Budidaya tanaman sehat. Banjir. Kekeringan. Pengamatan. Pelestarian musuh alami. Petani ahli

Budidaya tanaman sehat

Pengamatan

Pelestarian musuh alami

Petani ahli

Banjir

Kekeringan

KATA PENGANTAR

Pemerintah pada Tahun 2010 telah menetapkan sasaran indikatif produksi padi sebesar 66,680 juta ton gabah kering giling (GKG), guna memenuhi kebutuhan pangan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kenaikan angka ini cukup signifikan dibandingkan dengan sasaran produksi tahun 2009 yaitu 63,525 juta ton GKG. Sehubungan dengan hal tersebut, tugas dan tanggung jawab perlindungan tanaman pangan dalam pengamanan produksi guna tercapainya sasaran produksi yang telah ditetapkan semakin berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawalan pertanaman yang lebih intensif, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengamanan produksi, telah merancang beberapa kegiatan pokok untuk dilaksanakan oleh pusat dan daerah. Kegiatan pokok tersebut terangkum dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Agar kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010 sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan. Dengan demikian, penanggung jawab dan pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam buku pedoman pelaksanaan ini.

Jakarta, Desember 2009 Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Ir. Sutarto Alimoeso, MM NIP. 19490625.197603.1.001 Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR LAMPIRAN

iv

I.

II.

PENDAHULUAN………………………………………………………...

1

A. Latar Belakang ……………………………………………………….

1

B. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………

4

PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN………………..

4

A. asaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010………………..

4

perasional Perlindungan Tanaman Pangan …………………….

6

B. III. KEGIATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN……………...

8

A. inas Pertanian Propinsi …………………………………………...

8

1. perasional Penanganan OPT dan DPI ………………………

8

2. perasional Pengamatan OPT, DPI serta Pengawasan Penggunaan Pupuk dan Bahan Pengendalian OPT ………… 12 B. nit Pelaksana Teknis Dinas-Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) ………………………………….. 16 1. perasional UPTD-BPTPH ……………………………………..

16

perasional Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)……

23

ekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)…

26

2.

3. 4. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

32 ii

ekolah Lapangan Iklim (SLI) ………………………………….. 5. encanangan Gerakan Pengendalian OPT di Sentra Produksi…………………………………………………………… 38 IV. EVALUASI DAN PELAPORAN ………………………………….......

42

V.

44

PENUTUP ……………………………………………………………….

DAFTAR TABEL

1. Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010 ……………..

5

2. Rincian Alokasi Biaya Operasional Pengamatan (BOP) untuk Petugas THL POPT-PHP …………………………………………

15

3. Rincian Alokasi Biaya Operasional Pengamatan (BOP) untuk Petugas POPT-PHP (PNS) ……………………………………...

25

4 Rincian Alokasi Biaya Operasional Pengamatan (BOP) untuk Petugas POPT-PHP (Honorer)…………………………………..

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

25

iii

DAFTAR LAMPIRAN

1.

45

2.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang oman Pelaksanaan Kegiatan POPT-PHP dan THL TB POPTPHP Tahun 2010 ………………………………………………….. Daftar Nama-nama Petugas THL TB POPT-PHP………………

3.

Daftar Nama-Nama Petugas TB POPT-PHP (Honorer) ………

114

4.

Rencana Sebaran Lokasi Pelaksanaan SLPHT tahun 2010 …

116

5.

Rencana Sebaran Lokasi Pelaksanaan SL Iklim tahun 2010…

129

6.

Topik Khusus Pelaksanaan SLPHT Padi ……………………….

135

7.

Matrik Kualitas Untuk Kegiatan Latihan SLPHT .....................

137

8.

Laporan Awal : Rencana Pelaksanaan Kegiatan SLPHT/SLI Tanaman Pangan …………………………………………………. 138

9.

Laporan Kemajuan : Rencana Pelaksanaan Kegiatan SLPHT/SLI Tanaman Pangan …………………………………… 139

10.

Laporan Akhir : Rencana Pelaksanaan Kegiatan SLPHT/SLI Tanaman Pangan …………………………………………………. 140

11.

Rencana Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tahun 2010 ………………………………………………………………… 141 Inventarisasi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT pada Tanaman Pangan …………………… 142 Keadaan Stok Pestisida ………………………………………….. 143

12. 13.

77

14.

Data Sumberdaya Manusia Perlindungan Tanaman Tahun 2010 Berdasarkan Jenjang Karir ………………………………... 144

15.

Keragaan Sumberdaya Manusia Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010 – 2019 ……………………………………... 145


iv

16.

Data Brigade Proteksi Tanaman (BPT) …………………………

17. 18.

Data Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/ Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) ………………………. 147 Data Pos Pelayanan Agens Hayati (Pos PAH) ……………….. 148

19.

Data Sarana Kerja R-2 dan Roda-4 (Kendaraan Dinas) ……..

20.

Data Dasar Luas Wilayah Kerja (Ha) POPT-PHP (PNS, Honorer, dan THL POPT-PHP) Tahun 2010 ………………….. 150

21.

Form 1 Simonev: Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan SLPHT/SLI Tahun 2010 …………………………………………. 151

22.

Form 2 Simonev: Perkembangan Pelaksanaan Pembayaran Honorarium POPT-PHP Honorer dan BOP POPT-PHP (Honorer dan PNS) ……………………………………………….. 152

23.

Form 3 Simonev: Perkembangan Pelaksanaan Pembayaran Honorarium dan BOP THL POPT-PHP ………………………… 153

24.

Form 4 Simonev: Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Sarana Pengendalian OPT dan DPI ……………………………. 154


146

149

v

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dinamika pembangunan tanaman pangan yang berkembang saat ini, dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan lingkungan strategis baik secara nasional maupun global, revitalisasi bidang pertanian, dan lain-lain. Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tugas dan tanggung jawab perlindungan tanaman pangan dalam rangka pengamanan produksi untuk pencapaian produksi tanaman pangan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan semakin berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawalan yang lebih intensif, tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh pihak terkait guna meminimalkan kehilangan hasil akibat gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan peningkatan daya saing produk tanaman, perlindungan tanaman pangan merupakan bagian penting yang berperan dalam menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas hasil yang berkaitan erat dengan penanganan gangguan OPT dan DPI yang merupakan dua aspek kegiatan utama. Oleh karena itu, perlindungan tanaman pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan baik di tingkat on farm maupun off farm. Terhadap gangguan OPT, perlindungan tanaman pangan berperan dalam mengelola OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis, sedangkan terhadap DPI berfungsi mengantisipasi dan mitigasi penanganan terjadinya dampak perubahan iklim berupa kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya seperti longsor, badai, dan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/ 1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT, operasional perlindungan tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan menjadi tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

1

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, sasaran indikatif produksi tanaman pangan utama pada tahun 2010 sebagai berikut: padi sebesar 66,680 juta ton GKG, jagung 19,800 juta ton pipilan kering dan kedelai sebesar 1,300 juta ton biji kering. Sehubungan dengan hal tersebut, tugas dan tanggungjawab perlindungan tanaman pangan dalam rangka pengamanan produksi untuk pencapaian produksi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan semakin berat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawalan yang lebih intensif, tepat, dan berkesinambungan ke seluruh areal pertanaman yang ada guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat gangguan OPT maupun DPI berupa banjir dan kekeringan. Secara makro kerugian yang diakibatkan oleh OPT utama maupun DPI masih memungkinkan untuk diminimalisasi. Berdasarkan data rerata 5 tahun terakhir luas serangan OPT pada tanaman pangan (2004 - 2008), secara nasional areal tanaman pangan yang terkena serangan OPT utama tercatat seluas 379.524 ha (puso: 4.109 ha), dengan rincian sebagai berikut: 1) padi seluas 350.065 ha (puso: 3.532 ha) namun kejadian dilapangan telah melampaui rata-rata karena pada data tahun 2004 terjadi ektrim sehingga angka reratanya rendah, 2) jagung: 17.737 ha (puso: 516 ha), 3) kedelai: 6.628 ha (puso: 45 ha), dan 4) kacang tanah: 5.094 ha (puso: 16 ha). Data sementara pada tahun 2009, menunjukan bahwa luas areal tanaman pangan yang terkena serangan OPT adalah 436.433 ha (puso: 3.026 ha) dengan rincian pada tanaman 1) padi: 423.540 ha (puso: 3.010 ha), 2) jagung: 9.039 ha (puso: 6 ha), dan 3) kedelai: 3.854 ha (puso: 10 ha). Rerata luas areal tanaman pangan yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman pangan (2004 - 2008) tercatat seluas 717.783 ha (puso: 130.859 ha), rincian terkena banjir seluas 335.766 ha (puso: 99.586 ha) terdiri dari tanaman 1) padi: 309.859 ha (puso: 99.586 ha), 2) jagung: 17.299 ha (puso: 7.028 ha), 3) kedelai: 6.561 ha (puso: 1.785 Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

2

ha), dan 4) kacang tanah: 2.047 ha (puso: 261 ha), sedangkan kerusakan akibat kekeringan mencapai 382.017 ha (puso: 22.199 ha), dengan rincian sebagai berikut: 1) padi: 311.885 ha (puso: 61.344 ha), 2) jagung: 51.463 ha (puso: 3.610 ha), 3) kedelai: 7.062 ha (puso: 310 ha), dan 4) kacang tanah: 11.607 ha (puso: 510 ha). Data sementara pada tahun 2009, menunjukkan bahwa luas areal tanaman pangan yang terkena DPI tahun 2009, terkena seluas 552.814 ha (puso: 105.306 ha). Banjir adalah: 232.726 ha (puso: 74.776 ha) dengan rincian pada tanaman 1) padi: 208.184 ha (puso: 65.228 ha), 2) jagung: 11.799 ha (puso: 2.934 ha), dan 3) kedelai: 12.596 ha (puso: 6.568 ha); kekeringan tercatat adalah: 330.088 ha (puso: 30.530 ha) dengan rincian pada tanaman 1) padi: 222.049 ha (puso: 17.769 ha), 2) jagung: 90.976 ha (puso: 11.128 ha), 3) kedelai: 7.172 ha (puso: 1.499 ha); dan 4) kacang tanah: 9.891 ha (puso: 134 ha). Selain itu, seiring dengan pemekaran wilayah di era otonomi daerah dan meningkatnya permasalahan penggunaan sarana produksi, jumlah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) juga belum mencapai kondisi ideal. Kebutuhan petugas tersebut telah diupayakan melalui perpanjangan kontrak kerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL TB) POPT-PHP sampai dengan Desember 2010. Diharapkan THL TB POPT-PHP tersebut dapat membantu dan melaksanakan tugas POPT-PHP dalam mengamati OPT dan DPI, serta mengawasi penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat lapangan. Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah operasional yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendukung upaya pengamanan produksi tanaman pangan tahun 2010 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan keberhasilan upaya pengamanan produksi, dukungan dari seluruh instansi terkait maupun stakeholders dibidang perlindungan tanaman pangan sangat diharapkan.


3

B. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut: 1. Tujuan a. Menyediakan acuan untuk menjabarkan program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan ke dalam kegiatan operasional. b. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara pusat dan daerah, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dapat tercapai. 2. Sasaran a. Terlaksananya program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan secara efektif dan efisien. b. Tercapainya keterpaduan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah serta antar daerah. c. Meningkatnya kinerja perlindungan tanaman pangan.

II. PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, tugas dan tanggung jawab perlindungan tanaman pangan dimasa mendatang semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawalan yang lebih intensif, tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh pihak terkait guna meminimalkan kehilangan hasil akibat gangguan OPT dan DPI. A. Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010 Sasaran luas areal tanam, luas panen, produktivitas, produksi, dan inovasi teknologi tanaman pangan yang perlu mendapatkan pengamanan secara intensif dan terintegrasi pada tahun 2010, adalah sebagai berikut: Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

4

Tabel 1. Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010 No

Komoditi

L. Tanam (Juta ha)

L. Panen (Juta ha)

Produktivitas (kw/ha)

Produksi (Juta Ton)

12.602

12.002

55.56

66.680

1

Padi

2

Jagung

4.412

4,200

47.14

19.800

3

Kedelai

920

874

14.90

1.300

4

Kcg. Tanah

712

679

13.00

882

5

Kcg. Hijau

344

327

11.00

360

6

Ubikayu

1.305

1.243

179.00

22.248

7

Ubijalar

192

182

109.89

2.000

Sumber : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2009 Keterangan: padi (GKG); jagung (pk); kedelai (bk); kacang tanah (bk); kacang hijau (bk); ubikayu (ub); ubijalar (ub)

Akselerasi peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, khususnya komoditi padi, jagung dan kedelai ditempuh melalui kegiatan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) maupun Non PTT serta pengembangan padi dan jagung hibrida. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan memberikan bantuan berupa benih, pupuk dan sarana produksi lainnya kepada petani di lokasi Laboratorium Lapangan (LL) pada setiap lokasi Sekolah Lapangan (SL). Agar sasaran produksi tanaman pangan yang telah ditetapkan dapat tercapai, perlu adanya upaya peningkatan kinerja jajaran perlindungan tanaman pangan dalam pengamanan produksi melalui pemantapan sistem perlindungan tanaman pangan, yang mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), kelembagaan serta pengembangan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan spesifik lokasi. Secara rinci upaya pemantapan sistem tersebut, sebagai berikut: 1. Pemantapan Sumberdaya Manusia (SDM) Perlindungan Tanaman: a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan magang. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

5

b. Mempekerjakan kembali Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) POPT-PHP yang bertugas melakukan pengamatan OPT dan DPI serta melakukan pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat lapangan sampai dengan Desember 2010. c.

Memberikan penghargaan kepada POPT-PHP,

LPHP dan

Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati berprestasi. d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan. e. Memberikan Biaya Operasional Pengamatan (BOP) kepada POPT-PHP (PNS, Honorer dan THL TB POPT-PHP). 2. Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tanaman: a. Pemberdayaan kelembagaan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH), dan Brigade Proteksi Tanaman (BPT). b. Fasilitasi dan pemantapan kelembagaan masyarakat petani, antara lain: Regu Pengendali Hama (RPH), Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH), Alumni SLPHT, dll. 3. Pengembangan

Penerapan

Teknologi

Perlindungan

Tanaman

Pangan: a. Inovasi dan diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan spesifik lokasi. b. Penerapan, pengembangan, dan pemasyarakatan PHT. c.

Pencanangan gerakan pengendalian OPT.

B. Operasional Perlindungan Tanaman Pangan Program dan kegiatan yang dirancang dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI harus disinergikan dengan program pembangunan pertanian di daerah. Kegiatan pengamanan produksi pada dasarnya dilakukan di seluruh wilayah/areal Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

6

pertanaman, sedangkan untuk daerah-daerah dengan program khusus kegiatan perlu dilaksanakan secara spesifik untuk mendukung program tanaman pangan di tiap Kabupaten yang telah disepakati. Sasaran yang akan dicapai, yaitu: 1. Padi; sasaran luas tanam seluas 12,247 juta ha dengan total sasaran indikatif produksi sebanyak 66,680 juta ton GKG yang diupayakan melalui kegiatan PTT, Non PTT, dan padi Hibrida. 2. Jagung; sasaran luas tanam seluas 4,412 juta ha dengan total produksi 19,8 juta ton pipilan kering. 3. Kedelai; sasaran luas tanam 920 juta ha dengan total produksi 1,3 juta ton biji kering. 4. Kacang tanah; sasaran luas tanam 712 juta ha dengan total produksi 882 juta ton biji kering. 5. Kacang hijau; sasaran luas tanam 344 juta ha dengan total produksi 360 juta ton biji kering. 6. Ubikayu; sasaran luas tanam 1,305 juta ha dengan total produksi 22,248 juta ton umbi basah. 7. Ubijalar; sasaran luas tanam 192 juta ha dengan total produksi 2,000 juta ton umbi basah.

III.

KEGIATAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN Kegiatan perlindungan tanaman pangan tahun 2010 baik pusat

maupun daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Di daerah, program tersebut dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi dan UPTD-BPTPH di seluruh provinsi, termasuk operasional Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH). Secara rinci kegiatan perlindungan tanaman pangan dapat dijelaskan sebagai berikut: Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

7

A. Dinas Pertanian Provinsi 1. Operasional Pengelolaan OPT dan DPI 1.1.

Latar Belakang

Peranan subsektor tanaman pangan dalam pembangunan pertanian sangat penting dan strategis. Dalam rangka pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam proses produksi mulai dari hulu sampai hilir. Perlindungan tanaman berperan dalam mempertahankan kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas produksi tanaman pangan. Sejalan dengan kondisi perubahan iklim global, permasalahan dibidang perlindungan tanaman pangan kedepan semakin kompleks, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan lingkungan dan teknologi yang diadopsi. Operasional perlindungan tanaman pangan di lapangan berkaitan erat dengan gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) berupa kekeringan dan banjir. Kedua gangguan tersebut seringkali menjadi ancaman yang serius dalam upaya pencapaian sasaran produksi, apabila tidak ditangani secara tepat. Tingkat keberhasilan pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI selain ditentukan oleh tersedianya teknologi pengendalian OPT, pemberdayaan SDM dan penguatan kelembagaan juga perlu adanya koordinasi operasional pengamanan di tingkat lapangan. Pada dasarnya kegiatan perlindungan tanaman pangan merupakan tanggung jawab petani dan masyarakat, sedangkan pemerintah dalam hal ini berperan sebagai motivator dan stimulator dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam dan masyarakat petani. Seiring dengan semangat otonomi daerah, operasional perlindungan tanaman pangan perlu diselaraskan dengan program pembangunan pertanian dan potensi masing-masing Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

8

daerah. Pengamanan produksi yang dilakukan melalui penanganan gangguan OPT dan DPI diharapkan dapat menjamin peningkatan produksi dan produktivitas pada taraf maksimal, sehingga sasaran produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan OPT berupa hama, penyakit, dan gulma serta penanganan DPI berupa banjir dan kekeringan, kebijakan dasar yang diambil oleh pemerintah telah dituangkan dalam Inpres No. 3 Tahun 1986, UU No. 12 dan PP No. 6/95 yang dilaksanakan dengan menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Oleh karena itu, PHT menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam program perlindungan tanaman pangan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, PHT merupakan salah satu paket teknologi yang dianjurkan dan penerapannya ditingkat lapangan merupakan suatu keharusan. Agar operasional pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat terlaksana dengan baik, perlu dilaksanakan pembinaan, bimbingan, koordinasi, dan pengawasan dari petugas perlindungan tanaman secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. 1.2.

Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan operasional pengelolaan OPT dan DPI adalah meningkatkan koordinasi dan keterpaduan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan OPT/DPI di daerah. 1.3.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan operasional pengelolaan OPT dan DPI di daerah, antara lain: a. Menekan luas serangan OPT maksimal 2 % dan luas terkena DPI maksimal 3 % pada areal yang menerapkan budidaya tanaman pangan secara tepat dan berkelanjutan. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

9

b. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan OPT/DPI. c.

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia perlindungan tanaman (petugas dan masyarakat tani).

d. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan operasional pengelolaan OPT dan DPI di daerah. 1.4.

Pelaksanaan Kegiatan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara sistematis ditetapkan acuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Tempat dan Waktu Kegiatan operasional pengelolaan OPT dan DPI di tingkat provinsi dilaksanakan di seluruh Dinas Pertanian Provinsi selama tahun anggaran 2010. b. Metode pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dijabarkan dalam kegiatan pembinaan/bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi terutama di daerah-daerah sentra produksi tanaman pangan dan daerah endemis serangan OPT serta daerah rawan bencana alam. Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi. c.

Jenis kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam operasional pengelolaan OPT dan DPI, antara lain :


10

Pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan. Pencanangan gerakan pengendalian OPT. Pengendalian OPT serta antisipasi dan adaptasi DPI. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT). Monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

perlindungan tanaman pangan. d. Organisasi Pelaksana Penanggungjawab kegiatan operasional pengelolaan OPT dan DPI di tingkat provinsi adalah Dinas Pertanian Provinsi cq. Sub Dinas yang membidangi perlindungan tanaman pangan. 1.5.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan OPT dan DPI, adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya operasional pengelolaan OPT dan DPI pada tanaman pangan di tingkat lapangan. b. Menurunnya luas serangan OPT dan luas terkena DPI pada tanaman pangan. 1.6.

Evaluasi dan Pelaporan

Penanggungjawab kegiatan melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan yang disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan secara periodik dalam bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan.


11

2. Operasional Pengamatan OPT, DPI serta Pengawasan Penggunaan Pupuk dan Bahan Pengendali OPT 2.1.

Latar Belakang

Program peningkatan produksi tanaman pangan selain dilakukan melalui upaya perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas, dan dukungan ketersediaan sarana produksi, juga dilakukan melalui upaya pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI baik berupa banjir, kekeringan, maupun bencana lainnya, seperti badai, kebakaran, longsor, gempa bumi, dll. Pelaksanaan upaya pengamanan produksi tersebut, dilakukan melalui kegiatan pengamatan OPT, DPI serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT merupakan hal yang penting. Dalam sistem perlindungan tanaman, ujung tombak keberhasilan di lapangan terletak pada kinerja Petugas Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), yang mempunyai tugas utama melakukan pengamatan OPT dan DPI serta faktorfaktor yang mempengaruhinya. Selain tugas utama tersebut, POPT-PHP juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT. Optimalnya kinerja POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya di lapangan sangat dipengaruhi oleh rasio jumlah petugas POPT-PHP dengan luas wilayah kerja pengamatan OPT dan DPI, serta adanya pemekaran wilayah (kecamatan) di era otonomi daerah. Jumlah POPT-PHP saat ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan, yaitu 1 (satu) orang POPT-PHP per kecamatan/wilayah kerja. Untuk mencukupi kekurangan jumlah petugas tersebut, pada tahun anggaran 2010 telah dilakukan perpanjangan kontrak kerja petugas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL TB) POPT-PHP yang terdiri dari lulusan SLTA bidang pertanian (SPP SPMA, STM Pertanian, atau sejenisnya), dan lulusan setingkat D-III, D-IV/S-1 bidang Pertanian jurusan proteksi tanaman sampai dengan Desember 2010. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

12

Optimalisasi kinerja petugas THL TB POPT-PHP, baik menyangkut tugas pokok, hak, dan kewajiban telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 73/Permentan/OT. 140/12/2007, tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP). Pedoman THL TB POPT-PHP, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana pada Lampiran 1. 2.2.

Tujuan

Tujuan operasional pengamatan OPT, DPI serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT adalah mengoptimalkan kinerja petugas THL TB POPT-PHP di wilayah kerja pengamatan. 2.3.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah optimalnya pelaksanaan operasional pengamatan OPT, DPI serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT. 2.4.

Pelaksanaan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, secara sistematis ditetapkan acuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: a. Tempat dan Waktu Kegiatan operasional pengamatan OPT, DPI serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT di tingkat provinsi dilaksanakan di seluruh Dinas Pertanian Provinsi selama tahun anggaran 2010.


13

b. Metode pelaksanaan Pembiayaan meliputi honorarium dan Biaya Operasional Pengamatan (BOP) bagi THLTB POPT-PHP dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pengamatan OPT, DPI serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT. Anggaran kegiatan dibebankan kepada APBN melalui Dana Dekonsentrasi pada Unit Satker Dinas Pertanian Provinsi. Pembiayaan diberikan untuk 10 bulan (Bulan Maret s/d Desember), dengan rincian sebagai berikut: 1) Besaran

honorarium

berdasarkan

kualifikasi

yang

diberikan

pendidikan

dibedakan

adalah

sebagai

berikut: a) Pendidikan SLTA sebesar Rp. 1.150.000,-/ orang/ bulan, b) Pendidikan D-III sebesar Rp. 1.300.000,-/ orang/ bulan, c) Pendidikan D-IV/SI sebesar Rp. 1.450.000,-/ orang/ bulan. 2) Biaya Operasional Pengamatan (BOP) sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan diberikan kepada seluruh THL POPT-PHP tanpa membedakan dasar pendidikan. Daftar nama petugas THL POPT-PHP selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan rincian biaya pengeluaran BOP seperti pada Tabel 2 berikut:


14

Tabel 2. Rincian Alokasi Biaya Operasional Pengamatan (BOP) untuk Petugas THL POPT-PHP No 1

Pengeluaran

Vol.

Sat. (Rp)

Jml. (Rp)

Fasilitasi/visualisasi pertemuan kel. Tani (ATK dan bahan)

2

Transportasi lokal di wilayah kerja pengamatan

3

Bantuan eksploitasi/ makan di wilayah kerja

1 bulan 100.000,- 100.000,-

1 bulan 200.000,- 200.000,-

1 bulan 200.000,- 200.000,-

Pengamatan Jumlah (Rp) c.

500.000,-

Jenis kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian honorarium dan BOP kepada petugas THL TB POPT-PHP dalam rangka melaksanakan tugas pengamatan OPT, DPI, serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT.

d. Organisasi Pelaksana Penanggungjawab kegiatan operasional pengamatan OPT, DPI serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT di tingkat provinsi adalah Dinas Pertanian Provinsi cq. Sub Dinas yang membidangi perlindungan tanaman pangan. Sedangkan pembinaan teknis merupakan tanggungjawab UPTD BPTPH. 2.5.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data dan informasi perkembangan OPT, DPI serta penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT secara akurat, tepat waktu, dan berkesinambungan. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

15

B. Unit Pelaksana Teknis Dinas - Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) 1. Operasional UPTD-BPTPH

1.1.

Latar Belakang

Peningkatan

produksi

dan

produktivitas

dihadapkan

pada

berbagai tantangan, diantaranya fluktuasi harga, sarana produksi, kelembagaan petani, kelestarian lingkungan, daya dukung lahan, dan inovasi teknologi. Upaya pengamanan produksi perlu mempertimbangkan adanya dampak perubahan iklim berupa banjir atau kekeringan maupun lainnya, serta resiko serangan OPT mulai dari proses budidaya hingga panen. Kegiatan perlindungan tanaman pangan di tingkat lapangan, difokuskan pada dua aspek utama yaitu OPT dan DPI. Berkaitan dengan OPT, perlindungan tanaman berfungsi untuk mengendalikan dan mengelola agar kehadiran OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis. Terhadap DPI, perlindungan tanaman berfungsi meminimalkan terjadinya dampak perubahan iklim berupa kekeringan maupun banjir. Pada prinsipnya perlindungan tanaman pangan mencakup seluruh areal yang menerapkan budidaya tanaman pangan secara tepat dan berkelanjutan. 1.2.

Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari operasional UPTD BPTPH adalah

meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan melalui optimalisasi sumberdaya manusia dan peran kelembagaan dalam menekan luas serangan OPT dan luas terkena DPI. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

16

1.3.

Sasaran Sasaran yang ingin diwujudkan antara lain:1) meningkatnya

koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan perlindungan tanaman pangan, 2) meningkatnya kapasitas SDM perlindungan tanaman, 3) meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman. 1.4. Pelaksanaan Kegiatan perlindungan tanaman pangan di daerah dilaksanakan mengacu kepada kebijakan pembangunan pertanian di daerah. Program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan diimplementasikan dalam rangka penerapan, pemasyarakatan dan pelembagaan PHT melalui peningkatan kinerja sistem perlindungan tanaman yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya dukungan yang terkoordinasi dan terpadu sebagai berikut: 1.4.1. Dukungan program Kebijakan program perlindungan tanaman pangan yang dilaksanakan melalui penerapan, pemasyarakatan dan pelembagaan PHT merupakan aset yang harus dioptimalkan. Oleh karena itu, sistem PHT perlu terus ditumbuhkembangkan untuk terwujudnya suatu pengelolaan OPT menggunakan konsep PHT. 1.4.2. Dukungan kelembagaan dan SDM Dalam rangka menekan tingkat kehilangan hasil akibat serangan OPT, diperlukan dukungan kelembagaan perlindungan tanaman (UPTD BPTPH dan LPHP) yang memiliki kompetensi dan mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsinya kedalam kegiatan operasional. Sedangkan petugas lapangan yaitu POPT-PHP merupakan ujung tombak di tingkat lapangan sebagai pengelola OPT Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

17

dan DPI serta sebagai penyedia informasi dan data bagi institusi perlindungan tanaman. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM perlindungan tanaman diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan. 1.4.3. Dukungan teknis/operasional Dukungan teknis operasional sangat menentukan keberhasilan kegiatan perlindungan tanaman di lapangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka penyediaan data dan informasi serangan OPT/DPI, inovasi dan diseminasi teknologi pengendalian OPT serta pemantapan operasional pengendalian OPT secara terpadu yang melibatkan seluruh pihak terkait pemerintah (kabupaten/kota, kecamatan, desa), kelembagaan petani dan stakeholders. 1.4.4. Dukungan Fokus Kegiatan Fokus kegiatan perlindungan tanaman pangan tahun 2010 di daerah mengacu kepada kegiatan tahun sebelumnya, dimana Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan dasar kebijakan dalam melaksanakan pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI. Peningkatan kinerja sistem perlindungan tanaman pangan yang efektif dan efisien ditempuh melalui pengembangan subsistem pengamatan/peramalan, inovasi dan diseminasi teknologi pengendalian, fasilitasi sarana perlindungan tanaman, dan bimbingan teknis di lapangan. Sistem tersebut diharapkan dapat melatarbelakangi terwujudnya suatu konsep dasar usahatani yang berorientasi Good Agricultural Practices (GAP). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pengembangan subsistem pengamatan/peramalan OPT Pengembangan subsistem ini merupakan kegiatan utama dalam rangka penyediaan data dan informasi tentang OPT dan DPI secara cepat, tepat, akurat dan berkelanjutan. Data dan informasi Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

18

tersebut berguna untuk menyusun rekomendasi dan prakiraan serangan OPT dan DPI serta daerah sebarannya dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan berkembangnya OPT. b. Pengembangan subsistem inovasi dan diseminasi teknologi pengendalian OPT Pengembangan subsistem teknologi pengendalian OPT diarahkan untuk mendapatkan metoda atau cara pengendalian yang efektif, efesien, mudah diterapkan petani dan ramah lingkungan. Teknologi pengendalian diperoleh melalui rintisan atau kaji terap yang dilakukan oleh LPHP/LAH. Dalam penerapan pengembangan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan perlu memperhatikan aspek-aspek efisiensi faktor produksi, daur ulang, proses produksi dan produk yang aman, nilai tambah produk, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. c.

Pengembangan subsistem sarana perlindungan tanaman Pengembangan subsistem sarana perlindungan tanaman ditujukan untuk fasilitasi peralatan dan bahan pengendali OPT yang mudah dijangkau dan segera dapat dioperasionalkan di lapangan bilamana terjadi ledakan serangan OPT dan petani tidak mampu menanggulanginya. Bahan pengendali biologi/agens hayati dan agens antagonis OPT yang ramah lingkungan terus digali dan dikembangkan di laboratorium-laboratorium dan pengembangannya oleh Pusat Pelayanan Agens Hayati (PPAH).

d. Pengembangan subsistem bimbingan teknis perlindungan Pengembangan subsistem bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM perlindungan tanaman (petugas dan petani). Melalui kegiatan bimbingan teknis diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan dan melaksanakan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi di lahan usaha taninya sesuai dengan prinsip PHT. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

19

1.5. Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan Kegiatan perlindungan tanaman pangan merupakan bagian integral dari program Peningkatan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menurunkan luas serangan OPT dan luas terkena gangguan DPI, serta sekaligus meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas hasil yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Peningkatan produksi dan produktivitas perlu didukung dengan upaya pengamanan produksi yang dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan tanaman pangan. Pada Tahun 2010 jenis kegiatan perlindungan tanaman pangan yang dilaksanakan melalui APBN (dana dekonsentrasi) pada Unit Satker UPTD-BPTPH, sebagai berikut: a. Pemantapan database dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). b. Pemantapan kapasitas sumberdaya manusia perlindungan tanaman. c.

Pengamatan dan peramalan OPT/DPI.

d. Pemantapan dan harmonisasi kelembagaan perlindungan tanaman (UPTD-BPTPH, LPHP/LAH, BPT, dan Pos PAH). e. Inovasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan. f.

Penerapan dan pemasyarakatan PHT.

g. Perencanaan Teknis Perlindungan Tanaman Pangan. h. Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan Tanaman Pangan. i.

Pelaporan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan.

j.

Operasional dan Pemeliharaan LPHP/LAH.

k.

Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Pestisida (daerah yang memiliki Laboratorium Pestisida).

l.

Pengembangan/Fasilitas Kelompok Tani dalam Penerapan PHT Tanaman Pangan.


20

m. Pengamatan, Peramalan, Pengendalian OPT dan DPI. n. Pengendalian OPT dan penanggulangan DPI. o. Pengembangan proteksi tanaman pangan. p. Pemetaan sebaran daerah rawan OPT dan DPI. q. Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional. r.

Bimbingan teknis petugas POPT-PHP dalam pengamatan OPT, DPI serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT.

s.

Pemberdayaan masyarakat petani melalui kegiatan sekolah lapangan.

t.

Pembekalan Petugas Teknis Pengendali OPT Pangan.

u. Pembekalan Petugas Pemandu SLI. Jenis kegiatan tersebut di atas, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan di masing-masing daerah. 1.5.1. Rencana Operasional UPTD-BPTPH a. Rencana operasional UPTD-BPTPH merupakan bagian sistem manajemen suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan kerja dan strategi peningkatan kinerja berdasarkan analisa kondisi kegiatan pengembangan sistem perlindungan tanaman pangan b. Skala prioritas kegiatan pengembangan sistem perlindungan tanaman pangan diarahkan pada pengamanan produksi untuk mendukung upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui: 1) Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program, meliputi kegiatan rapat koordinasi/rencana kerja teknis pengendalian OPT tanaman pangan dan perencanaan teknis perlindungan tanaman pangan.


21

2) Evaluasi dan laporan kegiatan, meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi perlindungan tanaman pangan, serta pelaporan sistem perlindungan tanaman pangan. 3) Operasional dan pemeliharaan laboratorium, meliputi kegiatan operasional dan pemeliharaan laboratorium PHPT/agens hayati dan pestisida. 4) Pengembangan proteksi tanaman pangan, meliputi kegiatan Pengembangan/fasilitas kelompok tani dalam penerapan PHT padi melalui rintisan budidaya organik, dengan pengembangan/fasilitas kelompok tani dalam penerapan teknologi. 5) Pengamatan, peramalan OPT dan DPI, meliputi kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan DPI, Pengembangan model peramalan OPT utama tanaman pangan, pemetaan OPT pangan pada daerah rawan serangan, dan pengamatan petani terhadap OPT sesuai dengan pola Sekolah Lapangan. 6) Peningkatan kemampuan SDM, meliputi kegiatan pembekalan petugas teknis pengendalian OPT tanaman pangan dan pembekalan petugas pemandu SLPHT, SLI, dan PPAH. 7) Pengendalian OPT dan penanggulangan DPI. c.

Pengembangan sistem perlindungan tanaman perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen serta berkesinambungan, sehingga PHT berdampak pada peningkatan kemandirian petani dalam usaha mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis.

1.6. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari operasional UPTD-BPTPH antara lain: -

Terlaksananya operasional perlindungan tanaman pangan di wilayah kerja pengamatan lingkup UPTD-BPTPH.


22

-

Tersedianya data dan informasi perkembangan OPT dan DPI, serta hasil pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT.

2. Operasional Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) 2.1.

Latar Belakang

Dalam operasional perlindungan tanaman pangan di tingkat lapangan, ujung tombak kegiatan pengamanan produksi terletak pada petugas POPT-PHP yang saat ini berjumlah 4.399 orang yang terdiri operasional POPT_PHP 3.081 orang (diantaranya honorer 69 orang), dan kontrak THL TB POPT-PHP 1.249 orang, yang tersebar di 32 provinsi, 492 kabupaten/kota. Jumlah POPT-PHP tersebut belum memadai dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada yaitu 6.093 kecamatan. Kondisi ideal adalah satu orang POPT-PHP menangani satu wilayah kerja pengamatan (kecamatan). Kurang memadainya jumlah POPT-PHP dapat mengakibatkan kurang akuratnya data dan informasi hasil pengamatan, sehingga kegiatan perencanaan pengendalian OPT dan antisipasi DPI dalam rangka pengamanan produksi tidak optimal. Mengingat pentingnya peranan POPT-PHP dalam menunjang kegiatan pengamanan produksi di tingkat lapangan, melalui kegiatan pengamatan OPT, DPI, serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah memperpanjang kontrak kerja petugas THL TB POPT-PHP yang awalnya berjumlah 1.288 orang kemudian direvisi untuk Tahun 2010 menjadi 1.249 orang, yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja POPT-PHP dalam pengamatan OPT, DPI, serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT, telah dialokasikan anggaran untuk insentif dalam bentuk biaya operasional pengamatan (BOP). Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

23

2.2.

Tujuan

Kegiatan operasional POPT-PHP bertujuan untuk meningkatkan kinerja POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya dalam pengamanan produksi melalui pengamatan OPT, DPI, serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendalian OPT. 2.3.

Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan operasional

POPT-PHP antara lain: a. Tersedianya data dan informasi perkembangan OPT, DPI serta penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT secara lebih akurat, lengkap dan tepat waktu. b. Meningkatnya kinerja perlindungan tanaman pangan dengan pemberdayaan petugas POPT-PHP melalui kegiatan pengamatan OPT, DPI, serta pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT. 2.4.

Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan operasional POPT-PHP

yaitu tersedianya data dan informasi perkembangan serangan OPT, DPI serta penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT. 2.5.

Pelaksanaan

a. Operasional Pengamatan Biaya Operasional Pengamatan (BOP) diberikan kepada POPT-PHP yang mempunyai wilayah kerja pengamatan (kecamatan). Anggaran biaya tersebut ditampung dalam DIPA dana dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2010 melalui seluruh Satuan Kerja (Satker) UPTDBPTPH dan Dinas Pertanian Provinsi. Besarnya BOP adalah Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

24

Rp.500.000,-/bulan yang diberikan untuk petugas POPT-PHP (PNS dan Honorer) selama 12 bulan, sedangkan untuk petugas THL TB POPT-PHP diberikan selama 10 bulan. b. Pertanggungjawaban Biaya Operasional Pengamatan (BOP) baik untuk petugas POPT-PHP PNS maupun Honorer dialokasikan untuk membiayai operasional pelaksanaan pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat lapangan. Rincian alokasi pengeluaran BOP seperti nampak pada tabel 3 dan 4 berikut. Tabel 3. Rincian Alokasi Biaya Operasional Pengamatan (BOP) untuk Petugas POPT-PHP (PNS) No

Pengeluaran

Vol.

Sat. (Rp)

Jml. (Rp)

1

Fasilitasi/visualisasi pertemuan Kel. Tani (ATK dan bahan)

1 bulan

200.000,-

200.000,-

2

Bantuan eksploitasi/ pemondo kan / komunikasi di wil. kerja pengamatan

1 bulan

300.000,-

300.000,-

Jumlah (Rp)

500.000,-

Tabel 4. Rincian Alokasi Biaya Operasional Pengamatan (BOP) untuk Petugas POPT-PHP (Honorer) dan THL TB POPT-PHP No

Pengeluaran

Vol.

Sat. (Rp)

Jml. (Rp)

1

Fasilitasi/visualisasi pertemuan kel.Tani (ATK dan bahan)

1 bulan

100.000,-

100.000,-

2

Transportasi lokal & pemondokan di wilayah Kerja pengamatan

1 bulan

200.000,-

200.000,-

3

Bantuan eksploitasi/makan di wilayah kerja pengamatan

1 bulan

200.000,-

200.000,-

Jumlah (Rp)


500.000,-

25

3. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 3.1.

Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses usahatani. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan operasional di tingkat lapangan terutama dalam pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Semakin berkembangnya teknologi di bidang perlindungan tanaman dan kompleksnya permasalahan di lapangan maka operasional pengendalian OPT di lapangan yang mengacu pada konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) perlu mendapat perhatian yang lebih serius. PHT dilakukan dengan menerapkan berbagai cara pengendalian yang kompatibel, untuk menurunkan dan mempertahankan populasi OPT di bawah batas yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian secara ekonomis, menstabilkan produksi pada taraf tinggi dan melestarikan lingkungan. Penerapan PHT pada hakekatnya merupakan pengelolaan agroekosistem secara menyeluruh. Namun demikian, penerapan PHT masih mengalami berbagai hambatan, antara lain: 1) kepercayaan petani yang berlebihan dalam penggunaan pestisida, 2) pengetahuan tentang teknologi PHT dan ekobiologi/epidemiologi OPT serta musuh alaminya masih terbatas, dan 3) prinsip ambang pengendalian yang belum diyakini dan belum semua OPT utama dapat diketahui ambang pengendaliannya. Agar strategi pengendalian OPT dapat terlaksana sesuai dengan konsep PHT, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah sumberdaya manusia (SDM) sebagai subyek pelaku. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan SDM baik petugas maupun petani merupakan hal yang mutlak karena keberhasilan pengendalian OPT berbanding lurus dengan tingkat kemampuan para petugas lapangan dan petani. Salah satu metode pemberdayaan masyarakat petani Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

26

yang dinilai cukup berhasil dalam menerapkan PHT adalah melalui Sekolah Lapangan PHT (SLPHT). Melalui SLPHT diharapkan dapat diwujudkan kemandirian petani dalam pengambilan keputusan di lahan usahataninya. Terkait dengan implementasi SLPHT di tingkat lapangan, agar efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran lebih optimal, keterlibatan kelompok perempuan perlu mendapat perhatian. Berdasarkan kondisi umum di lapangan, sebagian besar peserta yang mengikuti SLPHT adalah kelompok laki-laki (> 65%). Meskipun kenyataan memperlihatkan bahwa peserta kelompok perempuan memiliki efektivitas yang tinggi, khususnya dalam hal transfer informasi teknologi. Selain itu, dari aspek sosial kelompok perempuan memiliki jiwa berkelompok dan berkomunikasi yang lebih dibanding laki-laki. Upaya pemasyarakatan dan pelembagaan PHT di tingkat lapangan perlu dilakukan secara lebih intensif. Untuk itu pada tahun 2010 telah dirancang kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM perlindungan tanaman, khususnya petani melalui SLPHT Kelompok yang berprespektif kesetaraan gender (dengan perimbangan yang sepadan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan). Jumlah SLPHT pada Tahun 2010 sebanyak 371 unit (pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di lapangan), terdiri dari SLPHT Padi non Hibrida (176 unit), Padi Hibrida (60 unit), Jagung (100 unit), dan Kedelai (35 unit) yang tersebar di 31 provinsi, 262 kabupaten. Khusus untuk SLPHT Jagung dan Kedelai, alokasi tempat pelaksanaan diprioritaskan pada daerah sentra produksi. Sebaran lokasi pelaksanaan SLPHT dapat dilihat pada Lampiran 2. 3.2.

Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dilaksanakannya kegiatan SLPHT adalah: a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisis data dan informasi agroekosistem. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

27

b. Memasyarakatkan dan melembagakan penerapan PHT dalam pengelolaan usahatani tanaman pangan. 3.3.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan SLPHT antara lain: a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisis data dan informasi agroekosistem, sehingga pemahaman dan penerapan PHT oleh masyarakat petani semakin berkembang. b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas usahatani melalui pengelolaan agroekosistem yang semakin optimal, sehingga kuantitas dan kualitas produk pertanian dapat meningkat serta terjaganya agroekosistem. c.

3.4.

Semakin memasyarakat dan melembaganya penerapan PHT dalam pengelolaan usahatani tanaman pangan. Pelaksanaan

SLPHT dilaksanakan mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut: a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1) SLPHT Skala Kelompok sebanyak 371 unit dilaksanakan di 262 kabupaten (31 provinsi). Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 2) Lokasi SLPHT merupakan daerah sentra produksi tanaman pangan dan endemis serangan OPT. 3) SLPHT dilaksanakan selama 1 (satu) musim tanam (MH atau MK). b. Peserta SLPHT terdiri dari petani (laki-laki dan perempuan) yang memiliki kriteria antara lain: 1) Aktif melakukan kegiatan pertanian di lahan usahataninya. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

28

2) Sanggup mengikuti kegiatan SLPHT selama satu MT. 3) Responsif terhadap inovasi teknologi. 4) Berasal dari satu hamparan usahatani. 5) Jumlah peserta kelompok laki-laki dan perempuan diupayakan agar seimbang, diutamakan dari generasi muda petani. c.

Pemandu/Fasilitator SLPHT Pemandu/fasilitator SLPHT adalah pemandu lapangan atau petugas POPT-PHP yang mampu menggali dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis petani. Oleh karena itu, pemandu SLPHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Telah mengikuti kepemanduan SLPHT. 2) Munguasai metode pendidikan orang dewasa (andragogi). 3) Menguasai konsep dan prinsip PHT. 4) Menguasai dan memahami pengelolaan OPT secara holistik yang dijadikan sarana belajar sekolah lapangan.

d. Metode Pelaksanaan Kegiatan SLPHT dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran (teori dan praktek) yang bersifat partisipatoris. Proses belajar dilaksanakan berdasarkan siklus belajar, mulai dari mendapatkan pengalaman, mengungkapkan, diskusi, menganalisa, menyimpulkan, dan menerapkan. Kurikulum dirancang berdasarkan analisis keterampilan lapangan yang perlu dimiliki oleh seorang petani untuk menjadi ahli PHT di lahannya sendiri, dan mampu menularkannya kepada para petani lainnya. SLPHT terpola dalam siklus berkala, dimana setiap unsur agroekosistem dikaji secara sistematis dan mendalam. Hal ini berdasarkan pertimbangan, bahwa perubahan keadaan agroekosistem lahan cukup berbeda antar waktu pengamatan. Tiap akhir pengamatan keadaan agroekosistem dikaji secara utuh untuk merencanakan pengelolaan ekosistem ke depan.


29

e. Tahapan Pelaksanaan SLPHT 1) Persiapan SLPHT Untuk mempersiapkan pelaksanaan SLPHT dilaksanakan pertemuan tingkat kecamatan/ desa dan pertemuan tingkat kelompok tani. Pertemuan tingkat kecamatan dan desa dilakukan untuk memperoleh dukungan pejabat setempat dalam hal penentuan lokasi dan kelompok tani dimana SLPHT akan diselenggarakan. Pertemuan tingkat Kelompok Tani diselenggarakan untuk menentukan peserta aktif SLPHT (± 25 orang), serta membangun kesepakatan tentang waktu pelaksanan, hari kegiatan, lokasi lahan belajar, materi pelajaran dan lain-lain. 2) Proses Belajar a) Pengaturan proses belajar Peserta SLPHT dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima orang sebagai unit belajar bersama, diketuai oleh seorang ketua kelompok yang dipilih secara bersama. b) Tempat belajar dan lahan belajar Lahan belajar terdiri dari dua (petak) pertanaman, 2 masing-masing berukuran 500 m yang dikelola dengan perlakuan PHT dan perlakuan konvensional/lokal. Setiap kelompok peserta akan belajar secara intensif pada lahan 2 seluas 100 m dari kedua petak perlakuan tersebut. c) Bahan dan Alat Belajar Bahan dan alat belajar yang digunakan harus bersifat praktis, sederhana dan mudah didapat (disesuaikan dengan potensi lokal). d) Jangka Waktu SLPHT Waktu pelaksanaan mulai tanam sampai panen antara 12 - 16 minggu, tergantung komoditas dan daerah. Pertemuan dilakukan secara berkala seminggu sekali, dengan waktu efektif 6 jam pertemuan setiap harinya. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

30

e) Materi dan Topik Belajar Bersama Kegiatan belajar bersama pada setiap pertemuan disusun secara tertib dan baku agar mutu proses SLPHT dapat terjaga. Matrik kualitas untuk kegiatan latihan SLPHT tercantum pada Lampiran 2. 3) Evaluasi Proses Belajar a) Evaluasi proses belajar dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran, aktivitas dan pemahaman peserta terhadap materi yang dipelajari. Metoda evaluasi dapat berupa wawancara langsung, pengisian matriks kualitas dan uji ballot box. b) Peserta yang berhasil menyelesaikan SLPHT akan menerima sertifikat (ditandatangani oleh Kepala UPTDBPTPH/LPHP/LAH setempat), dengan persyaratan sebagai berikut : -

Mengikuti pertemuan minimal 75% atau setidaknya 10 kali pertemuan

-

Kelompok SLPHT mendapatkan nilai akhir uji ballot box minimal 60.

4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan a) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLPHT Skala Kelompok akan dilakukan oleh petugas dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. b) Laporan kegiatan SLPHT dibuat secara berjenjang dari pelaksana terdepan (POPT-PHP, PPL, Petani Pemandu) sampai ke tingkat penanggungjawab (LPHP/BPTPH) dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Laporan kegiatan berupa laporan awal, laporan mingguan/perkembangan, dan laporan akhir. Format laporan pada Lampiran…..


31

3.5.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) antara lain: a. Terselenggaranya kegiatan SLPHT pada setiap wilayah sesuai dengan pedoman pelaksanaan. b. Pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan petugas lapangan dan petani dalam menganalisis data dan informasi agroekosistem meningkat, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan akurat dalam pengelolaan usahataninya. c.

Pemahaman masyarakat petani/kelompok tani dalam penerapan PHT meningkat.

4. Sekolah Lapangan Iklim (SLI) Skala Kelompok 4.1.

Latar Belakang Proses budidaya pertanian tanaman pangan sangat dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain tanah, varietas tanaman, teknik budidaya, faktor iklim dan interaksi diantara faktor-faktor tersebut. Faktor iklim mempunyai peran yang sangat penting dalam proses budidaya tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Cuaca dan iklim merupakan faktor alam yang bersifat “given“ artinya cuaca dan iklim merupakan perubahan alam yang harus diterima apa adanya. Namun demikian, kita dapat melakukan upaya budidaya pertanian secara bijaksana dengan cara menyesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Unsur

iklim

yang

sangat

penting

pengaruhnya

terhadap

keberhasilan sistem budidaya di daerah tropis (Indonesia khususnya) adalah curah hujan sebagai sumber air utama. Tetapi pada keadaan ekstrim, curah hujan yang sangat berlebihan pada musim hujan dapat menimbulkan bencana alam banjir, dan sebaliknya jumlah curah Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

32

hujan yang sangat kurang pada musim kemarau dapat menimbulkan bencana alam kekeringan. Kedua jenis bencana alam tersebut, dapat menimbulkan penurunan produksi dengan intensitas dan luasan yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Secara umum, petani melakukan budidaya tanaman hanya berdasarkan kebiasaan dan asumsi pada kondisi iklim yang normal. Petani

tidak

memiliki

kemampuan

dalam

menganalisa

serta

memanfaatkan data dan informasi iklim dalam proses budidaya tanaman. Apabila suatu waktu terjadi perubahan iklim secara ekstrim seperti curah hujan kurang atau lebih dari normal, petani tidak mampu berbuat

banyak,

karena

tidak

memiliki

kemampuan

ataupun

kurangnya pengetahuan tentang terjadinya perubahan iklim tersebut. Kondisi iklim (cuaca) yang sangat fluktuatif (ekstrim) saat ini dipengaruh perubahan iklim global, selain perubahan agroekosistem yang mempengaruhi keadaan iklim mikro. Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

upaya

peningkatan

pengetahuan dan kemampuan masyarakat petani dalam memahami hubungan antara unsur iklim dengan pertanian mutlak dilaksanakan. Keberhasilan pemanfaatan unsur-unsur iklim dalam proses budidaya tanaman berbanding

lurus

dengan tingkat kemampuan SDM

perlindungan tanaman. Salah satu metode untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pemahaman unsur-unsur iklim adalah Sekolah Lapangan Iklim (SLI). SLI merupakan modifikasi dari kegiatan SLPHT yang memfokuskan pembelajaran melalui kegiatan

praktek

langsung

di

lapangan

tentang

pengelolaan

agroekosistem dari aspek iklim. Kegiatan SLI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas dan petani dalam merencanakan kegiatan usahataninya melalui

pengembangan

keterampilan

terapan,

pengkajian

agroekosistem secara sistematis mulai dari persiapan lahan sampai pasca panen.

Dari kegiatan tersebut akan tersusun suatu sistem


33

pertanaman (waktu dan pola tanam) berdasarkan hasil analisis data empiris perkembangan iklim. Dengan demikian luas areal yang terkena dampak perubahan iklim (banjir atau kekeringan) dapat ditekan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan pengetahuan

dan

kemampuan

petani

menganalisis

serta

memanfaatkan data dan informasi iklim dalam proses usahataninya, pada tahun 2010 telah dirancang kegiatan Sekolah Lapangan Iklim (SLI) sebanyak 200 unit, yang tersebar di 27 provinsi, 186 kabupaten. 4.2.

