PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA MASA PRA PENEMPATAN PASCA RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES Bimo Rizandi NIM :
D0412010
Abstract International migration is a global phenomenon which could become an obstacle once solution for a country, including Indonesia. Indonesia has an important position because Indonesian migrant workers is one of the biggest in the world. So, it’s necessary to find out how Indonesian government protecting their migrant workers post ratifying International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families. Within this research, the approach in this study is a qualitative explanative, which explains the correlation between two or more variables. The analysis based on Theory of Responsibility, concept of Responsibility to Protect, National Interest. The primary data resource was collected from Republic of Indonesia’s Acts, the Formal Regulations of Ministry of Manpower of Indonesia, and interview with Ministry of Foreign Affairs of Indonesia and Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNp2TKI). The other data resources were collected by doing literature review that obtained in the printed and electronic media. The data collection was completed by doing library research with data triangulation. This research resulted that the efforts taken by the Indonesian government post ratifying ICRMW aims to realize one of Joko Widodo’s priority, the protection of citizens. Efforts are made through diplomacy and negotiation and also internal improvements. Diplomacy and negotiations towards Saudi Arabia and Malaysia aims to create a favorable climate for the protection of migrant workers. On the other side, domestic policies which taken by the government to complete internal aspect, currently at the stage of implementation.
Keywords: Diplomacy and Negotiation, Internal Improvement, National Interest, Protecting Migrant Workers, Ratifying ICRMW, Responsibility to Protect.
Pendahuluan Migrasi internasional merupakan fenomena global yang bisa menjadi peluang pembangunan dan tantangan bagi pemerintahan. Lebih dari 200 juta orang hidup di luar negara 1
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW kelahiran atau kebangsaan mereka. 1 Migrasi berdampak pada hampir seluruh negara di dunia, baik sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. 2 Pekerja migran adalah manusia, sehingga mereka memiliki hak asasi yang harus terpenuhi. Karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermigrasi, pekerja migran internasional bisa menjadi sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. 3 Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lainnya harus dilakukan sebagai jaminan atas dipenuhinya hak asasi dan kerja layak bagi pekerja migran. Hal ini karena pekerja migran sering dipandang sebagai kelompok orang yang bisa dieksploitasi dan dikorbankan, sumber tenaga murah, lemah, dan fleksibel, serta bersedia bekerja dalam kondisi 3-D yaitu dirty, dangerous, dan degrading, yang mana warga negara tempatnya bermigrasi tidak bersedia dan/ atau tidak mau menerimanya. 4 Akibatnya, hak-hak kaum pekerja migran mudah untuk dilecehkan atau diabaikan, di sisi lain pekerja migran telah berkontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal. 5 Hak-hak migran yang dilanggar di suatu masyarakat akan memberikan kontribusi terhadap disintegrasi sosial dan menurunnya penghormatan terhadap hukum. Contohnya, pelecehan dan eksploitasi terhadap pekerja migran akan menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak, sehingga hal tersebut mereduksi kontribusi pekerja migran terhadap masyarakat setempat serta kiriman uang yang dapat membantu negara asal pekerja migran. Terjadinya benturan kepentingan antara tenakan ekonomi untuk mengeksploitasi kaum migran dan perlunya melindungi pekerja migran, membuat pemerintah harus mengatur keadaan tersebut dengan formulasi dan implementasi kebijakan secara cermat dan komprehensif. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau 11,22% persen. 6 Tingginya angka tersebut diimbangi dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat banyaknya masyarakat Indonesia khususnya yang berasal dari daerah pedesaan yang kalah dalam persaingan kerja sangat membutuhkan pekerjaan yang layak dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Masyarakat Indonesia mengatasi hal tersebut salah satunya yakni dengan cara memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menjadi TKI merupakan salah satu jalan pintas untuk cepat mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan yang sama di dalam negeri. Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki
1
Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. “Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,” hlm.3 2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 BPS,"Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen."
