NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 Kelompok Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan Wilayah : Sumatera A Hari/ Tanggal : Sabtu/1 Mei 2010 Sesi pada jam : 14.00‐17.30 WIB No. 1.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Propinsi Aceh •
•
PNPM dalam Renja K/L Kemedagri dialokasikan sebesar Rp 49,4 • Dekon PNPM perdesaan Miliar untuk Propinsi Aceh, sudah disusun ancar‐ancar namun Pemda mengusulkan Rp lokasi, sebagai berikut: 272 Miliar untuk 242 ‐ Aceh: Rp 96,3 M Kecamatan. Oleh karena itu, ‐ Sumut: Rp 43,3 M mohon alokasi dapat ditambah. ‐ Sumbar: Rp 19,5 M 21,8 juta penduduk Aceh masih ‐ Riau: Rp 12,1 M dalam kondisi miskin, sehingga ‐ Kepri: Rp 8,2 M diharapkan pertumbuhan Aceh bisa mencapai 4‐5 % pada tahun • Kegiatan lainnya, seperti ‐ Peningkatan kapasitas 2010. Untuk mencapai hal tsb, maka program‐program pemerintahan desa penanggulangan kemiskinan dimana diusulkan Pemda Propinsi Aceh terbagi dalam 3 Rp 200 M, namun hanya kluster, yaitu: teralokasi Rp 100 juta. Kluster 1: raskin dsb Hal ini dikarenakan Kluster 2: PNPM dsb kegiatan ini hanya untuk Kluster 3: KUKM dsb
bimtek dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan daerah.
1. Mengenai PNPM masalah penetuan lokasi, kegiatan, dan alokasi dana akan dibahas bersama daerah terkait dengan Tim Pengendali PNPM 2. Peninjauan ulang mengenai ketentuan dana Dana Daerah Untuk Urusan Berdana (DDUB) untuk memperkecil kesenjangan kapasitas fiskal bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dengan yang rendah.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga Sedangkan kegiatan lainnya dialokasikan di pusat. Hal ini berlaku untuk semua propinsi. ‐ Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dialokasikan hanya Rp 50 juta karena kegiatan ini hanya bimtek dan fasilitasi pendataan dan penataan kelembagaan dan berlaku untuk seluruh propinsi. Kemen PU • Target, sasaran dan alokasi terkait penanggulangan kemiskinan mengacu pada alokasi yang diajukan pada rapat di Semarang. • Prasarana PNPM mandiri banyak diarahkan kepada infrastruktur karena didasarkan pada kebutuhan daerah. DKP • Dalam PNPM kelautan dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan 3. Usulan mengenai pulau‐pulau terluar, terdepan dan kepulauan pesisir, seperti Pulau Nipah, Pulau Jemur, dan Pulau Simok akan diperhatikan ulang oleh K/L/ pemerintah pusat. 4. Untuk PKH ditekankan bahwa tidak ada perluasan dalam kab/ kota, tapi akan lebih diutamakan untuk melingkupi ptarget pemenuhan pada 33 propinsi pada tahun 2011 yang belum pernah menerimanya sama sekali. 5. Perlu peninjauan ulang mengenai perbaikan rumah akibat bencana alam termasuk Propinsi Sumatera Utara dan Aceh.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga perikanan terdapat program pengelolaan sumber daya laut untuk pulau‐pulau kecil yang hanya mengcover 90 Kab/Kota disetiap propinsi. Untuk wilayah pesisir harus ditangani secara serius. Kemen budpar • Program pemberdayaan masyarakat mandiri bidang pariwisata pada tahun 2011 dialokasikan untuk 33 propinsi. Program PNPM mandiri pariwisata dari tahun ke tahun terus meningkat. • Propinsi Aceh Pada tahun 2010 ditetapkan 3 desa. Pada tahun 2011 ditambah menjadi total 15 desa. • Program PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2010 dialokasi sebesar Rp 19,4 Miliar dan pada tahun 2011 menjadi Rp 82,6 Miliar. Kemen KUKM • Kita akan meningkatkan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
• •
•
•
• •
sosialisasi KUR, prosedur dan pengelolaan akan disederhanakan. Skema pembiayaan selain KUR, kita juga mempunyai BU yang dapat diakses UMKM Skema surata utang pemerintah 005 yang disalurkan melalui Bank Mandiri, BSM, dll ‐ Rp 50 juta untuk mikro ‐ Rp 500 juta untuk usaha kecil F3: program‐program yang telah bersinergi akan ditindaklanjuti khususnya sasaran dan indikator Revitalisasi sistem diklat kita menyiapkan pemasyarakatan jiwa keiwirus ada di semua propinsi. Dekon: tinggal menetapkan alokasi dan besaran Program‐program lain akan dilaksanakan rapat khusus dalam waktu dekat
Dephub • Program penanggulangan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga kemiskinan, Dephub merupakan sektor penunjang, yaitu: melalui keperintisan (angkutan laut, darat, dan udara). BKKBN • DAK kepada Kab/Kota digunakan untuk membantu BLKB dalam membina 1‐4 desa terkait KB dengan memberikan sepeda motor untuk BLKB tsb. • Kredit usaha dari BKKBN hanya memberikan kemudahan akses. • Penyaluran alat kontrasepsi dapat dikoordinasikan antara BKKBN Propinsi dengan dinas kesehatan. SKPDKB Kab/Kota dapat bekerjasama dengan dinas kesehatan Kab/Kota. • Gudang untuk penyimpanan alat kontrasepsi menjadi menu DAK. • Pelayanan alat‐alat kontrasepsi ini dilakukan melalui Jamkesmas.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
•
Kementerian Diknas
Respon Kementerian/ Lembaga Kemen Agama • Beasiswa diberikan kepada siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. • BOS diperuntuk bagi MA/MI. Mohon diberikan kepada siswa yang membutuhkan saja.
