berkecenderungan bergerak berubah lebih cepat dari daya prediksi rencana pembangunan memproaksi perubahan tersebut

BAB I PEND AHUL UAN PENDAHUL AHULU

1.1. PENG ANT AR. PENGANT ANTAR. 1. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil membuktikan bahwa dirinya sanggup mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya; teruji dari berbagai tantangan dan rintangan pembangunan yang berat dan berdimensi jamak. Selama 60 tahun bangsa Indonesia telah berhasil mencapai berbagai keberhasilan pembangunan baik secara nasional, regional dan lokal, namun demikian tidak sedikit target dan tujuan pembangunan yang belum dicapai dan masih banyak masalah pembangunan yang belum tersolusi. Tantangan, rintangan dan keberhasilan pembangunan telah mengukuhkan jatidiri bangsa dan memposisikannya secara strategis dalam pergaulan masyarakat internasional. 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai masyarakat bangsa yang berdomisili di provinsi tersebut tidak pernah steril dari dinamika pembangunan nasional. Pembangunan daerah di provinsi ini telah berlangsung secara kontekstual dan berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur. 3. Kota Kupang sebagai daerah otonom berposisi geografis administrative sangat strategis karena terletak dan menjadi bagian dari wilayah ibukota provinsi. Sejarah perkembangan Kota Kupang menunjukkan bahwa pembangunan di daerah ini telah berlangsung dan menghasilkan capaian-capaian bermakna. Namun demikian wilayah ini tidak pernah berhenti berdinamika untuk terus meningkatkan keberhasilan pembangunan. 4. Kota Kupang ibarat organisme yang senantiasa berdinamika karena itu tidak boleh berhenti bertumbuh dan berubah. Membangun adalah tugas kemanusiaan yang tidak pernah dan tidak boleh berhenti, karena sejatinya perubahan unsur gagasan atau ide pada manusia selalu terjadi bahkan selalu 1

berkecenderungan bergerak berubah lebih cepat dari daya prediksi rencana pembangunan memproaksi perubahan tersebut. 5. Pemerintah Kota Kupang berkemauan kuat untuk mereinventing paradigma pembangunan dengan cara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang berdimensi waktu dua puluh tahun ke depan. Perelevansian kembali pandangan filofofis tentang cita-cita dan harapan yang disebut visi dan misi pembangunan, tidak lain daripada melaksanakan pembangunan untuk merealisasi amanat Pembukaan UUD 1945. 6. Mereformulasi visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan jangka panjang merupakan satu keharusan untuk merelevansikan hal-hal tersebut dalam perubahan agar keberhasilan pembangunan bermakna bagi masa depan, bukan keberhasilan yang relevan bagi pemenuhan kebutuhan konsumen yang telah kadaluarsa. 7. Pemerintah Kota Kupang perlu memperdayagunakan secara optimal semua kekuatan perubahan internal dan eksternal wilayahnya untuk memperbesar kementakan pemerintah mencapai tujuan pembangunan berdasarkan arah pembangunan yang ditetapkan. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dimaksud dan selanjutnya akan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJMD dan RKT. 1.2. PENGER TIAN PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang substansinya merupakan jabaran dari tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945; RPJP Nasional, dan RPJP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Susbstansi jabaran dimaksud mencakup visi, misi dan arah pembangunan Kota Kupang untuk periode dua puluh tahun ke depan yaitu 2007-2025. 1.3. MAKSUD D AN TUJU AN DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Kupang adalah dokumen perencanaan Pembangunan berjangka waktu dua puluh tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan menjadi 2

acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, masyarakat maupun stake holder dalam kerangka mewujudkan citacita dan tujuan nasional di daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Kota Kupang. Berdasarkan acuan tersebut diharapkan pembangunan daerah Kota Kupang dapat berlangsung secara sinergis dan berhasilguna. 1.4. LAND ASAN ANDASAN Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang tahun 2007-2025. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan nasional, provincial dan Kota Kupang, ditetapkan sebagai landasan operasional RPJPD Kota Kupang Tahun 2007-2025, yaitu : 1. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Wawasan Nusantara 8. Ketahanan Nasional 9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Kupang Tahun 2007. 3

1.5. TATA UR UT URUT Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025, bertata urut sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II : Kondisi Umum Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025. Bab IV : Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025. Bab V : Penutup.

4

97

BAB II KONDISI UMUM Pembangunan di Kota Kupang yang berlangsung sepanjang sejarah sampai saat ini adalah pembangunan yang bersifat multi bidang dan aspek mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pemerintahan, aparatur negara dan pertahanan keamanan, hukum dan hak azasi manusia, pengembangan wilayah, tata ruang, sarana dan parsarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan di Kota Kupang telah menghasilkan berbagai sukses dan telah dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Kupang. Pembangunan di Kota Kupang masih terus berhadapan dengan berbagai masalah dan beragam tantangan, rintangan dan hambatan. Pengelolaan pembangunan perlu diartikulasi dalam dinamika system pemerintahan bukan sebagai beban, melainkan sebagai keharusan yang tidak boleh dihindarkan. Karena itu kegagalan-kegagalan pembangunan harus dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan. Selain itu, karena fungsi perencanaan pembangunan adalah menjaminkan kepastian tentang sejumlah sesuatu di masa depan yang selalu mengandung ketidakpastian maka semua perencanaan pembangunan selalu mengandung peluang keberhasilan dan resiko ketidakberhasilan sekecil apapun. Seberapapun peluang dan resiko ketidak berhasilan, perencanaan pembangunan tetap harus dilakukan, karena itu pembanguna tidak mungkin ditunda, dihentikan apalagi ditiadakan. Amanat ini mengharuskan pemerintah Kota Kupang memiliki Rencana Pembangunan, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJM) maupun Rencana kerja Tahunan (RKT). 2.1. K ONDISI SAA T INI KO SAAT A. SOSIAL B UD AYA D AN KEHIDUP AN KEA GAMAAN BUD UDA DAN KEHIDUPAN KEAG 1. Aspek Demografi. a. Fenomena demografis di Kota Kupang sewindu terakhir (1999-2006) menunjukkan kecenderungan 5

bahwa penduduk sedang mengalami transisi demografis, maka tingkat kelahiran akan menurun mengikuti tingkat kematian yang menurun mendahuluinya. Tingkat Kematian berdasarkan Sesus penduduk 1990 masih tinggi baik Tingkat Kematian Total (TMR), Tingkat Kematian Umur Spesifik (ASMR), Tingkat Kematian Bayi (IMR) Kabupaten Kupang termasuk Kota Kupang berdasarkan Sensus Penduduk 1990 sebesar 86/100.000 kelahiran hidup dan berperingkar 10 dari 12 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Dampak dari tingginya tingkat mortalitas adalah menguatnya fungsi penggantian (replacement function) yang menerangkan tingginya tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran total (TFR) masih tinggi demikian halnya Tingkat Kelahiran Usia Spesifik (ASFR) dan Tingkat Kelahiran Kasar (CFR)

dirintis dengan letak manajemen kerjasama di Kupang memungkinkan perluasan kerjasama di bidang lainnya terutama di bidang ekonomi perdagangan dalam kerangka globalisasi ekonomi perdagangan dengan pasar bebas.

b. Laju pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir (20002005) menunjukkan rerata laju pertumbuhan sebesar 0,052/tahun dan pertumbuhan penduduk total 2005 masih tinggi, sebesar 2,87 . Laju pertumbuhan penduduk 2003-2005 naik berturut turut 1,69 (2003), 2,58 (2004), dan 2,87 (2005). Laju pertumbuhan penduduk tersebut diterangkan oleh migrasi masuk maupun urbanisasi bermotifkan keinginan mencari pekerjaan, sekolah dan sebagainya. c. Kepadatan penduduk terus meningkat dalam rentang 2000-2005. dengan rerata pertumbuhan kepadatan 30,6 jiwa/km2/tahun. Kepadatan penduduk tahun 2000 sebesar 1317/km2 dan 2005 sebesar 1470 jiwa/km2. Kepadatan tersebut berdampak negative pada interaksi sosial karena penduduk tidak lagi dapat mengaktualisasi diri dan perannya berdasarkan keutuhan hak dan kewajibannya. d. Usia Harapan hidup penduduk Kota Kupang tahun 2005 sebesar 63,4 < tahun < Belu (63,5%) < TTU (65,1) < TTS (65,2) <Sikka (65,7) < Ngada (64,&) < Florest Timur (66,0). Rerata pertumbuhan usia harapan hidup hanya 0,78/tahun selama SP’80-SP’90. Pada 2003 usia harapan

6

95

c.

Pengelolaan ketertiban dan keamanan wilayah meliputi penghindaran diri individu dan kelompok masyarakat memelihara eksklusivitas identitas diri dan kelompok; memupuk arogansi nilai komunitas; menggunakan symbol-simbol budaya dan agama; memupuk fanatisme penggunaan faktor status, dan sebagainya

d. Salah satu program pewujudan Kota Kupang sebagai wilayah berbudaya mensyaratkan peningkatan ketahanan ideologi bangsa untuk mengukuhkan identitas diri ke Indonesiaan, agar terbentuk ketahanan budaya dan ketahanan ideologi dalam kerangka menanggapi terbentuknya perilaku yang berbasis pada budaya global yang mengalineasi diri dari kebudayaan nasional dan daerah. 7. Me wujudkan Kota K upan g seba gai Pusat Per tumb uhan dan Perg aulan Mewujudkan Kupan upang sebag Pertumb tumbuhan Pergaulan antar Masy arakat. Masyarakat. a. Posisi geografis Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi dan sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah archipelago Indonesia Timur sekaligus sebagai gerbang selatan Indonesia Timur dalam pertum-buhan wilayah pasifik, tidak terhindarkan untuk diposisikan sebagai wilayah simpul pergaulan antar wilayah kabupaten dalam Nusa Tenggara Timur; antar provinsi di Indonesia dan antar negara tetangga Australia dan Republik Demokratik Timor Leste. b. Pembangunan jangka panjang perlu meningkatkan Kota Kupang sebagai kota orde satu yang memiliki daya tarik dan daya sebar berbagai faktor-faktor kekuatan pertumbuhan dan pembangunan ke wilayah perifernya. Peran wilayah ini semakin vital dalam kerangka geopolitik antara Indonesia-Australia-Republik Demokratik Timor Leste, untuk membangun jaringan dan kerjasama ekonomi acuan perdagangan, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi; kemanan dan pertahanan wilayah yang berbasis kedekatan geologi. Model kerjasama bilateral dan multilateral antar bangsa, dan kerja sama antar wilayah dan provinsi menjadi pilihan dalam pengembangan Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan dan kerjasama antar wilayah. c. Bentuk kerjasama segitiga antar Indonesia- Australia- Republik Demokratik Timor Leste dalam pengembangan IPTEK yang telah 94

hidup penduduk Kota Kupang berperingkat 10 dari 12 kabupaten/koya se NTT. e. Komposisi penduduk menurut kelompok usia menunjukkan titik berat penduduk masih pada kelompok usia muda (25-29 tahun). Rasio jenis kelamin 1999-2004 menunjukkan penurunan dominasi penduduk laki-laki dengan rasio 102 lakilaki/100 perempuan (2004), sedangkan semenjak 2005 wanita lebih banyak laki-laki dengan rasio 98/100 laki-laki (2005) dan 99/100 lakilaki (2006). f. Kecenderungan global bidang demografi turut melanda Kota Kupang, dimana migrasi internasional yang membawa serta IPTEK modern dan nilai budaya global ikut membentuk pandangan hidup penduduk sehingga memungkinkan berlangsungnya transformasi budaya yang mereduksi ketahanan budaya dan jatidiri bangsa. Penduduk mempersepsikan dirinya sebagai anggota komunitas global dan ini mengurangi kualitas perasaan ikut memiliki dan peranserta masyarakat pada program pembangunan. g. Kecenderungan global bidang demografi juga mereartikulasi ruang hidup, sistem mata pencaharian, fungsi ruang-lahan, dan sebagainya. Bahkan IPTEKS modern yang masuk melalui migrasi global menyebabkan posisi tawar keahlian domestik melemah dalam persaingan. h. Usia Kawin Pertama perempuan di Kota Kupang semakin tinggi diduga karena semakin baik tingkat pendidikan formalnya dan kecenderungan ini mengindikasikan perempuan berpeluang lebih kecil untuk merealisasi fekunditasnya menjadi paritas. 2. Aspek Sumberdaya Manusia. a. Sumberdaya manusia berpotensi sebagai modal (Human resources capital) dan perfungsi sebagai factor terdepan yang dapat diperdayagunakan untuk mengelola semua sarana pembangunan. Modal sumberdaya manusia 7

mencakup pengetahuan, kompetensi, profesionalisme, sikap positif, keterampilan professional dan sebagainya. Modal manusia sesungguhnya dapat disinergikan dengan modal ekonomi ( economic capital ), sumberdaya lingkungan (environmental capital) dan modal sosial (social capital). b. Kualitas sumberdaya manusia diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) berkomposit (a) Angka harapan Hidup ketika Lahir, (b) Kualitas pendidikan berindikan rerata lama sekolah penduduk usia > 15 tahun, dan (c) Angka melek huruf dan (d) Standar hidup berindikan pengeluaran per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang, tahun 2003 menunjukkan komponen Harapan Hidup sebesar 69,8, penduduk melek huruf 97,5%, rerata lama sekolah 10,1 tahun dan pengeluaran riil per kapita Rp578.800,- maka IPM sebesar 70,9 atau berperingkat 53 nasional. IPM Kota Kupang tertinggi se kabupaten/kota di NTT. c. Jumlah penduduk kota Kupang tahun 2006 sebanyak 270.851 jiwa, terdiri atas laki-laki 134.948 jiwa (49,82%) dan perempuan 135.903 jiwa (50,18%). Selain usia harapan hidup yang masih rendah, kualitas kesehatan masyarakat menunjukkan tingkat morbiditas masih tinggi.

e. Pola hidup masyarakat berpotensi eningkatkan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Arah pembangunan jangka panjang harus meliputi program pencegahan pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat Kota Kupang dapat hidup dalam suatu lingkungan yang sehat. Pemantauan kualitas udara, tanah dan air, pengendalian penggunaan teknologi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, peengendalian efek system transportasi kota untuk menekan pencemaran udara; pengendalian industri dan aktivitas perkantoran serta rumahtangga; pengelolaan sampah berancangan lingkungan terutama yang berkaitan dengan tempat pembuangan akhir (TPA); dan sebagainya. f. Pengelolaan keseimbangan lingkungan yang bebas dari kerusakan lingkungan hidup membutuhkan program yang dikelola oleh pemerintah. Regulasi lingkungan hidup harus dilaksanakan secara konsekuen oleh semua lembaga, instansi dan aparat yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan lingkungan hidup.

6. Me wujudkan Kota K upan g seba gai W ila an g Aman, Ter tib dan Mewujudkan Kupan upang sebag Wila ilayyah Y Yan ang Tertib Berb uda Berbuda udayya. a.

Pembangunan social, ekonomi dan politik berprasyarat keamanan dan keamanan, bahkan semua upaya mengaktualisasi diri dan peran di segala bidang pembangunan mensyaratkan jaminan ketertiban dan keamanan dalam arti luas. Pemerintah harus memprogramkan pengelolaan ketertiban dan keamanan kota untuk menurunkan tingkat kejahatan yang dipicu oleh kepadatan penduduk melalui pengangguran dan berefek pada kemiskinan yang berdampak ketidak amanan.

b.

Keberagaman juga dapat memicu kerawanan karena itu pengelolaan keberagaman etnis, nilai dan norma cultural, tradisi dan kebiasaan dan sebagainya. Manajemen berkeseimbangan menjadi salah satu pilihan solusi untuk mengelola ketertiban dan keamanan. Ketertiban menjadi salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat majemuk seperti masyarakat Kupang. Tidak ada kemajuan dan sukses yang dihasilkan dari perilaku yang tidak disiplin dan tertib dalam atmosfer yang aman.

3. Aspek Pendidikan. a. Penduduk Kota Kupang tahun 2006 yang sedang bersekolah sebanyak 44 119 jiwa (96,47%) terdiri atas 22 619 jiwa (49,46%) laki-laki dan 21 500 jiwa perempuan (47,01%), sedangkan yang tidak sedang bersekolah sebanyak 1 614 jiwa (3,53%) terdiri atas lakilaki 848 jiwa (1,85%) dan perempuan 766 jiwa (1,67%) dari total penduduk. Sebaran penduduk menurut jenis kelamin dan status bersekolah dan tidak bersekolah relative seimbang.

