Berorientasi Ekspor. SRG Kebijakan Pangan NTRAK. SRG Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Harga BTI Signifikan Eksportir Panen

Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

K NTRAK M E N G A B D I D E N G A N

I N T E G R I T A S

SRG Kebijakan Pangan

Berorientasi Ekspor

Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, serta Penciptaan Kemakmuran Rakyat

Harga BTI Signifikan Eksportir Panen ....8

Bali Menuju PLKA Online ....12

SRG Perkuat Ketahanan Pangan Nasional ....24

DARI REDAKSI

K

NTRAK M E N G A B D I D E N G A N

Foto : Mendag, Gita Wirjawan memberi izin Pengelola Gudang SRG dan penghargaan kepada Pemda yang telah mengimplementasikan SRG.

K

apasitas gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang berjumlah 82 unit dan tersebar di sejumlah daerah baru bisa menampung sekitar 5 % dari komoditi pangan nasional. Itu artinya, implementasi SRG perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah baik dalam bentuk pembangunan gudang baru maupun dukungan anggaran yang berasal dari APBD. Seperti diutarakan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, disela-sela Seminar Nasional SRG, di Semarang, Jateng, 19 September 2013, lalu, “jika gudang SRG mampu menampung sekitar 30 % komoditi pangan nasional, maka SRG ini akan dahsyat.” Apa yang dimaksudkan Mendag dengan kata dahsyat tersebut? Tentu saja pembiayaan SRG akan meningkat tajam dan terkendalinya komoditi pangan di tingkat nasional serta berdampak positif menekan laju inflasi. Di sisi lain dari itu, komoditi pangan Indonesia akan memiliki daya saing tinggi di pasar ekspor. Hal ini pun akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara besar di Kawasan Asia Tenggara. Di akhir seminar nasional yang dihadiri sekitar 1.000 petani itu, terdapat enam poin rumusan sebagai berikut: Pertama, Ketahanan Pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menciptakan fundamen pertumbuhan ekonomi Indonesia. SRG memiliki peran dalam memperkuat cadangan pangan sekaligus sebagai sarana stabilisasi harga pangan yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Kedua, SRG merupakan instrumen penting yang pro-petani, karena dengan adanya UU No. 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 tahun 2011 merupakan payung hukum yang kuat

2 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

dalam pemberian akses kredit yang lebih luas dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank kepada pelaku usaha terutama petani dan UKM dengan jaminan hanya Resi Gudang tanpa dipersyaratkan agunan lainnya seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh petani dan UKM. Ketiga, pemerintah berkepentingan mengembangkan SRG di daerah, salah satunya karena fluktuasi harga komoditi pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah dan tingkat inflasi yang terjadi di daerah akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi secara nasional. Implementasi SRG secara nasional dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditi pangan, sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Keempat, guna suksesnya implementasi SRG, maka diperlukan koordinasi, sinergi kebijakan dan upaya bersama di antara pemangku kepentingan terkait, mulai dari tingkat parlemen (DPR maupun DPRD), Pemerintah Pusat dan Daerah, dan lembaga/instansi terkait lainnya. Kelima, dukungan DPRD dan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengembangan SRG yang dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah maupun anggaran yang mendukung SRG. Keenam, dalam upaya pengembangan dan perluasan pelaksanaan SRG, diperlukan terobosan-terobosan inovatif dalam hal sosialisasi, maupun kebijakan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang masih ada. Lebih dalam terakit aktivitas seminar nasional tersebut, pembaca pun dapat mengikutinya dengan sajian informasi lain yang tidak kalah penting pada penerbitan edisi ini. Salam!

I N T E G R I T A S

Penerbit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Penasihat/Penanggung Jawab Sutriono Edi Pemimpin Redaksi Robert J. Bintaryo Wakil Pemimpin Redaksi Subagiyo Dewan Redaksi Sri Haryati, Pantas Lumban Batu, Agus Muharni S., Harry Prihatmoko, Poppy Juliyanti, Diah Sandita Arisanti, Erni Artati. Sirkulasi Apriliyanto, Katimin.

Alamat Redaksi Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: [email protected]

rjangka

Bule ti

ontrak

Be

nK

DAFTAR ISI Berita Utama.............................4-7 - SRG Kebijakan Pangan Beriorientasi Ekspor - SRG Pasok Stok Komoditas Nasional

Berjangka.................................8-9

Wawasan...22-23

Rencana & Potensi Shanghai Futures Exchange

- Harga BTI Signifikan Eksportir Panen

Resi Gudang...........................10-11 - SRG Warungkondang Makin Kondang

Pasar Lelang...........................12-13 - Bali Menuju Pasar Lelang Online

Agenda Foto ..........................14-15 Aktualita................................16-17 - Indonesia Hanya Perlu Satu Bursa Timah - Cocoa Day Expo Ajang Promo Cokelat Indonesia

Kolom...24-25

SRG Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

- Gudang SRG Berkontribusi Tingkatkan PAD - Perusahaan Investasi Bodong Harus Bertanggung Jawab

Analisa.......................................19 Breaknews..................................20 Info SRG................................20-21

Tips

7P

Kiprah...26-27 ‘Juru Kunci’ Gudang SRG Warungkondang

1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi; 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan; 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan; 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti; 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya; 6). Pelajari risiko-resiko yang dihadapi. 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.


3

Berita Utama

Mendag, Gita Wirjawan, menyampaikan sambutan saat Seminar Nasional SRG.

SRG Kebijakan Pangan Berorientasi Ekspor Pengembangan SRG di seluruh Indonesia akan meningkatkan daya saing komoditi pangan dan dapat berorientasi ekspor. Sebab itu kapasitas gudang SRG yang baru mencapai 5 % perlu ditingkatkan dengan dukungan anggaran pemerintah daerah.

K

ebijakan pangan Indonesia selama ini sudah ‘salah parkir.’ Karena selama ini terlalu ditekankan berorientasi swasembada. Seharusnya, kebijakan pangan Indonesia adalah berorientasi ekspor. Dengan kebijakan seperti itu, sudah otomatis dan pasti Indonesia bisa swasembada pangan. Demikian antara lain dikatakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam sambutannya membuka seminar nasional Sistem Resi Gudang di Semarang, 19 September 2013. Seminar Sistem Resi Gudang (SRG) itu diselenggarakan Bappebti bekerjasama dengan Disperindag, 4 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

Jateng. Hadir di seminar nasional itu antara lain Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Anggota Komisi VI DPR RI, Yusyus Kuswandana, Kepala Bappebti Sutriono Edi, Guru Besar Unila, Bustanul Arifin dan sejumlah pejabat pemerintah daerah yang memiliki gudang SRG. Selain itu, hadir juga sekitar 1.000 petani yang berasal dari Gapoktan Se- Jateng. “Kalau selama ini kebijakan pangan kita berorientasi ekspor, sudah tentu kita swasembada pangan. Tetapi karena hanya berorientasi swasembada, maka secara psikologis kita berpikir tidak perlu ekspor komoditi pangan,” kata Gita Wirjawan. Namun, kata Gita, untuk berorienta-

si ekspor perlu ada kolektifitas kebijakan dari hulu ke hilir. Dengan demikian semua orang pasti akan mau menjadi petani. “Saat ini jika anak usia sekitar depalan tahun ditanya jika dewasa mau menjadi apa? Maka jawabnya menjadi orang kaya. Hampir tidak ada yang menjawab menjadi seorang petani.” “Pada hal, profesi petani itu merupakan profesi yang mulia. Dan apabila kita bisa menghasilkan komoditi pangan berdaya saing tinggi, maka kita bisa ekspor dan pemerintah pun bisa tentukan harga ekspor. Dengan demikian kita memperoleh devisa yang lebih besar,” kata Gita Wirjawan.

Berita Utama

“

Kalau daya tampung gudang SRG hanya 5 %, para petani tidak bisa mendapatkan kredit lebih banyak dari yang ada sekarang. Tetapi kalau ini nanti terus digulirkan lebih dari 5 % atau hingga 30 %, maka SRG ini akan dashyat.

“

Dahsyat

I

mplementasi SRG diberbagai daerah, kata Gita Wirjawan, pemerintah daerah harus lebih proaktif memasyarakatkannya. Selain itu, menjalankan politik anggaran sehingga bisa mengalokasikan pengembangan SRG dari dana APBD. Di samping itu menurut Gita Wirjawan, Kementerian Pertanian pun berperan mendorong kesiapan kelompok tani untuk memanfaatkan SRG dengan memperkuat kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Serta, peningkatan mutu hasil produksi agar memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan pun menyediakan anggaran pembangunan untuk sarana dan prasarana berupa pembangunan gudang SRG serta penyediaan subsidi bunga bank bagi para petani dan koperasi. Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM, mendorong dan memperkuat kelembagaan koperasi untuk berperan sebagai pengelola gudang ataupun melibatkan anggotanya sebagai penyimpan komoditi. Kementerian Dalam Negeri pun perlu turut mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan SRG, dengan mengoptimalkan pemanfaatan gudang-gudang SRG yang telah dibangun diberbagai daerah sentra produksi sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani.

Mendag, Gita Wirjawan memukul gong didampingi Kepala Beppebti, Sutriono Edi dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menandai diselenggarakannya Seminar Nasional SRG.

“Dilihat dari potensi komoditi yang dimiliki Indonesia, sebanyak 82 unit gudang SRG yang dibangun pemerintah tentunya tidak cukup. Kapasitas gudang SRG itu hanya mampu menampung sekitar 5 % dari total pangan Indonesia. Oleh sebab itu Bappebti sudah memetakan gudang-gudang swasta atau BUMN yang ada di daerah untuk digunakan sebagai gudang SRG,” jelas Gita. Lebih jauh dikatakan, “kalau daya tampung gudang SRG hanya 5 %, para petani tidak bisa mendapatkan kredit lebih banyak dari yang ada sekarang. Tetapi kalau ini nanti terus digulirkan lebih dari 5 % atau hingga 30 %, maka SRG ini akan dashyat.”

Pemprov Jateng saat ini memiliki sebanyak 11 unit gudang, tambah Gita. “Tetapi jika dibandingkan dengan potensi komoditi yang dimasukan ke gudang, jumlah gudang SRG di Jateng juga tidak cukup.” “Pemprov Jateng ke depan harus bisa meningkatkan jumlah gudang SRG. Untuk itu bisa dilakukan dengan kerjasama baik dengan PT Pos, PT Pegadaian, Perpadi, BRI dan bank daerah. Sejauh ini SRG Jateng sudah cukup bagus, tapi gudang di Jateng masih kurang. Kalau bisa dibangun lebih banyak lagi saya yakin perbankan akan mendukung,” imbuh Gita Wirjawan.


5

Berita Utama

SRG Sarana Manajemen Risiko & Pengendali Stok Pangan

K

emudahan memperoleh pembiayaan sebagai modal kerja bagi para pelaku usaha, baik itu petani, usaha kecil menengah, koperasi maupun pedagang, pabrikan dan eksportir akan menggerakkan dunia usaha yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor riil sebagai fundamen perekonomian Indonesia. Demikian antara lain dikatakan Guru Besar Universitas Lampung, Bustanul Arifin, pada paparannya di Seminar Nasional Sistem Resi Gudang (SRG) di Semarang, Jateng, 19 September 2013. “Sebagai instrumen pembiayaan murah, SRG juga merupakan tools manajemen risiko serta sarana pengendalian stok pangan nasional dan komoditas strategis lainnya,” ujar Bustanul Arifin. Senada dengan itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, kepada wartawan mengatakan, dengan adanya dokumen resi gudang dalam transaksi Letter of Credit akan menambah keyakinan issuing bank dan nominated bank, sehingga bisa mencegah terjadinya fraud dalam 6 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

transaksi ekspor. “Sedangkan bagi petani, SRG dapat menjadi strategi pemasaran untuk memperoleh harga terbaik dengan cara menunda penjualan komoditas pada saat musim panen raya di mana harga komoditas cenderung rendah melalui penyimpanan komoditinya di gudang,” kata Gita. Lebih juah diutarakan Gita Wirjawan, Indonesia sebagai pusat ekonomi baru baik di kawasan regional maupun global, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk memainkan peranan yang penting dalam perekonomian dunia. “Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan kawasan terluas, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama negara-negara di Asia Tenggara.” Sebab itu, tambah Gita, upaya meningkatkan kualitas produk dan komoditi di dalam negeri menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi. “Untuk itu, kita perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam kompetisi perdagangan

dunia. Caranya antara lain, dengan meningkatkan kelancaran pendistribusian barang, peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta kemudahan memperoleh sumber pembiayaan bagi para pelaku usaha baik petani, koperasi, UKM maupun pedagang, pabrikan dan eksportir.” “Karena itu penerapan SRG di Indonesia akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperkuat Sistem Logistik Nasional,” tegas Gita Wirjawan.