Peningkatan alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang ada di persandingan. • Kementerian Nakertrans Pemindahan lokasi transmigrasi • Kementerian PDT Pelaksanaan program KPDK 2006‐ 2010, sumber pendanaan dalam bentuk hibah dari BLN. Ada permasalahan anggaran pada tahun 2010 masih dibintang. Mohon dibantu penyelesaiannya terkait anggaran yang masih dibintang. •
Kemensos 8459 KK di 115 titik di 23 Kab
Kemensos:
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
terkendala dengan perumahan • Pada tahun 2010, baru Kab/Kota Aceh Tengah, Selatan, dan Barat yang dialokasikan. Alokasi reintergarasi berkurang untuk tahun 2011.
•
Dalam shortlist, tidak ada kegiatan maupun alokasi anggaran melalui UPPD untuk Kemensos. Akan tetapi, tidak berarti tidak ada kegiatan Kemensos di wilayah Sumatera A. Program‐program Kemensos yang dialokasi melalui Dekon dan TP, antara lain sebagai berikut: ‐ penanggulangan kemiskinan melalui KUBE ‐ KAT ‐ pemberdayaan keluarga ‐ LK3 ‐ pemberdayaan masyarakat ‐ pelestarian kepahlawanan ‐ rehabilitasi sosial ‐ pelayanan sosial lanjut usia ‐ Pelayanan sosial diluar panti ‐ rehabilitasi dan perlindungan kepada penyandang cacat ‐ perlindungan dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
•
2.
Propinsi Sumatera Utara • Shorlist: penanganan kemiskinan bersifat sektoral dan percaya sejumlah dana sudah dialokasikan untuk kemiskinan untuk 3 klaster. HarapanÆ adanya
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
jaminan sosial ‐ dll Kegiatan lainnya dialokasikan melalui pusat. PKH tidak melakukan ekspansi. Akan dilakukan ekspansi jika sasaran 2010 tercapai. Kemensos melakukan program/Kegiatan pelayanan pendidikan dan pekerja mandiri melalui Dit. Pemeliharaan Anak Reintergarsi Aceh pada tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp 200 Miliar untuk pembangunan rumah. Pada tahun 2011, belum ada penambahan alokasi anggaran.
Kemensos: • Dalam shortlist, tidak ada kegiatan maupun alokasi anggaran melalui UPPD untuk Kemensos. Akan tetapi, tidak berarti tidak ada kegiatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
•
•
• •
•
peningkatan alokasi anggaran. • Masalah manajemen, regulasi, dan masalah penurunan angka kemiskianan . Data kemiskinan selam ini yang digunakan adalah angka kemiskinan dari BPS. Perlu perlakuan dari 14 variable yang ada mengenai penyebab kemiskinan 400 juta gerakan terpadu penanggulanagan kemiskinan di daerah ertinggal khusunya, sudah digalakan Sumut tahun ini , dananya dari kab/ kota/ Sudah membentuk TKPK serta rencana aksi dalam 5 tahun Pentingnya capacity building Bappeda mengenai monitoring dan evaluasi, dan sistem pelaporan kemiskinan. Dana pendamping PNPM untuk daerah dengan kapasitas fiscal yang minim, •
Respon Kementerian/ Lembaga Kemensos di wilayah Sumatera A. Program‐program Kemensos yang dialokasi melalui Dekon dan TP, antara lain sebagai berikut: ‐ penanggulangan kemiskinan melalui KUBE ‐ KAT ‐ pemberdayaan keluarga ‐ LK3 ‐ pemberdayaan masyarakat ‐ pelestarian kepahlawanan ‐ rehabilitasi sosial ‐ pelayanan sosial lanjut usia ‐ Pelayanan sosial diluar panti ‐ rehabilitasi dan perlindungan kepada penyandang cacat ‐ perlindungan dan jaminan sosial ‐ dll Kegiatan lainnya dialokasikan melalui pusat. PKH tidak melakukan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
ada kebebasan dalam penetapannya. Khusus DAK, agar ditiadakan dana pendamping. •
ekspansi. Akan dilakukan ekspansi jika sasaran 2010 tercapai. Kemensos melakukan program/Kegiatan pelayanan pendidikan dan pekerja mandiri melalui Dit. Pemeliharaan Anak • Terkait RTLH, ada beberapa rumah yang belum selesai di Sumut. Kemendagri • Dekon PNPM perdesaan sudah disusun ancar‐ancar lokasi, sebagai berikut: ‐ Aceh: Rp 96,3 M ‐ Sumut: Rp 43,3 M ‐ Sumbar: Rp 19,5 M ‐ Riau: Rp 12,1 M ‐ Kepri: Rp 8,2 M • Kegiatan lainnya, seperti ‐ Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dimana diusulkan Pemda Rp 200 M, namun hanya teralokasi Rp 100 juta. Hal ini dikarenakan kegiatan ini hanya untuk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
‐
bimtek dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan lainnya dialokasikan di pusat. Hal ini berlaku untuk semua propinsi. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dialokasikan hanya Rp 50 juta karena kegiatan ini hanya bimtek dan fasilitasi pendataan dan penataan kelembagaan dan berlaku untuk seluruh propinsi.
