Bismillaahirrohmanirrohiim Assalamu`alaikum WR.WB

LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BOGOR PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Disampaikan pada : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BOGOR TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016

Bismillaahirrohmanirrohiim Assalamuàlaikum WR.WB. Yang Yang Yang Yang Yang

terhormat, terhormat, terhormat, terhormat, terhormat,

Yang Yang Yang Yang Yang

terhormat, terhormat, terhormat, terhormat, terhormat,

Ketua DPRD Kabupaten Bogor; Para Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Bogor; Sdri. Bupati Bogor; Sdr. Danrem 061 Surya Kancana atau yang mewakili; Sdr.Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I atau yang mewakili; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili; Sdr. Sekretaris Daerah beserta jajarannya; para Pejabat Sipil, TNI/Polri di Wilayah Kabupaten Bogor; para Camat dan Perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor; dan para Pimpinan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua MUI Kabupaten Bogor, para Alim Ulama serta rekan Wartawan yang kami cintai.

HADIRIN UNDANGAN RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA, Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walàfiat pada acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Saya atas nama Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bogor Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, para anggota Pansus, Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor beserta staf yang telah membantu pelaksanaan pembahasan raperda dimaksud, sehingga pembahasan raperda tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. HADIRIN UNDANGAN RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, Sebagaimana kita ketahui bahwa Rapat Paripurna hari ini merupakan satu rangkaian dari serangkaian agenda bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (4) huruf a angka 1, Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyebutkan bahwa pengambilan keputusan tentang rancangan peraturan daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan oleh Panitia Khusus yang berisi tentang proses pembahasan dan hasil pembahasan. Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.doc

1

HADIRIN UNDANGAN RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA, Melaksanakan amanat tersebut, dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. Efisiensi; d. Efektivitas; e. Pembagian habis tugas; f. Rentang kendali; g. Tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas. HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 171.4/10/Kpts/DPRD/2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibahas oleh DPRD Kabupaten Bogor melalui Panitia Khusus, dengan susunan panitia sebagai berikut: 1. Hj. ADE MUNAWAROH YASIN, SH, MH : KOORDINATOR 2. Ir. YUYUD WAHYUDIN : KETUA 3. ERWIN NAJMUDIN : WAKIL KETUA 4. M. RIZKY : SEKRETARIS 5. AMIN SUGANDI, SE : ANGGOTA 6. H. PERMADI ADJID, SE : ANGGOTA 7. MARYONO, SE : ANGGOTA 8. H. MUHAMAD ROMLI : ANGGOTA 9. HENDRAYANA, SE : ANGGOTA 10. H. SLAMET MULYADI : ANGGOTA 11. YUSNI RIVAI, S.Sos : ANGGOTA 12. SARNI : ANGGOTA 13. EDWIN SUMARGA, S.Hi : ANGGOTA 14. H. HENDRA BUDIMAN, ST : ANGGOTA 15. WASTO, S.Hut : ANGGOTA 16. IRMAN NURCAHYAN : ANGGOTA Dalam pengambilan keputusan, perlu kami sampaikan laporan dari Panitia Khusus sebagai salah satu pertimbangan bagi Rapat Paripurna pada hari ini dalam memutuskan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor. Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor melalui Panitia Khusus dan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui OPD terkait terhadap rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan menurut jadwal yang telah disusun oleh

Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.doc

2

Panitia Khusus, terdiri dari kegiatan rapat kerja dan kunjungan kerja konsultatif, kegiatan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut: a. Rapat kerja acara ekspose Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016; b. Rapat kerja pembahasan pasal per pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 14 dan 15 September 2016; c. Public hearing mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui OPD terkait dan Komisi Penyuluh Kabupaten Bogor dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016, melalui agenda Public Hearing ini Panitia Khusus dapat menampung aspirasi, koreksi maupun masukan-masukan dari berbagai stakeholder; d. Konsultasi dan koordinasi juga dilakukan dalam upaya mendapatkan referensi serta masukan guna penyempurnaan materi rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan e. Penyelarasan materi rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2016. HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA, Selanjutnya kami sampaikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh Panitia Khusus bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui OPD terkait. Karena pentingnya isi raperda ini untuk diketahui berbagai pihak, maka perkenankan kami untuk menyampaikan esensi paling penting dari raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai komposisi perangkat daerah yang dibentuk oleh Peraturan Daerah yang persetujuannya akan dilakukan pada Rapat Paripurna ini, sebagai berikut: Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat Tipe A yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah; d. Dinas Daerah, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.doc

