BUPATI BADUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain dapat direfleksikan dalam lambang daerah yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan tersebut; b. bahwa telah terjadi pemisahan Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar, dan Ibu Kota Kabupaten Badung yang semula berada diwilayah Kota Denpasar telah dipindahkan ke Mangupura diwilayah Kabupaten Badung; c. bahwa dengan Wilayah dan Ibu Kota yang baru, Kabupaten Badung perlu menyesuaikan lambang daerahnya dengan lambang daerah yang baru sebagai tanda identitas daerahnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah ( Lembanran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790 );
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG.
TENTANG
LAMBANG
DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Lambang Daerah adalah Panji kebesaran dan simbul kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II KETENTUAN ARTI LAMBANG Pasal 2 (1) Lambang Daerah berbentuk segi lima sama sisi dengan warna dasar biru laut dengan garis pinggir hitam. (2) Motto : “Çūra Dharma Rakşaka” yang berarti berani membela kebenaran.
3
(3) Di dalam segi lima sama sisi terdapat gambar dengan unsur-unsur sebagai berikut : a. Segi lima sama sisi ; 1. Bentuk dasar segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia. 2. Warna dasar biru laut melambangkan wilayah Kabupaten Badung berbataskan gunung dan laut yang merupakan lambang kesuburan dan kenyamanan. b. Meru tumpang 11 (sebelas); 1. Meru berarti gunung yang melambangkan alam semesta atau bhuwana lambang kedamaian dan kemakmuran. 2. Tumpang 11 (sebelas) melambangkan tingkat alam yang tertinggi dari semua arah ( eka dasa dhik lokapala ). c. Keris ; 1. Keris adalah pusaka suci (pajenengan) melambangkan keberanian, kekesatriaan dan mencerminkan semangat Puputan Badung. 2. Luk tiga pada keris melambangkan “Tri Kisinanggeh Satria“, yaitu tiga hal yang mewujudkan sifat kesatriya : a. arta yang berarti benda atau kekayaan materiil; b. otot yang berarti kekuatan pisik/kesehatan tubuh; dan c. kepradnyan yang berarti ilmu pengetahuan. d. Padi dan Kapas yang diikat dengan 11 (sebelas) kali gulungan tali. 1. Padi dan Kapas melambangkan sandang dan pangan. 2. Padi sebanyak 16 (enam belas) butir, Tali pengikat sebanyak 11 ( sebelas) gulungan, dan Kapas sebanyak 9 ( sembilan) lembar, melambangkan tanggal 16 Nopember 2009, sebagai hari ditetapkannya Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten.
Pasal 3 (1) Ketentuan warna pada lambang daerah adalah : a. Dasar Lambang berwarna biru laut. b. Meru tumpang 11 (sebelas) berwarna putih. c. Keris berwarna hitam. d. Gagang keris berwarna kuning cendana. e. Buah padi berwarna kuning emas. f. Bunga kapas berwarna putih dengan daun berwarna hijau. g. Tali pengikat padi kapas berwarna hitam. h. Dasar tulisan pada pita berwarna putih. i. Motto “ Çūra Dharma Rakşaka ” berwarna merah. (2) Arti warna pada lambang daerah adalah : a. Warna dasar biru laut mengandung arti sumber kesejahteraan. b. Warna putih mengandung arti kesucian. c. Warna hitam mengandung arti kekuatan, ketegasan, dan keteguhan. d. Warna kuning emas mengandung arti keluhuran/keagungan. e. Warna kuning cendana mengandung arti kemakmuran. f. Warna hijau mengandung arti kesuburan. g. Warna merah mengandung arti keperwiraan/keberanian.
4
Pasal 4 (1) Perbandingan ukuran Lambang Daerah antara wadah dan gambar di dalamnya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya. (2) Gambar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.
BAB III PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH Pasal 5 (1) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini digunakan di : a. gedung-gedung yang untuk dan/atau dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung; b. ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para pimpinan SKPD, Direktur BUMD, Perbekel dan Kepala Sekolah di Kabupaten Badung; c. ruang Ketua, Wakil Ketua DPRD dan ruang alat kelengkapan DPRD; d. ruang pertemuan dan ruang sidang DPRD; e. bendera, pataka, panji-panji, lencana, stempel, kop surat, papan nama Instansi dan kelengkapan seragam dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. (2) Jika di tempat-tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara, penempatan Lambang Daerah tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Lambang Negara.
Pasal 6 Diluar Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penggunaan Lambang Daerah tidak diperkenankan, kecuali mendapat izin dari Bupati.
Pasal 7 (1) Lambang Daerah dalam bentuk Pataka menggunakan dasar Kuning Emas . (2) Lambang Daerah dalam bentuk Pataka hanya digunakan dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
5
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 / DPRD-GR / 1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 31 Desember 2010 BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 31 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 15
6 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR : 15 TAHUN 2010 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010 TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BADUNG
I. UMUM Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Wilayah Kabupaten Badung sebagaimana Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655), pada saat ini telah berubah dengan pembentukan Kota Denpasar sebagaimana yang ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465). Dengan pemisahan ini, maka pusat pemerintahan Kabupaten Badung yang semula ada di kota Denpasar, dipindahkan ke Mangupura melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Kabupaten Badung dengan wilayah dan ibukotanya yang baru, tentu memerlukan lambang daerah yang baru sesuai dengan kondisi Kabupaten Badung pada saat sekarang ini. Lambang Daerah Kabupaten Badung sebelumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 16/DPRD-GR/1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Badung ternyata telah tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Badung pada saat sekarang ini. Oleh karenanya dibentuklah Lambang Daerah Kabupaten Badung yang baru sebagai tanda identitas Kabupaten Badung yang berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pentingnya keberadaan Lambang Daerah ini, sehingga pemerintah daerah menuangkannya dalam peraturan daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas
8 Ayat (2) Berani membela kebenaran sebagaimana dimaksud dalam motto “Çūra Dharma Rakşaka”, dimaksudkan bahwa baik Pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Badung berkewajiban untuk berani dalam menegakkan kebenaran. Ayat (3) huruf a Cukup jelas huruf b Meru artinya gunung, dan gunung diyakini sebagai tempat suci tempat berstananya para dewa dan tempat para orang suci mencari kedamaian, dan juga tempat umat berkumpul memohon kedamaian dan kemakmuran. Dengan lambang Meru ini, melambangkan pula bahwa Wilayah Kabupaten Badung dilindungi dan disinari Sad Kahyangan, yaitu Pura Luhur Pucak Mangu di bagian utara dan Pura Luhur Uluwatu di bagian selatan. Pelinggih pokok di kedua pura itu adalah Meru sebagai lambang pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa. Eka dasa dhik lokapala, sebagai tingkatan alam yang tertinggi dari semua arah sebagai lambang bahwa Pemerintah wajib mengayomi seluruh isi wilayahnya. huruf c Cukup jelas huruf d Padi dan Kapas lambang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kabupaten Badung. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 15