Koordinasi

S

ementara itu, keberhasilan peningkatan efisiensi distribusi pangan sangat ditentukan oleh keberadaan gudang stok komoditi yang tersebar di wilayah nusantara. Dalam skema Sistem Logistik Nasional, SRG merupakan jaringan gudang yang saling terkoneksi sehingga memiliki potensi yang besar untuk melibatkan seluruh komponen dalam perdagangan komoditi. Gudang-gudang SRG memiliki peranan yang penting dalam ke-

Berita Utama giatan pendistribusian komoditi. “Selain sebagai tempat penyimpanan, gudang SRG juga sebagai alat kontrol terhadap ketersediaan komoditi pangan.” “Namun upaya peningkatan dan penguatan ekonomi nasional tidak dapat berlangsung efektif tanpa keterkendalian inflasi nasional. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan lain mengapa pemerintah berkepentingan mengembangkan SRG di daerah, karena fluktuasi harga komoditi pangan berkontribusi sekitar 60 % terhadap tingkat inflasi daerah dan tingkat inflasi yang terjadi di daerah akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi secara nasional,” papar Gita Wirjawan. Terkait itu, Gita Wirjawan juga berharap perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk dapat secara bersama-sama menyusun kebijakan dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pengembangan SRG di masa mendatang. Kepala Bappebti Sutriono Edi, juga mengatakan, penyelenggaraan Seminar Nasional SRG itu juga dimaksudkan maksud untuk meningkatkan pemahaman yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai kebijakan, pelaksanaan, potensi, peluang dan tantangan dari implementasi SRG. “Karena itu kami pun sangat berharap setelah penyelenggaraan seminar ini akan datang masukan dan saran dari pemerintah daerah terkait pengembangan SRG. Dengan demikian program SRG ini tidak semata-mata program pusat tetapi merupakan program nasional,” ujar Sutriono. Seperti halnya hari ini, tambah, Sutriono Edi, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Bappebti dengan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perpanjangan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani tahun 2012 lalu. Di dalam MoU itu, PT Pos Indonesia memiliki ketertarikan untuk melakukan pengembangan SRG dan Pasar Lelang di berbagai daerah. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MOU antara Bappebti dengan Perhimpunan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) dalam rangka mendorong pelaksanaan dan pemanfaatan SRG di Indonesia.

Kepala Bappebti, Sutriono Edi berjabat tangan dengan Ketua Perpadi.

Ganjar Pranowo:

SRG Cara Dagang Baru

S

istem Resi Gudang (SRG) merupakan cara berdagang yang terbaru bagi petani. Sebab itu, sosialisasi SRG harus dilakukan secara berkelanjutan. Jateng saat ini memiliki sebanyak 11 unit gudang SRG yang dibangun pemerintah pusat melalui APBN. Namun hingga saat ini baru ada sebanyak 7 unit yang dioperasionalkan. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam sambutannya di Seminar Nasional Sistem Resi Gudang yang diselenggarakan Bappebti dan Disperindag Jateng, di Semarang, Jateng, 19 Septembr 2013, mengatakan, “secara historis, saya termasuk salah satu yang ikut menggodok UU No. 9 Tahun 2006 yang kini menjadi UU No. 11 Tahun 2011, tentang Sistem Resi Gudang. Jadi, saya saat ini sebagai Pemimpin Daerah Jawa Tengah akan lebih maksimal mengimplementasikan SRG.” “Dari sebanyak 7 gudang yang dioperasionalkan selama ini, ada sebanyak 25 resi gudang yang sudah diterbitkan. Sedangkan volume komoditinya ada sebesar 1,2 juta ton gabah,” kata Ganjar. Menurut Ganjar Pranowo, sebanyak 11 unit gudang SRG yang ada di Jateng masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi komoditi yang ada. Selain itu sosialisasi SRG di kalangan petani masih kurang, sehingga belum banyak petani yang memanfaatkannya. “Di tahun depan, saya akan menjalankan politik anggaran bersama legislatif Jateng, sehingga anggaran untuk SRG bisa dialokasikan lebih besar. Dan kita bisa menjalankan program-program yang mendukung pengembangan SRG. Syukur-syukur bisa dapat anggaran untuk membangun gudang SRG,” tambah Ganjar Pranowo.


7

Berjangka

Harga BTI Signifikan Eksportir Panen Eksportir Terdaftar (ET) Timah mulai melakukan ekspor perdana dari hasil transaksi di Bursa Timah Indonesia (BTI) yang diselenggarakan oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Exchange (BKDI). Industri timah pun mulai menunjukkan geliat positif.

P

dua kali dalam sebulan dan selanjutnya ekspor akan dilakukan tiga kali dalam sebulan,” katanya. Berdasarkan data tahun 2012, kata Agung, ekspor PT Timah mencapai 30.000 ton dari total ekspor timah Indonesia yang mencapai 98.800 ton. “Ekspor PT Timah mencapai sekitar 30 % dari total keseluruhan ekspor timah Indonesia,” ungkapnya. Sementara itu, Direktur PT ISI, Nursalam, menambahkan, setelah ekspor perdana yang dilakukan oleh PT Timah, akan menyusul lagi ekspor timah dari Muntok. “Karena saat ini, transaksi di BTI sudah mencapai 540 ton,” ujarnya.

Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti, Mardjoko menyegel kontainer ekspor timah.

asca peluncuran BTI pada 30 Agustus 2013 lalu, kini beberapa Eksportir Terdaftar (ET) Timah sekaligus member BTI melakukan ekspor perdana timah. Timah yang diekspor merupakan hasil perdagangan yang telah ditransaksikan di BTI. Pasalnya, jika merujuk Permendag No. 32 Tahun 2013, tentang Ketentuan Ekspor Timah, pelaku eksportir timah yang ingin mengekspor tìmah batangan, wajib terlebih dahulu memperdagangkannya di bursa timah. Rabu, 25 September 2013 lalu, PT Timah Tbk merealisasikan ekspor perdana timah hasil produksinya sebesar 250 ton. Untuk nilai transaksi timah tersebut mencapai US$ 5.52 juta. Adapun negara tujuan ekspornya, yakni Yokohama-Jepang sebanyak 140 ton, Shanghai-China sebanyak 100 ton dan Singapura sebanyak 10 ton. Pengapalan ekspor timah bata8 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

ngan itu dilakukan melalui pelabuhan Muntok, Bangka Belitung. Pengapalan itu disaksikan oleh Kepala Biro Analisis Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Mardjoko yang mewakili Kepala Bappebti, didampingi Komisaris Utama PT BKDI, Fenny Widjaja dan Direktur Utama PT Identrust Security International, Nursalam, serta Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Agung Nugroho. “Ekspor ini merupakan ekspor perdana PT Timah setelah pemerintah melakukan pembatasan ekspor timah melalui Permendag No. 32 Tahun 2013,” kata Agung Nugroho, saat menyaksikan pengapalan Ekspor Timah di Muntok, Bangka Belitung. Menurut Agung, untuk sementara waktu, PT Timah Tbk, hanya melakukan ekspor sekali dalam dalam sebulan. Sebab, kata Agung, produksi PT Timah mengalami penurunan. “Kalau sudah berjalan lancar, ekspor akan dilakukan

Ekspor Perdana

S

abtu, 21 September 2013 lalu, ekspor perdana timah batangan telah dilakukan pasca diberlakukannya Permendag No. 32 Tahun 201332/ 2013 tentang tentang Ketentuan Ekspor Timah yang diwajibkan melalui Bursa Timah. Berdasarkan data BKDI, volume ekspor timah perdana mencapai 149.999 ton senilai US$ 3,416 juta. Ekspor tersebut dilakukan melalui pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung. Ekspor ini merupakan penyelesaian penyerahan fisik timah batangan hasil transaksi di BTI. Adapun pihak penjual pemegang ET Timah untuk ekspor tersebut adalah, PT. Mitra Stania Prima (MSP), PT. Refined Bangka Tin (RBT), PT.Inti Stania Prima (ISP). Sedangkan pihak pembeli adalah Toyota Tsusho Corp, Westin Trade Global Ltd dan Uni Bros Metal Pte Ltd. Dengan demikian, pasca peluncuran BTI pada 30 Agustus 2013 lalu,

Berjangka ekspor timah telah dilakukan sebanyak dua kali. Ekspor perdana yang digelar pada 21 September 2013 dengan volume 149,99 ton senilai US$ 3,416 juta. Timah tersebut diekspor ke Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat (AS). Selanjutnya pada 25 September 2013, sebanyak 250 ton timah diekspor ke Singapura, Jepang dan China. Nilai transaksi ekspor tersebut mencapai US$ 5,523 juta.

Referensi Dunia

P

ergerakan harga timah kian menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal itu sejalan dengan tujuan dibentuknya BTI. “Perdagangan timah di Bursa Timah telah mengambil peran sebagai price maker dan diharapkan dengan terbentuknya harga di BTI tersebut, kedepannya akan menjadi harga referensi Timah dunia,” kata Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti, Mardjoko disela-sela kunjungannya ke PT Timah untuk menyaksikan pengapalan ekspor timah, Rabu, 25 September 2013 di Muntok, Bangka Belitung. Menurut Mardjoko, berdasarkan perkembangan harga rata-rata mingguan timah batangan selama September ini, kecenderungannya terus meningkat secara berturut-turut. Yakni, pada minggu ke-1 (2-6 September) harga USD 21.896/ton; minggu ke-2 (9-13 September) USD 22.840/ton; dan minggu ke-3 (16-20 September) USD 22.969/ton. Bahkan, jika merujuk data BKDI, bila harga timah sebelum pembukaan BTI tanggal 30 Agustus 2013 adalah US$ 21.100/ton, maka Jumat, 20 September ditutup pada US$ 23.100/ton. Ini menunjukkan telah terjadi reli sepanjang dua pekan terakhir dengan peningkatan sebesar 9,4 %. Selain itu, Mardjoko juga antusias dan yakin ekspor timah akan terus meningkat. Keyakinannya itu berdasarkan pengamatannya setelah melihat langsung proses pembuatan, pencetakan, packing hingga pengiriman timah. “Sejek dari awal kita ikut melihat proses pembuatan, pencetakan, packing hingga proses pengiriman yang begitu teliti. Saya rasa dengan mekanisme yang bagus ini yakin bahwa ekspor timah akan terus meningkat dan tentunya pula dengan harga yang paling tinggi,” kata Mardjoko. Senada dengan itu, Agung Nugroho,

juga mengamini peningkatan harga timah yang signifikan. Menurutnya, permintaan timah dunia diperkirakan akan terus mengalami kenaikan hingga awal bulan Desember. “Permintaan yang tinggi tersebut akan membuat harga timah bakal mengalami kenaikan. Selain itu, keluarnya Permendag No. 32 Tahun 2013 terkait ekspor timah akan membuat BTI kedepannya menjadi harga referensi timah dunia,” katanya. “Kita sangat mendukung BTI, disatu sisi menertibkan penambangannya atau hilirisasinya, selain itu juga menertibkan penjualannya. Kalau sudah bagus penjualannya dan terkontrol dengan baik, maka harga akan meningkat, karena Indonesia merupakan negara eksportir terbesar di dunia,” papar Agung. Dengan ini, kata Agung, PT Timah bertekad untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Melalui bursa, harga timah ini akan terus meningkat hingga menjadi acuan dunia, karena itu kita bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nasional,” pungkasnya.

