PUTUSAN Nomor 44/Pdt.G/2009/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING,I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di .., Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat I, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : PEMBANDING II , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di …, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat II. PEMBANDING III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di…, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat III. PEMBANDING IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di …, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat IV. PEMBANDING V umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di …., Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat V. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/PA.Prg/2008, tanggal 14 Agustus 2008, selanjutnya disebut pembanding. melawan TERBANDING , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di .., Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat/ terbanding. TURUT TERBANDING I, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di … Kabupaten Pinrang sebagai
turut tergugat I/ turut
terbanding I. TURUT TERBANDING II umur 48 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di .., Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya yang jelas
didalam
2
maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai turut tergugat II/turut terbanding II. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dibanding. TENTANG DUDUK PERKARANYA. Mengutip segala Pengadilan Agama
uraian
Pinrang,
sebagaimana
termuat
dalam putusan
Nomor 335/Pdt.G/2008/PA Prg. Tanggal 19
November 2008 M. bertepatan tanggal; 20 Zulkaidah 1429 H yang amarnya berbunyi : -
Menolak gugatan penggugat
-
Menghukum penggugat
untuk membayar
seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah). Membaca
surat pernyataan
banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Pinrang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2008 pihak penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 335/Pdt.G/2008/PA Prg. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pihak terbanding dan turut terbanding. Bahwa pihak pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2008 dan terhadap memori banding tersebut, pihak terbanding mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 14 januari 2009, baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada masing-masing pihak pembanding dan terbanding. Bahwa panitera Pengadilan Agama Pinrang melalui suratnya tertanggal 14 Januari 2009 telah menyampaikan kepada pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama memeriksa berkas perkara banding ( inzage) TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
oleh karena permohonan banding pembanding
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima. Menimbang,
bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari
berkas perkara, berikut berita acara pemeriksaan, bukti-bukti tertulis dan
3
keterangan-keterangan saksi dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan terutama dalam menanggapi keberatan-keberatan pembanding sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama ditemukan fakta bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut status obyek sengketa dimana penggugat/ pembanding memandang bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan orang tuanya yang belum terbagi, namun tergugat/terbanding membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan hak miliknya yang bersumber dari pemberian kakeknya (ORANG TUA PEWARIS ) sebagai cucu pertama dan bantahan tergugat/terbanding tersebut
sejalan dengan pernyataan turut
tergugat I/ turut terbanding I. Menimbang, bahwa tingkat pertama telah menerapkan pembebanan pembuktian secara berimbang dan merata kepada kedua belah pihak, dimana penggugat /pembanding telah mengajukan 3 orang saksi dan seorang pemberi keterangan sedangkan tergugat/terbanding mengajukan bukti tertulis berupa sertifikat hak milik ( T1), SPPT tahun 2008 ( T2) dan surat Keterangan iuran pembangunan daerah tahun 1986 ( T3) serta dua orang saksi. Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan ditemukan fakta bahwa ketiga orang saksi yang diajukan penggugat dua orang diantaranya hanya mengetahui obyek sengketa dari orang lain ( testimonium de auditu) sedang seorang saksi mengetahui dari orang tua penggugat dan tergugat , namun ketiga saksi tersebut tidak mengetahui berapa luas dan batas-batasnya, bahkan ada yang belum pernah melihat obyek sengketa tersebut. Dipandang dari hukum pembuktian keterangan saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dan belum mencapai batas minimal suatu pembuktian karena tidak ditunjang dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
