BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PUTUSAN Nomor 1012/Pdt.G/2015/PA.Sit

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugar Rekonvensi;

melawan TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon,

Termohon dan para saksi di

persidangan ; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1012/Pdt.G/2015/PA.Sit telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2005, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 62/04/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 dengan status Pemohon Duda Cerai dan Termohon Perawan; 2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 10 tahun 2 bulan

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 10 tahun; 3. Bahwa sejak 5 bulan yang lalu rumah tangga PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan : a. Termohon sering curiga dan cemburu kepada Pemohon tanpa dasar bukti dan alasan yang jelas sehingga Pemohon tidak tenang setiap pergi bekerja ; b. Termohon terlalu berlebihan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap ; 4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; 5. Bahwa percekcokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon; 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini; 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; SUBSIDER: Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui lembaga mediasi dengan menunjuk S.AGUS SETIAWAN, SH.

sebagai mediator, akan tetapi tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan mediator tertanggal 06 Agustus 2015; Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa benar Pemohon suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 10 Maret 2005 dan telah mempunyai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 10 tahun;



Bahwa benar telah terjadi pertengkaran sejak 5 (lima) bulan, tetapi tidak benar

alasan

Termohon cemburu, tetapi yang benar Pemohon sering

pulang pagi hari, bahkan sampai jam satu kadang jam dua pagi; 

Bahwa

tidak benar kalau Termohon menuntut uang belanja

melebihi

kemampuan Pemohon; 

Bahwa benar antara Pemohon danTermohon telah pisah rumah selama satu bulan lebih

sampai sekarang Pemohon pulang ke rumah orang

tuanya; 

Bahwa selama pisah rumah Pemohon memberi belanja sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan yang kedua masing-masing sebesar Rp. 50.000,dan yang ketiga sebesar Rp. 100.000,-

Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]




Bahwa

Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebab

masih cinta, tetapi Pemohon takut dengan orang tuanya, kalau Pemohon berkeras menceraikan

Termohon tidak keberatan tetapi Termohon

menuntut hak- hak Termohon: 1. Nafkah madliyah selama dua bulan setiap hari sebesar Rp. 50.000,2. Nafkah iddah setiap hari sebesar Rp. 50.000,3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,4. Nahkah untuk satu orang anak setiap hari sebesar Rp.30.000,

Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap hari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. Rp. 100.000,Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan

reliknya secara lisan sebagai berikut: 

Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya;



Bahwa sebelum pisah Pemohon memberi nafkah kadang Rp. 40.000,sampai dengan Rp. 100.000,-



Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang rias karnaval;



Bahwa tentang tuntutan nafkah madliyah selama dua bulan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- saya sanggup Rp. 30.000,-



Bahwa tentang tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- saya sanggup Rp. 30.000,-



Bahwa

tuntutan

mut’ah

sebesar

Rp.

1.000.000,-

saya

sanggup

anak

sebesar

Rp. 500.000,

Bahwa

mengenai

tuntutan

nafkah

untuk

seorang

Rp. 30.000,- saya tolak sebab anak ikut dengan orang tua Pemohon; Bahwa

atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaian

dupliknya secara lisan yang pada pokonya tetap atas jawabannya da gugatan rekonvensi; Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : A. Surat: a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Nomor 62/04/III/2005 Tanggal Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


08 Maret 2005, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1); B. Saksi-Saksi: 1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; −

Bahwa saksi kenal dengan Pemohn dan Termohn karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

−

Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan

sehubungan

dengan

perceraian

Pemohon

dengan

Termohon; −

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

−

Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 10 tahun 2 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 10 tahun;

−

Bahwa sejak 5 bulan yang lalu rumah tangga sudah tidak harmonis disebabkan pada saat Pemohon bekerja di Bali sering ditelpun oleh Termohon disuruh pulang, sehingga hasil kerjanya habis untuk ongkos balik ke rumah;