Esensi BTI

P

rinsip perdagangan melalui bursa adalah perdagangan bebas dan adil. Pasalnya kata Mardjoko, semua pihak, baik penjual maupun pembeli, bebas bertransaksi tanpa ada pembatasan. “Transaksi juga dapat dilakukan secara multilateral dimana banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang melakukan praktek monopoli,”

tegas Mardjoko. Penyelenggaraan Bursa Timah oleh Bursa Berjangka, menurut Mardjoko, lebih aman dan terpercaya karena didukung oleh Lembaga Kliring Timah sebagai lembaga penjaminan dan penyelesaian transaksi timah. Selain itu, Lembaga Kliring Timah, Kelembagaan Pergudangan (PT. BGR) dan Lembaga Surveyor (PT. Sucofindo dan Surveyor Indonesia) juga membantu memastikan bahwa barang timah yang disimpan dan diperdagangkan telah sesuai dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak fisik timah. Sementara itu, Komisaris Utama Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) Fenny Widjaja menjelaskan bahwa saat ini jumlah anggota bursa yang terdaftar untuk perdagangan timah sebanyak 21 Perusahaan. Diantaranya terdapat 9 perusahaan penjual, yaitu PT. Timah Tbk, PT. Tambang Timah, PT. Refined Bangka Tin, PT. Mitra Stania Prima, PT. Inti Stania Prima, PT. Prima Timah Utama, PT. Eunindo Usaha Mandiri, PT. Comexindo International, dan PT. Pelat Timah Nusantara. Serta 12 perusahaan pembeli, yaitu H. Monde, Daewoo International Corporation, Gold Matrix Resources, Great Force Trading, Noble Resources International Pte. Ltd., Purple Products Pvt. Ltd., Toyota Tsusho Corporation, Uni Bros Metal Pte. Ltd., Westin Trade Global Limited, Indometal (London) Ltd), Gain Global Market, INC., Danpac Capital PTE. LTD. Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

9

Resi Gudang

SRG Warungkondang Makin Kondang “Hayu urang maen ka Gudang Resi,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Cianjur Jawa Barat, Judi Adi Nugroho.

A

rti kata-kata di atas kira-kira, “ayo kita main ke Gudang Resi.” Itulah sepenggal ungkapan yang menurut Judi Adi Nugroho menggambarkan antusias para petani di Kab. Cianjur untuk menyimpan hasil gabahnya di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Warungkondang. Keberadaan Gudang SRG yang terletak di Kec. Warungkondang, Kab. Cianjur, Jawa Barat ini, lebih populer oleh masyarakat setempat dengan sebutan ‘Gudang Resi.’ Sebab, kata Judi, di Kab. Cianjur hanya gudang SRG Warungkondang-lah yang mampu menerbitkan Resi yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank. Gudang SRG Warungkondang di bangun pada tahun 2009 dengan kapasitas simpan hingga 1.100 ton gabah kering giling. Kemudian, penerapan 10 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

skema SRG mulai dilakukan pada tahun 2011. Semula pengelolaan gudang dipegang oleh PT Pertani (Persero), namun sejak 18 Juni 2013 lalu, Pengelola Gudang diserahkan kepada Koperasi Niaga Mukti. Untuk diingat, Kab. Cianjur telah menyabet SRG Award pada September 2012 lalu. Penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan ini, menunjukkan sistem pengelolaan SRG di Kab. Cianjur dapat berjalan baik dan kinerjanya patut diberikan apresiasi. Yang terbaru, Bappebti, juga kembali memberikan penghargaan SRG Award kepada Kab. Cianjur bertepatan saat penyelenggaraan Seminar Nasional SRG di Semarang, 19 September 2013 lalu. Memang, secara geografis, letak gudang SRG Warungkondang sangat strategis. Karena berada di pusat pertanian kabupaten yang menjadi sentra

penghasil beras. Jadi tak heran, gudang ini menurut Judi Adi Nugroho, selalu penuh dengan tumpukan karung gabah milik petani yang menyimpan hasil panennya. Secara akumulatif hingga bulan September 2013, gabah yang tersimpan telah mencapai 762 ton dan jumlah Resi Gudang yang diterbitkan mencapai 25 resi. “Hingga akhir tahun 2013, kami perkirakan sekitar 5 hingga 10 resi yang dapat kami terbitkan lagi,” kata Judi. Menilik ke belakang, gudang ini telah menampung gabah hingga 261 ton dan menerbitkan 11 resi pada tahun 2011, Lalu, di tahun 2012, komoditi gabah yang di simpan naik secara signifikan yakni mencapai 1.556 ton gabah dan menerbitkan 59 resi. “Memang jika mengacu data di tahun 2012, gabah yang disimpan pada tahun 2013 mengalami penurunan. Tapi yang terpenting itu adalah kontinuitasnya. Jadi, jangan seperti mercusuar, hanya sekali saja komoditas yang disimpan melonjak, selanjutnya tidak jalan,“ ujarnya. Menurut Judi, ada beberapa faktor turunnya gabah simpan di Gudang Warungkondang. “Bisa saja harga dipasaran lagi bagus sehingga petani langsung menjual tanpa menyimpan di gudang SRG. Atau, produksi gabah petani mengalami penurunan,” paparnya.

Resep Sukses

K

ab. Cianjur agaknya menjadi salah satu raw model suksesnya implementasi Sistem Resi Gudang di Indonesia. Setelah Pengelola Gudang SRG dipegang Koperasi Niaga Mukti, gudang nyaris tidak pernah kosong. Kunci kerberhasilan SRG Kab. Cianjur ditunjukan lewat sinergitas

Resi Gudang

“

SRG itu jualan jasa pengelolaan, jadi petani harus terpuaskan dengan pelayanan kami

“

antara Pemda, instansi terkait, perbankan, pelaku SRG hingga petani. Kepala Dinas Perindagkop, Kab. Cianjur, Himan Haris, mengatakan, inti implementasi SRG ini adanya singeritas antara instansi terkait. Dan yang terpenting lagi adanya keberpihakan pemimpin daerah. “Sejak gudang SRG direncanakan dibangun di Kab. Cianjur, kami sudah perkirakan 1 unit gudang tidak cukup. Sebab, setiap musim panen ada sekitar 320.000 ton gabah kering giling. Karena itulah gudang kami tidak pernah kosong,” jelas Haris. Adapun menurut Judi Adi Nugroho, keseriusan dari Disperindag Kab. Cianjur menjadi kunci gudang SRG Warungkondang dapat beroperasional sesuai yang diharapkan. Judi menekankan, untuk mempelajari SRG bukanlah hal yang instan. Maka, Jajaran Disperindag selaku aparat pengelola SRG tidak cepat dimutasi, karena pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai SRG. “Setelah gudang SRG ini dinilai sukses kami juga tidak ego sektoral yang mengganggap kami lah dibalik itu semua. Ini keberhasilan bersama dari Pemda dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Koperasi atau instansi lainnya di Cianjur,” katanya. Sementara untuk teknisnya, Manajer Koperasi Niaga Mukti, Nanang Sukatna menjabarkan resep keberhasilan SRG Cianjur. Menurutnya terletak pada sosialisasi SRG yang dilakukan secara periodik dan persuasif kepada petani, kelompok tani ataupun gapoktan. “Kami menggunakan cara persuasif untuk menarik minat petani. Kami sosialisasikan door to door dan meyakinkan petani bahwa dengan tunda jual akan ada keuntungan,” ungkapnya. Bahkan, kata Nanang, di gudang SRG Warungkondang kerap menjadi tempat interaktif antara Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian dengan petani, Poktan, dan Gapoktan. ”Dengan itu, maka Pengelola Gudang dapat ikut memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sosialisasi langsung dengan petani di gudang,” katanya. Tak kalah penting, menurut Nanang, Pengelola Gudang harus dapat memberikan pelayanan yang baik. Sehingga, para petani merasa puas dan

Judi Adi Nugroho

tidak kecewa. “SRG itu jualan jasa pengelolaan, jadi petani harus terpuaskan dengan pelayanan kami,” imbuhnya. Nanang juga mengatakan, Pengelola Gudang SRG Cianjur memiliki motto serba 1 jam. Maksudnya? “Misalnya uji mutu kelar dalam 1 jam, penerbitan resi juga 1 jam, dan seterusnya. Jadi, dalam sehari, semua urusan sudah rampung,” jawabnya. Hal itu, memang menjadi pertimbangan yang serius. Karena menurut Nanang, Pengelola Gudang harus bisa bersaing dengan para tengkulak. “Transaksi tengkulak dengan petani bisa dilakukan dengan cepat. Tentu kami juga tidak mau kalah dong,” tegasnya.

CSR- Bank Indonesia

P

eluang berkembangnya SRG di Kabupaten Cianjur masih sangat besar. Bahkan, dengan gencarnya sosialisasi membuat masyarakat justru berlomba untuk menyimpan hasil pertaniannya. Hal tersebut, membuat gudang ini tidak dapat lagi menyimpan gabah petani lainnya. Sehingga, banyak petani yang harus masuk daftar tunggu untuk menyimpan komoditinya. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang tentunya dibutuhkan gudang lainnya untuk menampung gabah petani. Dengan kondisi itu, Himan Haris berharap, gudang-gudang milik swasta atau pribadi di Kab. Cianjur dapat juga dikelola menjadi gudang SRG. Kabar baiknya, menurut Haris, di tahun 2014 mendatang Kab. Cianjur akan mendapat bantuan pembangunan

gudang SRG dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia Cabang Bandung. “Kami saja kaget dengan adanya rencana BI itu. Karena, kami tidak pernah mengajukan pembangunan gudang kepada BI,” katanya. Di sisi lain, Haris juga mengatakan, pada tahun 2014 Pemda Kab. Cianjur akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk mendukung pengembangan SRG. “Rencananya dana tersebut akan kami gulirkan untuk pengembangan SRG dan sosialisasi kepada petani,” jelas Himan Haris. Keterbatasan kapasitas gudang juga dikeluhkan Judi Adi Nugroho. Karena itu, menurut Judi, pihaknya akan berupaya mengajukan permohonan agar Bappebti dapat menambah unit gudang SRG di Kab. Cianjur pada tahun 2014. “Petani juga mengusulkan agar tembakau dan kacang tanah masuk dalam komoditi SRG,” imbuhnya. Selain itu, kata Judi, Pengelola Gudang Warungkondang memiliki wacana untuk mengolah gabah petani menjadi beras yang kemudian dikemas. “Idealnya gudang SRG memiliki fasilitas penggilingan gabah. Nantinya, gabah yang disimpan petani sudah digiling menjadi beras. Jadi, ada nilai tambahnya,” kata Judi. Harapan lainnya, ungkap Judi, SRG Kab. Cianjur dapat memiliki unit transportasi untuk mengangkut gabah petani ke Gudang. “Dengan angkutan itu, petani akan dapat lebih mudah untuk mengangkut hasil panennya ke gudang SRG,” tutup Judi. Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

11

Pasar Lelang

Bali Menuju PLKA Online Pemprov Bali resmi meluncurkan website PLKA.

