125
125 125
338 99
376 107
90% 93%
355 104
376 107
94% 97%
2015 2015
80% 80%
112 116
118 121
5.088 355 103
5.197 376 107
98% 94% 96%
5.110 365 104
5.197 376 107
98% 97% 97%
2015 2015 2015
80% 80% 80%
122 118 120
123 121 121
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: 20 (a) Kelas I-II 18 jam/mggu (b) Kelas III 24 jam/mggu (c)Kelas IV-VI 27 jam/mggu (d) Kelas VII-IX 27 jam/mggu) IP-20.1 IP-20.2 Satuan pendidikan menerapkan kurikulum 21 tingkat satuan pendidikan (KTPS) sesuai ketentuan yang berlaku. IP-21.1 IP-21.2 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 22 disusun berdasarkan silabus untk setiap mata pelajaran yang diampunya. IP-22.1 IP-22.2 IP-22.3
II-46
Indikator
No
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk 23 membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. IP-23.1 IP-23.2 IP-23.3
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
4.435 289 89
5.197 376 107
85% 77% 83%
4.935 325 102
5.197 376 107
95% 86% 95%
2015 2015 2015
80% 80% 80%
107 96 104
119 108 119
335 103
376 107
89% 96%
365 105
376 107
97% 98%
2015 2015
80% 80%
111 120
121 123
5.197 376 107
5.197 376 107
100% 100% 100%
5.197 376 107
5.197 376 107
100% 100% 100%
2015 2015 2015
80% 80% 80%
125 125 125
125 125 125
376 434 49
376 434 49
100% 100% 100%
376 434 49
376 434 49
100% 100% 100%
2015 2015 2015
80% 80% 80%
125 125 125
125 125 125
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas 24 dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester IP-24.1 IP-24.2 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian 25 setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. IP-25.1 IP-25.2 IP-25.3 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada 26 orang tua peserta ddidik dan menyampaikam rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota atau kantor Kementrian Agama di kab/kota pada setiap akhir semester. IP-26.1 IP-26.2 IP-26.3
II-47
Indikator
No
27
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I Sumber Daya Air Tersedianya air baku untuk memenuhi 1 kebutuhan pokok minimal sehari hari. 2
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsipprinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). 376 376 376
100% 100% 100%
376 376 376
376 376 376
100% 100% 100%
2015 2015 2015
80% 80% 80%
125 125 125
125 125 125
270
53%
192
360
53%
2016
100%
53
53
500
66%
272
400
68%
2016
100%
66
68
60
25%
15
60
25%
2016
100%
25
25
13.229
14%
1.050
7.000
15%
2016
70%
20
21
26
100%
26
26
100%
2016
60%
167
167
32.415
58%
19.156
32.179
60%
2016
50%
117
119
570
32%
181
570
32%
2016
45%
71
71
36
358
10%
38
358
11%
2016
50%
20
21
3.521
3.214
110%
3.521
3.214
110%
2014
100%
110
110
44.629,84
57.109,50
78%
44.829
57.109
78%
2014
70%
111
112
IP-27.1 376 IP-27.2 376 IP-27.3 376 BIDANG KETENAGAKERJAAN A Pelayanan Pelatihan Kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 1 144 pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 2 332 pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 3 15 pelatihan kewirausahaan B. Pelayanan Pelatihan Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang 4 1.829 ditempatkan C. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan 5 26 Perjanjian Bersama (PB) D. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta 6 18.956 program Jamsostek E Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan 7 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 181 8
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
II Jalan
II-48
Indikator
No
(Aksesibilitas) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. (Mobilitas) Tersedianya jalan yang 4 memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. (keselamatan) Tersedianya jalan yang 5 menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (kondisi jalan) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat 6 berjalan dengan selamat dan nyaman. (Kecepatan) Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat 7 dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. III Air Minum 3
8
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
IV Air Limbah Permukiman Tersedianya sistem air limbah setempat yang 9 memadai. (60%-2014) Tersedianya sistem air limbah skala 10 komunitas/kawasan/kota (5%-2014) IV Persampahan Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di 11 perkotaan. (20%-2014) Tersedianya sistem 12 penanganan sampah di perkotaan. (70%-2014)
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
895.725
895.725
100%
895.725
895.725
100%
2014
100%
100
100
9,837
3
3,28
9,837
3
328%
2014
100%
328
328
618.075
895.725
69%
626.075
895.725
70%
2014
60%
115
116
618.075
895.725
69%
626.075
895.725
70%
2014
60%
115
116
618.075
895.725
69%
626.075
895.725
70%
2015
60%
115
116
65.499.759
865.206
76 67.465.244
876.172
77
2014
65,34%
11.586
11.785
470.913
856.206
55%
9.520
15.868
60%
2014
60%
92
100
8.000
856.206
1%
12.300
876.172
1%
2014
5%
19
28
9.125
272.965
3%
9.125
276.965
3%
2014
20%
17
16
148.920
2.345.490
6%
164.250 2.492.960
7%
2014
70%
9
9
II-49
No
Indikator
IV Drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi 13 genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. V. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Berkurangnya luasan permukiman kumuh di 14 kawasan perkotaan. VI. Penataan Bangunan dan Lingkungan 15 (IMB) Terlayaninya masyarakat dalam (Harga Satuan Bangunan) Tersedianya 16 pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara dikabupaten/kota. VII. Jasa Konstruksi Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) 17 hari kerja setelah persyaratan lengkap. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi 18 setiap tahun VIII Penataan Ruang
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
332.642
665.284
50%
332.642
665.284
50%
2014
50%
100
100
3
88
3,4%
4
88
4,5%
2014
10%
34
45
1.702
1.922
89%
1.562
2.410
65%
2014
50%
177
130
1,00
1,00
100%
1,00
1,00
100%
2014
100%
100
100
46
48
96%
86
149
58%
2014
100%
96
58
3,00
6,00
50%
3,00
6,00
50%
2015
100%
50
50
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota 19 beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.(kab/kec ; kelurahan
96,00
123,00
78%
115,20
123,00
94%
2014
90%
87
104
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program 20 pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.
1,00
2,00
50%
1,00
1,00
100%
2014
80%
63
63
II-50
No
Indikator
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan 21 Peraturan Daerah 986 3.452 29% 1.183,20 3.452 34% 2014 100% 29 34 tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran 21 21 15,00 15 22 100% 100% 2015 100% 100 100 di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas 5.243 19.500 5.234 19.500 23 26,9% 26,8% 2015 25% 26.9% 26.9% wilayah kota/kawasan perkotaan. note: 1) Anggaran 2010 dan 2011 terkait IMB (IK 15) dan penerbitan IUJK (IK 16) menjadi satu kesatuan anggaran pada Sekretariat Dinas dan bidang-bidang di Dinas Perijinan BIDANG PERUMAHAN RAKYAT A Rumah Layak Huni dan Terjangkau 178 357 214 357 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 50% 60% 2015 80% 62,32493 74,789916 Cakupan layanan rumah layak huni yang 2 209 357 59% 251 357 70% 2015 80% 73,179272 87,8151261 terjangkau B. Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman 3 27 39 69% 32 39 83% 2015 80% 86,538462 103,846154 yang didukung dengan PSU BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasiunal 1 Pelaksanaan,Diseminasi dan Pendistribusian informasi nasional melalui: media massa seperti majalah, radio, dan a 106 106 100% televisi (12x/th) media baru seperti website (media online) b 306,kali/Th 288,kali/Th 106% setiap tahun media tradisional seperti pertunjukan rakyat. c 17 17 100% (12x/th)
-
-
#DIV/0!
70,kali/Th 250,kali/Th 17
17
2014 12,kali/Th
883
#DIV/0!
28%
2015 setiap hari
100
#VALUE!
100%
2015 12,kali/Th
8
8
II-51
Indikator
No
2010 Angka Absolut Pembilang Penyebut
2011 TARGET Angka Absolut Pencapai Pencapa Tahun Nilai an (%) Pembilang Penyebut ian (%)
Capaian Capaian SPM Tahun SPM Tahun 2011 2010
d
Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya. (12x/th) per kecamatan
17
17
100%
17
17
100%
2015 12,kali/Th
8
8
e
Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho. (12x/th)
32
32
100%
25
25
100%
2010 12,kali/Th
267
8
100%
1
1
100%
2015
100%
100
100
2 a
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat 1 1 Kecamatan
BIDANG KESENIAN A Perlindungan, Pengembangan, dan 1 Cakupan Kajian Seni 2 Cakupan Fasilitas Seni 3 Cakupan Gelar Seni 4 Misi Kesenian B. Sarana dan Prasarana 1 Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 2 Cakupan Tempat 3 Cakupan Organisasi
15 7 4 1
15 7 4 1
100% 100% 100% 100%
8 2 3 3
15 7 4 4
53% 29% 75% 75%
2014 2014 2014 2014
50% 30% 75% 80%
200 333 133 125
107 95 100 94
4 6 2
8 8 3
50% 75% 67%
2 1 1
8 2 3
25% 50% 33%
2014 2014 2014
25% 100% 34%
200 75 196
100 50 98
II-52
Aspek pelayanan umum juga ditinjau dari fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, lingkungan hidup, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan UKM, kependudukan, ketenagakerjaan, dan keluarga berencana. 2.1.3.1.
Fokus Layanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1.
Pendidikan
A. Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Peningkatan jumlah sarana sekolah dari Tahun 2007 – 2011 menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas telah cukup memadai. Pada jenjang sekolah menengah telah dilakukan inovasi berupa dua SMA mencapai RSBI sekaligus ISO yaitu SMA Negeri 1 Kasihan dan SMA 1 Bantul sedangkan SMK RSBI yaitu SMK Negeri 1 Bantul dan SMK 2 Kasihan. Dari seluruh jumlah SMK ada lima SMK yang telah memiliki standar ISO yaitu SMKN 1 Bantul, SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, SMKN 1 Sedayu, dan SMKN 1 Sewon. Tabel 2.35 Ketersediaan Sekolah Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul No Jenjang Pendidikan 2007 2008 1. Jumlah gedung sekolah SD/MI 372 372 2. Jumlah gedung sekolah SMP/MTs 106 106 3. Jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK 76 79 Sumber: Dikdas & Dikmenof Kabupaten Bantul
2009 372 107 79
2010 376 107 79
2011 380 107 86
II-53
Tabel 2.36 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul SD/MI No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret Jumlah
jumlah gedung sekolah
jumlah penduduk usia 7-12 th
28 24 20 25 16 14 23 27 22 16 17 20 16 30 25 35 20 378
8,429 4,595 2,883 4,998 2,773 2,585 3,815 3,716 4,943 3,289 3,380 4,769 2,608 9,795 5,293 9,472 4,365 81,708
SMP/MTs Rasio 301 191 144 200 173 185 166 138 225 206 199 238 163 327 212 271 218
jumlah gedung sekolah
jumlah penduduk usia 13-15 th
9 7 4 12 6 3 3 9 5 3 7 7 3 9 7 9 6 109
4,317 2,353 1,476 2,560 1,420 1,324 1,954 1,903 2,532 1,684 1,731 2,442 1,336 5,017 2,711 4,851 2,235 41,849
SMA/MA/SMK Rasio 480 336 369 213 237 441 651 211 506 561 247 349 445 557 387 539 373
jumlah gedung sekolah 8 2 2 16 3 3 7 3 1 2 5 8 3 7 5 7 4 86
jumlah penduduk usia 16-18 th
Rasio
5,349 2,186 1,409 2,709 1,283 1,270 2,036 1,549 2,343 1,473 1,599 2,415 1,321 6,106 2,465 5,755 2,145 43,413
669 1093 704.5 169 428 423 291 516 2343 736 320 302 440 872 493 822 536 505
Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Non Formal Kabupaten Bantul
II-54
B. Rasio guru/murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar /menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.37. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar 2011 Kabupaten Bantul NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 1 SD/MI 1.1. Jumlah Guru 5.553 5.439 1.2. Jumlah Murid 70.326 70.264 1.3. Rasio 78,96 77,41 2 SMP/MTs 2.1. Jumlah Guru 3.223 3.224 2.2. Jumlah Murid 29.132 29.155 2.3. Rasio 110,63 110,58 3 SMA/MA/SMK 3.1. Jumlah Guru 2.940 3.062 3.2 Jumlah Murid 23.031 24.081 3.3 Rasio 127,65 127,15 Sumber : Dikdas,Dikmenof NF 2011
dan Menengah Tahun 2007 s.d 2009
2010
2011
5.221 70.808 73,73
5.426 74.010 73,31
6.226 74.324 83.76
3.169 29.050 109,09
3.072 34.661 88,63
3.727 33.041 11,28
3.215 24.769 129,80
3.189 27.778 114,80
3334 29.478 113,1.
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari pada Tahun 2011 dalam 1000 murid terdapat 83,76 orang guru di tingkat pendidikan dasar, sedangkan di tingkat pendidikan menengah terdapat 11,28 orang guru dalam 1000 murid. Tahun 2007 hingga Tahun 2011 jumlah guru dan murid semakin bertambah, namun rasio guru murid pendidikan dasar semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru di tingkat pendidikan dasar semakin kecil (adanya pensiun). Namun secara kualitas dengan tingginya guru yang lulus sertifikasi (SD sebesar 37,55%, SMP sebesar 40,81%, 50,47% SMA/MA dan 42,86% SMK) menunjukkan peningkatan mutu guru yang semakin baik. Sedangkan di tingkat pendidikan menengah besarnya rasio guru murid juga semakin kecil, namun jumlah ketersediaan guru masih mencukupi. Peningkatan mutu guru lebih diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi. 2.1.3.1.2. A.
Kesehatan
Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita
Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.
II-55
Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita (Permendagri 54 Tahun 2010). Tabel 2.38. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2007 – 2011 Kabupaten Bantul NO
Uraian
2007
1. Jumlah posyandu 2. Jumlah balita 3. Rasio (per 1000 balita) Sumber : Dinkes 2011
2008
1101 61.029 18,04
1113 59.097 18,83
2009
2010
1113 57.785 19,26
2011
1123 63321 17,73
1123 74275 15,12
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2011 rasio posyandu per 1000 balita sebesar 15,12 berarti dalam 1000 balita terdapat 17,72 posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 posyandu melayani 66,14 bailta. Rasio tersebut menunjukan bahwa dari segi kuantitas jumlah posyandu di Kabupaten Bantul sudah mencukupi. Sesuai dengan tingkat penyebarannya jumlah posyandu hampir merata di 17 kecamatan. Ada 2 kecamatan dimana pelayanan posyandunya melebihi 100 balita yaitu kecamatan Piyungan dan Kecamatan Pleret (Tabel 2.39) Tabel 2.39 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul No
Kecamatan
Jumlah posyandu
Jumlah balita
Rasio (/jumlah posyandu/ jumlah balita)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret
117 52 55 89 63 53 67 74 72 36 45 38 44 120 69 95 34 1123
8482 3569 2386 4692 2236 3013 3573 2726 4238 2727 2904 4159 2137 10629 4593 9173 4059 74275
13.79 14.57 23.05 18.97 28.17 17.59 18.75 27.15 16.99 13.20 15.49 9.14 20.59 11.29 15.02 10.36 8.38 15.12
Jumlah
1 posyandu melayani x balita 72.49 68.63 43.38 52.72 35.49 56.85 53.33 36.84 58.86 75.75 64.53 109.45 48.57 88.57 66.56 96.56 119.38 66.14
Sumber: Dinas Kesehatan 2012 Kabupaten Bantul
II-56
B.
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Hasil Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus (KIA, Bedah), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan-Rumah Bersalin. Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada Tahun 2011. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin banyak sudah pasti diikuti dengan semakin banyak pula tenaga kerja di sektor kesehatan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki Surat Ijin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya (lihat Tabel 2.40 dan Tabel 2.41) Tabel 2.40 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Bersalin Rumah Sakit Khusus (Bedah) KIA) Balai Pengobatan Rumah Bersalin Apotek Toko Obat Industri Peracik Batra Laboratorium Optik Posyandu Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Non Rawat Inap Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling
2009 (unit) 5 3 2 66 27 72 9 1123 16 11 67 27
2010 (unit) 9 0 3 78 32 100 4 13 4 8 1123 16 11 67 27
2011 (unit) 9 0 23 70 33 108 3 13 4 11 1123 16 11 67 27
Sumber:Dinas Kesehatan, 2012 Sarana kesehatan milik Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 meliputi Puskesmas sebanyak 27 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 67 unit, Poliklinik sebanyak 70 unit dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah , yaitu Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul .
II-57
Tabel 2.41 Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2011 No 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jenis
2009 94 61 9 256 319 36 39 75 54 33
Dokter Umum Dokter Gigi Apoteker Bidan Perawat Farmasi Gizi Teknis Medis Sanitasi Kesmas
2010 282 82 146 339 679 54 61 46 51 44
2011 286 74 191 392 1001 98 76 233 96 78
Sumber: Dinas Kesehatan, 2012 *) data berdasarkan sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit) Adapun persebaran puskesmas, poliklinik dan pustu di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.42 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2011 Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret Jumlah
Puskesmas 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 27
Poliklinik 6 2 1 8 4 4 3 3 6 5 4 4 4 3 4 7 2 70
Pustu 4 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 3 2 7 7 2 4 67
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2.1.3.1.3. A.
Lingkungan Hidup
Persentase penanganan sampah
Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada
II-58
tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya.Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu akhir. Jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar 2.142,04 m3/hari dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar 113,33 m3/hari (UPTD KP3 DPU, 2011). Jadi persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah hanya sedikit (5,29/6%), diantaranya karena kurangnya armada pengangkutan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah di Kabupaten Bantul masih harus ditangani dengan lebih baik agar tidak menyebabkan penumpukan volume sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian sampah yang tidak terlayani dilakukan pengelolaan oleh masyarakat, antara lain dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon, IPAL Pleret dan IPAL Bambanglipuro. Tabel 2. 43 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 Kabupaten Bantul No 1 2 3
Uraian Jumlah sampah yang ditangani (m3/hari) Jumlah volume produksi sampah (m3/hari) Persentase
2011 113,33 2142,04 5,29/6
Sumber: DPU Pada Tahun 2011 ini jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R adalah 30% (dari 75 desa). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, namun diharapkan dengan semakin meningkatnya jumlah jejaring sampah dan bank sampah menjadi icon nasional dan program-program penanganan persampahan diharapkan pada tahun mendatang volume persampahan akan semakin tertangani dengan baik. B.
Penduduk berakses air minum
Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 80% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 17%). Sumur gali merupakan sarana yang paling mudah untuk mendapatkan air
II-59
karena muka air tanah relatif dangkal, sedangkan sumber air dari PDAM membutuhkan unit pengolah dengan energi listrik cukup besar, sehingga berdampak pada harga satuan air yang relatif mahal. Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan. Dari kegiatan pengadaan air bersih ini banyak wilayah yang sudah terlayani air bersih. Adapun jumlah penduduk yang mendapatkan air bersih pada Tahun 2010 sebesar 688.449 jiwa dengan persentase penduduk berakses air bersih sebesar 75,31% yang bersumber dari air sumur dan 19,94% yang bersumber dari jaringan PDAM. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air minum disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.44. Persentase penduduk berakses air bersih Tahun 2009 – 2010 di Kabupaten Bantul No 1. 2. 3.
Uraian Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum Jumlah penduduk Persentase penduduk berakses air bersih (%)
Sumber : DPU 2011
2009 667.209 899.312 74,19
2010 686.449 911.503 75,31
Tabel 2.45 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapat Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul No 1 2 3
Uraian Jumlah penduduk yg mendapatkan akses air minum Jumlah penduduk Persentase penduduk berakses air bersih (%)
Sumber: PDAM Bantul 2011 2.1.3.1.4. A.
2009 143.678 899.312 15,97
2010 181.754 911.503 19,94
Sarana dan Prasarana Umum
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Pada Tahun 2011 panjang jaringan jalan beraspal dengan kondisi mantap sepanjang 636,875 km atau 95,71%. Hal ini menunjukkan peningkatan pelayanan infrastruktur jalan yang semakin baik. Namun demikian pada Tahun 2011 masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi sedang rusak, rusak, ataupun rusak berat dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel berikut:
II-60
Tabel 2.46: Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul Panjang Jalan (km) NO Kondisi Jalan 2007 2008 2009 2010 2011 1. Kondisi Baik 322,61 328,61 365,56 386,25 407,25 2. Kondisi Sedang Rusak 311,27 316,87 295,07 285,58 285,58 3. Kondisi Rusak 217,95 209,65 195,20 180,90 159,9 4. Kondisi Rusak Berat 48,00 44,70 44,00 43,00 43,00 5. Jalan Kabupaten 899,83 899,83 899,83 895,73 895,725 Jalan Propinsi 154,05 146,00 146,00 136,05 136,05 Jalan Nasional 42,24 42,24 42,24 30,58 30,58 Jumlah Jalan secara keseluruhan 1.096,12 1.088,07 1.088,07 1.062,36 1.062,36 Sumber : DPU 2011 Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status, dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 lebih kurang 1.062,36 km. Di Kabupaten Bantul terdapat 11 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi, dengan panjang lebih kurang 136,05 km (Tahun 2011). Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap, sehingga sangat mendukung peningkatan perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, dan lainnya. B. Jaringan Irigasi Jaringan irigasi di Kabupaten Bantul terdiri dari jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Pada Tahun 2011, kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik, meningkat dari 339.345,53 meter (82,50%) pada Tahun 2010 menjadi 341.402,17 meter (83,00%) atau terdapat peningkatan 2.056,64 meter (0,61%) (lihat Tabel 2.47)
II-61
Tabel 2.47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2007-2011 Target dan Capaian Tahun Target*) (m) % Capaian (m) 2007 308.495,93 75 302.326,01 2008 304.382,65 74 304.382,65 2009 308.495,93 75 312.609,21 2010 329.062,33 80 339.345,53 2011 335.232,25 81,5 341.402,17 Sumber: Dinas SDA, 2012 *) Target adalah target lima tahunan Panjang total saluran primer-sekunder kewenangan pemerintah adalah 371.634 m.
% 73.5 74 76 82.5 83
Berdasarkan data Bulan Desember 2011 terdapat 159 Daerah Irigasi (DI) dengan luas oncoran sebesar 16.133,05 hektar, terdiri dari irigasi teknis pada sembilan DI dengan luas oncoran 4.979,32 hektar, irigasi semi teknis pada 98 DI dengan luas oncoran 9.159,75 hektar, dan irigasi sederhana pada 52 DI dengan luas oncoran 1.993,98 hektar. Pemenuhan air irigasi pada lahan daerah irigasi (lihat Tabel 2.48) meningkat dari 12.727,50 ha (78%) pada Tahun 2010 menjadi 13.380,19 ha (82%) pada Tahun 2011 atau lebih luas 489,52 ha (3,8%) dari target 12.890,67 ha (79%). Tabel 2.48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2007-2011 Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik Tahun Rencana (m) % Realisasi (m) 2007 11.911,64 73 12.074,81 2008 12.074,81 74 12.074,81 2009 12.237,98 75 12.401,16 2010 12.645,92 77,5 12.727,50 2011 12.890,67 79 13.380,19 Sumber: Dinas SDA, 2012
% 74 74 76 78 82
C. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Sarana tempat ibadah di Kabupaten Bantul meliputi: Masjid, Gereja, dan Pura. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2010 dan 2011 disajikan dalam tabel berikut:
II-62
Tabel 2.49. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Bantul NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bangunan tempat Ibadah Masjid Gereja Pura Vihara Kelenteng Lain-Lain
2010 Jumlah (unit) 1715 44 2 -
2011
Jumlah pemeluk
Jumlah (unit) 1,719 46 2 -
Rasio
846.850 37.462 667 -
1 : 493 1 : 851 1 : 333 -
Jumlah pemeluk 846,850 37,999 677 370 -
Rasio 1:493 1:826 1:339 -
Sumber: Kementerian Agama Kab. Bantul, 2011 Mayoritas penduduk Bantul beragama Islam, karena itu persebaran tempat ibadah Masjid di masingmasing kecamatan hampir merata (tabel 2.48) Tempat ibadah gereja juga tersebar di masingmasing kecamatan, hanya di kecamatan Sanden dengan pemeluk sebanyak 393 dan kecamatan Piyungan dengan pemeluk sebanyak 1618 yang belum mempunyai gereja. Disamping itu sudah terdapat pura 2 unit namun untuk fasilitas vihara masih belum ada. Tabel 2.50 Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Tahun 2011 Kabupaten Bantul Masjid No
Kecamatan
Gereja
Pura
Vihara
1
Kec. Sewon
Jumlah (unit) 105
2
Kec. Pandak
74
49,884
3
1,493
-
11
-
2
3
Kec. Pundong
78
32,337
2
866
-
-
-
-
4
Kec. Bantul
94
59,253
3
3,407
-
22
-
-
5
Kec. Sanden
109
36,246
-
393
-
5
-
3
6
Kec. Kretek
62
30,734
2
1,790
-
33
-
-
7
Kec. Sedayu
87
43,611
4
4,669
-
2
-
2
8
Kec. Dlingo
97
42,490
1
53
-
-
-
-
9
Kec. Jetis
103
51,075
3
1,728
-
3
-
3
10
Kec. Pajangan
41
32,712
2
932
-
-
-
-
11
Kec. Bambanglipuro
56
42,064
4
2,608
-
5
-
-
12
Kec. Piyungan
144
41,320
-
1,618
-
-
-
-
13
Kec. Srandakan
57
34,232
2
321
-
-
-
-
14
Kec. Banguntapan
220
86,420
9
4,794
1
234
-
81
15
Kec. Imogiri
111
61,547
3
927
-
-
-
-
16
Kec. Kasihan
245
79,722
7
9,418
-
267
-
247
17
Kec. Pleret
36
42,548
-
72
-
20
-
-
1,719
846,850
46
37,999
2
677
0
370
Jumlah
Jumlah pemeluk 80,655
Jumlah (unit) 1
Jumlah pemeluk 2,910
Jumlah (unit) 1
Jumlah pemeluk 75
Jumlah (unit) -
Jumlah pemeluk 32
Sumber: Kementerian Agama Bantul,2012
II-63
D. Persentase rumah tinggal bersanitasi Tabel 2.51 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 2 Jumlah rumah tinggal 3 Persentase Sumber:DPU 2011
2011 168.949 213.532 79,1
E. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Tabel 2.52 Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul
No
Kecamatan
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jmh
Luas(m²)
Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Jmh
Tempat Pemakaman Khusus (TPK)
Luas(m²)
Jmh
Luas(m²)
Lain-lain
Jmh
Luas(m²)
Jumlah Total Tempat Pemakam an
Luas(m²)
1
Kec. Sewon
189
255.270
-
-
1
210
-
-
190
255.480
2
Kec. Pandak
144
170.815
-
-
-
-
-
-
144
170.815
3
Kec. Pundong
112
64.665
7
700
1
100
-
-
120
65.465
4
Kec. Bantul
180
184.180
14
7.325
-
-
2
250
196
191.755
5
Kec. Sanden
81
28.931
-
-
-
-
-
-
81
28.931
6
Kec. Kretek
120
288.000
-
-
6
1.500
-
-
126
289.500
7
Kec. Sedayu
119
340.650
7
4.500
-
-
-
-
126
345.150
8
Kec. Dlingo
27
143.530
-
-
-
-
-
-
27
143.530
9
Kec. Jetis
169
129.812
1
1.000
2
450
1
40
173
131.302
10
Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan
83
899.460
-
-
-
-
5
7.650
88
907.110
140
178.500
-
-
1
1.500
-
-
141
180.000
60
980.550
2
15.000
-
-
-
-
62
995.550
81
75.200
-
-
1
950
-
-
82
76.150
11 12
163
148.037
6
1.620
1
2.500
-
-
170
152.157
15
Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri
121
179.450
6
54.800
3
4.700
-
-
130
238.950
16
Kec. Kasihan
115
362.460
13
17.135
3
1.200
-
-
131
380.795
17
Kec. Pleret
13 14
Jumlah
53
141.371
9
1.917
3
835
-
-
65
144.123
1.957
4.570.881
65
103.997
22
13.945
8
7.940
2.052
4.696.763
Sumber : Kecamatan 2011 F. Tempat pembuangan sampah (TPS) Jumlah tempat pembuangan sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebanyak 115 unit dengan daya tampung 380 ton dengan jumlah penduduk sebesar 921.263 jiwa .
