Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten ROKAN HULU, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut;

PUTUSAN Nomor : 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN KERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; MELAWAN TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten ROKAN HULU, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal

9

Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan nomor perkara:

83/Pdt.G/2012/PA.Pkc. tanggal 9 Maret 2012, mengajukan

dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2008 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 092/22/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu;

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rambah Jaya, Kecamatan Bangun Purba selama 3 hari, kemudian pindah ke perumahan PT. Indosawit di Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, selama 1 tahun 3 bulan;

3.

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;

4.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Hal 1 dari 16 hal. Putusan No:83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

karena kakak Termohon berkeinginan untuk mengangkat anak Pemohon dan Termohon menjadi anaknya, bahkan ingin membuat akta kelahiran anak tersebut dengan mencantumkan nama kakak Pemohon dan suaminya sebagai orang tua anak tersebut. Termohon menyetujui keinginan kakak Termohon terebut sedangkan Pemohon tidak setuju. Termohon bersikap tidak sopan terhadap orang tua Pemohon apabila orang tua Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon ; 5.

Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, pada bulan September 2009, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa anak, di mana pada saat itu kakak Termohon sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon , namun Pemohon tidak mengizinkannya;

6.

Bahwa walaupun Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi ke rumah orang tuanya, namun ternyata di saat Pemohon sedang tidak berada di rumah karena bekerja dan sejak kepergiaan Termohon ke rumah orang tuanya hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga pada masa yang akan datang;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan; Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang,

bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon

mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon ; 2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2008 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 092/22/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu; 3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rambah Jaya, Kecamatan Bangun Purba selama 3 hari, kemudian pindah ke perumahan PT. Indosawit di Desa Lalang kabung, Kecamatan Pelalawan, selama 1 tahun 3 bulan; 4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ; 5. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak kelahiran anak Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena kakak Termohon berkeinginan untuk mengangkat anak Pemohon dan Termohon menjadi anaknya dan Termohon bersikap tidak sopan terhadap orang tua Pemohon. Namun penyebabnya adalah karena Pemohon yang selalu mengabaikan Termohon. Apabila Pemohon marah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya selama 3 (tiga) hari atau satu minggu; 7. Bahwa tidak benar Termohon merestui keinginan kakak Termohon untuk mengangkat anak Pemohon dan Termohon. Kakak Termohon sendiri tidak mengetahui perihal keinginan untuk mengangkat anak tersebut; 8. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pada bulan September 2009 tanpa sepengetahuan Pemohon. Yang benar adalah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena sudah ada kesepakatan untuk berpisah dan Termohon membawa barang-barang. Pemohon dan Termohon telah didamaikan Hal 3 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

dan hasilnya adalah Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan harus berpisah; 9. Bahwa ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon sedang bekerja, namun Pemohon dipanggil ke rumah. Setelah itu Termohon baru pulang; 10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan sekarang; 11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) kepada Pemohon sebagai berikut: 

Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);



Mut’ah diserahkan kepada Pemohon sesuai kemampuannya;



Nafkah lampau atau nafkah terhutang sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2012 selama 32 (tiga puluh dua ) bulan x Rp. 300.000,- Tiga ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);



Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan

replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -

Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya;

-

Bahwa ketika terjadi musyawarah antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Pemohon dijemput ditempat kerja, setelah selesai musyawarah Pemohon kembali ke tempat kerja. Namun ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon sudah tidak berada di rumah;

-

Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

-

Bahwa terhadap gugatan balik/rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 

Sanggup memenuhi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);



Sanggup memberikan Mut’ah berupa satu buah jilbab;



Sanggup membayarkan Nafkah lampau atau nafkah terhutang sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2012 selama 32 (tiga puluh dua ) bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perbulan. Secara keseluruhan adalah 32 (tiga puluh dua) bulan x Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) perbulan = Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah); Hal 4 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc



Sanggup membayar Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa, namun Pemohon meminta agar tetap diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam

Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya semula. Adapun tentang gugat balik/rekonvensinya, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:  Tetap menuntut Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);  Menerima dan setuju dengan mut’ah berupa satu buah jilbab;  Tetap menuntut Nafkah lampau atau nafkah terhutang sebesar Rp. 9.600.000,(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);  Menerima dan setuju atas kesanggupan Pemohon untuk Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa. Dan Termohon tidak akan menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya; Menimbang, bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan re-replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jawaban dalam rekonvensinya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa surat : 1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 092/22/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu. Fotokopi tersebut telah dinazzegelen oleh Pejabat Pos & Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Bukti P.1); 2. Asli surat keterangan gaji atas nama Pemohon tertanggal