P

Wamendag, Bayu Krisnamurthi menyampaikan sambutan saat peluncuran website PLKA Bali.

emprov Bali mewujudkan pasar lelang komoditi agro (PLKA) berbasis online, mulai menunjukkan sinyal positif. Jum’at, 6 September 2013 lalu, di Bali, Pemerintah Provinsi Bali secara resmi meluncurkan website PLKA Bali dengan alamat www.pasarlelangbali.com. Acara peresmian ini ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika yang didampingi Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasnada) Ayu Pastika, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyo serta Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah. Selain deretan pejabat itu, hadir 12 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

juga dalam acara tersebut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi, dan Jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bali. Apresiasi pun diberikan oleh Kementerian Perdagangan untuk inovasi yang dilakukan oleh Pemda Bali. “Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Bali mempunyai perhatian yang tinggi untuk meningkatkan peran pasar lelang dalam perekonomian daerah Bali melalui penggunaan Teknologi Informasi,” kata Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krishnamurthi dalam sambutannya saat peluncuran website PLKA Bali. Saat ini, kata Bayu, peran teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Melalui dukungan teknologi maka kegiatan pasar lelang

dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. “Pasar lelang sebagai suatu kegiatan bisnis sudah selayaknya didukung oleh penggunaan teknologi dimana hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan mengembangkan website pasar lelang,” kata Bayu. Menurut Wamendag Bayu, melalui penggunaan website, maka penyelengggaraan pasar lelang sudah tidak mengenal batas wilayah karena dapat menjangkau seluruh Indonesia bahkan internasional. Dengan website pasar lelang ini, maka para petani dan pelaku usaha di luar Bali dapat melakukan transaksi lelang tanpa harus datang ke pasar lelang. Bayu juga berharap, Bali dapat mewujudkan model pasar lelang yang modern, yang terus memperdagangkan komoditas unggulan dari daerah setempat secara selektif dan menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. ”Kedepannya penyelenggaraan pasar lelang di Indonesia dapat melakukan sinergi dengan pasar lelang di daerah lain,” imbuhnya. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya website pasar lelang diharapkan cakupan pemasaran komoditi pertanian Bali semakin luas. Sehingga para petani di Bali nantinya akan mendapatkan harga yang lebih tinggi atas komoditi pertanian yang dihasilkan. “Pemasaran produk-produk hasil pertanian saat ini masih mengalami beberapa kendala, antara lain rantai pemasaran yang dirasakan masih panjang. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah yang diperoleh petani tidak sesuai dengan harga yang sampai pada

Pasar Lelang

konsumen, untuk itu keberadaan PLKA akan turut mengatasi berbagai permasalahan tersebut” jelas Pastika. Pastika juga melihat, dengan adanya website pasar lelang komoditi agro maka akan tercipta distribusi pendapatan yang berkeadilan dari produsen hingga tingkat konsumen. Selain itu dapat mempercepat akses pasar dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani di Bali.

Tiga Pilar

P

rogram pengembangan PLKA merupakan salah satu dari tiga pilar utama selain Sistem Resi Gudang (SRG) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Ketiga pilar tersebut bersama-sama saling mendukung untuk peningkatan efisiensi perdagangan. Untuk program PLKA, Menurut Wamendag Bayu, memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, untuk memperpendek mata rantai pemasaran, memberikan kepastian pembentukan harga yang transparan serta menyediakan sarana tempat pertemuan penjual dan pembeli pemasaran komoditas khususnya komoditas agro yang efektif dan efisien. ”Kehadiran pasar lelang juga diharapkan dapat, membangun dan memperluas jaringan usaha dan menjamin

penyerahan komoditi sesuai dengan transaksi yang dilakukan,” jelasnya. Adapun kebijakan pengembangan PLKA ke depan diarahkan pada revitalisasi. Tujuannya, yaitu terbentuknya lembaga penyelenggara PLKA yang dikelola oleh swasta yang mampu melihat peluang bisnis dalam mengembangkan pasar lelang sebagai suatu unit bisnis yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia. “Saat ini terdapat 5 daerah dari 13 PLKA yang sedang mempersiapkan revitalisasi pasar lelang pada tahun 2014, yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,” ungkap Bayu. Secara akumulatif, kata Bayu, transaksi yang berhasil dibukukan dari penyelenggaraan pasar lelang secara nasional sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 cenderung meningkat. Namun dari tahun 2007 hingga 2012 cenderung mengalami penurunan mencapai Rp. 807 miliar. Mengapa? “Hal itu disebabkan oleh beberapa daerah penyelenggara Pasar Lelang yang tidak beroperasi akibat tidak adanya dukungan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pasar lelang,” kata Bayu. “Sementara untuk tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus, sudah tercatat nilai transaksi sebesar Rp 577,9 miliar,” tambahnya. Bagaimana dengan PLKA Bali? Pasar Lelang di Bali, kata Bayu, mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Sejak awal pelaksanaan Pasar Lelang Bali dari tahun ke tahun meningkat hingga tahun 2007 mencapai Rp 291,7 miliar. Namun sejak tahun tahun 2008 mengalami penurunan hingga tahun 2012 mencapai Rp 28,2 miliar. “Tapi transaksi pada tahun 2013 ini mempunyai trend meningkat dimana sampai dengan bulan Agustus 2013 nilai transaksi PLKA Bali sudah mencapai Rp 49 miliar atau hampir dua kali lipat dari tahun 2012,” pungkas Bayu Krisnamurthi.


13

Agenda Foto

Mendag Gita Wirjawan memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional SRG. Dalam sambutannya Mendag berharap akan semakin terbuka wawasan dan pemahaman akan potensi dan pentingnya SRG di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Dalam kesempatan itu, Mendag juga melakukan Konferensi Pers didampingi Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Bappebti. Semarang, 19 September 2013.

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie mewakili Kepala Bappebti menghadiri sekaligus membuka Konsinyering RKA-K/L. Acara dihadiri oleh Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan, wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi penerima dana Dekonsentasi Peningkatan fasilitas Pasar Lelang dari 13 Provinsi. Yogyakarta, 6 September 2013.

Kepala Bappebti, Sutriono Edi menghadiri sekaligus memberikan arahan Sosialisasi SRG yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI). Hadir dalam sosialisasi ini, Ketua Umum PERPADI, Pimpinan PT. Pertani, Pimpinan Bank BRI, Pimpinan Bank Jatim, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya. Surabaya, 10 September 2013.


Agenda Foto

Kepala Bappebti, Sutriono Edi melakukan dialog interaktif dengan Tema Peran SRG Dalam Mengembangkan Perekonomian Daerah di Surabaya TV. Narasumber lainnya dalam dialog itu yakni Ketua Umum Perpadi, Dwi Antono, PT Pertani, Gatot Triyono, Bank Jatim, M. Salosin. Surabaya, 10 September 2013.

Sekretaris Bappebti, Robert J Bintaryo menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada peresmian dan launching operasional Gudang SRG di Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan tersebut hadir Bupati Bojonegoro, Suyoto dan segenap jajaran SKPD di Kabupaten Bojonegoro, serta Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Bojonegoro, 26 September 2013.

Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti, Mardjoko, didampingi Komisaris Utama PT BKDI, Fenny Widjaja dan Dirut PT ISI Nursalam, melakukan kunjungan ke PT. Timah Tbk. Kunjungan kerja itu dimaksudkan untuk menyaksikan pengapalan 250 ton timah hasil produksi PT. Timah. Kunjungan dilanjutkan ke Perusahaan Timah PT. Inti Stania Prima dan PT Refined Bangka Tin. Bangka Belitung, 25 September 2013.


15

Aktualita Indonesia Hanya Perlu Satu Bursa Timah emerintah belum memberi peluang kepada pihak lain untuk menyelenggarakan bursa timah seperti yang diatur Permendag No. 32 Tahun 2013, tentang ekspor timah. Menurut Kepala Biro Analisis Bappebti, Mardjoko, saat ini Indonesia hanya perlu satu bursa penyelenggara perdagangan timah. “Manfaatnya dengan satu bursa, kita sebagai eksportir timah terbesar di dunia dapat mengontrol harga internasional. Selama ini, harga timah ditentukan oleh pasar luar negeri, sehingga kita tidak mendapaat manfaat apa-apa. Jadi harga cenderung dikontrol oleh buyers. Ini ‘kan tidak adil,” jelas Mardjoko.

Lebih jauh dikatakan Mardjoko, pengajuan izin pasar fisik timah oleh Serumpun Tin hingga saat ini belum diproses. “Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak Serumpun Tin, dan mengatakan pemerintah hanya memerlukan satu bursa timah dan satu harga. Sebab kalau ada dua harga dari bursa yang berbeda, buyers atau pasar akan binggung,” katanya. “Sebagai bangsa yang berdaulat, kita harus menunjukan ke dunia bahwa Indonesia hanya memiliki satu bursa dan satu harga. Sebab itu, bagi smelter kecil-menengah yang belum tergabung di bursa timah yang ada saat ini, diharapkan bergabung dan menggunakan laboratorium dari perusahaan

besar. Sehingga mereka pun bisa menjual hasil produksinya di bursa timah,” jelas Mardjoko. Ditambahkan Mardjoko, tadi kita sama-sama melihat betapa rumitnya uji mutu timah seperti dipersyaratkan Permendag No. 32. Untuk mencapai 99,99 % prosesnya panjang dan kredibilitas lembaga uji mutu pun dipertaruhkan. “Sekali pasar kecewa dengan kualitas timah yang ditransaksikan bursa, maka kepercayaan pasar terhadap bursa akan turun. Dampaknya volume ekspor timah Indonesia akan turun dan kehilangan pasar,” ujar Mardjoko.

Perusahaan Investasi Bodong Harus Bertanggung Jawab akil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, menegaskan, perusahaan investasi emas bodong harus bertanggungjawab kepada nasabahnya. Hal itu mewanti-wanti agar jajaran direksi dari perusaraan tersebut tidak sampai kabur ke luar negeri. Demikian antara lain dikatakan Harry Azhar Aziz, ketika rapat Komisi XI dengan nasabah korban penipuan investasi emas, pemerintah dan perusahaan investasi pada 12 September 2013 lalu. Sebelumnya, Komisi XI juga sudah menerima pengaduan dari perwakilan nasabah korban perusahaan investasi emas untuk membantu pengembalian investasi mereka yang mencapai sebesar Rp 1,2 triliun. Hadir dalam rapat itu diantaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto, Pejabat Eselon II Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Hardiyatmo. Selain itu Kabareskrim Sutarman, Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, KH Maaruf Amin, Direktur 16 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

Utama PT GBI (Gold Bullion Indonesia) Fadli Bin Muhammad, Dewan Pengawas Syariah PT GTIS (Gold Trader Indonesia Syariah), Aziddin. “Kepada perusahaan investasi masih punya tanggung jawab, jangan sampai mereka kabur ke luar negeri. Supaya hak nasabah tetap terjaga. Bagi kasus individu atau nasabah yang merasa tertipu, pihak kepolisian harus memfasilitasi. Yang kasus perdata, tampaknya harus melalui pengadilan,” jelas Harry. Harry menambahkan, pihaknya meminta pihak berwajib untuk mempertimbangkan terkait direksi perusahaan yang melarikan diri. Bahkan, bila

perlu pelakunya ditangkap. “Beberapa orang sudah lari, dan saya tidak tahu apakah bisa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau menjadi buronan internasional? Saya minta itu dipertimbangkan. Khususnya yang sudah kabur ke luar negeri itu perlu ditangkap,” tegasnya. Sementara itu, Anggota Komisi XI Nusron Wahid meminta BKPM untuk melakukan moratorium pada perizinan bisnis semacam investasi, perdagangan dan sejenisnya. Ia menegaskan BKPM harus memastikan keabsahan perusahaan, agar tidak timbul korban-korban baru. “Kalau memang masih ada, mau Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan bisnis ini, dan menjalankan bisnis investasi, tapi menggunakan aktifitas yang ‘nyerempet-nyerempet’ investasi, itu harus dilakukan suspend. Jadi, ini semacam peringatan dan minta dihentikan untuk sementara waktu, sebelum mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang,” jelas Nusron.

