Pendahuluan •
Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan sebagai : “Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”.
•
Kondisi external saat ini : “ Terjadinya perubahan iklim global yaitu pemanasan global dan semakin meningkatnya produksi bahan bakar minyak (BBM), menyebabkan produksi biji-bijian dunia menurun, harga komoditas pangan dunia meningkat (semakin mahal).
Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
•
Kondisi internal di Indonesia : “Disamping terkena dampak perubahan iklim global/pemanasan global dan meningkatnya harga komoditas pangan, diperparah lagi oleh masih tingginya pertambahan penduduk, sekitar 1,5 persen per tahun dari 235 juta orang atau sekitar 3,5 juta jiwa per tahun dengan daya beli masyarakat relatif rendah, maka akses masyarakat kepada pangan menjadi lemah. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, sehingga amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Maka PEMERINTAH dan MASYARAKAT berkewajiban memperbaiki kondisi ketahanan pangan saat ini dan di masa – masa mendatang, agar Ketahanan Pangan bagi Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008 Kesejahteraan Masyarakat dapat diwujudkan”.
Kesimpulan 1.
Pangan merupakan kebutuhan pokok, merupakan hak asasi manusia, penentu kehidupan, merupakan pencaharian pokok, makanan pokok dalam pengentasan kemiskinan, serta merupakan martabat bangsa. Oleh karena itu, Kadin menghimbau kepada Pemerintah agar memantapkan pelaksanaan Revitalisasi Pertanian dan mengadakan penyesuaian strategi pangan menghadapi global warming dan keterbatasan bahan bakar melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat. Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 2.
Peranan swasta dalam ketahanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat sangat strategis. Oleh karena itu Kadin menyarankan seluruh jajarannya agar lebih banyak dan lebih fokus terjun ke dalam bisnis pangan, terutama beras, jagung dan kedelai dan biofuel. Dan Pemerintah mendukung melalui regulasi, perkreditan, kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai maksud tersebut agar terdapat solusi yang saling menguntungkan untuk food, fuel dan feeds, antara lain melalui pembukaan perkebunan pangan (rice estate, corn estate, soybean estate, cassava estate, jatropha estate) Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 3. Dalam kegiatan sistem agribisnis pangan, maka nilai tambah merupakan kunci insentif yang secara proporsional diterima oleh pelaku hulu, tengah, dan hilir. Maka KADIN menyarankan agar perusahaan anggota Kadin bermitra dengan kelompok tani dalam proses produksi, baik on farm maupun di hilir, bermitra dengan pengguna teknologi / alat mesin pertanian on farm dan pasca panen, bermitra dengan pedagang agar mendapatkan nilai tambah yang cukup tinggi untuk memperkuat basis produksi pangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan domestik.
Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 4.
Isu pangan bukanlah isu sektoral, melainkan multi-sektoral. Maka koordinasi kelembagaan merupakan persyaratan pokok. Pemerintah perlu memberdayakan kembali Kelembagaan Nasional yang menangani Ketahanan Pangan Nasional yang dapat melaksanakan secara baik Amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya tentang Ketahanan Pangan, sehingga dapat mewujudkan Ketahanan Pangan Bagi Kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan kepedulian sektor swasta, lembaga pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah sampai pusat. Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 5.
Kadin berpendapat Pemerintah mengefektifkan dan lebih menajamkan peran Dewan Ketahanan Pangan dimana Ketua DKP adalah Presiden, sehingga koordinasi pemerintah pusat dan daerah, stakeholders hulu, tengah dan hilir dapat terwujud.
Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 6.
Pengamanan stok dan harga khususnya beras tetap diperlukan, maka KADIN berpendapat BULOG perlu dimantapkan status saat ini sebagai PERUM dengan fungsi mengawal stok, harga dan raskin dan memisahkan fungsi pelayanan publik (PSO = Public Service Obligation), fungsi komersial, serta kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 7.
Ketahanan Pangan juga memiliki dimensi kecukupan gizi pangan asal nabati dan hewani yang seimbang demi tercapainya bangsa yang tangguh dan berdaya saing serta menghindari kehilangan generasi penerus bangsa (lost generations). Selain pangan sumber karbohidrat seperti beras, jagung, terigu, ubi gaplek juga sumber protein hewani seperti daging, telur, susu, dan ikan.
Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 8.
Dunia Usaha/Swasta aktif berpartisipasi dan diikut sertakan di dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi bagi kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan produksi dan distribusi pangan dan energi dalam negeri. Pemerintah perlu mengatur kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) dan memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan (berupa lahan-lahan dan sarana).
Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
Kesimpulan (contd) 9.
KADIN bersama seluruh lapisan bangsa siap berpartisipasi dalam menyatukan persepsi, pikiran, rencana dan implementasi mewujudkan Ketahanan Pangan bagi kesejahteraan masyarakat, bersatu membangun negeri, semoga Tuhan YME memberkati kerja keras kita.
Rakornas Bidang Pangan Kadin 2008