8

93

a. Tindakan penyelamatan sumberdaya alam dan lingkungan dari kerusakan natural dan artificial diterangkan oleh aksesibilitas dan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan. Aksesibilitas mengandung pengertian kesempatan masyarakat memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan bagi peningkatan kualitas hidup secara bertanggung jawab dan bebas dari kesalahan yang mewariskan kerusakan dan bencana bagi generasi yang akan datang. Pemerintah perlu melakukan tindakan penyelamatan dengan cara penilaian terhadap sumberdaya alam, meliputi hutan, air, pesisir dan cadangan mineral, penyusunan neraca sumberdaya alam, dan neraca lingkungan hidup, penyusuna data dasar potensi sumberdaya hutan, air, penyusuna indicator keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

b. Jumlah kepala keluarga menurut tingkat tingkat pendidikan tahun 2006 menunjukkan 5 406 kk (10,44%) berstatus tidak tamat SD, 16 158 kk (33,44%) tamat SMTP, atau jumlah kepala keluarga berstatus pendidikan lebih rendah tamat SMTP sebesar 43,88%, dan 27 111 kk (56,11%) tamat SMTA dan lebih tinggi.

b. Untuk mendukung program tersebut di atas, perlu dilakukan diseminasi dan diffusi peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup dan informasi tentang berbagai regulasi bilateral dan multilateral antar negara yang berpeluang diaplikasi dalam wilayah ini agar terbentuk pemahaman masyarakat terhadap keselamatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sebagai dasar motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

d. Ragaan perubahan rasio sekolah : guru; guru : murid dan sekolah : murid Sekolah Dasar selama tahun 20002005 menunjukkan terjadi perbaikan rasio sekolah : guru dari 1 : 12 (2000) menjadi 1 : 13 (2005); rasio guru murid 1 : 24 (2000) menjadi 1 : 335 (2005); dan rasio sekolah : murid 1 : 295 (2000) menjadi 1 : 48 (2005). Analisis perubahan antar jenis rasio menunjukkan kecenderungan kontradiktif dimana rasio guru : murid menunjukkan pertambahan jumlah murid secara signifikan, tetapi ketika keadaan ini dikontrol menggunakan rasio sekolah : murid justeru kecenderungannya adalah terjadi penurunan jumlah murid secara signifikan tahun 2005.

c. Pengembangan dan perbaikan kawasan konservasi dengan tujuan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Kawasan konservasi tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Penetapan kawasan konservasi bertujuan untuk pemantapan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim, mempertahankan keanekaragaman fauna, flora, keunikan ekosistem, kelestarian lingkungan fisik dan biologis wilayah, menjamin keseimbangan alam yang menjamin optimasi fungsi ekologi. d. Keseimbangan limgkungan dideterminasi oleh kesadaran lingkungan masyarakat, karena itu perlu pembentukan perilaku masyarakat mencakup pengetahuan tentang keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan; sikap positif terhadap kebutuhan penyelamatan lingkungan dan keterampilan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara benar dan bertanggung jawab.

92

c. Penurunan jumlah penduduk buta aksara terus berlangsung selama periode 1999-2003 dengan rentang 2,32%-3,75%. Namun demikian penduduk berusia > 15 tahun berstatus buta aksara tahun 2003 sebesar 2.5%. Rerata besaran penurunan jumlah penduduk berusia 15 tahun berstatus buta aksara dalam rentang 1999-2003 sebesar 0,73%/tahun.

e. Rasio sekolah : guru; guru : murid dan sekolah : murid SMTP swasta lebih baik dibanding SMTP Negeri pada tahun 2000 dan relative sama pada tahun 2005. Untuk SMTP Negeri, rasio sekolah : guru 1 : 27; guru : murid 1 : 16; sekolah murid 1 : 453. Ragaan SMTP Negeri dan swasta tahun 2000 menunjukkan rasio sekolah guru 1 : 30; guru : murid 1 : 14 dan rasio sekolah : murid 1 : 446. f. Ragaan SMU Negeri tahun 2000, rasio sekolah : guru 1 : 63; rasio guru : murid 1 : 14; dan rasio sekolah : murid 1 : 935. Ragaan SMU Swasta menunjukkan rasio sekolah : guru 1 : 18; rasio guru : murid 1 : 10, dan rasio 9

sekolah : murid 1 : 185. Ragaan rasio SMU swasta lebih baik di banding SMU Negeri. Rasio sekolah : guru; guru murid dan sekolah : murid negeri dan swasta tahun 2005 lebih baik dibanding ragaan tahun 2000. g. Ragaan SMK tahun 2000 menunjukkan rasio sekolah : guru 1 : 41; rasio guru : murid 1 : 14 dan rasio sekolah : murid 1 : 614. Ragaan rasio SMK Swasta lebih baik dibanding SMK Negeri. Kemungkinan perbedaan Rasio dimaksud diterangkan oleh faktor favouritisme dan besaran biaya pendidikan. h. Rerata jumlah pertambahan jenis sekolah menurut jenis dalam rentang 2000-2006 menunjukkan SD bertambah 1 sekolah/tahun, SMP bertambah 2 sekolah/3 tahun; SMK bertamabah 1 sekolah/7 tahun, SMU tetap dan Perguruan Tinggi bertambah 1/7 tahun. i. Rerata pertambahan Jumlah guru TK dalam rentang 2003-2006 sebesar 36 guru/tahun; guru SD rentang 2000-2006 sebanyak 41/tahun, guru SMP rentang 2000-2006 sebanyak 6,8 guru /tahun, guru SMU rentang 2000-2006 sebanyak 43/tahun; guru SMK rentang 2000-2006 sebanyak 3,5 guru/tahun. Masalah utama adalah distribusi guru menurut sekolah yang mempengaruhi rasio guru : murid menurut jenis sekolah dan status sekolah. j.

Jumlah anak TK 2003-2006 bertambah 88 anak/tahun; SD 2000-2006 berkurang 4410/tahun; SMP bertambah 331/tahun, siswa SMU berkurang 533/tahun dan SMK bertambah 53/tahun.

k. Angka partisipasi sekolah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok usia tahun 2003 menunjukkan terdapat korelasi negative antara kelompok usia dengan tingkat partisipasi sekolah. Berturut-turut angka partisipasi sekolah penduduk kelompuk usia 7-12 tahun 93,11%; usia 13-15 tahun 94,67%; usia 16-18 tahun 72,53% dan usia 19-24 tahun 44,39%. Tingkat partisipasi sekolah tersebut diterangkan oleh status ekonomi 10

merupakan indikan kerapuhan ketahanan ekonomi. Pemberdayaan rumahtangga dan masyarakat miskin terhadap gejolak ekonomi khsusunya inflasi yang menekan daya beli masyarakat karena berbagai determinan pemicu tetap harus menjadi perhatian pembangunan jangka panjang dua puluh tahun ke depan. Pemberdayaan atau perdayagunaan dimaksud berarahan pada pemberian insentif modal bagi pengolahan potensi ekonomi produktif rumahtangga miskin, dan bukan sebagai hadiah santa Klaus yang mewariskan ketergantungan rumahtangga miskin pada sumber-sumber bantuan. h. Kepedulian dan keberpihakan pemerintah sebagai public servant kepada persoalan kemiskinan harus terus ditingkatkan dan diwujudkan. Keberpihakan tersebut ditindaklanjutan dalam bentuk mengalokasi anggaran belanja daerah untuk pembangunan. Keberpihakan tidak bersifat sloganis politis, tetapi harus berbentuk program perdayagunaan yang ditunjang oleh sumberdana dan sumberdaya, serta kesempatan melalui regulasi. i. Masyarakat majemuk perkotaan dan sebagai kelompok terdepan mengalami asimilasi, akulturasi dan ankulturasi melalui interaksi neksternal yang berasal dari wilayah lain di Indoesia maupun yang berasal dari negara tetangga. Peningkatan kewaspadaan, ketertiban, keamanan dan pertahanan menjadi salah satu arah pembanguna n jangka panjang di wilayah ini. 5. Me wujudkan Kota K upan g seba g ai W ila esimban g an Mewujudkan Kupan upang sebag Wila ilayy ah Berk Berkesimban esimbang Lin gkun gan. Lingkun gkung Pembangunan jangka panjang Kota Kupang dua puluh tahun ke depan berhadapan dengan masalah keleastarian dan keselamatan lingkungan hidup yang merupakan isu global di planet bumi saat ini. Keselamatan umat manusia di tentukan oleh keselamatan lingkungan sebagai wujud kesadaran lingkungan manusia. Arah pembanguna n jangka panjang mencakup bagaimana mengelola lingkungan dan sumberdaya alam agar terjaga fungsi, daya dukung dan kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan agar memungkinkan terbangunnya kesejahteraan masyarakat dalam keadaan keseimbangan lingkungan dan sumberdaya alam yang lestari.

91

Benturan horizontal yang memanifest dalam berbagai skala dan timbul secara acak diterangkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberagaman. Keberagaman selalu mengandung dua sisi efek yaitu efek negative persaingan dan efek poisitif persaingan yang memicu motivasi pengembangan kapasitas. Menyadari hal tersebut maka upaya pengelolaan keberagaman aantara lain di arahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki daya saing yang kuat, dan memiliki jatidiri nasional yang kokoh. d. Kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah. Masyarakat konsmopolit perkotaan ini merupakan kelompok terdepan yang menerima terpaan pembaruan melalui interaksi, interelasi dan interkoneksi. Proses akulturasi, inkulturasi dan fusi social berlangsung di wilayah depan sebelum berdifusi ke perifer. Penemukenalan, pemahaman, penggunnaan, pengembangan dan penyebaran unsur-unsur kebudayaan baru terjadi di wilayah ini, karena itu untuk mempertahankan karakter dan perilaku ke Indonesiaan sebagai jatidiri masyarakat dari terpaan budaya global maka salah satu arah pembangunan jangka panjang adalah penguatan jatidiri bangsa melalui pengembangan budaya, agat terhindar erosi identitas diri dan alineasi. e. Pembentukan masyarakat Kupang yang berkesadaran politik selain melalui pendidikan politik dan praktek politik yang sehat dan demokratis, juga melalui proses efek demonstrasi terhadap iklim dan praktek politik praktis dari aktor politik yang berkiprah di lembaga supra strukture politik, lembaga penghubung politik dan lembaga infra struktur politik. Peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman politik secara teoritis-normatif diasumsi akan memberikan landasan bagi pembentukan kemampuan praktek politik yang berkualitas. f. Untuk menunjang pelaksanaan praktek politik yang sehat, iklim perpolitikan yang kondusif dan pengambilan keputusan politik yang baik, diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan ( research and development) di bidang politik. g. Ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat terhadap fluktuasi harga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangat rapuh, terutama kelompok masyarakat dan rumahtangga miskin. Kemiskinan 90

penduduk terutama penduduk strata ekonomi bawah yang tidak berkemampuan membiayai pendidikan anaknya. l. Kualitas pendidikan juga secara terbatas dapat diduga menggunakan besaran relative tingkat putus sekolah penduduk menurut jenis dan jenjang sekolah. Penduduk perempuan putus sekolah tanpa jenis sekolah sebagai faktor pembeda kecuali jenjang pendidikan sebagai yaitu sebesar 41,72% dan laki-laki 58,28 untuk jenjang pendidikan tinggi; SD tertinggi pada kelompok laki-laki (79,49%); SLTP, perempuan 49,62% dan laki-laki 50,38% dan SMTA perempuan 38,57% dan laki-laki 61,43%. m. Mutu lulusan SMU/SMK berindikator rerata nilai kelulusan masuk perguruan tinggi tergolong rendah karena berada pada kuartil ke empat di antara kualitas lulusan SMU/SMK menurut provinsi se Indonesia sedasawrsa terakhir. n. Rasio Research and Development yang dihasilkan pemerintah dan perguruan tinggi di Kota Kupang sedasawarsa terakhir diasumsi < 1 , tanpa paten, tanpa eksport teknologi tinggi/manufaktur, karena itu masyarakat Kota Kupang tergolong berdaya saing rendah. 4. Aspek Kesehatan a. Tingkat morbiditas penduduk menurut hasil Susenas tahun 2004 menunjukkan tingkat morbiditas penduduk laki-laki sebesar 48% dan perempuan 52%. Enam keluhan utama masalah kesehatan meliputi pilek, batuk, panas, sakit gigi, sakit kepala dan diare. Sebanyak 98,93% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menjalani pengobatan, hal tersebut menunjukkan masyarakat telah berkesadaran untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. b. Status gizi anak balita tahun 2005 menunjukkan dari 934 anak balita yang diukur terdapat anak balita berstatus gizi buruk 10,4%, status gizi kurang 34,6%; berstatus gizi baik 54,4% dan berstatus gizi lebih 0,6%. 11

Status gizi anak balita usia 13-36 bulan tahun 2005 menunjukkanstatus gizi kurang 16,3% dan buruk 2,7%. Pada kelompok usia anak balita 37-60 bulan jumlah berstatus gizi kurang 14,5% dan buruk 2,0%. c. Jumlah rumahsakit pemerintah sebanyak 1 buah dan tidak bertambah selama sewindu terakhir. Sedangkan dalam rentang waktu tersebut jumlah rumahsakit swasta sebanyak 3 buah. Jumlah Puskesmas tahun 2005 sebanyak 37 buah atau bertambah 5 puskesmas sejak tahun 1999, poliklinik 20 atau bertambah 7 poliklinik dan posyandu 24 343 atau bertambah 24.089 posyandu sejak tahun 1999. d. Jumlah dokter tahun 99 sebanyak 25 orang bertambah menjadi 34 tahun 2005 dengan rerata pertambahan 1,8/ tahun. Jumlah bidan tahun 2000 sebanyak 55 orang meningkat menjadi 106 orang pada tahun 2005 dengan rerata pertambahan 10 orang/tahun. Jumlah perawat umum dan gigi tahun 2000 sebanyak 61 orang bertambah menjadi 134 orang tahun 2005 dengan rerata pertambahan 14,6 orang/tahun. e. Jumlah dokter praktek tahun 2000 sebanyak 25 orang, bertambah menjadi 109 orang pada tahun 2006 dengan rerata pertambahan 14 dokter/tahun. Jumlah bidan praktek tahun 2000 sebanyak 55 orang menurun menjadi 41 orang tahun 2006 dengan rerata besaran penurunan 2 bidan/tahun f. Rasio rumah sakit : penduduk tahun 2006 sebesar 1 : 90 283, rasio Puskesmas : jumlah penduduk 1 : 38 693; Rasio puskesmas pembantu : jumlah penduduk 1 : 9 028; rasio balai pengobatan : jumlah penduduk 1 : 13 542; rasio poyandu : jumlah penduduk 1 : 1 321. Pada tahun 2005, rasio dokter : jumlah penduduk sebesar 1 : 7 966, rasio perawat : jumlah penduduk sebesar 1 : 2 021; rasio bidang : jumlah penduduk 1 : 2 604, rasio paramedis : jumlah penduduk 1 : 3 564.

ke depan (human resources development road map). Dalam kerangka pembinaan karier dan prestasi kerja maka perlu dilakukan penyusunan dan penetapan dan penerapan standar kompetensi pejabat sebagai dasar penarikan (recruitment), penempatan (placement), promosi, dan mutasi. c. Melalui program pengembangan sumberdaya aparat, kualitas aparat ditingkatkan melalui program peningkatan kapasitas melalui jalur pendidikan formal baik pendidikan akademis dan pendidikan vokasional, profesional, penjenjangan dan pelatihan. d. Aparat yang bersih dan berwibawa mensyaratkan pembinaan mental melalui penegakkan spirit aparat sebagai abdi negara dan masyarakat berdasarkan kode etik professi (code of conduct) yang menjauhkan aparat dari perilaku yang berorientasi dan bertaat azas dengan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. ila etahanan Sosial, 4. Me wujudkan Kota K upan Berketahanan sebag Wila ilayyah Berk Mewujudkan Kupan upang g seba gai W Ek onomi, Politik dan Keamanan. Ekonomi, a. Kota Kupang adalah ibukota provinsi yang bermasyarakat majemuk bukan saja secara etnisitas, tetapi juga dalam pengertian yang luas mencakup ekonomi, politik dan sebagainya. Keragaman cultural yaitu keragaman nilai dan norma social masyarakat majemuk ini selain menjadi unsur pemersatu tetapi juga mengandung potensi benturan dan pertentangan. Arah pembangunan jangka panjang kota Kupang perlu membentuk persepsi positif tentang keberagaman sebagai faktor pemersatu. Penggunaan symbolsimbol sectarian dan pemupukan fanatisme yang dapat memicu keharmonisan dalam keberagaman perlu dikendalikan dalam satu manajemen berkesimbangan yang baik. b. Kebaragaman, kemajemukan memerlukan kemajuan bersama yang dicapai melalui ancangan jaringan. Secara social perlu dihindari ego keunggulan saing dan kemenangan sendiri berdasarkan identitas tertentu dan diganti dengan kemajuan bersama untuk keuntungan bersama. Maka keberagaman harus diterima sebagai satu realitas social. c. Keberagaman perlu dikelola agar bermanfaat sebagai kekuatan perubahan dan bukan sebagai faktor resistensi perubahan.

12

89

d. Penegakan kode etik profesi fungsionaris hukum dalam berbagai kapasitas memerlukan pembenahan serius sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Anomie sebagai dampak ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum mengakibatkan hukum mengalami pemudaran kekuatan mengatur dan kekuatan sanksi. Anomie memicu kualitas partisipasi masyarakat bukan saja dalam kehidupan di bidang hukum tetapi juga mencakup kehidupan bidang lainnya. Pengendalian dan peniadaan anomie untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan tujuannya menjadi salah satu arah pembangunan jangka panjang. e. Pembangunan jangka panjang di bidang hukum dan Hak Azasi Manusia meliputi perjuangan pengakkan hak-azasi manusia terutama perempuan, anak dan orang tua. Pengendalian dan penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kekerasan dalam rumahtangga menjadi bagian dari program pembangunan. Peningkatan kesadaran subyek hukum pribadi tentang hak-hak azasi manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan agar timbul kesadaran hukum dan hak azasi manusia. f. Penegakkan hokum dan pelaksanaan secara konsekuen semua peraturan perundangan yang berlaku sangat diperlukan untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih metrajalela dan berakar di wilayah ini.

5. Aspek Keluarga Berencana a. Jumlah perempuan berusia 14-49 tahun pada tahun 2000 yang pernah berstatus akseptor sebanyak 16 432 (51,02%) dan yang tidak pernah sebagai akseptor masih cukup banyak yaitu 15 775 (48,98%). Perkembangan jumlah akseptor selama 5 tahun terakhir (2000-2005) menunjukkan jumlah akseptor meningkat dari 51,02% (2000) menjadi 60,18% (2005) atau meningkat 1,96%/ tahun. Sebaliknya terjadi penurunan jumlah perempuan yang tidak pernah menjadi akseptor dari 48,98% (2000) menjadi 13,63% (2005) dengan rerata penurunan 1,96%. b. Prevalensi akseptor aktif : Pasangan Usia Subur (PUS) selama lima tahun terakhir (2002-2006) bersifat fluktuatif. Fluktuasi ini diterangkan oleh sifat fluktuasi besaran drop-out akseptor berlatar belakang berbagai alasan. Prevalensi tahun 2002 sebesar 58,76% dan 2006 sebesar 65,60%, atau terjadi rerata kenaikan 1,71%/ tahun.