2
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW pemikiran bahwa menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri lebih baik dibandingkan dengan menjadi petani atau buruh di dalam negeri. 7 Tenaga Kerja Indonesia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu TKI formal, yaitu yang bekerja pada pengguna berbadan hukum baik itu pemerintah maupun swasta.8 Sedangkan golongan yang kedua adalah TKI non-formal, yaitu yang bekerja pada pengguna perseorangan, misalnya PLRT, pengasuh bayi, perawat lanjut usia, pengemudi, atau tukang kebun/ taman.9 Warga negara Indonesia secara keseluruhan yang berada di luar negeri berjumlah sekitar 6 juta jiwa, 80% dari jumlah tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia.10 TKI di luar negeri mayoritas merupakan TKI yang bekerja pada sektor non-formal atau domestic worker.11 TKI tersebut menyebar di 160 negara dan diperkirakan terdapat sekitar 1,2 juta jiwa merupakan TKI ilegal atau TKI yang berangkat ke luar negeri melaui jalur/ cara yang tidak resmi. 12 Masyarakat Indonesia banyak yang bekerja sebagai TKI dalam sektor non-formal mencerminkan rendahnya kualitas/ skill yang dimiliki. Sebagian besar dari Tenaga Kerja Indonesia tersebut merupakan wanita dan hanya memiliki pendidikan terakhir tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), terdapat 351.639 TKI yang hanya berpendidikan SMP ataupun SD dari jumlah total penempatan TKI sebanyak 512.168 orang di tahun 2013. 13 Tingkat pendidikan rendah yang dimiliki TKI sejalan dengan banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) juga paling tinggi dibandingkan dengan profesi yang lain. Tercatat TKI yang bekerja sebagai PLRT pada tahun 2013 sebanyak 168.318 orang, meningkat jika dibandingkan tahun 2012 yang sebanyak 164.981 orang.14 Keterbatasan pendidikan yang dimiliki TKI Indonesia mengakibatkan golongan tersebut sangat rentan terhadap permasalahan yang dapat menimpanya, khususnya bagi mereka yang bekerja pada sektor domestic worker. Negara-negara dengan jumlah TKI terbanyak pada Juli 2012 yaitu Malaysia dengan 1,9 juta jiwa, kemudian Arab Saudi dengan 1,1 juta jiwa, lalu diikuti Hongkong dengan jumlah 189 ribu jiwa.15 Arab Saudi menjadi negara tujuan dari banyak TKI salah satu penyebabnya adalah alasan religious, yaitu karena Arab Saudi merupakan negara yang menjadi rumah bagi agama 7
Berita Satu, “Agar Hidup Lebih Baik, Susan Nekat Jadi TKI.” BNP2TKI, Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia, hlm. 8 9 Ibid. 10 Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 11 BNP2TKI. “Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015”, hlm. 4 12 Kompas. “Jokowi Akan Stop Pengiriman TKI.” 13 Liputan6. "68% TKI Hanya Berpendidikan SD dan SMP.” 14 Ibid. 15 Detik. "Tenaga Kerja Indonesia Paling Banyak Tersebar di Malaysia.” 8
3
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW Islam sehingga, hal itu membuat banyak di antara TKI yang bekerja di Arab Saudi untuk sekaligus dapat mengunjungi Baitullah atau Ka’bah. 16 Malaysia juga merupakan salah satu negara penerima TKI terbesar dan beberapa faktor penyebabnya yaitu letak Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan sebagian penduduknya berasal dari Ras Melayu dan memiliki bahasa yang hampir sama dengan Indonesia.17 Pendapatan yang dihasilkan oleh TKI di luar negeri memiliki dampak bagi pemerintah Indonesia, yakni melalui remitansi. Pada tahun 2013 total remitansi Indonesia dari TKI mencapai 88 Triliun Rupiah. 18 Malaysia dan Arab Saudi menjadi dua negara yang menjadi penyumbang remitansi terbesar dari negara-negara lainnya yang menjadi tujuan para TKI. TKI berperan besar yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga mereka di Indonesia diimbangi dengan rentannya keadaan mereka terhadap risiko-risiko yang dapat menimpa mereka kapan saja dan dimana saja. Bekerja di luar negeri dengan menjadi TKI bukanlah tanpa risiko atau hambatan, melainkan risiko yang ada justru lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Banyak dari TKI khususnya sektor informal yang menjadi korban beragam tindak kejahatan mulai dari jam kerja yang melewati batas, gaji yang tidak dibayar, hingga tindak kekerasan oleh majikan dapat mengancam masing-masing individu TKI tersebut. Pemerintah sejak 1 Agustus 2011 melakukan kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi, khususnya kepada TKI yang bekerja pada sektor domestic worker.19 Kebijakan tersebut dilakukan karena belum maksimalnya upaya perlindungan TKI di Arab Saudi dan sebagai upaya pemerintah dalam rangka membenahi sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 20 Permasalahan-permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia pun tidak berbeda jauh dengan di Arab Saudi. Selama tahun 2011 hingga 2013, terdapat 1.724 kasus, adapun permasalahan yang banyak dijumpai adalah TKI meninggal dengan total 313 kasus, putus hubungan komunikasi sebanyak 296 kasus, kemudian permasalahan gaji yang tidak dibayar yakni terdapat 174 kasus.21 Permasalahan-permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk dapat melindungi warga negaranya yang dalam keadaan rentan karena mencari nafkah di luar negeri. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012 melalui Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang mengenai ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Seluruh 16
Ibid. Ibid. 18 BPS, loc.cit. 19 Disnakertransduk. “Menakertrans Keluarkan Moratorium TKI Domestic Worker Ke Arab Saudi.” 20 Ibid. 21 Ibid. 17
4
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW Pekerja Migran dan Keluarganya atau UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families atau yang biasa disebut ICRMW. 22 Ratifikasi tersebut didasari atas Indonesia sebagai salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di dunia tetapi tingkat perlindungan dan kemanan bagi buruh migran tersebut masih tergolong rendah. 23 Oleh karena itu ratifikasi ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan Indonesia dalam memberikan keamanan serta kenyamanan bagi buruh migran Indonesia. Ratifikasi sebuah konvensi internastional tentu menimbulkan adanya konsekuensikonsekuensi yang harus dijalankan oleh sebuah negara peratifikasi, termasuk Indonesia setelah meratifikasi ICRMW. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini peneliti akan membahas mengenai upayaupaya apa sajakah yang dilakukan Indonesia dalam melindungi TKI di masa pra penempatan pasca ratifikasi ICRMW.