−

Bahwa

benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

selama 2 (dua) bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua; −

Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon, sebab Pemohon tidak bekerja, bahkan untuk membeli rokok saja minta kepada saksi (orang tua);

−

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : − Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adalah tetangga Pemohon ; − Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan

sehubungan

dengan

perceraian

Pemohon

dengan

Termohon; − Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah; − Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 10 tahun

dan terakhir

bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah mempunyai 1 orang anak; − Bahwa sejak 5 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,

disebabkan

menurut keterangan Pemohon

pada saat Pemohon bekerja di Bali sering ditelpun oleh Termohon disuruh pulang, sehingga hasil kerjanya habis untuk ongkos balik ke rumah; − Bahwa

benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

selama 2 (dua) bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua; − Bahwa saksi tidak tahu selama pisah rumah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon apa tidak; − Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari; − Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon; Bahwa Termohon setelah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksinya, Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan dan mencukupkan pada saksi-saksi Pemohon ;



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil mengajukan permohonan perkara dan sesuai kompetensi relatif maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan ; Menimbang, bahwa Pemohon

dalam permohonannya

mendalilkan

bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Besuki,

Kabupaten

Situbondo, dengan kutipan akta nikah nomor: 62/04/III/2005, tanggal 08 Maret 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohon cerai sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa Pemohon

dan Termohon

beragama Islam dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undnag-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 Juni 2015

Nomor

1012/Pdt.G/2015/PA.Sit. telah menunjuk seorang Mediator dari Pengadilan Agama Situbondo bernama S.AGUS SETIAWAN, S.H.; Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon

dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon yang menyatakan:

berdasarkan dalil permohonannya

bahwa sejak 5 bulan yang lalu rumah tangga

PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan : a. Termohon sering curiga dan cemburu kepada Pemohon tanpa dasar bukti dan alasan yang jelas sehingga Pemohon tidak tenang setiap pergi bekerja ; b. Termohon terlalu berlebihan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon sedangkan Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap ; Menimbang, bahwa Termohon

memberikan jawaban yang pada

pokoknya Termohon mengakui adanya pertengkaran namun alasannya tidak benar

seperti

apa

yang

disampaikan

oleh

Pemohon

dalam

dalil



permohonannya, bahwa yang benar penyebab pertengkaran adalah Pemohon sering pulang pagi hari bahkan sampai jam satu kadang jam dua dinihari, dan juga bukan karena Termohon menuntut belanja

melebihi kemampuan

Pemohon, saya masih keberatan bercerai karena masih cinta,

dari padanya

Majelis Hakim menilai bahwa Termohon pada dasarnya mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun

tetapi penyebabnya tidak seperti apa

yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya, dan akhirnya antara Termohon dengan Pemohon pisah rumah selama 2 (dua) bulan dan bila Pemohon

tetap

ingin

menceraikannya,

dirinya

menuntut

ha–haknya

sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi di bawah ; Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon secara pribadi (vide Pasal 174 HIR ), maka dengan pengakuan itu, majelis menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini; Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya,

namun Termohon masih keberatan untuk bercerai, tetapi

dalam perkara perceraian ini Majelis Hakim berpendapat tetap wajib adanya pembuktian ; Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ; Menimnbang, bahwa alat bukti (P-1) berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Sittubondo,

telah dicocokan dengan aslinya dan telah dinezegelen pos

bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pengakuan Termohon

Pemohon,

serta alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah

Nomor: 62/04/III/2005 tanggal 08 Maret

2005, yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

(P-1)

harus

dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon

dan Termohon telah dan masih

terikat perkawinan yang sah sejak tanggal

08 Maret

2005 sebagaimana

maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta antara keduanya belum pernah bercerai; Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka

3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai penyebab

perselisihan

dan

pertengkaran,

adalah

fakta

yang

dilihat

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut merupakan saudara

Pemohon

dan

tetangga dekat Pemohon ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, bersesuaian serta berkaitan, yakni kedua saksi

Pemohon

tahu

sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan

antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

selama kurang lebih 2 (dua) bulan; Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Kebenaran dari keterangan para saksi tersebut,



Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : 1. Bahwa, Pemohon

dan Termohon

adalah pasangan suami isteri yang

secara sah telah menikah pada tanggal 08 Maret 2005; 2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi pertengkaran, yang puncaknya

Pemohon pulang ke rumah orang

tuanya sampai sekarang tidak pernah kumpul sebagai suamai istri lagi; 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan; 4.

Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang pertama , pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ; Menimbang, bahwa petitum yang kedua, pihak Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ; Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur’an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi : Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

dan

dijadikan-Nya

di antaramu

rasa

kasih

dan

sayang.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan

seorang

wanita

sebagai

suami

istri

dengan

tujuan

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“; Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ; Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah begitu besar niatnya untuk menceraikan Termohon, karena pertengkaran yang disebabkan menurut Pemohon, Termohon sering curiga dan ceburu dan terlalu berlebihan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon,

tetapi menurut Termohon dan

diakui oleh Pemohon penyebab pertengkaran adalah Pemohon sering keluar malam dan pulangnya sampai jam satu dan kadang jam dua dini hari, telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lamanya; Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata mengalami pecah/retak ( merriage break down) antara kedua pihak berperkara, dan pada titik sekarang Pemohon

begitu kuat niatnya untuk menceraikan Termohon; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak. Keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan

kemudharatan

bagi

Pemohon

dan

Termohon.

Tujuan

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah,

tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah dilanda perpecahan yang berkepanjangan, dan terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan

sidang Pengadilan Agama Situbondo ; Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum Pertama haruslah dinyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaiman dimaksud Pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( ex officio ) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuiki, Kabupaten Situbondo dimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut dan untuk itu perlu dimasukkan dalam amar putusan perkara ini ; DALAM REKONVENSI

Menimbang, pada bagian ini Pemohon disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi supaya dihukum untuk membayar kepadanya berupa : 1. Nafkah

madhiyah

selama

2

(dua)

bulan,

setiap hari sebesar

Rp. 50.000.- X 30 hari X 2 bulan = Rp. 3.000.000,2. Nafkah iddah setiap

hari sebesar

Rp. 50.000.- X 90 hari =

Rp. 4.500.000,-; 3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,4. Nafkah untuk satu orang anak setiap hari sebesar Rp. 30.000,Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 132 HIR, dimana prinsip gugatan rekonvensi adalah gugatan untuk mengimbangi gugatan konvensi, serta dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi. Hal itu akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah berkaitan erat dengan materi gugatan konvensi, yakni pemenuhan hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses perkara dan satu putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban dalam konvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberikan kesempatan menjawab gugatan rekonvensi bersama dengan replik dalam konvensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan

gugatan Penggugat Rekonvensi,

Terguigat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Tuntutan nafkah madliyah selama 2 (dua) bulan setiap hari sebesar Rp. 50.000,- Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 30.000,setiap harinya;

2.

Tuntutan nafkah iddah setiap hari sebesar Rp. 50.000,- Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 30.000,- setiap hari;

3.

Mengenai

mut’ah

sebesar

Rp.1.000.000,-

saya

hanya

sanggup

Rp. 500.000,-; 4.

Mengenai nafkah anak saya tidak sanggup karena sekarang anak ikut bersama ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim mempertimbangkan satu per satu gugatan Rekonvensi sebagai berikut: Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu tuntutan tersebut dalam pertimbangan berikut;

1.