3. Me wujudkan aparatur pemerintah yyan an g berkualitas sih dan Mewujudkan ang berkualitas,, ber bersih berwiba wa dalam kkeran eran gka pemerintahan yyan an g ber da berwibaw erangka ang berda dayyaguna.

c. Perubahan status keluarga berindikator kesejahteraan versi Keluarga Berencana tahun 2002-2006 menunjukkan selama rentang periode tersebut terjadi kenaikan jumlah Keluarga Sejahtera III+, Sejahtera III dan II, sebesar 1,83% , 5,12%, 1,82%. Penurunan jumlah terjadi pada Keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera berturut-turut 14,55%, dan 5,96%.

a. Paradigma pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) diterangkan oleh determinan utama sumberdaya aparat selain sarana manajemen pemerintahan yang lain yaitu sumberdana, material, metode, lingkungan dan sebagainya. Sumberdaya aparat bersifat aktif selain sarana lainnya yang bersifat pasif, karena itu fungsi dan makna sarana menejemen lainnya hanya dapat ditentukan oleh sumberdaya aparat.

d. Jumlah ibu hamil di Kota Kupang tahun 2005 sebanyak 7315 ibu dan yang menderita kekuarangan energi kronis karena alasan ekonomi sebanyak 16,24%, HB < 11 gr % sebanyak 4,50%. Ibu hamil beresiko tinggi yaitu berusia > 35 tahun sebanyak 6,44% dari total 7315 ibu hamil. Jumlah ibu hamil yang melakukan aborsi tahun 2004 sebanyak 7,72%

b. Sumberdaya aparat sebagai modal manusia, perlu diperdayagunakan melalui program peningkatan sumberdaya apararur karena itu pemerintah Kota Kupang perlu melakukan anaalisis makro dan mikro pengembaangan sumberdaya manusia

e. Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Kupang tahun 2004 sebanyak 16,17% dan 2005 sebesar 0,16%. Jumlah bayi lahir mati tahun 2004 sebesar 0,93% dan 2005 sebesar 0,65%.

88

13

6. Aspek Sumberdaya Perempuan a. Jumlah penduduk perempuan berusia 7-15 tahun sebanyak 222 66 jiwa (2006), yang sedang bersekolah sebesar 96,56% dan tidak sedang bersekolah sebesar 3,44% . b. Jumlah perempuan pejabat fungsional tahun 2005 sebanyak 94 orang (30%) dan laki-laki 70% dengan rasio 1: 2,3. Dalam rentang 2004-2005 terjadi pertambahan pejabat fungsional dengan perbedaan kenaikan pejabat laki-laki sebesar 180,76% sedangkan perempuan 161,1%. c. Pertambahan jumlah pejabat struktural di Kota Kupang dalam rentang 2004-2005 sebanyak 11 orang (3,6%), terdiri atas penambahan pejabat struktural laki-laki sebanyak 19 orang (9,5%), sedangkan pejabat struktural perempuan berkurang sebanayak 8 orang (-7,8%). d. Jumlah perempuan pencari kerja tahun 2005 menurut status pendidikan, SMTP 5,74%, SMTA 59,53%, D3 7,51% dan Sarjana strata 1,2,3 sebesar 24,61%. e. Kasus Kekerasan Dalam Rumahtangga khususnya terhadap perempuan dalam lima tahun terakhir semakin meningkat. Diduga jumlah kekerasan yang tidak dilaporkan cukup banyak. Besaran jumlah tersebut menunjukkan kaum perempuan masih disubordinasi dan berstatus margin dalam proses pengambilan keputusan dalam rumahtangga termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan perempuan. 7. Agama dan Kepercayaan. a. Sebagai kota bermasyarakat majemuk, di Kupang terdapat pemeluk lima agama yaitu Islam 13,54%, Kristen 57,8%, 26,5%, Hindu 1,01%, Budha 0,21% dan lainnya 0,93%. Masyarakat mejemuk menurut agama Kota Kupang memiliki kehidupan antar umat yang cukup harmonis, hal tersebut ditunjukkan oleh tiadanya benturan antar

14

dan ke depan sector ini akan semakin banyak dimasuki oleh tenaga kerja. Karena itu perlu ditingkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dalam jumlah dan mutu yang memadai. Akses masyarakat ke sarana dan prasarana telekomunikasi diperbesar melalui peningkatan sediaan tersebut. Selain investasi bidang telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka swasta diharapkan membesarkan investasinya di sektor ini. 2. Me wujudkan masy arakat hukum yyan an g demokratis Mewujudkan masyarakat ang demokratis.. a. Reformasi sedang berlangsung dan mencapai tujuannya, demokrasi ideal sebagai norma belum membumi karena masih terus diperjuangkan. Upaya penciptaan struktur birokrasi untuk menampung dan melaksanakan demokrasi terus dilakukan tetapi perilaku demokrasi diberbagai bidang dan aspek kehidupan belum dilaksanakan secara efektif. Faktor kekuasaan yang berkekuatan masih mengartikulasi dan mencoraki demokrasi, seolah-olah makna demokrasi diartikulasi dalam perilaku demokrasi menurut kelompok pemegang kekuasaan. Pada sisi lain demokrasi mengalami kebablasan sehingga timbul persepsi diikuti tingkah laku setiap orang bebas mengatakan dan melakukan apa saja dan faktor perilaku ini memicu terjadinya anomie. b. Kualitas kehidupan demokrasi dalam bidang eksekutif dan legislative masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik dan ketatanegaraan bagi seluruh perangkateksekutif dan legislative, partai politik dan anggota masyarakat. Penataan perangkat hokum yang sesuai dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pencarian keadilan perlu dilakukan secara terus menerus melalui upaya rekonstruksi struktur hukum yang lebih akomodatif. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan keadilan dari sumber hukum formal dan hukum adat yang berlaku sepanjang itu diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. c. Ketidak percayaan masyarakat pencari keadilan dan pencari kepastian hukum masih belum menemukan keadilan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum oleh aparat hukum menjadi pekerjaan rumah pembangunan jangka panjang dua puluh tahun ke depan.

87

d.

Pembangunan jangka panjang bidang pendidikan perlu memperbaiki distribusi sarana dan prasarana pendidikan dengan cara mendekatkan ke masyarakat terutama masyarakat marginal secara ekonomi dan marginal karena isolasai fisik dan ketimpangan gender.

1.8. Peningkatan sediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. a. Sediaan sarana dan prasarana kesehatan diindikasikan oleh buruknya rasio jenis sarana : jumlah penduduk, maka arah pembangunan bidang kesehatan dua puluh tahun ke depan mencakup peningkatan sediaan sarana dan prasarana kesehatan mencakup rumah sakit menurut tipe, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, laboratorium, dokter umum dan spesialis, bidan pearawat dan paramedic. b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berbarengan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Perbaikan keefektifan dan efisiensi manajemen rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, juga menjadi arah dalam pembangunan kesehatan di masa depan. 1.9. Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman. Program pembangunan sarana dan sarana pemukiman dua puluh tahun ke depan mencakup peningkatan kualitas rumah mencakup bahan bagian terluas lantai, dinding dan atap; system sanitasi lingkungan dan rumah, penyediaan dan pemilikan rumah sehat, perbaikan kesehatan lingkungan pemukiman, sarana dan prasarana umum. Sangat diperlukan peningkatan kualitas lingkungan pantai dan pesisir dan tepian Kali Kaca, terutama kawasan pemukiman di wilayah tersebut. 1.10. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana telekomunikasi. Arah transformasi social masyarakat gelombang I dan II adalah masyarakat gelombang III yaitu masyarakat informasi. Sebagian tenaga kerja di wilayah ini telah bekerja di sector jasa informasi 86

umat beragama atau antar kelompok penduduk bermotifkan perbedaan agama. b. Prasarana peribadatan menurut jenis agama cukup tersedia dan memungkinkan umat beragama melaksanakan ibadatnya secara baik. Rasio gedung atau tempat ibadat menurut jumlah pemeluk agama sebagai berikut: Islam 1 : 943; Kristen 1: 871; Katolik 1: 3104; Bindu 1 : 518; Budha 1 : 556. 8. Aspek Pembangunan Budaya. a. Komunitas di Kota Kupang bersifat majemuk, terdiri atas berbagai etnis dan sub etnis, masing-masing memiliki unsur budayanya. Keragaman itu selain merupakan kekayaan budaya tetapi juga mengandung potensi benturan dan pertentangan. b. Keragaman budaya dicoraki pula oleh kantong-kantong pemukiman yang didominasi oleh etnis tertentu, namun demkian umumnya pemukiman menurut kelurahan lebih banyak dihuni oleh bauran penduduk menurut etnis. c. Benturan dan pertentangan antar etnis di Kota Kupang tergolong rendah selama 5 tahun terakhir. Masyarakat majemuk dapat hidup berdampingan secara damai karena efektifnya proses asimilasi, akulturasi dan fusi sosial.

B. BID ANG EK ONOMI BIDANG EKO a. Berdasarkan perhitungan Koefisien Engel maka ditetapkanlah batas kemiskinan dan besaran penduduk miskin yang merupakan masukan an bagi perhitungan dan penetapan Garis Kemiskinan Kota Kupang sebesar 71,0. Besaran tersebut berada pada peringkat tertinggi di antara semua kabupaten/ kota se Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk miskin Kota Kupang tahun 2004 sebanyak 27800 orang (2,41%) dari penduduk Nusa Tenggara Timur.

15

b. Tingkat kemiskinan di Kota Kupang berindikator Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Poverty Gap Index-Pi) 1,42 (2004) sedangkan Indeks Kedalaman kemiskinan NTT 5,12. Indeks Keparahan kemiskinan (Distributionally Sensitive Indeks-P2) di Kota Kupang sebesar 0,30 (2004) sedangkan di NTT sebesar 1,48. Perubahan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan 2002-2004 menunjukkan adanya penurunan pada tiga faktor tersebut yang mengandung pengertian bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. c. Struktur perekonomian selama periode 2003-2005 didominasi oleh tiga sektor pengkontribusi utama yaitu (a) Sektor Jasa, (b) Sektor Perdagangan, restoran dan hotel, dan (c) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Kedudukan dominasi sektor tersebut tidak berubah selama periode pengamatan.

dan wajib menanam pohon di pekarangannya. Program ini di atur dengan peraturan daerah. c.

1.7. Peningkatan sediaan dan kualitas sarana dan sarana pendidikan. a.

Semua sarana (tool, mean) manajemen program menjadi syarat mutlak bagi pencapaian tujuan. Pengelolaan sarana melalui fungsi koordinasi harus berjalan secara efisien. Berdasarkan tampilan data sarana dan prasarana pendidikan selama lima tahun terakhir, maka arah pengembangan yang dituju dalam pembangunan jangka panjang mencakup peningkatan sediaan prasarana dan sarana pendidikan meliputi gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, guru, peraga pendidikan dan sebagainya.

b.

Selain peningkatan jumlah sarana dan prasarana, juga meliputi mutu sarana dan prasarana yang baik. Berbagai intervensi yang dilakonkan semua pengintervensi atas nama politik, jabatan dan kedekatan harus diberantas jika idealisme peningkatan kualitas SDM sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 ingin dicapai.

c.

Penerapan hukum secara konsekuen terhadap semua pelanggaran pembangunan pendidikan khususnya pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilaksanakan secara tegas tanpa kecuali, mulai dari perencanaan, konstruksi, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

d. Peran sektor Jasa dalam pembentukan struktur perekonomian selama periode 2003-2005 bersifat fluktuatif. Besaran kontribusinya berturut- turut 29,55%, 29,61%, 29,55%. Fluktuasi tersebut diterangkan oleh inflasi tingkat harga barang di pasar Kupang. e. Secara keseluruhan, hampir semua sektor mengalami perubahan menurun kontribusinya pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecuali kontribusi Sektor Jasa-jasa kontribusinya terus meningkat. f. Struktur perekonomian ditinjau dari sudut peran sektor primer, sekunder dan tersier menunjukkan, dominasi peran sector tersier selama 2003-2005 dengan rerata 65%/tahun sedangkan sisanya diterangkan oleh peran sektor primer dan sekunder. g. Pertumbuhan eknomi tahun 1998 sebesar –3,85% disebabkan oleh kiris ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 sebesar 0,82%, dan sektor-sektor yang belum pulih dari krisis 1998 meliputi Sektor Bangunan/Konstruksi, Industri pengolahan dan Perdagangan restoran dan hotel.

16

Sukses embung-embung meningkatkan sediaan air bawah permukaan tanah di berbagai tempat di Timor. Teknologi embung-embung menjadi salah satu pilihan program pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air, selain mencakup teknologi penyediaan air juga teknologi pengelolaan air melalui manajemen PDAM. Tingkat kebocoran saluran distribusi, pencurian air dan eksploitasi air tanah untuk kebutuhan bisnis oleh swasta perlu diperbaiki dan dikendalikan melalui peraturan daerah.

85

frekuensi penerbangan terutama untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dua puluh tahun ke depan. h. Arah pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dua puluh tahun mendatang mencakup penyediaan saran transportasi udara selain jumlah pesawat terbang terutama pesawat kargo untuk memenuhi peningkatan volume bongkar muat barang. Perlu ditetapkan regulasi mengenai tarif penerbangan yang memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi udara. i. Keselamatan penerbangan merupakan salah satu kebutuhan utama penumpang dalam pembangunan sarana transportasi udara. Karena itu kelaikan teknis pesawat terbang dan profesionalisme penerbang perlu terus ditingkatkan didukung oleh penertiban manajemen penerbangan dengan menetapkan standar mutu dan operasi penerbangan dan disiplin pelaksanaan peraturan tentang keselamatan penerbangan. 1.6. Peningkatan sarana dan prasarana sumberdaya air. a.

b.

Sumberdaya air tanah permukaan dan bawah permukaan sediannya terbatas dibanding kebutuhan terutama di musim kemarau. Tingkat kerusakan hutan di daerah aliran sungai tergolong parah karena intervensi artivisial untuk berbagai kepentingan terutama pemukiman, perladangan dan pencarian kayu bakar. Kerusakan hutan DAS menyebabkan hutan mengalami pernurunan fungsi sebagai wilayah penangkap hujan dan penyangga dan berdampak pada system hidrologi air tanah. Pembangunan jangka panjang wajib mengembalikan dan mengembangkanwilayah hutan teriutama hutan DAS dengan cara memerangi secara serius semua pelanggaran peruntukan wilayah hutan dan DAS. Pembangunan jangka panjang harus memperluas hutan kota selain sebagai paru-paru kota, juga sebagai catchment area melalui program penghijauan dan reboisasi semua lahan tidur dan kritis baik milik pemerintah maupun swasta dan individu. Program penghijauan kota mencakup kewajiban setiap warga kota untuk tidak menebang pohon 84

h. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai indikan rerata kualitas perekonomian penduduk selama tahun 2000-2004 menunjukkan kecenderungan terus meningkat . PDRB per kapita 2000 = Rp4,52 juta- 2004 Rp 7,14 juta. Efek PDRB per kapita periode tersebut terlihat dalam Pendapatan per kapita yang terus meningkat dari Rp4,37 juta (2000) meningkat bertahap setiap tahun menjadi Rp6,74 juta (2004). i. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 1999-2005 menunjukkan pertumbuhan peran tertinggi pada Sektor Jasa sebesar 37,77%/tahun, diikuti Sektor Bangunan/Konstruksi 25,31%/tahun, Sektor Keuangan penyewaan, jasa Perusahan 12,07%/tahun. Pertumbuhan terendah dalam periode 1999-2005 adalah Sektor Pertanian 2,42%/tahun, Sektor Industri Pengolahan 3,0%/tahun dan Sektor Angkutan komunikasi 9,94%/tahun. j. Sejak krisis ekonomi tahun 1998 sampai 2005, pertumbuhan pendapatan terus berada di bawah pertumbuhan inflasi menyebabkan tingkat daya beli masyarakat masih lemah. Tingkat daya beli yang lemah juga diterangkan oleh distribusi PDRB menurut golongan pendapatan yang tergolong mengalami disparitas. k. Struktur Anggaran Pendapatan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu jauh lebih kecil dibanding komponen penerimaan yang dominan yaitu Pemberian Pemerintah/Instansi Atas (Dana Perimbangan). Struktur pengeluaran dalam APBD menunjukkan komponen belanja pegawai sangat dominan sedangkan belanja pembangunan cukup kecil. Sangat mungkin struktur pengeluaran diterangkan oleh faktor belum adanya analisis rasio tenaga kerja : beban kerja sehingga penarikan (recruitment) bernuansa nepotisme dengan kemungkinan pengangguran terselubung di kalangan pemerintahan. l. Kondisi tenaga kerja berdasarkan keadaan 1999 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 55,6 atau terendah se NTT, Pengangguran terbuka 4,7%, Tenaga kerja yang bekerja <14 jam/minggu 10,3%; < 35 17

jam/perminggu 27,1%, pekerja sektor informal perkotaan sebesar 47,8%. m. Pada tahun 2005, jumlah pencari kerja berstatus SMTP 4,77%, SMTA 62,43% atau besaran relative kumulatif 67,2% pencari kerja berstatus pendidikan setinggi lebih rendah tamat SMTA. Sebagian dari besaran tersebut adalah golongan perempuan pencari kerja. n. Keadaan konsumsi dan rumahtangga tahun 2004 menunjukkan (1) Populasi terbesar rumahtangga bergolongan pengeluaran per kapita/bulan Rp200.000Rp299.999,- sebesar 26,24%, dari total penduduk dan sisanya golongan pengeluaran per kapita /bulan yang lebih rendah. Rerata pengeluaran rumahtangga untuk konsumsi (2004) sebesar Rp129.152/bulan dengan jumlah rumahtangga 57,02% atau lebih setengah populasi rumahtangga berpengeluaran untuk konsumsi Rp129.152./bulan. Besaran-besaran tersebut menyimpulkan bahwa masih cukup banyak rumahtangga yang tergolong miskin. o. Perkembangan perdagangan di Kota Kupang selama periode 2000-2005 menunjukkan pertumbuhan jumlah perusahan kecil sangat signifikan yaitu sebesar 125 perusahan/tahun dan perusahan sedang 15 perusahan/tahun, sedangka pertumbuhan perusahan besar bersifat stagnan. p. Krisis ekonomi dan krisis multi dimensi 1998 memicu inflasi nasional > 280% kemudian menurun pada tahun 2003 menjadi 6,40% dan inflasi kota Kupang 8,28% (2004) dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 15,16%. Inflasi 2005 diterangkan oleh faktor kenaikan BBM. Inflasi tertinggi tahun 2005 terjadi pada bulan oktober 2005 sebesar 7,81%. Deflasi di Kota Kupabng sepanjang 2005 terjadi pada bulan februari (-0,25%), april (-1,06%), mei (-0,69%) dan agustus (0,09%).