Aktualita Cocoa Day Expo Ajang Promo Cokelat Indonesia omioditi kakao mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya sebagai penyumbang devisa negara diperingkat ketiga dari sektor perkebunan. Tahun 2012 lalu devisa negara dari ekspor komoditi biji kakao dan produk kakao olahan mencapai lebih dari US$ 1,053 miliar. “Walaupun saat ini Indonesia berada di urutan ketiga sebagai produsen biji kakao dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi produsen biji kakao terbesar di dunia,” kata Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kemenperin, Faiz Achmad, diselasela penyelenggaraan Cocoa Day Expo 2013 di Jakarta 18-22 September 2013. Cocoa Day Expo 2013 diselenggarakan atas kerjasama antara pelaku industri hilir dan instansi pemerintah terkait di bawah koordinasi Kantor Kemenkoperekonomian. Tujuan acara itu untuk

meningkatkan konsumsi kakao olahan hasil produski industri dalam negeri. Menurut Faiz, beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri terbukti sangat efektif dalam pengembangan industri kakao di Indonesia. Permenkeu No. 67/PMK.011/2010, yang terbit pada 1 April 2010 lalu dan mengatur Bea Keluar atas ekspor biji kakao, terbukti industri kakao di tanah air semakin berkembang. “Jumlah industri kakao yang pada tahun 2010 hanya 7 perusahaan, saat ini bertambah menjadi 17

perusahaan,” jelas Faiz. Di sisi lain dikatakan Faiz, guna mendukung hilirisasi industri pemerintah juga memberikan fasilitas tax allowance seperti tertuang di PP No.52 Tahun 2011, tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, serta pemberian tax holiday bagi industri pengolahan kakao di daerah tertentu melalui PMK No.130 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. “Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya mampu membangkitkan industri kakao, tetapi juga mampu menggerakkan industri hilir makanan dan minuman berbasis cokelat. Dan saat ini pun Indonesia telah memiliki bursa berjangka komoditi kakao yang diselenggarakan Jakarta Futures Exchange (JFX). Dengan adanya bursa tersebut, para pelaku kokao di tanah air bisa mendapatkan harga kakao dari JFX,” ujar Faiz Achmad.

Gudang SRG Berkontribusi Tingkatkan PAD istem Resi Gudang (SRG) diharapkan akan mampu menstabilkan harga jual hasil panen petani, sekaligus menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Demikian seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Bappebti, Robert J. Bintario, saat menghadiri acara peresmian dan launching operasional gudang komoditi SRG Kab. Bojonegoro, 26 September 2013. “Dari 98 gudang SRG yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia, SRG Bojonegoro adalah yang paling lengkap, mulai gudang yang luas dilengkapi fasilitas pengeringan. Dan ke depan akan ditingkatkan juga dengan mesin penggilingan padi,” kata Robert. Lebih jauh dikatakan, SRG telah diterapkan dibeberapa negara maju dan ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. SRG

ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi petani diwilayah Bojonegoro. “Namun dibalik semua itu ada hal penting yang ingin dicapai yakni peningkatan produktifitas sektor pertanian sehingga ke depan akan mendorong tumbuhnya industri-industri di daerah dan memberikan kontribusi juga pada peningkatan pendapatan asli daerahPAD,” tegas Robert J. Bintaryo. Sementara itu Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, mengatakan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro karena telah menyediakan SRG ini. “Tetapi dibalik itu ada hal penting yang harus dilakukan yakni meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak baik instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya untuk mengefektifkan gudang SRG ini,” kata Setyo.

Di samping itu katanya, para petani perlu dengan benar-benar menjaga kualitas hasil panen milik mereka sehingga kualitasnya terjamin. “Banyak petani kita, yang mengeluh hasil pa-nen mereka tidak terjual dengan harga yang bagus. Bagaimana tidak, mutu hasil panen mereka tidak diupayakan dalam kondisi yang baik pula.” “Gudang ini harus dimanfaatkan secara maksimal dan masyarakat harus diberikan edukasi tentang pengelolaan hasil panen dan produksi yang tepat sehingga mereka tidak dirugikan dikemudian hari. Edukasi ini sangat dibutuhkan sehingga ada pemahaman yang tepat dari para petani kita. Bahwa memperhatikan musim sangat mutlak dibutuhkan, demikian juga dengan keragaman pola tanam untuk memutus mata rantai serangan hama dan penyakit,” papar Setyo Hartono. Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

17

Analisa Pemerintah Dorong Pemanfaatan Biodiesel enteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menginginkan agar programprogram ekonomi yang dicanangkan pemerintah bisa terlaksana dengan segera dan pemanfaatan biodiesel menjadi salah satu fokus utama. “Dari pertemuan ini pada intinya kita ingin agar program-program yang dicanangkan bisa terlaksana dengan segera, terutama pemanfaatan biodiesel,” kata Menperin MS Hidayat saat membuka jumpa pers seusai acara forum ekspor di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (12/9). Menurut Hidayat, petunjuk pelaksanaan (juklak) sudah ditetapkan dan Pertamina telah ditunjuk untuk melakukan blending (pencampuran). Sementara, tata caranya sedang disiapkan secara detail,” katanya. Lebih jauh dikatakan Hidayat, pemerintah juga akan membuat forum pertemuan dengan para produsen biodiesel. Hal ini agar nanti sebelum diumumkan, bisa dicocokkan satu sama lain, termasuk soal kontrak dan harga. “Itu akan bisa menghemat 3 miliar dolar (AS). Sedang dicari kemungkinan bisa menambah dari itu. Sehingga, dalam satu tahun ini kita bisa melakukan penghematan,” katanya. Sementara itu, Menkeu Chatib Basri, mengatakan, hal yang penting dari pertemuan forum ekspor tersebut adalah apa yang dibutuhkan eksportir untuk bisa meningkatkan ekspor. Sebagai langkah cepat, menurut Chatib, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengeluarkan PP, Inpres, atau Perpres. “Kita akan fokus pada isu-isu ini. Karena, kalau menunggu Undang-undangnya ada akan butuh waktu lama.” Salah satu konsen pemerintah dalam jangka pendek ini adalah mengenai ‘treatment’ adanya kecenderungan mengimpor yang disebabkan itu kemungkinan lebih mudah untuk dilakukan ketimbang produk domestik karena struktur dari PPN. “Nah, ini nanti saya akan lihat produk hukumnya apa yang bisa kita lakukan untuk itu,” kata Chatib Basri. 18 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

Ekspor Kopi 2013 Diprediksi Stagnan sosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) memperkirakan nilai ekspor kopi tahun ini sama dengan tahun lalu sebesar US$ 1,24 miliar. Itu karena harga kopi di pasar internasional pada tahun ini rata-rata turun 50 % menjadi US$ 3 - 4 per kg. Meski demikian secara volume ekspor mengalami peningkatan hingga 5 % dari realisasi tahun lalu sebesar 530 ribu ton. Ketua Umum AEKI, Irfan Anwar, mengungkapkan, volume ekspor kopi Indonesia hingga akhir tahun ini kemungkinan naik 5 % dari tahun lalu. “Namun, pertumbuhan volume ekspor itu tidak diikuti dengan peningkatan nilai ekspor akibat anjloknya harga di pasar global. Harga kopi yang tadinya US$ 8 per kg turun drastis menjadi US$ 3 - 4 per kg.” Menguatnya nilai tukar dolar Ameri-

ka Serikat terhadap rupiah hingga 20 % dari 2012 juga tidak banyak berpengaruh dalam mengangkat harga kopi, kata Irfan. “Pada 2012, nilai ekspor kopi US$ 1,24 miliar dan menyumbang devisa sekitar Rp 16 triliun. Ekspor kopi tahun ini secara volume meningkat tetapi nilainya diperkirakan sama dengan tahun lalu karena harga kopi yang lebih rendah dari 2012,” jelas Irfan di Jakarta, Kamis (12/9). Lebih jauh Irfan mengungkapkan, penurunan harga kopi sudah terjadi sejak 2011. Sedangkan pada 2010 harga kopi mencapai level tertingginya selama 24 tahun terakhir. “Anjloknya harga kopi sangat berdampak terhadap kesejahteraan petani. Meski demikian, penurunan harga juga terjadi pada komoditas perkebunan lainnya akibat imbas kondisi ekonomi global,” ujar Irfan Anwar.

Siklus Biologi Turunkan Produksi CPO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat terjadi penurunan produksi kelapa sawit pada tahun ini. Sekretaris Jenderal Gapki Joko Supriyono, mengatakan, hingga Agustus 2013, sejumlah perusahaan anggota Gapki melaporkan penurunan produksi sekitar 5 % hingga 10 %. “Katanya ada siklus biologi, tapi belum tahu apa karena faktor cuaca, air atau ada faktor lain. Malaysia juga mengalami hal yang sama,” kata Joko Supriyono di Jakarta, 24 September 2013. Meskipun demikian, target produksi sawit tahun ini 25 juta ton belum dipastikan meleset. Joko mengatakan produksi sawit tahunan masih bisa membaik pada triwulan terakhir tahun ini. “Kelihatannya bulan (September) mulai naik. Ting-

gal dilihat apakah produksi September sampai Desember bisa mengompensasi penurunan pada Januari sampai Agustus,” kata Joko. Joko mengatakan akibat berkurangnya produksi, ekspor kelapa sawit terutama dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan. Meski pasokan berkurang, Joko mengatakan pelemahan permintaan membuat harga CPO masih stagnan. Gapki melaporkan harga CPO sempat naik pada pertengahan sampai akhir Agustus ke kisaran US$ 850 - US$ 870 per metrik ton. Namun, harga Harga kembali akhir Agustus sampai pada pertengahan September di kisaran US$ 815 - US$ 840 per metrik ton. Permintaan CPO turun akibat ekonomi global belum pulih. Permintaan dari Cina dan India pun menurun. Pada Juni 2013, volume ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia turun 11 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Juli 2013, ekspor CPO dan turunannya mencapai 1,59 juta ton atau turun 1,64 % dari Juni. Pada Agustus volume ekspor tergerus kembali sebesar 6,9 % dibandingkan dengan Juli atau merosot menjadi 1,48 juta ton. Meskipun demikian, secara tahunan, pada periode Januari hingga Agustus 2013, ekspor CPO dan turunannya masih naik 18,6 % dari 11,54 juta ton di 2012 menjadi 13,69 juta ton di 2013.

Breaknews To save the foreign exchange, Pertamina joined the trading forward o save country foreign exchange on fuel oil import purchase, President Susilo Bambang Yudhoyono approved the trading forward policy that will be done by Pertamina. That government policy was established after discussion between the Coordinator Ministry of Law politic and safety Djoko Suyanto with chief of KPK, BPK, and Indonesian Bank. In relation with this, President’s special staff of Economic and Development, Firmanzah, said that the policy was established to save foreign exchange reserve and rupiah will not be pressed. “ The point is no

avoid Pertamina spend daily money to hunt US$ 50 Million on market spot.” The country auditor bureau (BPK) and Law enforcement bureau (KPK) has agreed to protect Pertamina so that in the future when market price is lower than the edging price it will not be considered as country lost. “Pertamina needs protection. When its spot is lower than edging price, the deviation will not be considered as country lost. There will be special adjustment. All auditors were agreed that the deviation will not be considered as country lost,” Firmanzah said.

The aim of the Coordinator Ministry of Law politic and safety Djoko Suyanto to gather all chiefs of KPK, BPK, Indonesian Bank and other government department is to make all parties understand the fluctuation of world crude oil price. With the oil price standard through that trading forward mechanism, when the price of world crude oil is decreased, the deviation between market price and hedging will not be considered as country lost. “What we have formulated on this technique procedure controls it. The most important requirement is that corruption is not allowed,” Djoko Suyanto said.

ITRC Reviewed Rubber Price in Indonesia ndonesia as per 1st of August 2013 has done daily monitoring on rubber price. The price monitoring was reported to International Tripartite Rubber Council (ITRC) in Bangkok, Thailand. For the next, the price will be compare with the rubber price at Singapore Commodity Exchange (Sicom). The aim of the monitoring is to find ideal price formula from those 3 producer country. However, those 3 producer countries price has not been published yet as it is still under ITRC review. “If the rubber price formula finally match with the condition of each country

and can influence the rubber price at future exchange, then it will become the reference price either for farmer or world market,” as it is said by Section Head of Market development, of Coftra market analysis bureau, Dharmayugo Hermansyah. Moreover as it was said by Dharmayugo, Coftra has quote rubber price from some sources daily such as FOB rubber export price at Belawan, North Sumatra and Tanjung Jabung, Jambi port. Other than that, they also quote the price that has been collected by Indonesian Rubber Businessman Association (Gapkindo). “Some parties were really impatience

with a long and drawn negotiation for discussing the implementation of regional rubber bureau. From the budget side, government spent a very huge budget to attend and held the meeting. However, we need to understand this because this is a diplomacy action from some producer country,” he said. “Therefore, on the next meeting, we do really hope there was clear point on the implementation of that regional rubber bureau. So when ASEAN Economy Community (AEC) that will be held in 2015, we already have reference price for rubber commodity,” Dharmayugo Hermansyah added.