Tujuan Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam

menganalisa serta memanfaatkan data dan informasi iklim dalam penerapan budidaya tanaman secara tepat. 4.3.

Sasaran

a. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani dalam menganalisa serta memanfaatkan data dan informasi iklim dalam penerapan budidaya tanaman secara tepat, khususnya dalam menentukan waktu dan pola tanam. b. Luas areal yang terkena dampak perubahan iklim (banjir atau kekeringan) dapat ditekan. 4.4.

Pelaksanaan

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1) SLI Skala Kelompok sebanyak 200 unit dilaksanakan di 186 kabupaten (27 provinsi). Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran .....


34

2) Lokasi SLI merupakan daerah sentra produksi tanaman pangan dan rawan terkena dampak perubahan iklim. 3) SLI dilaksanakan selama 1 (satu) musim tanam (MH atau MK). b. Peserta SLI terdiri dari petani (laki-laki dan perempuan) yang memiliki kriteria antara lain: 1) Aktif melakukan kegiatan pertanian di lahan usahataninya. 2) Sanggup mengikuti kegiatan SLI selama satu MT. 3) Responsif terhadap inovasi teknologi. 4) Berasal dari satu hamparan usahatani. 5) Jumlah peserta kelompok laki-laki dan perempuan diupayakan agar seimbang, diutamakan dari generasi muda petani. c.

Pemandu/Fasilitator SLI Pemandu/fasilitator SLI adalah pemandu lapangan atau petugas POPT-PHP yang mampu menggali dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis petani. Oleh karena itu, pemandu SLI harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Telah mengikuti kepemanduan SLI 2) Munguasai metode pendidikan orang dewasa (andragogi) 3) Menguasai dan memahami analisa serta pemanfaatan data dan informasi iklim secara holistik.

d. Metode Pelaksanaan Kegiatan SLI dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran (teori dan praktek) yang bersifat partisipatoris. Proses belajar dilaksanakan berdasarkan siklus belajar, mulai dari mendapatkan pengalaman, mengungkapkan, diskusi, menganalisa, menyimpulkan, dan menerapkan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

35

1) Kurikulum berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan Kurikulum dirancang atas dasar analisis keterampilan lapangan yang perlu dimiliki oleh seorang petani untuk menjadi ahli analisa unsur iklim di lahannya sendiri serta mampu menularkannya kepada para petani lainnya. Selain keterampilan dan pengetahuan analisia unsur iklim, peserta juga memperoleh kecakapan dalam perencanaan kegiatan, kerjasama, dinamika kelompok, pengembangan bahan belajar, serta kemampuan komunikasi agar dapat menjadi fasilitator yang mampu merangsang dan membantu kelompok-kelompok tani lainnya secara efektif. 2) Proses belajar melalui pengalaman Proses belajar dalam SLI mengikuti alur belajar melalui pengalaman, yaitu: melakukan (mengalami), mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (kembali melakukan). Dengan proses ini tidak ada orang yang mengajar orang lain. Setiap peserta adalah sekaligus murid dan guru. Pemandu Lapangan hanya membantu agar proses tersebut berjalan dengan baik. 3) Pengkajian agroekosistem SLI terpola dalam siklus berkala, dimana setiap unsur agroekosistem dikaji secara sistematis dan mendalam. Hal ini berdasarkan pertimbangan, bahwa perubahan keadaan agroekosistem lahan cukup berbeda antar waktu pengamatan. Tiap akhir pengamatan keadaan agroekosistem dikaji secara utuh untuk merencanakan waktu dan pola tanam ke depan. e. Tahapan pelaksanaan SLI dilaksanakan sebanyak 13 kali pertemuan, dengan rincian: 12 kali pertemuan materi dan 1 kali pertemuan evaluasi. Secara garis besar kegiatan SLI dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:


36

1) Tahap pertemuan persiapan dan pelaksanaan SLI, yang terdiri dari: -

Penentuan calon peserta dan calon lokasi (CPCL) melalui koordinasi persiapan di tingkat kecamatan, desa, dan kelompok tani

-

Pemetaan hamparan

-

Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki Merumuskan kesepakatan pola belajar dan pemecahan

-

masalah Penjelasan pelatihan dan kesepakatan

-

Pelaksanaan ballot box : pre test Pengamatan dan diskusi analisis agroekosistem

-

Dinamika

kelompok

(perkenalan

dan

pengakraban,

kreatifitas, kerjasama, komunikasi, perencanaan, dan evaluasi kelompok) 2) Tahap pemasyarakatan dan pelembagaan; merupakan tahap sosialisasi (persiapan – materi) ke petani yang dilaksanakan selama satu musim tanam (12 kali pertemuan), meliputi: -

Penentuan calon peserta dan calon lokasi (CPCL) melalui koordinasi persiapan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/lapangan (kelompok tani)

-

Penyusunan kelengkapan panduan dan kesepakatan pola belajar

-

Kesepakatan kontrak belajar Penyusunan kurikulum belajar

-

Pembuatan dan pengendaran undangan Tahap pelembagaan; merupakan tahap implementasi

berdasarkan

potensi

perubahan di lapangan

atau kegiatan tindak lanjut dalam bentuk aksi di lapangan oleh petani peserta SLI.


37

3) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

4.5.

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLI Skala Kelompok akan dilakukan oleh petugas dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

-

Laporan kegiatan SLI dibuat secara berjenjang dari pelaksana terdepan (POPT-PHP, PPL, Petani Pemandu) sampai ke tingkat penanggungjawab (LPHP/BPTPH) dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Laporan kegiatan berupa laporan awal, laporan mingguan/perkembangan, dan laporan akhir. Format laporan pada Lampiran…..

Keluaran

Terlaksananya kegiatan SLI bagi petani dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam menganalisa serta memanfaatkan data dan informasi iklim dalam penerapan budidaya tanaman secara tepat.

5. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT di Provinsi Sentra Produksi 5.1.

Latar Belakang

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) masih merupakan risiko yang harus dihadapi dan diperhitungkan dalam setiap budidaya tanaman untuk meningkatkan produksi yang sesuai dengan sasaran. Kehilangan hasil yang disebabkan oleh OPT setiap tahunnya cenderung meningkat sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis bahkan di beberapa lokasi sering menimbulkan kegagalan panen dengan kerugian ekonomi di pihak petani. Perubahan iklim yang terjadi belakangan ini menyebabkan mundurnya waktu tanam di sentra produksi dan berdampak terhadap Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

38

peningkatan serangan OPT utama tikus, penggerek batang, wereng batang coklat, penyakit tungro dan BLB. Berbagai teknologi pengendalian OPT yang telah dikembangkan dan diterapkan, baik yang dihasilkan oleh peneliti maupun hasil kajian dan pengalaman petani belum mampu mengatasi serangan OPT utama secara maksimal bahkan pada beberapa OPT utama tingkat serangannya relatif masih tinggi walaupun berfluktuatif. Di lain pihak, dengan keterbatasan sarana yang ada, upaya-upaya pengendalian OPT yang telah dilaksanakan tidak dapat berjalan secara berkesinambungan dan tidak dapat menjangkau areal yang luas, karena hanya dilakukan pada daerah/wilayah yang sangat terbatas, sehingga upaya tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan serangan OPT di lapangan. Pengendalian OPT dapat berhasil dengan baik apabila penerapannya bersifat spesifik lokasi dengan memperhatikan kondisi wilayah setempat dan dilaksanakan secara bersama-sama dan terus menerus pada areal yang luas. Kepedulian petani terhadap keberadaan OPT di areal usaha tani merupakan salah satu kunci keberhasilan pengendalian OPT. Upaya pengendalian OPT yang dilakukan selama ini masih terbatas pada lahan usahatani masing-masing dengan wilayah yang sangat terbatas, namun apabila dilakukan secara serentak, bersama-sama dalam suatu wilayah yang luas akan memberikan hasil yang lebih baik dan optimal. Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan serangan OPT utama maka perlu dilakukan pencanangan gerakan pengendalian OPT sebagai tanda dimulainya gerakan pengendalian OPT secara serentak. Pencanangan gerakan pengendalian OPT yang dilakukan dapat berupa pengumpanan, gropyokan, perburuan, penyemprotan maupun pelepasan parasitoid atau cara lain sesuai dengan kondisi setempat. 5.2.

Tujuan

Tujuan pencanangan gerakan pengendalian OPT di provinsi sentra produksi adalah: Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

39

a.

Memberdayakan petugas dan meningkatkan kepedulian masyarakat tani dalam melakukan pengendalian OPT secara lebih efektif, efisien dan berkesinambungan.

b.

Menggerakkan dan memotivasi masyarakat tani untuk ikut aktif dalam pengendalian serangan OPT secara bersama-sama pada wilayah yang luas di daerah-daerah endemis serangan OPT di sentra produksi terutama padi.

5.3.

Sasaran

Sasaran pencanangan gerakan pengendalian OPT di provinsi sentra produksi adalah meningkatnya motivasi petugas dan kepedulian masyarakat tani untuk melaksanakan pengendalian OPT secara bersama-sama dalam areal yang luas. 5.4.

Pelaksanaan

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pencanangan gerakan pengendalian OPT dilakukan secara serentak dalam wilayah yang luas di lokasi daerah endemis serangan OPT selama 1 (satu) hari. b. Metode Pelaksanaan Gerakan pengendalian OPT dilaksanakan oleh para petani dan dibimbing oleh para petugas lapangan. Petunjuk pelaksanaan di tingkat lapangan dan teknis gerakan pengendalian OPT diberikan oleh para petugas lapangan sebelum gerakan dimulai. c.

Temu Wicara Kegiatan temu wicara dengan petani dilakukan dalam rangka memperoleh masukan, menyebarkan informasi dan memasyarakatkan penerapan teknologi pengendalian OPT yang lebih efektif dan efisien. Temu wicara dipandu oleh Dinas Pertanian atau pejabat lainnya yang berkompeten.


40

d. Peserta Peserta pencanangan gerakan pengendalian OPT berjumlah sekitar 100-200 orang petani yang berasal dari daerah di sekitar lokasi pencanangan. Selain itu kegiatan tersebut diikuti juga oleh para petugas lapangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten serta instansi terkait lainnya. e. Penanggungjawab Kegiatan Penanggungjawab pencanangan gerakan pengendalian OPT adalah Dinas Pertanian Provinsi Sub Dinas yang membidangi perlindungan tanaman pangan/UPTD BPTPH dengan pelaksana petugas lapangan sebagai pemandu petani. 5.5.

Keluaran

Pencanangan gerakan pengendalian OPT di daerah sentra produksi tanaman pangan terlaksana dengan baik. Petugas dan masyarakat petani lebih memahami prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengendalian OPT yang lebih efektif dan efisien.


41

IV. EVALUASI DAN PELAPORAN Evaluasi dan pelaporan perlindungan tanaman pangan sangat penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kegiatan di masa mendatang agar lebih sempurna. Laporan disusun dan disampaikan oleh setiap unit Satuan Kerja (Satker) sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, baik pusat maupun daerah (Dinas Pertanian Provinsi dan UPTD-BPTPH). Evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan teknis dan administrasi yang dibuat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan secara berjenjang, mulai dari tingkat lapangan dan selanjutnya diteruskan kepada instansi vertikal di atasnya sampai ke tingkat pusat. Berdasarkan DIPA T.A. 2010 kegiatan perlindungan tanaman pangan yang tercantum pada masing-masing unit Satker dievaluasi dan dilaporkan dengan rincian sebagai berikut: 1. Dinas Pertanian Provinsi meliputi kegiatan: a. Pencanangan gerakan Pengendalian OPT, b. Bimbingan teknis pengendalian OPT dan penanganan DPI, c.

Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Stok Sarana Pengendalian OPT,

d. Operasional THL TB POPT-PHP, dan e. Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) merupakan hasil realisasi kegiatan yang dicapai setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Untuk mengetahui perkembangan kemajuan kegiatan di Dinas Pertanian dapat dilihat dalam Lampiran 4. 2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi kegiatan: a. Laporan teknis sesuai dengan Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan (laporan tengah bulanan, bulanan, musiman, dan tahunan). Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

42

b. Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Pupuk dan Bahan Pengendalian OPT. Laporan disampaikan kepada Direktorat Sarana Produksi dan tembusannya kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan setiap bulan. c.

Laporan Realisasi Kegiatan pelaksanaan utama yang meliputi operasional LPHP/LAH, serta kegiatan SLPHT dan SLI dengan bulanan.

d. Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) merupakan hasil realisasi kegiatan yang dicapai setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Untuk mengetahui perkembangan kemajuan kegiatan di BPTPH dapat dilihat dalam Lampiran 5. 3. UPT Pusat (Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan/ BBPOPT dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman/ BPMPT) meliputi kegiatan: a. BBPOPT melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang pengamatan, pengendalian, dan peramalan OPT (P3OPT). b. BPMPT melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang pengujian mutu produk tanaman. c.

Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) merupakan hasil realisasi kegiatan yang dicapai setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

4. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melalui Sub Direktorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatan perlindungan tanaman pangan di pusat dan daerah. Jenis dan periode pelaporan dapat dilihat pada pedoman yang berlaku.


43

V. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010 disusun sebagai acuan bagi pelaksana dan penanggungjawab kegiatan perlindungan tanaman pangan, baik di pusat maupun daerah. Diharapkan dengan pedoman pelaksanaan ini, kegiatan perlindungan tanaman pangan dapat dilaksanakan lebih terkoordinasi dan sinergis antara pusat dan daerah, sehingga upaya mewujudkan sasaran kinerja perlindungan tanaman pangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Disamping itu, pedoman pelaksanaan perlindungan tanaman pangan ini agar digunakan sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) di tingkat provinsi secara lebih rinci/spesifik lokasi. Sehingga operasional kegiatan perlindungan tanaman pangan di tingkat lapangan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.


44

Lampiran 1. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN Telepon : (021) 7806819 Facimilie : (021) 7806309 Telex : 82558

Jl. AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7264 & 7301/Jks PM Jakarta Selatan, 12520

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR: TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN-PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP) DAN TENAGA HARIAN LEPAS - TENAGA BANTU (THL-TB) PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHANPENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP) TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pembangunan pertanian tangguh, khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura perlu adanya dukungan sumberdaya manusia bidang pertanian yang profesional; b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kemampu-an, kemandirian serta tanggung jawab petani beserta keluarganya dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan mutu sumberdaya


45

pertanian di dalam usahataninya, peranan Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) sangat diperlukan; c.

Mengingat

:

bahwa atas dasar hal-hal tersebut dan untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sesuai dengan arah dan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPTPHP) dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPTPHP);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);


46

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12; Tambahan Lembaran Indonesia nomor 258.6); 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran 2 Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418); 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;


47

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/9/ 2005; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. 140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/ 2/2007; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/ KU.410/1/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU

: Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanPengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


48

KEDUA

: Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim, serta pengawasan penggunaan bahan pengendali OPT dan pupuk bersubsidi.

KETIGA

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN, Ttd SUTARTO ALIMOESO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Pertanian; 5. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian; 6. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia.


49

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR

:

TANGGAL : TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN-PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP) DAN TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU (THL-TB) PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN-PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP) TAHUN 2010

I.

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi di era otonomi daerah semakin relevan, mengingat sumberdaya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah yang siap didayagunakan saat ini untuk membangun ekonomi adalah sumberdaya pertanian, seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agroklimat), sumberdaya manusia di bidang agribisnis, teknologi, dan lainlain. Sampai saat ini sektor pertanian/agribisnis masih merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi hampir di setiap daerah. Dalam rangka mendukung perekonomian nasional peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama di dalam Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Untuk

mewujudkan ketahanan

pangan

nasional

tersebut, operasionalisasi pembangunan pertanian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu: 1) Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Pengembangan Agribisnis; dan 3) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan seiring dengan laju pertambahan penduduk per tahun Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

50

yang masih tinggi, diperlukan upaya peningkatan produksi yang dilakukan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Agar upaya tersebut dapat dicapai maka perlu dilakukan upaya pengamanan produksi yang dalam manifestasinya dilakukan melalui kegiatan perlindungan tanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) berupa banjir, kekeringan, dan bencana lainnya, seperti kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, dll. Dalam mendukung pencapaian sasaran program tersebut, ketersediaan dan distribusi sarana produksi sangat menentukan keberhasilannya. Kegiatan pengawasan ketersediaan, distribusi, mutu sarana produksi memiliki peranan strategis dalam mendukung tercapainya tingkat produksi dan mutu hasil pertanian yang optimal. Jumlah pupuk dan bahan pengendali OPT yang terdaftar dan tersebar di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga halnya dengan kios resmi penyalur pupuk bersubsidi terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan keberadaan kios penyalur bahan pengendali OPT sementara ini identik dengan jumlah kios sarana produksi lainnya. Rentang kendali terhadap pengawasan pupuk dan bahan pengendali OPT begitu luas sehingga memerlukan instrumen kelembagaan yang mengatur mekanisme kerja pengawasan dari pusat sampai provinsi bahkan kabupaten/kota. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan sarana produksi tersebut, telah dilakukan penyempurnaan penyaluran pupuk dengan sistem tertutup melalui Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok. Untuk menghindari peluang terjadinya penyimpangan dalam berbagai bentuk pelanggaran seperti naiknya harga pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET, melakukan penjualan pupuk, pestisida palsu dan ilegal serta Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

51

berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang pada akhirnya sangat merugikan petani, sistem penyaluran secara tertutup perlu pengawalan yang intensif. Untuk menekan terjadinya pelanggaran dalam peredaran dan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya dilandasi untuk mendapatkan keuntungan dalam tataniaga komoditi tersebut, maka peranan dan kinerja Petugas Pengawas Pupuk dan Bahan Pengendali OPT dalam melaksanakan kegiatan pengawalan dalam pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT perlu ditingkatkan secara terus menerus. Dalam sistem perlindungan tanaman ujung tombak keberhasilan kegiatan perlindungan tanaman terletak pada kinerja Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) yang saat ini disebut dengan Pejabat Fungsional Pengendali OPT (POPT), yang dalam tugasnya antara lain mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan pengendali OPT. Untuk menunjang keberhasilan pengawasan pupuk dan bahan pengendali OPT khususnya dalam penggunaan di lapang, peran POPT-PHP sesuai dengan tugasnya dapat dioptimalkan dengan memberikan tugas tambahan disamping tugas utamanya sebagai pengamat OPT dan dampak fenomena iklim di wilayah kerjanya. Seiring dengan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, jumlah POPT-PHP saat ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan, yaitu 1 (satu) orang POPT-PHP di tiap kecamatan. Oleh karena itu untuk memenuhinya telah ditetapkan pengadaan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) yang ditempatkan di wilayah kecamatan. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

52

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengamatan OPT dan DPI, sekaligus pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di tingkat lapangan. B.

Dasar Hukum Dasar hukum Pedoman Pelaksanaan Kegiatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP adalah: 1.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;

2.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/ 1997

tentang

Pedoman

Pengendalian

Organisme

Penganggu Tumbuhan; 3.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

4.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/SR. 140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;

5.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 146.1/Kpts/Kp.320/ 3/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT – PHP) Departemen Pertanian;

6.

Surat

Menteri

Pertanian

Nomor:

966/Kp.120A/11/06

tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pedoman Rekruitmen Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT - PHP);


53

7.

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor: B/299/M.PAN/2/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian;

8.

Kontrak Kerja tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP).

C.

Maksud dan Tujuan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dimaksudkan sebagai acuan bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam penyelenggaraan pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT secara efektif dan efisien. Tujuan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan ini adalah : 1.

Memberikan acuan kerja bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

2.

Menyediakan tolok ukur kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

3.

Memberikan motivasi bagi POPT-PHP dan THL-TB POPTPHP dalam melaksanakan pendampingan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam pengamanan produksi.

4.

Menciptakan mekanisme kerja yang kondusif antara POPTPHP dan THL-TB POPT-PHP dengan unsur terkait di tingkat kecamatan (PPL, Mantri Tani) maupun dengan sesama POPT-PHP dan THL-TB berdampingan wilayah kerjanya.


POPT-PHP

yang

54

D.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Kegiatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP meliputi: 1. Tugas Pokok dan Fungsi; 2. Organisasi Pelaksana; 3. Tata Kerja dan Tata Hubungan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP; 4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 5. Pembiayaan; 6. Sanksi.

E.

Definisi/Pengertian 1. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang/produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. 2. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). 3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pengendalian OPT, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. 4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pengendalian OPT pada lingkup wilayah


55

pengamatan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. 5. POPT-PHP Honorer adalah tenaga yang diangkat oleh pejabat berwenang, yang diberi tugas dan tanggung jawab secara penuh pada lingkup wilayah pengamatan untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI, terdaftar pada data base BKN atau BKD, dan memperoleh penghasilan dari dana APBN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, secara bertahap POPT-PHP Honorer akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan tahun 2009. 6. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit adalah Tenaga Bantu POPT yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan Negara untuk melaksana-kan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT di wilayah pengamatan yang belum memiliki POPT, dengan ketentuan tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. 7. Wilayah Pengamatan adalah wilayah kerja bagi seorang POPT yang luas wilayahnya berhimpitan dengan wilayah administrasi kecamatan atau kelipatannya. 8. Pengamatan

adalah

kegiatan

penghitungan

dan

pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan dampak fenomena iklim, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kurun waktu dan lokasi tertentu.


56

9. Pengendalian OPT adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan pengendalian OPT/ tindakan karantina, analisis dan evaluasi hasil pengendali-an OPT, bimbingan pengendalian OPT, pengembangan metode pengamatan / peramalan / pengendalian / tindakan karantina, pemantauan daerah sebar OPT, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi. 10. Pengawasan pupuk bersubsidi oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP

adalah

rangkaian

kegiatan

pemantauan

terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi untuk membantu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam melaksanakan tugasnya. 11. Pengawasan bahan pengendali OPT/pestisida oleh POPTPHP dan THL-TB POPT-PHP adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, khususnya dalam peredaran, penyimpanan, dan penggunaan bahan pengendali OPT/pestisida untuk membantu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi

dan

oleh

Bupati/Walikota

untuk

tingkat

kabupaten/kota. 13. Kepala Cabang Dinas (KCD) adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian yang berada di tingkat kecamatan.


57

14. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. 15. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 16. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisensi usaha. 17. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. 18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan). F.

Pemangku (Obyek Sasaran) 1.

Petugas lapangan POPT-PHP, baik yang berstatus PNS maupun honorer dan THL-TB POPT-PHP baik yang berpendidikan SLTA, D-III, dan D-IV/S-1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia;


58

2.

Kelembagaan yang melaksanakan kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI di seluruh tingkatan.

G.

Keluaran 1.

Tersedianya acuan kerja bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugas pengendalian OPT dan penanggulangan DPI serta dalam membantu pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT.

2.

H.

Tersedianya tolok ukur kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP.

Hasil yang Diharapkan 1.

POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

2.

Terukurnya kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP sebagai pembantu POPT sesuai tugas dan fungsinya.

3.

Adanya motivasi bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

4.

Terciptanya mekanisme kerja yang kondusif antara POPTPHP dan THL-TB POPT-PHP dengan pejabat dan kelembagaan pertanian di tingkat kecamatan.

I.

Manfaat 1.

Terpantaunya serangan OPT dan DPI, serta peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT secara cepat dan tepat;

2.

Terkendalinya serangan OPT, serta antisipasi DPI dan kemungkinan timbulnya permasalahan dalam peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT dapat dilakukan secara dini.


59

3.

Terselenggaranya

kegiatan

pengamanan

produksi,

sehingga seluruh faktor produksi dapat berfungsi secara optimal. J.

Dampak Terwujudnya kemandirian petani dalam pengendalian OPT dan penanggulangan DPI sesuai prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI A.

Tugas Pokok Tugas Pokok POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP adalah merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, dan melaporkan pengamatan, analisis, peramalan, dan pengendalian OPT serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta bahan pengendali OPT.

B.

Fungsi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP Dalam melaksanakan tugas di atas, POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan pengamatan serangan OPT dan DPI; b. Perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan pengendalian/ penanggulangan OPT dan DPI; c. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan OPT dan DPI; d. Bimbingan

dan

pendampingan

dalam

pengendalian/

penanggulangan OPT dan DPI; Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

60

e. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani; f.

Monitoring terhadap harga dan peredaran pupuk bersubsidi, serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;

g. Identifikasi rekomendasi penggunaan pupuk; h. Pengawasan

dalam

penggunaan

pupuk

dan

bahan

pengendali OPT di tingkat petani; i.

Pelaporan hasil pengamatan serangan OPT, DPI, dan hasil monitoring peredaran pupuk bersubsidi serta penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT.

III.

ORGANISASI PELAKSANA A.

Penempatan dan Penetapan POPT-PHP dan THL-TB POPTPHP 1. POPT-PHP ditempatkan di satu atau lebih kecamatan; 2. THL-TB POPT-PHP ditempatkan di kecamatan yang belum ada POPT-PHPnya; 3. Penempatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP diatur oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan atas usulan kelembagaan yang menangani perlindungan tanaman pangan di provinsi.

B.

