BUKU SAKU Tanya Jawab Permendikbud No. 2 Tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

BUKU SAKU Tanya Jawab Permendikbud No. 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK-BOP PAUD)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016

BUKU SAKU TANYA JAWAB PERMENDIKBUD NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK-BOP PAUD)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK-BOP PAUD

i

Kata Sambutan

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK BOP PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, perlu segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan terukur untuk menyalurjan dana Alokasi Khusus BOP PAUD 2016.

Puji syukur kami panjatkan bahwa tahun 2016 penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD melalui Dana Alokasi Khusus ke Kabupaten/Kota. BOP merupakan bantuan yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan layanan PAUD di berkualitas.

DAK BOP PAUD 2016 sebesar 2,28T ini yang baru pertamakali dialokasikan dan disalurkan melalui kabupaten/kota agar segera dimanfaatkan sesuai perundang-undangan. Ketepatan jumlah, sasaran, waktu penyaluran, pengawasan dan pelaporan, agar dilaksanakan dalam koordinasi yang memadai antar pemangku kepenƟngan PAUD. Kami menyambut terbitnya Buku ini, semoga dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan penyaluran DAK BOP PAUD 2016.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK BOP PAUD di Kabupaten/Kota, koordinasi dan sinkronisasi antar Pusat dan Daerah sangat diperlukan. Buku saku ini merupakan pendalaman Juknis berisi hal-hal yang seringkali ditanyakan pengelola untuk menyalurkan DAK BOP PAUD tahun 2016. Semoga buku ini dapat menjadi acuan pelaksanaan untuk mempercepat penyalurannya.

ii

Direktur Jenderal,

Direktur

Ir. Harris Iskandar Ph.D NIP. 19620429 198601 1 001

Ella YulaelawaƟ, MA., Ph.D NIP NIP: 195804091984022001

Buku Saku Tanya Jawab Permendikbud No. 2 Tahun 2016


iii

1. Apakah Pedoman rujukan penyaluran DAK BOP PAUD? Permendikbud No. 2 tahun 2016 tentang Juknis Penggunaan Dan DAK BOP PAUD. Pasal 1 Permendikbud No. 2/2016 … Juknis BOP PAUD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam penggunaan dana BOP PAUD.

TANYA JAWAB TENTANG PERMENDIKBUD NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK-BOP PAUD)

Surat Edaran Mendagri No. 905/501/SJ buƟr 6: “Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik sebagaimana pada angka 5, dengan tetap berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait. 2. Apa dasar hukum yang menentukan besar alokasi bantuan per Kab/Kota? Tertuang dalam Lampiran XVIII Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015. 3. Apakah kategori Bantuan DAK BOP PAUD tahun 2016? Sesuai Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 dan SE Kemdagri No. 905/501/SJ no. 3 dan kategori DAK Non Fisik bahwa BOP termasuk DAK Non fisik, dengan pengaturan:

iv Buku Saku Tanya Jawab Permendikbud No. 2 Tahun 2016


1

• Hibah belanja Ɵdak langsung untuk lembaga PAUD swasta dengan transfer non tunai • Hibah belanja langsung untuk lembaga PAUD Negeri masuk melalui anggaran SKPD. 4. Siapa sasaran penerima BOP? Dalam Permendikbud No. 2 tahun 2016 dinyatakan bahwa sasaran program BOP PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman PeniƟpan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di seluruh Kab/ Kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN). 5. BOP sebagai Hibah Daerah. Ketentuan apa yang terkait dengan hibah daerah? Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menegaskan: Pasal 1: Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilaukan melalui perjanjian. 2


Pasal 2 Hibah Daerah melipuƟ: a. Hibah kepada Pemerintah Daerah dan b. Hibah dari Pemerintah Daerah. Pasal 3 Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Pasal 6 ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ayat (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah pasal 298 ayat (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/ atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK-BOP PAUD