18

memiliki keteraksesan dengan pusat pertumbuhan lainnya. Peningkatan sediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut memungkinkan wilayah ini dicakupkan dalam satu nilayah nodal ekonomi yang lebih luas dan sebagai bagian dari nodal ekonomi archipelago Indonesia Timur dan Pasifik. d. Status pelabuhan Tenau belum dioptimasi sebagai gerbang selatan Indonesia Timur dan menjadi bagian dari wilayah pertumbuhan Pasifik pasca millennium baru. Hal tersebut diindikasikan oleh jenis pelayanan samudera dan pelayanan nusantara, khusus dan perintis yang berkecenderungan mengalami penurunan frekuensi selama lima tahun terakhir. Kecuali pelayaran rakyat dan lokal yang mengalami peningkatan secara signifikan. Perlu ditingkatkan kualitas prasarana pelabuhan laut untuk pelayaran samudera, nusantara dan pelayaran khusus. e. Perlu dibesarkan aksesibilitas dunia perdagangan terhadap sarana pelabuhan Tenau dengan menderegulasi peraturan perundangan yang dipandang masih menghambat aktivitas perdagangan antar pulau, antar provinsi dan antar negara. Perbaikan regulasi diupayakan untuk menunjang aktivitas globalisasi ekonomi perdagangan dan meningkatkan investasi di Kupang sebagai kota niaga. f. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut, khususnya pelabuhan laut Tenau sebagai bagian dari peningkatan sarana transportasi yang aman untuk meningkatkan volume bongkar muat barang yang dalam tujuh tahun terakhir (1998-2005) menurun secara signifikan. Selain itu untuk mendorong kenaikan bongkar muat ternak dan naik turun penumpang melalui pelabuhan laut yang terus menurun. g. Mobilisasi penduduk menggunakan sarana dan prasarana transportasi udara terus meningkat setiap tahun. Telah terjadi rerata peningkatan jumlah pesawat yang datang (2,03%/ tahun) dan pergi (2,7%/tahun) selama tujuh tahun terakhir namun demikian karena terjadi kenaikan jumlah penumpang terutama pada peak seasons maka perlu ditingkatkan 83

semua pengguna laut sebagai wilayah pelayaran, perdagangan, sumberdaya, dan kedaulatan. Pelanggaran wilayah laut, dan tindak criminal di bidang kelautan menjadi perhatian pembangunan jangka panjang dua puluh tahun ke depan. Aspek keselamatan di laut juga menjadi bagian dari jaminan keselamatan tersebut di atas. j.

Laut sebagai bagian dari wilayah pemukiman masa depan dan bagian dari wilayah penyedia fakor-faktor kesejahteraan masa depan akan mengalami benturan dan friksi kepentingan antar individu dan komunitas yang berkepentingan dengan laut Karena itu perencanaan pengembangan wilayah perlu mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat dan laut dalam satu scenario.

1.5. Peningkatan Sediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana. a. Arah pembangunan sarana dan prasarana pembangunan dua puluh tahun ke depan mencakup peningkatan kualitas permukaan jalan kerikil dan tanah, kualitas jembatan, drainase terutama terminal kota. Perluasan jalan juga menjadi salah satu arah pembangunan di masa mendatang. Peningkatan sediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat perkotaan tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan kualitas tertib berlalulintas semua pengguna sarana dan prasarana transportasi untuk menekan tingkat kecelakaan lalulintas. b. Dalam kerangka tujuan pengendalian kualitas lingkungan perkotaan di masa mendatang, perlu dikembangkan wacana pengendalian kuantitas kendaraan bermotor beroda dua dan empat agar tingkat kepadatan berkurang. Perlu juga diwacanakan penegendalian dan penetapan stnadar kualitas kendaraan bermotor agar mengurangi tingkat kecelakaan dan kualitas cemaran udara maka perlu ditetapkan batas usia tertinggi kendaraan bermotor yang boleh beroperasi di wilayah perkotaan. c. Sebagai pusat pertumbuhan wilayah timur bagian selatan Indonesia, Kota Kupang harus memiliki kualitas sarana dan prasarana transportasi laut yang memungkinkan wilayah ini 82

C . BID ANG SARAN A D AN PRASARAN A. BIDANG SARANA DAN PRASARANA. Sediaan sarana dan prasarana menjadi prasyarat pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Sediaan sarana dan prasarana yang dipandang memenuhi kebutuhan wilayah yaitu apabila ada keserasian sediaan dengan kebutuhan pembangunan dan optimalisasi pendayagunaannya. Wilayah bersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai memerlukan peningkatan sediaan sesuai jumlah, kualitas dan rencana pendayagunaan secara optimal. 1. Transportasi Darat Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat di Kota Kupang membutuhkan sediaan biaya yang besar selain karena persoalan kemahalan sarana dan prasarana juga karena kondisi geografis wilayah. Kondisi nyata sediaan prasarana dan sarana transportasi darat sebagai berikut : a. Berdasarkan jenis jalan menurut panjang dan status tahun 2005, terdapat 702,40km jalan milik pemerintah Kota sedangkan 96,90 km jalan aspal negara dan provinsi. Dalam rentang 2000-2005 hanya terjadi pertambahan panjang jalan milik Pemerintah Kota sepanjang 133,16 km atau rerata bertambah 26,63 km/tahun. b. Panjang jalan menurut jenis permukaan milik Pemerintah Kota Tahun 2005 menunjukkan jalan aspal 702,40 km (96,27%) dengan kualitas jalan baik 92,96%, sedang 7,04%. dan sisanya (3,73%) jalan kerikil, tanah dan lainnya. c. Umumnya kendaraan beroda 4 dan dua yang melintasi jalur transportasi darat. Pertambahan jumlah kendaraan angkut roda empat dan dua untuk penumpang dan barang sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir, terutama pertambahan kendaraan beroda dua. d. Tingkat kecelakaan lalu lintas cukup tinggi, diduga karena faktor kepadatan lalu lintas terutama karena kesadaran berlalu lintas penggunan sarana dan prasarana transportasi darat yang masih belum baik. 19

e. Prasarana terminal masih sangat terbatas terutama faktor kapasitas tampung sarana yang bergerak menurut lintasan. Terminal Kota di Kelurahan Lai Lahi Besikopan berkapasitas tampung sangat tidak memadai untuk dimanfaatkan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan dan ketidakdisiplinan di sekitarnya. 2. Transportasi Laut. a. Kecenderungan perkembangan transportasi laur mnurut data rangkaian waktu 1998-2005 menunjukkan frekuensi jenis pelayanan samudera yang menyinggahi pelabuhan laut Tenau bersifat stagnan, pelayanan Nusanatara, khusus dan perintis mengalami penurunan frekuensi, kecuali frekuensi pelayaran rakyat dan lokal mengalami peningkatan secara signifikan. Rerata peningkatan frekuensi pelayanan rakyat sebesar 41,57/ tahun. b. Jumlah penumpang naik-turun di pelabuhan laut Tenau selama periode 1998-2005 bersifat fluktuatif. Jumlah penumpang naik dan turun memuncak pada 2002 kemudian kembali menurun sampai 2005 . Darmaga laut yang dimiliki hanya satu yaitu Dermaga Tenau.

memperbaiki habitat biota laut, tetapi juga untuk memperkecil peluang terjadinya pencemaran sumberdaya air tanah aliran bawah permukaan di dataran redah dan pesisir yang disebabkan oleh intrusi air laut ke darat. Intrusi tersebut juga perlu dikendalikan melalui perilaku masyarakat pesisir agar tidak merusak system usahatani pesisir baik sistem usahatani agroforestri, usahatani perladangan maupun pekarangan. e.

Potensi berbagai sumberdaya kelautan khususnya ikan jenis pelagis, demersal dan lainnya belum dieksploitasi secara optimal dan belum berefek secara signifikan terhadap peningkatan PDRB dan kesejahteraan masyarakat. Umumnya hasil tangkapan ikan untuk konsumsi masyarakat kota, dan belum diantar pulaukan dan diekspor. Arah pengembangan sumberdaya laut dan pesisir ke depan mencakup peningkatan produksi ikan dan jenis biota lainnya.

f.

Perlu dilakukan penelitian sumberdaya energi laut untuk dijadikan sebagai energi listrik non konvensional bagi pemenuhan peningkatan kebutuhan energi listrik.

g.

Penemuan, transformasi dan adopsi dan reinventing teknologi penangkapan ikan dan teknologi penambangan sumberdaya laut menjadi prasyarat eksploitasi sumberdaya laut dan pesisir. Penghindaran penggunaan teknologi yang merusak keseimbangan alam dan pelestarian sumberdaya laut menjadi prioritas dalam penggunaan teknologi maju di bidang ini. Pembangunan jangka panjang dua puluh tahun ke depan diarahkan ke penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi penagkapan, pengolahan hasil dan teknologi budidaya yang baik.

c. Volume bongkar muat barang dan ternak periode 19982005 menunjukkan bongkar barang melalui pelabuhan laut Tenau mengalami penurunan secara signifikan terutama tahun 2002-2005. Besaran penurunan penurunan 163,95% dengan rerata 54,65%/tahun. Volume muat barang meningkat terutama pada periode 2002-2005 yaitu sebesar 14,83% dengan rerata 4,94%/ tahun. Volume bongkar dan muat ternak menurun selama periode 2002-2005 dengan besaran penurunan yaitu sebesar 86,36% dan 42,09%. 3. Transportasi Udara. a. Kota Kupang memiliki satu pelabuhan udara yaitu Bandar Udara Udara EL Tari. Lalu lintas pesawat terbang datang dan pergi melalui Bandar udara tersebut semenjak tahun 1999-2005 menunjukkan jumlah pesawat terbang berbagai jenis yang datang terus meningkat dengan 20

h. Perlu dilakukan deregulasi peraturan perundangan dalan aspek sumberdaya laut dan pesisir dalam bentuk peraturan daerah untuk pengelolaan dan pemeliharaan serta pelestarian sumberdaya laut dan pesisir. i.

Wilayah laut Kota Kupang yang dekat dengan wilayah laut negara asing perlu memperoleh jaminan keamanan laut bagi 81

alam harus merujuk pada peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dengan mengintensifkan dan mengefektifkan pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan, dan monitoring pengelolaan secara ketat. b.

Peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai DAS sebagai wilayah tangkapan air dan wilayah penyangga untuk memelihara fungsi hidrologi tanah demi pelestarian sumberdaya air untuk konsumsi, industri, ekonomi, pertanian dan sebagainya. Identifikasi dan pemetaan sumber air potensial, perlindungan dan pemeliharaan sumber air, pemulihan dan revitalisasi sumberdaya air yang mengalami kerusakan, pengembangan teknologi eksplorasi dan ekslpoitasi sumberdaya air, pembangunan sarana dan prasarana air, peningkatan efisiensi pengelolaan air khususnya pendistribusian air, penegasan wilayah hutan lindung dan DAS dari wilayah pemukiman, penindakan pelanggaran RUTRK secara tegas dan lain-lain menjadi pokok-pokok pembangunan dari arah pembangunan jangka panjang.

c. Optimasi sumberdaya pesisir dan laut. Garis pantai Kota Kupang tergolong pendek namun laut dan pesisir menjadi wilayah letak masa depan keidupan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Pokok pengembangan daya saing dari aspek ini mencakup pelestarian sumberdaya pesisir mencakup mangrove, biota pesisir, dan laut, pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, eksploitasi sumberdaya laut menyangkut penggunaan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan pesisir dan laut, memperluas dan mendiversifikasi orientasi hidup dari darat ke laut untuk meningkatkan peranserta masyarakat pesisir dalam eksploitasi dan pemeliharaan sumberdaya pesisir dan laut, pengendalian pencurian dan perusakan sumberdaya laut dengan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan secara konsekuen dan sebagainya. Peningkatan penelitian dan pengembangan. d. Pengendalian sumberdaya laut dan pesisir dengan meniadakan eksploitasi sumberdaya tidak hanya untuk 80

besaran peningkatan 12,19%, dengan rerata rerata peningkatan 2,03%/tahun sedangkan jumlah pesawat terbang yang berangkat dari Bandar udara EL Tari mengalami kenaikan 16,2% dengan rerata kenaikan 2,7%/tahun. b. Bongkar muat barang melalui pelabuhan udara periode 99-2005 menunjukkan volume bongkar barang naik 187,76% dengan rerata kenakan 26,82%/tahun dan muat barang mengalami kenaikan 156,12% dengan rerata kenakan 22,30%/tahun. 4. Air Bersih dan Sanitasi. a. Secara geologis, Timor merupakan pulau yang terbentuk dari induk batuan kapur sehingga terdapat banyak rongga bawah tanah. Dampaknya adalah banyak aliran permukaan yang menghilang menjadi aliran bawah permukaan tanah sebelum tiba di laut. Aliran bawah permukaan tanah tersebut menyebabkan tingkat kelembaban permukaan tanah rendah terutama di musim kemarau dan kadar salinitas air laut di Teluk Kupang tergolong rendah. b. Kondisi agroklimat di Timor umumnya menunjukkan karena Kupang terletak di wilayah iklim semi ringka menurut Klasifikasi iklim Schmid-Ferguson maka curah hujan tergolong rendah artinya tercurah dalam periode singkat sekalipun cukup banyak dan setempat. Karena itu sediaan air aliran permukaan sangat terbatas terutama di musim kemarau. Kondisi iklim ini tidak hanya mempengaruhi sistem dan pola usahatani menurut variasinya, tetapi terutama berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Konsumsi air per kapita untuk kebutuhan minum, mandi, cuci dan kakus menjadi masalah individu dan masalah sosial yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas sanitasi lingkungan. Keterbatasan dimaksud juga sangat mempengaruhi pengkondisian bagi kehidupan dan perkembangan industri dan perdagangan yang mensyaratkan penggunaan air.

21

c. Aksesibilitas masyarakat terhadap air dan sumber air sangat terbatas. Jenis sumber air termanfaatkan yang ada mencakup air PDAM, pompa, sumur baik terlindung maupun tidak terlindung, mata air dan sungai. Dalam rentang periode 1999-2005, terjadi perubahan distribusi penduduk menurut jenis sumber air sebagai berikut: besaran kenaikan jumlah penduduk pengguna air PDAM hanya 3,0% selama 6 tahun terakhir; pengguna air pompa naik o,13%; pengguna air sumur terlindung naik 0,3%; sumur tidak terlindung turun 7,26%; pengguna air mata air turun 3,24% dan pengguna air sungai dan lainnya pada tahun 2005 sebesar 1,45% Besaran populasi yang memperoleh layanan air PDAM sebesar 34 554 (60,63%) pada 2004 dan yang belum memperoleh layanan air PDAM 37,27%. d. Fasilitas air minum menurut kepemilikan menunjukkan fasilitas milik sendiri sebanyak 26 642 rumahtangga (46,75%) pada tahun 2004 dan jumlah rumahtangga yang tidak berfasilitas air minum sebanyak 1 056 (1,85%). Sekalipun 60,63% penduduk dapat mengakses air PDAM tetapi karena terjadi penyusutan debit secara signifikan pada musim kemarau maka penduduk sangat kekurangan air bersih untuk berbagai kebutuhan. e. Kondisi sanitasi tahun 1999 menunjukkan fasilitas tempat buang air besar sendiri hanya dimiliki oleh 78,69% rumahtangga, sedangkan sisanya memiliki tempat buang air besar bersama, umum dan lainnya, Karena keadaan tanah yang berongga di bawah permukaan maka tinja selalu menjadi penyebab pencemaran air bawah permukaan di Kota Kupang. Sanitasi lingkungan pantai dan bantaran Kali Kaca berkualitas rendah karena buangan limbah rumahtangga terutama tinja penduduk dilakukan di pantai atau sungai. 5. Kelistrikan. Masalah sarana dan prasarana kelistrikan kota adalah bagaimana meningkatkan kapasitas listrik terpasang dan bagaimana memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, karena terjadi kesenjangan sediaan dan kebutuhan listrik baik untuk 22

pilihan peningkatan peran sektor tersebut bagi PDRB, demikian halnya sektor-sektor yang lainnya. c. Perlu transformasi perilaku ekonomi masyarakat melalui adopsi, karakterisasi dan pelembagaan nilai-nilai kerja yang bersumber dari ethos yang menekankan pada perilaku kerja keras, hemat, menabung, jujur dan produktif. d. Pengembangan kualitas dan dayasaing tenaga kerja melalui pemberian kompetensi kepada tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja dengan cara mendiskoveri, mereinventing dan replikasi teknologi hasil inovasi di bidang ekonomi dan perdagangan. Mobilisasi tenaga kerja lintas sector dari primer, sekunder ke tersier dan penciptaan peluang kerja di sector industri dan informasi akan meningkatkan pendepatan tenaga kerja. e. Mengendalikan pembangunan ekonomi regional melalui pemanfaatan wilayah antara kota desa berbentuk intermediate urban center pada level kecamatan untuk menghambat laju keuntungan yang mengalir ke depan/kota dengan mendekatkan fungsi multiplier effect ke produsen bahan baku pertanian, sekaligus mengendalikan laju urbanisasi melalui deurbanisasi. f. Stabilisasi ekonomi menjadi salah satu pokok program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Program insentif ekonomi masyarakat perlu menjauhkan diri dari ciri charity dan beralih ke pengolahan potensi ekonomi rumahtangga miskin untuk menghindari ketergantungan pada sumber insentif dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui industri rumahtangga. 1.4. Merasionalkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Alam. a. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama sumberdaya alam tak terbarukan dengan berpegang pada pemeliharaan keseimbangan alam dan kelestarian sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya 79

itu arah pembangunan jangka panjang dalam peningkatan dayasaing masyarakat mencakup pula peningkatan pemanfaatan dan pengembangan IPTEK. c. Siklus daur satu teknologi semakin lama semakin cepat, lebih pendek dari masa studi strata 1. Karena itu sering terjadi adopsi teknologi kadaluarsa oleh lulusan pendidikan tinggi strata 1. Tingkat dayaguna teknologi seperti ini perlu disolusi dengan memanfaatkan globalisasi demografi dengan variable migrasi internasional penduduk dan teknologi. Percepatan transformasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang di berbagai bidang menjadi salah satu arah yang harus dituju. d. Salah satu pokok program dari pengembangan IPTEK untuk meningkatkan dayasaing masyarakat adalah penggunaan teknologi dalam peningkatan produksi pangan, penghematan energi dan penemuan energi alternative, pertahanan keamanan, kesehatan, komunikasi dan informasi, pendidikan dan sebagainya. Karena itu perlu dibentuk berbagai institusi atau konsorsium yang merumuskan program-program unggulan penelitian dan teknologi bagi pembangunan dua puluh tahun ke depan 1.3. Meningkatkan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi. a. Sebagian masyarakat kota telah mencurahkan tenaganya di sektor tersier, namun demikian sebagian lainnya masih di sektor primer dan sekunder. Pembangunan ekonomi Kota Kupang dua puluh tahun ke depan membutuhkan akselerasi pertumbuhan semua sektor secara signifikan dan sinergi antar tiga sektor primer, sekunder dan tersier. Logika transformasi energi perubahan antar sector menjadi pilihan integrasi sector pembangunan. b. Revitalisasi pertanian, industri dan perdagangan, terutama peningkatan peran sektor jasa-jasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi dan rasionalisasi pembangunan pertanian tradisional ke modern menjadi