Kemen PU • Target, sasaran dan alokasi terkait penanggulangan kemiskinan mengacu pada alokasi yang diajukan pada rapat di Semarang. • Prasarana PNPM mandiri banyak diarahkan kepada infrastruktur karena didasarkan pada kebutuhan daerah.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga DKP • Dalam PNPM kelautan dan perikanan terdapat program pengelolaan sumber daya laut untuk pulau‐pulau kecil yang hanya mengcover 90 Kab/Kota disetiap propinsi. Untuk wilayah pesisir harus ditangani secara serius. Kemen budpar • Program pemberdayaan masyarakat mandiri bidang pariwisata pada tahun 2011 dialokasikan untuk 33 propinsi. Program PNPM mandiri pariwisata dari tahun ke tahun terus meningkat. • Propinsi Sumut Pada tahun 2010 dialokasikan untuk 5 desa. Pada tahun 2011 ditambah menjadi total 18 desa. • Program PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2010 dialokasi sebesar Rp 19,4 Miliar dan pada tahun 2011 menjadi Rp 82,6 Miliar.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
•
•
Respon Kementerian/ Lembaga
Dephub • Program penanggulangan kemiskinan, Dephub merupakan sektor penunjang, yaitu: melalui keperintisan (angkutan laut, darat, dan udara). Kemen Agama • Beasiswa diberikan kepada siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. • BOS diperuntuk bagi MA/MI. Mohon diberikan kepada siswa yang membutuhkan saja. BKKBN BKKBN • DAK kepada Kab/Kota Pertumbuhan pendududk digunakan untuk membantu Sumut tinggi, 1, 8 persen BLKB dalam membina 1‐4 oleh karenanyabisa desa terkait KB dengan mendapatkan kredit tanpa memberikan sepeda motor untuk BLKB tsb. agunan seperti program KUR Banyak perumahan belum • Kredit usaha dari BKKBN terselesaikan pasca gempa hanya memberikan nias. kemudahan akses. • Penyaluran alat kontrasepsi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
dapat dikoordinasikan antara BKKBN Propinsi dengan dinas kesehatan. SKPDKB Kab/Kota dapat bekerjasama dengan dinas kesehatan Kab/Kota. • Gudang untuk penyimpanan alat kontrasepsi menjadi menu DAK. • Pelayanan alat‐alat kontrasepsi ini dilakukan melalui Jamkesmas. KemengKUKM Kemen KUKM • Kita akan meningkatkan • Pertumbuhan pendududk Sumut tinggi, 1, 8 persen sosialisasi KUR, prosedur dan oleh karenanyabisa pengelolaan akan disederhanakan. mendapatkan kredit tanpa agunan seperti program KUR • BPD Nagari mulai • Banyak perumahan belum • Skema pembiayaan selain terselesaikan pasca gempa KUR, kita juga mempunyai BU nias. yang dapat diakses UMKM • Skema surata utang pemerintah 005 yang disalurkan melalui Bank Mandiri, BSM, • 50 juta untuk mikro • 500 juta untuk usaha kecil • F3: program‐program yang telah bersinergi akan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
• • • •
• • •
3.
ditindaklanjuti khususnya sasaran dan indikator Aceh terkait pe Riau: jaringan bisnis retail Riau dan Sumut pengemabangan praktek dan usaha Revitalisasi sistem diklat kita menyiapkan pemasyarakay jiwa keiwirus ada di semua propinsi Dekon: tinggal menetapkan alokasi dan besaran Program‐program lain akan dilaksanakan rapat khusus dalam waktu dekat Sumut pengembangan praktek dan usaha.
Propinsi Sumatera Barat Kemensos: • Data Kemiskinan : tahun 2009 angka 9,45%, data BPS • Dalam shortlist, tidak ada berkurang 4000 selama 4 kegiatan maupun alokasi tahun. Dengan adanya anggaran melalui UPPD untuk gempa, kondisi kemiskinan Kemensos. Akan tetapi, tidak Sumbar berbedaÆ berarti tidak ada kegiatan Kemensos di wilayah menggunakan data BPS 08 Sumatera A. namun penyamaan baru
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah •
•
•
• •
• •
bisa terjadi pada 2011. • Mendukung usulan fokus ke 4= peningkatan sinkronisasi TKPKD daerah, agar dimanfaatkan sebagai pintu masuk program. Data PKH: Apakah Sumbar masih kab. Solok atau ada yang lain untuk perluasan program PKH PNPM: dialokasikan dana 60 M, tp hr ini turun menjadi 27M. Mohon konfirmasinya? PNPM pariwisata apakah Sumbar mendapatkan? Peningkatan pelayanan air minum masalahnya adalah satker ditempatkan oleh K/L sedangkan didaerah satker ditetapkan oleh Bupati/ Pemda. Harap alat kontrasepsi diberikan gratis melalui Puskesmas PNPM Mandiri: spy ada open menu utk pencapaian • MDG’s.
Respon Kementerian/ Lembaga Program‐program Kemensos yang dialokasi melalui Dekon dan TP, antara lain sebagai berikut: ‐ penanggulangan kemiskinan melalui KUBE ‐ KAT ‐ pemberdayaan keluarga ‐ LK3 ‐ pemberdayaan masyarakat ‐ pelestarian kepahlawanan ‐ rehabilitasi sosial ‐ pelayanan sosial lanjut usia ‐ Pelayanan sosial diluar panti ‐ rehabilitasi dan perlindungan kepada penyandang cacat ‐ perlindungan dan jaminan sosial ‐ dll Kegiatan lainnya dialokasikan melalui pusat. PKH tidak melakukan ekspansi. Akan dilakukan ekspansi jika sasaran 2010
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga tercapai. • Kemensos melakukan program/Kegiatan pelayanan pendidikan dan pekerja mandiri melalui Dit. Pemeliharaan Anak Kemendagri • Pembahasan mengenai PNPM mandiri perdesaan, khususnya mengenai pendampingan, kapasitas fiskal, MDG’s, dll dapat dilakukan dalam forum lain yaitu tim pengendali PNPM. • Dekon PNPM perdesaan sudah disusun ancar‐ancar lokasi, sebagai berikut: ‐ Aceh: Rp 96,3 M ‐ Sumut: Rp 43,3 M ‐ Sumbar: Rp 19,5 M ‐ Riau: Rp 12,1 M ‐ Kepri: Rp 8,2 M • Kegiatan lainnya, seperti ‐ Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dimana diusulkan Pemda Rp 200 M, namun hanya teralokasi Rp 100 juta.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
‐
Hal ini dikarenakan kegiatan ini hanya untuk bimtek dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan lainnya dialokasikan di pusat. Hal ini berlaku untuk semua propinsi. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dialokasikan hanya Rp 50 juta karena kegiatan ini hanya bimtek dan fasilitasi pendataan dan penataan kelembagaan dan berlaku untuk seluruh propinsi.