Tugas Pembinaan 1. Pusat Pusat, dalam hal ini Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktorat Sarana Produksi, Ditjen. Tanaman Pangan, serta Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, Ditjen. Hortikultura, melakukan pembinaan fungsional dan melaksanakan fungsinya sebagai


61

koordinator, fasilitator, dinamisator, dan regulator agar tugas yang dilimpahkan dapat berjalan dengan lancar dan sasaran pembangunan dapat dicapai secara optimal sesuai yang diharapkan. Dalam melaksanakan fungsinya, menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

Pusat

a. Menyusun pedoman pelaksanaan perlindungan tanaman. b. Menyusun kebijakan penyelenggaraan THL-TB POPTPHP. c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara-an POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam hal pembiayaan, pengawasan dan pelaporan. d. Melaksanakan pelatihan bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP, e. Memberikan pelayanan informasi berupa pedomanpedoman, media cetak dan elektronik bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP. f. Mengevaluasi

dan

membuat

laporan

hasil

penyelenggaraan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT kepada Menteri Pertanian. 2. Provinsi Dinas Pertanian Provinsi melakukan pembinaan administratif dan teknis bagi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP di tingkat Provinsi melalui UPTD Balai Proteksi/Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) selaku pembina administrasi dan teknis operasional. Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut: a. Melakukan kegiatan fasilitasi administrasi, pembiayaan melalui dana dekonsentrasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

62

dan bahan pengendali OPT, yang dilaksanakan oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP. b. Melakukan bimbingan dan monitoring pelaksanaan tugas POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP. c. Melaksanakan

supervisi,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP. d. Mengumpulkan, merumuskan, dan mengevaluasi laporan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP melalui Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) di masing-masing wilayah atau Koordinator POPT-PHP di Kabupaten (bagi provinsi yang belum memiliki LPHP) dan melaporkan hasilnya secara berjenjang dan berkala. 3. Kabupaten/Kota Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan pembinaan teknis kepada POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP di tingkat Kabupaten/Kota melalui Koordinator POPT-PHP di masingmasing kabupaten/kota wilayah kerja THL-TB POPT-PHP. Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut: a. Melakukan pembinaan teknis kegiatan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP. b. Mengkoordinasi POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam setiap kegiatan pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DFI untuk mendukung keberhasilan program peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. c. Menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan POPTPHP dan THL-TB POPT-PHP.


63

d. Melakukan

bimbingan

dan

supervisi

kegiatan

pengendalian OPT dan penanggulangan DFI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan oleh POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP. e. Mengumpulkan,

menganalisis,

dan

mengevaluasi

laporan-laporan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dan melaporkan secara berjenjang dan berkala. 4. Kecamatan Pembinaan teknis bagi THL-TB POPT-PHP di tingkat Kecamatan dilakukan oleh POPT-PHP senior dan KCD/ Mantri Tani yang wilayah kerjanya berhimpit dan atau berdampingan dengan wilayah kerja THL-TB POPT-PHP. Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut : a. Membantu penyusunan rencana kerja pengamatan dan pengendalian/penanganan OPT dan DPI, serta pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT. b. Mendampingi

pelaksanaan

kegiatan

pengendalian/

penanganan OPT dan DPI, serta pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT. c. Mendampingi dalam penyusunan rekomendasi hasil pengamatan.

laporan

dan

Bagan alur pembinaan kepada POPT-PHP dan THL-TB POPTPHP dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.


64

Gambar 1. Bagan Alur Pembinaan POPT-PHP dan THL POPT-PHP

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pusat

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Provinsi

Dinas Pertanian/ UPTD Balai Proteksi/ Balai Perlindungan Tanaman

Wilayah

Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)

Kabupaten/ Kota

Dinas Pertanian Koordinator POPT-PHP

THL POPT -PHP Kecamatan

KCD/ Mantri Tani

POPT-PHP

PPL

Gapoktan

Desa

Klpk Tani

Klpk Tani

Klpk Tani

Klpk Tani

Keterangan : KCD POPT-PHP THL Gapoktan

: Garis Pembinaan, : Garis Koordinasi : Kantor Cabang Dinas : Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit : Tenaga Harian Lepas; PPL : Penyuluh Pertanian Lapangan : Gabungan Kelompok Tani


65

IV. TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN POPT-PHP dan THL-TB POPT PHP

A.

Tata Kerja 1.

POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP merupakan petugas terdepan dalam kegiatan pengamanan produksi yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi secara berjenjang

dari

UPTD

Balai

Proteksi/Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura atau SubDinas yang membidangi perlindungan tanaman; 2.

POPT-PHP

dan

THL-TB

POPT-PHP

melaksanakan

kegiatannya di wilayah kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Sebelum

melaksanakan

berkewajiban melakukan inventarisasi

tugas-tugasnya data dasar

di

kecamatan, kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan; 3.

THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya akan didampingi dan dibimbing langsung oleh POPT-PHP yang wilayah kerjanya berdekatan.

4.

POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP sebelum melakukan pekerjaannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang akan dilaksanakan di wilayah kerjanya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam Buku Pedoman

Pengamatan

dan

Pelaporan

Perlindungan

Tanaman Pangan dan Metode Pengamatan OPT Tanaman Hortikultura;


66

5.

POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP melakukan pengamatan, mencatat, menghimpun data dan informasi penting dan aktual terkait dengan perkembangan OPT/DPI dan segera melaporkannya secara berjenjang dan berkala.

6.

Selain tugas utamanya POPT-PHP dan THL-TB POPTPHP diberikan mandat untuk melakukan pengawasan ketersediaan, kecukupan, dan penyaluran pupuk di tingkat kelompok tani, harga pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, penggunaannya di tingkat petani, dan penyimpanganpenyimpangan yang terjadi. Di samping pengawasan pupuk,

POPT-PHP

melakukan

dan

pengawasan

THL-TB

POPT-PHP

terhadap

juga

peredaran,

penyimpanan, dan penggunaan bahan pengendali OPT oleh petani di wilayah kerjanya, seperti terlihat pada bagan berikut. Hasil pengawasan di atas dilaporkan secara berjenjang dan berkala. .


67

Gambar 2. Bagan Alur Distribusi, Pengawasan, dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi dan Bahan Pengendali OPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Sarana Produksi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Dinas Pertanian Provinsi

KPPP

Dinas Pertanian Kabupaten

BPP

Koordinator Kabupaten

PPL Produsen

POPT-PHP

Rekomendasi penggunaan Distributor

Pengecer

Petani

Keterangan : : Garis Pelaporan : Garis Pengawasan : Garis Distribusi

KPPP : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida BPP : Balai Penyuluhan Pertanian PPL : Penyuluh Pertanian Lapangan


68

B.

Tata Hubungan Kerja Dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya, POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP mempunyai hubungan kerja sebagai berikut: 1.

Hubungan kerja konsultatif fungsional: -

Antara POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan Koordinator POPT; Hubungan kerja konsultatif fungsional POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dengan Koordinator POPT dan POPT dilaksanakan untuk membina kemampuan/ketrampilan THL-TB POPT-PHP dalam melakukan kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI, pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

-

Antara THL-TB POPT-PHP dengan POPT-PHP; Hubungan kerja konsultatif fungsional THL-TB POPTPHP dengan POPT-PHP dilaksanakan melalui pendampingan secara langsung di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT dan penanggulangan

DPI,

pengawasan

penggunaan

pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di wilayah kerja THL-TB POPT-PHP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2.

Hubungan kerjasama teknis fungsional dengan Dinas lingkup pertanian; Hubungan kerjasama teknis fungsional dengan Dinas lingkup

pertanian

dilaksanakan


dalam

pelaksanaan 69

program

pengendalian/

penanggulangan

OPT/DPI,

pengawasan peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan di Wilayah Kerjanya, khususnya dalam penerapan teknologi dan operasional lapangan melalui pembinaan

sumberdaya

manusia

pertanian,

pengembangan program peningkatan produksi tanaman pangan/hortikultura, serta dalam pembinaan administrasi dan mekanisme pelaporan. 3.

Hubungan

kerja

konsultatif

fungsional

dengan

Organisasi Petani; Hubungan kerja antara POPT-PHP dan THL-TB POPTPHP dengan petani dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pendampingan kepada petani, dalam penerapan teknologi pengamatan, pengendalian OPT dan penanggulangan DPI, sehingga kehilangan hasil karena gangguan OPT dan DPI dapat ditekan serendahrendahnya; 4.

Hubungan kerja koordinatif dengan Koordinator POPTPHP; Hubungan kerja ini dilaksanakan timbal balik antara POPTPHP dan THL-TB POPT-PHP dengan Koordinator POPTPHP untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal: a.

Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI serta pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di kecamatan yang menjadi Wilayah Kerjanya;

b.

Pembinaan kerjasama untuk meningkatkan keserasian kerja dengan pihak-pihak terkait yang berada di wilayah kerjanya maupun di wilayah kerja yang berdampingan.


70

V.

SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A.

Supervisi dan Monitoring Evaluasi 1.

Supervisi dan monitoring dilakukan oleh petugas-petugas dari tingkat Pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktorat Sarana Produksi, Ditjen. Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, Ditjen. Hortikultura, dan Balai Besar Peramalan OPT), Provinsi (Dinas Pertanian Provinsi dan UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura), Wilayah (Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit), dan Kabupaten (Koordinator POPT-PHP);

2.

Evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B.

Pelaporan Jenis laporan dan mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP mengacu pada Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman (Pangan dan Hortikultura). Jenis-jenis laporan yang harus dilaporkan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP mencakup laporan rutin dan laporan insidentil atau darurat, terdiri dari : 1.

Laporan peringatan dini, rekomendasi, dan tindak lanjut;

2. 3.

Laporan setengah bulanan/bulanan; Laporan taksasi kehilangan hasil;

4. 5.

Laporan musiman; Laporan insidentil, mencakup eksplosi serangan OPT, pemalsuan pupuk/pestisida, dll.

Laporan rutin disampaikan 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan sekali dan laporan insidentil disampaikan 1 (satu) minggu sekali. Mekanisme pelaporan POPT-PHP dan THL-TB POPT-PHP dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

71

Gambar 3. Bagan Alur Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pusat

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Dinas Pertanian/ UPTD Balai Proteksi/ Balai Perlindungan Tanaman

Tingkat provinsi Tgl : 8 & 23 setiap bulan

Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)

Tingkat wilayah Tgl : 4 & 21 setiap bln. Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota Tgl : 4 & 19 setiap bulan

Koordinator POPT PHP

THL POPTPHP

POPT-PHP

Tingkat kecamatan Tgl : 2 & 17 setiap bulan

Klp Tani

KCD/Mantr i Tani

Klp Tani

Klp Tani

PPL

Klp Tani

Gapoktan Keterangan : : Garis pelaporan THL : Tenaga Harian Lepas : Garis koordinasi Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani KCD : Kantor Cabag Dinas PPL : Penyuluh Pertanian Lap.


72

VI. PEMBIAYAAN A.

Komponen dan Besaran Biaya 1.

Kepada tenaga PNS POPT-PHP, Honorer POPT-PHP, dan THL-TB POPT-PHP diberikan biaya meliputi honor dan biaya operasional;

2.

Besaran biaya yang diberikan kepada masing-masing petugas dimaksud sebagai berikut: a.

PNS POPT-PHP -

Biaya Operasional Pengamatan (BOP) sebesar Rp. 500.000,-/bulan sesuai dengan alokasi biaya yang tersedia;

b.

Biaya dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan.

Honorer POPT-PHP -

Biaya honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan, diberikan kepada tenaga honorer POPT-PHP di 12 provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Banten, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Gorontalo, Sulbar dan Maluku;

-

Biaya

Operasional

Pengamatan

(BOP)

Rp.

500.000/bulan, diberikan kepada tenaga honorer POPT-PHP di 16 provinsi Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jatim, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Gorontalo, Sulbar Maluku, dan Papua; -

Biaya tersebut dialokasikan selama 12 (dua belas) bulan.


73

c.

THL-TB POPT-PHP -

Biaya honor Rp. 1.150.000,-/bulan bagi SLTA, Rp. 1.300.000,-/bulan bagi D

III,

dan Rp.

1.450.000,-/bulan bagi D IV/S1; -

Biaya Operasional Pengamatan Rp. 500.000,/bulan;

-

Biaya tersebut dialokasikan selama 10 (sepuluh) bulan, dimulai pada bulan Maret.

B.

Sumber Dana dan Pembayaran 1.

Sumber dana untuk pembayaran Biaya Operasional Pengamatan PNS POPT-PHP di seluruh provinsi berasal dari

DIPA

Dana

Dekonsentrasi

Direktorat

Jenderal

Tanaman Pangan, Satuan Kerja Dinas Pertanian atau BPTPH Provinsi kecuali provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; 2.

Sumber dana untuk pembayaran Biaya Operasional Pengamatan PNS POPT-PHP di provinsi Jawa Barat untuk 100 orang, Jawa Tengah: 100 orang dan Jawa Timur: 107 orang

ditampung

pada

DIPA

Direktorat

Jenderal

Hortikultura Dana Dekonsentrasi, melalui Unit Satuan Kerja BPTPH Provinsi; 3.

Sumber

dana

untuk

pembayaran

honor

dan

Biaya

Operasional Pengamatan Honorer POPT-PHP berasal dari DIPA Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Satuan Kerja Dinas Pertanian atau BPTPH Provinsi;


74

4.

Sumber

dana

untuk

pembayaran

honor

dan

Biaya

Operasional Pengamatan THL-TB POPT-PHP berasal dari DIPA Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Satuan Kerja Dinas Pertanian atau BPTPH Provinsi; 5.

Proses pembayaran dilakukan secara langsung oleh Bendahara Dana Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian atau BPTPH masing-masing provinsi.

6.

Dalam Pembiayaan, Biaya Operasional didukung dengan bukti-bukti pengeluaran;

7.

Proses Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

VII. SANKSI A.

POPT-PHP POPT-PHP yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar aturan dalam pelaksanaan tugas akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

B.

THL-TB POPT-PHP THL-TB POPT-PHP yang tidak dapat memenuhi ketentuan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja, maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, seperti tersebut di bawah ini : 1.

Sanksi lisan dan tertulis dibuat atas dasar laporan pembina lapangan di

tingkat

kabupaten.

Sanksi ini

diberikan

oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Dinas Pertanian Provinsi atau BPTPH kepada THL-TB POPT-PHP yang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

75

tidak disiplin dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya sesuai dengan pedoman dan kontrak kerja yang telah ditetapkan; 2.

Sanksi pemberhentian Kontrak Kerja diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Dinas Pertanian Provinsi atau BPTPH

atas

kabupaten,

usulan

kepada

pembina

THL-TB

lapangan

POPT-PHP

di yang

tingkat tidak

melaksanakan tugas di wilayah kerjanya selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan melakukan tindakan amoral, asusila atau penipuan; 3.

Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua

dalam

pelaksanaan

kontrak

kerja

ini

akan

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 4.

Sanksi pengembalian honor diberikan kepada THL-TB POPT-PHP yang sudah menerima honor tetapi tidak menyelesaikan

kontraknya

sesuai

perjanjian

yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak.

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN, Ttd SUTARTO ALIMOESO


76

Lampiran 2. Daftar Nama-Nama Petugas THL TB POPT-PHP No.

No. Prov

1

Nama

Kabupaten

Pend.

PEMERINTAH ACEH

1

1

Darwati

Aceh Barat Daya

SLTA

2

2

Maswadi

Aceh Barat Daya

SLTA

3

3

Husaini

Aceh Selatan

SLTA

4

4

Husniah

Aceh Selatan

SLTA

5

5

Khairumi

Aceh Selatan

SLTA

6

6

Lisa Fadillah, SP

Bireun

7

7

Samsidar

Aceh Timur

SLTA

8

8

Mundaris

Simeuleu

SLTA

9

9

Asri Mutasir

Nagan Raya

SLTA

10

10

Mawardi

Aceh Jaya

SLTA

11

11

Risma Hayu

Aceh Singkil

SLTA

12

12

Elvi Zusfianti

Gayo Lues

SLTA

13

13

Fitrialisda Cut

Bireuen

SLTA

14

14

Cut Rosniar

Aceh Barat Daya

D3

15

15

Mawardinur

Aceh Utara

D3

16

16

Catur Satriyo D, SP

Aceh Jaya

S1

17

17

Loly Indri Yani, SP

Aceh Besar

S1

18

18

Viviana Zamzami, SP

Aceh Besar

S1

19

19

Ir. Dariansyah

Aceh Tamiang

S1

20

20

Abdul Wahid, SP

Aceh Tamiang

S1

21

21

Jatu Purnawaty, SP

Aceh Tamiang

S1

22

22

Hasanah, SP

Aceh Utara

S1

23

23

Mulyanti, SP

Pidie

S1

24

24

Wahidun

Pidie

S1

25

25

Eva Yusmanty, SP

Aceh Tenggara

S1

26

26

Sabri, SP

Benar Meriah

S1

27

27

Nuraini

Gayo Lues

S1

28

28

Miswaruddin

Bireuen

29

29

Amrizal

Aceh Utara

SLTA

30

30

Rini Sari

Aceh Besar

SLTA

31

31

Nidawati

Aceh Besar

SLTA

32

32

Sastrawati

Aceh Selatan

SLTA

33

33

Asnidar

Aceh Selatan

SLTA


S1

S1

77

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten Aceh Jaya

Pend.

34

34

Mardiana

SLTA

35

35

Cut Nurhubbi

Aceh Selatan

SLTA

36

36

Muzaiyan

Sieuleu

SLTA

37

37

Ratna Mardiana

Bireun

SLTA

38

38

Wan Anjani

Nagan Raya

SLTA

39

39

Cut Elarianti

Nagan Raya

SLTA

40

40

Rusmani

Nagan Raya

SLTA

41

41

Idawati

Nagan Raya

SLTA

42

42

Harmidi

Aceh Barat

SLTA

43

43

Zuhari

Aceh Barat

SLTA

44

44

Nurman

Aceh Selatan

SLTA

45

45

Kurniawan

Aceh Barat

SLTA

46

46

Junnaidi

Aceh Jaya

SLTA

47

47

Mashendri

Aceh Besar

SLTA

48

48

Laima Dianur

Aceh Besar

SLTA

49

49

Kaidir

Aceh Barat Daya

SLTA

50

50

Handi Putra Jarvanda

Pidie Jaya

SLTA

51

51

Samsir

Aceh Selatan

SLTA

52

52

Irwamto

Aceh Singkil

SLTA

53

53

Ridwan

Aceh Utara

SLTA

54

54

Sudirman

Aceh Utara

SLTA

55

55

Eva Nufida

Aceh Singkil

SLTA

56

56

Wahyiaman

Aceh Tenggara

SLTA

57

57

Adwari

Aceh Timur

SLTA

58

58

Syarman

Aceh Barat

SLTA

59

59

Juniar

Aceh Selatan

SLTA

60

60

Juhardi

Aceh Utara

SLTA

61

61

Hasanuddin

Subussalam

SLTA

62

62

Suhaimi

Subussalam

SLTA

63

63

Herman

Aceh Barat

SLTA

64

64

Asnaini

Aceh Tengah

SLTA

65

65

Ridwan

Aceh Timur

SLTA

66

66

Baharuddin Mali

Aceh Timur

SLTA

67

67

Nurhadi

Aceh Utara

SLTA

68

68

Ais Fitrian Yusri

Bireun

SLTA


78

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

69

69

Yusra

Benar Meriah

SLTA

70

70

Mustofa Walinono

Aceh Tenggara

SLTA

71

71

Zulkifli

Aceh Utara

SLTA

72

72

Salwani

Gayo Lues

SLTA

73

73

Ernawati

Nagan Raya

SLTA

2

SUMATERA UTARA

74

1

Herlina BR Sitepu

Karo

SLTA

75

2

Edward Kriston Munthe

Karo

SLTA

76

3

Wagiman

Toba Samosir

SLTA

77

4

Marintah Harawaty Br Purba

Toba Samosir

S1

78

5

Nurmala Rolenta Hutahaean

Toba Samosir

SLTA

79

6

Fredi Susanto Sinuraya

Toba Samosir

SLTA

80

7

Resmawati Kudadiri

Toba Samosir

SLTA

81

8

Warmen Munte

Toba Samosir

SLTA SLTA

82

9

Sudarmanto

Samosir

83

10

Erwan

Tap. Tengah

SLTA

84

11

Arif Kurniawan Sitepu

Tap. Tengah

SLTA

85

12

Astiko

Tap. Tengah

SLTA

86

13

Ardiansyah

Tap. Tengah

SLTA

87

14

Abdul Latip

Mandailing Natal

SLTA

88

15

Alfi Syahrin, SP

Mandailing Natal

SLTA

89

16

Ali Sakban

Mandailing Natal

SLTA

90

17

Hamidah Harahap

Mandailing Natal

SLTA

91

18

Irsan Rangkuti

Mandailing Natal

SLTA

92

19

Yusri

Mandailing Natal

SLTA

93

20

Kasman Lubis

Mandailing Natal

SLTA

94

21

Ponimin Sagala

Mandailing Natal

SLTA

95

22

Miripianto

Mandailing Natal

SLTA

96

23

Sri Indrayani

Kota P. Sidempuan

SLTA

97

24

Rahmad Budianto

Kota P. Sidempuan

SLTA

98

25

Agus

Kota Binjai

SLTA

99

26

Sudiono

Kota Binjai

SLTA

100

27

Abdul Malik

Serdang Bedagai

SLTA

101

28

Meta Amalia

Simalungun

D3

102

29

Kartini

Kota Medan

S1


79

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten Serdang Bedagai

Pend.

103

30

Ledylurini Manik

104

31

Ester Sembiring, SP

Serdang Bedagai

S1

105

32

Ir. Tensi Sembiring

Karo

S1

106

33

Eli Paska Siahaan

Simalungun

S1

107

34

Euis Dwi Yutikna Lubis

Simalungun

S1

108

35

Sarina M. Simanjuntak, SP

Pematang Siantar

S1

109

36

Masnita BR Sitepu, SP

Labuhan Batu

S1

110

37

Rekky Nelson Purba

Toba Samosir

111

38

Yuandi

Langkat

S1 SLTA

112

39

Nurmalasari Manurung

Mandailing Natal

S1

113

40

Novita Ningrum, SP

Mandailing Natal

S1

114

41

Arnidah Hasibuan

Padang Lawas

S1

115

42

Mulia Pardamean Damanik

Kota Tebing Tinggi

S1

116

43

Obatta Sembiring, SP

Karo

S1

117

44

Jakup Gusti Sembiring

Karo

S1

118

45

Margianto, SP

Langkat

119

46

Frendina Sari Anti

Kota Medan

SLTA

120

47

Imam P Ginting

Kota Medan

SLTA

121

48

Rahmad Hidayat

Langkat

SLTA

122

49

Supriharni Sitanggang

Langkat

SLTA

123

50

Nur Hamidah

Langkat

SLTA

124

51

Junaidi

Langkat

SLTA

125

52

Sumar

Langkat

SLTA

126

53

Rasiman Karo-Karo

Deli Serdang

SLTA

127

54

Jumansyah Putra

Deli Serdang

SLTA

128

55

Iman Solihin

Serdang Bedagai

SLTA

129

56

Horasman H Naibaho

Serdang Bedagai

SLTA

130

57

Asminuddin

Serdang Bedagai

SLTA

131

58

Muhammad Yunus

Serdang Bedagai

SLTA

132

59

Armin S Manurung

Simalungun

133

60

Sonter Sagala

Simalungun

SLTA SLTA

134

61

Kosmedi Saragih

Simalungun

SLTA

135

62

Junas Tari Hora

Simalungun

SLTA

136

63

Belisius Purba

Simalungun

SLTA

137

64

Sahat Budi A Purba

Simalungun

SLTA


S1

S1

80

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

138

65

Sutriadi

Simalungun

SLTA

139

66

Lasmauli Sipakkar

Simalungun

SLTA

140

67

Tijo

Batubara

SLTA

141

68

Nurhabibi

Asahan

SLTA

142

69

Pardamean Sinaga

Asahan

SLTA

143

70

Umi Khalsum Lubis

Labuhan Batu

SLTA

144

71

Heryawan Siregar

Labuhan Batu

SLTA

145

72

Johanson Siagian

Labuhan Batu

SLTA

146

73

Martua Rasa Harahap

Labuhan Batu

SLTA

147

74

Hapifuddin

Labuhan Batu

SLTA

148

75

Baharuddin

Labuhan Batu

SLTA

149

76

Hermansyah

Labuhan Batu

SLTA

150

77

Sumarno

Labuhan Batu

SLTA

151

78

Huntal Ambarita

Dairi

SLTA

152

79

Emmelia Sirait

Dairi

SLTA

153

80

Nurmedi Situmorang

Dairi

SLTA

154

81

Natal P.N Siahaan

Dairi

SLTA

155

82

Mahadi Lembeng

Pakpak Barat

SLTA

156

83

Abd. Rahim Tinendung

Pakpak Barat

SLTA

157

84

Berta Hutabarat

Tap. Utara

SLTA

158

85

Wilmar Simanungkalit

Tap. Utara

SLTA

159

86

Romlin Gultom

Tap. Utara

SLTA

160

87

Tiopan Pakpahan

Tap. Utara

161

88

Faber H. Siregar

Tapanuli Utara

SLTA SLTA

162

89

Parlinggoman Sianturi

Tap. Utara

SLTA

163

90

Brigjen Sinaga

Humbahas

SLTA

164

91

Hasiholan Simatupang

Humbahas

SLTA

165

92

Binhot Hutabarat

Humbahas

SLTA

166

93

Rosdiana Saragih

Toba Samosir

SLTA

167

94

Rismawaty Tarigan

Toba Samosir

SLTA SLTA

3

SUMATERA BARAT

168

1

Arlis Efendi

Sawahlunto/Sijujung

169

2

Zulma Andrianto

Solok

SLTA

170

3

Syafrijal

Solok Selatan

SLTA

171

4

Syafrizal

Solok Selatan

SLTA


81

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

172

5

Rosita

Solok Selatan

SLTA

173

6

Miftah Hidayat

Tanah Datar

SLTA

174

7

Mefita, SP

Agam

175

8

Adri, SP

Agam

S1

176

9

Amrizon, SP

Limapuluh Kota

S1

177

10

Ridhatul Husna

Padang Pariaman

S1

178

11

Meta Silvia Roza, SP

Sawahlunto/Sijujung

S1

179

12

Apriati, SP

Solok

S1

180

13

Nora Silvia Sari

Agam

SLTA

181

14

Novaldi

Dharmasraya

SLTA

182

15

Edi Candra

Dharmasraya

SLTA

183

16

Devi Martita

Lima Puluh Kota

SLTA

184

17

Adi Saputra

Solok

SLTA

185

18

Jamaris

Kota Padang

SLTA

186

19

Maifriadi

Kota Padang

SLTA

187

20

Mariyanti

Pasaman Barat

SLTA

188

21

Afwendi

Pasaman Barat

SLTA

189

22

Lisnawati

Pasaman Barat

SLTA

190

23

Mulyadi

Pasaman Barat

SLTA

191

24

Alwi Darwis

Pesisir Selatan

SLTA

192

25

Supardi

Pesisir Selatan

SLTA

193

26

Khairul Gusrisal

Kota Sawahlunto

SLTA

194

27

Aprisal

Sawahlunto/Sijujung

SLTA

Rokan Hulu

SLTA

4

S1

RIAU

195

1

Lammariani

196

2

Rinaldy

Rokan Hulu

SLTA

197

3

Mufrizal

Rokan Hulu

SLTA

198

4

Yasrizal Rahman

Rokan Hulu

SLTA

199

5

Desi Komalasari

Siak

SLTA

200

6

Risqiah

Kuantan Singingi

SLTA

201

7

Amliadi

Kampar

SLTA

202

8

Bisroni, A.Md

Indragiri Hulu

D3

203

9

Safrijon, A.Md

Rokan Hilir

D3

204

10

Amelia Suyetty, SP

Kampar

S1

205

11

Wilson Fajra Muda, SP

Indragiri Hulu

S1


82

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

12

Amalia

207

13

Heru Tris Nugraha, SP

Rokan Hilir

S1

208

14

Friska Namorawati

Kuantan Singingi

S1

209

15

Rohayati Sitanggang

Kuantan Singingi

210

16

Cika Dwi Rahmawati

Kampar

SLTA

211

17

Zaki Amani

Rokan Hulu

SLTA

212

18

Adi Wahyudi, SP

Kampar

213

19

Masdah

Indragiri Hilir

214

20

Yendri

Indragiri Hilir

SLTA

215

21

Yusuf Madian

Indragiri Hilir

SLTA

216

22

Maskury

Rokan Hulu

SLTA

217

23

Zaleha

Pelalawan

SLTA

218

24

Muhammad Amri

Pelalawan

SLTA

219

25

Herman Piton

Pelalawan

SLTA

220

26

Agus Suryanto

Pelalawan

SLTA

221

27

Abdullah

Pelalawan

SLTA

222

28

Erma Yani Nasution

Rokan Hulu

SLTA

223

29

Masridawati

Rokan Hulu

SLTA

224

30

Nurulhuda

Siak

SLTA

31

Yesi Seswita, SP

Kuantan Singingi

SLTA

225

5

Rokan Hilir

Pend.