3

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 12. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian; 14. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan bidang pertanahan; 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 16. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan; 17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 19. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan bidang pertanian sub urusan peternakan; 20. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 21. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan perlindungan masyarakat; 23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A melaksanakan fungsi Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.doc

4

penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Pasal 3 (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai perangkat daerah.

Pasal 2, Kecamatan

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kecamatan Babakan Madang dengan Tipe A; b. Kecamatan Bojong Gede dengan Tipe A; c. Kecamatan Caringin dengan Tipe A; d. Kecamatan Cariu dengan Tipe A; e. Kecamatan Ciampea dengan Tipe A; f. Kecamatan Ciawi dengan Tipe A; g. Kecamatan Cibinong dengan Tipe A; h. Kecamatan Cibungbulang dengan Tipe A; i. Kecamatan Cigombong dengan Tipe A; j. Kecamatan Cigudeg dengan Tipe A; k. Kecamatan Cijeruk dengan Tipe A; l. Kecamatan Cileungsi dengan Tipe A; m. Kecamatan Ciomas dengan Tipe A; n. Kecamatan Cisarua dengan Tipe A; o. Kecamatan Ciseeng dengan Tipe A; p. Kecamatan Citeureup dengan Tipe A; q. Kecamatan Dramaga dengan Tipe A; r. Kecamatan Gunung Putri dengan Tipe A; s. Kecamatan Gunung Sindur dengan Tipe A; t. Kecamatan Jasinga dengan Tipe A; u. Kecamatan Jonggol dengan Tipe A; v. Kecamatan Kemang dengan Tipe A; w. Kecamatan Klapanunggal dengan Tipe A; x. Kecamatan Leuwiliang dengan Tipe A; y. Kecamatan Leuwisadeng dengan Tipe A; z. Kecamatan Megamendung dengan Tipe A; aa. Kecamatan Nanggung dengan Tipe A; bb. Kecamatan Pamijahan; dengan Tipe A cc. Kecamatan Parung dengan Tipe A; dd. Kecamatan Parung Panjang dengan Tipe A; ee. Kecamatan Rancabungur dengan Tipe A; ff. Kecamatan Rumpin dengan Tipe A; gg. Kecamatan Sukajaya dengan Tipe A; hh. Kecamatan Sukamakmur dengan Tipe A; Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.doc

5

ii. Kecamatan jj. Kecamatan kk. Kecamatan ll. Kecamatan mm. Kecamatan nn. Kecamatan

Sukaraja dengan Tipe A; Tajurhalang dengan Tipe A; Tamansari dengan Tipe A; Tanjungsari dengan Tipe A; Tenjo dengan Tipe A; Tenjolaya dengan Tipe A.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan OPD terkait dilakukan kajian komprehensif baik melalui kajian yuridis, sosiologis serta filosofis. Muatan raperda tersebut terdiri dari 8 Bab dan 19 Pasal, dengan perincian sebagai berikut: -

Bab I

: Ketentuan Umum (memuat 1 pasal)

-

Bab II

: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (memuat 3 pasal)

-

Bab III

: Pembentukan UPT(memuat 2 pasal)

-

Bab IV

: Staf Ahli (memuat 1 pasal)

-

Bab V

: Kepegawaian (memuat 1 pasal)

-

Bab VI

: Ketentuan Peralihan (memuat 7 pasal)

-

Bab VII

: Ketentuan Lain-Lain (memuat 1 pasal)