Kemen PU • Target, sasaran dan alokasi terkait penanggulangan kemiskinan mengacu pada alokasi yang diajukan pada rapat di Semarang. • Propinsi Sumbar: 27 adalah PLN regular totalnya adalah 60.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
Prasarana PNPM mandiri banyak diarahkan kepada infrastruktur karena didasarkan pada kebutuhan daerah. Mekanisme penetapan Satker adalah melalui usulan dari daerah. Apabila tidak diusulkan maka K/L akan menetapkan pejabat yang lama.
DKP • Dalam PNPM kelautan dan perikanan terdapat program pengelolaan sumber daya laut untuk pulau‐pulau kecil yang hanya mengcover 90 Kab/Kota disetiap propinsi. Untuk wilayah pesisir harus ditangani secara serius. Kemen budpar • Program pemberdayaan masyarakat mandiri bidang pariwisata pada tahun 2011 dialokasikan untuk 33 propinsi. Program PNPM mandiri pariwisata dari tahun
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga • •
ke tahun terus meningkat. Propinsi Sumbar Pada tahun 2011 dialokasikan sebanyak 11 desa. Program PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2010 dialokasi sebesar Rp 19,4 Miliar dan pada tahun 2011 menjadi Rp 82,6 Miliar.
Kemen KUKM • Kita akan meningkatkan sosialisasi KUR, prosedur dan pengelolaan akan disederhanakan. • Skema pembiayaan selain KUR, kita juga mempunyai BU yang dapat diakses UMKM • Skema surat utang pemerintah 005 yang disalurkan melalui Bank Mandiri, BSM, dll ‐ Rp 50 juta untuk mikro ‐ Rp 500 juta untuk usaha kecil • F3: program‐program yang telah bersinergi akan ditindaklanjuti khususnya sasaran dan indikator
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga •
• •
Revitalisasi sistem diklat kita menyiapkan pemasyarakay jiwa keiwirus ada di semua propinsi Dekon: tinggal menetapkan alokasi dan besaran Program‐program lain akan dilaksanakan rapat khusus dalam waktu dekat
Dephub • Program penanggulangan kemiskinan, Dephub merupakan sektor penunjang, yaitu: melalui keperintisan (angkutan laut, darat, dan udara). BKKBN • DAK kepada Kab/Kota digunakan untuk membantu BLKB dalam membina 1‐4 desa terkait KB dengan memberikan sepeda motor untuk BLKB tsb. • Kredit usaha dari BKKBN hanya memberikan kemudahan akses. • Propinsi Sumbar: data BKKBN
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
• •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
bukan merupakan data kemiskinan tetapi terkait dengan kesejahteraan keluarga terutama dalam pelaksanaan keluarga berencana. Penyaluran alat kontrasepsi dapat dikoordinasikan antara BKKBN Propinsi dengan dinas kesehatan. SKPDKB Kab/Kota dapat bekerjasama dengan dinas kesehatan Kab/Kota. Gudang untuk penyimpanan alat kontrasepsi menjadi menu DAK. Pelayanan alat‐alat kontrasepsi ini dilakukan melalui Jamkesmas.
Kemen Agama • Beasiswa diberikan kepada siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. • BOS diperuntuk bagi MA/MI. Mohon diberikan kepada siswa yang membutuhkan saja.
No. 4.
Tanggapan Pemerintah Daerah Propinsi Riau • Sinergi pusat‐daerah, kami dukung program2 yang sudah adanomenklaturnya. Demikian pula, harap ada dukungan pusat terhadap program yang baik bagi daerah. Kami sedikit gelisah, spt ada program penanggulangan kemiskinan dengan pendampingan yang tidak adil. Misal pendampingan yang memiliki kpasitas fiskal besar, mendapatkan pendampingan juga besar, dan sebaliknya. Sebaiknya disamakan saja diseluruh daerahÆkrn tujuan sama‐sama menanggulangi kemiskinan, bukan investasi • Inisiasi daerah : PNPMÆ usaha ekonomi desa simpan pinjam kami beri dana 500 juta/ desa, dengan pendampingan. Saat ini sudah berkembang 1‐2 triliun dalam 2 tahun. Apakah pemerintah dapat memberikan dana bantuan
Respon Kementerian/ Lembaga Kemensos: • Dalam shortlist, tidak ada kegiatan maupun alokasi anggaran melalui UPPD untuk Kemensos. Akan tetapi, tidak berarti tidak ada kegiatan Kemensos di wilayah Sumatera A. • Program‐program Kemensos yang dialokasi melalui Dekon dan TP, antara lain sebagai berikut: ‐ penanggulangan kemiskinan melalui KUBE ‐ KAT ‐ pemberdayaan keluarga ‐ LK3 ‐ pemberdayaan masyarakat ‐ pelestarian kepahlawanan ‐ rehabilitasi sosial ‐ pelayanan sosial lanjut usia ‐ Pelayanan sosial diluar panti ‐ rehabilitasi dan perlindungan kepada
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
•
•
•
•
•
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
dari pusat agr akselerasinya lebih besar? Raskin belum memenuhi kebutuhan daerah dalam setahun, akibatnya 10 – 15 milyar setahun tambah dari propinsi. Kami berhrap bila program dari bulog ini bisa menyentuh Kknya, kilonya. Tahun 2010 yang diallokasikan 13 M. Kami sudah mendirikan 10.000 rumah miskin yang dibiayai murni, harap dibina dengan sinergi pusat‐daerah. Beasiswa : alokasi 2011 yg diarahkan K/L masih tebatas, mis. Utk SD tahun lalau 400 M sedangkan tahun ini 300M. Artinya ini nantinya akan ditutup oleh dana daerah Jamkesda sudah dilakukan diluar Jamkesmas karena batasan antara miskin dan tidak miskin menjadi lemah. Bansos: kami berterimakasih karena dapat PKH yag sebelumnya belum ada.