12 members of Indonesian Tin Exchange (BTI) are guaranteed by clearing Institution he trading transaction of physical market at Indonesian Tin Exhange (BTI), according to Coftra Chief, Sutriono Edi will be done multilaterally. It is because the multilateral trading principal through exchange is a free and fair trading, said Sutriono. “All parties either seller or buyer are free to transact and there is no limitation. With various seller and buyer, there will be no party that can do monopoly.” Sutriono explained amongst the BTI launch. Moreover, Sutriono also emphasized that the enforcement of tin exchange by future exchange will be safer and trusted because it is supported by clearing institution as warrantor institution and executor of tin transaction. Beside the existence of clearing institution, Sutriono said that BTI will be strengthen by warehouse institution such

as PT Banda Ghara Reksa (BGR) and surveyor institution which are PT Sucofindo and Indonesian Surveyor. “They will help to make sure that the tin product stored and traded has meet the quality specification that has been established in tin physical contract,” Sutriono Edi explained. Meanwhile, according to Main Director of BKDI , Megain Widjaja who mentioned that tin trading was implemented by using auction system to determine the selling price and best buyer. “In that auction there are 5 contract types that was traded in BTI. One of them is TINPB300 which means that the maximum limit of impurities timbale (PB) is 300 part per million (PPM). Then for the other contract which are TINPB200, TINPB100, TINPB50 and TIN4NINE means that tin ingot content is 99.99%.”

“The unit for each lot in this tin market is 5 metric ton with dedicate handover port at Muntok, Pangkal Balam, Belitung and Kundur,” Megain added. Moreover Megain said that the total exchange members who are ready to do transaction on physical contract of tin ingot in futures exchange are 12 businesses. They are PT. Timah Tbk, PT Tambang TImah, PT Refined Bangka Tin, PT Mitra Stania Prima, PT Inti Stania Prima H Com,LTD. (Korea), Daewoo International Corporation (Korea), Gold Matrix Resources (Singapore), Great Force Trading (Hong Kong), Noble Resources International Put Ltd. (Singapore), Purple Products Pvt.Ltd (India), and Toyota Tsusho Corporation (Japan). “We hope that the total will be increased in the future,” Megain Widjaja wished.


19

Info SRG PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN JULI 2013 NO. 1.

2.

Komoditi

Resi Gudang Terbit

Nilai Barang (Rp)

Bank/LKNB

- Probolinggo (Krasan)*

Gabah

-

-

-

- Indramayu (Haurgeulis)

Gabah

1

75.000.000

Bank BJB

- Probolinggo (Banyuanyar)*

Jagung

-

-

-

Beras

-

-

-

- Banyuwangi

Gabah

-

-

-

- Bogor*

Gabah

-

-

-

Jagung

-

-

-

PENGELOLA GUDANG / GUDANG PT. PERTANI

KOPERASI SELARAS - Lombok Timur

Gabah

1

75.000.000

Jagung

-

-

Rumput Laut

-

-

1

75.000.000

Komoditi

Jumlah Resi Gudang

Jumlah Komoditi (Ton)

Harga RataRata (Rp/kg)

Nilai Barang (Rp)

- Probolinggo (Krasan)*

Gabah

3

495

4.400

2.178.000.000

- Indramayu (Haurgeulis)

Gabah

5

140

5.000

700.000.000

- Probolinggo (Banyuanyar)*

Jagung

1

200

3.400

680.000.000

Beras

1

20

7.000

140.000.000

- Banyuwangi

Gabah

1

170

5.500

935.000.000

- Bogor*

Gabah

2

65

5.169

336.000.000

Gabah

1

20,66

5.000

103.290.000

Gabah

12

890,66

5.014

4.252.290.000

Beras

1

20

7.000

140.000.000

Jagung

1

200

3.400

680.000.000

14

1.110,66

JUMLAH TOTAL *) Gudang milik Pemerintah Kabupaten/Kota *Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

PENERBITAN RESI GUDANG BULAN JULI 2013 NO. 1.

2.

PENGELOLA GUDANG / GUDANG PT. PERTANI

PT BHANDA GHARA REKSA

- Barito Kuala (Mandastana)* JUMLAH TOTAL *) Gudang milik Pemerintah Kabupaten/Kota *Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI


5.072.290.000

Info PLKA INDIKATOR HARGA PLKA BULAN AGUSTUS 2013

NO.

DERAH

KOMODITI

JENIS

HARGA TERENDAH

HARGA TERTINGGI

GUDANG SERAH

1.

Bandung / 22 Agustus 2013

GULA PASIR

Kristal

Rp. 10.350,-/Kg

Rp. 10.350,-/Kg

Gudang Pembeli

CENGKEH

Zanzibar

Rp. 135.000,-/Kg

Rp. 135.000,-/Kg

Bandung

BERAS

IR 64

Rp. 8.300,-/Kg

Rp. 8.300,-/Kg

Jakarta

Pandanwangi

Rp. 10.200,-/Kg

Rp. 10.200,-/Kg

Jakarta

JAGUNG

Lokal

Rp. 3.000,-/Kg

Rp. 3.550,-/Kg

Semarang

TOMAT

Idola

Rp. 6.500,-/Kg

Rp. 6.500,-/Kg

Semarang

BERAS

IR 64 Super Slyp

Rp. 7.500,-/Kg

Rp. 7.500,-/Kg

Jakarta - Semarang

IR 64 Medium

Rp. 6.550,-/Kg

Rp. 6.550,-/Kg

Jakarta-Semarang

IR 64

Rp. 7.750,-/Kg

Rp. 7.750,-/Kg

Jakarta

Gajah Basah

Rp. 5.250,-/Kg

Rp. 5.250,-/Kg

Negosiasi

Gajah Kering

Rp. 38.000,-/Kg

Rp. 38.000,-/Kg

Negosiasi

2.

Semarang / 29 Agustus 2013

3.

Surabaya / 27 Agustus 2013

JAHE

4.

Yogyakarta / 28 Agustus 2013

COKLAT

Biji

Rp. 17.000,-/Kg

Rp. 17.000,-/Kg

Jakarta

5.

Manado / 26 Agustus 2013

IKAN

Nila

Rp. 20.000,-/Kg

Rp. 20.000,-/Kg

Tondano

KEONG

Keong

Rp. 75.000,-/Kg

Rp. 75.000,-/Kg

Sulawesi Utara

PALA

Bunga Pala

Rp. 80.000,-/Kg

Rp. 80.000,-/Kg

Padang

Padang / 20 Agustus 2013

6.

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

TRANSAKSI PASAR LELANG NO.

DAERAH

10 BESAR KOMODITI PASAR LELANG PERIODE AGUSTUS 2013 NILAI TRANSAKSI 2013 (Rp.)

VOLUME/TON

TOTAL

Beras

28.611

51.980.800.000

2.

Jagung

5.698

17.200.000.000

NO.

JULI

AGUSTUS

1.297.640.000

1.154.450.000

1.

-

-

KOMODITAS

1.

Sumatera Barat

2.

Jambi

3.

Lampung

881.382.600

3.603.805.600

3.

Kentang

750

5.742.000.000

4.

Jawa Barat

18.129.500.000

20.401.500.000

4.

Gula Pasir

340

3.517.000.000

5.

Jawa Tengah

11.226.500.000

25.624.000.000

5.

Jahe

157

3.129.000.000

6.

Yogyakarta

-

22.265.800.000

6.

Rumput Laut

176

2.640.000.000

7.

JawaTimur

11.226.500.000

10.744.500.000

7.

Kopi

124

2.370.250.000

8.

Bali

24.612.500.000

-

8.

Tomat

360

2.340.000.000

9.

NTB

-

-

9.

Cengkeh

16

2.246.800.000

10.

Sulawesi Utara

11.381.700.000

18.826.600.000

10.

Ikan Nila

100

2.000.000.000

11.

Sulawesi Selatan

12.

1.100.000.000

-

Sulawesi Tenggara

-

-

13.

Gorontalo

-

-

14.

DKI Jakarta

-

26.335.500.000

98.422.410.000

102.620.655.000

TOTAL

GRAND TOTAL JANUARI – AGUSTUS

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

607.358.389.600


21

Wawasan

Rencana & Potensi Shanghai Futures Exchange Pengatar Redaksi: Majalah Swiss Derivatives Review, Edisi 51, 2013, menyuguhkan sebuah artikel tentang perkembangan dan potensi sejumlah kontrak berjangka yang ditawarkan Shanghai Futures Exchange- SHFE. Artikel tersebut ditulis sendiri oleh Wakil Presiden Eksekutif (SHFE), Ruirong Huo. Berikut ini intisarinya.

S

HEF sebagai bursa berjangka memiliki pesaing besar di daratan China yakni Dalian Commodity Exchange (DCE), Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), dan China Futures Financial Exchange (CFFEX). Dalam aktivitasnya, bursa berjangka Cina tersebut meperdagangkan kontrak berjangka berbasis komoditi pertanian, bahan kimia, logam, energi dan produkproduk keuangan. DCE- yang berada di bagian timur laut pantai China, menawarkan kontrak berjangka komoditi kacang kedelai, minyak kedelai, bungkil kedelai, jagung, plastik dan coke. Sedangkan ZCE menawarkan komoditi gandum, kapas, gula dan PTA. Serta CFFEX- menawarkan kontrak indeks saham berjangka. Sementara itu, SHFE menawarkan kontrak berjangka komoditi logam dasar, logam mulia, karet, bahan bakar minyak dan baja. Pada tahun 2011 lalu, menurut Statistik Asosiasi Industri Futures, SHFE berada pada peringkat ke 14 di dunia dengan volume transaksi lebih 308 juta lot. Pada tahun 2012 SHEF juga tercatat sebagai bursa berjangka No 1 di dunia perdagangkan kontrak berjangka komoditi tembaga dan No 2 untuk karet alam. Komoditi tembaga juga merupakan salah satu subjek kontrak berjangka yang diminati masyarakat China. Hal itu tampak dari portofolio investasi masyarakat China. SHFE melakukan fungsinya sebagai self-regulatory dan berada di bawah pengawasan China Securities Regulatory Commission (CSRC). SHFE memiliki sebanyak 208 anggota, termasuk 161 FCMs, dan memiliki lembaga kliring dengan elektronik sistem. Para anggota dapat mengakses SHFE melalui 795 terminal di 22 Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

seluruh daratan Cina. Semua kontrak pada bursa ini diselesaikan dengan penyerahan fisik. Dan, perdagangan SHEF dimulai pada pukul 09:00-11:30 dan 13:30-15:00 waktu setempat. Dari sisi harga yang ditawarkan SHFE lebih signifikan dibandingkan dengan pasar lainnya. Sebagai contoh, kontrak berjangka tembaga pada tahun 2011 dampaknya dari LME ke Shanghai adalah 52 %, dan dampak Shanghai ke LME mencapai 43 %. Pada tahun 2012, lalu total perdagangan berjangka di China daratan mencapai RMB 171.000.000.000.000. SHFE yang mencapai sekitar 365 juta lot, berkontribusi mencatatkan nilai sebesar RMB 44.600.000.000.000 atau sekitar 26 % dari seluruh total perdagangan berjangka China. Melihat perkembangan SHEF yang sejak tahun 1999 meroket hampir 117 kali lipat, maka penulis dapat berasumsi tentang masa depan SHEF, sebagai berikut; . Pertumbuhan pasar dan volume. Pertama, peraturan baru tentang bursa berjangka telah diperkenalkan untuk melindungi perdagangan dan menjamin transparansi, kesetaraan dan keadilan. Agar melindungi integritas keuangan investor, pada akhir setiap hari trading, nilai pasar dari posisi terbuka, Dana klien yang dipegang oleh bursa dan Dana klien yang dipegang oleh broker tidak kurang dari dana semua investor di pasar telah disimpan dengan broker. Produsen lainnya memiliki mulai menggunakan pasar berjangka untuk mengelola risiko mereka. Selain itu, China semakin kaya sehingga membutuhkan saluran untuk mengelola kekayaan mereka. . Akan lebih banyak produk. Pasar berjangka di China untuk masa mendatang masih memiliki potensi

1

2

besar karena akan banyak produk baru yang diluncurkan. Saat ini jumlah kontrak berjangka di China baru mencapai 31 kontrak. . Integrasi global. Volume perdagangan ekspor - impor antara China dan negara lainnya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir demikian tinggi, sehingga diperlukan perdagangan berjangka komoditi yang menggunakan teknologi dan dapat terhubung ke seluruh dunia. Itu artinya, China akan terbuka dengan industri perdagangan berjangka komoditi. Namun saat ini pasar berjangka China masih diisolasi dari investor internasional. Tetapi secara bertahap akan dibuka seiring dengan direvisnya sejumlah peraturan.

