BUKU PANDUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BUKU PANDUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Panduan Kegiatan Kemahasiswaan PPNS

i

KATA PENGANTAR

Buku Panduan kegiatan kemahasiswaan merupakan pedoman pelaksanaan bagi setiap kegiatan kemahasiswaan yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkup Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). Kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu aktivitas yang penting dalam menciptakan kehidupan kampus yang dinamis. Ragam kegiatan kemahasiswaan diharapkan mampu menggali potensi mahasiswa sebagai aset terpenting dalam mewujudkan cita-cita PPNS dalam mencetak lulusan yang unggul dan kompetitif di pasar kerja Global. Untuk mewujudkannya,

diperlukan

wadah

berupa

organisasi

kemahasiswaan.

Beragam organisasi kemahasiswaan harus berjalan harmonis dan saling bersinergi. Oleh karena itu diperlukan panduan yang dapat dijadikan dasar setiap organisasi kemahasiswaan tentang peran fungsinya masing-masing. Selain itu buku panduan ini diharapkan

mampu

memberikan

arahan

yang

jelas

agar

setiap

kegiatan

kemahasiswaan dapat berjalan dengan efektif, profesional, dan bertanggung jawab.


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI .....................................................................................................ii BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1

Definisi dan Fungsi Unsur Kemahasiswaan ............................................... 1

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN ..................... 3 2.1

Legislatif Mahasiswa ........................................................................... 3

2.2

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) ...................................................... 3

2.3

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) .......................................................... 3

2.4

Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) ...................................................... 4

BAB 3 STANDAR PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN .................................. 5 3.1

Ketentuan Pokok Kegiatan Kemahasiswaan .......................................... 5

3.2

Kegiatan Perlombaan dan Delegasi ...................................................... 5

3.3

Proposal dan Pelaksanaan Kegiatan ...................................................... 6

3.3.1

Persyaratan Pengajuan Proposal ................................................... 6

3.3.2

Format Proposal............................................................................ 6

3.3.3

Prosedur Pengajuan Proposal ......................................................... 7

3.3.4

Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan kegiatan ................. 8

3.3.5

Prosedur Pengajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas .................. 8

3.3.6

Prosedur Penggunaan Fasilitas ...................................................... 8

3.3.7

Sponsor Kegiatan .......................................................................... 9

3.4

Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan.............................................. 10

3.4.1

Prosedur Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan ....... 10

3.4.2

Format Laporan Pertanggungjawaban ......................................... 10

3.4.3

Aturan Bukti Pembelian............................................................... 10

BAB 4 TATA TERTIB UMUM DAN KODE ETIK .................................................... 12 4.1

Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan ............................................. 12


iii

4.2

Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan ............................................... 12

4.3

Kode Etik Organisasi ......................................................................... 12

4.4

Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan ................................................... 12

4.5

Syarat Pendirian Organisasi Mahasiswa............................................... 13

BAB 5 PENUTUP ............................................................................................ 14 Lampiran 1 Alur Pengajuan Proposal Kegiatan dan Pencairan Dana BEM .......... 15 Lampiran 2 Alur Pengajuan Proposal Kegiatan dan Pencairan Dana HMP .......... 16 Lampiran 3 Alur Pengajuan Proposal Kegiatan dan Pencairan Dana UKM .......... 17 Lampiran 3 Contoh Bukti Pembelian ............................................................... 18


1

1. BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Definisi dan Fungsi Unsur Kemahasiswaan 1. Mahasiswa Adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Jurusan/Program Studi di lingkungan PPNS. 2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Adalah suatu wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan intelektualitas mahasiswa serta integritas kepribadian, diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. 3. Legislatif mahasiswa Legislatif Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga legislatif tertinggi yang mengawasi pelaksanaan program kegiatan organisasi kemahasiswaan di PPNS. 4. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif tertinggi di PPNS. BEM dibawah pengawasan Legislatif Mahasiswa dan Pimpinan PPNS. 5. Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Himpunan Mahasiswa Prodi adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat prodi yang melaksanakan kegiatan penalaran, keilmuan, dan penerapannya sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di prodi masing-masing. Kegiatan selain disebutkan diatas harus berkoordinasi dengan BEM atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan jenis kegiatan. HMP berkoordinasi dengan Ketua Prodi masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. 6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit

Kegiatan

Mahasiswa

adalah

organisasi

pelaksana

dalam

bidang

peminatan dan pengembangan bakat mahasiswa. 7. Tim Konsultasi Kemahasiswaan Tim Konsultasi Kemahasiswaan (TKK) adalah suatu tim yang dibentuk


2

ditingkat program studi. Anggota TKK adalah dosen atau pejabat lain yang dianggap mempunyai kepedulian dibidang kemahasiswaan. Selanjutnya TKK bertugas membantu pimpinan dalam pelayanan kepada mahasiswa khususnya menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. 8. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa adalah dosen atau pejabat lain yang bertugas membina pengembangan minat & bakat mahasiswa yang bersifat melembaga.


3

2. BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2.1 Legislatif Mahasiswa 1. Membuat dan menetapkan visi dan misi Legislatif Mahasiswa. 2. Menyusun usulan program kerja selama satu tahun kepengurusan disertai dengan anggaran dana. 3. Membuat program kerja Legislatif Mahasiswa selama masa kepengurusan. 4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja. 5. Melaksanakan Pemilihan Raya (Pemira) untuk memilih anggota Legislatif Mahaiswa, Presiden BEM , dan Ketua HMP. 6. Melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan. 7. Melaksanakan

tata

tertib/peraturan

organisasi

kemahasiswaan

yang

ditetapkan oleh Pimpinan PPNS. 8. Melakukan pendampingan dalam pembentukan UKM dan lembaga lainnya yang dianggap perlu. 9. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

2.2 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) 1. Membuat dan menetapkan visi dan misi BEM. 2. Mematuhi tata tertib/peraturan organisasi yang ditetapkan oleh PPNS. 3. Menyusun usulan program kerja selama satu tahun kepengurusan disertai dengan anggaran dana. 4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja. 5. Melakukan koordinasi program kerja dengan UKM dan HMP. 6. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

2.3 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 1. Membuat dan menetapkan visi dan misi UKM sesuai minat dan bakat. 2. Mematuhi tata tertib/peraturan organisasi yang ditetapkan oleh PPNS.


4

3. Menyusun usulan program kerja selama satu tahun kepengurusan disertai dengan anggaran dana. 4. Melaksanakan kegiatan UKM sesuai dengan program kerja. 5. Menjalankan kepengurusan organisasi selama satu tahun. 6. Melakukan pemira dengan menunjuk panitia khusus. 7. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

2.4 Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) 1. Membuat dan menetapkan visi dan misi HMP. 2. Menyusun usulan program kerja selama satu tahun kepengurusan disertai dengan anggaran dana. 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja HMP. 4. Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya. 5. Berkonsultasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua Prodi masing-masing. 6. Menjalankan kepengurusan organisasi selama satu tahun. 7. Melakukan Pemilihan Raya (Pemira) dengan menunjuk panitia khusus. 8. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. 9. Menjalin kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan sejenis dari

perguruan tinggi lain.


5

3. BAB 3 STANDAR PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

3.1 Ketentuan Pokok Kegiatan Kemahasiswaan 1. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan

penalaran

dan

keilmuan,

minat

dan

bakat,

kesejahteraan

mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar. 2. Setiap program

kegiatan

kemahasiswaan

harus

lebih

mendahulukan

kepentingan PPNS dari pada kepentingan pihak lain dan tidak mengganggu perkuliahan. 3. Setiap program kegiatan kemahasiswaaan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci dengan selalu mengacu pada usulan program kerja tahunan. Program kegiatan yang bersifat insidentil dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan PPNS. 4. Setiap program kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di PPNS dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus PPNS. 5. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan. 6. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup pelaporan jalannya kegiatan dan penggunaan biaya. 7. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi berupa teguran untuk tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.