penyandang cacat ‐ perlindungan dan jaminan sosial ‐ dll Kegiatan lainnya dialokasikan melalui pusat. • PKH tidak melakukan ekspansi. Akan dilakukan ekspansi jika sasaran 2010 tercapai. • Kemensos melakukan program/Kegiatan pelayanan pendidikan dan pekerja mandiri melalui Dit. Pemeliharaan Anak • Untuk Propinsi Riau, RTLH dialokasikan sementara di Indragiri Hilir. Kemendagri • Dekon PNPM perdesaan sudah disusun ancar‐ancar lokasi, sebagai berikut: ‐ Aceh: Rp 96,3 M ‐ Sumut: Rp 43,3 M ‐ Sumbar: Rp 19,5 M ‐ Riau: Rp 12,1 M ‐ Kepri: Rp 8,2 M • Kegiatan lainnya, seperti
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah •
KUR: KUR belum terlalu familiar di daerah, oleh karena itu perlu dikuatkan. Kami mendukung dengan sarana penjaminan Riau, tapi persyaratan Menkeu harus min berdana 50 M menjadi kendala baru.
Respon Kementerian/ Lembaga ‐
‐
Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dimana diusulkan Pemda Rp 200 M, namun hanya teralokasi Rp 100 juta. Hal ini dikarenakan kegiatan ini hanya untuk bimtek dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan lainnya dialokasikan di pusat. Hal ini berlaku untuk semua propinsi. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dialokasikan hanya Rp 50 juta karena kegiatan ini hanya bimtek dan fasilitasi pendataan dan penataan kelembagaan dan berlaku untuk seluruh propinsi.
Kemen PU • Target, sasaran dan alokasi terkait penanggulangan kemiskinan mengacu pada
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
alokasi yang diajukan pada rapat di Semarang. Prasarana PNPM mandiri banyak diarahkan kepada infrastruktur karena didasarkan pada kebutuhan daerah.
DKP • Dalam PNPM kelautan dan perikanan terdapat program pengelolaan sumber daya laut untuk pulau‐pulau kecil yang hanya mengcover 90 Kab/Kota disetiap propinsi. Untuk wilayah pesisir harus ditangani secara serius. Kemen budpar • Program pemberdayaan masyarakat mandiri bidang pariwisata pada tahun 2011 dialokasikan untuk 33 propinsi. Program PNPM mandiri pariwisata dari tahun ke tahun terus meningkat. • Propinsi Riau Pada tahun 2010 dialokasikan 4 desa.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
Pada tahun 2011 total menjadi 13 desa. Program PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2010 dialokasi sebesar Rp 19,4 Miliar dan pada tahun 2011 menjadi Rp 82,6 Miliar.
Kemen KUKM • Kita akan meningkatkan sosialisasi KUR, prosedur dan pengelolaan akan disederhanakan. • Skema pembiayaan selain KUR, kita juga mempunyai BU yang dapat diakses UMKM • Skema surata utang pemerintah 005 yang disalurkan melalui Bank Mandiri, BSM, dll. ‐ Rp 50 juta untuk mikro ‐ Rp 500 juta untuk usaha kecil • F3: program‐program yang telah bersinergi akan ditindaklanjuti khususnya sasaran dan indikator • Riau: jaringan bisnis retail • Riau dan Sumut
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
• •
pengemabangan praktek dan usaha Revitalisasi sistem diklat kita menyiapkan pemasyarakay jiwa keiwirus ada di semua propinsi Dekon: tinggal menetapkan alokasi dan besaran Program‐program lain akan dilaksanakan rapat khusus dalam waktu dekat
Dephub • Program penanggulangan kemiskinan, Dephub merupakan sektor penunjang, yaitu: melalui keperintisan (angkutan laut, darat, dan udara). BKKBN • DAK kepada Kab/Kota digunakan untuk membantu BLKB dalam membina 1‐4 desa terkait KB dengan memberikan sepeda motor untuk BLKB tsb. • Kredit usaha dari BKKBN hanya memberikan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga •
• •
5.
Propinsi Kepulauan Riau • 1.115 juta penduduk Kepri persebaranya di sektor industri, perdgangan, dan pertanian (perikanan).
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
kemudahan akses. Penyaluran alat kontrasepsi dapat dikoordinasikan antara BKKBN Propinsi dengan dinas kesehatan. SKPDKB Kab/Kota dapat bekerjasama dengan dinas kesehatan Kab/Kota. Gudang untuk penyimpanan alat kontrasepsi menjadi menu DAK. Pelayanan alat‐alat kontrasepsi ini dilakukan melalui Jamkesmas.