78

kebutuhan rumahtangga, industri, perkantoran dan sebagainya. Pemerataan distribusi merupakan masalah lain yang mencoraki permasalahan kelistrikan secara keseluruhan. a. Rumahtangga pengkonsumsi energi listrik PLN di Kota Kupang tahun 2005 tergolong tinggi (94,76%), suatu keadaan yang relative belum berubah sejak 1999 (97,91%). Besaran tersebut menunjukkan layanan listrik untuk memenuhi kebutuhan rumahtanggai tergolong baik ditilik dari sudut jumlah populasi rumahtangga terlayani. Masih terdapat 5,24% rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan lain terdiri atas petromak (0,52%); pelita (4,55%) dan lainnya (0,16%). b. Listrik yang dikonsumsi rumahtangga, industri, perdagangan, perkantoran dan lainnya di Kupang adalah listrik PLN berbahan bakar minyak (BBM). Kelangkaan bahan bakar minyak kini terutama di masa depan, dan mahalnya energi penggerak tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat perlu memprogramkan penggunaan sumber energi alternatif selain BBM untuk peningkatan kapasitas listrik nonkonvensional. c. Kemampuan keuangan pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas jaringan, repowering dan peningkatan kapasitas PLN sangat terbatas. Sudah satnya pemerintah berupaya mendiversifikasi penyedia jasa kelistrikan yaitu swasta dan perorangan dan diversifikasi jenis listrik non konvensional yaitu listrik bertenaga tenaga air, angin dan surya, untuk memenuhi perkembangan kebutuhan di masa depan. 6. Pemukiman Sarana dan prasarana pemukiman mencakup sediaan lahan, rumah dan kaulitas rumah mencakup bahan lantai, dinding dan atap, kepemilikan, distribusi pada ruang wilayah, rencana tata ruang dan sebagainya. a. Walaupun Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kupang telah dirumuskan namun demikian masih terjadi kesalahan pengelolaan lingkungan khususnya 23

pemukiman dalam bentuk kesalahan peruntukan ruang dan kesalahan penempatan bangunan menurut pertuntukan ruang. Hampir sepanjang sempadan pantai telah diperuntukkan menjadi lahan pemukiman, hotel, dan restoran. Konversi peruntukan lahan juga masih ditemui di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Kaca dan Kali Liliba yang melintasi wilayah Kota Kupang. Konversi peruntukan tersebut berdampak pada debit air sungai yang semakin lama semakin kecil, dan sebagainya. b.

Status kepemilikan lahan masih merupakan salah satu sumber benturan dan pertentangan sosial di Kota Kupang. Berbagai tindak kriminal terjadi karena persoalan status kepemilikan lahan, jual beli tanah, peruntukan dan konversi peruntukan lahan yang tidak bertaat azas dengan RUTRK.

c.

Sebagian besar rumahtangga memiliki rumah beratap terluas berbahan seng (95,36%) selanjutnya berturut turut berbahan daun 1,53%, ijuk 1,13 %, kayu 0,84%, genteng 0,81% dan beton 0,32%. Perkembangan paruh kedua dasawarsa terakhir menunjukkan perubahan signifikan terjadi pada rumah berjenis atap daun yang mengalami penurunan dari 4,83% (1999) menjadi 1,53% (2004) diikuti kayu dan ijuk. Sebaliknya rumah beratap seng mengalami peningkatan berarti dari 91,88% (1999) menjadi 95,36% (2004).

d.

Rumahtangga berumah dengan lantai terluas di dominasi oleh lantai berluasan 20-49 m3 sebanyak 52,33% (2005). Besaran rumah berlantai lebih luas seluas 50-99 m3 sebanyak 35,87% dan sisanya 11,8% berluas lantai < 19 m3. Menurut jenis lantai terluas pada tahun 1999, dominasi oleh rumah berlantai bukan tanah (88,47%) dan lantai tanah (11,53%). Pada tahun 2005 terjadi perubahan kesejahteraan berindikan kenaikan pendapatan pe kapita yang memberi efek terhadap kualitas lantai rumah dimana lantai non tanah meningkat menjadi 92,63%.

24

kepedulian dan keberpihakan program pendidikan, kesehatan, demografi, ekonomi, social dan politik sangat membantu pencapaian tujuan perdayagunaan sumberdaya perempuan. h. Kelompok penduduk usia < 15 tahun masih banyak yang belum memperoleh pendidikan formal, dan mereka mencurahkan waktu dan tenaga kerjanya di sektor produktif, baik dengan maupun tanpa upah. Kelompok penduduk ini berdaya saing rendah dan menjadi beban pembangunan jangka panjang Panjang Kota Kupang 2007-2025. 1.2. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. a. Teknologi selalu berwajah dual dan beresiko, namun tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Teknologi berbasis pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengabdi pada kebenaran, teknologi digunakan bagi kebaikan. Ilmu penegetahuan dan teknologi (IPTEK) dibutuhkan sebagai landasan pembangunan ekonomi perdaganganyang knowledge based karena perkembangan spesifikasi, masafikasi, demasafikasi produksi, transaksi, transportasi, promosi dan sebagainya. Program pengembangan IPTEK di seluruh bidang kehidupan mencakup peningkatan masyarakat untuk menemukan, merekayasa, mereinventing, mengadopsi, mendiffusikkan atau mendiseminasikan, dan mengembangkan teknologi yang mengabdi bagi peningkatan kesejahteraan manusia. b. Komparasi penguasaan ilmu pengetahuan berdasarkan daya saing perguruan tinggi menunjukkan belum terdapat perguruan tinggi negeri dan swasta yang berperingkat Asia Tenggara, Asia dan Internasional. Transformasi ilmu pengetahuan dari sumber-sumber penyedia, penyebar dan pengguna masih menjadi arah pengembangan IPTEK ke depan. Perdayagunaan IPTEK untuk pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan jumlah paten hasil penelitian dan pengembangan dan eksport teknologi maju dan manufaktur belum ada. Kontribusi IPTEK dan sumberdaya manusia kepada dunia usaha belum ada. Karena 77

manusia yang sehat menjadi determinan bagi penurunan angka kesakitan dan kematian sebagai determinan antara yang akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kelahiran dan angka pertumbuhan penduduk. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, IPTEK dan sumberdaya manusia kesehatan menjadi sasaran utama pembangunan jangka panjang menuju masyarakat yang sehat. d. Pengelolaan angka kelahiran melalui kebijakan angka kelahiran belum memberi efek runtun yang signifikan pada peningkatan daya saing individu dan masyarakat kota. Karena itu kebijakan angka kelahiran harus terus digunakan sebagai dasar program kependudukan untuk mencapai target demografis dengan Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,0 harus dicapai dalam dua puluh tahun ke depan.

7. Telekomunikasi. a. Selama sewindu terakhir terjadi peningkatan sediaan dan penggunaan sarana dan prasarana komunikasi dan telematika. Bahwa aksesibilitas terhadap kebaruan dan informasi digunakan pula sebagai pengukur tingkat kosmopolitansi dan kosmopolitansi masyarakat menjadi indikan perkembangan suatu masyarakat. Semakin banyak terpaan media menurut jenis pada masyarakat dan semakin intensif pemanfaatan sarana komunikasi oleh masyarakat, maka kosmopolitansi masyarakat semakin tinggi. b.

Penggunaan telepon, khususnya telepon seluler berkembang sangat pesat, demikian halnya perkembangan sediaan dan pemakaian media dengar pandang seperti televisi dan internet berkembang sangat pesat. Komoditi yang sebelumnya dipandang sebagai asset mewah kini telah dapat diakses setiap orang kapan saja dan dimana saja karena telah menjadi asset pribadi, kelompok, dan golongan menengah ke atas.

c.

Masyarakat semakin mampu memperoleh. menggandakan dan mengirimkan pesan dari sumbersumber dan ke tujuan-tujuan yang semakin beragam dalam skala yang semakin luas, dan jangkauan yang semakin jauh.

d.

Selama sewindu terakhir jumlah kantor pos di Kota Kupang tidak bertambah secara bermakna. Dalam dua puluh tahun mendatang pemanfaatan telekomunikasi dan telematika akan berkembang semakin pesat dan sebagian masyarakat yang hidup dan berkarya di sektor tersier akan tersedot ke super higway informasi yang menungkinkan masyarakat Kota Kupang menjadi komunitas global yang dapat menjelajahi ruang maya. Kondisi di masa depan akan menggugat system dan metode belajar klasikal, karena individu bebas memilih sumber dan materi belajar terlepas dari system pendidikan formal.

e. Data menunjukkan jumlah akseptor laki-laki masih sangat rendah disbanding populasinya karena itu perlu ditingkatkan peranserta kelompok laki-laki sebagai akseptor dalam provram pengendalian pertumbuhan penduduk f. Kepadatan agraris yang tinggi, ruang produktif pertanian yang berkonglomerasi secara biogeofisik, kualitas sumberdaya mansia sector pertanian yang berketerampilan rendah dan teknologi tradisional, menyebabkan terjadinya urbanisasi dan migrasi sirkuler. Pola migrasi ini mengalihkan resiko dari ruang desa ke kota dan tidak mungkin di solusi oleh peran sector informal perkotaan. Karena itu, faktorfaktor anteseden pembentuk pola masalah ini harus disolusi melalui ancangan terpadu mencakup kesehatan, pendidikan, demografi dan teknologi. g. Potensi sumberdaya perempuan Kota Kupang msih bersifat laten dan belum dikelola secara efektif melalui program pembangunan sumberdaya perempuan. Program perdayagunaan sumberdaya perempuan bukan hanya untuk meningkatkan status, peran, harkat dan martabat perempuan melalui pendidikan, melainkan agar sumberdaya ini dapat diperdayagunakan sebagai kekuatan perubahan dan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Kupang. Peningkatan 76

25

e.

Akan terjadi revisi ruang hidup dan ruang nafkah karena penjelajahan ruang melalui teknologi sibernatika. Ruang hidup dirumuskan sebagai ruang kibernetik (cyberspace). Sangat mungkin dalam dua puluh tahun mendatang sebagian masyarakat lapisan ekonomi atas Kota Kupang akan mengalami transformasi fungsional yang membuka kementakan berkembangnya profesi baru yang semua tak terbayangkan.

8. Sumberdaya air dan irigasi a. Kota Kupang memiliki sejumlah sumber air bersih yaitu di kawasan Tenau berlingkungan sumberdaya air Alak dan sekitarnya; Kawasan Tabun berlingkungan sumber air Fatukoa, Sikumana dan Bello; kawasan Penfui bersumber air di Bandar Udara El Tari, Undana, lembaga pemasyarakatan dan Liliba; dan kawasan Kelapa Lima bersumber air di lingkunhgan Balai Kota; Kelapa Lima, Hotel Sasando dan Oesapa.

BAB IV ARAH PEMB ANGUN AN JJANGKA ANGKA PPANJ ANJ ANG PEMBANGUN ANGUNAN ANJANG TAHUN 2007-2025 Visi pembangunan jangka panjang Kota Kupang 2007-2025 adalah Kota Kupang yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera sebagai jabaran dari tujuan nasional berlandasakan Pancasila landasan idiil dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Visi tersebut di atas juga berada dalam payung visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur 2007-2025. Berdasarkan kaidah perencanaan pembangunan maka visi pembangunan jangka panjang Kota Kupang maka disusunlah misi pembangunan jangka panjang Kota Kupang 2007-2025 sebagai berikut: 1. Me wujudkan Masy arakat yyan an g Ber da g. Mewujudkan Masyarakat ang Berda dayyasain asaing 1.1. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia

b. Struktur PDRB atas harga berlaku Kota Kupang paruh dasawarsa kedua menunjukkan bahwa sekalipun sebagian masyarakat telah berkiprah dalam kehidupan sektor tersier, namun demikian sumbangan Sektor Pertanian dan sub-sub sektornya terhadap PDRB bersifat positif bahkan terdapat kecenderungan sumbangan Sektor Pertanian terhadap PDRB lebih bermakna di banding sumbangan sektor industri perkotaan. Kecenderungan tersebut ditunjukkan oleh data rangkaian waktu. c. Peran sektor pertanian kota tidak bebas dari peran sarana sumberdaya air dan irigasi. Salah satu ragaan sumberdaya air dan irigasi di wilayah ini adalah sediaan air permukaan terbatas terutama pada musim kemarau sehingga ragam system usahatani bersifat peka terhadap perubahan agroklimat normal, produksi dan produktivitasnya terbatas karena bersifat musiman dan berskala kecil dan otonominya terbatas.

a. Sumberdaya manusia berkualitas menjadi modal manusia terdepan di antara modal pembangunan lainnya yang berkemampuan mengelolan semua modal pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan. Tanpa daya saing berkeunggulan maka modal manusia hanya dipoisisikan sebagai beban pembangunan. Daya saing berkeunggulan menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dicapai melalui perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan mutu proses dan keluaran pendidikan. Mutu sumberdaya manusia menunjuk pada mutu profesionalisme, kompetensi dan daya saing intelektual, ekonomi, politik, sosial daan sebagainya. b. Pemacuan peran IPTEK melalui peran penelitian dan pengembangan (R&D) dapat meningkatkan jumlah kualitas industri maju/manufaktur dan sumbangan pada pertumbuhan usaha di sector ekonomi perdagangan. c. Faktor terdepan pengelolaan daya saing adalah pembentukan masyarakat Kota Kupang yang sehat. Kualitas sumberdaya

26

75

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang ota Kupang 20072025 yaitu Kota Kupang Yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang sebagai berikut : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Berdayasaing 2. Mewujudkan Masyarakat Hukum yang Demokratis 3. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas, Bersih dan Berwibawa Dalam Kerangka Pemerintahan yang Berdayaguna 4. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah yang Berketahanan Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan 5. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah Berkeseimbangan Lingkungan 6. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah yang Aman, Tertib dan Damai 7. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pergaulan Antar Masyarakat.

d. Sediaan sarana dan prasarana pengairan masih terbatas sehingga masyarakat pengelola usaha bidang primer perkotaan masih berakses terbatas terhadap sumberdaya air. Pengelolaan system usahatani memanfaatkan curah hujan atau irigasi setengah teknis khususnya sawah. 9. Sarana Kesehatan. a. Jumlah sarana danprasarana kesehatan belum memadai ditinjau dari rasio masing-masing terhadap jumlah penduduk. Pada Tahun 2005 terdapat dokter sebanyak 34 orang, bidan 106 orang, perawat umum dan gigi 134 orang. b. Jumlah rumah sakit pada tahun 200r sebanyak 4 buah terdiri atas rumah sakit pemerintah 1 dan swasta 3 buah; Puskesmas sebanyak 37 buah; Posyandu 24 343 buah dan Poliklinik 20 buah. c. Rasio rumah sakit jumlah penduduk 1 : 90 283; rasio Puskesmas : jumlah penduduk 1 : 38 699; rasio puskesmas pembantu : jumlah penduduk 1 : 9 028; rasio balai pengobatan : jumlah penduduk 1 : 13 542; rasio posyandu : jumlah penduduk 1 : 1 321. d. Rasio dokter : jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 1 : 7 966; rasio bidang: jumlah penduduk 1 : 2 604; rasio perawat jumlah penduduk 1 : 2 031; rasio paramedia : jumlah penduduk 1 : 3 564. 10. Sarana Pendidikan a. Jumlah sekolah dasar tahun 2005 sebanyak 114 buah, dengan jumlah guru 1 541 dan murid 5 477 orang. Selama periode 2000-2005 terjadi penambahan Sekolah Dasar sebanyak 13 buah, guru 247 orang dan murid menurun sebanyak 26 462 orang. b. Sekolah Menengah Pertama di Kupang tahun 2005 sebanyak 35 buah terdiri atas 15 SMP Negeri dan 16 SMP swasta. Jumlah guru SMP sebanyak 975 orang terdiri atas guru SMP Negeri 699 orang dan guru SMP swasta 235

74

27

orang. Jumlah murid SMP 15 863 orang terdiri atas murid SMP Negeri 11 563 orang dan murid SMP Swasta sebanyak 2 287 orang. c. Sekolah Menengah Umum pada tahun 2005 sebanyak 31 buah dengan jumlah guru 489 orang dan murid 6 688 orang. Jumlah SMU tahun 2005 tidak berubah semenjak 2000 sedangkan jumlah guru berkurang sebanyak 263 orang, dimana guru tahun 2000 sebanyak 752 orang. Jumlah murid berkurang sebanyak 3 202 orang dimana murid tahun 2000 sebanyak 8 980 orang. d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kupang tahun 2005 sebanyak 12 buah, guru 500 orang dan murid 7 371 orang. Jumlah SMK tersebut terdiri atas SMK Negeri 4 buah dan swasta 8 buah. Guru SMK Negeri 307 orang dan swasta 193 orang. Murid SMK Negeri 4 309 orang dan SMK Swasta 3 062 orang.

eksternal. Kemandirian diukur dari besaran nilai ketergantungan pemerintah dan sumberdana. Kemandirian juga diukur dari sikap pemerintah bersama masyarakat menggunakan semangatnya untuk menyelesaikan sendiri semua persoala di berbagai bidang. Kemandirian politik berindian sikap masyarakat menyelesaikan masalah politiknya. Namun sering kemandirian politik dikendalikan oleh ketergantungan bangsa dan masyarakat secara ekonomi yang berdampak pada pelemahan posisi tawar politik dalam interaksi antar bangsa dan masyarakat. Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat dalam segala bidang yang tidask mengenal dan mempraktekkan diskriminasi dan standar ganda, terhadap golongan, gender, strata dan wilayah. Program Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang harus memperjuangkan peningkatan keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pembangunan yang berkeadilan tidak mengejar keadilan komutatif melainkan distributive. Keadilan di bidang pendidikan menunjuk pada pemberian kesempatan yang sama untuk semua anggota masyarakat terutama kelompok margin untuk mengakses ke semua jenis dan jenjang pendidikan melalui program pemerataan pendidikan.