3.2 Kegiatan Perlombaan dan Delegasi 1. Kegiatan perlombaan dan delegasi forum-forum mahasiswa di luar PPNS harus mendapatkan ijin dari Pimpinan PPNS dengan mempertimbangkan manfaat bagi mahasiswa dan institusi PPNS. 2. Setiap kegiatan perlombaan dan delegasi forum-forum di luar PPNS yang diikuti

oleh

mahasiswa

PPNS

harus

menginduk

pada

organisasi


6

kemahasiswaan di PPNS (BEM, Legislatif Mahasiswa, UKM, atau HMP) atau melalui penunjukan dari Pimpinan PPNS. 3. Pendanaan untuk kegiatan perlombaan dan delegasi forum-forum di luar PPNS

menyesuaikan

dengan

anggaran

kemahaiswaan

PPNS

dengan

mempertimbangkan manfaat terhadap mahasiswa dan institusi PPNS. 4. Kegiatan perlombaan dan delegasi forum-forum di luar PPNS yang tidak terdanai dapat dilakukan dengan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan PPNS. 3.3 Proposal dan Pelaksanaan Kegiatan 3.3.1 Persyaratan Pengajuan Proposal 1. Tidak

mempunyai

pertanggungjawaban

tunggakan kegiatan

dan

penyerahan keuangan

pada

laporan kegiatan

sebelumnya. 2. Mendapat persetujuan dari Presiden BEM/Ketua HMP/UKM/Legislatif Mahasiswa. 3. Sesuai dengan rencana kegiatan tahunan. Kegiatan diluar rencana kegiatan tahunan dapat diajukan dengan pertimbangan tertentu. 4. Diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Proposal yang diajukan kurang dari 7 hari kerja tidak akan diproses.

3.3.2 Format Proposal Proposal harus seragam dalam satu ORMAWA, sehingga masing-masing ORMAWA harus mempunyai standar teknis penulisan proposal. Berikut adalah syarat minimal yang harus ada pada proposal pengajuan kegiatan: 1. Halaman Muka (cover) 2. Latar belakang 3. Tujuan kegiatan 4. Tema kegiatan 5. Bentuk kegiatan 6. Sasaran kegiatan 7. Rincian kegiatan Berisi tentang nama kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, pembicara/pengisi acara, susunan acara, dsb.


7

8. Susunan Kepanitiaan Pelindung : Direktur PPNS Penasehat : Wakil Direktur III PPNS Penanggung jawab : Presiden BEM /Ketua HMP/Ketua UKM/Ketua LM Pelaksana : 

Ketua Panitia



Sekretaris



Bendahara



Sie yang dibutuhkan

9. Rencana Anggaran Dana Terdiri dari rencana sumber pemasukan dan rencana pengeluaran. 10. Penutup 11. Lembar pengesahan Terdiri dari ketua panitia, menteri atau kepala departeman, Pesiden BEM/Ketua HMP/Ketua UKM/Ketua LM , dan disetujui oleh Kaprodi, Kajur, dan Wakil Direktur III PPNS. 3.3.3 Prosedur Pengajuan Proposal 1. Pengurus/panitia mengajukan proposal kegiatan kepada Wakil Direktur III yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan disetujui oleh Ketua HMP/UKM/BEM/Legislatif Mahasiswa/Ketua Prodi (Lihat Lampiran 1,2, dan 3). 2. Proposal kegiatan harus diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Proposal yang diajukan kurang dari 7 hari kerja tidak akan diproses. 3. Proposal kegiatan harus sesuai dengan standar format yang telah ditentukan. 4. Wakil

Direktur

kegiatan

III

setelah

menyetujui/tidak mengadakan

menyetujui

penyelengaraan

dengan

panitia/pengurus

dialog

kegiatan, meneruskan proposal kepada Wakil Direktur II, dan melaporkan kegiatan kepada Direktur PPNS.


8

3.3.4 Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan 1. Wakil Direktur II mendisposisikan proposal dan biaya penyelenggaraan kegiatan kepada Kepala Bagian Keuangan setelah mempertimbangkan kondisi keuangan dan masukan dari Wakil Direktur III (Lihat Lampiran 1,2, dan 3). 2. Panitia/Pengurus mengambil biaya penyelenggaraan kegiatan di Bagian Keuangan. 3. Panita/Pengurus menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan biaya yang disetujui. 4. Panitia/Pengurus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya kepada Wakil Direktur II dan Wakil Direktur III.