PEMBAHASAN Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia telah menetapkan 3 prioritas diplomasi Jokowi yaitu menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia, dan meningkatkan diplomasi ekonomi. 24 Presiden telah menempatkan isu perlindungan warga negara sebagai agenda prioritas sehingga diplomasi dan politik luar negeri Indonesia harus dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. 25
A. Mencapai National Interest Melalui Diplomasi dan Negosiasi 1. Kebijakan Moratorium TKI Pemerintah Indonesia semenjak 23 Juni 2011 melaksanakan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. 26 Hal itu merupakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan moratorium diambil sebagai respon terhadap Arab Saudi yang pada 18 Juni 2011 lalu melakukan eksekusi hukuman pancung tanpa memberitahukan proses hukum atas Ruyati binti Supabi, seorang PLRT asal Bekasi yang membunuh majikannya Januari 2010. 27 Moratorium tersebut tentu dipengaruhi juga oleh berbagai kasus kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang dialami pekerja domestik Indonesia di Arab, tanpa adanya keadilan hukum terhadap pelaku. 28 Pemerintah sedang dalam pemberlakukan moratorium pengiriman TKI PLRT ke enam negara di Timur Tengah pada awal 2015 yaitu Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Suriah, Uni Emirat 22
Migrantcare. “Siaran Pers Migrant Care Memperingati Hari Buruh Migran Sedunia.” Ibid. 24 Setkab. “Inilah Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 5 Tahun ke Depan.” 25 Ibid. 26 BBC. “Pemancungan Ruyati, RI Protes Arab Saudi.” 27 Ibid. 28 BBC. “Jangan Cabut Moratorium TKI ke Saudi.” 23
5
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW Arab (UEA), dan Qatar.29 Meskipun kebijakan moratorium masih berlaku, namun kenyataannya pelanggaran penempatan TKI ke negara-negara yang dimoratorium masih terjadi. Hal ini dibuktikan pada saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Timur Tengah, kepala BNP2TKI mengunjungi shelter TKI di KBRI Abu Dhabi yang terletak di ibu kota UEA, terdapat 189 orang yang terdaftar di shelter KBRI Abu Dhabi. Berdasarkan 189 orang tersebut, 18 orang diberangkatkan bekerja sebelum masa moratorium, sedangkan 171 orang sisanya diberangkatkan setelah masa moratorium diberlakukan. 30 Menteri Ketenagakerjaan kemudian pada 4 Mei 2015 memperluas moratorium di Timur Tengah untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia sektor domestik di 19 negara di Timur Tengah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015. 31 Ke-19 negara itu adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania. 32 Sehingga saat ini semua negara di kawasan Timur Tengah dinyatakan terlarang penempatan TKI domestic worker. Pelarangan tersebut diberlakukan karena masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu maraknya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan perdagangan manusia terhadap para TKI domestic workers yang kebanyakan perempuan.33 Moratorium juga ditetapkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan rekomendasi sejumlah duta besar dan kedutaan besar Indonesia di negara-negara Timur Tengah yang meminta agar penempatan TKI domestic workers dihentikan karena perlindungan bagi TKI di negara-negara Timur Tengah dinilai masih kurang optimal. 34 Hal ini disebabkan oleh sistem hukum dan budaya setempat yang belum kondusif bagi perlindungan TKI, khususnya tenaga kerja wanita. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri pada Juli 2015, mengatakan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap kebijakan tersebut yaitu masih terjadinya pengiriman TKI PLRT ke Libya dan Sudan setiap harinya. 35 Pengiriman TKI ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah juga masih didapati meskipun moratorium masih dilakukan. 