II-64
2.1.3.1.5. A.
Penataan Ruang
Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul meliputi daerah sekitar sungai, taman kota, lapangan olahraga dan makam, jalan, serta hinterland. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan taman hijau seluas 120 m2 di Komplek Perkantoran Baru Pemerintah Kabupaten Bantul. Pembuatan taman hijau bertujuan untuk menambah luasan RTH, pencegahan banjir, penurunan pencemaran udara, peningkatan produktivitas masyarakat dan meningkatkan keindahan lingkungan. B. Jumlah Bangunan Ber-IMB Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Di Kabupaten Bantul, jumlah bangunan ber-IMB dari Tahun 2009 sampai Tahun 2011 berturut-turut adalah 50.000, 26.015, dan 16.000 (DPU, 2011). Jumlah IMB dari tahun 2009 sampai Tahun 2011 cenderung mengalami penurunan, hal ini terkait dengan telah selesainya proses rekonstruksi gempa. 2.1.3.1.6. A.
Perhubungan
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis. Angkutan umum yang lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul. Adapaun jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari Tahun 2007 – 2010 cenderung mengalami penurunan (Tabel 2.53).
II-65
Tabel 2.53: Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 2009 2010 1. Jumlah penumpang Bis 4.229.232 3.150.908 3.054.892 2.963.296 2. Jumlah penumpang Kereta api 3. Jumlah penumpang Kapal laut Jumlah penumpang Pesawat 4. udara 5. Total Jumlah Penumpang 4.229.232 3.150.908 3.054.892 2.963.296 Sumber : Dinas Perhubungan, 2011 Tabel 2.54 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2010 Kabupaten Bantul No 1 2 3
Angkutan Umum
Jmlh
Mobil penumpang umum Mobil bus Mobil barang
Pick up Truck
4 5 6 7
Kereta gandengan Mobil 8 Ton Taksi Khusus Jumlah Sumber: Dinas Perhubungan, 2011
2010 Jmlh KIR 27 736 6,769 3,589 14 152 146 9 11,442
%
Penurunan penggunaan angkutan umum di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kemudahaan memperoleh kendaraan pribadi (terutama sepeda motor), keterbatasan jalur angkutan umum yang ada, ketidaknyamanan menggunakan angkutan umum. Hal ini terbukti dengan kenaikan jumlah kendaraan pribadi terutama roda dua. B.
Jumlah Ijin Trayek
Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Jumlah izin trayek di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.55. Jumlah Ijin Trayek Tahun 2007 s.d 2010 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 1. Izin Trayek perkotaan 13 13 2. Izin Trayek perdesaan 8 8 3. Jumlah Izin Trayek 21 21 Sumber : Dinas Perhubungan, 2011
2009 13 8 21
2010 13 8 21
II-66
C. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai. Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Adapun jumlah terminal bis sampai Tahun 2011 sebanyak 4 terminal (Tabel 2.54). Tabel 2.56: Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1. Jumlah pelabuhan laut 2. Jumlah pelabuhan udara 3. Jumlah terminal bis 3 3 4 4 4 Jumlah 3 3 4 4 4 Sumber : Dinas Perhubungan, 2011 Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi: a.
terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
b.
terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
c.
stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; dan
d.
terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.
2.1.3.2.
Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.1.3.2.1.
Penanaman Modal
Penanaman modal di Kabupaten Bantul difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Pada Tahun 2011 investasi di Kabupaten Bantul lebih didominasi oleh investor asing yang mencapai jumlah 53 investor (aktif 30) dibandingkan dengan investor dalam negeri yang hanya berjumlah 15 (aktif 6). Dihitung berdasarkan nilai investasinya, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 10.863.379.840,- dan US$ 17.719.988 sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 200.172.644.150,71,-. Selain itu, penanaman modal asing juga
II-67
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.969 orang yang terdiri dari 56 tenaga kerja asing dan 6.913 orang WNI. Adapun investor dalam negeri hanya mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 3.260 orang. Perlu diketahui bahwa data investasi mengalami perubahan yang signifikan karena sebelum Tahun 2011, pencatatan hanya berdasarkan legal formal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berupa surat persetujuan, izin prinsip, dan izin usaha. Sedangkan mulai Tahun 2011, pengumpulan data juga berdasarkan verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk mengetahui realisasi penanaman modal dan perkembangan usaha sehingga dapat diketahui aktiftidaknya kegiatan penanaman modal tersebut. Pada Tahun 2011 tercatat lima PMA yang mengajukan izin penanaman modal di Kabupaten Bantul dan dua di antaranya telah memperoleh izin serta melaporkan kegiatan usahanya (Tabel 2.57). Tabel 2.57 Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2011 No
Tahun
1
2010
2
2011
Jenis
Jumlah Investor
Tenaga Kerja
Nilai Investasi
Aktif Pasif
WNA
WNI
US$
PMA
51
117
9.513
29.730.328
PMDN
13
13
3.510
-
Rp
PMA
30
23
56
6.913
17.719.988
PMDN
6
9
-
3.260
-
Sumber: Disperindagkop, 2012
Ket.
266.278.885.773 Data 173.438.101.000 termasuk rencana 10.863.379.840 Seluruhnya 200.172.644.150,71 data realisasi
Adapun capaian nilai investasi Tahun 2011 baik investasi pemerintah, masyarakat maupun investasi dalam negeri melebihi dari target RKPD Tahun 2011. Namun untuk investasi PMA masih jauh dibawah target RKPD Tahun 2011, hal ini merupakan dampak adanya krisi global. Tabel 2.58 Nilai Investasi Kabupaten Bantul Tahun 2011 Investasi Pemerintah Masyarakat PMDN PMA Total Investasi Sumber : Disperindakop, AP, DPKAD Tahun 2012 2.1.3.2.2.
Tahun 2011 334.808.689.124,00 211.036.023.990,71 200.172.644.150,71 170.343.271.840,00 916.360.629.105,42
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
A. Prosentase koperasi aktif Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus II-68
pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM. Di Kabupaten Bantul sampai saat ini terdapat 458 koperasi yang didominasi koperasi primer sejumlah 438. Dilihat dari kondisi koperasi, terdapat 380 koperasi aktif (83%) dan 78 koperasi tidak aktif (17%) (lihat Tabel 2.59) Tabel 2.59 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2007 2008 2009 1 Koperasi aktif 246 278 322 2 Koperasi kurang aktif 74 100 85 3 Jumlah koperasi 320 378 407 4 Persentase koperasi aktif 76% 73% 79% Sumber : Disperindakop,2012
2010 358 85 443 81%
2011 380 78 458 83%
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bidang koperasi diantaranya karena belum optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi, terbatasnya permodalan koperasi dan belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dengan lebih intensif, penguatan permodalan koperasi baik melalui perbankan maupun non perbankan serta keterpaduan program melalui bantuan permodalan baik dari APBD Kabupaten ,Propinsi maupun dari pemerintah pusat serta memfasilitasi pertemuan antara pengusaha besar dan koperasi. Adapun jumlah koperasi menurut jenisnya di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 2.4 Jumlah Koperasi Menurut Jenis di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2011
Sumber : Disperindakop, 2012
II-69
B. Jumlah UKM dan BPR/LKM Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul. Sasaran pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Perkembangan jumlah UKM dan BPR di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.60 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No 1 2 3
Uraian
2009 44,778 15 44,763
Jumlah seluruh UKM Jumlah BPR/LKM Jumlah UKM non BPR/LKM
2010 44,778 15 44,763
2011*) 44,778 15 44,763
Sumber: Dinas Perindustrian,perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Ket :LKM yang menjadi binaan Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM; pelatihan manajemen ekspor, impor, pelatihan TI; kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, serta mengadakan pendataan secara langsung ke eksportir maupun importer. 2.1.3.2.3.
Kependudukan
A. Pertumbuhan penduduk Data jumlah penduduk Kabupaten Bantul dari Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.61. Angka laju pertumbuhan penduduk menurun dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Tabel 2.61 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No 1 2 3 4 5
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Penduduk 872.866 886.061 899.312 911.503 921.263
Sumber: BPS (Estimasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil SP2010)
Laju Pertumbuhan (%) 1,52 1,51 1,50 1,36 1,07
II-70
B. Pengelompokan penduduk Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan proporsi umur berdasarkan kelompok umur terbesar pada umur 40 tahun ke atas (37,16%), kedua pada kelompok umur 25-39 tahun (24,13%), sedangkan proporsi terendah pada kelompok umur 10-14 tahun (7,46%). Berdasarkan data pada tabel berikut dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang kesehatan pada kelompok umur 40 tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih. Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan merupakan kelompok umur produktif maka kebijakan ekonomi menjadi lebih dominan. Tabel 2.62 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2011 Kelompok Umur Jumlah 0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+ 1 Srandakan 4.160 2.066 2.177 1.834 6.237 12.194 28.668 2 Sanden 4.184 2.248 2.288 1.638 6.170 13.216 29.744 3 Kretek 3.928 2.133 2.188 1.699 6.084 13.291 29.323 4 Pundong 4.546 2.355 2.418 2.039 6.880 13.541 31.779 5 Bambanglipuro 5.598 2.675 2.699 2.268 8.212 16.028 37.480 6 Pandak 7.016 3.562 3.628 3.190 10.824 19.688 47.908 7 Bantul 9.034 4.299 4.532 4.372 13.872 23.645 59.754 8 Jetis 8.155 3.749 3.917 3.619 12.506 20.367 52.313 9 Imogiri 8.613 4.034 4.163 3.908 13.395 22.423 56.536 10 Dlingo 5.257 2.920 2.782 2.294 7.898 14.516 35.667 11 Pleret 7.621 3.452 3.626 3.308 11.279 14.445 43.731 12 Piyungan 8.153 4.324 4.155 3.459 11.960 17.376 49.427 13 Banguntapan 20.062 8.844 9.626 12.724 32.430 38.824 122.510 14 Sewon 16.341 7.768 8.510 10.009 27.150 35.923 105.701 15 Kasihan 17.573 8.318 9.108 11.476 28.809 37.424 112.708 16 Pajangan 5.268 2.511 2.511 2.447 8.105 12.244 33.216 17 Sedayu 7.151 3.400 3.400 3.078 10.554 17.254 44.798 Jumlah 142.660 68.749 71.728 73.362 222.365 342.399 921.263 Persentase 15,48 7,46 7,78 7,96 24,13 37,16 100,00 Sumber: BPS, 2012 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara) Kecamatan
II-71
2.1.3.2.4. A.
Ketenagakerjaan
Angkatan Kerja
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Untuk mengatasi permasalahan angkatan kerja ini diantaranya melalui program untuk persediaan tenaga kerja (menambah jenis pelatihan sesuai kondisi pasar, meningkatkan bantuan pendidikan bagi tenaga kerja, meningkatkan program keluarga berencana untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja), program untuk kebutuhan tenaga kerja (meningkatkan kapasitas dan peralatan serta kemampuan pengajar di sekolah sekolah kejuruan, melaksanakan pelatihan wirausaha bantuan permodalan dan fasilitas, memberikan insentif dan kemudahan dalam bidang investasi) dan program untuk pengangguran (pembangunan informasi pasar kerja yang mudah diakses, peningkatan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui pemasaran, pelatihan, bantuan permodalan). Pada Tahun 2010 angkatan kerja di Bantul sebanyak 481.420 orang menjadi 505.786 orang pada Tahun 2011 atau naik sekitar 4,8%. Jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 ini hampir sama, yaitu laki-laki sebesar 262.020 jiwa dan perempuan sejumlah 243.766 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan Tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.5 Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 Kabupaten Bantul
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011
II-72
Gambar 2.6 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Kabupaten Bantul
Sumber: DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011
B.
Kesempatan kerja
Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan. Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Jika dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk yang bekerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar daripada perempuan yang masing-masing sebesar 215.894 jiwa (53%) dan 191.797 jiwa (47%). Komposisi penduduk yang bekerja Tahun 2011 secara umum didominasi oleh kelompok umur 25-34 tahun dan > 35 tahun. Dari struktur data tersebut terlihat bahwa penduduk yang bekerja pada kelompok umur > 35 tahun jumlahnya sangat tinggi. Kondisi seperti ini sangat dimungkinkan sebagai akibat adanya kecenderungan bahwa mereka yang sudah habis masa kerjanya, setelah beberapa tahun kemudian tetap menjalankan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi baik dalam hubungan kerja (kegiatan ekonomi formal) maupun di luar hubungan kerja (kegiatan ekonomi informal).
II-73
Tabel 2.63 Penduduk Yang Bekerja menurut kelompok umur Tahun 2011 Kelompok umur Tahun 2011 15-19 th 44.388 20-24 th 69.873 25-34 th 117.747 35 th + 175.683 Jumlah 407.691 Sumber : Disnakertrans 2011 Penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTA jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan strata pendidikan yang lainnya. Disusul penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP.Kondisi ini sejalan dengan banyaknya jumlah pencari kerja lulusan SLTA dan SLTP sementara lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya tersebut dengan kualifikasi yang dibutuhkan sangat terbatas, sementara saingan pencari kerja dengan tingkat pendidikan yang sama jumlahnya banyak. Tabel 2.64 Penduduk Yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Pendidikan Tahun 2011 Tidak tamat SD 41.120 SD 84.140 SLTP 109.311 SLTA 131.317 Akademi 23.896 Perguruan Tinggi 17.907 Jumlah 407.691 Sumber : Disnakertrans 2011 Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya, meskipun jumlahnya cenderung menurun sekitar 6,6%. Menurunnya proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian diduga karena para pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian. Tabel 2.65 Penduduk Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011 Lapangan Usaha 1.Pertanian 2.Pertambangan dan Penggalian 3.Industri Pengolahan 4.Listrik, Gas dan Air 5.Bangunan 6.Perdagangan,Hotel dan Restoran 7.Angkutan dan Komunikasi 8.Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan 9.Jasa Lainnya Jumlah
Tahun 2010 179.040 7.419 35.979 5.526 50.446 52.398 11.504 16.761 41.215 400.289
Tahun 2011 167.192 5.213 38.232 5.771 55.021 58.600 15.540 16.986 45.135 407.691
Sumber : Disnakertrans 2011 II-74
C. Pengangguran Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sebesar 29.219 orang atau sebesar 5,8% dari jumlah penduduk angkatan kerja (505.786 orang). Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran ini diantaranya melalui program kerja sama penempatan tenaga kerja di Malaysia, inkubasi bisnis, uji coba wirausaha, subsidi program, padat karya produktif dan infrastruktur serta perluasan lapangan keja. Jika dilihat menurut jenis kelamin jumlah penganggur laki-laki dibanding penganggur perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Tabel 2.66 Penganggur Terbuka menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 Jenis kelamin Tahun 2010 Laki-laki 14.048 Perempuan 16.091 Jumlah 30.139 Sumber : Disnakertrans 2011 2.1.3.2.5. A.
Tahun 2011 13.745 15.474 29.219
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Tabel 2.67. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2 2 1 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II 36 43 2 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III 161 189 3 Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV 6161 6330 4 Pekerja perempuan di pemerintah 6360 6564 5 Jumlah pekerja perempuan 50 52 6 Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah Sumber:Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul B.
2011 2 42 212 6196 6452 52,60
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Indeks Gender
Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat. II-75
Tabel 2. 68 Rasio KDRT Tahun 2010– 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 1 Jumlah KDRT 2 Jumlah Rumah Tangga 3 Rasio KDRT Sumber: BKKPP & KB kabupaten Bantul
2010 47 256.463 0,018
2011 59 258.294 0,022
Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Bantul serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder. Tabel 2.69: Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011 Perempuan Perempuan Dalam Perempuan Upah Perempuan Di Tahun Pekerja Angkatan Kerja Pekerja Non IDG Parlemen (%) Profesional (%) (%) Pertanian 2010 15,6 6,46 43,08 800,0 63,83 2011 15,6 7,62 34,82 800,0 64,03 Sumber: SP 2010 dan Disnakertrans, 2012 2.1.3.2.6. A.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rasio akseptor KB
Program Keluarga Berencana yang telah berhasil dilaksanakan meliputi penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan Keluarga Berencana, pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling, pendampingan kegiatan Harganas dan mengikuti Jambore PKB/PLKB tingkat nasional. Tujuan program Keluarga berencana adalah mengendalikan jumlah kelahiran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali dengan tujuan kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. Gambaran jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB Aktif (PA) dan perbandingan PA/PUS dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. 70 Rasio Akseptor KB Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 1 Jumlah akseptor KB (PA) 2 Jumlah pasangan usia subur (PUS) 3 Rasio akseptor KB (PA/PUS)
Sumber: BKK PP dan KB, 2011
2009 116.781 149.766 0,780
2010 120.583 151.654 0,795
2011 120.697 151.998 0.794
II-76
Tabel 2. 71 Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan
Jumlah akseptor KB (PA)
Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret Jumlah
11.977 6.621 4.681 8.128 3.986 3.970 6.124 6.424 7.661 4.452 4.801 6.890 3.750 14.245 8.344 12.268 6.261 120.583
Jumlah pasangan usia subur (PUS) 15.376 8.233 5.721 9.956 5.101 4.951 7.725 7.783 9.639 5.548 6.185 8.552 4.671 17.536 10.614 16.214 7.849 151.654
Rasio Akseptor KB (PA/PUS) 0,779 0,804 0,802 0,816 0,781 0,802 0,793 0,825 0,795 0,803 0,776 0,806 0,803 0,812 0,786 0,757 0,798 0,795
Sumber: BKK PP & KB Kabupaten Bantul 2.1.3.2.7.
Komunikasi dan Informasi
A. Jumlah surat kabar nasional/lokal Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat,cerita rekaan dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitanlokal yang masuk ke daerah. Tabel 2.72 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 5 4 1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional 6 7 2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 11 11 3 Total jenis surat kabar Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul
2011 3 7 10
B. Penyiaran radio/TV Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal ditampilkan dalam tabel berikut:
II-77
Tabel 2. 73 Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 4 1 Jumlah penyiaran radio lokal 2 Jumlah penyiaran radio nasional 3 3 Jumlah penyiaran TV lokal 4 Jumlah penyiaran TV nasional 7 5 Total penyiaran radio/TV lokal Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul
2010 3 1 4
2011 3 2 5
Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 2.1.3.2.8.
Pertanahan
a. Persentase luas lahan bersertifikat Urusan wajib pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sampai saat ini belum diserahkan untuk menjadi kewenangan daerah, sehingga program dan kegiatan anggaran masih bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Sedangkan fungsi kabupaten dalam urusan pertanahan bersifat koordinasi. Tabel 2.74 Luas Lahan Bersertifikat Tahun Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2010 506,85 1 Luas wilayah daratan 41,26 2 Luas tanah bersertifikat HGB 17.965,04 3 Luas tanah bersertifikat HM 18.006,3 4 Total luas tanah bersertifikat 8% 5 Prosentase HGB dibanding luas daratan 35,44% 6 Prosentase HM dibanding luas daratan 35,53% 7 Prosentase total luas lahan bersertifikat Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2011 2.1.3.2.9. A.
2011 506,85 0,984 17.830,1 18.9357 2% 35% 37,40%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
II-78
Tabel 2.75 Kelompok Binaan LPM Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul 2009 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret Jumlah
2010
2011
Jmlh LPM
Jmlh Kelompok Binaan
Jmlh LPM
Jmlh Kelompok Binaan
Jmlh LPM
Jmlh Kelompok Binaan
4 4 3 5 4 5 4 6 4 3 3 3 2 8 8 4 5 75
17 17 13 21 17 21 17 21 17 13 13 13 9 33 33 17 21 313
4 4 3 5 4 5 4 6 4 3 3 3 2 8 8 4 5 75
17 17 13 21 17 21 17 21 17 13 13 13 9 33 33 17 21 313
4 4 3 5 4 5 4 6 4 3 3 3 2 8 8 4 5 75
17 17 13 21 17 21 17 21 17 13 13 13 9 33 33 17 21 313
Sumber: kantor PMD Kabupaten Bantul B.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beraklak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hokum dan lingkungan. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2009 – 2011 meningkat, hal ini membuktikan bahwa keaktifan masyarakat Bantul dalam pembangunan daerah semakin besar melalui PKK (Tabel 2.76).
II-79
Tabel 2.76 Kelompok Binaan PKK Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul 2009 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret Jumlah
Jmlh PKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Jmlh Kelompok Binaan 83 54 50 48 60 86 66 121 77 98 98 131 67 70 159 87 47 1402
2010 Jmlh PKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Jmlh Kelompok Binaan 103 142 86 88 101 78 102 99 127 112 116 166 124 133 160 94 95 1926
2011 Jmlh PKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Jmlh Kelompok Binaan 103 142 86 88 101 78 102 99 127 112 116 166 124 133 160 94 95 1926
sumber: kantor PMD Kabupaten Bantul C.
Jumlah LSM yang aktif
Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM yang terdaftar di Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 sejumlah 129 LSM. Tabel 2.77 Jumlah LSM Aktif Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul 2009 No Uraian 1 Jumlah LSM terdaftar 2 Jumlah LSM tidak aktif 3 Jumlah LSM aktif Sumber: Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul 2.1.3.2.10.
2010 -
2011 129 -
Perpustakaan
Pelayanan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul di layani di kantor perpustakaan dan didukung dengan perpustakaan keliling yang berjumlah 12 armada mobil pintar, dengan roda empat sebanyak 7 armada dan roda tiga sebanyak 5 armada. Koleksi buku yang ada saat ini sebanyak 30.231 buku dengan judul buku sebanyak 18.000 judul. Pada Tahun 2011 jumlah II-80
pengunjung perpustakaan daerah sebanyak 30.119 pengunjung. Adapun pengunjung tersebut terdiri dari pelajar/mahasiswa, pegawai negeri sipil/karyawan, maupun masyarakat umum. Tabel 2.78 Jumlah Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 1 Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) 611 2 Jumlah Perpustakaan milik non pemda 48 3 Total Perpustakaan 659 Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul
2010 611 48 659
Tabel 2.79 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah 32,639 38,374 (pemda) 2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik non pemda 3 32,639 38,374 Total Pengunjung Perpustakaan Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul
2011 611 90 701
2011 30,119 30,119
2.1.3.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.80 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No 1 2 3
Uraian Jumlah polisi pamong praja Jumlah penduduk Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
2009 75 899312
2010 81 911503
2011 79 921263
sumber: Satuan Pol PP Kabupaten Bantul
Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.
II-81
Ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.81 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No 1 2 3
Jumlah Linmas 2009 2010 2011
TPS 4276 4260 4233
Desa 750 750 750
Sumber: Kontor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul A.
Kecamatan 527 527 527
Kabupaten 100 100 100
Jumlah 5653 5637 5610
Jumlah kegiatan Kepemudaan
Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang kepemudaan. Tabel 2.82 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011 Kabupaten Bantul No Kecamatan Kec. Sewon 1 Kec. Pandak 2 Kec. Pundong 3 Kec. Bantul 4 Kec. Sanden 5 Kec. Kretek 6 Kec. Sedayu 7 Kec. Dlingo 8 Kec. Jetis 9 Kec. Pajangan 10 Kec. Bambanglipuro 11 Kec. Piyungan 12 Kec. Srandakan 13 Kec. Banguntapan 14 Kec. Imogiri 15 Kec. Kasihan 16 Kec. Pleret 17 Jumlah Sumber: Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul 2.1.4.
2011 16 15 16 20 15 15 14 14 17 16 15 16 16 15 17 17 16 270
Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan
II-82
salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.1.4.1.
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1.4.1.1.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)
Tabel 2.83 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2009 – 2010 Kabupaten Bantul No Uraian 2009 4,802.89 1 Total Pengeluaran RT 250,232 2 Jumlah RT Sumber: BPS Bantul 2.1.4.1.2.
2010 5,158.79 264,729
Produktifitas Total Daerah
Produktifitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Tabel 2.84 Produktivitas per Sektor Kabupaten Bantul No 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
Sektor PDRB Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Angkatan Kerja
2009 (Rp) 3.779.948
2010 % 100.00
(Rp) 3.967.928
2011 % 100.00
(Rp) 4.176.868
% 100.00
919.417 35.783 610.781 34.448 434.409
24,32 0,95 16,16 0,91 11,49
933.260 36.525 647.939 36.289 454.480
23,52 0,92 16,33 0,91 11,45
950.491 36.576 680.271 37.969 482.930
22.76 0.88 16.29 0.91 11.56
746.833 268.145
19,76 7,09
789.789 287.236
19,90 7,24
844.427 308.199
20.22 7.38
230.768 499.364 471.112
6,11 13,21
252.015 530.397 481.420
6,35 13,37
271.556 564.448 505.786
6.50 13.51
Sumber: Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bantul Produktifitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (9
sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.
II-83
2.1.4.2.
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. 2.1.4.2.1.
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
Tabel 2.85 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2009 s.d 2011 Kabupaten Bantul No Uraian Satuan 2009 2010 2011 *) 1 Jumlah Orang orang 3,054,892 2,963,296 987,764 2 Jumlah Barang ton Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2.1.4.2.2.
Luas Wilayah Kebanjiran
Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Program pengendalian banjir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Program ini meliputi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bantaran sungai dan tanggul sungai. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan banjir khususnya untuk menurunkan luasan genangan akibat curah hujan tinggi. Pada Tahun 2010, daerah yang tergenang air seluas 1.071,66 hektar, sedangkan pada Tahun 2011 berkurang menjadi 1.025,99 hektar atau turun 45,67 hektar (4,45%). Data bajir genangan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.86 dan Tabel 2.87. Tabel 2.86 Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2011 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Sumber: Dinas SDA, 2012
Potensi Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinggi (Ha) 3.731,36 3.093,33 2.685,42 1.071,66 1.025,99
Tabel 2.87 Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul No Uraian 2010 1.071,66 1 Banjir genangan (ha) 2 2,701.62 Banjir luapan (ha) Sumber: BPBD Kabupaten Bantul
2011 1.025,99 3,857.41
II-84
2.1.4.2.3.