Kemen Agama • Beasiswa diberikan kepada siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. • BOS diperuntuk bagi MA/MI. Mohon diberikan kepada siswa yang membutuhkan saja. Kemensos: • Dalam shortlist, tidak ada kegiatan maupun alokasi anggaran melalui UPPD untuk
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
•
•
•
• •
•
Artinya jumlah penduduk miskin kami <136 ribu org. Tp sepakat menggunakan data BPS karena sudah sepakat yakni >246 juta org. • Kmai melihat hny Dpedag saja yang memiliki shorlist Kepri, tp kami yakin seyogyanya K/L lain pun ada dalam longlist Terimakasih atas PNPM yang diberikan di Kepri, namun mohon perhatiannya PNPM pada daerah perbatasan. Terimakasih pada Depbudpar utk PNPM pariwisata Kab. Bintan, Laingga, dan Batam. Kami mengusulkan sumber daya pulau‐pulau kecil dan pesisir. Mengusulkan program pengemabangan wilayah perbatasan adalah pembangkit listrik tenaga surya. UKM: usul penyediaan skim‐ skim utk UM, dukungan
Respon Kementerian/ Lembaga Kemensos. Akan tetapi, tidak berarti tidak ada kegiatan Kemensos di wilayah Sumatera A. Program‐program Kemensos yang dialokasi melalui Dekon dan TP, antara lain sebagai berikut: ‐ penanggulangan kemiskinan melalui KUBE ‐ KAT ‐ pemberdayaan keluarga ‐ LK3 ‐ pemberdayaan masyarakat ‐ pelestarian kepahlawanan ‐ rehabilitasi sosial ‐ pelayanan sosial lanjut usia ‐ Pelayanan sosial diluar panti ‐ rehabilitasi dan perlindungan kepada penyandang cacat ‐ perlindungan dan jaminan sosial ‐ dll Kegiatan lainnya dialokasikan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
• •
•
•
Respon Kementerian/ Lembaga melalui pusat. PKH tidak melakukan ekspansi. Akan dilakukan ekspansi jika sasaran 2010 tercapai. Kemensos melakukan program/Kegiatan pelayanan pendidikan dan pekerja mandiri melalui Dit. Pemeliharaan Anak Kemensos ‐ Pengembangan PKH di Propinsi Kepri sementara hanya diarahkan pada propinsi‐propinsi yang belum menerima PKH. ‐ TKI ilegal menjadi tanggung jawab lintas sektor dibawah koordinasi Kemenko Kesra. Kemendagri • Dekon PNPM perdesaan sudah disusun ancar‐ancar lokasi, sebagai berikut: ‐ Aceh: Rp 96,3 M ‐ Sumut: Rp 43,3 M ‐ Sumbar: Rp 19,5 M ‐ Riau: Rp 12,1 M
UMKM pemasaran, dllÆ11 M • Depsos: usulan kegiatan‐ kegiatan prioritas: keluarga miskin • PKH yang baru 2 tempat, diharapkan di tahun 2011 ini dilakukan di semua daerah, terutama berhubungan dengan kesehatan ibu hamil • Program perlindungan Jamsos bagi TKI , krn APBD tidak mungkin selalu menanggung masalah ini sendiri. Butuh intervensi pemerintah pusat. Perlu perhatian untuk propinsi‐propinsi maritim karena sulit akses transportasi, koordinasi, dll.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga •
‐ Kepri: Rp 8,2 M Kegiatan lainnya, seperti ‐ Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dimana diusulkan Pemda Rp 200 M, namun hanya teralokasi Rp 100 juta. Hal ini dikarenakan kegiatan ini hanya untuk bimtek dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan lainnya dialokasikan di pusat. Hal ini berlaku untuk semua propinsi. ‐ Peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dialokasikan hanya Rp 50 juta karena kegiatan ini hanya bimtek dan fasilitasi pendataan dan penataan kelembagaan dan berlaku untuk seluruh propinsi.
Kemen PU • Target, sasaran dan alokasi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
terkait penanggulangan kemiskinan mengacu pada alokasi yang diajukan pada rapat di Semarang. Prasarana PNPM mandiri banyak diarahkan kepada infrastruktur karena didasarkan pada kebutuhan daerah. Reklamasi Pulau Nipah pada tahun 2004‐2008, saat ini sedang dalam proses penyerahan kepada Kemenkeu.
DKP • Dalam PNPM kelautan dan perikanan terdapat program pengelolaan sumber daya laut untuk pulau‐pulau kecil yang hanya mengcover 90 Kab/Kota disetiap propinsi. Untuk wilayah pesisir harus ditangani secara serius. Kemen budpar • Program pemberdayaan masyarakat mandiri bidang pariwisata pada tahun 2011
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
dialokasikan untuk 33 propinsi. Program PNPM mandiri pariwisata dari tahun ke tahun terus meningkat. Propinsi Kepri Pada tahun 2009 dialokasikan untuk 5 desa. Pada tahun 2010 tidak ada. Pada tahun 2011 dialokasikan untuk 15 desa. Program PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2010 dialokasi sebesar Rp 19,4 Miliar dan pada tahun 2011 menjadi Rp 82,6 Miliar.
Kemen KUKM • Kita akan meningkatkan sosialisasi KUR, prosedur dan pengelolaan akan disederhanakan. • BPD Nagari mulai • Skema pembiayaan selain KUR, kita juga mempunyai BU yang dapat diakses UMKM • Skema surata utang pemerintah 005 yang disalurkan melalui Bank Mandiri, BSM,
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga • • •
• • • •
• •
50 juta untuk mikro 500 juta untuk usaha kecil F3: program‐program yang telah bersinergi akan ditindaklanjuti khususnya sasaran dan indikator Aceh terkait pe Riau: jaringan bisnis retail Riau dan Sumut pengemabangan praktek dan usaha Revitalisasi sistem diklat kita menyiapkan pemasyarakay jiwa keiwirus ada di semua propinsi Dekon: tinggal menetapkan alokasi dan besaran Program‐program lain akan dilaksanakan rapat khusus dalam waktu dekat
Dephub • Program penanggulangan kemiskinan, Dephub merupakan sektor penunjang, yaitu: melalui keperintisan (angkutan laut, darat, dan udara).
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga BKKBN • DAK kepada Kab/Kota digunakan untuk membantu BLKB dalam membina 1‐4 desa terkait KB dengan memberikan sepeda motor untuk BLKB tsb. • Kredit usaha dari BKKBN hanya memberikan kemudahan akses. • Penyaluran alat kontrasepsi dapat dikoordinasikan antara BKKBN Propinsi dengan dinas kesehatan. SKPDKB Kab/Kota dapat bekerjasama dengan dinas kesehatan Kab/Kota. • Gudang untuk penyimpanan alat kontrasepsi menjadi menu DAK. • Pelayanan alat‐alat kontrasepsi ini dilakukan melalui Jamkesmas. Kemen Agama • Beasiswa diberikan kepada siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. • BOS diperuntuk bagi MA/MI.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga Mohon diberikan kepada siswa yang membutuhkan saja.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam No.