36 Keadaan tersebut menggambarkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setelah pemberlakuan kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah belum maksimal dan perlu untuk diperbaiki demi keamanan TKI itu sendiri. Kebijakan moratorium TKI sejalan dengan Undang-undang no. 39 tahun 2004 yang pada pasal 81 ayat 1 menyebutkan bahwa “Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/ TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/ atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, pemerintah dapat menghentikan dan/ atau melarang penempatan 29
BNP2TKI. “BNP2TKI Akan Kejar Pelaku dan Aktor Intelektual Human Trafficking.” Ibid. 31 Tempo. “Penempatan TKI terlarang untuk 21 negara ini.” 32 Ibid. 33 Tempo. loc. cit 34 Viva News. “Di Arab Saudi, Pembantu Dianggap Budak.” 35 Antara NTB. ”Direktur Perlindungan WNI: Moratorium Pengiriman TKI ke Timur Tengah Telah Dilanggar.” 36 Kemlu, Peduli Manusia Bukan Dagangan, hlm.7 30
6
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.”37
2. Penandatangan Draft dengan Saudi Arab Saudi merupakan negara dengan jumlah TKI terbanyak di kawasan Timur Tengah dan salah satu tujuan favorit di dunia. Saat ini, pemerintah sedang dalam masa moratorium pengiriman TKI non-formal ke Arab Saudi salah satunya karena upaya perlindungan yang sulit dilakukan. 38 Demi terjalinnya hubungan kerjasama dan perlindungan TKI yang lebih baik, pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepakat melakukan penandatanganan agreement tentang penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik. Penandatangan ini dilakukan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adiel M. Fakeih di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu, 19 Februari 2014.39 Penandatanganan ini merupakan sejarah baru bagi kedua negara dalam kerjasama terutama berkaitan dengan sistem penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi. 40 Tercapainya kesepakatan kedua negara untuk menandatangani agreement ini dilakukan setelah melalui pembahasan yang cukup lama melalui serangkaian pertemuan Joint Working Committee (JWC) yang dibentuk kedua negara. 41 Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat meningkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan TKI yang akan bekerja di Arab Saudi melalui pembenahan sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik dengan lebih baik. 42 Agreement ini merupakan pencerminan seluruh peraturan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh TKI domestic workers di Arab Saudi menuju terciptanya kerja yang lebih baik. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi user maupun bagi TKI sekaligus memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi TKI. Agreement mencakup beberapa hal antara lain pengakuan mekanisme hubungan kerja melalui standar perjanjian kontrak kerja yang memuat jenis pekerjaan, besaran upah yang diterima, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI, serta masa perjanjian kerja dan cara perpanjangannya. 43 Terdapat pula pemenuhan hak-hak TKI dalam penyediaan akses komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu (one day off) dan cuti, paspor dipegang TKI, pengaturan waktu kerja dan istirahat, sistem gaji yang dilakukan melalui jasa perbankan untuk TKI, asuransi dan perawatan kesehatan, kontrol terhadap biaya penempatan, sistem online dalam recruitment dan penempatan,
37
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri 38 Tempo. “Alasan Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi.” 39 Disnakertransduk. “Muhaimin Minta Peningkatan Jaminan Perlindungan dan Kesejahteraan TKI di Arab Saudi.” 40 Ibid. 41 Ibid. 42 Ibid. 43 Ibid.
