P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 20 Oktober 2011
Indeks 1. Kasus Century Budi Mulya bungkam saat ditanya duit Rp 1 M dari Robert Tantular 2. Suap Kemenakertrans Sadapan KPK akan buktikan Sindumalik cs 3. Penangkapan Pejabat Kemenakertrans Dadong kembali sudutkan Sindu malik
4. Hakim Imas Diancam Hukuman 20 Tahun
5. Penyidik Polri Periksa Tersangka Kasus Korupsi Kemenkes 6. Mantan Wali Kota Siantar RE Siahaan Disidang Kasus Korupsi Pekan Depan
Detik.com
Kamis, 20 Oktober 2011
Kasus Century Budi Mulya Bungkam Saat Ditanya Duit Rp 1 M dari Robert Tantular Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil deputi gubernur Bank Indonesia Budi Mulya terkait kasus Bank Century. Namun tak ada komentar
terucap dari Budi, termasuk saat ditanya tentang duit Rp 1 miliar dari Robert
Tantular.
"Saya tidak mau komentar," kata Budi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan,
Jaksel, Kamis (20/10/2011). Budi tiba di KPK pukul 08.33 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.30 WIB. Dia terlihat mengenakan batik dibalut jaket cokelat.
Budi pulang dengan dua mobil Avanza milik Bank Indonesia bernopol B 1451 PQQ dan B 1147 PQQ. Dia ditemani staf biro hukum BI dan beberapa staf BI lainnya.
Sebelumnya KPK telah mengendus adanya aliran dana dari mantan pemilik Bank Century Robert Tantular ke Deputi Gubernur BI Budi Mulya. KPK saat ini tengah menindaklanjuti temuan tersebut.
Bank Indonesia (BI) mengamini adanya setoran dana Rp 1 miliar dari Robert Tantular kepada Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Pihak BI menyebut aliran dana itu untuk pinjaman pembelian tanah. Juru Bicara BI Difi A Johansyah kepada detikFinance, Senin (3/10) membenarkan
adanya aliran dana itu, tetapi sifatnya pinjaman. "Menurut keterangan Budi Mulya, dana Robert Tantular itu adalah pinjaman pribadi. Jadi keterangan Pak Budi Mulya cuma itu doang," tegas Diffi. (mad/lrn) Detik.com
Kamis, 20 Oktober 2011
Suap Kemenakertrans Sadapan KPK akan Buktikan Keterlibatan Sindumalik cs Jakarta - Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya sudah menyadap percakapan Sindu Malik Pribadi dan sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap Kemenakertrans. Namun semuanya baru bisa terungkap saat persidangan kelak.
Hal ini diungkapkan oleh tersangka kasus suap di Kemenakertrans I Nyoman
Suisnaya. Dia menegaskan bahwa bukti keterlibatan Sindu Malik, Ali Mudhori, Iskandar Pasajo alias Acoz sudah ada di tangan KPK.
"Terutama Pak Sindu. Kalau bicara pak Sindu, Pak Acoz pasti ikut," kata Nyoman
yang juga menjabat sebagai Sesditjen P2KT Kemenakertrans ini usai menjalani
pemeriksaan sebagai tersangka di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (20/10/2011).
"Sadapan itu sudah ada di KPK," imbuhnya. Nyoman tak menutup kemungkinan bahwa rekaman itu akan dibuka di persidangan. Terlebih, berkasnya kini sudah hampir rampung. (nal/nal)
Tribunnews.com
Kamis, 20 Oktober 2011 Penangkapan Pejabat Kemennakertrans Dadong Kembali Sudutkan Sindu Malik TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus suap program percepatan
pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi Dadong Irbarelawan terus berupaya menyeret Sindu Malik Pribadi dan Iskandar Pasajo alias Acoz menemaninya menjadi pesakitan kasus korupsi. Untuk itu, Dadong mengaku sudah menyampaikan bukti
tertulis yang mengungkap keterlibatan kedua pihak tersebut kepada penyidik KPK. "Pokoknya ada saksi dan bukti tertulis," kata Dadong Irbarelawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/10/2011).
Dadong memang sangat bernafsu menyeret keduanya dan dua pihak lainnya yaitu Ali Mudhori dan Fauzi, menjadi tersangka dalam kasus ini. Keinginan serupa, klaim Dadong, juga dimiliki dua tersangka lainnya yakni I Nyoman Suisnaya dan Dharnawati.
Dadong sendiri mengaku tak lama lagi dirinya akan segera disidangkan. Berkas penyidikan perkara yang menjeratnya, aku Dadong, sudah hampir rampung. "Senin, berkasnya selesai," ucapnya.