D. BID ANG POLITIK D AN PEMERINT AHAN BIDANG DAN PEMERINTAHAN AHAN.. Ragaan bidang politik dan pemerintahan Kota Kupang ditunjukkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : a. Jumlah partai politik peserta Pemilihan Umum sebanyak 9 partai politik. Jumlah perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Legislatif menunjukkan Partai Demokrat memperoleh 3 kursi; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2 kursi; Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1 kursi; Partai Amanat Nasional 1 kursi; PartaiKebangkitan Bangsa 2 kursi; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 kursi; Partai Damai Sejahtera 4 kursi; Partai Golkar 10 kursi; dan Partai Persatuan Daerah 1 kursi. b. Tingkat partisipasi pada Pemilihan Umum Legislatif menunjukkan jumlah pemilih terdaftar 175 051 orang; pemilih DPR 71,8%; DPRD Kota 74,8%. Jumlah pemilih pada Pemilihan Umum 1997, 1999 dan 2004 berturut-turut sebanyak 120 850 (termasuk Kabupaten Kupang); 53 143 28

Keadilan di bidang kesehatan menunjuk pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan bermutu yang sama dan mengakses ke sumber-sumber layanan kesehatan. Keadilan bidang kesehatan bagi kelompok masyarakat lapisan bawah secara ekonomi dan social masih menjadi bagian kepedulian program pembangunan jangka panjang. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada keadaan di mana setiap individu anggota masyarakat Kota Kupang sebagai subyek hukum berkementakan sama dalam untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa keadilan. Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan masyarakat di bidang politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Keadilan politik artinya program pembangunan bidang politik harus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan politik yaitu suatua keadaan dimana individu sebagai aktor sosial politik tidak mempunyai akses ke sumber-sumber kekuasaan un Tertib dan Damai tuk memperoleh kekuasaan, menggunakan dan mengaktualisasi hak dan peran politiknya.

73

sebagai sasaran program dapat dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran program. Kemajuan pembangunan sosial diukur dari keberhasilan demografis mencakup menurunnya tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka pertumbuhan penduduk, Tingkat reproduksi neto (NRR) menurun mendekati 1; tingkat pengangguran menurun dan berdampak pada penurunan angka kejahatan yang diterangkan oleh pengangguran. Mobilitas geografis meningkat diindikasikan oleh perubahan persepsi lokalit menjadi kosmopolit diukur dari konsumsi informasi berindikator besaran terpaan media. Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian suatu masyarakat dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin mengglobal tidak mungkin lagi ada bangsa atau masyarakat yang mampu hidup sejahtera, adil dan maju dalam kesendirian dan keterisolasian. Karena itu kekuatan ancangan jejaring (networking)merupakan satu prasyarat. Kemandirian adalah hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tujuan hidupnya sendiri dan strategi serta kebijakan untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kemandirian tidak mengandung pengertian kemandirian secara fisik geografis melainkan secara filosifis yaitu kemandirian menentukan nasib sendiri dan kemandirian secara programatik strategis. Karena itu pembangunan jangka panjang Kota Kupang selain bertujuan mencapai kemajuan dan keadilan, juga harus mencapai kemandirian. Perlu dihindari kemandirian politik suatu bangsa dan yang berada di bawah ketergantungan ekonomi kepada bangsa lain. Untuk mencapai kemandirian masyarakat perlu didayagunakan sumberdaya manusia untuk mengelola sumberdaya alam, merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan mensinergikan asset perubahan mencakup modal sumberdaya manusia, modal lingkungan, modal ekonomi dan modal politik untuk menghasilkan kekuatan perubahan. Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat terutama pemerintah belum mandiri di atas kekuatan sendiri untuk mengelola program-program pemerintahan, pembangunan dan program kemasyarakatan. Pemerintah Kota Kupang masih sangat bergabntung pada kekuatan sumberdana 72

orang dan 101 796 orang. Kualitas partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kupang memiliki kualitas kesadaran berpolitik yang tergolong cukup baik. c. Terdapat kecenderungan disefektifitas system pengkaderan dan pendidikan politik pada partai-partai politik yang diindikasikan oleh minimnya pendidikan dan pelatihan kader kecuali menjelang pemilihan umum maka keadaan ini berdampak pada krisis kualitas sumberdaya manusia partai dan pada gilirannya berdampak pada kualitas proses dan produk-produk politik yang dihasilkan. d. Pemberdayaan atau perdayagunaan sumberdaya partai terutama di lembaga legislative secara terus menerus perlu dilakukan agar sumberdaya politik tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas pilitik untuk dapat berperan sebagai anggota legislative. Kiprah anggota legislative perlu ditingkatkan dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang benar-benar mempedulikan dan berpihak serta menyuarai aspirasi dan kepentingan masyarakat. e. Alokasi 30% perempuan sebagai anggota DPRD belum terpenuhi karena kendala yang bersifat social budaya yaitu perempuan masih menjadi subordinasi laki-laki dan belum secara efektif diposisikan sebagai mitra sejajar laki-laki melalui perjuangan gender. Selain itu, partai politik belum secara efektif mempersiapkan perempuan sebagai sumberdaya partai yang dapat diperdayagunakan sebagai anggota lembaga legislative . f. Perkembangan iklim pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kota menunjukkan masih kuat indikasi laten terjadinya benturan (conflict) dan pertentangan (friction) dalam tubuh eksekutif yang sangat mempengaruhi atmosfer persatuan dan kesatuan dalam kerangka pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sistem nepotisme masih mengemuka dan mengorbankan prinsip karier dan prestasi kerja dalam pengembangan sumberdaya aparatur baik dalam penarikan (recruitment), penempatan, promosi, dan mutasi. Ancangan klik (clique) berdasarkan hubungan patronage, kedarahan 29

dan nepotisme masih harus dihilangkan secara terus menerus untuk memperoleh pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

kesehatan diukur berdasarkan indikan angka morbiditas, , kualitas kesehatan, penurunan pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, dan kematian.

g. Baik eksekutif, legislative maupun yudikatif masih memerlukan penguatan dan pelaksanaan secara konsekuen kode etik pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan masyarakat. Idealisme sebagai abdi negara dan masyarakat masih perlu diperjuangkan dalam tataran norma, instrumen dan operasi.

Kesejahteraan social juga dapat diukur dari besaran angka benturan dan pertentangan antar kelompok sosial, kualitas rumah, mobilitas geografis, dan penguasaan faktor-faktor status sosial modern.

h. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah di bandingkan Dana Pemberian Pemerintah/Instansi Atas atau disebut Dana Perimbangan. Pada sisi anggaran belanja jenis belanja pegawai masih sangat dominan dibandingkan belanja pembangunan karena itu kebijakan efisiensi masih sangat dibutuhkan termasuk dalam perampingan struktur melalui merger dan rasionalisiasi PNS melalui penarikan berdasarkan analisis rasio beban kerja, demi pencapaian makna otonomi. i. Kapasitas,kopetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah masih memerlukan penigkatan melalui program capacity building, selain penetapan standar kompetensi pejabat, penegakkan kode etik profesi (code of conduct) sebagai abdi negara dan masyarakat dan disiplin pegawai, serta perilaku aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. E. HUKUM D AN HAK AZASI MANUSIA DAN a. Keadilan dan kebenaran pada masa orde baru berkecenderungan dibangun berdasarkan azas kekuatan politik dan ekonomi. Dampak negative dari kehidupan masyarakat dalam bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia ketika itu adalah terjadi ketidak adilan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia karena hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan politik. Hukum dipergunakan untuk memelihara, menjaga dan meningkatakan besaran kekuasaan politik dan ekonomi

30

Kemajuan suatu masyarakat dalam bidang politik diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat, efisiensi manajemen kelembagaan politik pada tataran supra struktur politik, lembaga-lembaga penghubung dan lembaga infra struktur politik. Keefektifan lembaga supra struktur politik seperti DPRD dapat diproksikan dilegitimasi oleh lembaga supra struktur politik yang lebih tinggi dan sebagainya. Kemajuan demokrasi politik pada kelompok masyarakat dapat diukur pada penduga tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemelihan umum, kritik dan kontrol sosial dan sebagainya. Pembangunan bidang pemerintahan kota bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi manajemen pembangunan pemerintahan melalui pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance), efisiensi pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan melalui perdayagunaan sarana manajemen pemerintahan. Salah satu di antaranya adalah peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui program pengembangan kapasitas aparatur (apparatus capacity building ) baik dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal, pendidikan penjenjangan dan berbagai pelatihan; penetapan standar kompetensi pejabat dan perencanaan sumberdaya aparatur (human resources road map). Pengembangan kapasitas aparatur sebagai salah satu unsur dalam peningkatan kualitas aparatur merupakan prasyarat pelaksanaan pengelolaan manajemen pembangunan yang efektif, selain faktor aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengukuran kapasitas aparatur dapat diindikasikan melalui proksi produksi dan produktivitas aparatur sebagai unsur modal manusia dalam manajemen pemerintahan. Pembangunan pemerintahan bertujuan pula untuk mengefektifkan dan mengefisiensi pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan kemasyarakatan. Kemajuan dalam bidang ini diindikasikan oleh tingkat perubahan masyarakat sasaran program menurut jenis program dan tujuan. Pengukuran perubahan meningkat indikator pada masyarakat 71

memenuhi ukuran dan makna capaian dan perubahan menurut prinsip pengukuran bidang dan aspek kehidupan, juga harus berujungkan kemandirian dalam interaksi dan interkoneksi lokal, regional dan global. Kemajuan yang di visikan oleh pembangunan jangka panjang Kota Kupang tidak berlangsung dalam keadaan ketidak adilan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, oleh karena itu yang diinginkan adalah , kemajuan dan kemandirian yang berkeadilan bagi semua, lapisan, kelompok dan anggota masyarakat Kota Kupang. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang, selain mencapai kemajuan dalam arti luas, kemandirian dan keadilan, juga harus memberikan efek kesejahteraan yang meningkat berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dan individu anggota masyarakat kota Kupang. Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan tidak berciri involutif tetapi bersifat progresif. Keberlanjutan diterangkan oleh indikator kesejahteraan yang tidak bersifat stasioner melainkan bersifat dinamis. Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat bersatuan pengamatan individu, kelompok, masyarakat dan bangsa. Kemajuan masyarakat Kota Kupang bersatuan analisis masyarakat dan anggota masyarakat Kota Kupang, dengan satuan satuan pengukuran yaitu bidang-bidang dan aspek-aspeknya masing-masing dirinci atas program, kegiatan dan variable. Pengukuran terhadap perubahan meningkat kemajuan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan menggunakan faktor-faktor dengan indikan-indikan sebagai berikut: kemajuan ekonomi diukur dari peningkatan kesejahteraan menurut Produk Domestik Regional Bruto, tingkat pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan yang proporsional menurut golongan pendapatan; kemajuan industri manufaktur dan sumbangannya kepada kesejahteraan. Selain itu industri IPTEK dapat digunakan sebagai indikan mengukur tingkat daya saing masyarakat dari segi ekonomi. Tingkat pengangguran juga digunakan sebagai indikan keberhasilan pembangunan ekonomi Kemajuan masyarakat dalam bidang sosial diukur pada variable sosial yaitu nilai tambah fungsi modal sosial dengan indikan sumbangan sumberdaya manusia sebagai modal dengan indikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM, atau HDI). Kemajuan sosial diukur juga dari variable tingkat daya saing masyarakat menggunakan indikan rerata dan kumulatif tingkat pendidikan masyarakat, Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar, jumlah produk IPTEK yang dipatenkan, jumlah industri manufaktur hasil Research and Development (R&D) yang diekspor. Peningkatan kualitas 70

kelompok tertentu karena itu sentralisasi dijadikan sebagai model pengelolaan pemerintahan kala itu. b. Pasca periode orde baru melalui reformasi bidang hukum maka kedudukan dan peran hukum yang semula dititik beratkan pada fungsi daya paksa kemudian mengalami perubahan peran yaitu sebagai norma yang bertumpu pada dukungan social. Artinya hukum mengalami proses demokratisasi dan salah satu dampaknya adalah model atau paradigma sentralisasi kekuasaan direvisi menjadi paradigma desentralisasi. Hukum sebagai instrument pengendalian dan penyelesaian masalah-masalah dalam berbagai kehidupan masyarakat. Konsekuensinya adalah makna keadilan hukum yang semula diartikulasi berdasarkan persepsi dan keinginan kekuasaan politik dan ekonomi mengalami pergeseran ke arah artikulasi demokrasi. c. Berdasarkan reinventing bidang hukum dalam era otonomi daerah maka daerah otonom berdasarkan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri kini berkementakan luas untuk menetapkan berbagai produk hukum seperti Peraturan Daerah dan dipergnakan untuk mengatur urusannya. Ragaan kehidupan bidang hukum di Kota Kupang menunjukkan bahwa lembaga legislative belum memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam penyusunan Peraturan Daerah diindikasikan dengan terdapat sejumlah peraturan daerah yang direvisi atau dicabut berdasarkan keputusan lembaga legislative yang lebih tinggi. Anggota dan lembaga legislative masih memerlukan peningkatan kualitas kognisi dan keterampilan legal drafting. d. Kemajemukan masyarakat Kota Kupang pada satu sisi dipandang sebagai kekuatan pemersatu tetapi pada sisi lain dipandang selalu berpotensi mengalami benturan dan friksi. Tanpa suatu pengelolaan yang baik potensi laten benturan dan friksi akan memanifes. Apalagi persebaran komunitas menurut domisili masih dinuansai oleh idiom dan atribut etnis dan agama atau kepercayaan. e. Kualitas kehidupan bidang hokum dapat diproksikan secara terbatas oleh data kriminal. Kecenderungan menunjukkan 31

dalam rentang waktu 1998-2005 terjadi peningkatan pelanggaran hukum terutama tindak criminal. Dalam rentang waktu tersebut terjadi ekskalasi tindak criminal sebesar 465,39% dengan rerata 66,48%/tahun. Jumlah terdakwa menurut jumlah tindak criminal periode tersebut juga mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 4,36% dengan rerata 0,62%/tahun. Ragaan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di bidang ini masih menjadi satu prioritas dalam pembangunan jangka panjang di Kota Kupang. f. Kinerja lembaga yudikatif ditinjau dari jumlah perkara tahun sebelumnya yang diluncurkan ke tahun berikutnya dalam rentang waktu 1999-2005 menunjukkan jumlah perkara sisa 1998 yang diluncurkan ke 1999 sebanyak 11 perkara dan jumlah perkara 2004 yang diluncurkan ke 2005 sebanyak 692 perkara atau terjadi kenaikan sebesar 6 190,9% dengan rerata 1 031,8 perkara/tahun. g. Sisa perkara tahun 2005 yang diluncurkan ke tahun 2006 sebesar 695 perkara dengan terdakwa sejumlah 724. Jumlah perkara tahun 2005 sebanyak 7 859 perkara ditambah sisa perkara tahun 2004 sebanyak 692 perkara maka total perkara sebanyak 8 551 perkara dan berhasil diputuskan hanya sebesar 85,38%. h. Masyarakat masih mengalami ketidak adilan baik dalam proses berperkara maupun keputusan lembaga yudikatif diindikasikan oleh dua hal yaitu banyaknya tindakan pelanggaran hukum yang tidak dilaporkan kepada lembaga penyidik untuk diproses sesuai hukum positif berlaku. Umumnya ketidak percayaan masyarakat kepada proses dan hukum positif membuat masyarakat mensolusi masalah menggunakan hukum kebiasaan, karena rasa keadilan masyarakat masih ditemukan dalam hukum adat dan kebiasaan. i. Banyaknya keputusan pengadilan negeri yang dibanding dan dikasasi oleh pihak yang merasa tidak memperoleh keadilan dapat digunakan sebagai proksi/boneka dari kualitas kinerja lembaga yudikatif dan rasa keadilan yang dialami masyarakat. 32