7
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW guidline penempatan dan perlindungan TKI, mekanisme bantuan 24 jam (call center), serta kesepakatan konsuler untuk perlindungan dan repartiasi dll. 44 Indonesia melakukan perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui sistem komputerisasi sejak proses keberangkatan, saat bekerja, serta kepulangannya. Pemberlakukan standar dan sertifikasi pelatihan keterampilan kerja selama 400 jam di balai latihan kerja luar negeri (BLKLN) serta pembekalan akhir pemberangkatan. 45 Setelah penandatangan agreement ini, kedua negara harus segera menindaklanjutinya dengan membenahi sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI domestic workers di masing-masing negara. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan poin-poin dalam perjanjian dapat berjalan dengan baik dan sesuai kehendak bersama. 46 Hal lain yang tidak kalah penting adalah penandatangan agreement ini tidak serta merta diikuti dengan pembukaan moratorium penempatan TKI domestic workers. Pencabutan moratorium penempatan TKI domestic workers ke Arab Saudi akan ditetapkan kemudian setelah pemerintah Indonesia dan Arab Saudi beserta semua stakeholder telah mempersiapkan diri dalam menjalankan poin-poin perjanjian dan menyepakati seluruh prosedur, mekanisme dan persyaratan terkait lainnya. Hal itu karena inti dari terbukanya kembali pengiriman TKI domestic workers ke Arab Saudi ataupun ke negara-negara lainnya adalah sudah terciptanya sebuah mekanisme yang dapat menjamin perlindungan TKI secara lebih baik, sehingga hak-hak TKI akan terpenuhi sebagaimana mestinya. 47
B. Tanggung Jawab Melalui Perbaikan Internal 1. Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Berbicara mengenai perlindungan warga negara tentu tidak lepas dari regulasi dan Undang-undang. Landasan hukum yang digunakan Indonesia dalam rangka melindungi TKI adalah Undang-undang no. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai penempatan dibandingkan dengan perlindungan, hanya 9 pasal dari 109 pasal yang mengatur perlindungan.48 Pasal 94 sampai dengan Pasal 99 UU no. 39 Tahun 2004 juga telah mengakibatkan dualisme peran antara Kemenakertrans dengan BNP2TKI. 49 Seiring dengan kebijakan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran pada tahun 2012, maka dorongan untuk segera merevisi Undang-undang semakin besar hal itu yang menjadi permasalahan mendasar bagi TKI karena UU tersebut tidak sejalan dengan isi Konvensi PBB. a. Progress Revisi Undang-Undang no. 39 Tahun 2004 44
Ibid. Ibid. 46 Ibid. 47 BNP2TKI. “Arab Saudi dan UEA Buka Peluang Kerja Bagi TKI Formal Terampil.” 48 Berita Satu, "Menteri Yohana Ungkap 7 Kelemahan UU TKI." 49 Ibid. 45
8
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW Revisi Undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri secara khusus menjadi tugas dari Komisi IX DPR yang menangani permasalahan-permasalahan dalam bidang kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Pembahasan revisi Undang-undang No. 39 menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas tahun 2010, kemudian sampai dengan pertengahan 2013 proses revisi sudah melalui dua kali masa sidang, tetapi UU tersebut belum mengalami kemajuan berarti. 50 Hingga yang terbaru, namanya berubah menjadi UU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).51 Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pergantian DPR periode 2014-2019, revisi UU PPILN kembali masuk prolegnas prioritas. Pada September 2015, Dede Yusuf selaku Ketua Komisi IX DPR RI berharap pemerintah pada akhir Desember 2015 sudah selesai menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Surat Presiden segera keluar, dan DPR RI segera menyelesaikan dan mengesahkan pada awal tahun 2016.52 Kepala BNP2TKI kemudian menanggapi pernyataan Dede Yusuf dan menilai bahwa dari struktur maupun kontennya, materi dalam revisi UU No.39 tahun 2004 belum banyak mengalami perubahan dibanding Undang-undang sebelumnya. 53 Hanya judul dan istilahnya yang berubah, tetapi aspek filosofi dan strukturnya sama. Beliau juga yakin apabila perubahan undang-undang tentang PPILN yang akan dibahas DPR ini tetap disahkan, maka pemerintah belum bisa memenuhi harapan publik untuk melindungi TKI di luar negeri. 54 Proses Revisi Undang-undang no. 39 tahun 2004 masih berlangsung hingga saat ini. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa sikap pemerintah yang bertolakbelakang dengan responsivitas, yakni pemerintah belum mampu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakatnya yaitu Undang-undang baru yang benar-benar mampu melindungi TKI sebagaimana yang diamanatkan ICRMW. Niat sungguh-sungguh dan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait untuk bersinergi sangat dibutuhkan dalam proses revisi, mengingat revisi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan negara terhadap TKI, khususnya aspek hak asasi manusia. Pemerintah bertugas untuk memastikan agar para TKI memperoleh rasa aman, nyaman, dan murah, terlebih mereka juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. b. Problematika KTKLN KTKLN sejak 2011 telah menjadi dokumen wajib bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Kondisi demikian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 pasal 62 ayat 1. KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan 50