3

6. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia? SE Mendagri No. 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 UU No. 23 Tahun 2014 buƟr 9:

4

MemperhaƟkan ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 8, maka dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efekƟvitas dan menjamin parƟsipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disampaikan bahwa yang dimaksud dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagai berikut:

b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. 7. Apa status satuan PAUD? Satuan PAUD berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2012 dan SE Nomor 900/4627/SJ Tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial dan menyelenggarakan pelayanan publik dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD. (kajian oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendikbud).

a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah: 1) Badan dan Lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2) Badan dan Lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan TerdaŌar yang diterbitkan Mendagri, Gub, atau BupaƟ.

8. Lembaga PAUD Penerima BOP harus disahkan oleh Kemenkumham..? Dalam Permendikbud No 2 tahun 2016 mempersyaratkan bahwa lembaga/satuan PAUD harus memiliki NPSN dan Ɵdak harus disyahkan melalui Kemenkumham. Lembaga PAUD yang didirikan oleh Yayasan maka Yayasannya harus berbadan hukum disyahkan oleh Kemenkumham. (kajian dari Biro Hukum dan Organisasi serta Inspektorat Jenderal Kemendikbud).



5

9. Lembaga PAUD hanya dapat menerima Hibah sekali saja? a. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 ayat (3): Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. PP no. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Ps. 83 ayat (2): Proses penyaluran dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Mengingat proses pendidikan Ɵdak hanya dilaksanakan dalam 1 kali maka proses penyaluran dana pendidikan diberikan seƟap tahun. (kajian dari Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud) 10. Berapa Satuan Biaya BOP?

Satuan biaya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun. 11. Bagaimana ketentuan alokasi dana per lembaga ? a. Satuan PAUD ber NPSN yang memiliki paling sedikit 12 peserta didik. b. Satuan PAUD atau Lembaga menerima paling banyak Rp. 36.000.000,- (Ɵga puluh enam juta rupiah) per tahun. 6


c. Ketentuan besarnya pemberian dana diatur oleh Dinas sesuai kebijakan. Tanpa melebihi alokasi anggaran yang sudah ditentukan. 12. Penyaluran Anggaran Permendikbud No. 2 Tahun 2016: penyaluran DAK BOP PAUD dari kas daerah ke lembaga dilakukan satu kali paling lambat akhir triwulan 2. Apabila dana DAK BOP masih tersisa, maka digunakan untuk satuan PAUD yang melayani anak usia di bawah 4 tahun. 13. Penyaluran BOP hanya bisa menunggu Perubahan APBD di Bulan September..? a. Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah Pasal 9 ayat (2): Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang menantumkan program dan Kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan. Ayat (3) Perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. b. Surat Edaran Mendagri No. 905/501/SJ nomor 4a: – …daerah agar melakukan perubahan peraturan Kepala daerah tentang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK-BOP PAUD

7

penjabaran APBD TA 2016 mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 dan memberi tahu kepada Pimpinan DPRD. – Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD dengan dasar pelaksanaan kegiatan; dan – DiƟndaklanjuƟ dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016. c. Nomor 5. Pelaksanaan terhadap angka 4 dilakukan pada kesempatan pertama untuk menjamin efekƟvitas dan kepasƟan pelaksanaan dan program berkenaan. d. Nomor 6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik sebagaimana pada angka 5 dengan tetap berpedoman pada Juknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait.. 14. Apakah diperlukan Bank Penyalur? Juknis menetapkan bahwa Tim Manajemen BOP PAUD menetapkan satu bank penyalur melalui mekanisme yang berlaku (beauty contest). Untuk mempermudah dan mempercepat penyaluran. 15. Rekening Lembaga Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor: S-989/ 8


