bismillahirrahmanirrahim

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

PUTUSAN Nomor : 0093/Pdt.G/2015/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kecamatan

Panarukan, Kabupaten

Situbondo, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; melawan TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon/ dan para saksi di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor

0093/Pdt.G/2015/PA.Sit

telah

mengajukan

permohonan

untuk

melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 13 Nopember 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 369/05/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 5 tahun; 3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan : a. Termohon

sering

berhutang

uang

kepada

pihak

lain

tanpa

sepengetahuan Pemohon dan tanpa kepentingan yang jelas sehingga banyak orang yang menagih kepada Pemohon ; b. Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon ; 4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; 5. Bahwa percekcokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon; 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini; 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo; 3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; SUBSIDER: Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. AMAR HUJANTORO, MH. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Februari 2015. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: 

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Nopember 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;



Bahwa di saat menikah itu status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;



Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga selama sekitar 5 tahun 2 bulan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 5 tahun;

Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]




Bahwa benar sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan benar bertengkar masalah hutang, namun hutangnya tersebut sepengetahuan Pemohon;



Bahwa benar kemudian Termohon

pergi meninggalkan tempat tinggal

bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; 

Bahwa

selama

pisah

dengan

Pemohon,

Pemohon

tidak

pernah

memberikan nafkah lahir/uang belanja kepada Termohon; 

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan apabila Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, namun Termohon menggugat balik hak-haknya yaitu: - Uang pengganti pembayaran hutang bersama sebesar Rp. 2.400.000,-; - Nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan; - Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan; - Mut’ah sebesar Rp. 100.000,-; - Nafkah anak sebesar Rp. 600.000,-; Bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan

dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Pemohon tetap pada permohoanannya - Bahwa sedangkan tentang gugatan balik Termohon tersebut pada pokoknya Pemohon keberatan mengembalikan uang pembayaran hutang tersebut karena Termohon sudah menjual TV dan sepeda motor, - Bahwa untuk nafkah madliyah Pemohon menyatakan tidak sanggup sebab pada saat berpisah Pemohon telah memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,- Bahwa untuk nafkah iddah hanya mampu sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya, - Bahwa sedangkan mut’ah Pemohon sanggup; - Bahwa untuk nafkah anak Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya. Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula, - bahwa sedangkan tentang jawaban terhadap gugatan balik tersebut, dalam repliknya Termohon menyatakan keberatan mengenai uang pembayaran sisa hutang dengan alasan bahwa penjualan sepeda motor dan TV tersebut hasil penjualan juga untuk membayar hutang, dan sisa hutang tersebut sebesar Rp. 2.400.000,-, - Bahwa sedangkan untuk nafkah madliyah, iddah, anak dan mut’ah Termohon menyatakan tetap pada jawabannya. Bahwa atas replik pada gugatan balik tersebut, dalam dupliknya Pemohon tetap pada jawabannya. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa: A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Nomor 369/05/XI/2008 Tanggal 13 Nopember 2008, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1); B. Saksi: 1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: − Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena saksi adalah saudara dua pupu Pemohon; − Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 1 orang anak; − Bahwa sejak 1 tahun rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;



− Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon

pergi

meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; − Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; 2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: − Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ; − Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG; − Bahwa sejak 1 tahun rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dan terjadi percekcokan disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; − Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon

pergi

meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; − Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa

untuk

membuktikan

dalil-dalil

bantahan,

Termohon

telah

mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut: 1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena saksi adalah ayah kandung Termohon; - Bahwa saksi tahu kedua pihak adalah suami isteri dan keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga selama 5 tahun, dan tinggal terakhir di rumah Pemohon; - Bahwa saksi tahu kedua pihak telah mempunyai 1 orang anak; - Bahwa saksi tahu kini kedua pihak sudah tidak rukun lagi, karena sejak 1 tahun terakhir keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan Pemohon kurang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga Termohon sering berhutang baik itu kepada saksi maupun kepada orang lainnya; - Bahwa setahu saksi jumlah hutang sekitar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah); - Bahwa setahu saksi Termohon hutang kepada Paman Termohon Rp. 200.000,-, P. Sun Rp. 300.000,-, B. Nur Rp. 300.000,- Bank Harian Rp. 100.000,- dan Rp. 150.000,-, sedangkan hutang yang belum dilunasi berjumlah 2.600.000,-