Mei 2012 yang

dikeluarkan oleh PT. Indosawit (bukti P.2.); Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1 dan P.2, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu: 1. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;


- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK; - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kakak Termohon bermaksud mengangkat anak Pemohon dan Termohon, Termohon menyetujui hal tersebut, sedangkan Pemohon tidak setuju; - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkara dengan Termohon dan setiap selesai bertengkar, Pemohon pulang ke rumah saksi; - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang; - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, nnamun upaya tersebut tidak berhasil; - Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit

untuk

dirukunkan kembali, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai; 2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon; - Bahwa Pemohon dengan Termohon bernama TERMOHON pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK, sekarang ikut dengan Termohon; - Bahwa sejak bulan Maret 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang suka dengan ibu Pemohon dan adanya keinginan kakak Termohon untuk mengadopsi anak Pemohon dan Termohon sekaligus menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung kakak Termohon dan suaminya; - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sekali pada waktu sore hari; - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon, di mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;


- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti; Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya mohon dikabulkan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada tuntutan baliknya/rekonvensi; Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ; Menimbang, bahwa ditunjuk segala

sesuatu

untuk

mempersingkat

uraian

putusan ini,

maka

yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai

bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim mediator SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI, namun usaha tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 Ayat (1) R.Bg. jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sampai putusan dijatuhkan,

upaya

perdamaian

tersebut

gagal,

karena

Pemohon

tetap

pada

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menyetujui keinginan kakak Pemohon untuk menjadikan anak Pemohon dan Termohon sebagai anak angkat namun Pemohon tidak menyetujuinya. Termohon bersikap kurang Hal 7 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

sopan terhadap ibu kandung Pemohon. Bahkan pada bulan September 2009 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon tanpa ijin Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut. Dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab perselisihan tersebut. Menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon sering mengabaikan Termohon ketika memberikan pendapat; Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, di mana pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna (volledeg), mengikat (binded) dan menentukan, memaksa (beslisend, dwingend) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraiannya; Menimbang, bahwa dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah keinginan kakak Termohon untuk mengangkat anak Pemohon dan Termohon sebagai anaknya, namun Pemohon tidak setuju. Bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban; Menimbang, bahwa adalah saksi-saksi Pemohon, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang Hal 8 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171,174, 175, 307, 308, 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan Termohon

dan

dalil permohonan Pemohon, pengakuan

keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah

menemukan fakta di persidangan sebagai berikut: - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2008 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun dan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai menurut hukum; - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2009 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kakak

Termohon

berkeinginan

untuk

mengadopsi

anak

Pemohon

dan

Termohon,namun Pemohon tidak menyetujui. Bahkan sejak bulan September 2009 sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; - Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa saksi keluarga menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, merupakan ketentuan lex specialis bagi Peradilan Agama untuk perkara syiqaq, dan mendengarkannya dalam perkara a quo meskipun tidak sampai kepada “perselisihan dan pertengkaran yang tajam/syiqaq” namun menurut majelis, kesaksian keluarga dapat diterapkan dalam perkara ini bahkan kesaksian keluarga tersebut di samping fungsi pembuktian sekaligus untuk memenuhi maksud “keterangan keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri” untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri seperti yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena sering terjadi Hal 9 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

perselisihan

dan

pertengkaran

dalam

bentuk

pertengkaran

mulut,

sehingga

mengakibatkan suasana rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi; Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk pertengkaran mulut, diperparah dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan adanya fakta pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran dan Majelis menilai bahwa selama pisah tempat tinggal, maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut; Menimbang, bahwa sifat terus menerus dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari adanya fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak pernah menjalin komunikasi dan bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga keduanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali; Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim dan Hakim Mediator untuk hidup rukun lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa pihak Pemohon telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan mohon agar perkawinan diputuskan dengan perceraian, maka hal itu

menunjukkan

bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta sulit untuk dipersatukan kembali; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh


karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No.7 tahun 1989 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut baru akan ditentukan kemudian; Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba’da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon adalah talak raj’i; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi dalam hal ini menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi; Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima; Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi adalah menuntut akibat perceraian sebagai berikut:  Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);  Mut’ah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya;  Nafkah lampau atau nafkah terhutang sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2012 selama 32 (tiga puluh dua ) bulan x Rp. 300.000,- Tiga ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);  Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anakanak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dan tanggapan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:  Sanggup memenuhi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);  Sanggup memberikan Mut’ah berupa satu buah jilbab; Hal 11 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