PB/2012, tanggal 6 Desember 2012 bahwa untuk mempercepat penyaluran dana ke masyarakat, maka dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama. 16. Dengan adanya DAK BOP PAUD apakah masih memungkinkan dana APBD dan dana masyarakat? DAK BOP PAUD Ɵdak mengganƟkan dana APBD dan menghapus dana masyarakat. Permendikbud No. 2 Tahun 2016bagian Sumber dana lainnya: Penggunaan dana dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang didapatkan oleh Satuan PAUD atau Lembaga dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional yang sama atau digunakan untuk keperluan lainnya 17. Penggunaan Dana Komponen

Penggunaan

Keterangan

1. Buku-buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan; 2. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai Minimal 50% Kegiatan habis dan bahan pembe- dari dana Pembelajaran lajaran sejenis lainnya; BOP PAUD 3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.


9

1. Penyediaan buku administrasi; 2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama K e g i a t a n Pada Kecelakaan (P3K); Pendukung 3. Biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung; 4. Menambah transport pendidik; 5. Penyediaan makanan sehat. 1. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan K e g i a t a n pengecatan ringan; 2. Dukungan penyediaan Lainnya alat-alat publikasi PAUD; 3. Langganan listrik, telepon/internet, air;

Maksimal 35%

Maksimal 15%

18. Apa Tugas dan Kewenangan Kab/Kota? Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Tim Manajemen yang bertugas: a. Menerima proposal dalam bentuk RKAS dari lembaga PAUD (format terlapir dalam Juknis). 10 Buku Saku Tanya Jawab Permendikbud No. 2 Tahun 2016

b. Melakukan verifikasi RKAS lembaga dalam disesuakan dengan kondisi lapangan. c. Sebaiknya RKAS yang telah diverifikasi ditetapkan/disyahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.. d. Mengusulkan calon penerima dana BOP PAUD dalam bentuk SK BupaƟ/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SK Penetapan Satuan PAUD atau Lembaga Penerima BOP-PAUD e. Pengajukan DaŌar Calon Penerima Ke BPPKAD f. Akad dengan Bank Penyalur yang dipilih berdasarkan beauty contest g. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan DAK BOP PAUD sesuai peraturan menteri h. Pelaporan per triwulan (PP No. 2 Tahun 2012 ps.29): Gubernur, BupaƟ, Walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. i. Mencatat dan melaporkan penanganan Pengaduan Masyarakat 19. Pengawasan Pengawasan program BOP PAUD melipuƟ pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat:


11

a. Pengawasan Melekat: oleh pimpinan masingmasing kepada bawahannya b. Pengawasan Internal oleh Inspektorat Wilayah c. Pengawasan Eksternal oleh BPKP d. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan e. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi oleh masyarakat. 20. Sanksi Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang dan/atau laporan masyarakat terbukƟ menggunakan dana Ɵdak sesuai dengan ketentuan maka Lembaga penerima DAK BOP PAUD untuk mengembalikan dan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dan atau diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperƟ: a. Penerapan sanksi kepegawaian b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganƟ rugi c. Penerapan proses hukum d. Pemblokiran dana dan penghenƟan sementara.

12 Buku Saku Tanya Jawab Permendikbud No. 2 Tahun 2016

Lampiran-lampiran 1. Surat Edaran Kemdagri No. 900 2. Surat Edaran Mendagri Nomor 905/501/SJ 3. Telaahan Permendikbud nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penggunaan DAK BOP PAUD dari Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.


13

Lampiran 1. Surat Edaran Kemdagri No. 900



15



17

Lampiran 2. Surat Edaran Mendagri Nomor 905/501/SJ



19



21



23

Lampiran 3. Telaahan Permendikbud nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penggunaan DAK BOP PAUD dari Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.