Laporan Wartawan Tribunnews.com Vanroy Pakpahan
Mediaindonesia.com
Kamis, 20 Oktober 2011 Hakim Imas Diancam Hukuman 20 tahun
BANDUNG--MICOM: Anggota hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial,
Bandung, Jawa Barat, Imas Dianasari, terdakwa kasus korupsi suap dikenakan pasal berlapis dan diancam hukuman penjara 20 tahun.
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Riyono, menyatakan terdakwa Imas terbukti korupsi dan penyuapan
senilai Rp352 juta untuk memengaruhi putusan, sekaligus mengatur komposisi hakim di persidangan.
"Tidak hanya itu, terdakwa juga terbukti menerima dana konsultasi senilai Rp600 ribu. Memang uang yang ia (Imas) terima dilakukan secara bertahap," ujar ketua jaksa penuntut uum KPK Riyono.
Jaksa mengungkapkan masih dalam kasus yang sama terdakwa diberi fasilitas
penginapan di Hotel Mercure Convention Center Ancol senilai Rp4.336.000 dari
Presiden Direktur (Presdir) Shikowa Toshio dan Odih pejabat Manager PT Onamba Indonesia. Riyono mengungkapkan dari hasil pengkajian berkas, pemberian uang dan berbagai fasilitas guna mengabulkan gugatan PT Onamba Indonesia terhadap sejumlah
karyawannya, yang sudah lama berseteru menyangkut kesejahteraan. (OL-11)
Investor.co.id
Kamis, 20 Oktober 2011 Penyidik Polri Periksa Tersangka Kasus Korupsi Kemenkes JAKARTA - Penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Kamis (20/10) melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SB terkait kasus dugaan korupsi di kementerian kesehatan (Kemenkes).
"SB sudah diperiksa tadi, mulai pukul 10.00 WIB, selesai pukul 15.00 WIB, tapi
pemeriksaannya belum selesai, masih ada pemeriksaan lanjutan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis.
Polri saat ini belum melakukan penahanan terhadap tersangka SB, karena
pemeriksaan terhadapnya belum selesai. "Waktu pemeriksaan terhadap SB belum ditentukan, nanti kalau sudah ada tanggal pemeriksaannya, saya akan kabari. Pemeriksaan saksi-saksi juga belum selesai," kata Anton.
SB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mark up proyek pengadaan alat bantu
pendidikan bagi dokter atau spesialis. Proyek ini mendistribusikan alat bantu pendidikan untuk rumah sakit daerah bagi 17 rumah sakit di 12 provinsi.
Sebelum menetapkan SB sebagai tersangka, penyidik sudah memeriksa kurang lebih 100 saksi dalam kasus ini. Mereka antara lain adalah direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit rujukan di beberapa daerah.
Korupsi ini terjadi pada 2009 dengan total nilai proyek mencapai Rp492 miliar. (gor/ant)
Eksposnews.com
Kamis, 20 Oktober 2011 Mantan Wali Kota Siantar RE Siahaan Disidang Kasus Korupsi Pekan Depan MEDAN(EKSPOSnews): Mantan Wali Kota Pematangsiantar Robert Edison (RE) Siahaan
dijadwalkan menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Medan 25 Oktober mendatang. Kepastian RE bakal segera menjadi terdakwa sesuai dengan jadwal persidangan di
Bagian Panitera Muda Tipikor. Persidangan RE bakal dipimpin Majelis Hakim Jonner
Manik dan Hakim Anggota Suhartanto dan Rodslowny. Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan Achmad Guntur membenarkan hal tersebut. “Sidangnya Selasa 25 Oktober
2011 depan dengan Ketua Majelis Hakim Jonner Manik. Ini berdasarkan SMS dari Pak Jonner sendiri,” jelas Achmad Guntur, Rabu 19 Oktober 2011.
Wahyu selaku panitera pengganti di Pengadilan Tipikor Medan juga mengakui jika
jadwal sidang RE dan komposisi majelis sudah siap.”Rencananya tanggal 25 Oktober sidang perdananya,” bebernya, seperti dikutip Sindo.
Untuk diketahui, RE tersangkut kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan
sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp15 miliar dan. Adapun dugaan kerugian negara dari dana pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9 miliar.
RE disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, pasal 5,pasal 9 atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No
20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/199 tentang Tindak Pidana Korupsi. RE
ditahan di Rutan Tanjung Gusta sebagai titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 4 Oktober lalu.(ana)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER:
Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