dengan dasar kesaksian tersebut, penggugat/
pembanding tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan orang tuanya. Menimbang,
bahwa
keterangan
yang
diberikan
oleh
SAKSI
PEMBANDING yang diajukan penggugat/pembanding juga tidak dapat menguatkan gugatan penggugat/ pembanding karena disamping bukan sebagai
4
saksi dan tidak disumpah juga keterangan yang diberikan saling bertentangan satu dengan yang lain. Disatu sisi mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik PEWARIS karena diberitahu oleh PEWARIS sendiri tapi disisi lain dikatakan obyek itu adalah milik orang tuanya ( ORANG TUA PEWARIS) dan tidak diketahui apakah barang tersebut merupakan menjadi bagian waris PEWARIS atau bukan. Menimbang, bahwa tergugat/terbanding dalam membuktikan dalil bantahannya yang mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya yang berasal dari pemberian kakeknya mengajukan bukti
outentik berupa
sertifikat hak milik Nomor 589 Tahun 1996, dimana didalamnya dijelaskan bahwa asal persil obyek sengketa adalah pemberian hak milik, bukti sertifikat tersebut didukung pula bukti tertulis (P2) dan (P3) serta dua orang saksi dan pernyataan dari turut tergugat I/turut terbanding I sendiri. Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tergugat/terbanding tersebut, tidak terdapat suatu bukti yang diajukan oleh penggugat/pembanding yang dapat membuktikan sebaliknya atau dapat melumpuhkan
kekuatan dan
keabsahannya sehingga terhadap bukti outentik tersebut melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Menimbang, bahwa keberatan pembanding terhadap terjadinya hibah tersebut disebabkan karena kakeknya
La Jalling yang menghibahkan wafat
tahun 1961 tidak menimbulkan masalah karena tergugat/terbanding pada saat itu telah berumur 16 tahun, dan sebagian besar obyek tersebut baru dikuasai tergugat/terbanding pada tahun 1982 dan sisanya nanti setelah
ISTER
PEWARIS
diakui
meninggal
tahun
2008
hal
tersebut
telah
penggugat/pembanding dalam repliknya. Suatu hal yang patut dijadikan petunjuk dalam masalah ini adalah bahwa
obyek tersebut telah dikuasai
tergugat/terbanding selama 10 tahun sebelum La Manni ( ayahnya ) wafat tahun 1992 dan 26 tahun sebelum ISTERI PEWARIS ( ibunya) meninggal dunia ( tahun 2008 ) sementara para penggugat dan tergugat bertempat tinggal di daerah yang sama, sehingga sekiranya obyek tersebut bukan
harta /milik
tergugat atau harta tersebut merupakan harta warisan sudah barang tentu tergugat/terbanding telah mendapat teguran atau peringatan dari kedua orang tua
atau orang tua menyampaikan kepada salah seorang anaknya yang
lain,supaya tergugat menghentikan mengelola obyek tersebut tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi sampai kedua orang tuanya meninggal dan obyek tersebut telah bersertifikat demikian pula sekiranya obyek sengketa tersebut merupakan
5
harta warisan sudah pasti telah dibagi bersama-sama dengan harta warisan yang lain yang telah dibagi sebelumnya, nanti setelah kedua orang tua meninggal yang tahu persis tentang status obyek sengketa tersebut baru disengketakan /dipermasalahkan . Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini ketua majelis dan seorang hakim sependapat untuk menguatkan putusan tingkat pertama tetapi seorang hakim anggota yang lain (Drs. A. Choeri, S.H., M.H.) mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut : Menimbang, bahwa satu dari
tiga orang saksi yang diajukan
penggugat/pembanding ( SAKSI PEMBANDING) menerangkan bahwa sekitar 10 tahun lalu saksi pernah diberitahu oleh almarhum PEWARIS bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya sedang keterangan SUDARA KANDUNG ISTER PEWARIS ( saudara kandung I Dawi ) menyatakan bahwa pernah diberitahu oleh ISTERI PEWARIS sendiri bahwa ( obyek sengketa) tersebut adalah milik I Dawi yang berasal dari pemberian / warisan orang tuanya ( MERTUA PEWARIS ) karena saksi sendiri dan empat saudara lainnya juga memperoleh warisan yang sama. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut seorang hakim anggota tersebut mempunyai persangkaan bahwa ( obyek sengketa) tersebut adalah merupakan harta bawaan ISTERI PEWARIS yang berasal dari warisan orang tuanya
( MERTUA PEWARIS ) karena 5 (lima)
orang anak MERTUA
PEWARIS juga memperoleh warisan/pemberian yang sama dari almarhum MERTUA PEWARIS Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan diperoleh fakta bahwa almarhum PEWARIS dengan ISTERINYA mempunyai 8 ( delapan ) orang anak kandung , yaitu penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V/pembanding dan tergugat/terbanding, turut tergugat I dan turut tergugat
II.