25

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144 Laman : www.kemdikbud.go.id

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144 Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor

: 16010/A4.1/HK/2016

Lampiran

: 4(empat) lembar

22 Maret 2016

sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 23 ayat (3) menentukan bahwa dana

Hal

: Jawaban mengenai Penganggaran dan Pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD

pendidikan dari pemerintah dan pemrintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan

Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Jakarta

4. Hibah yang hanya bisa diberikan 1 kali/ tidak berulang. Khusus untuk dana pendidikan

dalam bentuk hibah. Dalam PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 83 ayat (2) menyatakan bahwa proses penyaluran dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah diberikan pada satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai

Menindaklanjuti rapat tanggal 18 Maret 2016 tentang BOP PAUD, dengan hormat kami

dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat proses pendidikan tidak hanya

sampaikan bebrapa hal berikut:

dilaksanakan dalam 1 kali maka proses penyaluran dana pendidikan diberikan setiap

1. Satuan pendidikan yang ingin mendapatkan BOP PAUD harus berbadan hukum yang

tahun.

terdaftar di Kemenkumham, tidak cukup hanya dengan NPSN. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

persyaratan mendapatkan BOP PAUD cukup memiliki NPSN. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang telah mendapatkan izin dari dinas boleh mendapatkan BOP PAUD. 2. Surat Edaran Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Aris Soviyani

Di dalam angka 6 disebutkan Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK

NIP 196112071986031001

Non Fisik sebagaimana dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian terkait. Persyaratan mendapatkan BOP PAUD tercantum dalam Lampiran 1 Bab II Huruf A angka 1 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 yaitu dalam satuan PAUD cukup memiliki NPSN. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah ditetapkan dan untuk menyusun APBD perubahan harus menunggu jadwal biasanya sekitar bulan Oktober, padahal Juknis DAK Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 mengharuskan pencairan selambat-lambatnya akhir Juni. Kemendikbud tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah jadwal penyusunan APBD.



27



INSPEKTORAT JENDERAL


Gedung B Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon : 021-5737104 Laman : www.itjen.kemdikbud.go.id

Gedung B Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon : 021-5737104 Laman : www.itjen.kemdikbud.go.id Yth Hal

Telaah Atas Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini

: Inspektur I : Pembahsan Pengelolaan DAK BOP PAUD Tahun 2016

Berdasarkan undangan Nomor : 600/C1/KU/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal pembahasan pengelolaan DAK PAUD yang bertempat di ruang sidang II lantai 3 gedung E. Acara tersebut dipimpin oleh Ibu Ella Yulaelawati (Direktur PAUD) dan Bapak Aris Soviyani (Kabiro Hukum & Organisasi) yang dihadiri dari daftar undangan atau yang diwakilkan dari lingkukngan Kemendikbud. Pembahasan dalam rapat antara lain: 1. Mengenai satuan pendidikan penerimaan program BOP PAUD Tahun 2016 apa hanya cukup dengan memiliki NPSN atau harus berbadan hukum terdaftar di Kemenkumham; 2. Pemerintah daerah agar melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2016 mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD terkait DAK; 3. Pemberian hibah hanya bisa diberikan 1 kali (tidak berulang), sehingga dapat disimpulkan diberikan kepada anak didik yang berbeda setiap tahunnya; 4. Direktorat Pembinaan PAUD meminta usulan terkait akan disusunnya buku saku pengelolaan DAK BOP PAUD; 5. Biro Hukor dan Itjen Kemendikbud menelaah mengenai masalah-masalah yang ada/yang akan timbul mengenai pengelolaan DAK BOP PAUD, yang akan diadakan pertemuan pada hari selasa tanggal 22 Maret 2016 di Biro Hukor; (bahan terlampir) 6. Kabiro Hukor akan membuat surat secara tertulis kepada Direktur Pembinaan PAUD mengenai kebijakan terhaap masalah-masalah tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Demikian laporan hasil rapat mengenai pengelolaan DAK PAUD TA 2016. Jakarta, 18 Maret 2016 Auditor Wil I,

