BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS SE-KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel, dipandang perlu penetapan tata kelola penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas seKabupaten Badung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas se-Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangakat Daerah Kabupaten Badung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA
PELAYANAN
KESEHATAN
PADA
PUSKESMAS
SE-
KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
-36. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. 7. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan. 8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap. 9. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah koordinasi Puskesmas yang meliputi Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa. 10. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Badung tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu. 12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima. 13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya. 14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang dipergunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman.
-4BAB II TATA LAKSANA, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2 Tempat pelayanan kesehatan di Daerah, dilaksanakan pada Puskesmas beserta jejaringnya di wilayah Daerah. Pasal 3 (1) Semua penerimaan Retribusi disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. (2) Pemanfaatan dikembalikan
dana
Retribusi
kepada
sebagai
Puskesmas
komponen
melalui
jasa
pelayanan
mekanisme
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut : a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola keuangan di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %. Pasal 4 Dinas Kesehatan sebagai instansi pelaksana pemungut Retribusi diberikan Insentif Pemungutan Retribusi sebesar 3 % (tiga persen) dari seluruh penerimaan Pelayanan Kesehatan yang disetor ke Kas Daerah. Pasal 5 (1) Jasa sarana Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sebesar 60 % untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional, alat kesehatan dan belanja obat/bahan habis pakai yang diperlukan oleh Puskesmas sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Puskesmas melakukan pengelolaan dana untuk jasa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sebesar 40 % dengan rincian: a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola Program JKBM di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %.
-5Pasal 6 (1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan sebagai komponen jasa sarana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikembalikan kepada Puskesmas melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan besaran nilai sesuai dengan Perda Nomor 24 Tahun 2011, untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional, alat kesehatan dan belanja obat/bahan habis pakai yang diperlukan oleh Puskesmas atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. (2) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan sebagai komponen jasa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikembalikan
kepada
Puskesmas
melalui
mekanisme
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan besaran nilai sesuai dengan Perda Nomor 24 Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut : a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola Program Jamkesmas di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %. Pasal 7 (1) Jasa sarana Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sebesar 25 % untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional, alat kesehatan dan belanja obat/bahan habis pakai yang diperlukan oleh Puskesmas sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Puskesmas melakukan pengelolaan dana jasa pelayanan Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sebesar 75 % dengan rincian : a. untuk jasa petugas medis sebesar 25 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 60 %; c. untuk pengelola Program Jampersal di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %. Pasal 8 (1) Jasa sarana Program Asuransi Kesehatan bagi PNS sebesar 60 % untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional, alat kesehatan dan belanja obat/bahan habis pakai yang diperlukan oleh Puskesmas sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-6-
(2) Puskesmas melakukan pengelolaan dana jasa pelayanan Program Asuransi Kesehatan bagi PNS sebesar 40 % dengan rincian : a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; c. untuk pengelola Program Askes di Puskesmas sebesar 10 %; d. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %.
Pasal 9 (1) Jasa sarana Program Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras sebesar
60 %
untuk keperluan pembiayaan kegiatan
operasional, alat kesehatan dan belanja obat/bahan habis pakai yang diperlukan oleh Puskesmas sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Puskesmas melakukan pengelolaan dana jasa pelayanan Program Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras sebesar 40 % dengan rincian : e. untuk jasa petugas medis sebesar 30 %; f. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 %; g. untuk pengelola Program Askes di Puskesmas sebesar 10 %; h. untuk pembinaan dari Dinas Kesehatan sebesar 5 %.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. Pasal 11 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas se Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-7-
Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 7 Maret 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 7 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
-8-