DPR, "Revisi UU 39 2004 Belum Alami Kemajuan." Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 52 DPR, "Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 Untuk Lindungi TKI." 53 Ibid. 54 Ibid. 51
9
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 55 Dalam KTKLN terkandung kurang lebih 47 item data TKI, mulai nama diri tempat tanggal lahir dan alamat TKI, nama orangtua TKI, dll. KTKLN belum benar-benar bisa melindungi TKI secara maksimal pada pelaksanaannya apabila terjadi masalah bahkan sampai saat ini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat tentang fungsi dan kegunaan kartu tersebut. Hal ini dikarenakan KTKLN hanya diperlukan pada saat TKI keluar dari Indonesia dan tidak diperlukan ketika TKI mengalami masalah di luar negeri. 56 Terdapat banyak laporan dari masyarakat tentang KTKLN yang memancing munculnya pungli di bandara-bandara, sehingga TKI yang sudah siap berangkat dan tidak memiliki kartu harus dibuat di bandara, pada saat itulah terdapat oknum yang memanfaatkan dengan cara melakukan pungutan.57 Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh KTKLN kerap terjadi sehingga menyebabkan Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 30 November 2014 membuat kebijakan yaitu menghapus KTKLN. Menteri Ketenagakerjaan pada pertengahan Februari 2015 merespon perintah Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang e-KTKLN (elektronik KTKLN).58 Dengan adanya permenaker ini, KTKLN yang sebelumnya berupa kartu dengan microchip prosesor, kini diganti dengan metode sidik jari biometrik yang terhubung dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). 59 Kelebihan dari E-KTKLN adalah tidak bakal hilang, sobek, kusut, ataupun tertukar karena ada dalam sidik jari jempol TKI yang berisi data-data identitas masing-masing. Pemerintah berharap dengan adanya e-KTKLN dapat memenuhi hak-hak TKI dengan mencegah adanya pungli dan kartu fisik. Apabila terjadi masalah terhadap TKI, maka lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Sehingga upaya untuk memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri menjadi lebih baik. Direktur Mediasi dan Advokasi Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, kemudian mengatakan bahwa penghapusan KTKLN tidak bisa dilakukan karena dilarang Undang-undang.60 Beliau menjelaskan bahwa maksud presiden bukan menghapus kartunya, melainkan pungutan liar di belakangnya. Keadaan ini memberikan ketidakpastian yang tentunya merugikan TKI dan diperparah dengan latar belakang pendidikan rendah yang pada umumnya mereka miliki. Keadaan ini mencerminkan bahwa telah terjadi lack of responsibility pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI karena sikap inkonsistensi terkait dengan penghapusan KTKLN. Hal ini, ditambah dengan minimnya sosialisasi, tentu dapat menimbulkan kebingungan
55
BNP2KI, loc.cit. Tribunnews, "Ribuan Buruh Migran Indonesia di Hongkong Tuntut Penghapusan KTKLN." 57 BNP2TKI, "Berantas Pungli TKI Butuh Kesadaran Bersama." 58 Berita Satu, "April 2015 TKI Akan Gunakan Ektkln." 59 BNP2TKI, loc.cit. 60 Tempo, "Ini Problem 100 Hari Kerja Jokowi Khusus Soal TKI." 56
10
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW kepada para tenaga kerja Indonesia tentang keberadaan KTKLN, terlebih mayoritas TKI memiliki pendidikan yang kurang memadai. 2. Penegakkan Hukum Untuk Meminimalisir Oknum Nakal Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Indonesia memiliki lebih dari 500 PPTKIS yang tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan UU no. 39 tahun 2004 Pasal 95 ayat 2 huruf b angka 8 menyatakan bahwa perlu dilakukan penilaian terhadap PPTKIS, oleh karenanya pada Februari 2015 terdapat 517 PPTKIS yang dipetakan oleh Kemenaker berdasarkan tiga kategori kelompok warna berdasarkan rangking yaitu kelompok hijau, kuning, dan merah. 61 Hasilnya sebanyak 314 PPTKIS dinyatakan termasuk kelompok berwarna hijau yaitu telah menyerahkan dokumen secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. 62 169 PPTKIS termasuk dalam ketegori kuning karena telah melakukan daftar ulang tetapi berkas dokumen belum lengkap. Dokumen yang belum lengkap antara lain neraca keuangan oleh akuntan publik, izin penampungan, izin BLK, izin kantor cabang yang dikeluarkan oleh dinas setempat, laporan tahunan rencana kerja penempatan dan kontrak kerja perusahaan dengan karyawan. Sisanya yaitu sebanyak 34 PPTKIS termasuk dalam berwarna merah karena tidak melakukan daftar ulang. Pemerintah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 34 PPTKIS tersebut yang izin operasionalnya terancam dicabut dan tidak bisa melakukan penempatan TKI lagi. 63 Tujuan dinilainya PPTKIS-PPTKIS tersebut adalah Pertama, membangun iklim kompetisi yang sehat diantara PPTKIS dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Kedua, memberikan referensi bagi seluruh lembaga pendukung penempatan untuk melakukan kerjasama. Ketiga, memberikan referensi bagi CTKI dalam memilih PPTKIS yang tepat. Keempat, membantu BNP2TKI dalam menjalankan fungsi pembinaan PPTKIS secara efektif. 