: : : :
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 4 / Prioritas 10 (Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik) Sumatera A Sabtu, 1 Mei 2010 I (14.00 ‐ 17.30)
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Umum
Kementerian Kelautan dan Perikanan : • Untuk Sumbar, Sumut, Kepri, dan Riau : kegaiatan ke depan lebih khusus untuk masyarakat pesisirnya bukan lagi budidaya ikannya. Kementerian Perhubungan : • Terdapat program keperintisan jalan laut, darat, dan udara. Aceh : 1 trayek angkutan laut perintis Sumut : 2 trayek angkutan laut perintis Kepri : di tanjung inang.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
•
Kepri banyak kegiatan pemindahan muatan dari kapal kecil ke besar di tengah laut yang mrpkn illegal shipping sehingga akan dibangun pelabuhan. • Untuk meningkatkan pengawasan di perbatasan terutama di selat malaka. • Akan didesain pelabuhan di pulau2 kecil diperlukan agar dapat disinggahi dg kapal2 perang AL termasuk sarana navigasi keamanannya. • Pulau Nipah sedang menunggu grand desain tata ruang dari pulau Nipah. Infrastruktur pelabuhan, atau bandaranya. Kementerian Luar Negeri : • Permasalahan di Pulau2 perbatasan terjadi karena masalah ekonomi. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesenjangan antar provinsi kita dengan malaysia, termasuk maslah
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
•
1.
Provinsi Aceh • Wilayah aceh selama ini telah mengalami konflik,
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
TKI yang dapat dilakukan melalui udara dan laut sehingga meninmbulkan permasalahan. Pulau Jemor : okupasi dan konservasi.Dulu Sipadan dan ligitan sudah memberikan konservasi burung dan lainlain. Kepri : berbatasan dengan vietnam singapura dan malyasia.Terdapat kegiatan perundingan2 dengan tataran internasional sehingga tidak terdapat ddalam short list yang telah dilakukan terhadap 12 negara yang merupaakn negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sehingga perlunya adanya penegasan batas wilayah untuk menangani masalah
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga maka daerah-daerah pasca konfli, daerah terluar, dan terdepan perlu sangat diperhatikan karena sangat rawan terhadap kemiskinan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : • Mohon diperhatikan masalah relokasi korban bencana. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : • Pelaksanaan P2KDT akan dilanjutkan, tetapi saat ini mengalami permasalahan karena anggaran masih ditandai bintang. Kementerian Sosial : • Komunitas adat terpencil masih tersisa 8000 KK yang tersebar di 115 titik. • Pelaksanaan program berikutnya akan dilaksanakan di Aceh Tengah dan Aceh Barat. • Fokus untuk pemberian rumah dengan harga rumah Rp 60 juta per unit karena
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kementerian Sosial : • Akan dilanjutkan rehabilitasi Aceh. • Akan diadakan bantuan infrastruktur untuk komunitas adat terpencil.
No.
2.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga masih terdapat rumah yang belum terbangun untuk korban pada saat konflik.. Provinsi Sumatera Utara Pulau Nias : • Perlu dilakukan keberlanjutan program penanganan pasca banana dengan rencana aksi : bantuan sosial perbaikan perumahan, yang selama ini belum tuntas. • Masih ada 1500 KK yang belum memperoleh listrik terutama di daerah pesisir dan terisolir. • Perlu dilakukan pembangunan BLK pada daerah yang sulit dikases. Kementerian Sosial : • Terdapat program desa pelopor untuk warga yang tidak mempunyai keahlian, khususnya di daerah miskin dengan target 100 desa di Sumut. Kementerian Kelautan dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kementerian Sosial : • Akan dilanjutkan Rehabilitasi Nias.
Kementerian Kelautan dan
No.
3.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Perikanan : • Ada 3 pulau yang termasuk terdepan dan terluar yaitu Pulau Simuk, Pulau Bunga (Kepulauan Nias), dan Pulau Berhala. • Pemda di pulau-pulau tersebut meminta bantuan kapal untuk bersaing dengan kapal nelayan luar negeri, seperti Vietnam, dan pembangunan kantor yuridikus Angkatan Laut. Kementerian Dalam Negeri : • Perlu diperhatikan perbatasan antar provinsi yaitu perbatasan antara Sumut dengan Riau karena sampai saat ini belum selesai. • Perlu diperhatikan pula lintas batas kabupaten/kota karena hingga saat ini juga belum jelas sehingga dapat memicu konflik suku, dll. Provinsi Sumatera Barat • Terdapat 9 kabupaten
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Perikanan : • Pengolahan sumber daya laut di pulau2 kecil dan pengelolaannya terdapat alokasi anggaran untuk pengawasan di Sumut, tapi kurang tahu detailnya. • Usulan kapal2 kecil akan dievaluasi kembali karena ke depannya tiadak akan mengelola kapal2 kecil lagi.
No.