206

S1

S1

S1 SLTA

JAMBI

226

1

Bang Suryadi

Bungo

SLTA

227

2

Arnizal

Kerinci

SLTA

228

3

Mulyadi

Kerinci

SLTA

229

4

Mansyurdin

Kerinci

SLTA

230

5

Yulizar

Kerinci

SLTA

231

6

Muhammad Nazif

Batang Hari

S1

232

7

Harianto Widodo

Merangin

S1

233

8

Nizomi Setiawan, SP

Sarolangun

S1

234

9

Endang Maryati, SP

Tebo

S1

235

10

Dian Mayasari

Tebo

S1

236

11

Esti Wulandari SP

Bungo

S1

237

12

Effi Yudiawati, SP

Bungo

S1

238

13

Lisa Primadona, SP

Kerinci

S1

239

14

Yilinda

Muara Jambi


SLTA

83

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

240

15

Defe

Batang Hari

SLTA

241

16

Ofral Nafiz

Tanjab Timur

SLTA

242

17

Sofyan

Tanjab Timur

SLTA

243

18

Mulyadi

Tanjab Timur

SLTA

244

19

Bajang

Tanjab Barat

SLTA

245

20

Syahrul Haris

Tanjab Barat

SLTA

246

21

Ammad Fatoni

Merangin

SLTA

247

22

Ardiles Admi

Merangin

SLTA

248

23

Damrul

Merangin

SLTA

249

24

Sarpan Elyadi

Sarolangun

SLTA

250

25

Widodo

Tebo

SLTA

251

26

Nurhayati

Tebo

SLTA

252

27

Adha

Tebo

SLTA

253

28

Heri Firdaus

Bungo

SLTA

6

SUMATERA SELATAN

254

1

Tugimin

Empat Lawang

SLTA

255

2

Suyitno

Empat Lawang

SLTA

256

3

Anwar

Empat Lawang

SLTA

257

4

Santoso

Empat Lawang

SLTA

258

5

M. Nurhadi

Empat Lawang

SLTA

259

6

Kristian

Musi Rawas

SLTA

260

7

Kusmayadi

Musi Rawas

SLTA

261

8

Tasilah, SP

Banyuasin

S1

262

9

Desinta, SP

Banyuasin

S1

263

10

Denny Sepriyanto, SP

Ogan Ilir

S1

264

11

Saringah, SP

OKU Selatan

S1

265

12

Rita Jaya, SP

Prabumulih

S1

266

13

Yusni Novayanti, SP

Lahat

S1

267

14

Reni Purwanty, SP

Pagar Alam

S1

268

15

Sonny Dante, SP

Pagar Alam

S1

269

16

Emi Noviyanti, SP

Lubuk Linggau

S1

270

17

Sudiono

Musi Banyuasin

SLTA

271

18

Suwanto

Musi Banyuasin

SLTA

272

19

Agus Riyanto

Banyuasin

SLTA

273

20

Purwanto

Banyuasin

SLTA


84

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

21

Irpani

275

22

Iswanto

Ogan Ilir

SLTA

276

23

Isnarimo

Ogan Ilir

SLTA

277

24

Ahmad Maksum

Ogan Komering Ilir

SLTA

278

25

Alexander

Ogan Komering Ilir

SLTA

279

26

Kusmiati

OKU Timur

SLTA

280

27

Japran

OKU Selatan

SLTA

281

28

Ira Indrayani

OKU Selatan

SLTA

282

29

Hanapsul Mudmainah

OKU Selatan

SLTA

283

30

Sukidi

OKU Induk

SLTA

284

31

Denny

Muara Enim

SLTA

285

32

Feri Permana

Muara Enim

SLTA

286

33

Juni Widaryanto

Muara Enim

SLTA

287

34

Samino

Lahat

SLTA

288

35

Lasmiranto

Lahat

SLTA

289

36

Tri Laksono

Lahat

SLTA

290

37

M. Teja Sukmana

OKU Selatan

SLTA

Rejang Lebong

SLTA

7

Ogan Ilir

Pend.

274

SLTA

BENGKULU

291

1

Yenni Rosmaida P

292

2

Sutina

Rejang Lebong

SLTA

293

3

Asep Alfiandi

Lebong

SLTA

294

4

Engwangsah

Lebong

SLTA

295

5

Runiarni

Lebong

SLTA

296

6

Iskandar

Kaur

SLTA

297

7

Junaidi

Kaur

SLTA

298

8

Ahmad Sutiyoso

Muko-Muko

SLTA

299

9

Kusmea Dinata, SP

Bengkulu Utara

S1

300

10

Lisa Mariana, SP

Lebong

S1

301

11

Ogie Hendra Yoga, SP

Muko-Muko

S1

302

12

Sri Widodo, SP

Muko-Muko

S1

8

LAMPUNG

303

1

Agus Sulistyono

Tulang Bawang

304

2

Sumarwan

Tulang Bawang

SLTA

305

3

Rohmat Ijaya

Way Kanan

SLTA

306

4

Sukaji

Way Kanan

SLTA


SLTA

85

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

5

Purwanto

308

6

Heri Purwantoro

Lampung Timur

SLTA

309

7

Mastur

Tulang Bawang

SLTA

310

8

Prasetio

Tulang Bawang

SLTA

311

9

Eko Basuki

Way Kanan

SLTA

312

10

Suyono, SP

Lampung Barat

S1

313

11

Fenti Septianti, SP

Lampung Barat

S1

314

12

Aan Saputri, SP

Lampung Selatan

S1

315

13

Wiwik Prihartati, SP

Lampung Selatan

S1

316

14

Ira Puspasari, SP

Lampung Selatan

S1

317

15

Asnawati, SP

Lampung Tengah

S1

318

16

Eko Priyo Santoso, SP

Way Kanan

S1

319

17

Edyansyah

Lampung Barat

SLTA

320

18

Rakhmat

Lampung Barat

SLTA

321

19

Syafruddin

Lampung Selatan

SLTA

322

20

Fatkhan

Lampung Selatan

SLTA

323

21

Lukas Suprihatin

Lampung Tengah

SLTA

324

22

Yudi Susanto

Lampung Tengah

SLTA

325

23

Saridi

Lampung Tengah

SLTA

326

24

Suryanto

Lampung Tengah

SLTA

327

25

Heri Susilo

Lampung Tengah

SLTA

328

26

Ali Rahman

Lampung Utara

SLTA

329

27

Susanto

Lampung Utara

SLTA

330

28

Hendri Purnomo

Lampung Timur

SLTA

331

29

Hari Kurniawan

Lampung Timur

SLTA

332

30

Prayetno

Tulang Bawang

SLTA

333

31

Nurchanafi Umar

Tulang Bawang

SLTA

9 334

Way Kanan

Pend.

307

SLTA

KEPULAUAN RIAU 1

10

Mardanus

Karimun

S1

BANGKA BELITUNG

335

1

Aryanti

Belitung

SLTA

336

2

Sina

Belitung Timur

SLTA

337

3

Muhammad Munajit

Bangka

SLTA

338

4

Ditia Anggreni

Bangka Selatan


S1

86

No

No.Prov. 11

Nama

Kabupaten

Pend.

BANTEN

339

1

Siti Munawaroh

Pandeglang

SLTA

340

2

Tb. Didi Rahmat

Lebak

SLTA

341

3

Iin Setiawan

Lebak

SLTA

342

4

Tisna

Lebak

SLTA

343

5

Joni

Lebak

SLTA

344

6

Muhyadin

Lebak

SLTA

345

7

Uyung Nurhaeni

Lebak

SLTA

346

8

Muhamad Hudri

Lebak

SLTA

347

9

Ending J. Abidin

Lebak

SLTA

348

10

Toyib

Tangerang

SLTA

349

11

Oni Suryana

Tangerang

SLTA

350

12

Ridwan

Tangerang

SLTA

351

13

Pipin Rohbini

Tangerang

SLTA

352

14

Tb. Nurman

Tangerang

SLTA

353

15

Rohaedi

Kota Cilegon

SLTA

354

16

Yuda Adi Putra

Pandeglang

SLTA

355

17

Asmara D. Wijaya

Pandeglang

SLTA

356

18

Yayan Prianto

Pandeglang

SLTA

357

19

Heri Kusmara, SP

Serang

S1

358

20

M. Akhid Distanto, SP

Tangerang

S1

359

21

Eka Sadewa Rangkuti, SP

Tangerang

S1

360

22

Zaenal Mutaqin

Kota Serang

SPMA

361

23

Yayat Ruhiyat

Kota Serang

SPMA

362

24

Salim

Serang

SPMA

363

25

Aminuddin

Serang

SPMA

364

26

Saefullah

Serang

SPMA

365

27

Encep Harist H

Pandeglang

SPMA

366

28

Tuti Puspitasari

Kota Serang

SPMA

367

29

Antaya

Pandeglang

SPMA

368

30

Ahmad Payumi

Pandeglang

SPMA

369

31

Suhaedi

Pandeglang

SPMA

370

32

Ahmadi

Pandeglang

SPMA

371

33

Enur Syamsi

Pandeglang

SPMA

372

34

Bayi Sumarta

Pandeglang

SPMA


87

No 373

No.Prov. 35 12

Nama Saen

Kabupaten

Pend.

Pandeglang

SPMA

Jakarta Timur

SLTA

DKI JAKARTA

374

1

Muhamad Gerhan

375

2

Hasan

Jakarta Timur

SLTA

376

3

Riandi

Jakarta Utara

SLTA

377

4

Regena Yuli B

Jakarta Barat

S1

378

1

Mokh. Nurokhim

379

2

Cecep Kurnia

Cirebon

SLTA

380

3

Soleh Hidayat

Tasikmalaya

SLTA

381

4

Idin

Tasikmalaya

SLTA

382

5

Somad

Tasikmalaya

SLTA

383

6

Asep Nurjaman

Tasikmalaya

SLTA

384

7

Uum Sumantri P

Tasikmalaya

SLTA

385

8

Otong

Tasikmalaya

SLTA

386

9

Ine Widi Komalasari

Tasikmalaya

SLTA

387

10

Yenyen Yeni Agustini

Kota Cimahi

SLTA

388

11

Junaedi

Garut

SLTA

389

12

Rohendi

Garut

SLTA

390

13

Ace Pramiadi

Majalengka

SLTA

391

14

Yusup Hidayat

Tasikmalaya

SLTA

392

15

Omsah Neelam Khyar

Subang

S1

393

16

Riska Mirayanti

Subang

S1

394

17

Asep Munawar Hadi

Purwakarta

S1

395

18

Mia Sri Lestari Syaf, SP

Kuningan

S1

396

19

Dwi Indratih, SP

Indramayu

S1

397

20

Shinta Andayani Hidyat, SP

Bandung

S1

398

21

Novi Kusumaning Astuti, SP

Bandung

S1

399

22

Palah Nurdiansyah, SP

Bandung

S1

400

23

Hendri Hardiansyah, SP

Bandung

S1

401

24

Dini Yuliani, SP

Garut

S1

402

25

Novi Aldi, SP

Garut

S1

403

26

Dadan Abdurahman, SP

Garut

S1

404

27

Anton Yustiano, SP

Tasikmalaya

S1

405

28

Wandi Ismail

Bogor

13

JAWA BARAT Cirebon


SLTA

SLTA

88

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten Bogor

Pend.

406

29

Dadang Junaedi

407

30

Rasidin

Bogor

SLTA

408

31

Dedi Mulyadi

Bogor

SLTA

409

32

Iis Suryani

Sukabumi

SLTA

410

33

Asep Nasbulloh

Sukabumi

SLTA

411

34

Ujang Suherman

Sukabumi

SLTA

412

35

Ganda Subagja

Cianjur

SLTA

413

36

Ridwan Aswan Eka S

Cianjur

SLTA

414

37

Adam Danil

Cianjur

SLTA

415

38

Marfudin

Cianjur

SLTA

416

39

Samsudin

Kota Depok

SLTA

417

40

Oman Sutarman

Subang

SLTA

418

41

Iwa Kartiwa

Purwakarta

SLTA

419

42

Agus Solaeman

Purwakarta

SLTA

420

43

Endang Sudrajat

Purwakarta

SLTA

421

44

Didi

Karawang

SLTA

422

45

Dede Rustani

Karawang

SLTA

423

46

Sutisna

Bekasi

SLTA

424

47

Kusman

Kuningan

SLTA

425

48

Toto Rusmanto

Kuningan

SLTA

426

49

Yosi Teguh Prayogi

Kuningan

SLTA

427

50

Maman Herdiaman

Kuningan

SLTA

428

51

Jejen Ahmad Jaelani

Kuningan

SLTA

429

52

Anang Supriatna

Kuningan

SLTA

430

53

Juju Junaedi

Kuningan

SLTA

431

54

Sanen

Kuningan

SLTA

432

55

Iman Rahadian

Kuningan

SLTA

433

56

Deni Somardani A

Kuningan

SLTA

434

57

Uud Sahudi

Kuningan

SLTA

435

58

Suandi

Kuningan

SLTA

436

59

Indra Irawan

Kuningan

SLTA

437

60

Achmadi

Kuningan

SLTA

438

61

Sukanta

Kuningan

SLTA

439

62

Yudistira Sigit

Cirebon

SLTA

440

63

N. Ecin

Cirebon

SLTA


SLTA

89

No

No.Prov.

441

64

442 443

Nama

Kabupaten

Pend.

Sunarto

Cirebon

SLTA

65

Ahmad Hasan

Cirebon

SLTA

66

Tarsa

Cirebon

SLTA

444

67

Uci Juhara

Cirebon

SLTA

445

68

Darsono

Cirebon

SLTA

446

69

Sukarna

Cirebon

SLTA

447

70

Saripudin

Indramayu

SLTA

448

71

Radisah

Indramayu

SLTA

449

72

Wawan Hermawan

Indramayu

SLTA

450

73

Toto Suharto

Indramayu

SLTA

451

74

Nur Esah

Indramayu

SLTA

452

75

Surnoto

Indramayu

SLTA

453

76

Tati Mulyati

Bandung

SLTA

454

77

Ridwan Jaelani

Bandung

SLTA

455

78

Aa Rusyana

Bandung

SLTA

456

79

Sulaiman

Sumedang

SLTA

457

80

Nedi Junaedi

Sumedang

SLTA

458

81

Yeyet Ratnayunita

Sumedang

SLTA

459

82

Mamat

Sumedang

SLTA

460

83

Rustandi (1)

Garut

SLTA

461

84

Agus Salim Syahroni (2)

Garut

SLTA

462

85

Agus Wahyudin (3)

Garut

SLTA

463

86

Wiwin Yulianti

Garut

SLTA

464

87

Hamid Saepudin

Garut

SLTA

465

88

Yusup Hapiludin

Garut

SLTA

14

JAWA TENGAH

466

1

Krus Harahap

Tegal

SLTA

467

2

Nur Cahyo

Pemalang

SLTA

468

3

Saeri

Pemalang

SLTA

469

4

Muhamad Faiq

Pekalongan

SLTA

470

5

Akhmad Khaerudin

Pekalongan

SLTA

471

6

Rohadi

Pekalongan

SLTA

472

7

Supriyanto

Pekalongan

SLTA

473

8

Sutrisno

Pekalongan

SLTA

474

9

Nastaein

Batang

SLTA


90

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

475

10

Tugiyo

Kendal

SLTA

476

11

Slamet Riyadi

Kendal

SLTA

477

12

Sri Sunarwati Triyogi

Kendal

SLTA

478

13

Nur Kholis

Semarang

SLTA

479

14

Sutiyo Amin

Semarang

SLTA

480

15

Yulianto

Semarang

SLTA

481

16

A.E Sri Wahyu Dwi Purwati

Semarang

SLTA

482

17

Dadang Nutri Yudi

Semarang

SLTA

483

18

Ngatimin

Demak

SLTA

484

19

Triyono

Grobogan

SLTA

485

20

Wahid Tohari

Grobogan

SLTA

486

21

Gunari

Grobogan

SLTA

487

22

Sidarta

Grobogan

SLTA

488

23

Chrisna T.D. Nur Ahmad

Banyumas

D3

489

24

Fifi Avanti Sulistyo

Kebumen

S1

490

25

Puput Wirastaningjati

Kebumen

S1

491

26

Ika Yuni Irawati, SP

Temanggung

S1

492

27

Kurnia Paramita Sari

Temanggung

S1

493

28

Wakhidatun Jamaliyah

Purworejo

S1

494

29

Endang Sri Rahayu

Banyumas

S1

495

30

Tetes Prasetyo N

Purbalingga

S1

496

31

Fajar Hajariyah, SP

Purbalingga

S1

497

32

Sri Wartini

Pati

S1

498

33

Supriyadi

Rembang

S1

499

34

Hasthi Triyani

Boyolali

S1

500

35

Djoko Pujiarto

Sukoharjo

S1

501

36

Tri Kartika Dewi

Wonogiri

S1

502

37

Akhmad Buseri, SP

Tegal

S1

503

38

Endah Wahyuni

Tegal

S1

504

39

Ani Fatchudin

Pemalang

S1

505

40

Samsul Arifin

Pekalongan

S1

506

41

Serapina Yuni Hariastuti

Batang

S1

507

42

Dwi Ana Mariani

Kudus

S1

508

43

Loso

Boyolali

S1

509

44

Batin Suyitno

Kebumen


SLTA

91

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten Kebumen

Pend.

510

45

Sudiro Usodo

511

46

Budi Kristanto

Kebumen

SLTA

512

47

Galih Joko Prakoso

Kebumen

SLTA

513

48

Ali Suheti

Kebumen

SLTA

514

49

Murdiansyah Efendi

Temanggung

SLTA

515

50

Dwi Joko Purnomo

Temanggung

SLTA

516

51

Faizin

Temanggung

SLTA

517

52

Ratna Dewi Daniyanti

Temanggung

SLTA

518

53

Budiyono

Temanggung

SLTA

519

54

Dian Novianti

Temanggung

SLTA

520

55

Ismiyati

Purworejo

SLTA

521

56

Musringah

Purworejo

SLTA

522

57

Sutomo

Purworejo

SLTA

523

58

Edi Nuryanto

Magelang

SLTA

524

59

Muhtarom

Magelang

SLTA

525

60

Darmanto

Magelang

SLTA

526

61

Bagio

Magelang

SLTA

527

62

Tatak Sariawan

Magelang

SLTA

528

63

Nur Ikhsan Hidayat

Magelang

SLTA

529

64

Ardi Maghfuri

Kota Magelang

SLTA

530

65

Amin Pujiyanto

Wonosobo

SLTA

531

66

Arif Fianto

Wonosobo

SLTA

532

67

Yuni Ratno Pambudi

Wonosobo

SLTA

533

68

Tugino

Cilacap

SLTA

534

69

Ahmad Aljam

Cilacap

SLTA

535

70

Somedi

Cilacap

SLTA

536

71

Gino

Banyumas

SLTA

537

72

Kusriyadi

Banyumas

SLTA

538

73

Pudji Suryanto

Purbalingga

SLTA

539

74

Miskandar

Purbalingga

SLTA

540

75

Riyanto

Banjarnegara

SLTA

541

76

Karsono

Pati

SLTA

542

77

Sucipto

Rembang

SLTA

543

78

Siswanto

Rembang

SLTA

544

79

Agus Priyadi

Rembang

SLTA


SLTA

92

No

No.Prov.

Nama Agus Supriyo

Kabupaten

Pend.

545

80

Jepara

SLTA

546

81

547

82

Amin Dwi Atmono Hadi

Boyolali

SLTA

Sulastri

Sukoharjo

SLTA

548

83

Sutarno

Sukoharjo

SLTA

549

84

Joko Nurdiansah

Klaten

SLTA

550

85

Moh. Abdul Azis

Klaten

SLTA

551

86

Sasongko

Klaten

SLTA

552

87

Agil Meka Ku Bentar

Klaten

SLTA

553

88

Romdhoni

Klaten

SLTA

554

89

Adi Kurniawan

Klaten

SLTA

555

90

Kisbianto

Klaten

SLTA

556

91

Achmad Sujimin

Klaten

SLTA

557

92

Parja

Klaten

SLTA

558

93

Joko Sarwiji

Wonogiri

SLTA

559

94

Sutarjo

Karanganyar

SLTA

560

95

Nur Naeni

Karanganyar

SLTA

561

96

Supardi

Karanganyar

SLTA

562

97

Sugiman

Karanganyar

SLTA

563

98

Sugeng

Karanganyar

SLTA

564

99

Dodi Suyanto

Sragen

SLTA

565

100

Suparmi Handayani

Sragen

SLTA

566

101

Setyo Apri Surlitaningsih

Sragen

SLTA

567

102

Sunarso

Sragen

SLTA

568

103

Sri Mulyati

Brebes

SLTA

569

104

Yanto

Brebes

SLTA

570

105

Saptono Teguh Widodo

Tegal

SLTA

571

106

Nuridin

Tegal

SLTA

15

D.I. YOGYAKARTA

572

1

Tho'ad Sribiastuti SP

Bantul

SLTA

573

2

Asrowi

Bantul

SLTA

574

3

Mukhlis Wibowo

Bantul

SLTA

575

4

Dwiwo Santoso

Sleman

SLTA

576

5

Dian Suhartaji

Gunung Kidul

SLTA

577

6

Kismadi

Gunung Kidul

SLTA

578

7

Suronto

Gunung Kidul

SLTA


93

No

No.Prov.

579

8

Nama Ikhsan Amarudin

Kabupaten

Pend.

Rongkop

SLTA

580

9

Sarno

Gunung Kidul

SLTA

581

10

Suharman

Sleman

SLTA

582

11

Gani Arwanto

Bantul

SLTA

583

12

Rumiyati, S.Si

Bantul

S1

584

13

R. AY. Yoeke Kusumayanti

Sleman

S1

585

14

Alfa Fitri Amalia Hilal, SP

Kota Yogyakarta

S1

586

15

Titik Handayani, SP

Sleman

S1

16

JAWA TIMUR

587

1

Imam Malik

Banyuwangi

SLTA

588 589

2

Abdullalim

Jember

SLTA

3

M. Husni

Bondowoso

SLTA

590

4

Suryanto

Bondowoso

SLTA

591

5

Sukartatik

Bondowoso

SLTA

592

6

Suharyadi

Bondowoso

SLTA

593

7

Murdi

Bangkalan

SLTA

594

8

Mindar

Bangkalan

SLTA

595

9

Mohammad Ridwan

Pamekasan

SLTA

596

10

Sasmito Hadi

Pamekasan

SLTA

597

11

R. Taufik Rahman

Sampang

SLTA

598

12

Doni Nurhidayat Amrullah

Sumenep

SLTA

599

13

Abdur Rahman

Sumenep

SLTA

600

14

Agus Prayitno

Sumenep

SLTA

601

15

Amir Setyo Wahyudi

Lumajang

SLTA

602

16

Enni Susanti

Tulungagung

603

17

Nunik Nurhayati, SP

Ponorogo

S1

604

18

Yunik Puspo Rini, SP

Ponorogo

S1

605

19

Kukuh Nugroho, SP

Ngawi

S1

606

20

Mochammad Mu'zi, SP

Bojonegoro

S1

607

21

Dian Kurniawan, SP

Kota Blitar

S1

608

22

Martina Kurniawati, SP

Kota Blitar

S1

609

23

Christine Siswiana, SP

Kediri

S1

610

24

Abdullah Umar

Pasuruan

S1

611

25

Sri Wahyuni

Malang

S1

612

26

Sunarko, SP

Pasuruan

S1


D3

94

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten Lumajang

Pend.