Rasio ketersediaan daya listrik
Tabel 2.88 Perkiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Bantul No Uraian Satuan 2009 164.73 1 Kebutuhan GWH 12.7 - rumah tangga GWH 16.19 - Komersial GWH 13 - Public GWH 14.84 - Industri GWH Sumber: PLN Bantul (*Data sampai dengan bulan Juni 2011) 2.1.4.2.4.
2010 177.8 130.45 17.54 14.97 14.84
2011* 92.06 67.27 9.39 7.91 7.5
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Tabel 2.89 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bantul No Uraian 2009 2010 2011 *) 1 RT dengan daya 450 watt 92,686 92,331 92,405 2 RT dengan daya 900 watt 30,422 33,493 34,878 3 RT dengan daya 1.300 watt 5,265 5,656 6,100 4 RT dengan daya 2.200 watt 1,305 1,497 1,673 5 RT dengan daya > 2.200 watt 276 365 399 6 Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik 129,954 133,342 135,455 Sumber: PLN Bantul (*Data sampai dengan bulan Juni 2011) 2.1.4.2.5.
Ketersediaan penginapan
Kunjungan Wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor keamanan (baik dalam hal keamanan fisik-pribadi, maupun keamanan sosial politik). Kondisi pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu keamanan, seperti isu wabah penyakit, demo anarkis, bencana alam dan sebagainya. Namun demikian, dua tahun pasca gempa telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan (kenaikan jumlah pengunjung). Kunjungan Wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun asing mengalami peningkatan pada Tahun 2011 seharusnya juga didukung dengan peningkatan jumlah perkembangan prasarana wisata di Kabupaten Bantul. Namun perkembangan prasarana wisata di Kabupaten Bantul relatif stagnan, ini menunjukkan masih perlunya upaya-upaya yang bisa mendorong peningkatan sarana prasarana wisata di Kabupaten Bantul.
II-85
Tabel 2.90 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 Jmlh Jmlh usaha kursi 3 950 4 170 7 130 3 34 -
Uraian Usaha restoran golongan tertinggi Usaha restoran golongan menengah Usaha restoran golongan terendah Usaha rumah makan kelas A Usaha rumah makan kelas B Usaha rumah makan kelas C Usaha rumah makan kelas D Usaha rumah makan kelas Jenis Usaha Restoran Jenis Usaha Rumah Makan
17
1284
2010 Jmlh Jmlh usaha kursi 5 820 8 312 7 181 1 12 21
1325
2011 Jmlh Jmlh usaha kursi 5 108 1 16 2 23 8
147
Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabuapten Bantul Tabel 2.91 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bantul No 1 2 3 4
5
Jenis Penginapan/ Hotel Hotel Bintang 3 Hotel Bintang 2 Hotel Bintang 1 Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) Total jumlah penginapan/ hotel
2009
2010
Jmlh Hotel
Jmlh Kamar
-
-
Jmlh Tempat Tidur -
180
-
180
-
2011*)
Jmlh Hotel
Jmlh Kamar
1 -
60 -
Jmlh Tempat Tidur 120 -
Jmlh Hotel
Jmlh Kamar
1 -
83 -
Jmlh Tempat Tidur 166 -
-
184
-
-
184
-
-
-
184
-
-
185
-
-
sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabuapten Bantul 2.1.4.3.
Fokus Iklim Berinvestasi
Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Perkembangan investasi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan /pengembangan infrastruktur pasca gempa, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu.
II-86
2.1.4.3.1.
Angka kriminalitas
Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kabupaten Bantul dari pada Tahun 2011 ini menurun dibandingkan pada Tahun 2010. Tabel 2. 92 Angka Kriminalitas Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Bantul No 1 2 3 4 5 6 7
8
9 10
Jenis Kriminal Jumlah kasus Narkoba Jumlah kasus Pembunuhan Jumlah Kejahatan Seksual Jumlah kasus Penganiayaan Jumlah kasus Pencurian Jumlah kasus Penipuan Jumlah kasus Pemalsuan uang Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun Jumlah Penduduk Angka Kriminalitas (8)/(9)
2009 24 7 9 99 386 133 1 1011 842056 0.001201
2010 29 5 18 110 641 201 1 1560 909812 0.001715
2011 14 1 11 33 153 50 1 434 910572 0.000477
Sumber: Polres Bantul 2.1.4.3.2.
Jumlah Demonstrasi
Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut. Tabel 2.93 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bantul No Uraian 1 Bidang Politik 2 Ekonomi 3 Kasus pemogokan kerja 4 Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa Sumber: Kantor Pol PP Kabupaten Bantul 2.1.4.3.3.
2009 3 3 6
2010 2 5 7
2011 2 2
Kemudahan perijinan
Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terusmenerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bagi Kabupaten Bantul upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama
II-87
sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk lembaga perijinan pada Tahun 2008 setingkat eselon II berbentuk dinas. Dengan adanya instansi tersendiri ini maka telah dilakukan efisiensi waktu pengurusan dari 30 hari menjadi 12 hari, sehingga masyarakat semakin puas terhadap layanan tersebut. Selain itu dihasilkan pula metode pengurusan ijin secara paralel sehingga satu langkah pengurusan memperoleh dua ijin atau lebih. Adapun ijin yang telah dihasilkan adalah 9.330 perijinan, yang meliputi: ijin gangguan sebanyak 992, IMB sebanyak 1.085, ijin usaha perdagangan sebanyak 799, tanda daftar perusahaan sebanyak 165, dan sisanya sebanyak 6.289 berupa ijin-ijin lainnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah pemohon yang meminta ijin sebanyak 11.518 pemohon, maka prosentasenya adalah 81,00% selama satu tahun.Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi Pemerintah Daerah karena telah mampu meningkatkan pelayangan yang mudah, murah, dan cepat. Implementasi kemudahan perijinan dapat ditunjukkan dengan peningkatan PAD yang diterima, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.94 Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011 No Tahun Jumlah PAD Jumlah Pendapatan PAD/ Pendapatan (%) 1 2007 57.229.726.493,62 727.836.911.979,62 7,86 2 2008 69.800.761.508,85 1.023.590,207.758,85 6,82 3 2009 88.691.362.690,38 882.149.788.429,75 10,05 4 2010 81.637.099.293,07 986.866.902.363,07 8,27 5 2011 128.900.086.173,41 1.180.550.742.432,41 10,92 Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul 2011 2.1.4.3.4.
Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha
Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Tabel 2. 95 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Bantul No Uraian 2009 1 Jumlah Perda terkait perijinan 3 2 Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa 3 Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul 2.1.4.3.5.
2010 4
2011 2 1
Status desa (Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa)
Berdasarkan statusnya desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Perda
II-88
mengenai batas wilayah kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa perdesaan dan perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa. Tabel 2.96 Desa Tertinggal di Kabupaten Bantul No Nama Desa Status 1 Seloharjo Perkotaan 2 Triharjo Perkotaan 3 Argosari Perkotaan 4 Jatimulyo Pedesaan 5 Poncosari Perkotaan 6 Gadingsari Perkotaan 7 Caturharjo Perkotaan 8 Selopamioro Pedesaan 9 Mangunan Pedesaan 10 Muntuk Pedesaan 11 Terong Pedesaan 12 Segoroyoso Perkotaan 13 Bawuran Pedesaan 14 Wonolelo Pedesaan 15 Triwidadi Pedesaan 16 Guwosari Perkotaan Sumber: BPS Bantul, 2010
Skor 31 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Keterangan Sangat tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal
Berdasarkan hasil survei BPS pada Tahun 2009 dan koordinasi bersama Pemerintah Daerah pada Tahun 2010 di Kabupaten Bantul terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal. Adapun secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.96 diatas. 2.1.4.4.
Fokus Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.
II-89
2.1.4.4.1.
Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3. Tabel 2.97. Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bantul No Uraian 1 Jumlah lulusan S1 2 Jumlah lulusan S2 3 Jumlah lulusan S3 4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul 2.2.
2009 5.288 309 5.597
2010 5.459 371 5.830
2011 5.654 444 1 6.099
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2011 merupakan data dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2013. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup : 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan Adapun hasil evaluasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut:
II-90
Tabel 2. 104. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2011
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
1
2
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(7+9)
11=(10/4)
12
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan 1 01 xx 15 Program pendidikan anak usia dini
APK PAUD
%
-
55
55,00
57,91
105,29
56,50
57,91
-
Din. Dikmen & NF
1 01 xx 16 Program wajib belajar pendidikan APK SD/MI dasar sembilan tahun
%
-
105,07
105
92,39
87,99
105,05
92,39
-
Din. Dikdas
APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs Tk kelulusan SD/MI Tk kelulusan SMP/MTs NEM rata2 SD/MI
% % % % % nilai angka
-
98,49 94,42 79,82 99,98 95,5 -
98,49 94,42 79,82 99,98 95,5 7,20
87,97 81,76 62,09 99,99 99,16 7,70
89,32 86,59 77,79 100,01 103,83 106,94
98,85 94,75 81,5 99,99 96,5 7,25
87,97 81,76 62,09 99,99 99,16 7,70
-
Din. Dikdas Din. Dikdas Din. Dikdas Din. Dikdas Din. Dikdas Din. Dikdas
NEM rata2 SMP/MTs
nilai angka
-
-
7,10
7.00
98,59
7,15
7.00
-
Din. Dikdas
Kondisi sarana pendidikan dalam keadaan baik
%
-
SD=90, SMP=87
-
SD=92, SMP = 90
SD=102.2 2; SMP=105. 75
-
-
-
Din. Dikdas
Jumlah SSN tingkat SD/MI
Buah
30
-
17
18
105,88
19
20
66,67
Din. Dikdas
Jumlah SSN tingkat SMP/MTs
Buah
48
-
28
40
142,86
33
45
93,75
Din. Dikdas
Jumlah RSBI tingkat SD/MI
Buah
4
-
1
1
100,00
1
1
25,00
Din. Dikdas
Jumlah RSBI tingkat SMP/MTs
Buah
6
-
2
2
100,00
2
2
33,33
Din. Dikdas
Jumlah SBI tingkat SD/MI Jumlah SBI tingkat SMP/MTs
Buah Buah
1 2
-
0 0
0 0
0,00 0,00
0 0
0 0
0,00 0,00
Din. Dikdas Din. Dikdas
%
-
83,00
83,00
69,88
84,19
83,50
69,88
-
Din. Dikmen & NF
1 01 xx 17 Program pendidikan menengah
APK SMA/SMK
II-91
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
APM SMA/SMK
%
4 -
5 64,00
6 64,00
7 50,27
8=(7/6) 78,55
9 65,00
10=(7+9) 50,27
11=(10/4) -
12 Din. Dikmen & NF
Kondisi sarana pendidikan dalam keadaan baik
%
-
90
-
91,00
101,11
-
-
-
Din. Dikmen & NF
Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan
Buah
40
-
33
33
100,00
35
35
87,50
Din. Dikmen & NF
Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan
Buah
2
-
1
1
-
1
1
50,00
Din. Dikmen & NF
Pelaksanaan sertifikat pendidik
orang
8450
-
1400
1542
110,14
1500
3042
36,00
BKD
1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan Rasio ruang kelas - siswa pendidikan SD/MI
siswa
28
-
30
27
110,00
30
27
103,57
Din. Dikdas
Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTs
siswa
28
-
33
29
112,12
30
29
96,43
Din. Dikdas
Rasio guru - siswa SD/MI Rasio guru - siswa SMP/MTs
orang orang
12,5 18,5
-
13,8 19,25
14 19,01
98,55 101,25
13,6 19,2
14 19,01
88,00 97,24
Din. Dikdas Din. Dikdas
Angka putus sekolah SD/MI
%
-
0,03
0,03
0,04
66,67
0,02
0,04
-
Din. Dikdas
Angka putus sekolah SMP/MTs
%
-
0,09
0,09
0,12
66,67
0,08
0,12
-
Din. Dikdas
Angka rata2 lama sekolah SD/MI
tahun
-
-
6,26
6,23
100,48
6,24
6,23
-
Din. Dikdas
Angka rata2 lama sekolah SMP/MTs
tahun
-
-
3,01
3,01
100,00
3,01
3,01
-
Din. Dikdas
Buah
10
-
6
2 (SMK), 5 (SMA)
116,67
7
8
80,00
Din. Dikmen & NF
Jumlah SSN tingkat SMA/SMK
Buah
24
-
17
17
100,00
18
18
75,00
Din. Dikmen & NF
Jumlah RSBI tingkat SMA/SMK
Buah
4
-
4
4
100,00
4
4
100,00
Din. Dikmen & NF
1 01 xx 18 Program pendidikan non formal
1 01 xx 20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3
1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan Jumlah SMA/SMK pendidikan bersertifikat ISO
II-92
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
Jumlah SBI tingkat SMA/SMK
Buah
4 2
5 -
6 0
7 0
8=(7/6) 0,00
9 0
10=(7+9) 0
11=(10/4) 0,00
12 Din. Dikmen & NF
Rasio ruang kelas - siswa SMA/SMK
siswa
32
-
34
29
114,71
32
29
109,38
Din. Dikmen & NF
Rasio guru - siswa SMA/SMK
orang
9
-
9
9
100,00
9
9
100,00
Din. Dikmen & NF
Angka putus sekolah SMA/SMK
%
-
0,50
0,90
0,83
107,78
0,85
0,83
-
Din. Dikmen & NF
Tk kelulusan SMA/SMK
%
-
98,10
98,10
99,70
101,63
98,20
99,70
-
Din. Dikmen & NF
NEM rata2. SMA/SMK
nilai angka
-
-
7,06
7,58
107,37
7,31
7,58
-
Din. Dikmen & NF
Angka melek huruf
%
91,54
-
89,94
91,03
101,21
90,34
91,03
99,44
Din. Dikmen & NF
Angka buta huruf
%
-
2,05
-
data di BPS
-
-
-
Din. Dikmen & NF
tahun
-
-
3,01
3,01
100,00
3,01
3,01
-
Din. Dikmen & NF
th
71,50
71,25
71,25
71.31
100,08
71,30
71.31
99,73
Dinkes
AKI /100rb KH Angka kesakitan DBD /100rb Angka kematian DBD % Penemuan kasus TB % Penyembuhan kasus TB % KIE kelompok kunci (HIV) % KIE kelompok rentan (HIV) %
70 50 0,3 70 90 80 80
80 0,5 0,7 55 86 -
100 54 0,7 55 86 40 40
111,2 0,27 0,8 46,02 86 100 100
88,80 199,50 85,71 83,67 100,00 250,00 250,00
90 53 0,6 60 87 50 50
101,2 0,27 0,7 51,02 87 110 110
55,43 199,46 72,89 96,67 137,50 137,50
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
VCT kelompok kunci (HIV)
%
60
-
35
74
211,43
40
79
131,67
Dinkes
1 02 xx 19 Program promosi kesehatan dan Cakupan desa siaga aktif pemberdayaan masyarakat
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Dinkes
Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
%
40
-
-
8 desa purnama
3
Angka rata2 lama sekolah SMA/SMK 1 02 Kesehatan 1 02 xx 16 Program upaya kesehatan masyarakat
Usia harapan hidup
10
Dinkes
II-93
Kode
Program
1
2
1 02 xx 20 Program perbaikan gizi masyarakat
1 02 xx 21 Program pengembangan lingkungan sehat
1 02 xx 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 PHBS kategori baik (biru) 1. Angka gizi buruk
% %
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4 0,28
5 75 0,32
6 0,32
7 38,1 0,29
8=(7/6) 50,80 109,38
9 0,31
10=(7+9) 0,28
11=(10/4) 100,00
12 Dinkes Dinkes
2. KEP Total Balita 8. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
% %
7,5
9.5 100
9.5 100
11.24 100
81,68 100,00
9 100
10,74 100
56,80
Dinkes Dinkes
Jamban sehat
%
85
65
65
81,93
126,05
70
86,93
102,27
Dinkes
Air bersih Rumah sehat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit:
% %
90 85
75 65
75 65
81,02 65,58
108,03 100,89
78 70
84,02 70,58
93,36 83,04
Dinkes Dinkes Dinkes
a. Penemuan AFP b. Penemuan penderita pneumonia Balita
% %
100 35
-
100 15
150 6,6
150,00 44,00
100 20
150 6,6
150,00 18,86
Dinkes Dinkes
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif
%
70
-
70
44,25
63,21
70
44,25
63,21
Dinkes
d. Penderita DBD yang ditangani
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Dinkes
e. Penemuan penderita diare
%
20
-
16
13
81,25
16
13
65,00
Dinkes
%
100
-
95
97,18
102,29
95
97,18
97,18
Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
100
-
100
96,8
96,80
100
96,8
96,80
Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
100
-
100
81
81,00
100
81
81,00
Dinkes
1 02 xx 23 Program standarisasi pelayanan Cakupan penjaringan kesehatan kesehatan siswa SD dan setingkat
II-94
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
%
4 100
5 -
6 100
7 100
8=(7/6) 100,00
9 100
10=(7+9) 100
11=(10/4) 100,00
12 Dinkes
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Dinkes
%
100
-
30
33,3
111,00
45
33,3
33,30
Dinkes
%
-
Puskesmas=90. Pustu=85
-
100
100,00
-
-
-
Dinkes
1 02 xx 26 Program pengadaan & Akreditasi RS peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
%
100
-
50
27,3
54,60
60
27,3
Dinkes
1 02 xx 26 Program pengadaan & Rata-rata kecukupan peningkatan sarana & prasarana fasilitas medis rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
%
100
-
100
70
70,00
100
70
RSUD PS
Rasio penanganan pasien rujukan
%
100
100
99
99,00
100
99
RSUD PS
Bed Occupation Rate (BOR)
%
75-85
75-85
73,13
75-85
73,13
RSUD PS
Length of Stay Bed Turn Over Turn Over Interval Rasio dokter per TT
hari kali hari orang/TT
4-9 40-50 1-7 1/(4-7)
4-9 40-50 1-3 1/(4-7)
4,37 61,08 1,36 1/(7-8)
4-9 40-50 1-4 1/(4-7)
4,37 61,08 1,36 1/(7-8)
RSUD PS RSUD PS RSUD PS RSUD PS
3 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
1 02 xx 25 Program pengadaan, Jumlah Puskesmas peningkatan & perbaikan sarana terakreditasi TQM & prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya Kondisi sarana kesehatan dalam keadaan baik
II-95
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4 (3-4)/2
5
6 (3-4)/2
7 (2-3)/2
8=(7/6)
9 (3-4)/2
10=(7+9) (2-3)/2
11=(10/4)
orang/TT
12 RSUD PS
%
-
80
-
70
87,50
-
70
-
RSUD PS
/1000 KH
7
8
10
8.5
9
8.5
Dinkes
%
100
-
95
99,07
104,28
95
99,07
Dinkes
Cakupan pelayanan Ibu Nifas
%
100
-
95
93,62
98,55
95
93,62
Dinkes
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
%
100
-
100
74,8
74,80
100
74,8
Dinkes
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
100
-
100
100
100,00
100
100
Dinkes
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
-
100
100
100,00
100
100
Dinkes
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
95
-
95
89,66
94,38
95
89,66
Dinkes
Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
%
100
-
100
80,88
80,88
100
80,88
Dinkes
Cakupan kunjungan bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% %
95 100
-
85 100
86,3 100
101,53 100,00
86 100
86,3 100
Dinkes Dinkes
3 Rasio paramedis per TT
1 02 xx 27 Program pemeliharaan sarana & pemeliharaan sarana tepat prasarana rumah sakit/rumah waktu sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 1 02 xx 29 Program peningkatan pelayanan AKB kesehatan anak balita 1 02 xx 32 Program peningkatan Cakupan pertolongan keselamatan ibu melahirkan dan persalinan oleh bidan atau anak tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
II-96
Kode
Program
1
2
1 02 xx 33 Program Perluasan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Penduduk
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 Cakupan pelayanan anak balita Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
1 03 Pekerjaan Umum 1 03 xx 15 Program pembangunan jalan dan Persentase panjang jembatan jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik 1 03 xx 16 Program pembangunan saluran Persentase layanan drainase/gorong-gorong jaringan air limbah terpusat di APY Pengembangan saluran drainase permukiman
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4 90
5 -
6 65
7 77,6
8=(7/6) 119,38
9 75
10=(7+9) 77,6
11=(10/4)
12 Dinkes
%
100
-
40
47,41
118,53
55
62,41
62,41
Dinkes
%
94
-
90
94,85
105,39
91
94,85
100,90
Dinas PU
%
11,5
-
2
2,27
113,64
4
3
26,09
Dinas PU
m
2500
-
500
770
0,00
500
300
12,00
Dinas PU
-
400 m
Dinas PU
km
61
-
11
32,2
292,73
12
1 03 xx 23 Program peningkatan sarana dan Persentase peningkatan prasarana kebinamargaan penyediaan simpul transportasi
%
33,3
-
-
100
100,00
50
1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya
Saluran irigasi dalam kondisi baik
%
84,00
81,50
81,50
83,00
101,84
82,50
83,00
98,81
Dinas SDA
Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi
%
84
-
78
82
105,13
80
82,5
98,21
Dinas SDA
Konservasi tanah dan air (Pembangunan sumur resapan)
unit
80
-
10
110
1100,00
15
125
156,25
Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air (Pembangunan Embung air)
unit
10
-
2
2
100,00
2
4
40,00
Din. Pertahut
1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Penaganan jalan Kabupaten
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
%
1 03 xx 17 Program pembangunan turap/talud/brojong 1 03 xx 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
44,2
72,46
Dinas PU
Din. Perhubungan
II-97
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
unit
4 25
5 -
6 5
7 5
8=(7/6) 100,00
9 5
10=(7+9) 10
11=(10/4) 40,00
12 Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air (Rehabilitasi teras dan SPA)
ha
50
-
10
15
150,00
10
25
50,00
Din. Pertahut
1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Konservasi tanah dan air (Pembangunan Biopori)
unit
500
-
100
600
600,00
100
700
140,00
BLH
1 03 xx 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Pencegahan pencemaran air (jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi syarat adm dan teknis dibagi usah/keg yg diawasi)
%
100
-
40
60
150,00
60
60
60,00
BLH
%
80
-
55
55
-
65
55
68,75
Dinas PU
% Unit
28
95 -
0
data di PDAM 0
0,00
7
7
25,00
Dinas PU BPBD
1 03 xx 29 Program pengembangan wilayah Pengembangan kawasan strategis & cepat tumbuh KPY
paket
25
3
5
166,67
4
9
36,00
Bappeda
Pengembangan kawasan BKM
paket
14
2
3
150,00
2
5
35,71
Bappeda
Pengembangan kaw Pantai Selatan
paket
23
4
8
200,00
4
12
52,17
Bappeda
Pengembangan kaw Industri Sedayu&Piyungan
paket
13
1
2
200,00
1
3
23,08
Bappeda
Pengembangan kaw Agrowst & Agropltn
paket
19
3
5
166,67
3
8
42,11
Bappeda
Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts
paket
6
1
2
200,00
1
3
50,00
Bappeda
3 Konservasi tanah dan air (Pembangunan Gully plug)
1 03 xx 27 Program pengembangan kinerja Persentase penduduk pengelolaan air minum dan air berakses air bersih limbah 1 03 xx 28 Program pengendalian banjir
Ketersediaan air bersih Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai, dan togor EWS
II-98
Kode
Program
2 1 1 03 xx 34 Program pembangunan infrastruktur pasar tradisional
Perumahan 1 04 1 04 xx 16 Program lingkungan sehat perumahaan 1 04 xx 16 Program lingkungan sehat perumahaan
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
%
4 100
5 85
6 31,25
Tercapainya perencanaan kawasan permukiman kumuh
%
-
100
-
Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
%
3 Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik
7 35
10
20 (15 desa)
2
3
8=(7/6) 112,00
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
9 50
10=(7+9) 35
11=(10/4) 35,00
12 Kantor Pengel. Pasar
-
-
-
Bappeda
10
Unit
10
Penanganan kawasan kumuh
kawasan
4
20%
0
1
Unit
5
-
0
0
rumah
25
-
5
0
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bappeda
Peningkatan Relokasi lokasi tanah longsor
150,00
2
Dinas PU / Dinkes ??
Pengembangan IPAL Komunal
1 04 xx 19 Program peningkatan kesiagaan Penambahan POS dan pencegahan bahaya Penanggulangan Bahaya kebakaran Kebakaran (PBK) di Kabupaten 1 05 Penataan Ruang 1 05 xx 16 Program pemanfaatan ruang
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
5
50,00
1 0,00
1
Dinas PU Dinas PU
1
20,00
5
BPBD
Bappeda
1 05 xx 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang
Tingkat ketaatan terhadap RTRW
%
100
Perencanaan Pembangunan 1 06 1 06 xx 15 Program pengembangan data/informasi
jumlah/jenis teknologi tepat guna yang ditemukan
unit
40
9
9
100,00
15
24
60,00
Bappeda
Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat
unit
40
9
15
166,67
15
30
75,00
Bappeda
Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK
jml
8
4
20
500,00
5
25
312,50
Bappeda
II-99
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 4 7
Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi
jml
Jumlah desa mandiri energi Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
7 14
8=(7/6) 466,67
9 4
10=(7+9) 18
11=(10/4) 257,14
12 Bappeda
8
4
6
150,00
5
11
137,50
Bappeda
jml
5
1
3
300,00
2
5
100,00
Bappeda
unit
5
-
1
3
300,00
1
4
80,00
Bag. KPPD
1 06 xx 18 Program perencanaan Jalan kabupaten yang pengembangan wilayah strategis strategis 166 km dan cepat tumbuh
%
-
100
Bappeda
Jalan Kabupaten non strategis
%
-
60
Bappeda
1 06 xx 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah
Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD
%
100
-
90
98
108,89
90
1 06 xx 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Membaiknya indeks gini
%
0,2273
0,2507
0,2445
97,53
0,2505
Pertumbuhan PDRB (ekonomi)
%
6,14
5,05%
5,18
5,27
101,74
5,42
5,27
85,83
Bappeda
Rp
4,78 trilyun
4,09 trilyun
4,777 trilyun
116,80
4,25 trilyun
4'777 trilyun
99,94
Bappeda Bappeda
PDRB Atas dasar harga berlaku
Rp
15,77 trilyun
10,02 trilyun
10,026 trilyun
100,06
11,22 trilyun
10,026 trilyun
63,58
Bappeda
PDRB perkapita Atas dasar harga konstan
Rp
4,89 juta
4,35 juta
4,53 juta
100,00
4,48 juta
4,53 juta
92,64
Bappeda
PDRB perkapita Atas dasar harga berlaku
Rp
11,61 juta
9,55 juta
10,88 juta
113,93
10,02 juta
10,88 juta
93,71
Bappeda
dokumen
81
12
25
208,33
14
39
48,15
BLH
3 Jumlah/jenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK
PDRB meningkat PDRB Atas dasar harga konstan
1 06 xx 24 Program perencanaan prasarana Evaluasi pelaksanaan wilayah dan sumberdaya alam dokumen lingkungan
5
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
6 3
1 06 xx 16 Program kerjasama pembangunan
jml
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
98
98,00
Bappeda
4.177 M
-
Bappeda
II-100
Kode
Program
2 1 1 06 xx 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
1 07 Perhubungan 1 07 xx 15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 Terwujudnya implementasi RPP kawasan berbasis mitigasi bencana
4 65%(48 desa)
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%) 5 -
6 30
7 30
8=(7/6) 100,00
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012 9 50
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012 10=(7+9)
11=(10/4)
%
Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
%
20
-
20
100
Turunnya kecelakaan lalu lintas
%
-
4
-
data di Kepolisian
seat/orang
1.763.022
80%
1.763.022
1.531.094
86,84
1.763.022
1.531.094
86,84
Din. Perhubungan
%
0,7
-
0,7
0,44
62,86
0,7
0,5
71,43
Din. Perhubungan
ratio
0,298
-
0,36
0,65
19,44
0,32
0,65
%
34 desa
-
25
30
120,00
30
kec.