Bahwa Pemohon juga mengetahui saat Termohon mempunyai hutang;

- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil; 2. SAKSI, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena saksi adalah ibu kandung Termohon; - Bahwa saksi tahu kedua pihak adalah suami isteri dan keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga selama 5 tahun, dan tinggal terakhir di rumah Pemohon; - Bahwa saksi tahu kedua pihak telah mempunyai 1 orang anak, bernama ANAK KANDUNG; - Bahwa saksi tahu kini kedua pihak sudah tidak rukun lagi, karena sejak 1 tahun yang lalu keduanya sering cekcok dan bertengkar disebabkan



Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga Termohon sering berhutang kepada orang lainnya; - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil; Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan jawaban; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUM DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HlR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya mohon menjatuhkan talak satu raj’i dengan alasan sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan Termohon sering berhutang uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa kepentingan yang jelas sehingga banyak orang yang menagih kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan Pemohon. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon

pergi meninggalkan tempat tinggal

bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing. Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sepanjang perselisihan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


dan pertengkaran Termohon mengakuinya namun tentang penyebabnya Termohon membantahnya dengan alasan bahwa hutang Termohon tersebut sepengetahuan Pemohon. Menimbag, bahwa meskipun dalil permohonan tersebut telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara aquo adalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan saksi-saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pemohon

telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi

Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 13 November 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Menimbang,

bahwa

saksi-saksi

Pemohon

bernama

MIDON

bin

SUMARWEN dan RIDWAN bin MARGIO, telah dewasa dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saki 2 Pemohon tersebut menerangkan bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain, dan akibat dari peristiwa tersebut kedua pihak telah berpisah di mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah pisah selama 1 tahun. Keterangan tersebut adalah fakta sesuai dengan pengetahuan sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah dewasa dan sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah menerangkan bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran disebabkan kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga Termohon sering berhutang kepada orang lainnya. Keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah fakta berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi saksi Termohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga selama 5 tahun 2 bulan dan bertempat terakhir di rumah Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun; 3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan

dan

pertengkaran

disebabkan

Pemohon

kurang

dalam

memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari sehingga Termohon berhutang kepada orang lain. 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak telah hidup berpisah selama 1 tahun, di mana Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama; 5. Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masingmasing, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Pemohon. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Namun oleh karena Petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain. Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam (KHl) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga Termohon sering berhutang kepada orang lain dan akibat dari persilisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak telah pisah selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. I Tahun 1975. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran kedua pihak Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


yang terus menerus yang puncaknya kedua pihak telah pisah selama 1 tahun, dan kedua pihak telah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sehingga fungsi sebagai suami isteri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kondisi tersebut telah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga kedua pihak sudah tidak harmonis lagi, maka dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1/1974 juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, oleh karenanya

Majelis

Hakim

berpendapat

lebih

baik

diputuskan

ikatan

perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan. Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendasarkan pertimbangan tersebut di atas pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: Artinya:" Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui ". Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan AgamaSitubondo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


DALAM REKONVENSI Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Rekonvensi

sebagaimana dikemukakan di atas. Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban telah disertakan tuntutan balik, maka untuk membedakan dengan perkara a quo perlu dipilah penyebutan dan penempatan para pihak, yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan dalam tahap jawaban sebagaimana diatur dalam pasal 132 (a) HIR, maka formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan secara lengkap sebagai berikut. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan tentang nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak dan hutang bersama, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan menerima dan sanggup terhadap gugatan rekonvensi yang lain sebagai berikut: 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 2. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang pada pokoknya kedua pihak saling mempertahankan gugatan dan jawabannya masing-masing. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah ditolak atau dibantah untuk sebagian dan diterima selebihnya, maka terhadap gugatan yang ditolak atau dibantah, maka Penggugat rekonvensi dibebani bukti sedangkan Tergugat rekonvensi dibebani bukti bantahannya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp. 600.000,-, dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugaat rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