-

Bab VIII : Ketentuan Penutup (memuat 3 pasal)

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT, Perlu kita ketahui bersama bahwa materi rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan ketentuan ini untuk Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki tata kerja yang jelas, efektif, efisien serta dapat menjalankan fungsinya mencapai keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Setelah kami sampaikan laporan tentang pelaksanaan pembahasan oleh Panitia Khusus dan esensi raperda tersebut, maka dengan ini Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bogor pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah MEREKOMENDASIKAN kepada Rapat Paripurna hari ini untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. Untuk efektifnya Peraturan Daerah ini, maka dengan hormat disampaikan kepada Sdri. Bupati Bogor agar dapat dengan segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai pedoman operasionalisasi dan tindaklanjut dari Peraturan Daerah ini. Dalam tahap operasionalisasi melalui Peraturan Bupati, maka kiranya Sdri. Bupati dapat pula memperhatikan rekomendasi Panitia Khusus yang tertuang dalam lampiran laporan ini termasuk wacana yang berkembang dalam pembahasan yang tidak dapat dimuat dalam Peraturan Daerah yang persetujuannya akan kita lakukan dalam Rapat Paripurna ini. Akhir kata, kami atas nama pimpinan dan anggota Panitia Khusus, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah


6

memberikan saran serta masukan guna penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan kepada kami. Kerjasama yang baik, adu argumentasi secara konsepsional yang berlangsung selama pembahasan, kiranya dapat terus kita pelihara dalam pembahasan produk-produk hukum daerah pada kesempatan yang akan datang. HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, Demikian laporan yang dapat disampaikan, semoga Allah S.W.T. senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas serta amanah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Wabillahitaufiq wal hidayah Wassalamuàlaikum WR.WB. Cibinong, 26 September 2016 PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BOGOR PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KETUA,

SEKRETARIS,

Ir. YUYUD WAHYUDIN

M. RIZKY


7

Lampiran: Laporan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh Panitia Khusus bersama dengan OPD terkait, ada beberapa penambahan dan perubahan pada beberapa pasal dan ayat, sebagai berikut: 1. Adanya penambahan pada konsideran Mengingat, sebagai berikut: Draft Raperda Awal Hasil Pembahasan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127). 2. Adanya perubahan dan penggabungan pada Pasal 2 BAB II. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, sebagai berikut: Draft Raperda Awal Hasil Pembahasan a. Sekretariat Daerah, merupakan a. Sekretariat Daerah Tipe A yang Sekretariat Daerah Tipe A; merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan Sekretariat Dewan Daerah Tipe A yang merupakan unsur Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A; pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat Daerah, merupakan c. Inspektorat Tipe A yang merupakan Inspektorat Tipe A; unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah; d. Dinas Daerah, terdiri dari: d. Dinas Daerah, terdiri dari: 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan pemerintahan bidang pemberdayaan Keluarga Berencana Tipe A perempuan dan perlindungan anak; menyelenggarakan urusan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.doc

8

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta

bidang energi mineral;

dan

sumberdaya

18.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

19. Dinas Perikanan dan Peternakan 20.Dinas Perikanan Tipe B Tipe A menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan pemerintahan bidang perikanan; dan urusan bidang pertanian sub urusan peternakan; e. Badan Daerah, terdiri dari: e. Badan Daerah, terdiri dari: 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A 3. Badan Pengelolaan Pajak dan melaksanakan fungsi penunjang Retribusi Daerah Tipe A keuangan; melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Adanya penambahan ayat pada Pasal 12 BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN, sebagai berikut: Draft Raperda Awal Hasil Pembahasan (3) Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pengadaan barang dan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.doc

9

jasa. 4. Adanya penghapusan huruf pada Pasal 17 BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP, sebagai berikut: Draft Raperda Awal Hasil Pembahasan p. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun (dihapus) 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13).


10

Bismillaahirrohmanirrohiim Assalamu`alaikum WR.WB

Recommend Documents