613

27

Ika Ratmawati, SP

614

28

Radix Prima, SP

Surabaya

S1

615

29

Ambar Mustikowati, SP

Surabaya

S1

616

30

Indah Sugiastuti, SP

Gresik

S1

617

31

Arief Gunawan, SP

Banyuwangi

S1

618

32

Sasrur Romadhoni, SP

Jember

S1

619

33

Tri Kurniawati Pamungkas, SP

Jember

S1

620

34

Anik Kristanti, SP

Jember

S1

621

35

Dwi Martiningsih, SP

Bondowoso

S1

622

36

Maria Goretti Heriaty, SP

Situbondo

S1

623

37

Hendra Ferdiyanto, SP

Bangkalan

S1

624

38

Siti Yuliani, SP

Bangkalan

S1

625

39

Moh. Husni, SP

Sampang

S1

626

40

Rahayu Jamaratih, SP

Ngawi

S1

627

41

Santoso

Madiun

SLTA

628

42

Saiful Muniri

Madiun

SLTA

629

43

Andik Suprapto

Magetan

SLTA

630

44

Sulistyowati

Magetan

SLTA

631

45

Heni Sunarsih

Magetan

SLTA

632

46

Puji Astutik

Pacitan

SLTA

633

47

Titik Sudarti

Ngawi

SLTA

634

48

Darwati

Ngawi

SLTA

635

49

Sukirman

Lamongan

SLTA

636

50

Munadi

Lamongan

SLTA

637

51

Muji Slamet

Lamongan

SLTA

638

52

Suhadi

Lamongan

SLTA

639

53

Warkhan

Lamongan

SLTA

640

54

Heru Purnomo

Lamongan

SLTA

641

55

Guno Hawi Bowo

Lamongan

SLTA

642

56

Nur Anto

Bojonegoro

SLTA

643

57

Supradi

Bojonegoro

SLTA

644

58

Pujiono

Bojonegoro

SLTA

645

59

Tatik Erminayu

Bojonegoro

SLTA

646

60

Wariman

Bojonegoro

SLTA

647

61

Mursyidi

Tuban

SLTA


S1

95

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

648

62

Suryadi

Tuban

SLTA

649

63

Yuliana

Tuban

SLTA

650

64

Nizarul Asror

Tuban

SLTA

651

65

Narwito

Blitar

SLTA

652

66

Gugus Sugiarto

Kota Blitar

SLTA

653

67

Sumariyanto

Blitar

SLTA

654

68

Suyanto

Blitar

SLTA

655

69

Hona Prasetyo

Blitar

SLTA

656

70

Muh. Najib Burijal

Tulungagung

SLTA

657

71

Prayitno

Kediri

SLTA

658

72

Kholifah

Kediri

SLTA

659

73

Ahmad Nurbagio

Kediri

SLTA

660

74

Edy Bejo Utomo

Kediri

SLTA

661

75

Wiwit Hermini

Trenggalek

SLTA

662

76

Hari Susanto

Trenggalek

SLTA

663

77

Orbani

Trenggalek

SLTA

664

78

Joko Supriyadi

Nganjuk

SLTA

665

79

Suwaji

Nganjuk

SLTA

666

80

Didik Hermanto

Probolinggo

SLTA

667

81

Syamsul Arifin

Probolinggo

SLTA

668

82

Nanang Erfintana

Pasuruan

SLTA

669

83

Saeran

Pasuruan

SLTA

670

84

Subakir

Pasuruan

SLTA

671

85

Suwanto

Pasuruan

SLTA

672

86

Juwedi

Pasuruan

SLTA

673

87

Imam Sofingi

Pasuruan

SLTA

674

88

M. Imam Mustofa

Pasuruan

SLTA

675

89

M. Jaeni

Lumajang

SLTA

676

90

Bambang Sijono

Lumajang

SLTA

677

91

Suwardi

Lumajang

SLTA

678

92

Mochamad Winarno

Lumajang

SLTA

679

93

Agus Mariyanto

Lumajang

SLTA

680

94

Dwita Prastyo Dewi

Lumajang

SLTA

681

95

Suratun

Lumajang

SLTA

682

96

Totok Herusulistiyo

Lumajang

SLTA


96

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

97

Supriadi

684

98

Jainuri

Gresik

SLTA

685

99

Achmad Soche

Gresik

SLTA

686

100

Hariyanto

Gresik

SLTA

687

101

Suparti

Kota Mojokerto

SLTA

688

102

Wartono

Mojokerto

SLTA

689

103

Buari

Jombang

SLTA

690

104

Patmiasih

Jombang

SLTA

105

Sukarmo

Banyuwangi

SLTA

17

NUSA TENGGARA BARAT

691

Sidoarjo

Pend.

683

SLTA

692

1

Baiq Ratih Dian Novita

Mataram

SLTA

693

2

Hurriyah

Mataram

SLTA

694

3

Baharian

Lombok Barat

SLTA

695

4

Lalu Halidi

Lombok Timur

SLTA

696

5

Suprayanti

Lombok Tengah

SLTA

697

6

Toni Sudariyatno

Sumbawa Barat

SLTA

698

7

Hery Setiawan

Sumbawa Barat

SLTA

699

8

Lalu Hadiarta Wiguna

Sumbawa Barat

SLTA

700

9

Ishak Sunandi

Sumbawa

SLTA

701

10

Hirkan

Sumbawa

SLTA

702

11

Salam Wijaya

Dompu

SLTA

703

12

Muhamad Amin, SP

Lombok Timur

S1

704

13

Siti Maemunah, SP

Lombok Timur

S1

705

14

Sulfitriana Baiq

Lombok Timur

S1

706

15

Dinia Ulvina Baiq

Lombok Timur

S1

16

Masoan Kodri

Dompu

S1

707

18

NUSA TENGGARA TIMUR

708

1

Eduardus Abraham

Manggarai

SLTA

709

2

Hubertus Mingga

Manggarai

SLTA

710

3

Bernadus Watu

Manggarai

SLTA

711

4

Arkadius Yakob

Manggarai Barat

SLTA

712

5

Ladis Laus Silher

Manggarai Barat

SLTA

713

6

Kamilus Delelis A. Ngantu

Manggarai Barat

SLTA

714

7

Marianus Konja Pait

Manggarai Barat

SLTA

715

8

Agustinus Tambus

Manggarai Barat

SLTA


97

No

No.Prov.

Nama

Manggarai Barat

Pend.

9

717

10

Ahmad Jabur

Manggarai Timur

SLTA

718

11

Kasmir Jalu

Manggarai Timur

SLTA

719

12

Kristoforus Rana

Sumba Barat

SLTA

720

13

Marselus Gabut

Sumba Barat

SLTA

721

14

Maria Taratab, SP

Kupang

722

15

Darni Rambu D Siala, SP

Kupang

S1

723

16

Yeni S. Kana Kadja, SP

Belu

S1

724

17

Andreas Dewa, SP

Nagekeo

S1

725

18

Stefani Mediciani, SP

Manggarai

S1

726

19

Frans Ishak Genggor, SP

Manggarai

S1

727

20

Wem Tauk Tayadi, SP

Manggarai

S1

728

21

Fabianus Waur, SP

Manggarai

729

22

Filomena Ikun

Kupang

730

23

Thomas Yohanis Weu

Kupang

SLTA

731

24

Oktavianus Waja

Kupang

SLTA

732

25

Hermina Uskono

TTU

SLTA

733

26

Oktavianus Naikofi

TTU

SLTA

734

27

Krisantus D Timan

TTU

SLTA

735

28

Marselinus Fua

TTU

SLTA

736

29

Maxsimus Bere Tae

Belu

SLTA

737

30

Antonius Taek Leu

Belu

SLTA

738

31

Maria Gabriela Lelo Hurint

Flores Timur

SLTA

739

32

Ibrahim Syarif

Ngada

SLTA

740

33

Maria Goreti Fono Meo

Manggarai

SLTA

741

34

Conradus Tujang

Manggarai

SLTA

Gaspar Nimus

Manggarai

SLTA

19

Sprianus Sunargun

Kabupaten

716

SLTA

S1

S1 SLTA

KALIMANTAN BARAT

742

1

Muhammad Iskandar

Ketapang

SLTA

743

2

Desi Natalia

Sanggau

SLTA

744

3

Darmadi

Sanggau

SLTA

745

4

Zulkarnaini

Sekadau

SLTA

746

5

Robertus

Sekadau

SLTA

747

6

Rosmawardi

Sintang

SLTA

748

7

Abbaku

Sintang

SLTA


98

No

No.Prov.

749

8

Nama Nurdiansyah

Kabupaten Sintang

Pend. SLTA

750

9

Iman

Melawi

SLTA

751

10

Yuniadi

Melawi

SLTA

752

11

Juang

Kapuas Hulu

SLTA

753

12

Beni Ramayanto Eko

Kapuas Hulu

SLTA

754

13

Muhammad Satriadi, SP

Pontianak

755

14

Novita R Hutasoit, SP

Landak

S1

756

15

Rio Pontiano, SP

Bengkayang

S1

757

16

Faisal Luthfi, SP

Sintang

S1

758

17

Uci Priana

Sambas

S1

759

18

Fathurizan, SP

Sambas

S1

760

19

Juniarni

Kota Singkawang

S1

761

20

Muhammad Hidayat, SP

Kayong Utara

762

21

Ngatinah

Pontianak

763

22

Dedi

Pontianak

SLTA

764

23

Marselina

Pontianak

SLTA

765

24

Adrianus Titi

Landak

SLTA

766

25

Ferengki

Landak

SLTA

767

26

Anita

Sambas

SLTA

768

27

Eleven Generi

Sambas

SLTA

769

28

Zero Sepanto

Sambas

SLTA

770

29

Alpian

Sambas

SLTA

771

30

Alyoviandi

Sambas

SLTA

772

31

Rusli

Sambas

SLTA

773

32

Sri Ratnawati

Sambas

SLTA

774

33

Adang

Bengkayang

SLTA

775

34

Leo Haryono

Bengkayang

SLTA

776

35

Zakaria

Ketapang

SLTA

20

S1

S1 SLTA

KALIMANTAN TENGAH

777

1

Setiani

Barito Timur

SLTA

778

2

Meirina Ivanalie

Barito Timur

SLTA

779

3

Sapniati

Barito Timur

SLTA

780

4

Gaberto

Barito Timur

SLTA

781

5

Eti Hanriani

Barito Timur

SLTA

782

6

Joni Herwan

Barito Timur

SLTA


99

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

783

7

Ayun Yanto K

Barito Timur

784

8

Rekna Wati

Barito Utara

SLTA

785

9

Supardi S

Katingan

SLTA

786

10

Portunafa Merang

Katingan

SLTA

787

11

Toni Julianto

Lamandau

SLTA

788

12

Ernawaty Yuliani

Lamandau

SLTA

789

13

Semiati

Barito Selatan

SLTA

790

14

Elda

Barito Selatan

SLTA

791

15

Aminarni

Seruyan

SLTA

792

16

Indra Maulana

Barito Selatan

SLTA

793

17

Norcahaya

Barito Selatan

SLTA

794

18

Rahmadani

Barito Selatan

SLTA

795

19

Hewilincek. K

Barito Selatan

SLTA

796

20

Ranti

Barito Selatan

SLTA

797

21

Heti Triani, SP

Barito Timur

S1

798

22

Isyana Wahyuni, SP

Barito Timur

S1

799

23

Meldy, SP

Kapuas

S1

800

24

Yulendang, SP

Pulang Pisau

S1

801

25

Eko Purwanto, SP

Pulang Pisau

S1

802

26

Lista Kiwena, SP

Katingan

S1

803

27

Safrida Mariani, SP

Kotawaringin Barat

S1

804

28

Mijianur

Barito Utara

SLTA

805

29

Irawati

Kapuas

SLTA

806

30

Setiadi Dodi

Pulang Pisau

SLTA

807

31

Kurniawan

Gunung Mas

SLTA

808

32

Remi

Gunung Mas

SLTA

809

33

Mega Marlina

Gunung Mas

SLTA

810

34

Ida

Gunung Mas

SLTA

811

35

Philipus Hanjung

Gunung Mas

SLTA

812

36

Dedy Liswan

Kapuas

SLTA

813

37

Hartadi

Kotawaringin Timur

SLTA

814

38

Upik

Kotawaringin Timur

SLTA

815

39

Herman Sogiato

Kotawaringin Timur

SLTA

816

40

M. Taufik

Kotawaringin Timur

SLTA

817

41

Hernimel

Kotawaringin Timur

SLTA


SLTA

100

No 818 819

No.Prov. 42 43 21

Nama

Kabupaten

Pend.

Noryanti, SP

Pulang Pisau

S1

Andi Irawan, SP

Kapuas

S1 SLTA

KALIMANTAN SELATAN

820

1

Slamet Riady

Kotabaru

821

2

Rubianto

Kotabaru

SLTA

822

3

Ahmad Gapuri

Kotabaru

SLTA

823

4

Sabar Narima

Tanah Laut

SLTA

824

5

Januar Fahruraji

Tanah Laut

SLTA

825

6

Surianto

Barito Kuala

SLTA

826

7

Fauzan Muslim

Barito Kuala

SLTA

827

8

Romadaniati

Barito Kuala

SLTA

828

9

Reni Sulistiawati

Barito Kuala

SLTA

829

10

Muzianor Halidi

Barito Kuala

SLTA

830

11

Marlena

Barito Kuala

SLTA

831

12

M. Syarwani

Barito Kuala

SLTA

832

13

Surya Rahman

Barito Kuala

SLTA

833

14

Eka Wijayanti

Barito Kuala

SLTA

834

15

Alamsyah

Kotabaru

SLTA

835

16

Dewi, SP

Tapin

836

17

Nurhurriyati, SP

Banjar

S1

837

18

Saibani, SP

Banjarmasin

S1

838

19

Susiyati Hapipi, SP

Tanah Laut

S1

839

20

Rahmadillah, SP

Barito Kuala

S1

840

21

Eny Hastuti, SP

Barito Kuala

S1

841

22

Noor Innayah, SP

Kotabaru

S1

842

23

Kamarnur Khairun Rozikun

Kotabaru

S1

843

24

Jauhar

Tabalong

SLTA

844

25

Sri Wardana

Tabalong

SLTA

845

26

Isnaniah

Tabalong

SLTA

846

27

Mahyanti

Hulu Sungai Utara

SLTA

847

28

Butet Hadijah

Balangan

SLTA

848

29

Gunawan

Balangan

SLTA

849

30

M. Sampurna

Balangan

SLTA

850

31

Aspiani

Hulu Sungai Selatan

SLTA

851

32

Raudah

Tapin

SLTA


S1

101

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

852

33

Salimi

Tapin

SLTA

853

34

Juhrapi

Tapin

SLTA

854

35

Riduan

Banjar

SLTA

855

36

Rahman Alfaris

Banjar

SLTA

856

37

M. Ripani

Banjar

SLTA

857

38

Akhmad Royani

Banjar

SLTA

22

KALIMANTAN TIMUR

858

1

Tulus Arif W

Kutai Nunukan

SLTA

859

2

Michael Loyak D

Bulungan

SLTA

860

3

Sugiono

Kutai Barat

SLTA

861

4

Filipus Hivung

Kutai Barat

SLTA

862

5

Siti Juraini

Kutai Barat

SLTA

863

6

Tatan Agus

Penajam Paser Utara

SLTA

864

7

Budianto

Penajam Paser Utara

SLTA

865

8

Hadian Hidayat

Penajam Paser Utara

SLTA

866

9

Fatmawati

Penajam Paser Utara

SLTA

867

10

Ramli Ajjulah

Penajam Paser Utara

SLTA

868

11

Romeida

Pasir

SLTA

869

12

Muamar Kadafi

Pasir

SLTA

870

13

Sugiyanta

Pasir

SLTA

871

14

Didi Rianto

Pasir

SLTA

872

15

Nor Halifah

Kutai Kertanegara

S1

873

16

Endah Susilowati,SP

Kota Bontang

S1

874

17

Rudi Firyanto

Nunukan

S1

875

18

Ervina Hayati Dewi

Pasir

S1

876

19

Susilawati

Malinau

S1

877

20

Agus Nadi

Malinau

S1

878

21

Aswita BR Peranginangin,SP

Kota Samarinda

S1

879

22

Giyono

Berau

SLTA

880

23

Dewi Sri Ulan

Kutai Kertanegara

SLTA

881

24

Eko Agus Prayogi

Kutai Kertanegara

SLTA

882

25

Rika Periany

Kutai Kertanegara

SLTA

883

26

Tity Murianti

Kutai Kertanegara

SLTA

884

27

Slamet Riyadi

Kutai Kertanegara

SLTA

885

28

Syahrani

Kutai Kertanegara

SLTA


102

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

Kutai Kertanegara

SLTA

886

29

Misiyana

887

30

Rudiansyah

Kutai Kertanegara

SLTA

888

31

Joko Santoso

Kutai Kertanegara

SLTA

889

32

Agus Suprapto

Kutai Kertanegara

SLTA

890

33

Muhamad Ridwan

Kutai Kertanegara

SLTA

891

34

Fahrul Rozi

Kutai Kertanegara

SLTA

35

Marsudi

Bulungan

SLTA

892

23

SULAWESI UTARA

893

1

Feyke Raranta

Sitaro

SLTA

894

2

Dwight E. Suatan

Sitaro

SLTA

895

3

Hesty M. Ering

Minahasa

SLTA

896

4

Yennie Senge

Minahasa

SLTA

897

5

Wilhelmina Moningka

Kota Tomohon

SLTA

898

6

Max Berth Pangalila

Minahasa Selatan

SLTA

899

7

Oktafianus Pangkerego

Minahasa Selatan

SLTA

900

8

Meldy Adrie Naray

Minahasa Selatan

SLTA

901

9

George Untu

Minahasa Selatan

SLTA

902

10

Serfie R. Lontoh

Minahasa Selatan

SLTA

903

11

Henrik F. Surentu

Minahasa Selatan

SLTA

904

12

Nuryadin Korompot, SP

Bolaang Mongondow

S1

905

13

Elfiany Meyke Wawo

Minahasa Utara

S1

906

14

Ellen Dauhan, SP

Minahasa Utara

S1

907

15

Ara Arung Padang

Kepulauan Sangihe

S1

908

16

Chrisye F. Salam, SP

Minahasa Tenggara

S1

909

17

Greity Silvana

Minahasa Selatan

S1

910

18

Frollin F.M. Tumurang

Kota Bitung

911

19

Himawan Susanto Gobel

Bolaang Mongondow

SLTA

912

20

Ane Pau Pusungunaung

Kepulauan Talaud

SLTA

913

21

Yos Winowoda

Kepulauan Talaud

SLTA

914

22

Sugirman Tataming

Kepulauan Talaud

SLTA

915

23

Maxi Alexander Kapele

Minahasa Utara

SLTA

916

24

Royke Kainde

Kepulauan Sangihe

SLTA

917

25

Meike M. Arikalang

Minahasa Tenggara

SLTA

918

26

Yerry B. Wawointana

Minahasa Tenggara

SLTA

919

27

Max A. Kondoy

Minahasa Tenggara

SLTA


S1

103

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

28

Ferny Rudy Tubo

921

29

Stefi Yunita Rorong

Minahasa

SLTA

922

30

Joanda Eko Takasily

Minahasa

SLTA

923

31

Siska O. Moniung

Minahasa

SLTA

924

32

Teli Y. Sumampow

Minahasa

SLTA

925

33

Berten K. Lengkey

Minahasa

SLTA

24

Minahasa Tenggara

Pend.

920

SLTA

GORONTALO

926

1

Wahyudin Kona

Bone Bolango

SLTA

927

2

Masni Tawaba

Bone Bolango

SLTA

928

3

Rahman Ahyar Harun

Gorontalo Utara

SLTA

929

4

Jamanto

Pohuwato

SLTA

930

5

Yusni Ohihiya

Pohuwato

SLTA

931

6

Elvin Sukri Tangiyo

Pohuwato

SLTA

932

7

Harten Gubali

Pohuwato

SLTA

933

8

Usman Kadulah

Bone Bolango

SLTA

934

9

Marlina Abdul Razak

Bone Bolango

SLTA

935

10

Mirota Ishak, SP

Boalemo

936

11

Nikma Niode

Bone Bolango

S1

937

12

Milawati Lalla, SP

Bone Bolango

S1

938

13

Nancy Kiay, SP

Gorontalo Utara

S1

939

14

Asrin Yusuf

Kota Gorontalo

SLTA

940

15

Rahmat Fahrudin Daud

Gorontalo

SLTA

941

16

Sukirman Ishak

Gorontalo

SLTA

942

17

Salmin Arsyad Haifi

Gorontalo

SLTA

943

18

Voni Amran Adjuba

Gorontalo

SLTA

944

19

Rulmila Hasan

Gorontalo

SLTA

945

20

Siti Ohihiya

Gorontalo

SLTA

946

21

Agus Rumanto

Gorontalo

SLTA

947

22

Ahmad Thamrin

Boalemo

SLTA

948

23

Husain Kilo

Pohuwato

SLTA SLTA

25

S1

SULAWESI TENGAH

949

1

Syafrin Daud

Buol

950

2

Kismanto

Buol

SLTA

951

3

Yuliana

Parigi Moutong

SLTA

952

4

Rusdia L Jauna

Banggai Kepulauan

SLTA


104

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

5

Harisman

954

6

Moh. Rasmi

Tolitoli

SLTA

955

7

I Ketut Suriadnyana

Tolitoli

SLTA

956

8

Fadlin

Tolitoli

SLTA

957

9

Samsudin Lakaseng

Tolitoli

SLTA

958

10

Suharyono

Tolitoli

SLTA

959

11

Nahar

Buol

SLTA

960

12

Susanti, SP

Buol

S1

961

13

Nuraida, SP

Donggala

S1

962

14

Irwansyah, SP

Parigi Moutong

S1

963

15

Rustam, SP

Morowali

S1

964

16

Eko Pudjianto, SP

Banggai

S1

965

17

Nur Masita Ismail, SP

Banggai Kepulauan

S1

966

18

Iswahyudhi, SP

Buol

S1

967

19

Kalbus, SP

Tolitoli

968

20

Alamsyah

Donggala

SLTA

969

21

Irmayanti

Donggala

SLTA

970

22

Niswati, S.Pi

Donggala

971

23

Iyus Rustandi

Parigi Moutong

SLTA

972

24

Zaenab

Parigi Moutong

SLTA

973

25

Mardiyono

Poso

SLTA

974

26

Alamsah

Poso

SLTA

975

27

Osmar

Poso

SLTA

976

28

Alfaisal

Morowali

SLTA

977

29

Adverman U Poto

Morowali

SLTA

978

30

Sadiran

Tojo Unauna

SLTA

979

31

Suyuti Harun

Tojo Unauna

SLTA

980

32

Hasman Amuat

Banggai

SLTA

981

33

Ansar

Banggai Kepulauan

SLTA

982

34

Dija B Pudjomo

Banggai Kepulauan

SLTA

Konawe Selatan

SLTA

26

Tolitoli

Pend.

953

SLTA

S1

S1

SULAWESI TENGGARA

983

1

Hermawan

984

2

Jasmidin

Konawe Selatan

SLTA

985

3

Rison Pattimuryanto Djamin

Konawe Selatan

SLTA

986

4

Dirman

Kolaka

SLTA


105

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

987

5

Mashuddin Mas

Kolaka Utara

SLTA

988

6

Mohamad Risal

Kolaka Utara

SLTA

989

7

Nyoman Wiranata

Kolaka Utara

SLTA

990

8

Alamzah

Bombana

SLTA

991

9

Amiruddin

Bombana

SLTA

992

10

Ridwan

Bombana

SLTA

993

11

Sukidi

Bombana

SLTA

994

12

Astamil

Buton

SLTA

995

13

Suyanto

Buton

SLTA

996

14

La Ode Asiabu

Muna

SLTA

997

15

Wawan S. Anshary, SP

Konawe

998

16

Sabariangkari

Muna

SLTA

S1

999

17

Wa Ode Sitti Amina

Muna

SLTA

1000

18

Wayan Subagia

Konawe

SLTA

1001

19

Anas Triyanto

Konawe

S1

1002

20

Muliatin B.

Konawe

S1

1003

21

Suci Ayu Prima Ningsih

Konawe

S1

1004

22

Ilham Modding

Konawe Selatan

SLTA

1005

23

Senopra Pondobu

Konawe Selatan

S1

1006

24

Barnabas, SP

Kolaka

S1

1007

25

Sanri, SP

Kolaka

S1

1008

26

La Ode Hanasir, SP

Buton

1009

27

Hartato P

Kota Kendari

SLTA

1010

28

Asripin Liambo

Konawe

SLTA

1011

29

Asnaningsi

Konawe

SLTA

1012

30

Dwi Kristyantono

Konawe

SLTA

1013

31

Fatriyono

Konawe

SLTA

1014

32

I Ketut Tamayasa

Konawe

SLTA

1015

33

Jufri

Konawe

SLTA

1016

34

Ketut Marayasa

Konawe

SLTA

1017

35

Rerep Dian Dwi S

Konawe

SLTA

1018

36

Sudirman

Konawe

SLTA

1019

37

Sotyawaningsih

Konawe

SLTA

1020

38

Sulfigar

Konawe

SLTA

1021

39

Tin

Konawe

SLTA


S1

106

No

No.Prov.

Nama

1022

40

Dwi Suyatno

1023

41

1024

42 27

Kabupaten

Pend.

Konawe Selatan

SLTA

Hasrun Dayan

Konawe Selatan

SLTA

Milla Hasma Jelli N, SP

Konawe

S1

SULAWESI SELATAN

1025

1

Sitti Hartati Said

Wajo

SLTA

1026

2

Andi Iskandaria

Wajo

SLTA

1027

3

Ramlah

Maros

SLTA

1028

4

Sukriadi

Maros

SLTA

1029

5

Maswah

Maros

SLTA

1030

6

Irmawati BT Pide

Pangkep

SLTA

1031

7

Sitti Saenab Binti Mustar

Pangkep

SLTA

1032

8

Asriana S.