17
-
16
16
100,00
16
16
94,12
Din. PU
%
35
-
15
6
40,00
20
10
28,57
Din. PU
Load faktor penumpang angkutan umum V/C ratio kendaraan yang melintas di kota
1 08 Lingkungan Hidup 1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja Prosentase jumlah desa pengelolaan persampahan yang menangani sampah dengan prinsip 3R 1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja Penanganan persampahan pengelolaan persampahan Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah
100
12 Bappeda
Terwujudnya rencana penataan ruang kawasan yang memperhatikan mitigasi bencana
1 07 xx 17 Program peningkatan pelayanan Daya angkut angkutan angkutan umum
1 07 xx 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
%
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
Bappeda
500,00
20
20
100,00
Din. Perhubungan Din. Perhubungan
Din. Perhubungan
BLH
II-101
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
jumlah
4 1
5 -
6 1
7 1
8=(7/6) 100,00
9 1
10=(7+9) 1
11=(10/4) 100,00
12 Din. PU
1 08 xx 16 Program pengendalian pencemaran dan perusakaan lingkungan hidup
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
%
100
-
60
100
166,67
70
100
100,00
BLH
1 08 xx 18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
Reklamasi lahan bekas galian C (mineral dan batu bara)
ha
10
-
2
0
0,00
2
2
20,00
Din. Pertahut
1 08 xx 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Informasi status kerusakan lahan
%
50
-
30
59
196,67
35
59
118,00
BLH
1 08 xx 20 Program peningkatan pengendalian polusi
Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
%
100
60
60
60
100,00
65
65
65,00
BLH
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Penanaman turus jalan
km
20
-
4
4
100,00
4
8
40,00
Din Pertahut
Penanaman dan pemeliharaan hutan kota
ha
1
-
-
0
0,00
0,25
0,25
25,00
Din Pertahut
Penghijauan lingkungan Pembuatan taman hijau di kawasan perkantoran baru
btg lokasi
250.000 1
-
50.000 1
148.250 1
296,50 100,00
50.000 0
198.250 1
79,30 100,00
Din Pertahut BLH
Pembuatan & pemel pagar perkantoran (gedung laboratorium LH)
lokasi
1
-
1
1
100,00
0
1
100,00
BLH
Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah
%
-
31
25
30
96,77
30
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 09
Bappeda
Pertanahan
II-102
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 3 1 09 xx 16 Program Penataan, Penguasaan, Luas tanah yang Kepemilikan, Penggunaan, dan dibebaskan Pemanfaatan Lahan
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
m2
4 86.775
5 -
6 12.084
7 29.691
8=(7/6) 245,71
9 24.574
10=(7+9) 54.265
11=(10/4) 62,54
12 Bag. Tapem
1 10 xx 15 Program Penataan Administrasi Cakupan penerbitan KTP Kependudukan ber-NIK
%
100
-
100
90
90,00
100
100
100,00
Din. Dukcapil
Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th
%
100
-
100
90
90,00
100
100
100,00
Din. Dukcapil
%
68,00
-
64,00
64,03
100,05
65,00
64,03
94,16
BKK PP&KB
Indeks pemberdayaan gender (GEM)
%
68,00
-
64,00
64,03
100,05
65,00
64,03
94,16
BKK PP&KB
1 11 xx 18 Program peningkatan peran serta Indeks Pembangunan dan kesetaraan gender dalam Gender (IPG/GDI) pembangunan
%
72,50
-
70,50
70,50
100,00
71,00
70,50
97,24
BKK PP&KB
1 11 xx 19 Program penguatan Penurunan kekerasan kelembagaan pengarusutamaan terhadap anak dan gender dan anak perempuan
%
8,00
48,9% (991 kasus)
5,00
5,00
100,00
6,00
5,00
62,50
BKK PP&KB
1 11 xx 20 Program pemberdayaan perempuan
Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang
%
13,00
28
8,90
8,90
100,00
10,20
8,90
68,46
BKK PP&KB
Cakupan peserta KB Aktif Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3
% %
85 3,2
-
80 3,2
79,4 3,42
99,25
80 3,2
79,4 3,42
93,41 106,88
Dinkes BKK PP & KB
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
1 11 Pemberdayaan Perempuan 1 11 xx 16 Program penguatan Indeks Pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan Gender (GEM) gender dan anak 1 11 xx 17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 xx 15 Program keluarga berencana 1 12 xx 15 Program keluarga berencana
II-103
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
%
4 79,40
%
27,09
orang
7900
Peningkatan penanganan Lansia
orang
Peningkatan penanganan Perlindungan anak
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
6 77,60
7 79,17
8=(7/6) 102,02
9 77,69
10=(7+9) 79,17
11=(10/4) 99,71
12 BKK PP & KB
31,8
40
125,79
30,44
40
147,66
BKK PP & KB
-
7500
12200
162,67
7600
12300
155,70
Dinas Sosial
950
-
190
239
125,79
190
429
45,16
Dinas Sosial
orang
1300
-
260
517
198,85
260
777
59,77
Dinas Sosial
Fasilitasi pembinaan anak yatim
orang
8500
-
1500
1700
113,33
1500
3200
37,65
Dinas Sosial
Peningkatan program BSK
orang/kel ompok
15000
-
3000
4157
138,57
3000
7157
47,71
Dinas Sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
-
-
15 % (7125 kasus)
-
90 orang?
jiwa
12500
-
2500
3150
126,00
2500
5650
45,20
Dinas Sosial
orang
1000
-
200
130
65,00
200
330
33,00
Dinas Sosial
orang
2140
-
428
432
100,93
428
860
40,19
Dinas Sosial
3 Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga
1 13 Sosial 1 13 xx 15 Program pemberdayaan fakir Peningkatan program miskin, komunitas adat terpencil bantuan pendidikan bagi (KAT), dan penyandang masalah kel. Miskin dan berprestasi kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya
1 13 xx 16 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan program bantuan YANKES
1 13 xx 17 Program pembinaan anak terlantar
Peningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng
1 13 xx 18 Program Pembinaan Para Peningkatan penanganan Penyandang Cacat dan Trauma penyandang cacat
5 -
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Dinas Sosial
II-104
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 3 1 13 xx 20 Program pembinaan eks Peningkatan keterampilan penyandang penyakit sosial (eks bagi PMKS narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
1 13 xx 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 13 xx 22 Program Pencegahan Dini dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam
1 14 Tenaga Kerja 1 14 xx 15 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
1 14 xx 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
orang
4 125
5 -
6 25
7 100
8=(7/6) 400,00
9 25
10=(7+9) 125
11=(10/4) 100,00
12 Dinas Sosial
Peningkatan penyuluhan P4GN
orang
1250
-
250
210
84,00
250
460
36,80
Dinas Sosial
Jumlah DBKS
desa
57
-
45
9
20,00
48
12
21,05
Dinas Sosial
Jumlah KST Jumlah PPS Peningkatan jumlah KUBE
KK pondok kelompok
42 100 500
90
30 96 100
30 32 90
100,00 33,33 100,00
33 97 100
33 35 190
78,57 35,00 38,00
Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial
Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Kecamatan
Unit
17
-
0
0
0,00
4
4
23,53
BPBD
Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Desa
Unit
75
-
0
0
0,00
19
19
25,33
BPBD
Pos Penanggulangan Bencana alam (PBA/TRC) di Kabupaten
unit
1
-
0
0
0,00
1
1
100,00
BPBD
Pelatihan bagi pencaker
Orang
1120
785
720
588
74,90
800
668
59,64
Din. Nakertrans
Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tidak terampil
orang
1:15
-
1:15
1:18
83,33
1:15
1:15
100,00
Din. Nakertrans
Angka pengangguran penduduk usia 15-24 th
orang
13.073
-
11.073
10.394
11.573
Din. Nakertrans
II-105
Kode
Program
1
2
1 14 xx 17 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagaakerjaan
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
%
4 94,00
5 -
6 93,50
7 94,20
8=(7/6) 100,75
9 93,50
Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
70,70
-
69,90
70,71
101,16
70,10
Kepesertaan JAMSOSTEK
Orang
21.800
-
19.000
18.956
99,77
19.700
19.656
90,17
Din. Nakertrans
Jumlah PP
Pershaan
183
-
163
172
105,52
168
177
96,72
Din. Nakertrans
Jumlah LK Bipartit
Pershaan
80
-
60
52
86,67
65
57
71,25
Din. Nakertrans
75
-
75
148
3 Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja
Angka sengketa pekerja per Tahun
10=(7+9)
11=(10/4)
12 Din. Nakertrans Din. Nakertrans
75
Din. Nakertrans
Jumlah SP
Pershaan
60
-
50
62
124,00
52
64
106,67
Din. Nakertrans
Jumlah PKB
Pershaan
57
-
47
47
100,00
50
50
87,72
Din. Nakertrans
Penempatan tenaga kerja
orang
3.000
2.366
2.000
2.164
91,46
2.200
2.364
78,80
Din. Nakertrans
Perluasan kerja
orang
400
2.535
300
300
11,83
300
300
75,00
Din. Nakertrans
Prediksi angkatan kerja
orang
498.500
480.500
480.500
476.567
99,18
485.000
485.000
97,29
Din. Nakertrans
Tingkat pengangguran
%
6
29.791 orang (6.2%)
6,5
5,8
110,77
6,3
1 15 xx 15 Program penciptaan iklim usaha Peningkatan penyerapan kecil menengah yang kondusif modal UKM
unit
100
-
87
120
137,93
90
120
120,00
Din. Perindagkop
1 15 xx 16 Program pengembangan Fasilitasi peningkatan IRT kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
unit usaha
100
-
60
55
91,67
70
60
60,00
Din. Perindagkop
orang
300
-
240
240
100,00
250
245
81,67
Din. Perindagkop
1 14 xx 18 Program penempatan tenaga kerja
1 14 xx 19 Program perluasan kerja
1 15
Din. Nakertrans
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan kapasitas SDM UKM
II-106
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 3 1 15 xx 17 Program pengembangan sistem Fasilitasi dan pembinaan pendukung usaha bagi usaha unit usaha ber-TDI mikro kecil menengah
1 15 xx 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1 16 Penanaman Modal Daerah 1 16 xx 15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
unit usaha
4 60
5 36
6 38
7 61
8=(7/6) 169,44
9 45
10=(7+9) 61
11=(10/4) 101,67
12 Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-IUI
unit usaha
22
15
12
12
80,00
15
13
59,09
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-SIUP
unit usaha
22
136
12
507
372,79
15
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDP
unit usaha
22
1.009
12
399
39,54
15
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber-TDG
unit usaha
22
16
12
12
75,00
15
15
68,18
Din. Perindagkop
Fasilitasi peningkatan koperasi ber-BH
unit
13
100
8
15
15,00
10
9
69,23
Din. Perindagkop
Kajian kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah
FGD
8
-
-
-
-
4
4
50,00
Bag. KPPD
Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah
MOU
31
-
5
8
160,00
5
13
41,94
Bag. KPPD
Rp
502.382.909.464,96
-
97.755.024.202,50
334.808.689.124
342,50
99.049.447.665,00
433.858.136.789,00
86,36
DPPKAD
orang
100
Rp1.581 M -
20
20
100,00
20
40
40,00
DPPKAD Bag. KPPD
orang
170
-
34
34
100,00
34
68
40,00
Bag. KPPD
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Pertumbuhan investasi Pemerintah
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Investasi meningkat Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro guna peningkatan pelayanan investasi
II-107
Kode
Program
1
2
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
1 17 Kebudayaan 1 17 xx 15 Program pengembangan nilai budaya
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 Faslititasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
badan hukum
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
4 61
5 -
6 6
7 6
8=(7/6) 100,00
9 10
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012 10=(7+9) 16
11=(10/4) 26,23
12 Bag. KPPD
Pertumbuhan investasi PMA
Rp
587.237.021.550,30
-
544.528.874.528,46
170.343.271.840,00
31,28
555.205.911.284
Din. Perindagkop
Pertumbuhan investasi PMDN
Rp
191.059.412.062,00
-
176.906.863.020,00
200.172.644.150,71
113,15
180.445.600.020
Din. Perindagkop
Inflasi
%
5
3,73
4,85
Bappeda
Jumlah desa budaya
desa
10
8
6
6
75,00
7
7
70,00
Din. Budpar
Berkembangnya wawasan dan pengetahuan seni budaya masyarakat
%
-
100
-
60
60,00
-
-
-
Din. Budpar
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya lokal
%
-
100
-
100
100,00
-
-
-
Din. Budpar
event budaya
140
55
127
136
247,27
130
139
99,13
Din. Budpar
orang anak
-
70
-
0
0,00
-
-
-
Din. Budpar
pengharg aan
20
3 orgs,3 budayawan, 8 ds budaya
12
0
0,00
14
Jumlah kelompok kesenian kelompok 1 17 xx 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
737
1.080
701
805
74,54
708
812
110,21
Din. Budpar
15
9
60,00
16
25
28,41
Kantor PORA
1 17 xx 16 Program pengelolaan kekayaan Jumlah peristiwa budaya budaya Peningkatan wawasan tempat bersejarah 1 17 xx 17 Program pengelolaan keragaman Jumlah penghargaan budaya budaya
1 18 Pemuda dan Olahraga 1 18 xx 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda
jumlah prestasi MTQ tingkat pelajar umum : SD,SMP,SMA,SMK
jmlh emas
88
-
Din. Budpar
II-108
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 3 1 18 xx 16 Program peningkatan peran serta Jumlah Prestasi Paskibraka kepemudaan
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
orang
4 40
5 1 siswa masuk Paskibraka Tk. Nasional
6 8
7 Tk nasional 0, tingkat propinsi 8
8=(7/6) 100,00
9 8
10=(7+9) 16
11=(10/4) 40,00
12 Kantor PORA
Jumlah Prestasi Pemuda pelopor
orang
10
2
2
2
100,00
2
3
30,00
Kantor PORA
Jumlah Prestasi Pemuda wirausaha
orang
5
1
1
Kegiatan tdk dilaks (tidak ada dlm DPA)
0,00
1
1
20,00
Kantor PORA
%
90
-
90
98,34
109,27
90
90
100,00
Dinas Sosial
1 18 xx 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1 18 xx 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Jumlah prestasi olahraga Tk Jml Atlit Internasional
-
-
1
5
1
Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Tk Jml cab Nasional OR
-
-
10
11
10
Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Kompetisi OR. Tingkat Propinsi 2 th sekali (PORPROP)
Jml Emas
390
-
125
80
64,00
0
80
20,51
Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi (POPDA) tiap tahun
jml emas
197
-
48
49
102,08
49
98
49,75
Kantor PORA
jml emas Propinsi (18 cabang olahraga Atletik, Sepak bola, Bola Voly, Bola basket, Bulutangkis, Gulat,Sepak takrow, Senam, Panahan, Pencak silat, renang, Tenis meja, Tenis lapangan, Voly pasir. Taekwondo, Angkat besi, Yudo dan Dayung)
50
Kantor PORA
II-109
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 4
3 Nasional (9 cabang olahraga, Sepak bola, Bola Voly, Atletik, dayung, yudo, panahan, senam, bulutangkis dan pencaksilat)
Internasional (3 Cabang olahraga tenis lapangan, IODI (Dansa) dan Panahan)
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%) 5 Tim Persiba Sepak Bola Masuk Liga Super. Bola Voly masuk Proliga, Atletik jura 1 lari 400 M dan 100 M
6
7
8=(7/6)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012 10=(7+9)
11=(10/4)
Juara 2 dalam Singapura terbuka dan malaysia Tenis lapangan kel. Umur Panahan mewakili Indonesia dalam kejuaraan tingkat ASIA. Juara Dansa Tk. Asia
1 18 xx 21 Program peningkatan sarana dan Prestasi cbg OR yg prasarana olahraga menjalankan kompetisi scr teratur 1 19
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
25
12 Kantor PORA
Kantor PORA
15
15
100,00
20
20
80,00
Kantor PORA
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 xx 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Menurunnya penyakit masyarakat
%
25
15
15
34,81 (angka kriminalitas)
1 19 xx 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah
%
90
-
90
100
15
111,11
90
Satpol PP
85
94,44
Kantor Kesbangpollin mas
II-110
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
3 Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama
1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
%
4 90
5 -
6 90
7 100
8=(7/6) 111,11
9 90
10=(7+9) 91,6
11=(10/4) 101,78
12 Kantor Kesbangpollin mas
Jumlah da'I dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama
orang
6200
-
6000
6050
100,83
6050
Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan
lembaga
37
-
35
37
105,71
35
37
100,00
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1 19 xx 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pemantauan situasi dan kondisi epoleksosbudhankam
%
90
-
90
50
55,56
90
60
66,67
Kantor Kesbangpollin mas
1 19 xx 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Peningkatan partisipasi pemilu legislatif
%
80
-
-
-
-
-
-
-
Kantor Kesbangpollin mas
Peningkatan partisipasi pemilu presiden
%
80
-
-
-
-
-
-
-
Kantor Kesbangpollin mas
Peningkatan partisipasi pemilu kada
%
80
-
-
-
-
-
-
-
Kantor Kesbangpollin mas
unit
5
-
1
1
100,00
1
2
40,00
PU/ BPBD??
Peningkatan jalan jalur evakuasi
km
10
-
2
3,7
185,00
2
2,7
27,00
PU
Penambahan dan pemeliharaan saran/prasarana dan peralatan evakuasi
%
100
-
10
6
60,00
20
15
15,00
BPBD
Peningkatan kualitas SDM
orang
250
-
115
250
217,39
100
350
140,00
BPBD
Pemetaan demografi, monografi, dan update data base setiap tahun
%
100
-
0
0
0,00
100
100
100,00
BPBD
1 19 xx 22 Program pencegahan dini dan Jumlah sarana evakuasi penanggulangan korban bencana alam
II-111
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
unit
4 1
5 -
6 0
7 0
8=(7/6) 0,00
9 1
10=(7+9) 1
11=(10/4) 100,00
12 BPBD
1 20 xx 15 Program peningkatan kapasitas Frekuensi pelaksanaan Lembaga Perwakilan Rakyat public hearing baik di Daerah kecamatan, desa, maupun dusun
kali
120
-
24
17
70,83
24
41
34,17
SETWAN
1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja kedinasan KDH/Wakil KDH Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Lain
kali
1119
-
202
204
100,99
212
416
37,18
Bag. Protokol
1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan Jumlah fasilitasi koordinasi kedinasan KDH/Wakil KDH penyelenggaraan pemerintahan
kali
30
-
30
58
193,33
30
Bag. Tapem
1 20 xx 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah
%
-
21,15
62,57
295,84
5,41
DPKAD
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD
%
-
11,12
10,92
98,22
11,13
DPKAD
Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD
%
-
10,71
11,19
104,50
10,72
DPKAD
1 20
3 Jumlah tempat perawatan mensucikan jenazah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
PAD Penerimaan daerah
ruapiah rupiah
4.962.311.118.000
93.828.600.000 -
878.012.053.000
85.500.494.656 857.049.353.468
91,12 97,61
943.096.041.000
1.800.145.394.468
36,28
DPPKAD DPPKAD
II-112
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 Rasio pertumbuhan belanja modal Jumlah perda dan perbub tentang APBD yg ditetapkan dlm 1 tahun
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4
5 -
6 44,71
7 (-) 3.11
8=(7/6)
9 1,32
10=(7+9)
11=(10/4)
12 DPPKAD
30
-
6
6
100,00
6
12
40,00
DPPKAD
-
1,91
2,50
130,89
3,92
DPPKAD
Inspektorat
% buku
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali
%
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD
SKPD
45
-
5
5
100,00
15
Temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaktanjuti
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Inspektorat
Temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Inspektorat
LHP
1160
10%
218
219
100,46
228
447
38,53
Ispektorat
%
-
100
-
tidak masuk dalam DPA
-
-
-
-
KPDT
pengadu
tiap tahun semakin menurun
-
25
18
1 20 xx 25 Program peningkatan kerjasama Fasilitasi/pembentukan antar pemerintah daerah perkuatan kerjasama antar daerah pada bid. Ekonomi
MOU
22
-
4
4
100,00
4
8
36,36
Bag. KPPD
1 20 xx 26 Program penataan peraturan perundang-undangan
Jumlah Raperda yang menjadi Perda
buah
125
-
25
19
76,00
25
44
35,20
Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti seminar di bidang hukum
orang
1000
-
200
500
250,00
200
700
70,00
Bag. Hukum
1 20 xx 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Turunnya indikasi penyimpangan anggaran pembangunan 1 20 xx 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sarana telekomunikasi
1 20 xx 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat
Penyelesaian pengaduan
20
Din. Perijinan
II-113
Kode
Program
1
2
1 20 xx 26 Program penataan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
orang
4 540
5 -
6 60
7 50
8=(7/6) 83,33
9 120
10=(7+9) 170
11=(10/4) 31,48
12 Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi RANHAM
orang
1000
-
200
200
100,00
200
400
40,00
Bag. Hukum
Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
orang
500
-
100
100
100,00
100
200
40,00
Bag. Hukum
Kajian peraturan perundangundangan daerah thd peraturan perundangundangan baru yg lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
perda
7
-
1
1
100,00
1
2
28,57
Bag. KPPD
%
100% (50 SKPD)
-
46
36 (18 dari 50 SKPD)
78,26
50
Peningkatan kapasitas kelembagaan
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Organisasi
Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Organisasi
%
100% (48 SKPD)
-
45
84,44
55
Bag. Organisasi
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
%
74% (44 SKPD)
-
40
54
135,00
74
Bag. Organisasi
Penyusunan indeks pengaduan masyarakat
%
38% (19 SKPD)
-
14
14 (7 dari 47 SKPD)
100,00
20
Bag. Organisasi
SKPD yang menerapkan SPM
%
100
85
100
100
100,00
100
3 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peradilan tata usaha negara
1 20 xx 28 Program peningkatan kapasitas Peningkatan kinerja melalui kinerja aparatur pemeritahan penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan
1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas Prosentase SKPD yang dan kualitas kelembagaan melaksanakan layanan satu pintu
38 (21 dari 54 SKPD Pelayanan)
Bag. Organisasi
100
100,00
Bag. Organisasi
II-114
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 3 1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas Penurunnya pungutan ilegal dan kualitas kelembagaan pada pelayanan publik
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
%
4 -
5 90
6 -
1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas Prestasi akuntabilitas dan kualitas kelembagaan
%
-
90
1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas Meningkatnya penyerapan dan kualitas kelembagaan aspirasi masyarakat
%
-
1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas Capaian berfungsinnya dan kualitas kelembagaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pemerintahan
%
7
8=(7/6)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
9 -
10=(7+9) -
11=(10/4) -
12 Din. Perijinan
-
-
-
-
DPPKAD
30
-
-
-
-
Bappeda
-
85
-
tidak masuk dalam DPA
-
-
-
-
KPDT
1 20 xx 30 Program pengelolaan barang daerah
Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
buku
15
-
3
13
433,33
3
16
106,67
DPPKAD
1 20 xx 31 Program peningkatan pengelolaan perijinan
Penyelesaian ijin rata-rata per tahun
ijin
51.840
-
9.215
7.283
79,03
9.790
17.073
32,93
Din. Perijinan
Keberhasilan pelayanan
nilai angka
75,67
-
75,57
75,22
99,54
75,6
PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis, kursus) :
orang
3.991
-
667
695
104,20
779
1.474
36,93
BKD
1 20 xx 33 Program peningkatan kapasitas Meningkatnya tertib sumberdaya aparatur administrasi kecamatan
%
100
-
80
100
125,00
85
90
90,00
Bag. Tapem
1 20 xx 33 Program Peningkatan Kapasitas Tingkat pendidikan aparat Sumberdaya Aparatur (D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)
%
59
-
55
57
103,64
58
Naiknya kualitas SDM aparatur (kompetensi, keahlian, keterampilan)
%
-
20
-
Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian
%
100
-
100
1 20 xx 32 Program pendidikan kedinasan
1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
100
100,00
Din. Perijinan
BKD
-
-
-
BKD
100
100
100,00
BKD
II-115
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
3 Pemenuhan kebutuhan pegawai
4 20
5 -
6 15
7 2
8=(7/6) 13,33
9 15
10=(7+9)
11=(10/4)
%
12 BKD
1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin kerja
%
100
-
100
94,5
94,50
100
100
100,00
Inspektorat
1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
Jumlah pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum
kasus
59
-
10
10
100,00
10
20
33,90
Bag. Hukum
Capaian penyelesaian hukum
%
100
90
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Hukum
Capaian konsistensi peraturan daerah
%
100
100
100
100
100,00
100
100
100,00
Satpol PP
Menurunnya pelanggaran perda
%
15
10
10
16
160,00
10
13
86,67
Satpol PP
Penurunan pelanggaran hukum
%
15
10
10
67,24 (angka pelanggaran)
10
Satpol PP
gr/Kap/hr
3650
-
3650
2000 kkal/kap/gr (utk ketersediaan energi); 53,11 gr/kap/hr (utk ketersediaan protein)
3650
BKP3
% % % unit
16 13 90,5 25
-
8 5 89 13
13 4 90,6 11
162,50 80,00 101,80 84,62
10 6 89,5 16
13 5 90,1 14
81,25 38,46 99,56 56,00
BKP3 BKP3 BKP3 BKP3
Ha
15.000
-
2.000
2.000
100,00
2.500
4.500
30,00
Din. Pertahut
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
kegiatan
20
-
4
1
25,00
4
5
25,00
Din. Pertahut
Pengembangan Bantul Seed Center
komodita s
5
-
4
4
100,00
4
4
80,00
Din. Pertahut
1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
1 21 Ketahanan Pangan 1 21 xx 15 Program peningkatan ketahanan Ketersediaan pangan pangan pertanian/perkebunan
Desa Mandiri Pangan Akses Pangan PPH Lembaga Distribusi Pangan (LDPM ) 1 21 xx 15 Program Peningkatan Ketahanan Kecukupan air irigasi Pangan Pertanian/Perkebunan
II-116
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
Ha
4 6.000
5 -
6 2.000
7 3.200
8=(7/6) 160,00
9 3.000
10=(7+9) 4.200
11=(10/4) 70,00
12 Din. Pertahut
Ha
1.584
-
1.008
2.140
212,30
1.152
2.284
144,19
Din. Pertahut
komodita s
6
-
6
1
16,67
6
5
83,33
Din. Pertahut
Pengadaan alat mesin pertanian
Unit
100
-
50
135
270,00
60
49
49,00
Din. Pertahut
Peningkatan produksi pestisida nabati/hayati
liter
3.500
-
1.500
1.525
101,67
2.000
2.025
57,86
Din. Pertahut
1 22 xx 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Pelatihan Keterampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan
desa
75
-
75
75
100,00
75
75
100,00
Kantor PMD
1 22 xx 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Jmlh desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD
desa
75
-
75
75
100,00
75
75
100,00
Kantor PMD
1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi Pertumbuhan investasi masyarakat dalam membangun Masyarakat desa
Rp
208.990.324.656
-
97.755.024.202,50
211.036.023.990,71
215,88
39.027.866.936
250.063.890.927
119,65
Bag. AP
1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat dalam desa pembangunan desa
kali
90
-
90
92
102,22
90
90
100,00
Din. Pertahut
1 22 xx 18 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Aparatur desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa
desa
75
-
75
75
100,00
75
75
100,00
Bag. Pemdes
Tingkat kemiskinan turun
%
9,5
40.262 KK (14.5%)
13
15,61
79,92
12
3 Pengembangan pupuk organik Pengelolaan Hama Penyakit Terpadu Penanganan harga jual hasil pertanian (program pasca panen)
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 23 Statistik 1 23 xx 15 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
BKK PP&KB
II-117
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
buku
4 51
5 -
6 51
7 51
8=(7/6) 100,00
9 51
10=(7+9) 51
11=(10/4) 100,00
12 BKK PP&KB
SKPD
56
-
56
56
100,00
56
56
100,00
Kantor Arsip
Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan
kali
9
-
1
1
100,00
2
3
33,33
Kantor Arsip
1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Umum
1 24 xx 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD
orang
70
-
70
70
100,00
70
70
100,00
Kantor Arsip
Ketersediaan arsiparis pada SKPD
SKPD
56
-
56
18
32,14
56
25
44,64
Kantor Arsip
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
%
100
-
50
50
100,00
100
KPDT
%
100
-
10
10
100,00
50
KPDT
1 24 Kearsipan 1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
1 24 xx 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
3 Database keluarga dan keluarga miskin
SKPD yg telah melaksanakan tata kearsiapan
Hasil analisa berita media massa (Fokus media, Kliping berita)
1 25 Komunikasi dan Informatika Dokumentasi (foto&video) 1 25 xx 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media kegiatan massa pemerintahan&pembanguna n Kab. Bantul 1 25 xx 15 Program pengembangan Prosentase penyusunan komunikasi, informasi, dan media SOP Pengembangan massa Sistem Informasi Prosentase pembangunan pusat data
II-118
Kode
Program
1
2
1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
%
4 90
5 -
6 0
7 0
8=(7/6) 0,00
9 25
Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis penduduk
%
90
-
0
0
0,00
50
Leaflet dan spanduk dalam rangka penyampaian informasi
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
Siaran taman gabusan di TVRI Jogja
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
Pers release yang diolah dan didistribusikan di media massa
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo
kali
5
-
1
1
100,00
1
2
40,00
Bag. Humas
Siaran Gerbang Projotamansari & siaran langsung pengajian PNS/TNI
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
Prosentase pelayanan informasi publik yang terlayani
%
100
-
100
100
100,00
100
100
100,00
Bag. Humas
Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor
%
85
-
-
tidak masuk dalam DPA
-
25
3 Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa
10=(7+9)
11=(10/4)
12 KPDT
KPDT
KPDT
II-119
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 1 25 xx 18 Program kerjasama informasi dan media massa
3 Pelaksanaan pers tour dlm rangka pemberdayaan wartawan
1 25 xx 18 Program kerjasama informasi dan media massa
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
%
4 100
5 -
6 100
7 100
8=(7/6) 100,00
9 100
Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati
%
90
-
25
25
100,00
40
KPDT
Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah
%
90
-
5
5
100,00
40
KPDT
orang
51.000
47.000
47.000
47.707
101,50
48.000
48.000
94,12
Kantor Perpust. Umum
Jumlah koleksi buku di perpustakaan
buku
56.000
44.000
44.000
45.650
103,75
47.000
47.000
83,93
Kantor Perpust. Umum
Jumlah pengelola perpustakaan
orang
900
500
500
200
40,00
600
600
66,67
Kantor Perpust. Umum
Optimasi dan reklamasi kawasan pantai
ha
360
140
144
102,86
200
175
48,61
Din. Pertahut
2 01 xx 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Konservasi lahan, flora, Lahan fauna (Penanaman sempadan mata air)
unit
15
-
3
15
500,00
3
18
120,00
Din. Pertahut
Konservasi lahan, flora, fauna (Penanaman sempadan sungai)
ha
15
-
3
5
166,67
3
3
20,00
Din. Pertahut
Terwujudnya Agropolitan
Unit (Kec)
3
-
3
3
100,00
3
3
100,00
Din. Pertahut
1 26 Perpustakaan 1 26 xx 15 Program pengembangan budaya Jumlah pengunjung baca dan pembinaan perpustakaan (termasuk perpustakaan Perpustakaan Keliling)
2
10=(7+9) 100
11=(10/4) 100,00
12 Bag. Humas
URUSAN PILIHAN
2 01 Pertanian 2 01 xx 15 Program peningkatan kesejahteraan petani
2 01 xx 18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
II-120
Kode
Program
1
2
2 01 xx 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian)
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4 77,50
5 -
6 75,00
7 74,18
8=(7/6) 98,91
9 76,00
10=(7+9)
kw/ha
11=(10/4) 0,00
12 Din. Pertahut
Peningkatan produktivitas gabah kering giling.