NAFKAH MADLIYAH:

Menimbang, bahwa pemberikan nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan jika kewajiban tersebut

tidak dilaksanakan akan menjadi

hutang yang dapat

dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan

dengan kemampuan

suami sesuai

dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an Surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya” Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonvensi; Menimban, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan dan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi juga kerja sebagai tukang rias karnaval yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dan Penggugat Rekonvensi tidak

dapat membuktikan berapa

penghasilan

Tergugat Rekonvensi setiap bulan, dengan demikian tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- setiap hari selama 2 (dua) bulan adalah tuntutan yang tidak

berdasarkan hukum dan berlebihan, untuk itu

Majelis Hakim dengan memperhatikan menetapkan

nafkah malhiyan yang harus dibayar kepada Penggugat

Rekonvensi sesuai dengan Rekonvensi

keadaan Tergugat Rekonvensi

kemampuan

dan kesanggupan Tergugat

adalah sebesar Rp. 30.000,- setiap hari X 60 hari =

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah dapat dikabulkan;

2. NAFKAH IDDAH:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- setiap hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah); Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka sebagai akibat dari perceraian suami diwajibkan untuk memberi nafkah selama masa iddah untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan MARI Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; Menimbang, bahwa berdasarkan argumen hukum di atas, tuntutan tersebut cukup beralasan dan Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 30.000,- X 30 hari X 3 (tiga) bulan

sehingga

jumlahnya menjadi Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3.

MUT’AH: Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri,

yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf

b dan Pasal 160

Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum sebagai berikut a.

Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;

b.

Bahwa, Mut’ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami;

c.

Bahwa, besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ; Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban pemberian mut’ah dalam

ketentuan di atas tidak dikecualikan terhadap nusyuz atau tidaknya seorang istri, selain itu dalam perkara a quo, keinginan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi sangatlah kuat, yang hal itu nampak dalam setiap persidangan, Tergugat Rekonvensi selalu menolak saran Majelis Hakim untuk dapat mengurungkan niatnya bercerai, sehingga sesungguhnya Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


perceraian ini terjadi tidak semata – mata karena adanya perselisihan dan pertengkaran, juga karena begitu kuatnya keinginan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tetap wajib untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi, yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi meminta dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,- ; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepatutan ataupun penghargaan terhadap nilai perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang telah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih; dimana saat ini Tergugat Rekonvensi begitu kuat niatnya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, serta

saat ini Tergugat Rekonvensi juga masih dalam

usia dimana dia

dianggap produktif, yang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, jumlah uang mut’ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta

rupiah) adalah terlalu besar dan tidak berdasarkan hukum dan

Tergugat Rekionvensi menyanggupi sebesar Rp. 500.000,-

adalah sesuai

dengan kepatutan dan kemampuan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi layak dibebani kewajiban untuk memberi

mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi

berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ); 4.

NAFKAH ANAK Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk satu

orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa

atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut,

Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan

nafkah untuk anak hasil

perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi karena anak sekarang berada di orang tua Tergugat Rekonvensi; Menimbang,

bahwa

berdasar

ketentuan dalam Pasal

41

huruf

( b ), Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 105 huruf © Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh bapaknya, dalam perkara aquo sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dama ayah Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tetang nafkah anak harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI DALAM KONVENSI 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.

Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

3.

Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Situbondo

untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki

yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupate Situbondo di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; DALAM REKONVENSI 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.800.000.,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut’ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5.

Menolak gugatan nafkah anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal

3 September 2015

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa’idah 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Sayuti, M.H, Hakim Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag. M.Hum, dan

Hirmawan Susilo, S.H, , masing – masing Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Ketua, yang didampingi oleh hakim-hakin anggota dan

dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; Hakim Anggota I,

ttd MAWARDI, S.Ag. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd Drs. SAYUTI, M.H

Hakim Anggota II,

ttd HIRMAWAN SUSILO, S.H, Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Panitera Pengganti,

ttd DJUNAIDI ICHWANTORO, S.H,

Perincian biaya perkara : -

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

-

Biaya ATK Perkara Rp.

50.000,-

-

Biaya Panggilan

Rp

500.000,-

-

Redaksi

Rp.

5.000,-

-

Materai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Recommend Documents