1. Suwarno

2. Aldi Widianto

1. Satuan pendidikan penerima Program DAK BOP PAUD harus berbadan hukum dan terdaftar di Kemenhumkam (Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), tidak cukup hanya dengan Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) seperti yang disyaratkan dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Telaah: a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah: - Pasal 1 Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. - Pasal 2 Hibah Daerah meliputi: a. Hibah kepada Pemerintah Daerah dan b. Hibah dari Pemerintah Daerah. - Pasal 3 Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. - Pasal 6 ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daeah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; ayat (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. SE Nomor 900/4627/SJ Tahun 2015 tentan Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada butir 9 Badan dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan Pendidikan berdasarkan kedua ketentuan tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial dan menyelenggarakan Pelayanan Publik dibentuk berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Permendibud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dalam hal ini dibuktikan dengan Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) adalah bentuk pengaturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. APBD sudah ditetapkan dan untuk menyusun APBD Perubahan harus menunggu jadwal biasanya sekitar bulan Oktober tahun berjalan, padahal Juknis DAK BOP PAUD berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 mengharuskan pencairan selambatlambatya akhir bulan Juni tahun berjalan. Telaah:



29







a. SE Nomor 905/501/SJ tanggal 12 Januari 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBN Tahun 2016. 1) Bahwa dengan telah ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut: 1. Pada APBN TA 2016terdapat perubahan postur transfer dana perimbangan ke daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi. 2. Bahwa perubahan dimaksud terdiri dari: a. SemulaDana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi dana Perimbangan terdiri dari dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. b. Dana Transfer Khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terdiri dari DAK Non Fisik. 3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) UU Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVII Perpres Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik Sebagaimana dimaksud pada angka 2.c.2 terdiri antara lain pada huruf e Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). 4. Berdasarkan dengan penjelasan angka 2 dan angka 3, maka penganggaran belanjaDAK Non Fisik, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang APBN TA 2016 agar melakukan perubahan peraturan daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD. - Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD dengan dasar pelaksanaan kegiatan; dan - Ditindaklanjuti dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016. 5. Pelaksanaan terhadap angka 4 dilakukan pada kesempatan pertama untuk menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan dan program berkenaan. 6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik sebagaimana pada angka 5 dengan tetap berpedoman pada Juknis Penggunaan DAK yang ditetapkan olrh Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian terkait. 2) Hal yang sama juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah pasal 9 ayat (2) Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan; ayat (3) Perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Atas dasar hal tersebut APBD perubahan dapat dilakukan merujuk pada langkah-langkah diatas sesuai SE Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD TA 2016.


3. Terkait dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan antara lain: a. Bab II butir C Manajemen Program BOP PAUD Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RAKS) perlu ditambahkan di tetapkan/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota setelah dilakukan verifikasi terlebih dahulu. b. BAB V Monitoring, Supervisi dan Pelaporan agar lebih diperjelas tugas dan kewenangan (Tim Manajemen BOP PAUD Pusat, Tim Manajemen BOP PAUD Provinsi, dan Tim Manajemen BOP PAUD Kab/Kota) sesuai peraturan yang berlaku antara lain Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah “Gubernur, Bupati atau Walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Ayat (2) Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait berdasarkan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi. Ayat (3) Tata cara penilaian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Butir E SANKSI dijadikan BAB Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi A. Pengawasan Pengawasan program BOP PAUD meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya; 2. Pengawasan Internal oleh Inspektorat Wilayah; 3. Pengawasan oleh BPKP; 4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program DAK BOP PAUD oleh unsur masyarakat. B. Sanksi Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang dan/atau laporan masyarakat terbukti menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan maka Lembaga penerima DAK BOP PAUD untuk mengembalikan dan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dan atau diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku (PNS) berupa pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja. 2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOP yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke Kas Daerah.


31

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSPEKTORAT JENDERAL Gedung B Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon : 021-5737104 Laman : www.itjen.kemdikbud.go.id 3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyedikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau patut diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOP. 4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Lembaga penerima BOP, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan. Demikian telaahan yang dapat kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan terima kasih.


BUKU SAKU Tanya Jawab Permendikbud No. 2 Tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Recommend Documents