kw/ha
-
66,5
-
63,70
95,79
-
-
-
Din. Pertahut
Produktivitas jagung (pipil kering)
kw/ha
53,80
65
53,19
59,30
91,23
53,25
57,26
106,43
Din. Pertahut
Produktivitas kedelai (wose)
kw/ha
16,00
14,78
15,00
14,16
95,81
15,20
14,35
89,69
Din. Pertahut
Produktivitas kacang tanah (wose)
kw/ha
10,48
10,23
10,18
10,83
105,87
10,24
10,90
104,01
Din. Pertahut
Produktivitas ubi kayu (ubi basah)
kw/ha
129,78
163,16
126,00
190,87
116,98
126,76
193,15
148,83
Din. Pertahut
Produktivitas bawang merah
ton/ha
10,35
14,50
10,15
13,32
91,86
10,19
12,99
125,51
Din. Pertahut
Produktivitas cabe merah Produktivitas pisang
ton/ha kg/pohon
8,24 30,00
-
8,04 25,00
6,10 17,00
75,87 68,00
8,10 25,20
5,06 12,20
61,41 40,67
Din. Pertahut Din. Pertahut
Produktivitas jamur tiram Produktivitas temulawak Produktivitas tebu (hablor gula)
kg/m2 ton/ha kw/ha
12,20 18,85 51,36
-
12,00 18,65 49,88
3,05 19,00 47,13
25,42 101,88 94,49
12,10 18,70 50,26
3,50 19,05 50,10
28,69 101,06 97,55
Din. Pertahut Din. Pertahut Din. Pertahut
Produktivitas kelapa (Kopra)
kw/ha
20,50
25
19,50
15,78
80,92
20,00
12,29
59,95
Din. Pertahut
Produktivitas tembakau (Rajang kering)
kw/ha
6,75
6,5
6,26
6,97
111,34
6,43
6,97
103,26
Din. Pertahut
Produktivitas jambu mete (Glondong mete)
kw/ha
4,35
-
3,30
0,26
7,88
3,57
0,63
14,48
Din. Pertahut
Produktivitas kakao (Biji Kering)
kw/ha
3,10
-
2,38
1,91
80,25
2,48
2,01
64,84
Din. Pertahut
Penanaman tebu sebagai bahan baku gula
ha
1.600
-
1.500
1.350,48
90,03
1.500
1.500
93,75
Din. Pertahut
Konversi lahan
%
1,05
-
0,4
0,4
100,00
0,3
0,7
66,67
Din. Pertahut
3 Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP)
II-121
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 Luas potensi lahan yang dimanfaatkan
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4 15.015
5 -
6 15.259
7 15.452
8=(7/6) 98,74
9 15.198
10=(7+9)
11=(10/4)
Ha
12 Din. Pertahut
orang
74
-
73
73
100,00
73
73
98,65
BKP3
2 01 xx 19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kualitas penyuluh
2 01 xx 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Penanganan sanitasi dan higienitas pasar khususnya kios/los penjualan daging (ayam, sapi)
unit
9
-
5
8
160,00
6
8
88,89
Din. Pertahut
Penanganan kasus penyakit ternak
kasus
7.500
-
5.500
6.480
117,82
6.000
6.980
93,07
Din. Pertahut
Penanganan gangguan reproduksi ternak
ekor
1.750
-
750
1.260
168,00
1.000
1.510
86,29
Din. Pertahut
Penanganan kasus Brucellosis
kasus
100
-
100
802
802,00
100
100
100,00
Din. Pertahut
Penanganan kasus Tuberkulinasi
sampel
100
-
100
64
64,00
100
75
75,00
Din. Pertahut
dosis dosis dosis kali
650.000 650.000 700 75
-
450.000 450.000 500 15
859.864 651.511 220 15
191,08 144,78 44,00 100,00
500.000 500.000 550 15
909.864 701.511 250 30
139,98 107,92 35,71 40,00
Din. Pertahut Din. Pertahut Din. Pertahut Din. Pertahut
petugas
500
-
375
506
134,93
400
531
106,20
Din. Pertahut
Pengembangan hijauan pakan ternak
Ha
24
-
15
17
113,33
18
19
79,17
Din. Pertahut
Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
dosis
54.000
-
50.000
37.500
75,00
51.000
38.500
71,30
Din. Pertahut
Unit Pengolahan pakan ternak (konsentrat)
unit
10
-
5
5
100,00
7
7
70,00
Din. Pertahut
Produksi daging (sapi, kambing, domba dan unggas)
kg
12.276.330
10.655.498
11.231.147
74,87
11.002.497
7.626.964
62,13
Din. Pertahut
Vaksinasi unggas ND Vaksinasi unggas AI Vaksinasi rabies Pengendalian penyakit hewan Pemeriksaan terhadap hewan kurban ante mortem dan post mortem 2 01 xx 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 xx 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
15.000.000
II-122
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
kg
4 7.734.459
Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)
liter
330.000
Populasi sapi potong Populasi sapi perah Populasi kambing Populasi domba Populasi ayam buras Populasi ayam ras petelur
ekor ekor ekor ekor ekor ekor
Populasi ayam ras pedaging
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
6 5.865.111
7 5.902.742
8=(7/6) 118,05
9 6.275.047
10=(7+9) 4.796.813
11=(10/4) 62,02
12 Din. Pertahut
500.000
250.000
262.705
52,54
270.000
282.705
85,67
Din. Pertahut
58.301 300 76.300 40.804 558.138 890.321
-
54.281 165 57.668 30.840 561.939 651.994
59.789 192 60.671 38.100 595.985 624.482
110,15 116,36 105,21 123,54 106,06 95,78
56.258 190 61.849 33.076 561.939 704.806
79.631 232 63.657 39.218 583.947 671.096
136,59 77,33 83,43 96,11 104,62 75,38
Din. Pertahut Din. Pertahut Din. Pertahut Din. Pertahut Din. Pertahut Din. Pertahut
ekor
790.888
-
724.956
811.947
112,00
740.905
819.837
103,66
Din. Pertahut
Populasi itik Pembibitan ayam buras
ekor ekor/DOC
272.703 440.000
-
184.603 360.000
164.810 360.000
89,28 100,00
208.990 380.000
185.950 380.000
68,19 86,36
Din. Pertahut Din. Pertahut
Pembibitan itik
ekor/DOD
190.000
-
150.000
240.000
160,00
160.000
250.000
131,58
Din. Pertahut
Pengolahan telur asin 2 01 xx 23 Program Peningkatan Penerapan Pengembangan biogas Teknologi Petemakan
butir unit
440.000 55
-
400.000 15
407.000 19
101,75 126,67
410.000 25
410.000 25
93,18 45,45
Din. Pertahut Din. Pertahut
Pengembangan rumah kompos
unit
40
-
12
9
75,00
20
17
42,50
Din. Pertahut
unit
2
-
2
2
100,00
2
2
100,00
Din. Pertahut
unit kelompok
20 26
-
17 22
18 12
105,88 54,55
20 23
18 15
90,00 57,69
Din. Pertahut Din. Pertahut
Jumlah kelompok kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak)
18
-
16
16
100,00
16
16
88,89
Din. Pertahut
3 Produksi telur (ayam dan itik)
2 01 xx 23 Program peningkatan penerapan Optimalisasi RPH teknologi peternakan Optimalisasi RPU 2 01 xx 25 Program Pengembangan Sarana Jumlah kelompok dan Prasarana Kelembagaan penangkar benih padi
5 5.000.000
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
II-123
Kode
Program
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
3 Jumlah kelompok kelompok penangkar benih tanamana perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa dalam, tembakau varietas sili siluk)
4 27
5 -
6 15
7 27
8=(7/6) 180,00
9 18
10=(7+9) 30
11=(10/4) 111,11
12 Din. Pertahut
Jumlah kelompok ternak (sapi, kambing, ayam, kelinci)
kelompok
410
-
356
395
110,96
364
403
98,29
Din. Pertahut
Peningkatan kapasitas SDM kelompok P3A dalam Pengelolaan Irigasi
292
-
292
293
100,34
292
293
100,34
Din. Pertahut
Aktifitas kelembagaan kelompok Kelompok/Pelaku Usaha / pelaku Pengolahan hasil pertanian usaha
700
-
500
300
60,00
550
350
50,00
Din. Pertahut
1
-
1
1
100,00
1
1
100,00
Din. Pertahut
Peningkatan kelembagaan kelompok kelompok tani
725
-
725
725
100,00
725
725
100,00
Din. Pertahut
Peningkatan kelembagaan kelompok kelompok tani kehutanan
203
-
203
203
100,00
203
50
24,63
Din. Pertahut
kelompok
37
-
16
16
100,00
21
21
56,76
BKP3
Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain
orang
725
-
145
120
82,76
145
265
36,55
BKP3
Pemanfaatan lahan bawah tegakan (dengan garut)
ha
30
-
6
9
150,00
6
15
50,00
Din. Pertahut
Aktifitas kelembagaan Asosiasi Pengusaha Produk Olahan Pertanian
2 01 xx 25 Program pengembangan sarana Peningkatan aktifitas dan prasarana kelembagaan kelembagaan petani
2 02 Kehutanan 2 02 xx 15 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
unit
II-124
Kode
Program
1
2
2 02 xx 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
2 02 xx 17 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
2 02 xx 19 Program pembinaan dan penertiban hasil hutan
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4 5 15
5 -
6 1 3
7 2 45
8=(7/6) 200,00 1500,00
9 1 3
10=(7+9) 3 48
11=(10/4) 60,00 320,00
12 Din. Pertahut Din. Pertahut
Penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove
ha
5
-
1
5
500,00
1
6
120,00
Din. Pertahut
Penanaman dan pengkayaan hutan rakyat
ha
100
-
20
200
1000,00
20
220
220,00
Din. Pertahut
Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
kec
17
-
17
17
100,00
17
34
200,00
Din. Pertahut
Fasilitasi jumlah partisipasi kecamata masyarakat dalam n pembangunan desa
17
-
17
17
100,00
17
17
100,00
Din. Pertahut
Bimbingan teknis pengendalian hutan
kelompok
65
-
13
13
100,00
13
26
40,00
Din. Pertahut
tahun
1
-
1
1
100,00
1
1
100,00
Din. Pertahut
unit
21
-
21
21
100,00
21
21
100,00
Din. Pertahut
kecamata n
7
-
7
7
100,00
7
7
100,00
Din. Pertahut
Pelayanan tata usaha hasil hutan kayu rakyat
tahun
1
-
1
1
100,00
1
1
100,00
Din. Pertahut
Penyusunan data statistik kehutanan
paket
1
-
1
1
100,00
1
1
100,00
Din. Pertahut
Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun
ha
5
48%
7
7
100,00
6
6
Pemantauan dan pengendalian industri pengolahan kayu hilir
Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan
2 03
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
unit ha
3 Budidaya lebah madu Penanaman sempadan pantai (hutan pantai)
Pengendalian bahan baku dan alat mesin industri pengolahan kayu hilir
2 02 xx 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
Energi dan Sumberdaya Mineral
2 03 xx 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Din. SDA
II-125
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 2 03 xx 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
3 Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan
2 03 xx 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Capaian layanan listrik rumah tangga
2 03 xx 18 Program Potensi Energi
Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baru/terbarukan
2 04 Pariwisata 2 04 xx 15 Program pengembangan pemasaran wisata
2 04 xx 16 Program pengembangan destinasi wisata
2 04 xx 17 Program pengembangan kemitraan
2 04 xx 18 Program pengembangan kampung kerajian GMT
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
unit
4 25
5 -
6 5
7 15
8=(7/6) 300,00
9 5
10=(7+9) 20
11=(10/4) 80,00
12 Bappeda
%
-
95
-
data di PLN
-
-
-
-
PU
kec.
17
-
3
0
0,00
7
7
41,18
Bappeda
80
nasional dan internasional
10
14
140,00
20
24
30,00
Din. Budpar
-
-
Din. Budpar Din. Budpar Din. Budpar Din. Budpar
Promosi pariwisata di dalam kegiatan dan di luar DIY Naiknya PAD pariwisata Jumlah Wisnus Jumlah Wisman Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
rupiah orang orang %
5.387.768.120 1.909.459 19.287 -
5
4.221.457.301 1.496.111 15.112 -
5.335.241.250 1.738.808 17.564 14
126,38 116,22 116,22 280,00
Jumlah desa wisata
desa
26
-
18
24
133,33
20
26
100,00
Din. Budpar
Tersusunnya rencana pengembangan pariwisata daerah
%
-
100
-
30
30,00
-
-
-
Din. Budpar
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan kepariwisataan bagi stakeholder pariwisata
%
-
100
-
40
40,00
-
-
-
Din. Budpar
Meningkatnya pelayanan informasi pariwisata
%
-
100
-
60
60,00
-
-
-
Din. Budpar
Jumlah usaha pariwisata
unit
75
-
5
12
240,00
10
17
22,67
Din. Budpar
Terjalinnya kerjasama antar daerah dalam pemasaran objek wisata
%
-
100
-
2
-
-
-
Din. Budpar
Pengembangan kaw GMT & Kajigelem
paket
13
2
6
2
8
61,54
Bappeda
300,00
4.432.530.166 1.570.916 15.868 -
II-126
Kode
Program
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
2 1 2 05 Kelautan dan Perikanan 2 05 xx 15 Program pemberdayaan ekonomi Jumlah nelayan masyarakat pesisir
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
4
5
6
7
8=(7/6)
9
orang
900
-
508
400
78,74
569
2 05 xx 16 Program pemberdayaan Luas kawasan konservasi, masyarakat dalam pengawasan restocking, resensing dan pengendalian sumberdaya kelautan
ha
-
7
-
7
2 05 xx 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Jumlah produksi perikanan budidaya
ton
232.290
-
24.257
10.450
Jumlah pokdakan (kelompok pembudidaya)
kelompok
450
-
375
Unit pembibitan rakyat (UPR)
unit
100
-
Jumlah produksi perikanan tangkap
ton
8.168
Jumlah produksi perikanan tangkap
ton
Jumlah Armada Perikanan Tangkap PMT (Perahu Motor Tempel)
2 05 xx 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012 10=(7+9)
11=(10/4)
12 DKP
-
-
-
DKP
43,08
43.491
53.941
23,22
DKP
577
153,87
390
577
128,22
DKP
50
61
122,00
60
61
-
1.377
962
69,86
1.614
2.576
31,54
DKP
8.168
-
1.377
462
33,53
1.614
2.076
25,41
DKP
unit
50
-
70
77
90,00
65
77
46,00
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 5-10 GT
unit
5
-
4
4
100,00
5
4
80,00
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 10-30 GT
unit
12
-
3
1
33,33
6
1
8,33
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 30-50 GT
unit
17
-
3
0
0,00
5
0
0,00
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM>50 GT
unit
12
-
0
0
0
0
0,00
DKP
Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI)
unit
5
-
4
6
4
6
120,00
DKP
150,00
DKP
II-127
Kode
Program
2 1 2 05 xx 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2 06 Perdagangan 2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
3 Pengolah hasil perikanan
orang
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
4 100
5 -
6 50
7 64
8=(7/6) 128,00
9 70
10=(7+9) 64
11=(10/4) 64,00
12 DKP
Konsumsi ikan per kapita
kg/kapita/ th
25,96
-
21,36
17,38
81,37
22,43
17,38
66,95
DKP
Kajian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam
kegiatan
16
-
0
0
0,00
4
3
18,75
Bag. KPPD
Peningkatan keterampilan pelaku usaha eksport/pemasok produk eksport
unit usaha
70
-
30
40
133,33
40
40
57,14
Din. Perindagkop
Penyelenggaraan promosi produk UMKM
kegiatan
15
-
3
18
600,00
3
21
140,00
Din. Perindagkop
Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM
kegiatan
20
-
4
16
400,00
4
20
100,00
Din. Perindagkop
2 06 xx 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan promosi melalui pameran
kali
8
-
8
18
225,00
8
8
100,00
Din. Perindagkop
2 06 xx 20 Program Pengembangan infrastruktur perdagangan
Peningkatan kualitas pasar tradisional
unit
5
-
1
2
200,00
2
3
60,00
Din. Perindagkop
250
-
50
236
472,00
50
286
114,40
Bag. KPPD
17
-
17
17
100,00
17
17
100,00
Bag. KPPD
2 07 Perindustrian 2 07 xx 16 Program pengembangan industri Pemberian fasilitasi UMKM kecil&menengah kemudaha akses perbankan bagi industri kecil menengah (Fasilitasi pengembangan UKM) 2 07 xx 19 Program Pengembangan Sentra- Pengembangan database sentra Industri Potensial informasi potensi unggulan
kec.
II-128
Kode
Program
2 1 2 08 Transmigrasi 2 08 xx 18 Program transmigrasi umum
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011
Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2012
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggungj Program dan Realisasi Target awab Kegiatan s.d Tahun s.d Tahun 2012 2012
Indikator Kinerja Program (outcome )/ Kegiatan (output )
Target Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(7+9)
11=(10/4)
12
100
120
100
75
62,50
100
90
90,00
Din. Nakertrans
Jumlah transmigran yang ditempatkan
KK
Realisasi Tingkat Target RKPD Target RPJMD Tahun RKPD/RPJMD Tahun Realisasi Tahun 2011 2011 2011 (%)
II-129
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritas pembangunan Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.
Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab •
Keterbatasan data dalam penyusunan data dasar dan sasaran SPM
•
Kendaraan untuk operasional wasdal dan peninjauan lokasi kurang memadai, baik jumlah maupun kualitas
•
Bangunan gedung tempat pelayanan belum representatif
•
Jumlah karyawan belum sesuai dengan beban kerja (terkait dengan aturan dari pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan perizinan penanaman modal kepada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten/kota)
•
Luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan
•
Reward kepada tenaga pengawas belum memadai yang pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme
•
Terbatasnya kemampuan auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan kompetensi substansi
•
Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat belum dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pengampu pelayanan umum
•
Penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan kontinyu oleh seluruh SKPD pemberi layanan kepada masyarakat
•
Analisis Beban Kerja (ABK) belum dipahami oleh semua instansi di Kabupaten Bantul, sehingga dalam pelaksanaannya masih mengandalkan peran dari tim ABK Kabupaten Bantul
•
Kegiatan monitoring dan evaluasi SPM ada sedikit kendala yaitu13 SKPD yang sudah memiliki data dasar, tidak diikuti dengan penjabaran kegiatan dan anggaran
2.
Pendidikan • Masih ada sebagian anak usia sekolah Bantul bersekolah di luar Bantul • Masih adanya prasarana pendidikan belum sesuai Standar Prasarana Pendidikan (kekurangan ruang kelas beserta meubelairnya dan ruang belajar lainnya, misalnya ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang TI, dan lain-lain)
II-131
• Belum semua pendidik bersertifikat pendidik profesional dan masih ada pendidik yang kualifikasi pendidikannya belum S1/D4 • Masih rendahnya kesejahteraan bagi GTT dan PTT • Masih ada guru yang beban mengajarnya belum memenuhi standar minimal 24 jam per minggu 3.
Kesehatan •
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi dikarenakan masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara pencegahan selama kehamilan, bersalin dan nifas serta perawatan kesehatan dan cara pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanganan kegawatdaruratan
•
Penyakit TBC di Kabupaten Bantul masih perlu diwaspadai. Penemuan kasus BTA positif masih menjadi masalah di Kabupaten Bantul. Angka penemuan kasus selalu di bawah standar nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul yaitu 70%
•
Terkait dengan kasus DBD, Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kabupaten Bantul memang masih belum optimal yakni kurang dari angka yang diharapkan (95%). Kondisi ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Tampaknya masih diperlukan upaya-upaya pendampingan dari Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan PSN tersebut disamping secara simultan dilakukan edukasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS
•
Kondisi gedung Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) masih kurang dari persyaratan, yaitu 500 m2. Gedung yang ada saat ini seluas 340 m2, padahal obat yang disimpan sangat banyak jumlah dan jenisnya
•
Sistem asuransi jaminan kesehatan belum mencakup seluruh masyarakat. Pada tahun 2014 diharapkan semua penduduk di Kabupaten Bantul mempunyai jaminan kesehatan atau universal coverage.
•
Peraturan di tingkat pusat yang sangat dinamis menyebabkan aturan-aturan yang berkaitan dengan regulasi/ perizinan kesehatan cepat berubah. Dinkes mengalami kesulitan dalam proses pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
•
Pengembangan rumah sakit sesuai standar yang telah ditetapkan membutuhkan anggaran yang cukup besar
•
Kurangnya ruang perinatal yang mengakibatkan BOR di atas 100%
II-132
4.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi • Sinergitas / keterpaduan kerja bersama di berbagai sektor pembangunan belum dapat berjalan dengan baik karena masih adanya ego sektoral • Kurang optimalnya dukungan Pemerintah dalam pengembangan IPTEK • Adanya kesenjangan teknologi yang dihasilkan oleh sumber penghasil teknologi (Perguruan Tinggi, Balai-balai Penelitian) dengan pengguna (masyarakat) • KKN Tematik yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi belum maksimal dalam transfer IPTEK, sehingga hasil penelitian yang dilakukan oleh PT banyak yang belum bisa diterapkan di masyarakat dengan baik • Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang merata dalam pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, • Corporate Social Responsibility (CSR) belum terintegrasi dan mengutamakan kepentingan bisnis semata
5.
Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal •
Lemahnya institusi pengelola program pengentasan kemiskinan
•
Kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi pengentasan kemiskinan
•
Belum ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan
•
Dukungan anggaran operasional pengentasan kemiskinan yang masih terbatas
•
Keterbatasan petugas lapangan (PLKB)
•
Belum adanya panti di wilayah Kabupaten Bantul yang dikelola oleh Dinas Sosial
•
Adanya dua data kemiskinan maka sulit untuk menentukan sasaran penurunan angka kemiskinan
•
Jumlah penganggur masih relatif tinggi sementara lapangan kerja dan peluang kerja sangat terbatas
•
Belum optimalnya networking pasar tenaga kerja
•
Kompetensi SDM tenaga kerja masih rendah
•
Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi baik di tingkat pusat maupun daerah
•
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung mengalami kenaikan dan penanganan masalah sebagian besar masih dilaksanakan oleh pemerintah
II-133
6.
Pertanian dalam arti luas •
Masih rendahnya penggunaan benih berlabel pada tanaman hortikultura
•
Masih terbatasnya kelompok penangkar yang memproduksi calon benih
•
Masih rendahnya penerapan teknis budidaya mengacu pada Good Agriculture Practice (GAP)/Standard Operational Procedure (SOP)
•
Produk pertanian mempunyai sifat mudah rusak dan harga fluktuatif
•
Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk organik masih rendah
•
Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
•
Penurunan kesuburan lahan akibat pemupukan anorganik yang berlebih
•
Permainan harga saat panen dalam hal ini pada komoditas perkebunan khususnya tembakau
•
Kekurangan tenaga petugas peternakan yang ada di lapangan (kecamatan)
•
Keterbatasan kemampuan Sarana Prasarana Lab. Type C Kab. Bantul, sehingga tidak seluruh sample dapat di periksa di Lab. Type C
•
Pelaksanaan vaksinasi pada ayam buras tidak efektif, karena banyak yg tidak dikandangkan atau tidak punya kandang
•
Banyak unggas yang terpapar penyakit karena kurangnya kebersihan lingkungan
•
Masih ada sebagian masyarakat petani yang masih rendah rasa memiliki terhadap jaringan dan bangunan irigasi
•
Masih adanya masyarakat pemakai air yang ketaatannya rendah terhadap aturan yang disepakatinya (AD-ART P3A/GP3A) dan aturan perundangan yang ada
•
Masih sedikitnya tenaga lapangna (juru pengairan, penjaga bending, pekerja saluran) karena banyak yang pensiun
•
Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok.
•
Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan konsumsi pangan (nabati dan hewani) produk impor seperti daging, terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal.
•
Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) ideal dengan skor 100.
•
Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional.
•
Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus kurang/gizi buruk di wilayah tertentu. II-134
•
Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.
•
Adanya tuntutan penyediaan bahan pangan yang terjamin mutu dan keamanannya sebagai konsekuensi dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat.
•
Pemantauan situasi pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
•
Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum peredaran distribusi pangan.
•
Belum optimalnya pemantauan distribusi pangan antar kabupaten dan antar provinsi.
•
Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena kemiskinan.
•
Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan.
•
Kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan dan belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh.
•
Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal.
•
Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana penyuluh.
•
Belum optimalnya perubahan perilaku petani terhadap pembangunan pertanian.
•
Pengkajian dan penerapan inovasi pertanian spesifik lokasi belum dilaksanakan secara optimal.
•
Akses pasar produk perikanan masih rendah
•
Kurangnya koordinasi terpadu antar SKPD terkait maupun dengan Dislautkan Propinsi DIY
•
Penangkapan ikan di laut sangat tergantung pada kondisi alam
•
Kesadaran masyarakat pesisir untuk melaksanakan kegiatan konservasi baik konservasi vegetasi pesisir, satwa langka, maupun ekosistem masih rendah
7.
•
Ketersediaan bibit perikanan yang masih terbatas
•
Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
•
Belum adanya peta potensi energi terbarukan
•
Belum terdatanya potensi bahan nabati untuk biodiesel
Industri kecil dan koperasi •
Kurang optimalnya pengembangan beberapa titik sentra khususnya di kawasan GMT (Gabusan,Manding, Tembi) dan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemah Dadi)
•
Masih kurangnya wirausaha / entrepreneur
II-135
•
Banyak perajin yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan industrinya baik dalam hal teknis maupun non teknis
•
Terbatasnya kemampuan SDM dalam bidang koperasi
•
Manajemen koperasi belum berjalan optimal
•
Kurangnya akses informasi dan teknologi
•
Rendahnya partisipasi dan loyalitas anggota koperasi
•
Persaingan koperasi dengan badan usaha lain
•
Hak cipta perajin belum terlindungi
•
Belum lengkapnya sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri
•
Belum optimalnya penataan manajemen dan organisasi koperasi
•
Terbatasnya permodalan koperasi
•
Belum optimalnya kemitraan pengusaha besar dengan koperasi
•
Persediaan bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih bergantung dari daerah lain (misalnya kayu, kulit bambu, dan lain-lain).
8.
•
Pengujian limbah industri tidak bisa dilaksanakan sendiri
•
Kurang optimalnya seleksi calon penerima bantuan modal usaha dan peralatan bagi IKM
Perdagangan dan pasar tradisional •
Fasilitasi umum dan lainnya yang ada di pasar banyak yang tidak memadai (masih terkesan negatif bahwa pasar itu sebagai tempat yang kotor, kumuh, semrawut dan keamanan tidak terjamin)
•
Tumbuhnya toko-toko modern (Mall, Super market, Hyper market dll) , pedagang kecil terdesak oleh pasar modern
•
Bertambahnya jumlah pedagang dari waktu ke waktu, sehingga terjadi gesekan dan persaingan usaha yang mengorbankan kualitas barang yang dijual
•
Masih banyak barang-barang beredar di pasar, toko, swalayan yang tidak memenuhi standar mutu atau melanggar UU-PK
•
Belum ada fasilitas untuk uji laboratorium bila ada barang yang dianggap membahayakan terhadap keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan
•
Kebutuhan tempat berjualan semakin besar sehingga banyak pedagang yang asal berjualan di lorong dan di depan pasar (tidak beraturan)
•
Masih banyaknya para pemilik modal swasta (rentenir) yang beroperasi di pasar, sehingga banyak pedagang kecil yang terbelit hutang
II-136
•
Terbatasnya kemampuan SDM dalam hal ekspor impor
•
Terbatasnya informasi mengenai trend pasar dan informasi kebijakan pemerintah
•
Perajin kurang mengoptimalkan Pasar seni Gabusan
•
Kelengkapan fasilitas di PSG untuk menambah daya tarik pengunjung relatif kurang
•
Pengelolaan Sistem Resi Gudang yang ditunjuk belum memiliki sertifikat BAPPEPTI
•
Sarana pengeringan belum sesuai standart lingkungan
•
Aksebilitas petani ke SRG kurang maksimal
•
Terbatasnya informasi / data tanah yang siap untuk calon investor
•
Terbatasnya kerjasama penyampaian informasi potensi investasi di Kabupaten Bantul
•
Kebijakan dan kewenangan persetujuan penanaman modal, khususnya PMA, masih berada di pusat (BKPM)
•
Rendahnya tingkat kepatuhan investor untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sehingga kurang informasi mengenai permasalahan yang dihadapi perusahaan
•
Sarana prasarana dan bahan promosi masih terbatas
•
Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan spesifikasi dalam penyusunan project investasi
•
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan penggunaaan barang dan mutu barang
•
Banyaknya event pameran potensial yang tidak dapat diikuti karena alokasi anggaran pameran terbatas
9.
•
Sistem resi gudang belum dikenal luas oleh masyarakat, khususnya petani
•
Masih lemahnya manajemen pasar tradisional
Pariwisata •
Keterbatasan SDM,sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan
•
Pengembangan dan pelestarian situs budaya, dan benda sejarah purbakala belum optimal
•
Fungsi dan penataan lahan kawasan pantai selatan belum optimal
•
Sebaran kunjungan wisatawan belum merata, masih terkonsentrasi ke parangtritis
•
Belum semua kawasan pariwisata memiliki rencana pengembangan secara konseptual
•
Aktualisasi konsep dasar wisata dan sapta pesona di destinasi pariwisata belum optimal
II-137
•
Masih perlunya peningkatan pengelolaan terhadap aset- aset budaya dan BCB yang ada di Kabupaten Bantul
•
Sejauh ini sangat dirasakan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pelestarian situs budaya dan seni budaya sebagai aset budaya daerah
•
Kualitas kelompok seni tradisional belum memadai dalam mendukung pengembangan pariwisata
•
Peran dari generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan seni dan budaya daerah pun dirasa masih kurang dan belum optimal
10.
Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana •
Kondisi geografi Kabupaten Bantul pada posisi paling hilir menjadikan pada musim hujan rawan banjir, pada musim kemarau sulit air
•
Potensi sumber air yang belum dapat dapat dimanfaatkan secara optimal
•
Pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik masih rendah, sehingga sampah banyak menyumbat saluran pembuang dan pembawa
•
Perlu gudang logistik untuk buffer stock bantuan bencana
•
Kerusakan pesisir dan laut akibat abrasi pantai
•
Pencemaran air, permasalahan sampah, kerusakan lahan dan perubahan iklim global
•
Adanya pencemaran lingkungan akibat dampak usaha/kegiatan
•
Sumber daya manusia dirasakan belum memadai dari sisi kompetensi dan kuantitas
•
Peralatan dan kendaraan dipandang belum lengkap dan jumlahnya terbatas
•
Pendanaan untuk pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana masih sangat terbatas
•
Penurunan kualitas air sungai dan udara yang disebabkan oleh kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran
•
Beberapa parameter kualitas air sungai masih melebihi baku mutu air kelas II seperti kandungan bakteri coli, BOD, COD, DO, Phospat, Sulfur, dan minyak lemak
•
Beberapa parameter kualitas udara ambien masih melebihi baku mutu udara ambien dan baku mutu kebisingan
•
Aturan pengelolaan limbah belum seluruhnya ditaati oleh para pelaku usaha
•
Belum semua pelaku usaha melaporkan dokumen pengelolaan lingkungan (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan/RKL dan RPL) secara rutin sesuai aturan yang berlaku II-138
•
Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya dengan prinsip 3R masih rendah
• 11.
Terjadinya perubahan iklim global yang disebabkan efek gas rumah kaca (GRK)
Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman •
Aksebiltas wilayah dalam kabupaten belum merata
•
Akses keluar wilayah kabupaten belum optimal
•
Kesemrawutan dan kemacetan di pusat kota
•
Overload-nya volume lalulintas
•
Terjadinya kesenjangan spasial antara wilayah utara, tengah dan selatan
•
Buruknya pelayanan transportasi di terminal
•
Penyalahgunaan ruas-ruas jalan
•
Angkutan barang dengan kendaraan besar masuk ke pusat kota mengakibatkan gangguan lalilintas dan permasalahan parker
•
Seluruh wilayah belum terlayani angkutan umum secara merata
•
Angkutan barang dengan kendaraan besar masuk pusat kota mengakibatkan gangguan lalulintas dan permasalahan parkir
•
Karena keterbatasan anggaran maka pemeliharaan jalan tidak dapat menjangkau seluruh jalan kabupaten yang mengalami kerusakan
•
Tingkat kemiringan tanah yang berbeda-beda menyebabkan tidak semua rumah dapat dijangkau sambungan air limbah komunal
•
Belum adanya payung hukum dalam pengelolaan limbah komunal di Panggungharjo yang masuk ke IPAL sehingga belum ada retribusi yang masuk
•
Terbatasnya debit air irigasi yang tersedia sebagai konsekuensi logis posisi Kabupaten Bantul yang berada pada paling hilir dari satuan lahan alluvial Gunung Api Merapi
•
Kurangnya kesadaran menjaga kelestarian jaringan
•
Belum optimalnya partisipasi GP3A/P3A dalam mengelola jaringan utama
•
Kurangnya kesadaran penerapan pembagian air berkeadilan
•
Kurang lengkapnya sarana pembagian air
•
Kabupaten Bantul pada posisi paling hilir menjadikan pada musim hujan rawan banjir
•
Kurangnya tenaga teknis lapangan, karena banyak yang pensiun
•
Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mengakibatkan terdapatnya sampah yang menyumbat saluran pembuang dan pembawa
II-139
•
Belum semua RDTRK kecamatan sesuai dengan peraturan penataan ruang yang baru
•
Belum seluruh amanat pasal-pasal dalam Perda RTRW dijabarkan dalam aturan-aturan yang lebil detail
•
Belum semua kawasan cepat tumbuh dan strategis memiliki dokumen perencanaan yang lebih detil (DED, Master Plan, RTR)
•
Dokumen tata ruang Kabupaten Bantul belum dapat dipahami oleh sebagian masyarakat, dunia usaha, swasta maupun stakeholder
•
Kebutuhan akan rumah yang terus meningkat berakibat meningkatnya alih fungsi lahan, khususnya pertanian ke lahan non pertanian di Kabupaten Bantul
•
Kawasan permukiman kumuh masih dijumpai di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah perbatasan dengan Kota Yogyakarta. Munculnya kawasan kumuh tersebut disebabkan karena infrastruktur dasar yang ada belum memenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas
•
Program BSPS belum dapat menjangkau MBR di seluruh wilayah Kabupaten Bantul
•
Kelembagaan menangani perumahan masih setingkat eselon IV
II-140
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dari pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Nilai tambah PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebesar Rp 10,03 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 4,18 triliun atas dasar harga konstan Tahun 2000. Dari nilai tambah PDRB harga konstan tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 mencapai 5,27% sedangkan Tahun 2010 sebesar 4,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif stabil. Pada Tahun 2011 ini terlihat semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan andil terbesar sektor perdagangan hotel dan restoran sedangkan andil terkecil sektor penggalian. Akibat adanya erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman mengakibatkan permintaan konsumen terhadap beberapa bahan gol C di Kabupaten Bantul beralih memilih pasir yang berasal dari gunung merapi dari pada pasir yang berasal dari sungai progo sehingga mengakibatkan sektor penggalian secara agregat pada tahun ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini dibuktikan dengan melambatnya sektor ini pada Tahun 2011 sebesar 0,14 persen (Tabel 3.1) dibanding Tahun 2010 yang tumbuh sebesar 2,07 persen. Tabel 3.1.Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (Persen) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lapangan Usaha Pertanian Penggalian Industri Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan RRRRRestoranRestoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa PPerusahaan Jasa-jasa PDRB
Tahun 2011 1,85 0,14 4,99 4,63 6,26 6,92 7,30 7,75 6,42 5,27
Andil pertumbuhan Th 2011 0,43 0,00 0,81 0,04 0,72 1,38 0,53 0,49 0,86 100,00
Sumber: BPS, 2012 Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Tahun 2011 adalah pertanian; perdagangan, hotel dan restoran, industri serta jasa-jasa. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Tahun 2011 ini paling besar yaitu 22,76%. Angka ini juga menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Bantul masih menggantungkan pada sektor pertanian walaupun prosentasenya semakin menurun. Hal ini dimungkinkan karena tingginya alih fungsi lahan III-1
pertanian. Adapun kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yaitu dari 19,76% pada tahun 2009 menjadi 20,22% pada Tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan dari sumbangan sub sektor restoran. Sektor pengangkutan dan kominukasi juga mengalami peningkatan yang cukup bagus yaitu dari 7,09% pada tahun 2009 menjadi 7,38% pada Tahun 2011. Sumbangan sub sektor angkutan jalan raya maupun sub sektor pos dan telekomunikasi memberikan andil dalam peningkatan sektor ini. Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berikut : Tabel 3.2.PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah) No
Lapangan Usaha
1 2 3 4 5 6 7
Pertanian Penggalian Industri Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Pengangkutan dan Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
8 9
PDRB
Th 2009 (%)
PDRB
Th 2010 (%)
PDRB
Th 2011* (%)
24,32 0,95 16,16 0,91 11,49 19,76 7,09
919.417 350783 610.781 34.448 434.409 746.833 268.145
933.260 36.525 647.939 36.289 454.480 789.789 287.236
23,52 0,92 16,33 0,91 11,45 19,90 7,24
950.491 36.576 680.271 37.969 482.930 844.427 308.199
22,76 0,88 16,29 0,91 11,56 20,22 7,38
6,11
230.768
252.015
6,35
271.556
6,50
13,21 100,00
499.364 3.779.948
530.397 3.967.92
13,37 100,00
564.448 4.176.86
13,51 100,00
Sumber: BPS, 2012 Sementara itu struktur ekonomi Kabupaten Bantul masih didominasi oleh sektor pertanian karena mampu menghasilkan nilai tambah paling besar. Terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari primer ke sekunder maupun tersier menunjukkan perkembangan yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Bantul (Gambar 3.1). Pergeseran tiga sektor tersebut adalah sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha pertanian dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; listrik, gas, air bersih; dan bangunan. Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa perusahaan; dan jasa-jasa.
III-2
Gambar 3.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2011
Sumber : BPS 2012 Perekonomian di Kab. Bantul ditopang oleh 3 sektor, yaitu: pertanian, perdagangan hotel restoran serta industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut menyumbang 59,27% dari total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Tahun 2011. Dampak penguatan ekonomi lokal diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 5.27% pada Tahun 2011 menjadi 5,42% pada tahun 2012. Dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bantul Tahun 2011 dan sasaran perekonomian daerah tahun 2012 serta penguatan daya tahan ekonomi, peningkatan daya saing produk melalui diversifikasi pasar tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk serta peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diharapkan meningkat, yaitu dari 5,42% (2012) menjadi 5.66% (2013). Dengan adanya program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang miskin, tetap bisa menjangkau antara lain dengan Jamkesmas, program keluarga harapan, PNPM, BOS dan raskin, dapat mendorong pertumbuhan investasi sehingga kebutuhan investasi diharapkan meningkat : • Pertumbuhan investasi PMA meningkat dari Rp 555.205.911.283,92 pada tahun 2012 menjadi Rp 565.882.948.039,00 pada tahun 2013 • Pertumbuhan investasi PMDN meningkat dari Rp 180.445.600.020,00 pada tahun 2012 menjadi Rp 183.983.137.541,00 pada tahun 2013
III-3
• Pertumbuhan investasi Pemerintah meningkat dari Rp 99.049.447.665,00 pada tahun 2012 menjadi Rp 100.408.592.300,63 pada tahun 2013 • Pertumbuhan investasi masyarakat meningkat dari Rp 39.027.866.936,00 pada tahun 2012 menjadi Rp 41.759.817.622 pada tahun 2013 3.1.2. Inflasi Laju inflasi tahun kalender Kabupaten Bantul bulan Januari hingga Desember 2011 mencapai 3,73 persen, atau sama dengan besaran laju inflasi secara tahunan. Laju Inflasi Kabupaten Bantul ini lebih rendah daripada laju inflasi DIY (3,88%) dan Nasional (3,79%). Dari tujuh kelompok pengeluaran yang dipantau harganya, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memiliki laju inflasi tahun kalender lebih rendah dibandingkan dengan kota Yogyakarta maupun nasional, sedangkan kelompok sandang dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memiliki laju inflasi tahun kalender lebih tinggi dibandingkan dengan kota Yogyakarta dan nasional. lnflasi Tahun 2011 sebesar 3,73 persen termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun). Inflasi ringan mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik antara lain meningkatkan pendapatan dan investasi. Perkembangan Inflasi Kabupaten Bantul dari Tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:
III-4
Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2007 - 2011
Polemik harga BBM awal April lalu berpengaruh pada kondisi perekonomian sejumlah daerah. Ketidakpastian kebijakan BBM subsidi dalam enam bulan ke depan dinilai menyulitkan kalkulasi bisnis terhadap harga-harga barang. Hal ini dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian secara nasional maupun regional termasuk kondisi ekonomi Kabupaten Bantul. Jadi naik tidaknya harga BBM subsidi menjadi satu tekanan inflasi. Ketidakpastian ini menganggu kalkulasi usaha sehingga harga-harga cenderung ditarik keatas untuk antisipasi kenaikan tersebut. Faktor inilah yang kemungkinan dapat menjadi salah satu pendorong inflasi di Tahun 2012 diprediksi menjadi sebesar 4,85%. Sementara pada ahun 2013 diharapkan inflasi menurun menjadi 4,7%. Hal ini terkait karena sudah adanya kepastian mengenai harga BBM dan adanya upaya-upaya pemerintah daerah dalam menjaga stok kebutuhan bahan pangan melalui pemberdayaan kemampuan lokal. 3.1.3. Kemiskinan Angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2011 adalah 15,02%. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2010 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,37%. Namun prosentase kemiskinan pada Tahun 2011 ini masih belum memenuhi target dalam RKPD Tahun 2011 yaitu sebesar 14,5%. Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini III-5
tercermin dari semakin berkurangnya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin. Melalui program-program tersebut diharapkan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul cenderung menurun pada tahun 2012 menjadi 12% dan pada tahun 2013 turun menjadi 11%. Tabel 3.3 Prosentase KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010 – 2011 Kabupaten Bantul Jumlah KK Jumlah KK Jumlah Jiwa Tahun % Jumlah Jiwa Total Total Miskin Miskin 2010 256.463 41.480 16,17 842.928 129.614 2011 258.294 40.321 15,61 848.608 127.479 Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2012
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1.
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
% 15,37 15,02
Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
III-6
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2010 s.d tahun 2014 Jumlah NO
Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (RPJMD)
Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (Prediksi RKPD)
Proyeksi /Target pada Tahun 2014 (Prediksi RKPD)
Uraian
Realisasi Tahun 2010 3
4
5
6
7
9
Pendapatan asli daerah
81,637,099,293.07
128,900,086,173.41
121,593,861,804.75
110,261,028,000.00
153,135,225,088,80
155,076,066,766.96
1.1.1
Pajak daerah
16,541,249,955.00
35,068,591,776.50
32,090,346,562.11
27,657,953,000.00
54,681,358,321.90
56,622,200,000.06
1.1.2
Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
15,978,422,097.00
17,798,603,458.00
21,512,622,590.00
70,046,365,000.00
23,663,884,849.00
26,030,273,333.90
7,424,932,057.58
7,290,930,553.75
7,753,663,652.64
8,236,828,000.00
8,529,030,017.90
9,381,933,019.69
41,692,495,183.49
68,741,960,385.16
60,237,229,000.00
4,319,882,000.00
66,260,951,900.00
72,887,047,090.00
688,676,566,702.00
717,123,249,859.00
868,175,052,089.00
787,249,497,000.00
868,175,052,089.00
943,459,120,563.18
1 1.1
1.1.3 1.1.4 1.2
2
Realisasi Tahun 2011
Tahun Berjalan Th. 2012
54,598,729,702.00
46,143,222,859.00
36,859,018,089.00
43,752,298,000.00
36,859,018,089.00
35,339,628,163.18
1.2.2
Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum
573,512,337,000.00
625,060,827,000.00
768,034,584,000.00
681,275,073,000.00
768,034,584,000.00
844,838,042,400.00
1.2.3
Dana alokasi khusus
60,565,500,000.00
45,919,200,000.00
63,281,450,000.00
62,222,126,000.00
63,281,450,000.00
63,281,450,000.00
1.2.1
III-7
Jumlah NO
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
Uraian
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
Realisasi Tahun 2010
Realisasi Tahun 2011
Tahun Berjalan Th. 2012
Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (RPJMD)
Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (Prediksi RKPD)
Proyeksi /Target pada Tahun 2014 (Prediksi RKPD)
216,553,236,368.00
334,527,406,400.00
205,576,127,330.00
107,246,946,000.00
203,076,127,330.00
211,145,807,430.00
17,169,480,000.00
-
5,000,000,000.00
21,476,964,000.00
-
-
-
-
-
42,558,702,674.00
53,144,140,000.00
50,331,810,000.00
43,178,077,000.00
52,831,810,000.00
60,901,490,100.00
18,395,631,000.00
243,734,530,400.00
141,403,889,400.00
27,182,893,000.00
141,403,889,400.00
141,403,889,400.00
138,429,422,694.00
37,648,736,000.00
8,840,427,930.00
15,409,012,000.00
8,840,427,930.00
8,840,427,930.00
986,866,902,363.07
1,180,550,742,432.41
1,195,345,041,223.75
1,004,754,471,000.00
1,224,386,404,507.80
1,309,680,994,760.14
-
Sumber : DPPKAD, 2012
III-8
3.2.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Buka Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi: a. Melaksanakan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dimulai Tahun 2013 b. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:
III-9
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja DaerahTahun 2010 s.d Tahun 2014 Jumlah NO
Uraian
Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (RPJMD)
Proyeksi /Target pada Tahun 2013 (Prediksi RKPD)
Proyeksi /Target pada Tahun 2014 (Prediksi RKPD)
7 888,145,848,196.72 828,489,806,506.00
9 932,835,032,025.72 865,178,990,335.00
51,506,911.97
51,506,911.97
13,704,351,950.00 15,278,080,000.00
6 860,553,592,235.00 802,223,163,835.00 120,145,200.00 462,865,000.00 25,795,408,000.00
15,641,526,500.00 2,979,300,000.00
15,641,526,500.00 2,979,300,000.00
Realisasi Tahun 2010
Realisasi Tahun 2011
Tahun Berjalan Th. 2012
3 725,484,515,717.49 640,523,590,297.00 65,234,566.49
4 817,126,901,965.97 723,599,430,041.00 51,506,911.97
5 880,309,449,263.75 802,223,163,835.00 120,145,200.00
17,408,153,945.00 32,612,761,782.00
23,888,751,500.00 36,168,122,552.00
1 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial**
2.1.6
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
1,776,309,327.00
1,906,274,600.00
1,949,182,600.00
1,952,010,200.00
1,949,182,600.00
1,949,182,600.00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*
29,751,529,000.00
30,446,501,000.00
43,475,171,500.00
28,000,000,000.00
35,475,171,500.00
43,475,171,500.00
2.1.8
Belanja tidak terduga
3,346,936,800.00
1,066,315,361.00
3,559,354,178.75
2,000,000,000.00
3,559,354,178.75
3,559,354,178.75
286,872,331,518.00
334,808,689,124.00
317,721,196,960.00
251,828,525,000.00
378,941,921,209.00
1,012,356,847,235.49
1,151,935,591,089.97
1,198,030,646,223.75
1,112,382,117,235.00
1,267,087,769,405.72
1,321,364,698,436.72
(25,489,944,872.42)
28,615,151,342.44
(2,685,605,000.00)
(107,627,646,235.00)
(42,701,364,897.92)
(11,683,703,676.58)
2.2
BELANJA LANGSUNG TOTAL JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
388,529,666,411.00
Sumber : DPPKAD 2012 **Termasuk dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ( sebesar 1 M ).