3

Green Exchange

S

HEF akan tumbuh dan berkembang dengan berkomitmen untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, pada tahun 2012 lalu di China ada sekitar 46 % produksi timah global yang diperdagangkan. Produksi timah China di tahun 2012 mencapai 4,6 juta ton dan konsumsinya 4,65 juta ton. Dan sekitar 70 % timah digunakan untuk memproduksi baterai timbal-asam. Merger dan pertukaran internasional atau akuisisi telah menjadi pusat perhatian publik China. Sebab itu China secara konsisten dan akan memberikan peluang bagi investor asing untuk mengakses pasar yang sedang booming. Langkah-langkah tambahan sudah diambil dalam beberapa tahun terakhir, sebagai berikut: . QFII dan RQFII. Investor Asing (QFIIs) telah diizinkan untuk perdagangan saham Indeks berjangka. Untuk mempercepat pasar QFII, CSRC telah menyetujui total 207

1

Wawasan QFIIs pada akhir Desember 2012. Total kuota dana yang 169 QFII dapat berinvestasi telah meningkat menjadi US$ 37,4 miliar. Offshore Renminbi QFIIs (RQFIIs) juga dalam proses, dan kuota 24 RQFII akan mencapai RMB 67 miliar. Namun, QFII belum diizinkan untuk melakukan perdagangan berjangka di bursa karena aturannya masih dalam tahap pembahasan. Tetapi, investor yang diwakilkan oleh institusi atau perusahaan sangat diharapkan untuk melakukan perdagangan berjangka di bursa China. . Pelabuhan berikat. Pada bulan Desember 2010, CSRC menyetujui SHFE untuk meluncurkan program percontohan untuk pengiriman komoditi tembaga dan alumunium dari pelabuhan berikat. Shanghai Yangshan, merupakan pelabuhan berikat yang ditetapkan pihak berwewenang sebagai tunjuk port-ofentry untuk jenis pengiriman. SHFE telah menyelesaikan seluruh berikat proses pengadilan pengiriman untuk tembaga berjangka oleh 24 Agustus 2011. Diharapkan lingkup persediaan diperdagangkan untuk pengiriman berikat akan diperpanjang dan jumlah titik pengiriman yang ditunjuk secara bertahap meningkat. . Pialang berjangka China berkembang di luar negeri. Sejauh ini, ada sebanyak enam perusahaan pialang berjangka China yang beroperasi di luar negeri masingmasing GREEN, Yongan, GF, CIFCO, Jinrui dan Nanhua. Mereka dapat broker asing untuk klien, tetapi tidak untuk Cina dari daratan. Broker Cina, seperti CIFCO, Yongan dan COFCO, yang saat ini diperbolehkan untuk mengeksplorasi kemungkinan melakukan bisnis broker untuk klien dari daratan China ke pasar luar negeri, yang Bentara integrasi tersebut berjangka perusahaan China dengan pertukaran global di masa depan. . JV futures. Saat ini hanya ada 3 dari total 162 perusahaan pialang di China yang pendiriannya merupakan usaha patungan, yaitu CITIC Newedge, Galaxy Scotland Royal Bank dan JP Morgan (Zhongshan Futures & JP Morgan). Persiapan pasar berjangka komoditi minyak mentah. Penciptaan bursa berjangka minyak mentah di China membutuhkan kreativitas pada aturan dan peraturan yang ada untuk mengintegrasikan China dengan internasional. Terkait itu beberapa peraturan harus direvisi dan

2

3

4

memasukan unsur partisipasi pelaku global di perdagangan berjangka China. Masuknya China ke dalam perdagangan berjangka minyak mentah akan memerlukan pemikiran dan pendekatan kreatifitas. Karena itu penelitian pun telah dilakukan, termasuk konsultasi dengan instansi lain dan analisis untuk menjamin akurasi dalam semua rincian. Sebab itu, sebuah tim khusus sudah ditugaskan untuk melakukan revisi kebijakan yang diperlukan dan menyusun road map. Di dalam penyusunan road map itu, setidaknya ada sebanyak 7 langkah yang harus dikembangkan. Dan setelah road map itu semua siap, akan memuluskan tujuan dan harapan kami bahwa semua dukungan yang diperlukan dan dijanjikan pemerintah dan instansi terkait, dan kami yakin bahwa ini merupakan proyek yang akan berhasil.

Outlook

D

alam rencana lima tahun kedua yang dirilis pada Desember 2012, SHFE berkomitmen untuk tiga tujuan pada tahun 2017. Yakni, transformasi produk SHFE akan melalui inisiatif yang inovatif pada produk dan layanan, mengubah dirinya dari bursa komoditi berjangka menjadi bursa derivatif yang komprehensif. Lini produk pada bursa akan meliputi komoditas yang tidak hanya berbasis industri bahan baku, tetapi juga melibatkan banyak kepentingan umum dan pengembangan ekonomi. Pelayanan bursa akan lebih terintegrasi dengan investor ‘kebutuhan untuk berfungsi sebagai penemuan harga, alokasi sumber daya dan manajemen risiko, yang akan meningkatkan bursa sebagai benchmarking pasar. Selain itu, SHFE berkewajiban sebagai penyedia jasa akan

mengintegrasikan dirinya dengan sejumlah bursa dunia sehingga memudahkan promosi dan memperluas jasanya perekonomian secara lebih luas dan mendalam. Transformasi SHFE akan mengintegrasikan dirinya dengan pasar internasional dan akan memperluas basis investor global. Dalam tren globalisasi ekonomi, aset sekuritisasi, finansialisasi komoditas dan virtualisasi perdagangan, dunia ekonomi yang semakin terjalin akan menyambut pasar berjangka yang memungkinkan investor untuk mengalokasikan sumber daya dan mengelola risiko pada skala global. Sebab itu roadmap untuk bursa berjangka valuta saat ini sedang dirancang.

Transformasi Tata Kelola

S

HFE akan melakukan upaya restrukturisasi dari keanggotaan pemilik saham untuk sebuah perusahaan yang didirikan secara modern. Demutualisasi telah menjadi tren utama yang sebagian besar bursa di dunia, sehingga memungkinkan diri untuk menjadi lebih fleksibel dalam membuat keputusan dan insentif. Di samping itu, SHEF akan berorientasi menginovasi jasa pelayanan sehingga mendapatkan lebih banyak sumber dana untuk pembangunan. Berdasarkan program tersebut, diharapkan SHFE dalam lima tahun ke depan menjadi bursa berjangka komoditi, opsi dan derivatif yang terkemuka Asia-Pasifik. Esensinya adalah untuk menyediakan layanan berkualitas kepada ekonomi riil dan mempertahankan hubungan dekat dengan pasar fisik. Sebab itu, saat ini kami sedang mempertimbangkan memperpanjang jam perdagangan sampai tengah malam, hal ini dalam rangka membuka pasar yang lebih luas. Bappebti/Mjl/150/XII/2013/Edisi September

23

Kolom

SRG Perkuat

Ketahanan Pangan Nasional Pengatar Redaksi; artikel ini merupakan intisari dari sambutan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, saat pelaksanaan seminar nasional sistem resi gudang 19 September 2103, di Semarang, yang diselenggarakan Bappebti dan bekerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah.


“

Terwujudnya Ketahanan Pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menciptakan fundamen pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, karena selama kebutuhan pangan belum tercukupi dalam tingkatan aman.

“

K

omoditi pangan adalah isu yang sangat menarik untuk dibahas, karena seringkali isu ini memiliki banyak keterkaitan dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masalah pangan menjadi semakin strategis karena dalam satu dekade terakhir terjadi kenaikan harga secara global untuk komoditi biji-bijian yang memaksa banyak negara harus mereformulasikan kebijakan pangan yang sudah mereka terapkan guna mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Pemanasan global membuat permasalahan pangan ini menjadi lebih kritis. Di Indonesia, pengaruh pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim yang mempengaruhi perubahan pola tanaman dan waktu panen dari komoditi pangan. Kondisi ini membawa konsekuensi logis bagi semua pihak untuk menjadikan Ketahanan Pangan sebagai sebuah agenda utama untuk jangka menengah dan panjang. Terwujudnya Ketahanan Pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menciptakan fundamen pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, karena selama kebutuhan pangan belum tercukupi dalam tingkatan aman. Maka, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terhambat dan cenderung rapuh. Mewujudkan ketahanan pangan tentulah menjadi tugas kita bersama baik pemerintah maupun swasta, melibatkan berbagai sektor mulai dari hulu dimana budidaya pertanian dilakukan hingga ke hilir dimana

komoditi pangan hasil pertanian disimpan untuk kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah. Di sinilah, diperlukan adanya suatu skema yang dapat menjadi instrumen logistik dan distribusi sekaligus memberikan pemberdayaan kepada para petani selaku produsen yang selama ini sering kali termarginalkan. Petani sebagai produsen utama komoditi pangan harus terus memiliki motivasi dan sumber daya untuk terus menghasilkan komoditi pertanian khususnya tanaman pangan yang memenuhi skala kuantitas dan kualitas guna memenuhi kebutuhan dalam

negeri sehingga tercipta kemandirian pangan. Lebih jauh lagi, produk pangan yang dihasilkan juga harus memiliki nilai tambah sehingga dapat bersaing di pasar regional maupun global. Tantangan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya ada pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga perlu melihat adanya ancaman atau lebih baik kita sebut sebagai peluang pasar dalam skala regional dan global. Seperti kita ketahui, pada tahun 2015 negara-negara Asia TenggaraASEAN akan mulai memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara mulai memasuki babak baru. Dalam konsep satu ekonomi, pintu perdagangan antar negara ASEAN menjadi semakin terbuka lebar, lalu lintas transaksi barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan semakin ramai dan meningkat. Kondisi ini tentunya memberikan harapan dan peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Indonesia, namun tentunya dengan satu syarat yaitu kemampuan daya saing. Produk dengan nilai tambahlah yang akan memiliki daya saing sehingga bertahan dan mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas produk dan komoditi dalam negeri terus dilakukan, antara lain dengan penciptaan suatu instrumen pembiayaan perdagangan yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha baik UKM maupun pabrikan untuk menambah cash-flow dengan jaminan cukup komoditi yang mereka

Kolom miliki sehingga mereka tetap mampu meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan walaupun modal yang dimiliki terbatas. Selain itu, dengan instrumen yang sama, lalu lintas pendistribusian barang- komoditi juga dapat meningkat karena adanya jejaring data dan informasi terhadap ketersediaan komoditi dan tingkat utilitas pemanfaatan gudang yang ada.