BAB III VISI D AN MISI PEMB ANGUN AN K OT A DAN PEMBANGUN ANGUNAN KOT OTA TAHUN 2007-2025

Berdasarkan karakteristik biogeofisik wilayah Kota Kupang dan karakteristik masyarakat menurut berbagai bidang dan aspek kehidupan selama sewindu terakhir (1999-2006) dengan mempertimbangkan ragam ancaman, tantangan dan peluang pembangunan selama dua dasawarsa ke depan (2007-2025), maka pemerintah, masyarakat bersama seluruh stake holder pembangunan perlu memperdayagunakan semua kekuatan perubahan sebagai aset wilayah untuk secara sinergis mengelola dan mensolusi masalah-masalah Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang. Pembangunan dimaksud merupakan amanat Pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Berdasarkan amanat tersebut maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang 2007-2025 adalah : KOT A KUP ANG Y ANG MAJU AN SEJ AHTERA OTA KUPANG YANG MAJU,, MANDIRI, ADIL D DAN SEJAHTERA Berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, sebagai landasan idiil Pembangunan Nasional, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2006-2025 dijabarkan bertingkat ke bawah melalui Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur dan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang. Rujukan dan Jabaran visi tersebut harus berada dalam satu garis jabaran yang memungkinkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang berkesamaan koridor dan menjadi bagian integral dari Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Pada tataran wilayah Kota Kupang, sekalipun visi tersebut bersifat abstrak sebagai sifat satu dokumen rencana pembangunan jangka panjang, namun demikian visi tersebut berada dalam konteks karakteristik spesifik lokal Kota Kupang. Kemajuan, kemandirin, keadilan dan kesejahteraan adalah konstrakkonstrak yang diduga menggunakan karakteristik konsep-konsep yang lazim ditemukan dan digunakan dalam perencanaan pembangunan. Keempat konstrak tersebut berkedudukan sebagai komponen integral visi pembangunan yang mengandung ketaksaan bahwa keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan selain harus 69

j. Pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM) masih mejadi suatu pekerjaa rumah pembangunan jangka panjang Kota Kupang, sekalipun telah dibentuk berbagai lembaga yang mengelola HAM. Pelanggaran Ham masih sangat sering terjadi dalam wilayah Kota Kupang. Masih perlu diartikulasi pelanggaran HAM berkriteria internasional menurut artikulasi dan makna lokal. Sangat mungkin sesuatu yang dianggap tidak memenuhi criteria pelanggaran HAM secara internasional, tetapi dalam konteks HAM lokal hal itu dipandang memenuhi kriteria. k. Kelompok perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang tersering mengalami pelanggaran HAM, baik dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penelantaran anak dan orangtua. Data Kepolisian Darah Nusa Tenggara Timur menunjukkan pada tahun 2005-januari-juni 2007 Polda NTT berturut-turut menangani dan menuntaskan 84 kasus, 135 kasus dan 27 kasus KDRT, sedangkan jumlah kasus penelantaran anak sebanyak 155 kasus, 191 kasus dan 23 kasus. l. Kasus kekarasan terhadap perempuan juga meningkat dari tahun 2005-juni 2007 yang ditangani Polda NTT yaitu 135 kasus (2005), 150 kasus (2006) dan 24 kasus. Jumlah kasus tersebut belum termasuk yang tidak dilaporkan ke lembaga penyidik karena alasan jenis kasus tersebut merupakan urusan internal rumahtangga, selain karena faktor ketergantungan korban kepada pelaku secara ekonomi.

F. GEOMORFOLOGI, SUMBERD AYA AL AM D AN LINGKUNG AN SUMBERDA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP.. 1. Geomorfologi dan Sumberdaya Alam. a. Letak geografis. Kota Kupang berkedudukan geografis di ujung barat Pulau Timor. Kota Kupang juga merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 4 kecamatan yaitu Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo dan Kelapa 33

Lima. Kecamatan tersebut terdiri atas 49 kelurahan dan semuanya berstatus kelurahan swasembada. b. Secara astronomis, Kota Kupang terletak pada koordinat 10007’40’’ sampai dengan 10007’40’’ lintang selatan dan 123031’35’’ sampai dengan 123041’00’’ bujur timur. Kota ini berluas wilayah 180,27 km2, berbatas wilayah selatan dan barat dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, berbatas utara dengan Teluk Kupang, berbatas timur dengan Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. c. Kondisi geomorfologis Kota Kupang menunjukkan wilayah ini terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah yang berketinggian 0-50 m di atas permukaan laut terletak di sebelah utara sepanjang pesisir Teluk Kupang. Wilayah dataran rendah banyak diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan kelautan seperti pertambakan dan usahatani hortikultura. Dataran tinggi banyak mendominasi wilayah selatan berketinggian 100-350 m di atas permukaan laut, dengan tekstur berbatuan jenis koral baik pada permukaan maupun top dan subsoil. Batuan permukaan tersebut berinduk batuan kapur sehingga membentuk banyak rongga bawah tanah dan bersifat kering, kurang sesuai dikelola sebagai lahan pertanian. Kelerengan wilayah selatan bersifat rendah.

d. Iklim dan Cuaca. Kota Kupang terletak di wilayah iklim semi ringkai yang bermusim hujan dengan karakter yang eratik dan eksotik. Hujan tercurah dalam jumlah besar dalam waktu 3-4 bulan, bersifat setempat setempat dan acak. Curahan hujan dalam rentang desember-maret bererata curahan 241,59 mm. Musim kemarau berlangsung sepanjang bulan april-november. Pada musim kemarau cekaman surya sangat tinggi dengan hembusan angin timur yang sangat kencang.

34

Daerah Aliran Sungai akan mengganggu sistem keseimbangan tata air, ketersediaan air, debit air dan pasokan air. 2. Peningkatan industri dan perdagangan di Kota Kupang dua dasawarsa mendatang akan mengakibatkan konversi lahan produktif, peningkatan pencemaran tanah, air, udara, sungai, pesisir dan lainnya. Densitas penduduk akan meningkatkan daerah kumuh yang akan menimbulkan berbagai patologi sosial perkotaan 3. Karena kondisi geologi dan demografis maka krisis air untuk berbagai kebutuhan akan menjadi masalah masa depan Kota Kupang. Karena itu peranserta masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan hutan sebagai area tangkapan air dan zone penyangga sedini mungkin harus dilakukan. 4. Peningkatan kerusakan wilayah pesisir dan sumberdaya laut serta biota estuaria akan terus terjadi jika kerusakan tersebut tidak secara efektif dikendalikan. Kerusakan hutan mangrove menyusutkan populasi biota pesisir seperti echinodermata dan sebagainya. Fungsi mangrove di muara sungai dalam pengendalian lumpur dan endapan mengalami penurunan. 5. Penambangan batu dan pasir laut di pesisir untuk kebutuhan konstruksi dan individu terus berlangsung dan akan mempengaruhi kualitas sumberdaya air karena terjadinya abrasi dan intrusi air laut yang mencemari sumber air bersih pesisir. Intrusi air laut sangat mungkin terjadi pada wilayah berongga bawah tanah dan akan mengurangi sediaan air bersih

67

laizes-faire yang berdampak anomie. Upaya peningkatan berkelanjutan kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan masa depan, selain kebutuhan penerapan hukum secara murni dan konskuen. 4. Jumlah perkara tahunberjalan yang diluncurkan sebagai perkara sisa tahun sebelumnya cukup banyak dan hal ini mengindikasikan kinerja lembaga dan aparat hokum belum efektif dan efisien. Banyak perkara yang penyelesaiannya tertunda sampai bertahun tahun dan keadaan ini sangat mengusik kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan mengatur hukum dan aparat hukum.

e. Kota Kupang terletak di Pulau Timor yang secara geologis merupakan pulau daratan tertua yang dibentuk dari induk batuan kapur. Proses transgresi terjadi karena wilayah ini terletak dalam wilayah tabrakan lempengan tektonis, karena itu sering terjadi gempa tektonis berskala rendah. Secara geologi wilayah ini berjenis tanah kapur, tanah podsolik merah kuning, tanah Bobonaro dan sebagainya. Transgresi permukaan daratan cenderung berlangsung lebih cepat dibanding kecepatan pelapukan koral, sehingga di puncak-puncak perbukitan masih ditemui koral. f.

5. Pelanggaran Hak Azasi Manausia (HAM) berpeluang diminimalisasi tetapi tidak mungkin ditiadakan karena hal itu menjadi bagian integral masyarakat pada semua tingkat perkembangan. Kesadaran anggota masyarakat terhadap pelaksanaan hak azasi masih memerlukan sosialisasi berkelanjutan karena dengan adigium hukum saja kesadaran terhadap hak azasi manusia tidak akan tercapai. 6. Perdayagunaan hak azasi manusia memerlukan peran lembaga advokasi terutama bagi kelompok masyarakat lapisan bawah baik secara sosial, ekonomi dan politik. Non government organization (NGO) perlu diperdayagunakan sebagai mitra pendamping dan advokasi hukum dan pelaksanaan hak azasi manusia.

F. GEOMORFOLOGI, SUMBERD AYA AL AM D AN LINGKUNG AN SUMBERDA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Pertumbuhan penduduk dan keopadatan penduduk dalam dua dasawarsa mendatang akan memperbesar tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada sisi lain thesis Malthus menginginkan peningkatan prodduktivitas sector pertanian dan teknologi produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun pada sisi lain ada peluang terjadinya konversi lahan produksi ke lahan pemukiman, industri dan rekreasi dan deforestrasi dan deteriorasi terhadap hutan kota. Penyusutan hutan kota dan hutan 66

Pada musim kemarau, cekaman sinar surya terjadi di atas permukaan tanah yang hampir tidak bervegetasi pelindung (cover crop) apalagi densitas tanaman cukup jarang dengan kanopi yang terbuka. Permukaan yang minim cover crop di musim hujan mengakibatkan terjadinya aliran permukaan (down stream) yang besar dan mencuci (leaching) hara tanah terutama terjadi di permukaan berkelerengan.

g. Berdasarkan kondisi geomorfologis, tanah wilayah Kota Kupang banyak berongga bawah permukaan sehingga aliran air permukaan tanah menghilang sebelum tiba di pesisir. Sistem hidrologi permukaan tanah menjadi kurang kondusif bagi pengembangan usahatani lahan basah kecuali usahatani semi ringkai dan untuk kebutuhan masyarakat. Kondisi geologi tersebut menjadi salah satu penyulit dalam eksploitasi sumberdaya air terutama aliran bawah tanah, karena itu kondisi hidrologi tanah untuk semua jenis tanah berkelembaban rendah dan sangat rendah, demikian halnya tingkat kesuburan tanah rendah karena top soil yang tipis berhara tanah rendah sebagai dampak proses leaching oleh down stream. h. Kondisi geologi Kota Kupang mengandung potensi tambang yang cukup potensial terutama berbagai jenis batuan, pasir atau bahan galian C, energi panas surya, dan energi angin. Untuk pengolahan potensi surya dan angin dibutuhkan teknologi modern yang mahal. 35

2. Lingkungan Hidup dan Hutan. Pembangunan lingkungan hidup meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, rehabilitasi dan perbaikan kawasan sumberdaya alam yang rusak untuk menjamin sumberdaya alam yang baik, seimbang dan berkelanjutan.

f. Memanfaatkan kepakaran yang ada pada sumber-sumber penyedia yang dapat diakses untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan konsep-konsep, kebijakan dan strategi pembangunan. Pembentukan Dewan Kota (City Council) menjadi kebutuhan pemerintah di masa depan.

E. HUKUM D AN HAK AZASI MANUSIA. DAN a. Kerusakan lingkungan hidup terjadi secara artifisial masih terus berlangsung. Penggunaan bahan peledak dan bahan kimia beracun dalam penangkapan ikan dan biota laut lainnya terus terjadi, termasuk kerusakan terumbu karang karena dieksploitasi manusia untuk digunakan sebagai bahan baku bangunan. Pengambilan pasir dan kerikil laut di pantai terus terjadi termasuk kesalahan meletakkan bangunan bagi pemukiman dan pariwisata di daerah sempadan pantai yang tidak sesuai dengan RUTRK dan Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. b. Berdasarkan Rencana Struktur Tata Ruang Kota, pengembangan wilayah pusat kota dengan sejumlah kemudahan gedung kesenian dan kebudayaan, gelanggang remaja, taman kota dan museum belum dilaksanakan. Penyusutan luasan taman kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota terus berlangsung karena dikalahkan oleh prioritas yang lain. c. Kerusakan biologi estuaria dan hutan mangrove di pesisir pantai kota. Pengambilan terumbu karang, kayu mangrove, dan pasir berdampak pada penimbunan lumpur di pesisir Teluk Kupang dan hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai habitat budidaya biota laut. d. Rusaknya Parasarana Kota dalam sistem Pengembangan Prasarana Kota Terpadu mencakup jalan raya, sistim drainase, penerangan dan air minum membuat limbah cair rumahtangga, industri dan perdagangan tidak teralirkan. Sampah kota terutama di kawasan pasar dan pertokoan belum dikelola secara efektif.

36

1. Pembangunan bidang hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) di masa mendatang berpeluang terus dikembangkan berdasarkan amanat reformasi di bidang hukum yang belum selesai. Upaya penegakan dan supremasi hukum dan hak azasi manusia masih bergelut dengan persoalan struktur, substansi dan budaya hukum. Secara substansial, hukum harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat khususnya rasa keadilan masyarakat. 2. Penegakkan hukum dalam penyelesaian hokum berbagai masalah masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa keadilan merupakan suatu konstrak yang bersifat relative dan dinamis, namun demikian masyarakat memiliki ukuran-ukuran tentang keadilan yang merupakan derivate system cultural berisikan nilai dan norma. Jumlah perkara yang dibanding dan dikasasi digunakan sebagai penduga boneka rasa ketidakadilan masyarakat. Banyaknya pelanggaran hukum positif yang enggan diselesaikan berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum positif kecuali hukum adat dan kebiasaan dapat dijadikan sebagai penduga boneka rasa ketidakadilan masyarakat terhadap kualitas kinerja aparat hukum dan kualitas keputusan hukum. Penduga boneka lain dari ketidak percayaan masyarakat terhadap proses hukum diindikasikan pula oleh keengganan masyarakat melaporkan ke lembaga penyidik berbagai tindak pidana. 3. Produk hukum yang tidak merespons perkembangan kebutuhan masyarakat masih harus diperbaiki. Namun demikian dampak negative reformasi terhadap pembentukan persepsi dan sikap masyarakat yaitu terbentuknya kekeliruan seolah-olah masyarakat reformis hidup dalam suatu atmosfir 65

pengejaran gelar akademik yang tidak diikuti oleh kemampuan akademik. Sistem pendidikan akademik yang berada di mana-mana memberikan layanan bermotif ekonomi yang mengabaikan norma dan kaidah akademik pada lembaga pendidikan akademik yang sesungguhnya berciri nir laba. Telaahan tersebut berujungkan kualitas kompetensi dan kinerja aparatur. c. Bagian peruntukan terbesar anggaran belanja adalah belanja pegawai. Untuk mencapai penyelenggaraan otonomi daerah yang berhasilguna dan berdayaguna, maka sangat diperlukan peningkatan efisiensi penggunaan dana dalam keadaan kecilnya sumbangan PAD, melalui rasionalisasi jumlah aparatur : volume pekerjaan dengan analisis rasio beban kerja. Efisiensi ini berkaitan dengan upaya penghematan struktur melalui restrukturisasi instansi, lembaga, bidang dan sebagainya. Efisiensi ini berkaitan dengan kemampuan daerah selain untuk me minimalisasi pengangguran terselubung. d. Dalam kerangka mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penegakan disiplin dan kode etik dalam arti yang seluas-luasnya bagi seluruh aparatur menjadi kebutuhan vital di masa depan. Disiplin dan pelaksanaan kode etik pegawai negeri sipil dan penegakan hukum secara konsekuen akan mendorong pembentukan perilaku aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam arti luas. e. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah diterangkan oleh dinamika dan nilai tambah perubahan meningkat di berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat yang dihasilkan oleh sinergi pelaksanaan fungsi dan tugas eksekutif, legislative dan yudikatif. Potret sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga tersebut di Kota Kupang belum berjalan secara efektif. Disefektivitas sinergi tersebut bernuansa sinergi netral. Bagaimana merubah sinergi netral menjadi positif ke depan menjadi kebutuhan bagi pemerintah dan masyarakat.