3.3.5 Prosedur Pengajuan Permohonan Penggunaan Fasilitas 1. Panitia/Pengurus mengajukan surat permohonan penggunaan fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Wakil Direktur III. 2. Wakil Direktur III memutuskan fasilitas kampus yang dapat digunakan setelah

mendengarkan

kebutuhan

penggunaan

fasilitas

dari

panitia/pengurus dan berkoordinasi dengan Wakil Direktur II serta Kepala BAU. 3. Wakil Direktur III dengan tembusan Wakil Direktur II mendisposisikan surat permohonan panita/pengurus untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BAU. 4. Panitia/Pengurus

berkoordinasi

dengan

Kepala

BAU

mengenai

pelaksanaan penggunaan fasilitas. 5. Panitia/pengurus merapikan dan mengembalikan fasilitas yang telah digunakan kepada BAU sesuai dengan peminjaman fasilitas dan tidak merusaknya.

3.3.6 Prosedur Penggunaan Fasilitas 1. Pengambilan

peralatan

dilakukan

oleh

panitia

kegiatan setelah

prosedur pengajuan peralatan dan fasilitas dipenuhi. Saat mengambil


9

peralatan, penanggungjawab peminjaman meninggalkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). KTM dapat diambil kembali setelah peralatan dikembalikan dalam keadaan baik. 2. Pemakaian

peralatan

LCD,

laptop,

dan

sound

sistem

harus

dilakukan/didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BAU. Bila tanpa didampingi, kerusakan atau kehilangan peralatan menjadi tanggung

jawab

peminjam

untuk

memperbaiki/menggantinya.

Kerusakan/kehilangan peralatan yang diakibatkan oleh petugas PPNS akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PPNS. 3. Untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar kampus, panitia harus menandatangani persetujuan tata tertib kegiatan yang disepakati antara panitia dengan pihak terkait. Persetujuan tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan. 4. Untuk kegiatan pameran tidak diperkenankan menempel apa pun secara langsung di dinding ruangan. Materi pameran atau informasi lain dapat digantungkan atau mempergunakan panil berkaki. 5. Spanduk, poster, brosur, atau informasi lain tentang kegiatan selambat-lambatnya

2

(dua)

hari

setelah

pelaksanaan

harus

diturunkan/ditanggalkan oleh panitia kegiatan yang bersangkutan. Bila tahapan ini tidak dilakukan panitia akan ditegur. 6. Panitia bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat kegiatan.

3.3.7 Sponsor Kegiatan Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan berikut: 1. Saling menguntungkan. 2. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik. 3. Bukan produk minuman keras. 4. Bukan produk rokok. 5. Bukan produk yang berkonotasi seks. 6. Bukan produk ilegal atau barang terlarang.


10

7. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas akan diatur kemudian.

3.4 Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan 3.4.1 Prosedur Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan 1. Laporan Pertanggungjawaban harus mencakup laporan jalannya kegiatan dan penggunaan biaya. 2. Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Direktur III, paling lambat 15 hari kerja setelah terselenggaranya kegiatan. 3. Organisasi kemahasiswaan yang telah selesai menyelenggarakan kegiatan,

tetapi

belum

menyampaikan

Laporan

Pertanggung-

jawabannya, tidak diperkenankan mengajukan proposal baru.

3.4.2 Format Laporan Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban harus dijilid dengan ketentuan yang sama dengan proposal dengan memenuhi standar sebagai berikut : 1.

Laporan Pelaksanaan kegiatan

2.

Jumlah peserta yang hadir (disertai dengan lampiran daftar hadir peserta)

3.

Laporan Rincian pemakaian Keuangan

4.

Evaluasi Indikator Keberhasilan

3.4.3 Aturan Bukti Pembelian 1.

Setiap item pengeluaran harus disertai dengan bukti pembelian yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Bukti pembelian harus disertai dengan stempel basah dari toko dan ber tandatangan. (Contoh bukti pembelian ditampilkan pada Lampiran 4)

3.

Bukti pembelian diatas Rp250.000,00 hingga Rp1.000.000,00 harus disertai materai 3000

4.

Bukti pembelian diatas Rp1.000.000,00 harus disertai materai 6000

5.