 Sanggup membayarkan Nafkah lampau atau nafkah terhutang sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2012 selama 32 (tiga puluh dua ) bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perbulan. Secara keseluruhan adalah 32 (tiga puluh dua) bulan x Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) perbulan = Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);  Sanggup membayar Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang nafkah lampau atau nafkah terhutang dan nafkah iddah; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 80 ayat (4), (5) dan (7), pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala biaya keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya dan berhak atau tidaknya seorang istri atas nafkah yang digugatnya itu sangat tergantung pada ada tidaknya atas perilaku nusyuz pada diri istri; Menimbang, bahwa ternyata di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz, karena Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama atas ijin dan persetujuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak melakukan perbuatan nusyuz; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah melalaikan kewajibannya, maka dengan demikian telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah lampau atau terhutang kepada Penggugat rekonvensi; Menimbang, bahwa mengenai besar nominal nafkah terhutang tersebut, dengan memperhatikan penghasilan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah( (vide. Bukti P.2) dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta berdasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat

rekonvensi

tentang nafkah

lampau dengan

menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 32 (Tiga puluh dua) sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Mei 2012 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perbulan, sehingga keseluruhan berjumlah sebesar RP. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah); Hal 12 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya harus diberikan kesempatan menurut hukum untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri sebagai akibat talak yaitu nafkah iddah kecuali isteri nusyuz ; Menimbang, bahwa mengenai besar nominal nafkah iddah, dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta berdasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.500.000,(Satu juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa mengenai mut’ah sesuai ketentuan Pasal 158 jo. pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pemberian mut'ah suami kepada isteri adalah kewajiban yang melekat apabila perceraian tersebut atas kehendak suami dan mengenai besarnya mut’ah tersebut didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami; Menimbang, bahwa sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah berupa satu buah Jilbab dan hal tersebut telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mut’ah sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak kepada Penggugat rekonvensi yang selanjutnya takan dicantumkan dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Dalam hal bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dapat memikul biaya tersebut. Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun; Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kesanggupan mana telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak dengan Hal 13 dari 16 hal. Putusan No: 83/Pdt.G/2012/PA.Pkc

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung tetap harus diberikan kesempatan untuk mengunjungi dan menjenguk anak tersebut serta melakukan hal-hal lain yang melakukan hal-hal lain dalam rangka mendidik dan membimbing anak; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI: DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;


DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa: 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 2.2. Mut’ah berupa satu buah jilbab; 2.3. Nafkah lampau atau nafkah terhutang selama 32 (tiga puluh dua ) bulan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) x 32 bulan = Rp. 3. 200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah); 2.4. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, 25 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1433 Hijriyah oleh HAMBALI,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI., dan RAHMI MAILIZA ANNUR,S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;


KETUA MAJELIS TTDd. HAMBALI,S.H., M.H. HAKIM ANGGOTA Tt

HAKIM ANGGOTA

tTTD

ttTtdTTD.

tSYAFRUDDIN,S. Ag.,MSI.

RAHMI MAILIZA ANNUR,S.HI.

PANITERA PENGGANTI Tt

TTD td.

ttTtd.

MUHAMMAD YUNUS S.H. Perincian biaya perkara: 1. Biaya Pendaftaran ----------------------------------------------------------Rp. 30.000,2. Biaya Proses -----------------------------------------------------------------Rp. 50.000,3. Biaya panggilan para pihak -----------------------------------------------Rp. 210.000,4. Redaksi ----------------------------------------------------------------------Rp. 5.000,5. Meterai ----------------------------------------------------------------------Rp. 6.000,---------------------------------------------------- J u m l a h-------------- Rp. 301.000,-

( Tiga ratus satu ribu rupiah)


Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten ROKAN HULU, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut;

Recommend Documents