64 Berdasarkan data Kemenaker, sejak Februari 2013 hingga Oktober 2015, 60 PPTKIS telah dicabut izin operasionalnya. 65 Pemerintah juga telah membuat daftar bagi PPTKIS-PPTKIS yang telah dicabut izinnya tersebut. Hal ini merupakan bukti ketegasan pemerintah kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat dan telah merugikan para TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Sehingga, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya di antaranya adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak, serta melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium. 66 Adapun pelanggaran lainnya
61
Kompas, "Izin Operasional 34 PPTKIS Dicabut." Disnakertransduk. “Kemenaker Cabut Ijin 28 PPTKIS.” 63 Kompas, loc.cit. 64 BNP2TKI, "365 PPTKIS Ikuti Penilaian Kinerja/ Rating Tahun 2015." 65 Naker.go 66 Liputan6, “Kemenaker Cabut Izin 12 Perusahaan Penyalur TKI.” 62
11
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW yaitu pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dari TKI. 67 Kemnaker juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permenaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap PPTKIS, salah satunya yaitu ditetapkan blacklist selama lima tahun terhadap penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUP-nya karena melakukan pelanggaran berat.68
Kesimpulan Indonesia dalam rangka melaksanakan prioritas Presiden Joko Widodo khususnya berkaitan dengan perlindungan warga negara, dilakukan melalui cara Diplomasi dan Negosiasi yaitu dengan melakukan Penandatangan Draft dengan Arab Saudi serta melakukan kebijakan moratorium TKI kepada negara-negara yang belum sejalan dengan skema perlindungan TKI. Indonesia juga melakukan melaksanakan tanggungjawabnya untuk melindungi TKI melalui perbaikan internal, di antaranya yaitu melakukan revisi terhadap Undang-undang no. 39 tahun 2004 serta pencabutan izin bagi PPTKIS yang melanggar aturan. Indonesia telah memahami apa yang dibutuhkan oleh TKI dan langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sudah cukup baik pelaksanaannya, namun memang diperlukan peningkatan baik dari pengawasan terhadap kebijakan moratorium maupun melakukan diplomasi dengan negara-negara tujuan TKI, khususnya Arab Saudi dan Malaysia yang merupakan negara favorit. Perbaikan dalam internal juga perlu ditingkatkan, terutama proses revisi Undang-undang yang hingga saat ini belum selesai dan penegakkan hukum yang belum menyentuh tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja Indonesia hingga saat ini belum maksimal. Ratifikasi ICRMW oleh pemerintah pada dasarnya dijadikan sebagai dasar bagi perlindungan TKI pada era baru. Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan atau skill yang dimiliki pekerja migrannya sehingga mereka dapat bersaing dengan pekerja dari negara lainnya. Sehingga, tahap pra penempatan menjadi sangat krusial akan terciptanya sebuah mekanisme yang matang dan dapat melindungi hak-hak para pekerja migran tersebut. Kesungguhan niat dari pemerintah serta koordinasi yang baik dari seluruh pihak mutlak diperlukan dalam melaksanakan prioritas negara khususnya perlindungan warga negara. Langkah-langkah nyata serta pengawasan yang optimal perlu dilakukan dalam rangka mencapai kepentingan nasional atau national interest nya yaitu terwujudnya perlindungan TKI yang lebih baik.
67
Ibid. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 68
12
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW
DAFTAR PUSTAKA
Buku BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 2015. BNP2TKI, Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia, Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Deputi Bidang Penempatan, Jakarta, 2010. Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran, Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Jakarta, 2012.
Peraturan dan Perundang-undangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
Majalah Peduli (Diplomasi Perlindungan Luar Negeri): Manusia Bukan Dagangan, Edisi 2, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2014.
Website Antara NTB. ”Direktur Perlindungan WNI: Moratorium Pengiriman TKI ke Timur Tengah Telah Dilanggar.” http://www.antarantb.com/berita/26149/direktur-perlindungan-wnimoratorium-pengiriman-tkii-ke-timur-tengah-dilanggar, 4-03-2016, 09:55 WIB, Surakarta. BBC. “Jangan Cabut Moratorium TKI ke Saudi.” http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140219_bilateral_ri_saudi, 2202-2016, 09:13 WIB, Surakarta. BBC. “Pemancungan Ruyati, RI Protes Arab Saudi.” http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110619_ruyati_saudi.shtml, 2812-2015, 22:45 WIB, Surakarta.