4.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga tertinggal yang belum dialiri listrik, khususnya untuk kawasan Melawai. • Pulau Siwalan dan Sibalu yang termasuk pulau terdepan dan terluar, hingga saat ini belum berpenghuni, tetapi sudah dijadikan tempat berladang warga. Mohon agar dibangun tanda2 pulau seperti mercusuar, dll, untuk menandakan kedaulatan Indonesia. Provinsi Riau Kementerian Sosial : • Masih terdapat 10.000 jiwa masyarakat terpencil. Mohon diperhatikan melalui program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Daerah Terluar dan Perbatasan : Kementerian Dalam Negeri : • Daerah terluar berada di • Terdapat Program pesisir pantai di sekitar Selat penyelenggaran Malaka. Daerah ini pemerintahan umum, mempunyai permasalahan meliputi kegiatan kerawanan dalam TKI dan pengembangan dan penataan illegal product. Daerah ini wilayah perbatasan dengan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
berbatasan langsung dengan Malaysia yang dapat ditempuh melalui laut sekitar 30 menit. kondisi di pulau terluar kita sangat gelap, tetapi ketika kita berlayar menuju Malaysia maka akaan mendapatkan daerah • yang terang benderang. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh • karena itu, pendekatan daerah perbatasan dan pesisir tersebut diperlukan yaitu melalui pendekatan lintas batas, sehingga kita mempunyai daya tarik yang • lebih besar daripada Malaysia. Diharapkan ada koordinasi antar K/L sehingga dapat memperkuat pemebangunan daerah terdepan dan terluar, terutama pertumbuhan ekoknominya, khususnya penguatan produk, seperti produk pertanian dan
alokasi sebesar 2,1 M meliputi dana dekonsentrasi 650 jt terdiri dari kegiatan pembinaan dan pembakuan nama rupa bumi (400jt) dan kegiatan fasilitasi penegasan batas negara (250 jt). Terdapat kegiatan pembangunan untuk Rokan Hilir. Pengelolaan Pulau Jemur di Bagan Siapi-api sudah ada relokasi yang sedang dipersiapkan sarana dan prasarana yang terkait pula dengan pemerintahan desa. Saat ini sedang dilakukan uji coba siaran di perbatasan agar penerimaaan siaran hanya untuk siaran Indonesia dan bukan siaran Malaysia.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga industri kecil. Oleh karena itu, diharapkan Kementeraian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat meningkatkan keahlian masyarakat daerah pesisir dan perbatasan, khususnya untuk produk pertanian dan industri kecil untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Daerah Terdepan : • Mohon adanya penguatan untuk daerah yang mengalami masalah yaitu . Pulau Jemur yang mulai diakui Malaysia, padahal dari dulu sudah ada TNI AL di daearh tersebut sehingga diharapkan agar dibangun pelabuhan. Pada saat ini Bupati Pulau Jemur sudah mengirim masyarakat ke pulau tersebut sehingga akan terbangun desa dan diharapkan dapat
Kementerian Kelautan dan Perikanan : • Pulau Jemor kalau memang itu untuk tempat pulau penyu dapat diusulkan sebagai wilayah konservasi kawasan perairan sehingga tidak diklaim malaysia, sambil jalan, sambil infrastruktur dibangun. • Pulau2 kecil sudah dialokasikan melalui DAK, dapat berupa listrik untuk membantu masyarakat pulau2 kecil.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga membentuk kecamatan yang mempunyai potensi pariwisata.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
•
Listrik diberikan diutamakan untuk pulau berpenghuni. • Pulau yang belum ada rambu2nya dapat diusulkan kedepannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika : Terdapat 701 desa yang akan difasilitasi dengan komunikasi, desa internet 3 desa, desa informasi 8 desa
Daerah Pesisir : • Mohon dukungan listrik dan telekomunikasi untuk daerah pesisir. Sekarang ini malah Eksis (Perusahaan Telekomunikasi Malaysia) yang mempunyai sinyal yang lebih bagus dan kuat daripada Indonesia. Daerah Tertinggal : • Daerah tertinggal saat ini berdasarkan kabupaten yaitu Rotaan Hulu dan Pohan Singkak berdasarkan persentase penduduk miskin. Mohon agar pendekatannya berdasarkan kecamatan atau desa sehingga lebih mengena ke objek. • Saat ini telah dibangun infrastruktur pedesaan : jalan desa, listrik, air desa dengan
No.
5.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
menggunakan APBD. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata : Pulau Rupat sebagai pulau terluar agar dapat didorong kegiatan pariwisatanya.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata : Hampir semua kewenangan sudah diserahkan kepada daerah. Provinsi Kepulauan Riau Kementerian dalam Negeri : • Kabupaten tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau • Terdapat Program penguatan yaitu Kabupaten Lingga, dan penyelenggaraan terdapat 42 kecamatan pemerintahan umum tertinggal atau169 desa meliputi kegiatan Penguatan tertinggal. Program pemerintah daerah dan percepatan pembangunan kapasitas daerah dengan desa dan kelurahan tertinggal koordinasi dekonsentrasi tersebut membutuhkan 70,5 meliputi salah satunya yaitu Milyar. penegasan status hukum batas antar negara dan • Dibutuhkan perhatian untuk peningkatan sosial ekonomi. daerah perbatasan melalui kegiatan PNPM di • Saat ini sedang menyusun perbatasan. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dengan kegiatan• Dibutuhkan perhatian kegiatan terkait dengan terhadap pengelolaan sumber pengelolaan perbatasan.yang daya laut, pesisir, dan pulaubekerjasama dengan K/L pulau kecil. terkait dan Bappenas. • Untuk Kabupaten Anambas Mohon daerah untuk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
diusulkan pembangunan pembanagkit listrik tenaga surya. Terdapat 19 pulau terluar dengan penanganan yang sangat baik saat ini diantaranya adalah Pulau Nipah. Dimohon segera diambil keputusan untuk memutuskan siapa yang akan mengelola pulau ini karena berkaitan dengan kepemilikan asset dan perizinan yang selanjutnya akan dijadikan model percontohan pulau terluar. Pulau tersebut dibangun oleh PU dengan uang negara, tapi merupakan pulau-pulau kecil sehingga Menkopolhukam meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan sementara untuk menanganinya hingga diambil keputusan siapa yang berhak menanganinya.
menyusun daftar kegiatan di daerah. Kementerian PU : • Pada tahun 2004-2005 telah melaksanakan reklamasi Pulau Nipah. Kementerian Kelautan dan Perikanan : • Pulau Nipah masalah aset sedang diurus dengan Kemenkeu, lalu blueprint pembangunan dari P Nipah baik dari pemerintah maupun swasta yang akan membangun harus sama. Harus ada keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa blue prnit sama. Apabila blue print sudah jelas dan aset jg jelas maka pemda dapat membangunnya. • Sudah ada konservasi di pulau anambas. Sambil infrastrukturnya di bangun
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata : • Program destinasi pariwisata untuk Pulau Nipah alokasi 3 M di Kepri. • Dari cataan kami, alokasi keg masih umum, coba dikomunikasikan dengan kami.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