Bukti pembelian diatas Rp2.000.000,00 harus dikenai pajak Pph,


11

sehingga harus berkoordinasi dengan bendahara keuangan PPNS terlebih dahulu.


12

4. BAB 4 TATA TERTIB UMUM DAN KODE ETIK

4.1 Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan 1. Mempunyai visi dan misi yang jelas, benar, dan rasional. 2. Mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan Program Kerja. 3. Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organisasi) dan uraian tugas yang jelas. 4. Mempertanggungjawabkan kepengurusan organisasi sesuai dengan struktur kemahasiswaan yang berlaku di PPNS.

4.2 Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan 1. Mendapat izin resmi dari Direktur PPNS atau pejabat yang ditunjuk Direktur PPNS. 2. Melakukan

kegiatan

dengan

memperhatikan

kedisiplinan

dan

ketertiban

administrasi, organisasi, dan transparansi. 3. Diadakan di tempat yang jelas dengan susunan acara yang terencana dan terkoordinasi serta dilakukan oleh panitia kompeten yang ditunjuk secara resmi.

4.3 Kode Etik Organisasi 1. Tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Agama, dan Visi dan Misi PPNS. 2. Menjunjung tinggi dan menghormati norma, nilai-nilai, dan aturan yang diberlakukan di PPNS. 3. Menjalankan Kegiatan Organisasi dengan berpedoman pada kode etik PPNS.

4.4 Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan 1. Tidak bertentangan dengan kode etik institusi PPNS. 2. Berupa aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan formal. 3. Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan.


13

4.5 Syarat Pendirian Organisasi Mahasiswa 1. Memiliki arah tujuan dan rencana kerja organisasi yang jelas. 2. Tidak memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dari Organisasi Mahasiswa yang sudah ada. 3. Mendapat persetujuan dari Wakil Direktur III. 4. Mempunyai anggota aktif minimal 15 mahasiswa yang berstatus mahasiswa aktif PPNS. 5. Mempunyai AD/ART serta program kerja. 6. Mempunyai struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas.


14

5. BAB 5 PENUTUP

Buku panduan kemahasiswaan PPNS ini disusun semata-mata untuk menciptakan iklim kemahasiswaan yang harmonis, profesional, dan bertanggungjawab. Hal-hal yang belum diatur pada Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan ini, akan ditentukan kemudian.


15

Lampiran 1 Alur Pengajuan Proposal Kegiatan dan Pencairan Dana BEM Mulai

Penyusunan proposal

Kelayakan adiministrasi oleh sekretaris BEM

Perbaikan

Tidak disetujui Ya Konsultasi dan pengajuan ke koordinator kemahasiswaan

Tidak disetujui

Ya Pengajuan ke Wadir III

Tidak Disetujui

Ya Permohonan persetujuan dana ke Wadir II

Pengambilan dana di Bagian Keuangan

Selesai


16

Lampiran 2 Alur Pengajuan Proposal Kegiatan dan Pencairan Dana HMP

Mulai

Penyusunan proposal

Kelayakan adiministrasi oleh sekretaris HMP

Perbaikan

Disetujui

Pengajuan ke TKK

Tidak

Disetujui

Ya Pengajuan ke Kaprodi dan Kajur

Tidak

Disetujui

Ya Pengajuan ke Wadir III Ya Tidak Disetujui

A

A

Permohonan persetujuan dana ke Wadir II

Pengambilan dana di Bagian Keuangan

Selesai


17

Lampiran 3 Alur Pengajuan Proposal Kegiatan dan Pencairan Dana UKM

Perbaikan

Tidak

Mulai

A

Penyusunan proposal

Permohonan persetujuan dana ke ke Wadir Asdir II

Kelayakan adiministrasi oleh sekretaris UKM

Pengambilan Pengambilan dana di dana di Bagian Bendahara Keuangan manajemen

Selesai

disejui

Ya Pengajuan ke pembina UKM Ya Tidak

Disetujui

Pengajuan ke Wadir Asdir III Ya Tidak

Disetujui

A


Lampiran 3 Contoh Bukti Pembelian

SALAH

BENAR

18

BUKU PANDUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Recommend Documents