13
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW Berita Satu. “Agar Hidup Lebih Baik, Susan Nekat Jadi TKI.” http://www.beritasatu.com/ekonomi/312454-agar-hidup-lebih-baik-susan-nekat-jaditki.html, 2-08-2015, 21:57 WIB, Surakarta. BNP2TKI. “Arab Saudi dan UEA Buka Peluang Kerja Bagi TKI Formal Terampil.” http://www.bnp2tki.go.id/read/9770/Arab-Saudi-dan-UEA-Buka-Peluang-Kerja-BagiTKI-Formal-Terampil, 12-04-2016, 09:35 WIB, Surakarta. BNP2TKI. “BNP2TKI Akan Kejar Pelaku dan Aktor Intelektual Human Trafficking.” http://www.bnp2tki.go.id/read/9764/BNP2TKI-Akan-Kejar-Pelaku-dan-AktorIntelektual-Human-Trafficking, 1-03-2016, 07:07 WIB, Surakarta. BPS. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen.” bps.go.id/brs/view/1158, 24-09-2015, 17:21 WIB, Surakarta. Detik. "Tenaga Kerja Indonesia Paling Banyak Tersebar di Malaysia." http://finance.detik.com/read/2012/09/26/170223/2038424/4/tenaga-kerja-indonesiapaling-banyak-tersebar-di-malaysia, 24-11-2015, 09:22 WIB, Surakarta. Disnakertransduk. “Menakertrans Keluarkan Moratorium TKI Domestic Worker Ke Arab Saudi.” http://www.disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerlama/index.php?option=com_content&view=article&id=445:menakertrans-keluarkanmoratorium-tki-domestic-worker-ke-arab-saudi&catid=37:ketenagakerjaan&Itemid=174, 23-11-2015, 23:10 WIB, Surakarta. Kompas. “Izin Operasional 34 PPTKIS Dicabut.” http://nasional.kompas.com/read/2015/02/03/06561841/artikel-detail-komentarmobile.html, 14-04-2016, 07:09 WIB, Surakarta. Kompas. “Jokowi Akan Stop Pengiriman TKI.” http://regional.kompas.com/read/2015/02/14/03274001/Jokowi.akan.Stop.Pengiriman.TK I, 21-12-2015, 21:00 WIB, Surakarta. Liputan6. "68% TKI Hanya Berpendidikan SD dan SMP." http://bisnis.liputan6.com/read/797482/68-tki-hanya-berpendidikan-sd-dan-smp, 21-122015, 21:15 WIB, Surakarta. Liputan6. “Kemenaker Cabut Izin 12 Perusahaan Penyalur TKI.” http://bisnis.liputan6.com/read/2225683/kemenaker-cabut-izin-12-perusahaan-penyalurtki, 02-05-2016, 10:11 WIB, Surakarta. Migrantcare. “Siaran Pers Migrant Care Memperingati Hari Buruh Migran Sedunia.” http://migrantcare.net/2014/12/18/siaran-pers-migrant-care-memperingati-hari-buruhmigran-sedunia-18-desember-saatnya-negara-hadir-dalam-melindungi-buruh-migranindonesia-dan-anggota-keluarganya/, 18-12-2015, 09:38 WIB, Surakarta. 14
PERLINDUNGAN TKI PASCA RATIFIKASI ICRMW Setkab. “Inilah Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 5 Tahun ke Depan.” http://setkab.go.id/inilah-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-5-tahun-ke-depan/, 2504-2016, 09:34 WIB, Surakarta. Tempo. “Alasan Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi.” https://m.tempo.co/read/news/2011/06/23/173342720/alasan-pemerintah-hentikanpengiriman-tki-ke-arab-saudi, 06-04-2016, 19:44 WIB, Surakarta. Tempo, "Ini Problem 100 Hari Kerja Jokowi Khusus Soal TKI", https://m.tempo.co/read/news/2015/01/28/173638309/ini-problem-100-hari-kerja-jokowikhusus-soal-tki, 15-4-2016, 12:50 WIB, Surakarta. Tempo. “Penempatan TKI terlarang untuk 21 negara ini.” https://m.tempo.co/read/news/2015/05/04/078663395/penempatan-tki-terlarang-untuk21-negara-ini, 1-03-2016, 07:20 WIB, Surakarta. Viva News. “Di Arab Saudi, Pembantu Dianggap Budak.” http://nasional.news.viva.co.id/news/read/228138-di-arab-saudi-pembantu-dianggapbudak, 2-03-2016, 18:20 WIB, Surakarta.
Wawancara Wawancara penulis dengan Bapak Shabda Tian, Kepala Subdirektorat Pidana, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, 8 Januari 2016 di Kemlu RI Jakarta.
15