Gowa

SLTA

1033

9

Herman

Gowa

SLTA

1034

10

Marwan

Gowa

SLTA

1035

11

Abdul Rahman

Gowa

SLTA

1036

12

Tajuddin

Takalar

SLTA

1037

13

Fausia Alamsyah

Takalar

SLTA

1038

14

Deya Raja

Bantaeng

SLTA

1039

15

Nurwati

Bantaeng

SLTA

1040

16

Murniati

Bone

SLTA

1041

17

Ahmad Bin Kaseng

Bone

SLTA

1042

18

Bahrum A. Rasyide

Bone

SLTA

1043

19

Ahmady

Bone

SLTA

1044

20

Idhan Halide

Soppeng

SLTA

1045

21

Supardi

Soppeng

SLTA

1046

22

Misbahuddin

Wajo

SLTA

1047

23

Andi Pikat Zulfikar

Wajo

SLTA

1048

24

Muh Aidil Haiyah

Luwu

SLTA

1049

25

Mattan Langden Sura

Tator

SLTA

1050

26

Evi Sahrani, SP

Bulukumba

S1

1051

27

Nur Estiati, SP

Sinjai

S1

1052

28

Awaluddin, SP

Bone

S1

1053

29

Ashar Rappe, SP

Bone

S1

1054

30

Suhermin, SP

Wajo

S1

1055

31

Asri, SP

Luwu

S1


107

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

1056

32

Nurbaeti, SP

Luwu

S1

1057

33

Faridah Faisal, SP

Maros

S1

1058

34

Sitti Nursiah, SP

Maros

S1

1059

35

Rahmawati Mansyur, SP

Maros

S1

1060

36

Rusmin Djamir, SP

Palopo

S1

1061

37

Suriati, SP

Luwu Utara

S1

1062

38

Amriani Ahmad, SP

Luwu Utara

S1

1063

39

Salmiah, SP

Luwu Timur

S1

1064

40

Paradillah Ilyas Mattola, SP

Luwu Timur

S1

1065

41

Astiningsih, SP

Pinrang

S1

1066

42

Amaliah, SP

Sidrap

S1

1067

43

Eli Surya Ibrahim, SP

Sidrap

S1

1068

44

Nurasiah Djaenuddin, SP

Pare-Pare

S1

1069

45

Rasdianah, SP

Barru

S1

1070

46

Nasrullah

Maros

SLTA

1071

47

Imbar Jaya

Gowa

SLTA

1072

48

Munir

Gowa

SLTA

1073

49

Muh. Anas

Jeneponto

SLTA

1074

50

Abdul Rizal

Jeneponto

SLTA

1075

51

Ilyas

Jeneponto

SLTA

1076

52

Hamzah

Jeneponto

SLTA

1077

53

Salamuddin

Selayar

SLTA

1078

54

Baucaya

Bulukumba

SLTA

1079

55

Khaerunnizah

Sinjai

SLTA

1080

56

Suardi Hasanuddin

Sinjai

SLTA

1081

57

Guntur Barding

Luwu Utara

SLTA

1082

58

Martinus Tangke Alla

Luwu Utara

SLTA

1083

59

Aminuddin Ambo Tang

Luwu Utara

SLTA

1084

60

Muh. Ridwan

Luwu Timur

SLTA

1085

61

Firman

Luwu Timur

SLTA

1086

62

Zet Andi Lopang

Tator

SLTA

1087

63

Yohanes Parangan

Tator

SLTA

1088

64

Yulianti Tangguling

Tator

SLTA

1089

65

Andarias Palalangan

Tator

SLTA

1090

66

Azer Rupa Patulak

Tator

SLTA


108

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

67

Sabina Tandiayarang

1092

68

Hamka

Enkareng

SLTA

1093

69

M. Rais

Enkareng

SLTA

70

Suarti

Enkareng

SLTA

1094

28

Tator

Pend.

1091

SLTA

SULAWESI BARAT

1095

1

Yohanis

Mamasa

SLTA

1096

2

Basyaruddin, SE

Mamasa

SLTA

1097

3

Serlina

Mamasa

SLTA

1098

4

Rasman

Polewali Mandar

SLTA

1099

5

Irsyadi

Polewali Mandar

SLTA

1100

6

Hasan

Polewali Mandar

SLTA

1101

7

Ramsi

Polewali Mandar

SLTA

1102

8

Muslimin

Polewali Mandar

SLTA

1103

9

Sudirman, SP

Majene

S1

1104

10

Anwar, Ir.

Mamuju

S1

1105

11

Yonatan Tunggal Dinata, SP

Polewali Mandar

S1

1106

12

Alfian Kayatu, SP

Polewali Mandar

S1

1107

13

Agustinus, SP

Mamasa

S1

1108

14

Muh. Ali Akbar

Majene

SLTA

1109

15

Sarminah

Majene

SLTA

1110

16

Yusrah

Majene

SLTA

1111

17

Mursalim

Mamuju

SLTA

1112

18

Thomas T

Mamuju

SLTA

1113

19

Harlina

Mamuju

SLTA

1114

20

Monica Sanda

Mamuju

SLTA

1115

21

Jumuriah

Polewali Mandar

SLTA

1116

22

Masdin

Polewali Mandar

SLTA

1117

23

Muhammad Daud

Polewali Mandar

SLTA

24

Irwan

Polewali Mandar

SLTA

1118

29

MALUKU

1119

1

Mohamad Soleh

Buru

SLTA

1120

2

Katerina Sadubun

Maluku Tenggara

SLTA

1121

3

Imelda Yesayas

Maluku Tenggara

SLTA

1122

4

Pransina Sitania

Maluku Tenggara

SLTA

1123

5

Eddy Harry Resley

Maluku Tenggara

SLTA


109

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

1124

6

Jhoni Salenussa

Kepulauan Aru

SLTA

1125

7

Ouldfy Maatita

Kepulauan Aru

SLTA

1126

8

Achmad Alim Tomu

Seram Bagian Timur

SLTA SLTA

1127

9

Syamad Talaohu

Seram Bagian Timur

1128

10

Herisye Purimahua, SP

Maluku Tengah

S1

1129

11

La Usman, SP

Buru

S1

1130

12

Arther Kainama, SP

MTB

S1

1131

13

Yolanda Y. Takarbessy, SP

Maluku Tenggara

S1

1132

14

Mahwa Tuasikal, SP

Seram Bagian Timur

1133

15

Erfina Mikael

Kota Ambon

1134

16

Gritha A. Pelaury

Kota Ambon

SLTA

1135

17

Mesak Lompira

Maluku Tengah

SLTA

1136

18

Nelma Junita Cie

Maluku Tengah

SLTA

1137

19

Pieter Andaris Waas

Maluku Tengah

SLTA

1138

20

Halijah Buton

Buru

SLTA

1139

21

Vivian Rosida Abidin

Buru

SLTA

1140

22

Wa Windi

Buru

SLTA

1141

23

Agustina Y. Sipahelut

Buru

SLTA

1142

24

Jehuzua Manusama

MTB

SLTA

1143

25

Yustinus Kolelsy

MTB

SLTA

1144

26

Janeman F. Leitmenu

MTB

SLTA

1145

27

Telma Rumahpasal

MTB

SLTA

1146

28

Stephani Wattimena

MTB

SLTA

30

S1 SLTA

MALUKU UTARA

1147

1

Humah Sumiati

Halmahera Utara

SLTA

1148

2

Tukimin

Halmahera Timur

SLTA

1149

3

Yahya Ahmad Kahar

Halmahera Tengah

SLTA

1150

4

Harun Umsohi

Halmahera Tengah

SLTA

1151

5

Umra Muhamad Nur

Halmahera Selatan

SLTA

1152

6

Arsad Hasim

Halmahera Selatan

SLTA

1153

7

Halima Caba

Halmahera Selatan

SLTA

1154

8

Yunardi Maujud

Halmahera Selatan

SLTA

1155

9

Faisal Gaus

Kepulauan Sula

SLTA

1156

10

Sukardi Yamin

Kota Tidore Kepulauan

SLTA

1157

11

Maryam Hadad

Kota Tidore Kepulauan

SLTA


110

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

12

Sudarni Mochtar

1159

13

Jeisli Forcen

Halmahera Utara

SLTA

1160

14

Ilham Ashar Junaidi

Halmahera Tengah

SLTA

1161

15

Totong Siswanto, SP

Halmahera Timur

S1

1162

16

Kurniati Muhammad, SP

Kepulauan Sula

S1

1163

17

Muhammad Sirwan Nuzul, SP

Kepulauan Sula

S1

1164

18

Ruhaen Ishak, SP

Kota Ternate

S1

1165

19

Musliadin

Halmahera Utara

D4

1166

20

Nurul Huda Sialana, SP

Kepulauan Sula

S1

1167

21

Mukti Bakar

Halmahera Utara

SLTA

1168

22

Ratmi Jumlan

Halmahera Utara

SLTA

1169

23

Jaelani Darwis

Halmahera Utara

SLTA

1170

24

Suraya Kamis

Halmahera Utara

SLTA

1171

25

Lispa Muhammad Ali

Halmahera Utara

SLTA

1172

26

Saena Kaimudin

Halmahera Barat

SLTA

1173

27

Yefta Boky

Halmahera Barat

SLTA

1174

28

Mirna Marajabessy

Halmahera Barat

SLTA

1175

29

Suryani Usman

Halmahera Barat

SLTA

1176

30

Matkolik

Halmahera Timur

SLTA

Merauke

SLTA

31

Kota Ternate

Pend.

1158

SLTA

PAPUA

1177

1

Rusnadi

1178

2

Bambang Trisno

Merauke

SLTA

1179

3

Adrianus M. Rahalus

Merauke

SLTA

1180

4

Riyanto

Merauke

SLTA

1181

5

Suhartono

Merauke

SLTA

1182

6

Assa Samuel Yafoas

Merauke

SLTA

1183

7

Agus Budiyono

Mimika

SLTA

1184

8

Urbanus Wopari

Waropen

SLTA

1185

9

Welhemus Waramori

Waropen

SLTA

1186

10

Nursia

Yapen

SLTA

1187

11

Rita Piter Sapang

Yapen

SLTA

1188

12

S. Genggambutop

Yapen

SLTA

1189

13

Marice Sintia Anoga

Yapen

SLTA

1190

14

Tonchi I. Numberi

Nabire

SLTA

1191

15

Kristian M Wanma

Sarmi

D3


111

No

No.Prov.

Nama

1192

16

Aprillia Uruwaya

1193

17

1194

18

1195 1196

Kabupaten

Pend.

Mimika

D3

Florida Imelda Walli

Merauke

D3

Franky Yilianto Lumoindong, SP

Jayapura

S1

19

Melkias Joumilena, SP

Jayapura

S1

20

Victor Bernhard Lauterboom SP

Jayapura

S1

1197

21

Fredrik Hendrik Kwasuna, SP

Sarmi

S1

1198

22

La Ode Muh Fatahudin, SP

Nabire

S1

1199

23

Ottow Benhur Torobi

Merauke

S1

1200

24

Bambang Rubianto

Jayapura

SLTA

1201

25

Karolina N Worembay

Jayapura

SLTA

1202

26

Yohannes Bosco Wefma

Jayapura

SLTA

1203

27

Kaleb Karububa

Jayapura

SLTA

1204

28

Thomas Kaleb Demotek

Jayapura

SLTA

1205

29

Yeimia Bonan

Jayapura

SLTA

1206

30

Karel Kakkung

Jayapura

SLTA

1207

31

Yatin Bato Rinding

Jayapura

SLTA

1208

32

Yustriani Elvkidmunu

Jayapura

SLTA

1209

33

Salmon Pepuho

Jayapura

SLTA

1210

34

Marthen Worembay

Jayapura

SLTA

1211

35

Ruth Tresya Yoku

Jayapura

SLTA

1212

36

Loth Kreithof Wally

Jayapura

SLTA

37

Frengki J Suruan

Jayawijaya

SLTA

1213

32

PAPUA BARAT

1214

1

Ujiwanti Rahayu

Manokwari

SLTA

1215

2

Fransina S Tamaella

Sorong

SLTA

1216

3

Yustinus Kalagilit

Sorong

SLTA

1217

4

Konstantina Angganita Kaiwai

Sorong

SLTA

1218

5

Masrurah

Sorong

SLTA

1219

6

Sutrisno

Sorong

SLTA

1220

7

Anik Wijiati

Sorong

SLTA

1221

8

Supiyati

Sorong

SLTA

1222

9

Munawi

Sorong

SLTA

1223

10

Winarto

Sorong

SLTA

1224

11

Wasini Arianingsih

Sorong

SLTA

1225

12

Yustinus Letsoin

Fak Fak Boberai SP.3,4

SLTA


112

No

No.Prov.

Nama

Kabupaten

Pend.

PAPUA BARAT 1226

13

Petrus Duma

Sorong

1227

14

Susance Klagison

Manokwari

SLTA

1228

15

Supriyanto, SP

Teluk Bintuni

1229

16

Wenand Kofarit

Sorong

SLTA

1230

17

Muji Haryati

Sorong

S1

1231

18

Thamsir

Sorong Selatan

S1

1232

19

Nuraida Sanusi, SP

Sorong

S1

1233

20

Imelda Ivone Susan Rustan. SP

Manokwari

S1

1234

21

Juliana Elvira Ruth T

Manokwari

SLTA

1235

22

Bastian Sidik

Manokwari

SLTA

1236

23

Riadi

Manokwari

SLTA

1237

24

Agus Muid

Manokwari

SLTA

1238

25

Simon Mozes Ralahalu

Manokwari

SLTA

1239

26

Yustian Duwiri

Manokwari

SLTA

1240

27

Vonny Mariana Keda

Manokwari

SLTA

1241

28

Yohanes Ngaza

Manokwari

SLTA

1242

29

Sujarman

Manokwari

SLTA

1243

30

Dessi

Manokwari

SLTA

1244

31

Minarno

Teluk Bintuni

SLTA

1245

32

Agustinus Randa

Teluk Bintuni

SLTA

1246

33

Waginah

Sorong

SLTA

1247

34

Wasini Arianingsih

Sorong

SLTA

1248

35

Albertina Bleskadit

Sorong

SLTA

1249

36

Kristina Baru

Sorong

SLTA

S1 S1

Keterangan : Honor dan BOP mulai bulan Maret s/d Desember 2010.


113

Lampiran 3. Daftar Nama-Nama Petugas POPT-PHP Honorer No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nama Wahyu Riadi Anca Saputra Aftalion Syarif Hendri Susanto Sulis Sujianto Sunarto Ismi Oktaveni Erliyendiah Hamzah Nusarman Pinhardi Phidiar Supawan Nopsi Mirianto Yepranadi Yanilkajaya, SP Nurdiana Hardi Oktarino, SP Hudaiwi Khairul Sagaland Tri Kardiansyah Didi Arifudin Eman L Hakim Kosid Lili Sunarto Wildan Hakim, SP. Tina Herlina, Amd Ahim Iin Kusniawati Abubakar Arsyad, SP Joni Nardi*) Muh. Priyo Handoko*) Sulistiawati Fauzi, SP Firman Hadi Indriani Farida

Pendidikan SLTA SLTA SLTA SPMA SPMA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA


Kabupaten Batang Hari Sarolangon Muara Jambi Lahat Ogan Komering Ilir Musi Rawas Kepahiang Rejang Lebong Lebong Seluma Kaur Kaur Seluma Seluma Lampung Tengah Tanggamus Tanggamus Lampung Selatan Tangerang Tangerang Cilegon Lebak Pandeglang Serang Serang Cilegon Serang Pandeglang Cilegon Cilegon Sampang Malang Mataram Mataram Kubu Raya 114

No. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Nama Yupita, S. Hut Theodora Yanti Dwi Aryati Hafidz Anshari Lanni Ielda Kessek SP Peggy A. Lontoh, SP Connie Pojoh, SP Fritiyani Makmur .SP Sri Endang Badu, SP Idham Halid Bahrun A. Rasyid Anto Susanto Nisa Hapsari Adriani R. Paembonan Firman Alwi Irwan Tahira Juniarti Muksin Anwar Yonas Sumanto

Pendidikan SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SPMA

Kabupaten Kubu Raya Sambas Sambas Tanah Laut Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Gorontalo Gorontalo Soppeng Sindrap Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju Seram Bagian Timur

Keterangan : *) Honor dan BOP mulai bulan Januari s/d Desember 2010.


115

Lampiran 4. RENCANA SEBARAN LOKASI PELAKSANAAN SLPHT TAHUN 2010 No 1

Provinsi Pemerintah Aceh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2

Sumatera Utara

Kabupaten/Kota Aceh Singkil Aceh Tengah Aceh Jaya Aceh Utara Pidie Pidie Jaya Bireun Aceh Selatan Aceh Barat Daya Nagan Raya Simeuleu Gayo Lues Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Barat Aceh Besar Aceh Tamiang Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang

Padi Jagung Kedelai P.Hibrd Jumlah 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

21 KotaLhokseumawe 22 Kota Langsa 23 Samadua Jumlah 1 Asahan 2 Dairi 3 Deli Serdang 4 Tanah Karo 5 Labuhan Batu 6 Langkat 7 Tapanuli Utara 8 Tapanuli Selatan

0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 1

0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0

0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 12 3 1 3 2 1 2 1 2

9 Simalungun 10 Tapanuli Tengah 11 Mandailing Natal

0 1 0

2 0 0

1 0 0

0 0 0

3 1 0


116

No 2

3

Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kabupaten/Kota 12 Nias 13 Toba Samosir

Padi Jagung Kedelai P.Hibrd Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nias Selatan Pakpak Barat Humbahas Samosir Serdang Berdagai Kota Medan Kota P. Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kt. P. Sidempuan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Pasaman Barat Pasaman Solok Selatan Sawahlunto Sijunjung Pesisir Selatan Padang Pariaman Solok Tanah Datar Agam Lima Puluh Kota Kep. Mentawai

6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0

7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

19 3 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0

Dharmasraya Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota P. Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Jumlah

0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 13

13 14 15 16 17 18 19 20


117

No 4

Provinsi Riau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

Jambi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

Sumatera Selatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kabupaten/Kota Indragiri Hulu Pelalawan Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Indragiri Hilir Siak Kuantan Singingi Kota Pekanbaru Kota Dumai Jumlah Merangin Sarolangun Batang Hari Tanjab. Barat Tanjab Timur Tebo Bungo Muaro Jambi Kerinci Kota Jambi Jumlah Ogan Komering Ilir Muara Enim Musi Rawas Musi Banyuasin Banyuasin Lahat OKU Oku Timur Oku Selatan Ogan Ilir Kota Palembang Kota Pagar alam Kota Lbk. Linggau Kota Pramubulih Jumlah

Padi Jagung Kedelai P.Hibrd Jumlah 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 9 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 11


118

No 7

Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota 1 Bengkulu Utara 2 Muko - Muko 3 4 5 6 7 8 9

8

Lampung

Rejang Lebong Bengkulu Selatan Seluma Kaur Lebong Kepahiang Kota Bengkulu Jumlah Lampung Tengah Lampung Selatan Lampung Timur Tulang Bawang

1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 0 0 5 2 2 2 1

Tanggamus Pesawaran Lampung Utara Lampung Barat Way Kanan Kota B. Lampung Kota Metro Jumlah Bangka Belitung Bangka Selatan Belitong Tengah Belitong Barat

1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0

1 1 1 2 1 0 0 13 1 1 1 0 0

6 Belitong Timur 7 Kota Pgkl. Pinang Jumlah 1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Garut 5 Tasikmalaya 6 Ciamis

1 0 4 1 1 2 1 1 0

0 0 0 0 1 1 2 1 1

0 0 0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 4 1 2 4 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

10

Bangka Belitung

Jawa Barat


1 2 3 4 5


119

No 10

11

Provinsi Jawa Barat

Jawa Tengah

Kabupaten/Kota 7 Purwakarta 8 Sumedang 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bandung Majalengka Subang Indramayu Cirebon Karawang Kuningan Bekasi Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung

21 22 23 24 25 26

Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jumlah Cilacap Banyumas Kebumen Purworejo Magelang Klaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wonogiri Karanganyar Sragen Purbalingga Banjarnegara Temanggung Boyolali Grobogan Kendal

Padi Jagung Kedelai P.Hibrd Jumlah 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0

1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1

1 3 4 0 2 2 2 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 35 1 2 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 0 1 1 2 1 1 2 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 1 2 1 1 3 1


120

No 11

Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota 16 Pati 17 Wonosobo 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sukoharjo Blora Rembang Kudus Jepara Demak Semarang Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes

30 31 32 33 34 35

Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Jumlah Bantul Gunung Kidul Kulon Progo Sleman Kota Yogyakarta Jumlah

12

D.I . Yogyakarta

1 2 3 4 5

13

Jawa Timur

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ponorogo Pacitan Tulungagung Blitar Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bojonegoro


0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0

0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 0 8

0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 35 4 4 2 4 0 14

1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 0 1 1 2


121

No 13

14

Provinsi Jawa Timur

Banten

Kabupaten/Kota 10 Bondowoso 11 Situbondo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Probolinggo Nganjuk Tuban Lamongan Treggalek Kediri Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Madiun Magetan

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ngawi Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu Jumlah Lebak Pandeglang Serang Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Jumlah

1 2 3 4 5 6


1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0

2 0 1 4 1 0 1 1 2 2 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 1 0 1 4

0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 2

0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 3 2 1 0 1 10


122

No 15

Provinsi Bali

16

Nusa Tenggara Barat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17

Nusa Tenggara Timur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota Jembrana Klungkung Tabanan Badung Bangli Gianyar Karangasem Buleleng Kota Denpasar Kubu Tambahan Jumlah Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Bima Dompu Sumbawa Barat Kota mataram Kota Bima Jumlah Sumba Barat Sumba Timur Kupang Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Timor T.Selatan Timor T.Utara Belu Alor Flores Timur Sikka Ende Lembata Kota Kupang Nagekeo



123

No 17

Provinsi Nusa Tenggara Timur

18

Kalimantan Barat

19

Kalimantan Tengah

20

Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota 18 Manggarai Timur 19 Sumba Tengah 20 Sumba Barat D. Jumlah 1 Sambas 2 Bengkayang 3 Landak 4 Pontianak 5 Sanggau 6 Ketapang 7 Sintang 8 Melawi 9 Kapuas Hulu 10 Sekadau 11 Kota Pontianak 12 Kota Singkawang 13 Kayong Utara 14 Kubu Raya Jumlah 1 Kotawa. Barat 2 Lamandau 3 Kotawrngn Timur 4 Katingan 5 Kapuas 6 Pulang Pisau 7 Barito Utara 8 Murung Raya 9 Barito Selatan 10 Seruyan 11 Sukamara 12 Gunung Mas 13 Barito Timur 14 Kota P.Raya Jumlah 1 Tanah Laut 2 Kota Baru 3 Banjar 4 Barito Kuala



124

No 20

Provinsi Kalimantan Selatan

21

Kalimantan Timur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22

Sulawesi Utara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/Kota Tapin H.Sungai Tengah H.Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan H.Sungai Selatan K. Banjarmasin Kota Banjarbaru Jumlah Pasir Kutai Barat KutaiKertanegara Kutai Timur Berau Malinau Bulungan Nunukan Penaj Pasir Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Jumlah Bol. Mangondow Minahasa MinahasaSelatan Minahasa Utara Sangihe Talaud Kep. Talaud Kota Menado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Mobagu MinahasaTenggara Bolmong Utara Bintauna Utara Jumlah



125

No 23

Provinsi Sulawesi Tengah

24

Sulawesi Selatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

25

Sulawesi Tenggara

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kabupaten/Kota Banggai Morowali Donggala Parigi Moutong Buol Poso Toli-Toli Banggai Kepulauan Tojo Una-Una Kota Palu Sigi Jumlah Jeneponto Takalar Gowa Pangkajene Kep. Bone Wajo Bulukumba Bantaeng Enrekang Tana Toraja Luwu Luwu Timur Luwu Utara Selayar Sinjai Maros Barru Soppeng Siden.Rappang Pinrang Kodya Makassar Jumlah Buton Muna Konawe Kolaka



126

No 25

Provinsi Sulawesi Tenggara

26

Gorontalo

1 2 3 4 5 6

27

Sulawesi Barat

1 2 3 4 5

28

Maluku

1 2 3 4 5 6 7 8

29

Maluku Utara

1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota Konawe Selatan Bombana Wakatobe Kolaka Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau Jumlah Boalemo Gorontalo Pohuwato Gorontalo Utara Bone Bolango Kota Gorontalo Jumlah Polewali Mandar Mamasa Majene Mamuju Mamuju Utara Jumlah Maluku Tengah Maluku T. Barat Buru Seram Bag Barat Seram Bag Timur Maluku Tenggara Kep. Aru Kota Ambon Jumlah Halmah.Tengah Halmah. Selatan Halmahera Utara Kepulauan Sula Halmahera Barat Kota Tidore Halmahera Timur Kota Ternate Jumlah



127

No 30

Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota 1 Sorong 2 Manokwari 3 4 5 6 7 8 9

31

Papua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Fak-Fak Sorong Selatan Raja Ampat Teluk Bentuni Teluk Wondama Kaimana Kota Sorong Jumlah Merauke Jayapura Nabire Yapen Waropen

1 1 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1

Jayawijaya Biak Puncak Jaya Paniai Mimika Sarmi Keerom Peg. Bintang Yahukimo Tolikara Boven Digoel Mappi Asmat

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 176

0 0 0 0 100

0 0 0 0 35

0 0 0 0 60

0 0 0 7 371

18 Supiori 19 Kota Jayapura 20 Waropen Jumlah Total

Keterangan : Realisasi lokasi pelaksanaan SLPHT disesuaikan dengan keadaan lapangan


128

LAMPIRAN 5. RENCANA ALOKASI PELAKSANAAN SEKOLAH LAPANG IKLIM TAHUN 2010 No. Provinsi 1 Pemerintah Aceh

Kabupaten/Kota 1 Kab. Aceh Besar 2 Kab. Pidie 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Sumatera Utara

Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Bireuen Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Selatan Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Singkil Jumlah 1 Kab. Langkat 2 Kab. Deli Serdang 3 Kab. Asahan

4 5 6 7 8 9 10 3

4

Sumatera Barat

Riau

1 2 3 4

Kab. Labuan Batu Kab. Serdang Bedagai Kab. Tapanuli Selatan Kab. Toba Samosir Kab. Dairi Kab.Mandailing Natal Kab. Padang Sidempuan Jumlah Kab. Pesisir Selatan Kab. 50 Kota Kab. Agam Kab. Solok

5 Kab. Tanah Datar Jumlah 1 Kab. Indragiri Hulu 2 Kab. Indragiri Hilir 3 Kab. Rokan Hulu 4 Kab. Rokan Hilir Jumlah


Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

129

No Provinsi 5 Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8

Lampung

9

Jawa Barat

Kabupaten/Kota 1 Kab. Tajung Jabung Timur 2 Kab. Kerinci

Jumlah 1 1

3 Kab. Muaro Jambi 4 Kab. Batang Hari Jumlah 1 Kab. Ogan Komiring Ilir 2 Kab OKU Timur 3 Kab. Musi Rawas 4 Kab. Musi Banyuasin 5 Kab. Muara Enim 6 Kab. Ogan Ilir Jumlah 1 Kab.Bengkulu Selatan 2 Kota Bengkulu

1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1

3 Kab.Rejang Lebong Jumlah 1 Kab. Lampung Selatan 2 Kab. Lampung Tengah 3 Kab. Tulang Bawang 4 Kab. Lampung Timur 5 Kab. Tanggamus 6 Kab. Lampung Barat 7 Kab. Lampung Utara Jumlah 1 Kab. Bogor 2 Kab. Sukabumi 3 Kab. Cianjur

1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Indramayu Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung


2 1 2 2 2 2 1 2 2

130

No Provinsi 9 Jawa Barat

10 Jawa Tengah

11 DI Yogyakarta

Kabupaten/Kota 13 Kab. Sumedang 14 Kab. Garut

Jumlah 1 2

15 Kab. Tasikmalaya 16 Kab. Ciamis Jumlah 1 Kab. Tegal 2 Kab. Pemalang 3 Kab. Demak 4 Kab. Grobogan 5 Kab. Pati 6 Kab. Rembang 7 Kab. Blora 8 Kab. Banyumas 9 Kab. Cilacap

2 2 26 1 2 1 1 2 1 1 1 1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Sukoharjo Kab. Karang Anyar Kab. Wonogiri Kab. Sragen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Pekalongan Kab. Kendal Kab. Kudus Kab. Jepara

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Kab. Batang 24 Kab. Brebes 25 Kab. Banjarnegara Jumlah 1 Kab. Kulonprogo 2 Kab. Gunung Kidul 3 Kab. Bantul 4 Kab. Sleman Jumlah

1 1 1 27 1 2 1 2 6


131

No Provinsi 12 Jawa Timur

Kabupaten/Kota 1 Kab. Gresik 2 Kab. Sidoarjo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kab. Mojokerto Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Ponorogo Kab. Tulungagung Kab. Trenggalek Kab. Pasuruan Kab. Magetan Kab. Pacitan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 16 17 18 19 20

Kab. Sampang Kab. Situbondo Kab. Jember Kab.Probolinggo Kab. Jombang Kab. Nganjuk Jumlah Kab.Buleleng Kab.Jembrana Jumlah Kab. Lombok Tengah Kab. Dompu Kab. Bima

1 1 1 1 1 1 20 1 1 2 1 1 1

13 Bali

1 2

14 Nusa Tenggara Barat

1 2 3

15 Nusa Tenggara Timur

Jumlah 1 1

4 Kab. Sumbawa 5 Kab.Lombok Barat 6 Kab. Lombok Timur Jumlah 1 Kab. TTS 2 Kab. Sumba Barat 3 Kab.Sumba Timur 4 Kab.Kupang 5 Kab.Alor


1 1 1 6 1 1 1 1 1

132

No Provinsi 15 Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota 6 Kab.Belu 7 Kab.Ende

Jumlah 1 1

8 Kab.Flores Timur 9 Kab.Sikka Jumlah 1 Kab. Sambas 2 Kab. Pontianak 3 Kab. Bengkayang 4 Kab. Landak 5 Kota Pontianak 6 Kab. Ketapang 7 Kab.Sintang 8 Kab.Melawi Jumlah

1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8

17 Kalimantan Tengah

1 2 3 4 5 6

18 Kalimantan Selatan

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1

16 Kalimantan Barat

Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab.Pulang Pisau Kab.Katingan Kab.Palangkaraya Kab.Barito Timur Jumlah Kab. Tabalong Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut

7 8 9 10 19 Kalimantan Timur

Kab. Tanah Bumbu Kab. Tapin Kab.Barito Kuala Kab. Kotabaru Jumlah 1 Kab. Pasir 2 Kab. K Kertanegara 3 Kota Samarinda Jumlah


1 1 1 1 10 1 1 1 3

133

No Provinsi 20 Sulawesi Utara

1 2

21 Sulawesi Tengah

1 2

22 Sulawesi Selatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 Sulawesi Tenggara

1

24 Banten

1 2 3 4

25 Gorontalo

1 2 3 4

26 Maluku Utara

1

27 Papua

1

Kabupaten/Kota Kab. Minahasa Kab. Bolong Manggondow Jumlah Kab.Toli-toli Kab.Morowali Jumlah Kab. Maros Kab. Pangkep Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Sinjai Kab. Bone Kab. Wajo Kab. Soppeng Kab. Sidrap Kab. Pinrang Kab. Janeponto Kab. Bulukumba Kab.Bantaeng Jumlah Kab. Konawe Selatan Jumlah Kab. Tanggerang Kab. Padeglang Kab. Serang Kab. Lebak Jumlah Kab.Boalemo Kab.Gorontalo Kota Gorontalo Kab.Pahuwato Jumlah Kota Ternate Jumlah Kota Merauke Jumlah Total

Jumlah 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 200

Keterangan : Realisasi lokasi pelaksanaan SLI disesuaikan dengan keadaan lapangan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2010

134

Lampiran 6. Topik Khusus Pelaksanaan SLPHT Padi No.

Pertemuan Ke

Umur Tanaman

1.

M -1

+ 7 hari sebelum tanam

• • • •

2.

1

+ 0 hari (tanam)

• Tanam • Studi Pentingnya Predator untuk persemaian dan pentingnya persemaian untuk predator • Ballot box • Anatomi bibit tanamanpadi

- Juklap PHT Padi - Ekologi Lap - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi

3.

2

+ 7 hst

• Karbofuran & Azodrin di ekosistem sawah • Akar & jaringan tanaman • Mengenal hama tanaman padi • Mengenal musuh alami

- Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi

4.

3

+ 14 hst

• Akar dan jaringan pengangkut tanaman • Apa itu predator • Apa itu parasitoid • Studi serangga air (akuatik) • Kemampuan beranak pada fase vegetatif

- Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Ekologi Lap - Petlap PHT Padi

5.

4

+ 21 hst

• Studi serangga air (akuatik) • Kemampuan beranak pada fase vegetatif • Kebun serangga (fase vegetatif) • Koleksi serangga & penyakit • Siklus hidup & jaringan makanan • Perhitungan pemupukan

- Ekologi Lap - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi

6.

5

+ 28 hst

• Kebun serangga (fase vegetatif) • Koleksi serangga & penyakit • Siklus hidup & jaring-jaring makanan • Perhitungan pemupukan


7.

6

+ 35 hst

• Pencegahan serangga • Pencegahan penyakit • Pertumbuhan populasi tikus

- Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi

Kegiatan Dan Topik Khusus Pertemuan persiapan Peranan wanita Pemetaan Kesepakatan belajar


Buku Sumber - Juklap PHT Padi - Juklap PHT Padi - Juklap PHT Padi - Juklap PHT Padi

135

No.

Pertemuan Ke

Umur Tanaman

8.

7

+ 42 hst

• • • • •

Pencegahan serangga Pencegahan penyakit Pertumbuhan populasi tikus Anatomi primordia Apakah ambang ekonomi itu (analisa ekonomi, lingkungan, kesehatan)

- Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi

9.

8

+ 49 hst

• • • •

Penyemprotan Mencari nilai rerata Anatomi primordia Pencegahan tikus


10.

9

+ 56 hst

• Pendugaan yang teliti • Perkembangan malai dan bunga • Racun dalam pertanian aspek kesehatan • Kebun serangga (fase generatif)


11.

10

+ 63 hst

• Perkembangan malai dan bunga • Siklus hidup dan jaringjaring makanan bagian II • Daun sebelum & sesudah fase primordial


12.

11

+ 70 hst

• Fase masak susu • Siklus hidup dan jaringjaring makanan bagian II • Demonstrasi keracunan pestisida


13.

12

+ 77 hst

• Sarana penggerak masyarkat • Antara ambang ekonomi dan tindak lanjut • Demonstrasi keracunan pestisida


14.

13

+ 85 hst

• Fase masak penuh • Pestisida yang dilarang untuk padi

- Petlap PHT Padi - Petlap PHT Padi

15.

14

Panen

• Fase masak penuh • Hitung hasil • Hari lapangan


Kegiatan Dan Topik Khusus


Buku Sumber

136

Lampiran 7. Kegiatan APA INI Dialog yang memperhatikan fungsi

Matrik Kualitas Untuk Kegiatan Latihan SLPHT Tahap Proses pertanyaan

Hasil

Catatan

Petunjuk kualitas

Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, jangan dijawab langsung, jawaban menolong peserta menemukan fungsi; mendorong munculnya analisa kritis

• Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak dijawab, akan tetapi dibalas dengan pertanyaan yang menyelidik lebih jauh

Petani menemukan sendiri jawaban atas pertanyaannya

• Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh pemandu mengarah pada hubungan fungsional (mis. Antara hama dan musuh alami atau antara hama dan tanaman) • yang ada dalam agro ekosistem. • Para peserta mampu menyebutkan hubungan fungsional dalam agroekosistem

AGRO EKOSISTEM Merupakan kegiatan utama guna mengembang kan tindakan PHT yang baik dan benar seperti masilnya: • Pengamatan mingguan • Analisa keadaan sawah

Pengamatan dan penyajian agroekosistem dalam gambar

Peserta harus dijelaskan tentang proses pengamatan dan tujuannya. Peserta dan pemandu terjun ke sawah

• Sebelum kegiatan dimulai, para peserta diberitahu tentang tujuan kegiatan dan proses yang harus diikuti dalam kegiatan tersebut.

Peserta mengamati keadaan lapangan, mencatat dan mengambil specimen.

• Selama pengamatan para peserta dan pemandu terjun ke sawah

Maksud penggambaran adalah untuk meringkas pengamatan keadaan di lapangan untuk analisa lapangan.

• Selama pengamatan para peserta melihat atau mengamati semua bagian tanaman dari bawah hingga atas.

• Pengambilan keputusan • Petani menjadi ahli PHT

• Para peserta mencatat apa yang mereka amati • Para peserta mengumpulkan contoh hama, musuh alami, penyakit, kerusakan, dsb. • Pengamatan yang telah dilakukan diringkas atau disajikan dalam gambar agroekosistem


137

Kegiatan AGRO EKOSISTEM (lanjutan)

Tahap Analisa Gamabaran Agro ekosistem

Catatan

Petunjuk kualitas

Pertanyaan, permasalahan, dan skenario-skenario diajukan oleh pemandu kepada para peserta. Maksudnya adalah untuk mendukung adanya diskusi dan analisa secara mendalam tentang keadaan lapangan dan memecahkan masalah.

• Pemandu mengajukan masalah atau pertanyaan yang berhubungan dengan gambar peserta yang disajikan sesuai dengan Petlap untuk mendukung analisa

Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan dan keterampilan pengamatan dan analisa Pemandu membantu peserta mencapai tujuan tersebut menganalisa, mendiskusikan agroekosistem, masalah yang muncul, dan pengambilan keputusan dengan mengajukan pertanyaan. Untuk mencapai tujuan pemandu menggunakan pertanyaan-pertanyaan analisa yang berada di "Petlap"

• Diskusi membahas dan memperhatikan keadaan lapangan dan hubungan agroekosistem • Skenario 'misalnya/andaikata" diajukan oleh pemandu dan didiskusikan oleh para peserta • Gambar agroekosistem minggu-minggu sebelumnya digunakan sebagai pembanding terhadap keadaan lahan sekarang • Menentukan dan menguji keputusan pengelolaan lahan sebelum disetujui • Faktor-faktor lain juga dipertimbangkan sebagai tambahan "ambang ekonomi" dalam pengambilan keputusan oleh petani/ peserta berdasarkan 'ambang rasa" mereka sendiri • Seluruh peserta aktif berpartisipasi dan bekerjasama dalam kelompok kecil • Pemandu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan membantu para peserta dalam menganalisa kegiatan dan apa yang mereka dapatkan.


138

Kegiatan AGRO EKOSISTEM (lanjutan)

TOPIK KHUSUS Untuk beberapa aspek PHT (biologi, ekologi, dan ekonomi)

Tahap

Catatan

Petunjuk kualitas

Peserta memperbaiki keterampilannya dalam observasi, analisa, dan pengambilan keputusan. Peserta meningkatkan pengetahuannya mengenai agroekosistem di sawah

• Peserta dapat menyatakan perbedaan antara hama dan musuh alami dan perannya dalam agroekosistem

Tujuannya

Para peserta jelas mengenai maksud dan tujuan kegiatan ini

• Sebelum kegiatan berlangsung pemandu menerangkan tujuan dan proses kegiatan topik khusus

Proses

Para peserta jelas mengenai apa yang harus dilakukan; semua peserta aktif

• Selama kegiatan berlangsung para peserta terlibat dan berpartisipasi secara aktif. Kegiatan kelompok tidak didominasi oleh satu orang peserta maupun pemandu

Hasil

Para peserta mencapai tujuan kegiatan. Peserta menganalisa kegiatan yang dilakukan dengan dibantu pertanyaanpertanyaan pemandu sehingga peserta tahu apa yang telah dilakukan

• Para peserta dapat menyajikan hasil kegiatan dan meringkas apa yang sudah dilakukan dalam kegiatannya

Hasil

• Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan tingkat populasi serangga dan analisa hubungan fungsional yang ada di lahan

• Peserta dapat menerangkan apa yang telah mereka pelajari dari kegiatan yang sudah dilakukan • Pemandu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu peserta memahami kegiatan yang sudah dillakukan; menerapkan apa yang sudah mereka pelajari kedalam "kehidupan nyata"


139

Kegiatan DINAMIKA KELOMPOK

Tahap Proses

Petunjuk kualitas

Pemandu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan sebelum kegiatan mulai. Sarana belajar tersedia sebelum kegiatan mulai. Waktu kegiatan cukup

• Sebelum kegiatan berlangsung pemandu memberitahu peserta tentang tujuan dan proses kegiatan yang akan dilakukan

Analisa

Pemandu mengajukan pertanyaan untuk membantu para peserta dalam menganalisa kegiatan. Diskusi mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan, poin-poin yang penting dan apa yang dipelajari

• Pemandu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu peserta memahami kegiatan yang dilakukan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari ke dalam "kehidupan nyata"

Hasil

Para peserta benarbenar memahami kerjasama maupun pengambilan keputusan

• Para peserta dapat menerangkan apa yang telah mereka pelajari dari kegiatan yang sudah dilakukan

Persiapan

Pertanyaan berdasarkan keadaan lapangan setempat memperhatikan fungsi-fungsi yang ada di dalam ekologi sawah, bukan nama-nama serangga. Apabila digunakan secara "pre test" dan "post test", maka dua-duanya harus menilai tingkat keterampilan atau pengetahuan yang sama.

• Soal "Ballot Box" benarbenar berdasarkan pengetahuan dan keterampilan lapangan.

Hasil "Ballot box" dapat digunakan sebagai sarana pendorong belajar dan evaluasi kegiatan

• Pemandu menggunakan soal-soal "Ballot Box" sebagai sarana pendorong belajar dan memperhatikan serta mempertimbangkan isinya.

Untuk memperbaiki keterampilan bekerjasama dan pemecahan masalah

BALLOT BOX

Catatan

Proses evaluasi yang dapat digunakan sebagai "pre test" dan post tes" untuk menilai keterampilan di lapangan

Hasil


• Semua peserta terlibat aktif dalam kegiatan

• Nama-nama latin tidak digunakan dalam uji coba "Ballot Box"

140

Lampiran 8. LAPORAN AWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN SLPHT / SLI TANAMAN PANGAN TAHUN 2010 PROVINSI : ……………………………. No.

Komoditi

1 Padi a. Hibrida b. Non Hibrida

2 Jagung

3 Kedelai

Lokasi Kab./Kec./Desa

Kelompok Tani

Jumlah Peserta

Nama Pemandu

Waktu Pelaksanaan

Lampiran 9. LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SLPHT / SLI TANAMAN PANGAN TAHUN 2010 PROVINSI : ……………………………. No.

Komoditi

1

Padi a. Hibrida b. Non Hibrida

2

Jagung

3

Kedelai

Lokasi Kab/ Kec./Desa

Catatan : dilaporkan setiap bulan

Kelompok Tani

Jumlah Peserta

Nama Pemandu

Bulan : …………………….. Pertemuan Kehadiran Partisipasi Ke …… Peserta Peserta

Lampiran 10. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN SLPHT / SLI TANAMAN PANGAN TAHUN 2010 PROVINSI : …………………………….

No.

Komoditi

1

Padi a. Hibrida b. Non Hibrida

2

Jagung

3

Kedelai

Lokasi Kab./ Kec./Desa

Kelompok Tani

Jumlah Peserta

Nama Pemandu

Waktu Pelaksanaan

Catatan : *) Persentase peningkatan Nilai Post test terhadap Pre test Ballot Box

Rata-Rata Kehadiran Peserta

Partisipasi Peserta

Peningkatan Kemampuan (%)

Produktivitas (GKG/Ha)

Lampiran 11. DATA DASAR LUAS WILAYAH KERJA (HA) POPT-PHP (PEGAWAI NEGERI SIPIL/HONORER/THL POPT-PHP) TAHUN 2010 Provinsi: ………….. No.

Nama/NIP

Tahun : …………...… Wilayah Kerja POPT Kabupaten/ Kota/ No. Kecamatan

Penggunaan Luas Lahan (Ha) berdasakan Jenis Tanaman Luas Areal Tanam (Ha) Setahun = MH + MK Klasifikasi Pertanamaan Padi Lahan Kering Sawah Tadah Hjn Ladang Jumlah Palawija* Horti Jumlah

Jumlah

0

0

0

0

0

0

Total

0

% Pangan/ Horti

0

Keterangan : Laporkan sesuai dengan SK POPT-PHP Lapangan/Kecamatan *=Palawija =

Diisi Luas (Ha) Tanaman Jagung, Kedelai,

………………., ……. 2010

Kc. Tanah, Kc. Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar **DPL

=

Diatas Permukaan Laut

Kepala

(………………………)

Keterangan DPL M **

Lampiran 12. DATA SARANA KERJA R-2 DAN R-4 (KENDARAAN DINAS) Provinsi : ………………… No

Nama Pemegang

Unit/Lokasi Tugas

Jenis/Type/Merk Roda-2 Roda-4

Keterangan: B : Baik RR : Rusak Ringan RB : Rusak Berat *) Asal Pengadaan : Ditjen Tanaman Pangan, Setjen, Badan SDM Pengadaan melalui Dana APBN

No. Polisi

Tahun Kendaraan

Kondisi B RR RB

Tahun : ……………. Pengadaan Asal*) Tahun

Kepala

(………..…..……………..)

Lampiran 13. DATA SARANA KERJA PENGOLAHAN DATA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN (KOMPUTER) TAHUN 2010 Provinsi : No

Nama/Merk/Tipe

Keterangan : B : Baik RR : Rusak Ringan RB : Rusak Berat

Pengalokasian (Dinas/BPTPH/LPHP/…)

Jumlah (Unit)

Tahun Pengadaan

Pengadaan APBN APBD

B

Kondisi RR

RB

Kepala,

(……………………………)

Jumlah

Lampiran 14. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2010 - 2019 Provinsi :………….. No. 1

Tepat Tugas

Tahun :………….. Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BPTPH - Struktural/Fungs umum - POPT-PHP

2

LPHP/LAH - Struktural/Fungs umum - POPT-PHP

3

BPT - Struktural/Fungs umum - POPT-PHP

4

KECAMATAN/LAPANGAN - Struktural/Fungs umum - POPT Jumlah

Catatan : dilaporkan 2 Kali Setahun

………………., ……. 2010 Kepala

(……………………)

Jumlah

Lampiran 15. DATA SUMBERDAYA MANUSIA PERLINDUNGAN TANAMAN BERDASARKAN JENJANG KARIR TAHUN 2010 Tahun Funsional POPT Berdasarkan Jenjang Jabatan No.

TEMPAT TUGAS

Struktural/ Fungsional Umum

Trampil

1

BPTPH

2

LPHP/LAH

3

Brigade Proteksi Tanaan

4

Kecamatan/POPT-PHP

POPT Trampil

Calon POPT *) Ahli

Jml

Pemula

Jumlah Catatan : dilaporkan setiap triwulan *) PNS teknis (sesuai persyaratan) yang belum pernah mengikuti Diklat Dasar POPT

Pelaks Pelaks Penyel ana ana Ljt ia

POPT Ahli Jml

Ahli Per Ahli Ahli tama Muda Madya

Jml

Total

………………., ……. 2010 Kepala

(………………….……)

Lampiran 16. DATA LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA PENYAKIT/LABORATORIUM AGENS HAYATI (LPHP/LAH) Provinsi : LPHP/LAH NO.

Nama

Tempat/Kedudukan

No. Telp/HP

Catatan : dilaporkan setiap Musim Tanam *) Komoditi OPT Sasaran

Wilayah Kerja

Jenis Agens Hayati yang dikembangkan

Binaan PPAH

Komoditi/ OPT Sas.*)

………………., ……. 2010 Kepala

(…………….………………)

Lampiran 17. DATA POS PELAYANAN AGENS HAYATI (PPAH) KEADAAN S/D TAHUN 2010 PROVINSI :

Musim Tanam :

…………

PPAH No.

Nama

Lokasi (Kec/Desa)

Catatan : dilaporkan setiap Musim Tanam *) Luas Hamparan Desa/WKPP **) Status aktif / tidak aktif

Ketua

No.Telp/HP

Agens Hayati yang Dikembangkan

Luas Penerapan Ha

Desa/WKPP

………………., ……. 2010 Kepala

(………………………)

Status**)

Lampiran 18. DATA BRIGADE PROTEKSI TANAMAN (BPT) KEADAAN S/D TAHUN 2010 Provinsi :

Musim Tanam : …………………. Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

No.

Tempat (Kedudukan) BPT

Lokasi / No. telp/HP

Catatan : dilaporkan setiap Musim Tanam *) Status aktif / tidak aktif

Wilayah Kerja

Binaan RPH

Binaan PPAH

Status*)

………………., ……. 2010 Kepala

(…………….………………)

Lampiran 19. KEADAAN STOK PESTISIDA PROVINSI : …………………………… No

Nama/Lokasi

Merk Pestisida

I.

1. 2. 3. 4. dst

II.

1. 2. 3. 4. dst

III.

1. 2. 3. 4. dst

Bulan : ………………….. Pengadaan (Kg/Lt/Boks) APBN APBD

Penggunaan (Kg/Lt/Boks)

Sisa Stok Akhir (Kg/Lt/Boks)

Keterangan

Kepala,

(………………………………….)

Lampiran 20. INVENTARISASI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT PADA TANAMAN PANGAN Provinsi :………………. Lokasi/Kab./ No. Kota/Kecamatan

LPHP/LAH

1

………….

1 2 3 4

…………. …………. …………. dst

2

………….

1 2 3 4

…………. …………. …………. dst

3

………….

1 2 3 4

…………. …………. …………. dst

Tahun : ………….. Teknologi Pengendalian OPT Yang Sudah Ada Yang Dikembangkan

Keterangan : Inventarisasi Teknologi Spesifik Lokasi untuk Pengendalian OPT

Kepala

(………………………)

Lampiran 21. RENCANA PENCANANGAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT TAHUN 2010 Provinsi : ……….. No.

Lokasi/Kab./ Kota/Kecamatan

Tahun : ………….. Luas (ha)

OPT Sasaran

Komoditas

Jenis pestisida/ agens Waktu hayati yang Pelaksanaan digunakan

Sumber Dana APBN

Keterangan : Inventarisasi Teknologo Spesfik Lokasi untuk Pengendalian OPT Sasaran Kepala,

(………………………)

APBD

Lampiran 22. FORM 1 SIMONEV: PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SLPHT/SLI TAHUN 2010 Bulan : ……

Provinsi : …………. Lokasi Kegiatan Renc Reals Sumber No. Dana/Komoditi Kab./Kota.Kec/Desa Kel. Tani Unit Unit APBN/APBD A. PADI 1. Hibrida 1.……………… 2.……………… dst 2. Non hibrida 1.……………… 2.……………… dst B. JAGUNG 1.……………… 2.……………… dst C KEDELAI 1.……………… 2.……………… dst Dll APBD A. PADI 1. Hibrida 1.……………… 2.……………… dst 2. Non hibrida 1.……………… 2.……………… dst 1.……………… Jumlah Keterangan : SLPHT/SLI (coret salah satu)

Jan.

Peb.

Mar

Apr

Waktu Pelaksanaan (bulan) Mei Jun Jul Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Renc.

Kepala,

(……………………..)

Pertemuan Realis

%

Lampiran 23. FORM. 2 SIMONEV PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM POPT-PHP HONORER DAN BOP POPT-PHP (HONORER DAN PNS) (OPERASIONAL PENGAMATAN OPT DAN DPI, SERTA PENGAWASAN PENGGUNAAN PUPUK DAN BAHAN PENGENDALI OPT) s/d BULAN ……………………….. 2009 WILAYAH/PROVINSI

:

SATUAN KERJA Target Satu Tahun

Kegiatan/Sub Kode Kegiatan

Realisasi Bulan ini

Rencana Kumulatif s/d Bulan ini

:

Realisasi Kumulatif s/d Bulan ini

Volume

Anggaran

Volume

Dana

Volume

Dana

Volume

Dana

(OB)

(Rp.)

(OB)

(Rp.)

(OB)

(Rp.)

(OB)

(Rp.)

Kepala

(………………)

Keterangan

Lampiran 24. FORM 3. SIMONEV : PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM DAN BOP THL TB POPT-PHP (OPERASIONAL PENGAMATAN OPT DAN DFI, SERTA PENGAWASAN PENGGUNAAN PUPUK DAN BAHAN PENGENDALI OPT) s/d BULAN …………….. 2010 WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA

: : Target Satu Tahun

Kode

Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi Bulan ini

Rencana Kumulatif s/d Realisasi Kumulatif s/d Bulan ini Bulan ini

Volume

Anggaran

Volume

Anggaran

Volume

Anggaran

Volume

Anggaran

(OB)

(Rp.)

(OB)

(Rp.)

(OB)

(Rp.)

(OB)

(Rp.)

Kepala

(……….…………)

Keterangan

Lampiran 25. FORM 4. SIMONEV : PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PENGENDALIAN OPT DAN DPI (PENGADAAN SARANA PENGENDALIAN OPT UNTUK KABUPATEN/DAERAH TERSERANG) s/d BULAN ……………….. 2009 WILAYAH/PROV. SATUAN KERJA

Kode

Kegiatan/ Sub Kegiatan

: : Target Satu Tahun

Realisasi Bulan ini

Rencana Kumulatif s/d Bulan ini

Realisasi Kumulatif s/d Bulan ini

Volume

Anggaran

Volume

Anggaran

Volume

Anggaran

Volume

Anggaran

Paket

(Rp.)

Paket

(Rp.)

Paket

(Rp.)

Paket

(Rp.)

Kepala

(………………………...)

Keterangan

Budidaya tanaman sehat. Banjir. Kekeringan. Pengamatan. Pelestarian musuh alami. Petani ahli

Recommend Documents