III-10
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:
III-11
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d Tahun 2014 Jumlah No 1 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2 Penerimaan pembiayaan: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan: Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
Tahun Berjalan 2012 5
Proyeksi/Target Tahun 2013 (RPJMD) 6
Proyeksi/Target Tahun 2013 (Prediksi RKPD) 7
Proyeksi/Target Tahun 2014 (Prediksi RKPD) 9
35,107,747,060.89
16,900,836,000.00
42,569,449,400.00
48,791,087,955.57
18,970,875,940.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,043,922,609.57
35,107,747,060.89
16,900,836,000.00
42,569,449,400.00
48,791,087,955.57
18,970,875,940.55
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
Realisasi Tahun 2010 3
Realisasi Tahun 2011 4
61,043,922,609.57
281,000,000.00
4,000,000,000.00
14,100,000,000.00
5,000,000,000.00
4,974,492,057.73
5,171,941,263.50
115,230,676.26 50,000,000.00
115,230,676.26 -
115,231,000.00 -
115,231,000.00 -
115,231,000.00
115,231,000.00
446,230,676.26
4,115,230,676.26
14,215,231,000.00
5,115,231,000.00
6,089,723,057.73
7,287,172,263.50
60,597,691,933.31
30,992,516,384.63
2,685,605,000.00
37,454,218,400.00
42,701,364,897.84
11,683,703,677.05
Sumber : DPPKAD, 2012
III-12
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul mangacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah “Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis” sedangkan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah: a. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik; b. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakatyang responsif gender; d. Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan. Hubungan misi, tujuan, dan sasaran daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Kab. Bantul Misi 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik
1.
2. 3.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan pelayanan
1. 2. 3.
Sasaran Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik Penyingkatan waktu penyelesaian ijin Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan
Misi
Tujuan 4.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.
4. Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 4. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang prasekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal
1.
2.
Sasaran Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat Meningkatnya pemahaman prinsipprinsip dasar hukum dan HAM Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri) 2. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat
1. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan 1. Meningkatnya kualitas pendidikan 2. Meningkatnya kualitas perpustakaan 3. Meningkatnya sekolah berkualitas
1. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal
Misi
Tujuan 6. Meningkatkan kualitas kepemudaan & olahraga
1.
2. 7. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi
1. 2.
3. 4. 5. 6.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender
8. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan
1.
1.
1.
2.
3.
4.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Meningkatkan Mutu Konsumsi pangan dan Ketersediaan Pangan
Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
2.
Sasaran Meningkatkan prestasi pemuda Kab. Bantul di Bidang Olahraga secara kuantitaif dan kualitatif Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan professional Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor Pengembangan Sistem Informasi yang berbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tersedianya informasi melalui media massa Pengembangan teknologi tepat guna Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Meningkatnya jumlah DBKS, KST, PPS Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan
1. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan 2. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan 1. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian 2. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh 1. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan, dan lain-lain
Misi 5.
6.
Tujuan Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1.
1.
2. 3.
7.
Meningkatkan pengembangan kawasan strategis
1.
8.
Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
1. 2. 3.
9.
10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu
4. 5.
Sasaran Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan Berkembangnya kawasan KPY, BKM, Pantai selatan, GMT dan Kajigelem, Kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kab. Bantul Meningkatnya keterampilan pencaker Meningkatnya lapangan pekerjaan Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja Terjaminnya hak-hak pekerja Terciptanya penempatan transmigran
1. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan 1. Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu 2. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin
4. Meningkatnya Kualitas keluarga
Misi 4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan
Tujuan 1. Memantapkan program penanggulangan bencana 2. Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan, dan perlindungan SDA
1. 2. 1.
2.
Sasaran Mantapnya penanggulangan bencana Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publk Terwujudanya peningk pengelolaan SDA, perlind fungsi lingk dan keanegaraman hayati Terkelolanya sumberdaya hutan
4.2. Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 telah dirumuskan tema dan prioritas pembangunan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Tema dan prioritas pembangunan tersebut dimaksudkan supaya tahapan rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan jelas. Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, maka tema pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2013 adalah “Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana”. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, dirumuskan 11 prioritas pembangunan Tahun 2013 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal; 6. Pertanian dalam arti luas; 7. Industri kecil dan koperasi; 8. Perdagangan dan pasar tradisional; 9. Pariwisata; 10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 11. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman. Hubungan prioritas daerah Kabupaten Bantul dengan prioritas pembangunan Provinsi DIY dan Nasional disajikan pada gambar berikut:
Gambar 4.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Propinsi dan Nasional Nasional
Propinsi DIY
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
10. Pengarusutamaan Gender
2. Pendidikan 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 5. Ketahanan Pangan
Kabupaten Bantul 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Empatik dan Bertanggungjawab
2. Pendidikan 1. Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Kesehatan
7. Penanggulangan Kemiskinan
5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal
4. Ketahanan Pangan dan Agro Industri
6. Pertanian dalam Arti Luas
6. Infrastuktur 8. Energi
6. Infrastuktur
11. Infrastuktur, Penataan Ruang, dan Permukiman
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik 7. Industri Kecil dan Koperasi
3. Iklim Investasi dan Usaha
5. Iklim Investasi dan Usaha
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
3. Pariwisata
9. Pariwisata
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
8. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
10. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
8. Perdagangan dan Pasar Tradisional
Selanjutnya setiap prioritas pembangunan Kabupaten Bantul tersebut dijabarkan ke dalam program prioritas sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksananya. Hubungan prioritas pembangunan daerah Tahun 2013 dengan program prioritas disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.2 Hubungan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 dalam RPJMD dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2013 Prioritas Pembangunan Tahun No Program Prioritas Daerah (RKPD) Rencana (RPJMD) 1. Tata kelola pemerintahan yang empatik 1. WTP dan bertanggung jawab 2. Pelayanan perijinan 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4. e – KTP 5. Formasi pegawai 6. Tata kelola pemerintahan desa 7. Persiapan Pemilu Tahun 2014 dan Pemilukada Tahun 2015 2. Pendidikan 1. Akses masyarakat terhadap pendidikan 2. Mutu/kualitas pendidikan 3. Pengembangan pendidikan non-formal 4. Peningkatan kerjasama 3. Kesehatan 1. Mutu dan pelayanan kesehatan 2. Kualitas kesehatan masyarakat ibu dan bayi 3. Kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat 4. Perluasan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat 5. Pemenuhan cakupan asuransi jaminan kesehatan masyarakat 4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 1. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK Teknologi 2. Pengembangan teknologi energi baru terbarukan 3. Sinergitas pengembangan IPTEK melalui kerjasama 5. Pengentasan kemiskinan dan 1. Validasi data KK miskin penangganan desa tertinggal 2. Pengurangan beban KK miskin 3. Pemberdayaan KK miskin 6. Pertanian dalam arti luas 1. Pengembangan teknologi budidaya pertanian 2. Bantul Seed Center 3. Perlindungan dan pemberdayaan petani 4. Pengendalian hama terpadu
No
Prioritas Pembangunan Tahun Rencana (RPJMD)
7.
Industri kecil dan koperasi
8.
Perdagangan dan pasar tradisional
9.
Pariwisata
10. Lingkungan bencana 11. Infrastruktur, permukiman
hidup
dan
penataan
Program Prioritas Daerah (RKPD)
pengelolaan
ruang,
dan
5. Pengembangan desa mandiri pangan 6. Peningkatan dan pemerataan akses sarpras produksi 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas nelayan dan pembudidaya ikan 8. Integrasi perikanan laut dengan pariwisata dan industry kecil 9. Peningkatan jangkauan dan pemerataan jaringan irigasi 1. Peningkatan akses modal, bahan baku dan teknologi bagi IKM, UMKM dan Koperasi 2. Penyiapan Trading House Industries 3. Peningkatan iklim investasi 1. Pengembangan infrastuktur perdagangan 2. Pengembangan sentra-sentra industry potensial 3. Manajemen pasar tradisional (penanganan rentenir) 1. Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan 2. Meningkatkan aset seni daerah 3. Meningkatkan jumlah desa wisata, desa budaya, pariwisata budaya, penghargaan budaya dan kelompok kesenian 1. Pengendalian pencemaran lingkungan 2. Pengelolaan sumberdaya alam 3. Mitigasi bencana 1. Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman 2. Penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan fasilitas umum 3. Peningkatan infrastruktur perhubungan, transportasi dan listrik
Sedangkan target capaian indikator kinerja program yang ingin dicapai dalam Tahun 2013, disajikan pada tabel berikut:
!
Tabel 4.3 Target Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Prioritas Pembangunan 1 2 01 Tata kelola Pemerintahan yang Empatik dan Bertanggungjawab
No
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 3 4 5 1 01 xx 20 Program peningkatan mutu Pelaksanaan sertifikat pendidik orang 1750 pendidik dan tenaga kependidikan Kode
Program/Pembangunan
1 03 xx 32 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
SKPD 6 BKD
Tersusunnya perda IUJK
buah
Bag. AP
Tersusunnya Data BUJK
badan
Bag. AP
1 06 xx 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah
Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD
%
95
Bappeda
1 09 xx 16 Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Lahan
Luas tanah yang dibebaskan
m2
28.137
Bag. Tapem
%
100
Din. Dukcapil
Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-1 th
%
100
Din. Dukcapil
Pertumbuhan investasi Pemerintah
Rp
100.408.592.300,63
DPPKAD
1 19 xx 16 Program pemeliharaan Menurunnya penyakit kantrantibmas dan masyarakat pencegahan tindak kriminal
%
20
Satpol PP
1 19 xx 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah
%
90
Kantor Kesbangpolli nmas
1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama
%
90
Kantor Kesbangpolli nmas
1 19 xx 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pemantauan situasi dan kondisi epoleksosbudhankam
%
90
Kantor Kesbangpolli nmas
1 19 xx 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Peningkatan partisipasi pemilu legislatif
%
-
Kantor Kesbangpolli nmas
Peningkatan partisipasi pemilu presiden
%
-
Kantor Kesbangpolli nmas
Peningkatan partisipasi pemilu kada
%
-
Kantor Kesbangpolli nmas
Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di kecamatan, desa, maupun dusun
kali
24
SETWAN
1 10 xx 15 Program Penataan Cakupan penerbitan KTP berAdministrasi Kependudukan NIK
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
1 20 xx 15 Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH
1 20 xx 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 4 5 Frekuensi pelayanan kali 223 penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Lain
SKPD 6 Bag. Protokol
Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
kali
30
Bag. Tapem
1 20 xx 17 Program peningkatan dan Prosentase kenaikan pajak dan pengembangan pengelolaan retribusi daerah keuangan daerah
%
5,00
DPKAD
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD
%
10,97
DPKAD
Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD
%
10,58
DPKAD
Penerimaan daerah Rasio pertumbuhan belanja modal
rupiah %
1.004.757.471.000 1,37
DPPKAD DPPKAD
Rasio Belanja Modal Jumlah perda dan perbub tentang APBD yg ditetapkan dlm 1 tahun
% buku
6
DPPKAD DPPKAD
Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali
%
3,92
DPPKAD
1 20 xx 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
meningkatnya kinerja SKPD dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, kasus-kasus tertangani secara benar dan menimbulkan perbaikan untuk tidak terulang kembali, SKPD dapat menindaklanjuti hasil temuan pengawasan sesuai rekomendasi LHP
%
1 20 xx 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD
SKPD
25
Inspektorat
Temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaktanjuti
%
100
Inspektorat
Temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti
%
100
Inspektorat
LHP
238
Ispektorat
Turunnya indikasi penyimpangan anggaran pembangunan
Inspektorat
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 1 20 xx 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat
Kinerja Indikator 4 Penyelesaian pengaduan
Target Tahun 2013 5 pengadu 16
SKPD 6 Din. Perijinan
1 20 xx 25 Program peningkatan Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar pemerintah perkuatan kerjasama antar daerah daerah pada bid. Ekonomi
MOU
4
Bag. KPPD
1 20 xx 26 Program penataan peraturan Jumlah Raperda yang menjadi perundang-undangan Perda
buah
25
Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti orang seminar di bidang hukum
200
Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti orang sosialisasi peradilan tata usaha negara
120
Bag. Hukum
Jumlah peserta yang mengikuti orang pelaksanaan sosialisasi RANHAM
200
Bag. Hukum
Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
100
Bag. Hukum
perda 1 20 xx 26 Program penataan peraturan Kajian peraturan perundangperundang-undangan undangan daerah thd peraturan perundang-undangan baru yg lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
1
Bag. KPPD
1 20 xx 28 Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemeritahan
1 20 xx 29 Program peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan
orang
Peningkatan kinerja melalui penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan
%
48
Bag. Organisasi
Peningkatan kapasitas kelembagaan
%
100
Bag. Organisasi
Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah
%
100
Bag. Organisasi
Prosentase SKPD yang melaksanakan layanan satu pintu
%
75
Bag. Organisasi
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
%
74
Bag. Organisasi
Penyusunan indeks pengaduan masyarakat
%
26
Bag. Organisasi
SKPD yang menerapkan SPM
%
100
Bag. Organisasi
3
DPPKAD
ijin
10.370
Din. Perijinan
nilai angka
75,62
Din. Perijinan
795
BKD
1 20 xx 30 Program pengelolaan barang daerah
Jumlah peraturan tentang buku pengelolaan keuangan dan aset daerah
1 20 xx 31 Program peningkatan pengelolaan perijinan
Penyelesaian ijin rata-rata per tahun Keberhasilan pelayanan
1 20 xx 32 Program pendidikan kedinasan
PNS yang mengikuti pendidikan orang dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis, kursus) :
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 1 20 xx 33 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kinerja Indikator 4 Meningkatnya tertib administrasi kecamatan
%
Target Tahun 2013 5 90
SKPD 6 Bag. Tapem
1 20 xx 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Tingkat pendidikan aparat (D3,D-4, S-1, S-2, S-3)
%
58
BKD
1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian
%
100
BKD
Pemenuhan kebutuhan pegawai
%
17
BKD
1 20 xx 34 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin kerja
%
100
Inspektorat
1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
Jumlah pengaduan masyarakat kasus tentang permasalahan hukum
13
Bag. Hukum
Capaian penyelesaian hukum
%
100
Bag. Hukum
Capaian konsistensi peraturan daerah
%
100
Satpol PP
Menurunnya pelanggaran perda
%
15
Satpol PP
Penurunan pelanggaran hukum
%
15
Satpol PP
Pertumbuhan investasi Masyarakat
Rp
41.759.817.622
Bag. AP
1 22 xx 18 Peningkatan kapasitas Aparatur desa yang mengikuti aparatur pemerintahan desa pelatihan manajemen pemerintahan desa
desa
75
Bag. Pemdes
1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
SKPD yg telah melaksanakan tata kearsiapan
SKPD
56
Kantor Arsip
Kegiatan pembinaan petugas pengelolaan pengarsipan
kali
2
Kantor Arsip
Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan
%
100
Bag. Umum
orang
70
Kantor Arsip
SKPD
56
Kantor Arsip
1 24 xx 18 Program peningkatan Hasil analisa berita media kualitas pelayanan informasi. massa (Fokus media, Kliping berita)
%
100
Bag. Humas
1 25 xx 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
Dokumentasi (foto&video) kegiatan pemerintahan&pembangunan Kab. Bantul
%
100
Bag. Humas
1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
Liflet dan spanduk dalam rangka penyampaian informasi
%
100
Bag. Humas
1 20 xx 35 Program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
1 22 xx 17 Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa
1 24 xx 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
1 24 xx 16 Program penyelamatan dan Jumlah ketersediaan petugas pelestarian dokumen/arsip arsip pada SKPD daerah Ketersediaan arsiparis pada SKPD
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
Kinerja Indikator 4 Siaran taman gabusan di TVRI % Jogja
SKPD 6 Bag. Humas
Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta
%
100
Bag. Humas
Pers release yang diolah dan didistribusikan di media massa
%
100
Bag. Humas
Pelaksanaan liputan dinamika pembangunan desa
%
100
Bag. Humas
Jumlah penyelenggaraan Bantul ekspo
kali
1
Bag. Humas
Siaran Gerbang Projotamansari & siaran langsung pengajian PNS/TNI
%
100
Bag. Humas
Prosentase pelayanan informasi publik yang terlayani
%
100
Bag. Humas
%
100
Bag. Humas
1 25 xx 18 Program kerjasama Pelaksanaan pers tour dlm informasi dan media massa rangka pemberdayaan wartawan
02 Pendidikan
Target Tahun 2013 5 100
2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Kajian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam
kegiatan
4
Bag. KPPD
2 07 xx 16 Program pengembangan industri kecil&menengah
Pemberian fasilitasi kemudaha akses perbankan bagi industri kecil menengah (Fasilitasi pengembangan UKM)
UMKM
50
Bag. KPPD
2 07 xx 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Pengembangan database informasi potensi unggulan
kec.
17
Bag. KPPD
1 01 xx 15 Program pendidikan anak usia dini
APK PAUD
%
58,00
Din. Dikmen & NF
1 01 xx 16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
APK SD/MI
%
105,15
Din. Dikdas
APK SMP/MTs
%
99
Din. Dikdas
APM SD/MI
%
95,35
Din. Dikdas
APM SMP/MTs
%
83,5
Din. Dikdas
Tk kelulusan SD/MI
%
99,99
Din. Dikdas
Tk kelulusan SMP/MTs
%
97,5
Din. Dikdas
NEM rata2 SD/MI
nilai angka
7,30
Din. Dikdas
NEM rata2 SMP/MTs
nilai angka
7,20
Din. Dikdas
Jumlah SSN tingkat SD/MI Jumlah SSN tingkat SMP/MTs Jumlah RSBI tingkat SD/MI Jumlah RSBI tingkat SMP/MTs
Buah Buah Buah Buah
23 38 2 4
Din. Dikdas Din. Dikdas Din. Dikdas Din. Dikdas
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
1 01 xx 17 Program pendidikan menengah
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 4 5 Jumlah SBI tingkat SD/MI Buah 0 Jumlah SBI tingkat SMP/MTs Buah 0 APK SMA/SMK % 84,00 APM SMA/SMK
1 01 xx 18 Program pendidikan non formal
66,00
Din. Dikmen & NF
Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan
Buah
37
Din. Dikmen & NF
Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan
Buah
2
Din. Dikmen & NF
orang
Din. Dikdas
orang
Din. Dikdas
jumlah kepala sekolah berprestasiorang
Din. Dikdas
jumlah guru bersertifikat
Din. Dikdas
jumlah pengawas berprestasi
1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan pendidikan
6 Din. Dikdas Din. Dikdas Din. Dikmen & NF
%
1 01 xx 20 Program peningkatan mutu jumlah guru berprestasi pendidik dan tenaga kependidikan
1 01 xx 21 Program manajemen pelayanan pendidikan
SKPD
orang
Rasio ruang kelas - siswa SD/MI siswa
28
Din. Dikdas
Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTs siswa
28
Din. Dikdas
Rasio guru - siswa SD/MI
orang
12,9
Din. Dikdas
Rasio guru - siswa SMP/MTs
orang
19,1
Din. Dikdas
Angka putus sekolah SD/MI
%
0,01
Din. Dikdas
Angka putus sekolah SMP/MTs
%
0,07
Din. Dikdas
Angka rata2 lama sekolah SD/MI tahun
6,22
Din. Dikdas
Angka rata2 lama sekolah SMP/MTs tahun
3,01
Din. Dikdas
Jumlah SMA/SMK bersertifikat ISO
Buah
8
Din. Dikmen & NF
Jumlah SSN tingkat SMA/SMK
Buah
20
Din. Dikmen & NF
Jumlah RSBI tingkat SMA/SMK
Buah
4
Din. Dikmen & NF
Jumlah SBI tingkat SMA/SMK
Buah
0
Din. Dikmen & NF
Rasio ruang kelas - siswa SMA/SMK siswa
32
Din. Dikmen & NF
Rasio guru - siswa SMA/SMK
orang
9
Din. Dikmen & NF
Angka putus sekolah SMA/SMK
%
0,80
Din. Dikmen & NF
Tk kelulusan SMA/SMK
%
98,25
Din. Dikmen & NF
NEM rata2. SMA/SMK
nilai angka
7,31
Din. Dikmen & NF
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
Kinerja Indikator 4 Angka melek huruf
%
Target Tahun 2013 5 90,74
Angka rata2 lama sekolah SMA/SMK tahun 1 18 xx 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda
6 Din. Dikmen & NF
3,01
Din. Dikmen & NF
jumlah prestasi MTQ tingkat pelajar umum : SD,SMP,SMA,SMK
jmlh emas
18
Kantor PORA
1 18 xx 16 Program peningkatan peran Jumlah Prestasi Paskibraka serta kepemudaan
orang
8
Kantor PORA
Jumlah Prestasi Pemuda pelopor orang
2
Kantor PORA
Jumlah Prestasi Pemuda wirausaha orang
1
Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Tk Internasional
Jml Atlit
1
Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Tk Nasional Jml cab OR
10
Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Jml Kompetisi OR. Tingkat Propinsi Emas 2 th sekali (PORPROP)
130
Kantor PORA
Jumlah prestasi olahraga Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi (POPDA) tiap tahun
jml emas
49
Kantor PORA
%
22
Kantor PORA
1 18 xx 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1 18 xx 21 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Presentase tasi cbg OR yg menjalankan kompetisi scr teratur
1 26 xx 15 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk Perpustakaan Keliling)
orang
49.000
Kantor Perpust. Umum
Jumlah koleksi buku di perpustakaan
buku
50.000
Kantor Perpust. Umum
700
Kantor Perpust. Umum
Jumlah pengelola perpustakaan orang
03 Kesehatan
SKPD
1 02 xx 15 Program obat dan perbekalan kesehatan
1 02 xx 16 Program upaya kesehatan masyarakat
Penyediaan/pengembangan obat dan Perbekkes:
-
-
Dinkes
a. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
%
100
Dinkes
b. Ketersediaan obat essensial
%
100
Dinkes
Pelayanan Penggunaan Obat Generik:
-
-
Dinkes
a. Penulisan Resep obat Generik
%
96
Dinkes
POR:
-
-
Dinkes
a. Penggunaan antibiotik pada kasus J-0-0
%
Usia harapan hidup
th
71,35
Dinkes
/100rb KH
80
Dinkes
AKI
7
Dinkes
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
Kinerja Indikator 4 Angka kesakitan DBD
Target Tahun 2013 5 /100rb 52
SKPD 6 Dinkes
Angka kematian DBD
%
0,5
Dinkes
Penemuan kasus TB
%
65
Dinkes
Penyembuhan kasus TB
%
88
Dinkes
KIE kelompok kunci (HIV)
%
60
Dinkes
KIE kelompok rentan (HIV)
%
60
Dinkes
VCT kelompok kunci (HIV)
%
45
Dinkes
a. Prosentase Apotek memiliki Izin
%
100
Dinkes
b. Prosentase Toko Obat memiliki Izin
%
100
Dinkes
1 02 xx 19 Program promosi kesehatan Cakupan desa siaga aktif dan pemberdayaan masyarakat
%
100
Dinkes
Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
%
20
Dinkes
1. Angka gizi buruk
%
0,3
Dinkes
2. KEP Total Balita
%
8.5
Dinkes
3. N/D
%
75
Dinkes
4. D/S
%
81
Dinkes
5. Cakupan Vitamin A balita
%
100
Dinkes
6. Cakupan Vitamin A bufas
%
85
Dinkes
7. Cakupan MP-ASI baduta Gakin %
100
Dinkes
8. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
Dinkes
9. Bayi mendapat ASI eksklusif
%
80
Dinkes
1 02 xx 17 Program pengawasan obat dan makanan
1 02 xx 20 Program perbaikan gizi masyarakat
10.Desa dengan garam beryodium % 11.Desa bebas rawan gizi
1 02 xx 21 Program pengembangan lingkungan sehat
Dinkes
%
92
Dinkes
12.Cakupan pelaksanaan surveilance %
100
Dinkes
Jamban sehat
%
75
Dinkes
Air bersih
%
81
Dinkes
Rumah sehat
%
75
Dinkes
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 1 02 xx 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Kinerja Indikator 4 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit:
Target Tahun 2013 5
SKPD 6 Dinkes
a. Penemuan AFP
%
100
Dinkes
b. Penemuan penderita pneumonia Balita
%
25
Dinkes
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif
%
70
Dinkes
d. Penderita DBD yang ditangani
%
100
Dinkes
e. Penemuan penderita diare
%
17
Dinkes
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
%
100
Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
100
Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
100
Dinkes
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
%
100
Dinkes
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
%
100
Dinkes
Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM
%
60
Dinkes
Akreditasi RS 1 02 xx 26 Program pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
%
70
Dinkes
1 02 xx 26 Program pengadaan & Rata-rata kecukupan fasilitas peningkatan sarana & medis prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
%
100
RSUD PS
Rasio penanganan pasien rujukan
%
100
RSUD PS
Bed Occupation Rate (BOR)
%
75-85
RSUD PS
Length of Stay
hari
4-9
RSUD PS
Bed Turn Over
kali
40-50
RSUD PS
1 02 xx 23 Program standarisasi pelayanan kesehatan
1 02 xx 25 Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya
!
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
Kinerja Indikator 4 Turn Over Interval
Target Tahun 2013 5 hari 1-5
SKPD 6 RSUD PS
Rasio dokter per TT
orang/ TT
1/(4-7)
RSUD PS
Rasio paramedis per TT
orang/ TT
(3-4)/2
RSUD PS
%
100
Dinkes
/1000 KH
8
Dinkes
1 02 xx 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kapitasi untuk peserta ASKES dalam rangka pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas
1 02 xx 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
AKB
1 02 xx 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Skrining medis dan nonmedis
%
1 02 xx 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat/bersertifikasi
Unit
250
Dinkes
%
95
Dinkes
Cakupan pelayanan Ibu Nifas
%
95
Dinkes
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
%
100
Dinkes
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
100
Dinkes
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
%
100
Dinkes
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
%
95
Dinkes
Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
%
100
Dinkes
Cakupan kunjungan bayi
%
87
Dinkes
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100
Dinkes
Cakupan pelayanan anak balita
%
80
Dinkes
1 02 xx 33 Program Perluasan Jaminan Persentase penduduk yang Kesehatan Bagi Semua memiliki jaminan kesehatan Penduduk
%
70
Dinkes
1 12 xx 15 Program keluarga berencana
%
85
Dinkes
1 02 xx 32 Program peningkatan Cakupan pertolongan keselamatan ibu melahirkan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki dan anak kompetensi kebidanan
Cakupan peserta KB Aktif
1 12 xx 16 Program kesehatan reproduksi remaja 04 Pengembangan Ilmu 1 06 xx 15 Program pengembangan Pengetahuan dan data/informasi Teknologi
Dinkes
Pusk jumlah/jenis teknologi tepat guna yang ditemukan
unit
Dinkes 25
Bappeda
"
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
SKPD 6 Bappeda
Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK
jml
6
Bappeda
Jumlah/jenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK
jml
5
Bappeda
Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi
jml
6
Bappeda
Jumlah desa mandiri energi
jml
3
Bappeda
Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi
%
-
KPDT
Prosentase pembangunan pusat data
%
75
KPDT
Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa
%
50
KPDT
Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis penduduk
%
75
KPDT
Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor
%
50
KPDT
1 25 xx 18 Program kerjasama Prosentase pengembangan informasi dan media massa informasi melalui website dan SMS Bupati
%
60
KPDT
Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah
%
60
KPDT
2 03 xx 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan
unit
5
Bappeda
2 03 xx 18 Program Potensi Energi
Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baru/terbarukan
kec.