Semasa
hidupnya
PEWARIS
dan
ISTERI
PEWARIS
berkumpul/hidup bersama dengan tergugat/terbanding sebagai anak perempuan pertama. Sehingga sangat wajar ketika PEWARIS memasuki usia tua lalu ( obyek sengketa) tersebut sejak tahun 1982 dikuasai ( digarap) oleh tergugat/terbanding seluas ± 1 ha , sedang sisanya digarap oleh penggugat III dengan menyetorkan sebagian
hasilnya kepada
PEWARIS dan ISTERI
PEWARIS ketika keduanya masih hidup . Dan setelah PEWARIS meninggal
6
dunia pada awal tahun 2008 seluruh obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat /terbanding. Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan
diperoleh fakta
bahwa bantahan tergugat/terbanding didasarkan atas dalil bahwa harta ( obyek sengketa) tersebut bukan harta PEWARIS ) , akan
ibu dan bapak ( ISTERI PEWARIS dan
tetapi merupakan hartanya sebagai pemberian dari
kakeknya ( MERTUA PEWARIS). Hal tersebut diperoleh tergugat /terbanding dari pemberitahuan kepala lingkungan yang menyatakan bahwa ( obyek sengketa ) tersebut adalah sawah tergugat/terbanding karena dikasih kakeknya ( MERTUA PEWARIS). Oleh karena itu
oleh
perlu dicari fakta yang
lebih dalam lagi dari Kepala Lingkungan a quo tentang apakah proses hibah tersebut telah memenuhi prosedur hukum atau tidak, sehingga perlu diketahui : 1. Kapan peristiwa
pemberian
(Hibah)
sawah (obyek sengketa) dari
MERTUA PEWARIS kepada tergugat/pembanding. 2. Bagaimana bentuk akad pemberian ( hibah) tersebut, apakah lisan ataukah dengan tulisan. 3. Siapa saja saksi-saksi dalam peristiwa ( hibah) tersebut. 4. apakah peristiwa ( hibah) tersebut dilakukan oleh MERTUA PEWARIS secara sukarela tanpa imbalan dan dalam keadaan sehat wal afiat. 5. Apakah MERTUA PEWARIS juga berhibah kepada cucu-ucunya yang lain selain dari tergugat/terbanding. Menimbang, bahwa surat bukti (T1) yang berupa sertifikat hak milik atas nama pemegang hak TERBANDING (tergugat/terbanding) diterbitkan pada tahun 1996, adalah merupakan bukti outentik yang harus dipercayai kebenaran keterangan yang ada didalamnya. Namun sertifikat hak milik bukan merupakan alat bukti yang mutlak kebenarannya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, karena dalam kenyataan , kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti sering mengandung dan melekat unsur , dugaan dan persangkaan , factor kebohongan dan unsur kepalsuan. Menimbang, bahwa
ketentuan pasal 163
HIR yang menyatakan “
Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Lagi pula berdasarkan berita acara persidangan perkara ini di daftar dalam register Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 1 September 2008, hal mana
7
didasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008, proses perkara tersebut wajib melalui proses mediasi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir seorang hakim anggota berpendapat agar
Pengadilan
memerintahkan
Tinggi
Agama
menjatuhkan
putusan
sela
dengan
Pengadilan tingkat pertama membuka sidang lagi dengan
memanggil para pihak berperkara dengan acara sebagai berikut : Melakukan Mediasi dan membuktikan lebih dalam. Pemberian (hibah) terhadap obyek sengketa a quo
dari almarhum MERTUA PEWARIS
kepada tergugat/ terbanding, yakni
dengan menghadirkan
Kepala
Lingkungan atau dengan mengajukan bukti-bukti lainnya sesuai dengan hukum pembuktian. Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat dikalangan majelis hakim, namun untuk memenuhi asas dalam musyawarah pendapat yang mayoritas menjadi pendapat majelis hakim dan pendapat itulah yang tertuang dalam amar putusan. Menimbang , bahwa oleh karena pihak penggugat/pembanding selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini , maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg penggugat/pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding. Mengingat pasal dari undang-undang dan segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara tersebut. MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
-
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 335/Pdt.G/ 2008/PA Prg. Tanggal 19 November 2008 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1429 H.
-
Menghukum pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 89.000,00 ( delapan puluh sembilan ribu rupiah Demikian diputuskan
dalam sidang musyawarah majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1430 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Alwi Mallo, M.H., ketua majelis, Drs. H.A.Ahmad As’ad, S.H. dan Drs A.Choiri, S.H, M.H. masing-masing hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
8
Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Maret 2009 didampingi oleh Dra. Hj. Bungaliah , panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak –pihak yang berperkara. Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd,
ttd,
Drs. H.A.Ahmad As’ad,S.H.
Drs. M. Alwi Mallo, M.H.
ttd, Drs. A Choiri, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
ttd, Dra. Hj. Bungaliah. Perincian biaya : - Meterai
Rp 6.000,00
- Redaksi
Rp 5.000,00
- Leges
Rp 3.000,00
- Pemberkasan, dll
Rp 75.000,00
Jumlah
Rp 89.000,00 Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Supardjiyanto, S.H.
