BIDANG AGROBISNIS KADIN PROPINSI JAWA TMUR
Visi Jatim ke depan : menjadi Provinsi berbasis Agribisnis untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Mengembangkan agribisnis pada prinsipnya adalah mengembangkan komoditas-komoditas dan produk-produk unggulan Jawa Timur. Untuk itu, diperlukan konsep yang jelas dalam mengembangkan komoditas/produk unggulan Jawa Timur dalam suatu AGROINDUSTRIAL COMPLEX yang disebut AGROPOLITAN.
KATA KUNCI
Adalah “kota” yang tumbuh dan berkembang, mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pertanian (agribisnis) wilayah sekitarnya.
Merupakan kota pertanian/perkebunan dan peternakan (center) dan desa-desa sentra produksi bisnis pertanian yang ada disekitarnya (hinterland), yang terkait erat dalam fungsi-fungsi kesisteman agribisnis Batasan kawasan tidak ditentukan wilayah administratif (pemerintahan), tetapi lebih ditentukan skala ekonomi dan agroekosistem, Kawasan Agropolitan pada dasarnya merupakan kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan.
Adalah pembangunan ekonomi berbasis agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang produktif dan berdaya saing, berdampak pada pengembangan wilayah (ketenagakerjaan, pendapatan, pertumbuhan wilayah)
Bisnis Pertanian adalah potensi utama sumberdaya yang tersedia. Mayoritas kegiatan masyarakat adalah kegiatan berbasis pertanian (agroindustri dan agribisnis) Adanya keterkaitan erat (interdependensi) antara kota dengan perdesaan dalam kesatuan wilayah yang produktif dan efisien Kelembagaan pendukung usaha yang berkembang adalah kelembagaan agribisnis.
Luasan (deliniasi spasial) kawasan harus fleksibel operasional, tidak berbasis administratif. Yang harus dikembangkan : Iklim investasi, Infrastruktur Pendukung, jaringan kelembagaan dan jasa yang terpadu. Acuan pengembangan Agropolitan harus mempertimbangkan Pasar (market driven), baik pasar domestik maupun internasional.
SUBSISTEM BUDIDAYA : kembangkan pola inkubator SUBSISTEM AGROINDUSTRI : kembangkan kiat product development, product differentiation dan mutu produk untuk meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan pasar domestik (dan ekspor) SUBSISTEM PASAR : kembangkan market information dan market intelligent SUBSISTEM PENDUKUNG :kembangkan pelayanan jasa-jasa untuk mengantisipasi persaingan perdagangan.
SUBSISTEM BUDIDAYA : kembangkan pola inkubator SUBSISTEM AGROINDUSTRI : kembangkan kiat product development, product differentiation dan mutu produk untuk meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan pasar domestik (dan ekspor) SUBSISTEM PASAR : kembangkan market information dan market intelligent SUBSISTEM PENDUKUNG :kembangkan pelayanan jasa-jasa untuk mengantisipasi persaingan perdagangan.
Kaitkan AGROPOLITAN dengan pengembangan WISATA AGRO (AGROTOURISM) untuk ‘menarik pasar’ (market driven). Tetapkan bentuk atau model Kawasan Agropolitan yang akan dikembangkan. Misalnya : Kawasan/kompleks Agroindustri Berbasis Produk/Komoditas tertentu (KIMBUN, dll). Kembangkan fasilitas yang diperlukan, seperti Stimulus Investasi, Tax Holiday, Export-Import Policy, Promosi Dagang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK, dll).
KEK, FTZ (free trade zone) atau special economic zone (SEZ) pada dasarnya merupakan kawasan ekonomi bebas yang dibangun untuk menarik investasi, mengembangkan perdagangan dan ekspor, serta mengembangkan ekonomi kawasan itu secara keseluruhan. Strategi dan kebijakan ini dilakukan dengan memberi fasilitas dan insentif fiskal yang amat menarik dan bersifat khusus sehingga investor dapat tertarik karena mendapat keuntungan ekonomi pada awal investasi diputuskan. KEK, FTZ atau SEZ adalah kawasan ekonomi bebas yang khusus dirancang untuk industri dengan fasilitas khusus dalam perpajakan, pelayanan cepat, penyediaan infrastruktur yang lengkap. Fasilitas dan anggaran untuk itu akan cepat diwujudkan dengan undang-undang.
Adalah kawasan tertentu dumana diberlakukan ketentuan khusus di bidang:
KEPABEANAN (custom & excise) PERPAJAKAN (taxes) PERIJINAN (licencing, one stop services) KEIMIGRASIAN KETENAGAKERJAAN
Kawasan ini harus ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur dan badan pengelola yang handal, profesional dan standar internasional
Meningkatkan investasi Menyerap tenaga kerja Devisa dari ekspor yg meningkat Meningkatkan keunggulan kompetitif Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal, pelayanan dan kapital Teknologi transfer dan SDM
Pertama, kawasan yang dikeluarkan dari Daerah Pabean Negara yang bersangkutan (A) Kedua, Kawasan yang Tetap Berada pada Daerah Pabean Negara yang bersangkutan (B)
Kawasan, dimana semua arus keluar masuk barang tidak dikenakan bea masuk, PPN dan cukai. Umumnya diikuti dengan pemberian batas yang tegas atas area tersebut, dan dinyatakan sebagai wilayah terbatas bagi yang tidak berkepentingan. Contoh : Export Processing Zone, Free Trade Zone
Kawasan ini umumnya lebih luas dari kawasan A, dapat berupa kota atau bahkan propinsi. Penerapan kebijakan menarik investasi dilakukan dengan dukungan kemudahan berusaha, pengurangan pajak perusahaan, repatriasi keuntungan serta pelonggaran kontrol devisa. Contoh : SEZ, FEZ, Industrial Zone, Distribution Zone, dll.
Pertama, pemerintah dapat membuat otoritas KEK sendiri seperti otorita Batam. Alternatif ini relatif sulit dilaksanakan mengingat keterbatasan anggaran. Kini tidak ada kemewahan anggaran seperti 1970-an saat membangun kawasan ekonomi bebas seperti Batam. Kedua, suatu kawasan atau pulau dapat disewakan kepada negara lain. Kontrak dibuat dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dikembalikan kepada negara Indonesia. Contohnya adalah Hongkong dan Makau. Ide ini pernah digagas Menteri Kelautan , tetapi belum sempat terwujud. Pilihan ini tidak populer karena dianggap menjual nasionalisme. Jika dipaksakan akan banyak kontroversi, sehingga potensial menghambat program pengembangan FTZ. Ketiga, kerja sama membuat otorita dengan kontribusi kekuatan masing-masing pihak. Artinya, ada otorita yang dikelola bersama dengan otoritas seimbang.
Agropolitan adalah strategi pengembangan kawasan berbasis agribisnis yang diharapkan mampu mengembangkan wilayah, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan instrumen agribisnis Dibutuhkan konsolidasi dan koordinasi segenap potensi wilayah dalam mengembangkannya. Perlu difikirkan mekanisme pendorong pertumbuhan kawasan tertentu sebagai trigger (fasilitasi, investasi, insentif, proteksi, dll) Peran Kadin lebih kepada fasilitator dan dinamisator dalam kebijakan investasi, fiskal, perdagangan dan kewilayahan khusus.
Terimakasih atas perhatiannya.