10
Bappeda
1 11 xx 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Tersedianya tenaga pelatih pendamping terampil
%
66
BKK PP&KB
1 11 xx 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Indeks Pemberdayaan Gender (GEM)
%
66,00
BKK PP&KB
1 11 xx 17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Indeks pemberdayaan gender (GEM)
%
65
BKK PP&KB
1 11 xx 18 Program peningkatan peran Indeks Pembangunan Gender serta dan kesetaraan gender (IPG/GDI) dalam pembangunan
%
71,50
BKK PP&KB
1 25 xx 15 Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
1 25 xx 16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
05 Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Desa Tertinggal
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 4 5 Jumlah teknologi tepat guna unit 25 yang dapat dimanfaatkan masyarakat
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 1 11 xx 19 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Kinerja Indikator 4 Penurunan kekerasan terhadap % anak dan perempuan
Target Tahun 2013 5 6,30
SKPD 6 BKK PP&KB
1 11 xx 20 Program pemberdayaan perempuan
Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang
%
12,00
BKK PP&KB
1 12 xx 15 Program keluarga berencana
Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3
%
3,2
BKK PP & KB
Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi
%
78,30
BKK PP & KB
Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga
%
29,16
BKK PP & KB
1 12 xx 17 Program pelayanan kontrasepsi
Terlayaninya PUS ingin KB
%
100
BKK PP & KB
1 12 xx 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Persentase PUS yang KB jalur swasta
%
60
BKK PP & KB
1 12 xx 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Terbentuknya kelompok PIK KRR di SMA/SMK Negeri
%
29,16
BKK PP & KB
1 12 xx 22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Mekanisme operasional pengembangan model pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang anak kepada kelompok sasaran
%
34
BKK PP & KB
1 12 xx 23 Program Penyiapan Tenaga Terwujudnya tenaga Pendamping Kelompok Bina pendamping kelompok Bina Keluarga Keluarga
1 12 xx 24 Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD
kelomp a. BKB percontohan BKK PP & KB ok 34 klpk. b. BKR percontohan 17 klpk
Mekanisme Operasional Model kelomp BKB Posyandu PADU ok berkembang
34
BKK PP & KB
1 13 xx 15 Program pemberdayaan Terbukanya peluang pasar bagi kelomp fakir miskin, komunitas adat produk kelompok PEKM dan ok terpencil (KAT), dan UPPKS penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya
17
BKK PP & KB
1 13 xx 15 Program pemberdayaan Peningkatan program bantuan orang fakir miskin, komunitas adat pendidikan bagi kel. Miskin dan terpencil (KAT), dan berprestasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya
7700
Dinas Sosial
Peningkatan penanganan Lansia
orang
190
Dinas Sosial
Peningkatan penanganan Perlindungan anak
orang
260
Dinas Sosial
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 4 5 Fasilitasi pembinaan anak yatim orang 1500
6 Dinas Sosial
Peningkatan program BSK
SKPD
orang/ kelomp ok
3000
Dinas Sosial
jiwa
2500
Dinas Sosial
1 13 xx 17 Program pembinaan anak terlantar Peningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng
orang
200
Dinas Sosial
1 13 xx 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
orang
428
Dinas Sosial
orang
25
Dinas Sosial
Peningkatan penyuluhan P4GN orang
250
Dinas Sosial
Jumlah DBKS
desa
51
Dinas Sosial
Jumlah KST
KK
36
Dinas Sosial
Jumlah PPS
pondok
98
Dinas Sosial
kelompok
100
Dinas Sosial
Pelatihan bagi pencaker
Orang
960
Din. Nakertrans
Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tidak terampil
orang
01:15
Din. Nakertrans
Angka pengangguran penduduk usia 15-24 th
orang
12.073
Din. Nakertrans
Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja
%
93,90
Din. Nakertrans
Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
70,15
Din. Nakertrans
Kepesertaan JAMSOSTEK
Orang
20.400
Din. Nakertrans
Jumlah PP
Pershaan
173
Din. Nakertrans
Jumlah LK Bipartit
Pershaan
70
Din. Nakertrans
75
Din. Nakertrans
1 13 xx 16 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan program bantuan YANKES
Peningkatan penanganan penyandang cacat
1 13 xx 20 Program pembinaan eks Peningkatan keterampilan bagi penyandang penyakit sosial PMKS (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
1 13 xx 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan jumlah KUBE 1 14 xx 15 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
1 14 xx 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 14 xx 17 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagaakerjaan
Angka sengketa pekerja per Tahun
1 14 xx 18 Program penempatan tenaga kerja
Jumlah SP
Pershaan
55
Din. Nakertrans
Jumlah PKB
Pershaan
52
Din. Nakertrans
orang
2.500
Din. Nakertrans
Penempatan tenaga kerja
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
1 14 xx 19 Program perluasan kerja
Kinerja Target Tahun 2013 5 orang 400
Prediksi angkatan kerja
orang
489.500
Din. Nakertrans
Tingkat pengangguran
%
6,1
Din. Nakertrans
%
90
Dinas Sosial
6100
Dinas Sosial
1 18 xx 18 Program upaya pencegahan Pencegahan penyalahgunaan narkoba peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1 19 xx 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Jumlah da'I dan pemuka agama orang yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama
6 Din. Nakertrans
Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan
lemba ga
35
Dinas Sosial
Pelatihan Keterampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan
desa
75
Kantor PMD
1 22 xx 16 Program pengembangan Jmlh desa yang diberikan lembaga ekonomi pedesaan sosialisasi peningkatan kualitas LKD
desa
75
Kantor PMD
%
11
BKK PP&KB
buku
51
BKK PP&KB
KK
100
Din. Nakertrans
Saluran irigasi dalam kondisi baik
%
83,25
Dinas SDA
Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi
%
82
Dinas SDA
Ketersediaan pangan
gr/Kap/ hr
3650
BKP3
Desa Mandiri Pangan
%
12
BKP3
Akses Pangan
%
7
BKP3
PPH
%
90
BKP3
Lembaga Distribusi Pangan ( LDPM )
unit
19
BKP3
Kecukupan air irigasi
Ha
3.000
Din. Pertahut
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
kegiatan
4
Din. Pertahut
Pengembangan Bantul Seed Center
komodi tas
5
Din. Pertahut
Ha
4.000
Din. Pertahut
1 22 xx 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1 23 xx 15 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
Tingkat kemiskinan turun
Database keluarga dan keluarga miskin 2 08 xx 18 Program transmigrasi umum Jumlah transmigran yang ditempatkan 06 Pertanian dalam arti luas
SKPD
Indikator 4 Perluasan kerja
1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya
1 21 xx 15 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
1 21 xx 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Pengembangan pupuk organik
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
Kinerja Indikator 4 Pengelolaan Hama Penyakit Ha Terpadu Penanganan harga jual hasil pertanian (program pasca panen)
Target Tahun 2013 5 1.296
SKPD 6 Din. Pertahut
komodi tas
6
Din. Pertahut
Pengadaan alat mesin pertanian
Unit
70
Din. Pertahut
Peningkatan produksi pestisida nabati/hayati
liter
2.500
Din. Pertahut
1 22 xx 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
kali
90
Din. Pertahut
2 01 xx 15 Program peningkatan kesejahteraan petani
Optimasi dan reklamasi kawasan pantai
ha
250
Din. Pertahut
2 01 xx 18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Terwujudnya Agropolitan
Unit (Kec)
3
Din. Pertahut
Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP)
kw/ha
76,50
Din. Pertahut
Produktivitas jagung (pipil kering)
kw/ha
53,45
Din. Pertahut
Produktivitas kedelai (wose)
kw/ha
15,50
Din. Pertahut
Produktivitas kacang tanah (wose)
kw/ha
10,30
Din. Pertahut
Produktivitas ubi kayu (ubi basah)
kw/ha
127,51
Din. Pertahut
Produktivitas bawang merah
ton/ha
10,24
Din. Pertahut
Produktivitas cabe merah
ton/ha
8,16
Din. Pertahut
Produktivitas pisang
kg/poh on
25,50
Din. Pertahut
Produktivitas jamur tiram
kg/m2
12,15
Din. Pertahut
Produktivitas temulawak
ton/ha
18,74
Din. Pertahut
Produktivitas tebu (hablor gula) kw/ha
50,72
Din. Pertahut
Produktivitas kelapa (Kopra)
kw/ha
20,00
Din. Pertahut
Produktivitas tembakau (Rajang kw/ha kering)
6,66
Din. Pertahut
Produktivitas jambu mete (Glondong mete)
kw/ha
3,82
Din. Pertahut
Produktivitas kakao (Biji Kering) kw/ha
2,72
Din. Pertahut
Penanaman tebu sebagai bahan baku gula
ha
1.550
Din. Pertahut
%
0,2
Din. Pertahut
ha
15.137
Din. Pertahut
2 01 xx 18 Program Peningkatan Konversi lahan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian) Luas potensi lahan yang dimanfaatkan
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 2 01 xx 19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 4 5 Peningkatan kualitas penyuluh orang 73
SKPD 6 BKP3
2 01 xx 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Penanganan sanitasi dan higienitas pasar khususnya kios/los penjualan daging (ayam, sapi)
unit
7
Din. Pertahut
2 01 xx 20
Penanganan kasus penyakit ternak
kasus
6.500
Din. Pertahut
Penanganan gangguan reproduksi ternak
ekor
1.250
Din. Pertahut
Penanganan kasus Brucellosis
kasus
100
Din. Pertahut
Penanganan kasus Tuberkulinasi
sampel
100
Din. Pertahut
Vaksinasi unggas ND
dosis
550.000
Din. Pertahut
Vaksinasi unggas AI
dosis
550.000
Din. Pertahut
Vaksinasi rabies
dosis
600
Din. Pertahut
Pengendalian penyakit hewan
kali
15
Din. Pertahut
Pemeriksaan terhadap hewan kurban ante mortem dan post mortem
petugas
425
Din. Pertahut
Pengembangan hijauan pakan ternak
Ha
20
Din. Pertahut
dosis
52.000
Din. Pertahut
Unit Pengolahan pakan ternak (konsentrat)
unit
7
Din. Pertahut
Produksi daging (sapi, kambing, domba dan unggas)
kg
11.414.739
Din. Pertahut
Produksi telur (ayam dan itik)
kg
6.717.258
Din. Pertahut
Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)
liter
300.000
Din. Pertahut
Populasi sapi potong
ekor
56.252
Din. Pertahut
Populasi sapi perah
ekor
225
Din. Pertahut
Populasi kambing
ekor
66.333
Din. Pertahut
Populasi domba
ekor
35.474
Din. Pertahut
Populasi ayam buras
ekor
548.215
Din. Pertahut
Populasi ayam ras petelur
ekor
761.895
Din. Pertahut
Populasi ayam ras pedaging
ekor
757.204
Din. Pertahut
Populasi itik
ekor
236.599
Din. Pertahut
2 01 xx 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
2 01 xx 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
2 01 xx 23 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2 01 xx 25 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Kinerja Target Tahun 2013 5 ekor/D 400.000 OC
Pembibitan itik
ekor/D OD
170.000
Din. Pertahut
Pengolahan telur asin
butir
420.000
Din. Pertahut
Pengembangan biogas
unit
35
Din. Pertahut
Pengembangan rumah kompos
unit
30
Din. Pertahut
Optimalisasi RPH
unit
2
Din. Pertahut
Optimalisasi RPU
unit
20
Din. Pertahut
Jumlah kelompok penangkar benih padi
kelompok
24
Din. Pertahut
Jumlah kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak)
kelomp ok
17
Din. Pertahut
Jumlah kelompok penangkar benih tanamana perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa dalam, tembakau varietas sili siluk)
kelomp ok
20
Din. Pertahut
Jumlah kelompok ternak (sapi, kelomp kambing, ayam, kelinci) ok
373
Din. Pertahut
Peningkatan kapasitas SDM kelomp P3A dalam Pengelolaan Irigasi ok
292
Din. Pertahut
kelomp ok/ pelaku usaha
600
Din. Pertahut
unit
1
Din. Pertahut
Peningkatan kelembagaan kelompok tani
kelomp ok
725
Din. Pertahut
Peningkatan kelembagaan kelompok tani kehutanan
kelomp ok
203
Din. Pertahut
Peningkatan aktifitas kelembagaan petani
kelomp ok
26
BKP3
orang
145
BKP3
orang
613
DKP
Aktifitas kelembagaan Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan hasil pertanian
Aktifitas kelembagaan Asosiasi Pengusaha Produk Olahan Pertanian
2 01 xx 25 Program pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan
SKPD
Indikator 4 Pembibitan ayam buras
Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain 2 05 xx 15 Program pemberdayaan Jumlah nelayan ekonomi masyarakat pesisir Jumlah pokmaswas
kelompok
6 Din. Pertahut
DKP
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 2 05 xx 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2 05 xx 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kinerja Indikator 4 Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah pokdakan (kelompok pembudidaya)
kelomp ok
Penyerapan tenaga kerja Perikanan Budidaya
orang
410
SKPD 6 DKP DKP DKP
Unit pembibitan rakyat (UPR)
unit
70
DKP
Jumlah produksi perikanan tangkap
ton
1.643
DKP
Jumlah produksi perikanan tangkap
ton
1.643
DKP
Jumlah Produksi Benih
x 1.000 ekor
DKP
Produksi Ikan Hias
x 1.000 ekor
DKP
Penyerapan tenaga kerja Perikanan Tangkap
orang
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap PMT (Perahu Motor Tempel)
unit
60
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 5-10 GT
unit
5
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 10-30 GT
unit
8
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM 30-50 GT
unit
8
DKP
Jumlah Armada Perikanan Tangkap KM>50 GT
unit
8
DKP
Jumlah Kawasan Minapolitan Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI) Jumlah TPI 2 05 xx 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
ton
Target Tahun 2013 5 51.282
kawasan unit
DKP 5
unit
DKP DKP
- Pemasaran
orang
DKP
- Pengolahan
orang
DKP
2 05 xx 23 Program optimalisasi Pengolah hasil perikanan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
orang
80
DKP
Konsumsi ikan per kapita
kg/kapi ta/th
23,55
DKP
Pendapatan Nelayan
Rp
DKP
Pendapatan Pembudidaya Ikan
Rp
DKP
Pendapatan Pengolah
Rp
DKP
Pendapatan Pemasar
Rp
DKP
No 1
Prioritas Pembangunan 2
07 Industri Kecil dan Koperasi
Kode
Kinerja
Program/Pembangunan
Indikator 4
SKPD
Jumlah UPR
Target Tahun 2013 5 kelompok
Jumlah kelompok nelayan
kelompok
DKP
Jumlah KUB
kelompok
DKP
Jumlah pengolah
kelompok
DKP
Jumlah pemasar
kelompok
DKP
3
1 15 xx 15 Program penciptaan iklim Peningkatan penyerapan modal usaha kecil menengah yang UKM kondusif
6 DKP
unit
92
Din. Perindagkop
unit usaha
80
Din. Perindagkop
orang
270
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit unit usaha usaha ber-TDI
50
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit unit usaha usaha ber-IUI
18
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit unit usaha usaha ber-SIUP
18
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit unit usaha usaha ber-TDP
18
Din. Perindagkop
Fasilitasi dan pembinaan unit unit usaha usaha ber-TDG
18
Din. Perindagkop
Fasilitasi peningkatan koperasi ber-BH
unit
11
Din. Perindagkop
1 03 xx 34 Program pembangunan Kondisi setiap pasar dalam infrastruktur pasar tradisional keadaan baik
%
68,75
Kantor Pengel. Pasar
1 06 xx 16 Program kerjasama pembangunan
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
unit
1
Bag. KPPD
1 16 xx 15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Kajian kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah
FGD
4
Bag. KPPD
Fasilitasi dan koordinasi MOU kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah
5
Bag. KPPD
Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi
20
Bag. KPPD
1 15 xx 16 Program pengembangan Fasilitasi peningkatan IRT kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Peningkatan kapasitas SDM UKM 1 15 xx 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1 15 xx 18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
orang
!
No 1
Prioritas Pembangunan 2
08 Perdagangan dan Pasar Tradisional
Kode
Program/Pembangunan 3
1 16 xx 16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
2 06 xx 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
09 Pariwisata
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 4 5 Peningkatan kualitas SDM orang 34 lembaga keuangan mikro guna peningkatan pelayanan investasi
SKPD 6 Bag. KPPD
Faslititasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
badan hukum
15
Bag. KPPD
Pertumbuhan investasi PMA
Rp
565.882.948.039,00
Din. Perindagkop
Pertumbuhan investasi PMDN
Rp
183.983.137.541,00
Din. Perindagkop
50
Din. Perindagkop
Peningkatan keterampilan unit pelaku usaha eksport/pemasok usaha produk eksport Penyelenggaraan promosi produk UMKM
kegiatan
3
Din. Perindagkop
Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM
kegiatan
4
Din. Perindagkop
2 06 xx 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan promosi melalui pameran
kali
8
Din. Perindagkop
2 06 xx 20 Program Pengembangan infrastruktur perdagangan
Peningkatan kualitas pasar tradisional
unit
3
Din. Perindagkop
2 07 xx 15 Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
terwujudnya standarisasi hasil produksi dan limbah industri
kegiata n
Din. Perindagkop
2 07 xx 16 Program pengembangan industri kecil&menengah
Terselenggaranya Dekranas dan fasilitasi IKM
kegiatan
Din. Perindagkop
1 03 xx 29 Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh
Pengembangan kawasan KPY
paket
5
Bappeda
Pengembangan kawasan BKM
paket
3
Bappeda
Pengembangan kaw Pantai Selatan
paket
5
Bappeda
Pengembangan kaw Industri Sedayu&Piyungan
paket
2
Bappeda
Pengembangan kaw Agrowst & paket Agropltn
4
Bappeda
Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts
paket
1
Bappeda
1 17 xx 15 Program pengembangan nilai budaya
Jumlah desa budaya
desa
8
Din. Budpar
1 17 xx 16 Program pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah peristiwa budaya
event buday a
132
Din. Budpar
Peningkatan wawasan tempat bersejarah
orang anak
Din. Budpar
"
No 1
Prioritas Pembangunan 2
10 Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Kode
Program/Pembangunan
3 1 17 xx 17 Program pengelolaan keragaman budaya
Kinerja Indikator Target Tahun 2013 4 5 Jumlah penghargaan budaya pengh 16 argaan
SKPD 6 Din. Budpar
1 17 xx 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah kelompok kesenian
kelompok
715
Din. Budpar
2 04 xx 15 Program pengembangan pemasaran wisata
Promosi pariwisata di dalam dan di luar DIY
kegiatan
35
Din. Budpar
Naiknya PAD pariwisata
rupiah
4.654.156.675
Din. Budpar
Jumlah Wisnus
orang
1.649.462
Din. Budpar
Jumlah Wisman
orang
16.661
Din. Budpar
2 04 xx 16 Program pengembangan destinasi wisata
Jumlah desa wisata
desa
22
Din. Budpar
2 04 xx 17 Program pengembangan kemitraan
Jumlah usaha pariwisata
unit
15
Din. Budpar
2 04 xx 18 Program pengembangan kampung kerajian GMT
Pengembangan kaw GMT & Kajigelem
paket
3
Bappeda
1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Konservasi tanah dan air (Pembangunan sumur resapan)
unit
15
Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air (Pembangunan Embung air)
unit
2
Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air (Pembangunan Gully plug)
unit
5
Din. Pertahut
Konservasi tanah dan air (Rehabilitasi teras dan SPA)
ha
10
Din. Pertahut
1 03 xx 25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Konservasi tanah dan air (Pembangunan Biopori)
unit
100
BLH
1 03 xx 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Pencegahan pencemaran air (jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi syarat adm dan teknis dibagi usah/keg yg diawasi)
%
70
BLH
1 03 xx 28 Program pengendalian banjir Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai, dan togor EWS
Unit
7
BPBD
1 04 xx 19 Program peningkatan Penambahan POS kesiagaan dan pencegahan Penanggulangan Bahaya bahaya kebakaran Kebakaran (PBK) di Kabupaten
Unit
2
BPBD
1 06 xx 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Evaluasi pelaksanaan dokumen dokumen lingkungan
17
BLH
1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Prosentase jumlah desa yang menangani sampah dengan prinsip 3R
35
BLH
%
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 1 08 xx 16 Program pengendalian pencemaran dan perusakaan lingkungan hidup
1 08 xx 18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
Kinerja Indikator 4 Prosentase jumlah pengaduan % masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Reklamasi lahan bekas galian C (mineral dan batu bara)
Target Tahun 2013 5 80
SKPD 6 BLH
ha
2
Din. Pertahut
1 08 xx 19 Program Peningkatan Informasi status kerusakan Kualitas dan Akses Informasi lahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
%
40
BLH
1 08 xx 20 Program peningkatan pengendalian polusi
%
75
BLH
km
4
Din Pertahut
Penanaman dan pemeliharaan hutan kota
ha
0,25
Din Pertahut
Penghijauan lingkungan
btg
50.000
Din Pertahut
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang Pembuatan taman hijau di terbuka hijau (RTH) kawasan perkantoran baru
lokasi
0
BLH
Pembuatan & pemel pagar perkantoran (gedung laboratorium LH)
lokasi
1
BLH
%
35
Bappeda
Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Kecamatan
Unit
4
BPBD
Penambahan pusat penanggulangan bencana Pos Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tk. Desa
Unit
19
BPBD
Pos Penanggulangan Bencana alam (PBA/TRC) di Kabupaten
unit
0
BPBD
unit
1
BPBD
Peningkatan jalan jalur evakuasi
km
2
PU
Penambahan dan pemeliharaan saran/prasarana dan peralatan evakuasi
%
20
BPBD
orang
100
BPBD
Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang Penanaman turus jalan terbuka hijau (RTH)
1 08 xx 24 Program pengelolaan ruang Rasio ruang terbuka hijau per terbuka hijau (RTH) satuan wilayah 1 13 xx 22 Program Pencegahan Dini dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam
1 19 xx 22 Program pencegahan dini Jumlah sarana evakuasi dan penanggulangan korban bencana alam
Peningkatan kualitas SDM
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan 3
Kinerja Indikator 4 Pemetaan demografi, monografi, dan update data base setiap tahun Jumlah tempat perawatan mensucikan jenazah
%
Target Tahun 2013 5 100
unit
2 01 xx 16 Program Rehabilitasi Hutan Konservasi lahan, flora, fauna unit / ha?? dan Lahan (Penanaman sempadan mata air)
6 BPBD
0
BPBD
3
Din. Pertahut
Konservasi lahan, flora, fauna (Penanaman sempadan sungai)
ha
3
Din. Pertahut
Pemanfaatan lahan bawah tegakan (dengan garut)
ha
6
Din. Pertahut
Budidaya lebah madu
unit
1
Din. Pertahut
Penanaman sempadan pantai (hutan pantai)
ha
3
Din. Pertahut
Penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove
ha
1
Din. Pertahut
Penanaman dan pengkayaan hutan rakyat
ha
20
Din. Pertahut
Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
kec
17
Din. Pertahut
kecmat an
17
Din. Pertahut
Bimbingan teknis pengendalian kelomp hutan ok
13
Din. Pertahut
Pemantauan dan pengendalian tahun industri pengolahan kayu hilir
1
Din. Pertahut
Pengendalian bahan baku dan alat mesin industri pengolahan kayu hilir
21
Din. Pertahut
Pengawasan dan pengendalian kecmat peredaran hasil hutan an
7
Din. Pertahut
Pelayanan tata usaha hasil hutan kayu rakyat
tahun
1
Din. Pertahut
2 02 xx 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan
Penyusunan data statistik kehutanan
paket
1
Din. Pertahut
2 03 xx 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun
ha
5
Din. SDA
1 03 xx 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
%
92
PU
1 03 xx 16 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
%
6
PU
Pengembangan saluran drainase permukiman
m
500
PU
2 02 xx 15 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
2 02 xx 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
2 02 xx 17 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
2 02 xx 19 Program pembinaan dan penertiban hasil hutan
11 Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman
SKPD
Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
unit
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Kode
Program/Pembangunan
3 1 03 xx 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Kinerja Indikator 4 Penaganan jalan Kabupaten km
Target Tahun 2013 5 12
SKPD 6 PU
1 03 xx 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Persentase peningkatan penyediaan simpul transportasi
%
25
DISHUB
1 03 xx 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Persentase penduduk berakses air bersih
%
70
PU
1 03 xx 30 Program pembangunan infrastruktur pedesaan 1 04 xx 16 Program lingkungan sehat perumahaan
PU Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
%
10
PU
Unit
2
PU
1
PU
rumah
5
Bappeda
%
100
Bappeda
1 06 xx 25 Program perencanaan Terwujudnya implementasi RPP pembangunan daerah rawan kawasan berbasis mitigasi bencana bencana
%
55
Bappeda
1 07 xx 15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
%
20
Din. Perhubungan
1 07 xx 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Daya angkut angkutan umum seat/orang
1.763.022
Din. Perhubungan
%
0,7
Din. Perhubungan
Pengembangan IPAL Komunal
Penanganan kawasan kumuh kawasan 1 05 xx 16 Program pemanfaatan ruang Peningkatan Relokasi lokasi tanah longsor 1 05 xx 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang
Tingkat ketaatan terhadap RTRW
Load faktor penumpang angkutan umum 1 07 xx 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
V/C ratio kendaraan yang melintas di kota
ratio
0,3
Din. Perhubungan
1 08 xx 15 Program penanganan persampahan
Penanganan persampahan
kec.
17
Din. PU
1 08 xx 15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah
%
25
Din. PU
Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
jumlah
1
Din. PU
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada bab ini akan dijabarkan secara eksplisit mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan tahun rencana (RKPD). Disamping itu dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta program/kegiatan kabupaten/kota, sehingga beberapa rencana program/kegiatan prioritas kabupaten menjadi usulan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal penting yang perlu menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan RAPBD Tahun 2013 adalah berkaitan dengan adanya kesepakatan kegiatan prioritas bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui sumber dana cost sharing.
V-1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 NO
URAIAN
I
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
II
URUSAN WAJIB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Daerah Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, Pem Umum, Adm Keu Drh, Perangkat Drh, Kepeg & Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan
III
URUSAN PILIHAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi JUMLAH
PAGU INDIKATIF (Rp) 58,917,419,900 58,407,892,650 105,568,457,506 58,414,466,500 1,853,000,000 1,465,860,000 2,643,118,750 2,437,605,800 5,542,928,573 6,899,163,500 3,748,227,000 441,660,000 1,310,975,000 1,834,175,000 2,108,475,500 846,844,000 841,545,000 745,870,000 1,754,795,000 3,680,410,750 28,065,546,773 5,587,130,700 2,918,127,280 620,575,000 608,533,727 3,391,172,500 442,500,000 5,015,398,200 1,590,000,000 587,200,000 1,394,000,000 4,194,500,000 2,757,697,500 1,007,565,000 1,299,084,100 378,941,921,209
V-4
BAB VI PENUTUP RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul ini dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Angaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2013. Selain itu, RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013 ini digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2013 untuk memastikan APBD Kabupaten Bantul 2013 telah disusun berlandaskan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013. Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
VI-1