rupiah), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang, bahwa gugatan nafkah madliyah adalah gugatan di mana isteri menuntut kepada suami tentang nafkah yang belum dipenuhi selama kurun waktu tertentu. Oleh karena gugatan tersebut menuntut tentang prestasi yang tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut adalah bersifat negative, sehingga pihak Tergugat rekonvensi harus dibebani bukti untuk membuktikan sebaliknya. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampunanya. Menimbang,

bahwa

sebagimana

dalam

jawaban

lisan

Tergugat

rekonvensi yang menyatakan bahwa selama pisah tersebut, Tergugat rekonvensi pernah memberi nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Jawaban tersebut adalah merupakan pengakuan Tergugat rekonvensi di depan persidangan, Oleh karenanya berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa selama pisah tersebut Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah, kecuali pemberian satu kali sebesar Rp. 300.000,- kepada Penggugat rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi dianggap tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 2 (dua) bulan belum terpenuhi nafkahnya. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta kepergian Penggugat rekonvensi tersebut disamping karena perselisihan dan pertengkaran kedua pihak yang yang mengganggu ketentraman rumah tangganya, juga pihak Tergugat rekonvensi kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi. Sehingga dengan kondisi akumulasi permasalahan rumah tangganya tersebut maka dengan kepergian Penggugat rekonvensi tidak serta merta dianggap sebagai tindakan nusyuz dari seorang isteri. Dengan demikian, maka Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberi nafkah selama 2 (dua) bulan pisah kepada Penggugat rekonvensi (vide Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam).



Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap tentang nilai penghasilan Tergugat

rekonvensi

sebagai

kuli

bangunan,

namun

majelis

Hakim

mempertimbangkannya sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan, maka mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 500.000,- perbulan x 2 bulan = Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mut’ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa sebagai akibat perkawinan putus karena talak, maka antara lain suami diwajibkan untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada isterinya, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara aquo, bahwa Tergugat rekonvensi telah diijinkan untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan

persidangan, sedangkan

sebagaimana

fakta

bahwa

Penggugat

rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang telah nusyuz, oleh karenanya Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat rekonvensi telah menyanggupi gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut’ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka terhadap kesanggupan tersebut merupakan kesepakatan kedua pihak yang harus dinyatakan dalam putusan ini, maka dihukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut’ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah terhadap seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 5 tahun, yang sekarang dalam Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


pemeliharaan (hadlanah) Penggugat rekonvensi, sebesar Rp. 600.000,-. Terhadap

tuntutan

tersebut

dalam

jawabannya

Tergugat

rekonvensi

menyatakan menyanggupinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa

sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) jo 149

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa sebagai konsekuensi cerai talak, biaya pemeliharaan anak yang belum berumur 21 tahun merupakan tanggungan ayahnya. Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 300.000,majelis hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat tersebut adalah layak dan patut jika disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, maka oleh karenanya wajar jika Tergugat dihukum membayar nafkah 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 5 tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya menuntut sisa hutang sebagai hutang bersama sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun oleh karena Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan tentang posisi hutang tersebut kepada siapa hutang tersebut harus dibayar, rincian jumlah hutang dimaksud, dan apakah hutang tersebut masih merupakan tanggungan kedua pihak, maka terhadap gugatan hutang bersama tersebut harus ditolak. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

90.000181.000

MENGADILI Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa Nafkah Madliyah selama 2 bulan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah); 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa Mut’ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah terhadap seorang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 5 tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; 6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi tentang hutang bersama; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi. Demikian putusan ini dijatuhkan di Situbondo pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. SAYUTI, MH. sebagai Hakim Ketua, HIRMAWAN SUSILO, SH.

Serta Drs. AMAR

HUJANTORO, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DJUNAIDI ICHWANTORO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

HIRMAWAN SUSILO, SH.

Drs. SAYUTI, MH.

Hakim Anggota II

Drs. AMAR HUJANTORO, M.H. Panitera Pengganti,

DJUNAIDI ICHWANTORO, SH. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran

: Rp

30.000,-

2. Biaya ATK Perkara

: Rp

50.000,-

3. Biaya Panggilan

: Rp 300.000,-

4. Redaksi

: Rp

5.000,-

5. Materai : Rp 6.000,------------------------------------------------------Jumlah Rp 391.000,-


bismillahirrahmanirrahim

Recommend Documents