Skema SRG

S

istem Resi Gudang (SRG) berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011, hadir sebagai salah satu instrumen dalam sistem pembiayaan dan perdagangan. SRG memungkinkan pemberian kredit oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank kepada para pelaku usaha hanya dengan agunan Resi Gudang, tanpa dipersyaratkan agunan lainnya. Skema ini dapat membantu para pelaku usaha kecil menengah yang umumnya menghadapi masalah dalam pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit dengan fixed asset. Tidak hanya itu, SRG juga dapat digunakan oleh para pedagang dan prosesor/pabrikan sebagai instrumen pembiayaan dan perdagangan yang menjamin kuantitas dan kualitas komoditi. Dengan adanya kemudahan memperoleh kredit sebagai modal kerja bagi para pelaku usaha, baik itu usaha kecil menengah, maupun pedagang, prosesor/pabrikan akan menggerakkan dunia usaha yang pada akhirnya dapat mendorong tumbuhnya sektor riil sebagai fundamen perekonomian Indonesia. Lebih jauh lagi, SRG dapat menjadi instrumen pembiayaan bagi ekspor. Dokumen Resi Gudang dalam transaksi Letter of Credit akan menambah keyakinan issuing bank dan nominated bank, serta dapat mencegah fraud dalam transaksi ekspor. Sedangkan bagi petani, SRG dapat menjadi strategi pemasaran untuk memperoleh harga terbaik dengan cara menunda penjualan komoditas pada saat musim panen raya di mana harga komoditas cenderung rendah melalui penyimpanan komoditinya di gudang. Sementara waktu menunggu harga membaik, petani dapat mengagunkan Resi

Gudang-nya untuk memperoleh kredit dari perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Penerapan Teknologi Informasi dalam SRG, atau dikenal sebagai ISWARE, memungkinkan terbentuknya jaringan di seluruh Gudang SRG, sehingga SRG juga dapat menjadi instrumen ketersediaan stok pangan nasional, khususnya beras, gabah dan jagung disamping juga hasil perkebunan. Melalui SRG, pemerintah juga bisa mengetahui ketersediaan komoditi di setiap wilayah lokasi gudang SRG sehingga dapat menjadi alat bantu bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan distribusi dan penyediaan bahan pangan di daerahdaerah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Namun tentunya, fungsi ini hanya dapat terwujud apabila

pelaksanaan SRG telah tersebar dan merata secara nasional. Terkait dengan distribusi dan pemasaran, pelaksanaan SRG tidak bisa dilepaskan dari Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditas unggulan antar wilayah melalui mekanisme pembentukan harga yang transparan. Integrasi SRG dan Pasar Lelang juga memperpendek mata rantai perdagangan karena mempertemukan langsung antara penjual dengan pembeli sehingga dapat menghindari ekonomi biaya tinggi.

Dukungan Optimal

U

ntuk semakin memperkuat integritas SRG, perlu kami sampaikan pula bahwa ke depan akan dibentuk suatu Lembaga Jaminan Resi Gudang yang berfungsi sebagaimana LPS dalam dunia perbankan. Lembaga ini akan semakin

memperkuat lapisan pengaman SRG, semakin melindungi pemilik barang maupun pemberi pembiayaan dari adanya kemungkinan wanprestasi oleh Pengelola Gudang. Langkah awal pembentukan lembaga ini telah dilakukan, yaitu dengan melakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dimana terdapat beberapa perubahan dan penambahan ketentuan yang dapat menjadi payung hukum pembentukan Lembaga Jaminan ini. Perlu digarisbawahi, walaupun lembaga ini belum terbentuk, integritas SRG tetap menjadi prioritas utama. Berbagai lapis pengaman telah diciptakan dan berjalan, mulai dari persyaratan keuangan bagi Pengelola Gudang, ketentuan kelayakan Komoditi yang dapat disimpan di gudang, hingga pengawasan Bappebti Kementerian Perdagangan secara Online maupun langsung turun ke lapangan secara periodik maupun sewaktu-waktu. Sebagaimana diketahui bahwa SRG di Indonesia merupakan suatu hal yang masih baru dan tidak dapat dipungkiri bahwa kendala dan tantangan di lapangan masih kita hadapi bersama. Oleh karena itu Kementerian Perdagangan terus mengupayakan agar implementasi SRG dapat berjalan sebaik-baiknya. Kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai kebijakan dan pelaksanaan SRG perlu senantiasa diwujudkan Keberhasilan implementasi SRG tidak akan mungkin terealisir tanpa adanya upaya bersama lintas sektoral, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari masa pra-panen hingga pasca panen yang melibatkan berbagai kementerian maupun lembaga terkait. Keikutsertaan dan peran aktif dari berbagai lembaga terkait memiliki potensi dan peran yang besar dalam pengembangan SRG, karena berbagai program yang dimiliki masing-masing dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan SRG seperti peningkatan kemampuan produksi petani mulai pada masa pra-panen melalui pengadaan saproni (benih, pupuk, maupun peralatan) hingga pada saat pasca panen misalnya melalui jasa-jasa pengeringan, penyimpanan, transportasi, pemasaran dan pembiayaan.


25

Kiprah

Nanang Sukatna

‘Juru Kunci’ Gudang SRG Warungkondang Gudang SRG Kec. Warungkondang, Kab. Cianjur, sering disebut menjadi salah satu raw model suksesnya implementasi SRG di Indonesia. Tapi dibalik kesuksesan itu ada satu nama yakni Nanang Sukatna, yang menjad ‘juru kunci’ berjalannya SRG Cianjur.

N

anang Sukatna, adalah Manajer Koperasi Niaga Mukti yang berperan sebagai Pengeloa Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Warungkondang, Cianjur. Nanang, demikian pria kelahiran Cianjur, 03 September 1973 itu disapa, dia bertanggungjawab mengelola gudang SRG Warungkondang sejak 18 Juni 2013 lalu. “Gudang SRG ini di bangun pada tahun 2009. Kemudian, penerapan skema SRG mulai dilakukan pada tahun 2011 dan saat itu masih dikelola oleh PT Pertani (Persero). Dan di tahun 2011 itu juga Koperasi Niaga Mukti resmi ditetapkan sebagai calon Pengelola Gudang dan saya sudah menjabat manajernya,” cerita Nanang kepada


Buletin Berjangka, di Gudang SRG Warungkondang, akhir September lalu. Selanjutnya, tambah Nanang, PT Pertani resmi menyerahkan pengelolaan gudang kepada Koperasi Niaga Mukti pada 18 Juni 2013, setelah Bappebti mengeluarkan izin sebagai Pengelola Gudang. Jika bicara Pengelola Gudang SRG, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Pasalnya, pengelola gudang memiliki tanggungjawab untuk menjaga mutu dan volume komoditi yang dititipkan oleh pemilik barang di dalam gudang. Selain itu, pengelola gudang juga harus memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga pemasaran komoditas akan dilakukan berdasarkan analisis dan pengembangan bisnis dapat memberikan keuntungan yang maksimal.

Tidak hanya itu, peran strategis pengelola gudang yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas SRG. Hal tersebut tentu saja disadari oleh Nanang. Seberapa kompetenkah dirinya mengenal pengelolaan gudang? Ayah dari tiga orang anak ini, mengawali kiprahnya di salah satu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kabupaten Cianjur, tepatnya yakni Gapoktan Cinta Tani sejak tahun 2003 hingga sekarang, dan Nanang dipercaya sebagai Ketua Gapoktan tersebut. “Awalnya Gapoktan ini hanya memiliki 3 poktan (kelompok Tani) dan sekarang sudah menjadi 14 Poktan dengan 200 anggota,” ujarnya. Posisinya sebagai Ketua Gapoktan,

Kiprah ternyata juga memberikan keuntungan yang positif untuk Nanang saat Koperasi Niaga Mukti ditetapkan sebagai Pengelola Gudang. “Saya berusaha menggiring mereka, agar mereka bisa menggunakan SRG. Alhasil, Gapoktan Cinta Tani-lah yang paling banyak menyimpan gabahnya di Gudang Warungkondang ini,” kata Nanang. Yang membanggakan, Gapoktan Cinta Tani telah mendapatkan sederet prestasi selama Nanang memimpinnya. Apa saja? “Ada 2 penghargaan yang diraih Gapoktan Cinta Tani,” jawab suami dari Wati Masyitoh ini. Pertama, Gapoktan Cinta Tani mendapatkan juara II penghargaan sebagai Gapoktan dengan penataan

“

Saya menjadi salah satu yang mewakili Kab. Cianjur dan mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,

menggairahkan,” ungkap Nanang. Menurutnya, Gudang SRG itu ibarat perahu besar yang dilengkapi berbagai macam peralatan untuk mencari ikan. Saat berada di tengah laut, rasanya mustahil jika tidak mampu menangkap ikan-ikan yang banyak tersebar. “Produksi gabah Kab. Cianjur setiap musim panen bisa mencapai 320.000 ton gabah kering. Sedangkan kapasitas simpan Gudang SRG Warungkondang hanya 1.100 ton gabah. Jika dikalkulasi, kami hanya baru mengelola sekian persennya saja dari total produksi gabah di Kab. Cianjur,” paparnya. Jadi, kata Nanang, masih sangat besar peluang berkembangnya SRG di Kab. Cianjur. “Dan pencapaian saat ini, masih harus ditingkatkan. Di samping itu, gudang-gudang milik swasta atau pribadi di Kab. Cianjur dapat juga dikelola menjadi gudang SRG.”

“

Petani Sukses

“S

organisasi terbaik di Kab. Cianjur pada tahun 2004. Kedua, Peringkat I dalam penghargaan pendukung peningkatan hasil beras nasional pada tahun 2005. “Kami dinobatkan sebagai pembudidaya paling produktif,” jelasnya. Hebatnya lagi, Nanang juga pernah menyabet penghargaan sebagai Petani Terbaik Tingkat Nasional pada tahun 2008. “Saya menjadi salah satu yang mewakili Kab. Cianjur dan mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya bangga. Tentu saja, dengan sejumlah pengalamannya tersebut, Nanang mengaku sudah terbiasa dengan pengelolaan gudang komoditi terutama gabah atau beras. Apalagi Nanang juga telah mengikuti pelatihan yang diberikan Bappebti. “Semua calon-calon Pengelola Gudang pasti mendapatkan pelatihan

dari Bappebti, saat itu saya mengikutinya di Surabaya.” Dengan bekal pengalaman dan pengetahuannya itu, Nanang mencoba mengimplementasikannya untuk mengembangkan Gudang SRG Warungkondang. Hasilnya pun tak sia-sia. Banyak petani yang menjadi pelanggan setia untuk menyimpan gabahnya di Gudang Warungkondang terutama saat musim panen.

Peluang Bisnis

S

RG merupakan salah satu sektor bisnis yang menjanjikan. Selain instrumen ini bermanfaat bagi petani sebagai upaya mendapatkan harga terbaik, sisi lainnya, pengelola gudang juga mendapatkan keuntungan dari jasa pelayanan yang diberikan. “Peluang bisnis sebagai Pengelola Gudang sangat

aya lahir dan dibesarkan dari keluarga petani padi,” ungkap Nanang. Faktor itu pulalah yang rupanya membuat ia terus mengembangkan usaha pertaniannya hingga sekarang. Nanang kini memiliki lahan pertanian padi seluas 1 hektar. Dan, Ia juga memiliki jasa usaha pengolahan sawah dengan aset puluhan unit traktor. Tentu saja, untuk meraih semua itu memerlukan proses yang panjang. Dan, perjuangan masa lalu Nanang memang tidak mudah. “Selepas lulus SLTA, saya pernah merantau ke Jakarta selama 5 tahun,” kenang Nanang. Tapi, perantauannya ternyata tak berbuah manis. “Di Jakarta hanya jadi buruh dan tinggal di kontrakan,” tambahnya. Dan jika bercermin dengan teman-teman sekampungnya, batin Nanang mulai terkoyak. “Bagaimana tidak? Di kampung, teman-teman saya yang tidak sekolah ekonominya justru sangat baik. Hal itulah yang membawa saya akhirnya kembali ke kampung,” ungkapnya. Dengan bermodal semangat dan kegigihan dalam menekuni usaha taninya, alhasil, usaha Nanang terus berkembang pesat. Jerih payah dan tekadnya kembali ke kampung ternyata membawa berkah. ”Di kampung lebih menjanjikan,” katanya. Dan sekarang, pria yang memiliki motto “sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”, telah mampu membuka lapangan pekerjaan untuk banyak masyarakat sekitar.


27

“Manfaatkan SRG dan Tingkatkan Kesejahteraan” Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI www.bappebti.go.id


Berorientasi Ekspor. SRG Kebijakan Pangan NTRAK. SRG Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Harga BTI Signifikan Eksportir Panen

Recommend Documents