64

e. Alokasi Bagian Wilayah Kota (BWK) untuk kawasan lindung bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan keseimbangan. pemanfaatan sumberdaya alam kota. Fungsi lindung mencakup sumberdaya tanah, air terutama untuk keunikan tipe ekosistem. Kawasan lindung sempadan pantai dan sungai telah diintervensi oleh kepentingan lain sehingga terjadi konversi peruntukan ruang dan wilayah menjadi ruang pemukiman, rekreasi dan perdagangan. f. Selain terjadi pencemaran di daerah sempadan pantai dan sungai oleh aneka limbah, juga terjadi pencemaran udara yang disebab kan oleh kepadatan kendaraan bermotor, limbah industri dan rumah sakit, apalagi belum ada teknologi pengolahan B3. g. Hukum lingkungan dan seluruh instrument peraturan perundang- undangan tentang lingkungan hidup belum tersosialisasi secara efektif sehingga perilaku masyarakat tidak bertaat azas dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kapasitas lembaga pengelola lingkungan belum memadai dalam penanganan lingkungan hidup, hal ini diindikasikan oleh lemahnya koordinasi pengelolaan lingkungan antar pengelola. h. Isu global lingkungan hidup belum menjadi ciri karakter masyarakat dan nilai-nilai lingkungan hidup belum terinstitusional isasi secara baik dalam perilaku komunitas. Misalnya penyelamat an ekosistem fauna dan flora, penyelamatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan belum cukup dipertimbangkan dalam pengelolaan pembangunan secara terpadu dan menyeluruh ber ancangan lingkungan. i. Tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yang menerangkan kenaikan kepadatan teknis dan psikologis di Kota dua puluh tahun mendatang akan semakin besar dan berdampak negative pada pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dan sangat mungkin deteriorasi lingkungan akan mencakup sumberdaya alam tidak

37

terbarukan dan akan mewariskan bencana bagi generasi di masa depan. 3. Lahan Kritis. a. Sebaran lahan kritis di Kota Kupang belum terpetakan dengan baik terutama untuk menghasilkan informasi pada tingkat detil. Belum ada publikasi mengenai perubahan luasan lahan kritis. b. Kebiasaan masyaraakat tani menggunakan teknologi tebas bakar dalam penyiapan lahan masih berlangsung sampai sekarang. Teknologi penyiapan lahan yang mudah dan murah tersebut tidak ramah lingkungan, merusak kualitas lahan dan air dan me nimbulkan pencemaran udara. c. Upaya pemulihan lahan kritis masih perlu digiatkan secara berkelanjutan termasuk penghijauan dan reboisasi, konservasi hutan, tanah dan air yang diintegrasi dengan system dan teknologi usahatani yang tidak mendeteriorasi lingkungan. Perladangan dengan system tebas bakar mengganggu keseimbangan lingkung an, menghambat pemudaan vegetasi dan memperluas lahan kritis. 4. Sumberdaya Air dan Daerah Aliran Sungai. a. Sumberdaya air bawah tanah cukup tersedia namun teknologi ekploitasi yang digunakan hanyalah sumur bor dan sumur. Sumber daya air permukaan kurang terawat secara baik sehingga debit air semakin lama semakin berkurang. b. Infrastruktur pendistribusian air semakin lama semakin mengalami perluasan jangkauan, namun belum diikuti dengan manajemen pemeliharaan yang memadai. Perusakan jaringan distribusi air sangat sering terjadi terutama di musim kemarau.

38

3. Penegasan motif partisipasi dan peningkatan kualitas peran politik akan mereduksi motif kepentingan diri yang menggunakan partai politik sebagai stepping stone, dan mengaktualisasi peran politik anggota partai politik sebagai representase rakyat yang menjauhkan diri dari kepentingan pribadi. 4. Tantangan perdayagunaan partai politik mencakup perdayagunaan lembaga lembaga politik mencakup lembaga supra struktur politik seperti DPR dan MPR , lembaga perantara seperti LSM dan pers dan lembaga infrastruktur yaitu partai politik dalam pengelolaan demokrasi politik. Masalah sinergi antara lembaga-lembaga tersebut diharapkan ke depan akan mempercepat penyehatan kehidupan perpolitikan di wilayah ini. Jumlah partai politik memungkinkan masyarakat cukup berpeluang secara demokratis dapat menentukan saluran aspirasi politiknya. 5. Pemerintahan. a. Daerah otonom berkewenangan mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Berdasarkan kewenangan tersebut pemerintah daerah berkewajiban pula untuk mengelola sumberdana yang diperlukan untuk membiayai kegiataan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tantangan pelaksanaan otonomi daerah dari segi kemampuan dana yaitu bagian terbesar biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berasal dari dan merupakan pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Otonomi belum sesungguhnya belum meliputi kemampuan membiayai diri sendiri. b. Paradigma good governance mensyaratkan kualitas sumberdaya aparatur yang mampu memberikan layanan prima melalui tugas-tugasnya. Karena itu program pengembangan kapasitas (capacity building program) menjadi kebutuhan pemerintah dan aparatur. Tantangan aspek ini adalah dalam kerangka peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur, telah terjadi pengutamaan 63

semua jenis dan jenjang pendidikan maka kualitas dan professionalisme guru menjadi prasyarat. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pengingkatan keefektifan manajemen pendidikan diyakini dapat memgkontribusi peningkatan mutu dan daya saing lulusan. Perbaikan rasio sekolah-jumlah penduduk, guru-jumlah penduduk dan sekolah-guru harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari keefektifan proses belajar mengajar mensyaratkan tertib penentuan ukuran kelas, system saringan masuk dan penilaian akhir. Tantangan peningkatan demokrasi di bidang pendidikan mencakup pembesaran kementakan kelompok marginal secara ekonomi dan g mengakses ke berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Selain faktor pemerataan dan kesempatan belajar harus menjadi perhatian, juga persoalan mutu pendidikan dan lulusan, tingkat produktivitas dan efisiensi pendidikan, partisipasi pendidikan dan sebagainya.

D. POLITIK D AN PEMERINT AHAN DAN PEMERINTAHAN AHAN.. 1. Kehidupan perpolitikan dan pemerintahan di masa depan akan berbadapan dengan tantangan pendemokrasian bidang politik dan pemerintahan. Tantangan pembangunan bidang politik mencakup pembentukan partai politik dan jumlah partai politik, belum jelas terutama belum terlembaga platform dan visi dan misi partai menyebabkan sangat sering terjadi perpindahan keanggotaan partai. 2. Disefektifitas program pendidikan politik partai politik diindikasikan oleh frekuensi pendidikan dan pelatihan yang sangat rendah dan hal tersebut berkonsekuensi ideologi partai yang tertuang dalam visi dan misi tidak mengalami karakterisasi dan pelembagaan dan diri anggota partai politik dan berdampak pada motif partisipasi politik dan kualitas peran politik pengurus dan anggota partai politik. 62

c. Hutan di daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (cacthment area) terus mengalami penyusutan luas dan densitas vegetasi karena intervensi pemukiman dan perladangan. Hutan sebagai wilayah penyangga (buffer zone) system hidrologi semakin kurang berfungsi. Dampak dari kedua jenis penyusutan tersebut adalah terjadinya kerusakan system hidrologi DAS dengan dampak lanjutan debit air sangat berkurang. Kali Kaca an Kali Liliba merupakan sungai yang paling banyak mengalirkan air di musim kemarau pada waktu lampau, kini menyisakan sedikit air di musim kemarau karena rusaknya Daerah Aliran sungai terutama di bagian hulu. d. Pegelolaan DAS dari hulu ke hilir memerlukan koordinasi lintas kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota. Karena itu perlu dibuatkan satu cetak biru koordinasi pengembangan dan pemeliharaan Daerah Aliran Sungai. Pada sisi lain masih terdapat sejumlah rumahtangga yang kebutuhan minum, mandi, cuci, kakus bersumber dari sungai dan mata air. e. Pada musim kemarau kebutuhan air masyarakat dipenuhi dengan menggunakan fasilitas dan jasa mobil tangki air, namun jasa tersebut belum secara efektif dapat memenuhi seluruh kebutuhan air masyarakat. 5. Kawasan Pesisir dan Laut. a. Masyarakat khususnya komunitas yang bertotemkan air atau bernama totem air (totemistic name) seperti etnis Meto, selalu berorientasi darat (hinterland). Orientasi ini tidak mengalternatifkan laut sebagai orientasi wilayah masa depan. Sikap ini diterangkan oleh faktor nilai dan norma kultural komunitas yang mentabukan air dan benda-benda yang berasosiasi dengan air meliputi laut; juga karena laut dipandang sebagai ancaman. Bagi komunitas tersebut laut bukan merupakan wilayah masa depan, karena itu potensi sumberdaya laut dan pesisir belum dieksploitasi secara optimal. Eksploitasi sumberdaya laut dan pesisir masih 39

bersifat tradisional yaitu mengumpulkan hasil tanpa intervensi melalui teknologi budidaya. b. Petani nelayan mengelola sumberdaya laut dengan menggunakan teknlogi tradisional dan sederhana sehingga pendapatan dan kesejahteraan rumahtangganya rendah. Sumbangan sub sector perikanan terhadap PDRB rendah sebagai akibat dari kebiasaan dan teknologi anutan.

Indonesiaan masyarakat tetapi menjadi karakter diri tanpa terlindas revolusi informasi dan telekomunikasi yang tidak terhindarkan. 6. Sarana dan prasarana pendidikan dan kkesehatan. esehatan.

c. Penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya dan bahan peledak masih cukup marak. Teknologi tersebut sangat merugikan kelestarian sumber daya laut dan pesisir terutama jenis biota langka yang dilindungi.

a. Kualitas pelayanan kesehatan selain diterangkan oleh kualitas sumberdaya di bidang kesehatan menurut jenisnya, kalitas manajemen kesehatan, dan perilaku masyarakat, juga ditentukan oleh sediaan sarana dan prasarana secara kuantitatif dan kualitatif. Jumlah sediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan seperti rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas, puskemas pembantu perlu ditingkatkan secara kualitatif dan kuantitatif.

d. Habitat mangrove di pesisir teluk Kupang mengalami kerusakan serius, sehingga mangrove tidak lagi berfungsi sebagai penyedia dan habitat pembiakan berbagai jenis biota laut. Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi kayu bakar dipandang salah satu faktor yang menerangkan kerusakan lingkungan hutan mangrove di Teluk Kupang.

Disiplin birokrasi pemerintahan dalam konstruksi sarana dan prasarana kesehatan dan dukungan legitimasi legislative sangat diperlukan akan manajemen penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaana kesehatan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh kolusi, korupsi dan nepotisme.

e. Kota Kupang berpotensi budidaya laut seluas 54 ha dan potensi lahan budidaya air tawar‘11,85 ha. Konsumsi ikan penduduk pada tahun 2006 sebanyak 23,43 kg/ kapita/tahun atau 64,2 gram/orang/hari. Berdasarkan besaran populasi penduduk, terdapat potensi nelayan sebanyak 4.629 jiwa atau 5,52% (2006).Pemasaran hasil perikanan pada tahun 2006 sebanyak 0,6% atau oleh 506 jiwa dan pengolah hasil perikanan sebanyak o,13 penduduk atau 112 jiwa.

Kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang tidak bersaing secara tidak langsung akan memperbesar kementakan peningkatan tingkat kesakitan dan pada gilirannya tingkat kematian dan kelahiran, dan menjadi penyulit penurunan pertumbuhan penduduk berbasis NRR sebesar 1,0.

f. Sumberdaya manusia nelayan terdiri atas yang berstatus nelayan penuh 3.159 orang (68,24%, Nelayan Sambilan Utama 1.009 orang (21,79) dan Nelayan Sambilan Tambahan 461 orang (9,96%). Pengolahan hasil ikan dilakukan 112 orang terdiri atas pengolah ikan kering 92 orang (82,14%), pengolah abon ikan 3 orang (2,68%), pengolah dendeng ikan 3 orang (2,68%) dan pengolah ikan panggang 14 orang (12,5%)

40

Peningkatan jumlah sumberdaya manausia di bidang kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat dan sebagainya sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki rasionya terhadap jumlah penduduk dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu dan tepat mutu. b. Peningkatan sediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenis dan jenjang menjadi tantangan program pendidikan Kota dalam dua puluh tahun mendatang. Untuk meningkatkan mutu lulusan pada 61

dinding rumah menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat ditilik dari aspek rumah. Tantangan sarana dan sarana pemukiman ke depan terletak pada RUTRK agar tidak terjadi kesalahan meletakkan pemukiman yang dapat merusak keseimbangan dan keserasian lingkungan

g. Terdapat kecenderungan peningkatan investasi dana pembanunan antara tahun2002-2006 yaitu Rp90.000.000 (2002) menjadi Rp2.760.355.000,(2006). Sumbangan sektor perikanan dalam bentuk penerimaan daerah tahun 2003-2006 bersifat stagnan di mana penerimaan daerah tahun 2003 sebesar 106,36% realisasi dari target dan tahun 2006 sebesar 104,44% realisasi dari target.

5. Sarana dan prasarana Telek omunikasi. Telekomunikasi. a. Dalam dua puluh tahun mendatang diperkirakan ketika sebagian besar masyarakat Kota Kupang yang kini telah memasuki sector tersier, akan semakin banyak yang bekerja di bidang jasa yang memerlukan teknologi telekomunikasi dan telematika. Teknologi informatika akan menjadi konsumsi rumahtangga dan pribadi dan menjadi identitas masyarakat kosmopolit. Berbagai jenis teknologi informasi dan telekomunikasi disyaratkan oleh kehidupan dasawarsa mendatang dan informasi akan menjadi kebutuhan primer masyarakat dan individu. b. Teknologi informasi dan telekomunikasi akan membanjirkan informasi yang berdampak pada kebingungan dan ketakutan masyarakat. Sangat munkin ramalan pandangan futurisme bahwa dampak negative perkembangan telekomunikasi dan informasi akan membentuk manusia dan budaya global dan orangtua menjadi kekanak-kanakan pada usia > 50 tahun dan anak-anak menjadi dewasa pada usia < 15 tahun. c. Revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi membuka akses masyarakat ke semua sumber yang berada di sembarang ruang dan waktu, juga akses masyarakat terhadap jenis pekerjaan dan professi baru yang timbul dari transformasi fungsional. Penjelajahan ruang masya menjadi trend kehidupan masyarakat gelombang III di Kota Kupang dalam dua puluh tahun mendatang. Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi akan merubah perilaku dan aktivitas ekonomi rumahtangga, perusahan, lembaga dan instansi karena transaksi berlangsung secara non konvensional. Bagaimana memelihara jatidiri bangsa agar ke 60

2. 2.

TANT ANG AN ANTANG ANGAN A. BID ANG SOSIAL B UD AYA BIDANG BUD UDA 1. Aspek Demografi. a. Analisis demografis berkaitan dengan faktor-faktor kelahiran, kematian, persebaran, kepadatan dan migrasi penduduk. Jumlah penduduk Kota Kupang 270 851 jiwa (2006) terdiri atas 134 948 laki-laki dan 135 903 perempuan merupakan modal manusia (human capital) yang potensial bagi pembangunan. Modal manusia ini berindeks pembangunan manusia (IPM/ HDI) sebesar 70,9 dan termasuk rendah dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. b.

Tantangan utama bidang demografi Kota Kupang adalah laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data rangkaian waktu berkecenderungan meningkat secara signifikan. Jika laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data dasar 2005 sebesar 2,87 tidak dikendalikan untuk menurun secara nyata berkelanjutan maka penduduk Kota Kupang dua puluh tahun mendatang akan menjadi beban pembangunan yang sangat besar.

c. Pertumbuhan penduduk meningkatkan densitas penduduk baik secara teknis maupun psikologis dan berdampak pada kurangnya aksesibilitas penduduk terhadap sumber-sumber perubahan untuk mengaktualisasikan hak-hak azasinya secara wajar. Sangat mungkin dalam kepadatan yang meningkat 41

akan berkembang berbagai patologi sosial yang membidani penyakit-penyakit masyarakat seperti pengangguran, kejahatan, kerawanan dan masalah keamanan dan ketertiban. d. Usia harapan hidup penduduk Kota Kupang masih rendah dibanding kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Rendahnya usia harapan hidup sangat mempengaruhi usia produktif dan produktivitas manusia sebagai modal pembangunan. Pada sisi lain komposisi penduduk menurut kelompok usia menunjukkan titik berat penduduk masih pada kelompok penduduk usia muda, suatu komposisi yang menerangkan besarnya rasio beban tanggungan karena sebagian penduduk berusia < 24 tahun masih berstatus sedang bersekolah dan belum menjadi penduduk usia produktif. e. Pengendalian pertumbuhan penduduk diterangkan oleh startegi anutan pengelolaan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk maka seharusnya dianut kebijakan angka kelahiran yaitu pertumbuhan penduduk dikendalikan dengan cara penurunan tingkat fertilitas melalui program Keluarga Berencana. Pertumbuhan penduduk hanya berkurang jika tingkat fertilitas menurun mengikuti turunnya tingkat mortalitas. Transisi demografi ini seharusnya berlangsung dalam matra waktu yang lebih pendek. f. Pengendalian tingkat morbiditas merupakan prasyarat yang menganteseden pengendalian mortalitas dan fertilitas, karena secara hipotetikal terdapat korelasi positif antara tingkat morbiditas dan mortalitas yang merupakan prasyarat pengendalian tingkat fertilitas melalui kebijakan dan strategi pembangunan bidang kesehatan dan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. g. Tantangan serius lainnya dalam bidang ini adalah bagaimana menekan tingkat fertilitas untuk mencapai

42

juga tantangan kelistrikan masih menyangkut kelangkaan dan kemahalan bahan bakar minyak. b. Dalam dua puluh tahun ke depan perlu dikembangkan bahan bakar alternative, dan sumberdaya listrik non konvensional seperti pembangkit listrik mikro bertenaga air, atau pembangkit listrik energi solar dan angin baik yang dikelola pemerintah, swasta dan pribadi. c. Krisis bahan bakar minyak dua puluh tahun ke depan dan selanjutnya perlu diproaksi dengan penggunaan jenis teknologi hemat energi. Teknologi berenergi alternative tergolong mahal termasuk listrik energi laut dan panas bumi, namun tantangan ini harus dipikirkan sedini mungkin. Kondisi kontemporer menghendaki perilaku hemat energi listrik dan air yang menggunakan sumber energi yang unrenewable. d. Jasa kelistrikan terbesar digunakan sebagai konsumsi penerangan rumahtangga dan sebagian kecil untuk kegiatan industri, ekonomi dan perdagangan sehingga pemasokan jasa ini berefek return yang rendah dan berdasmpak pada subsidi pemerintah. Bagaimana menekan tarif dasar listrik yang terjangkau daya beli masyarakat lapisan bawah merupakan program pemerintah di masa depan. 4. Pemukiman a. Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang menjadi rujukan pemanfaatan ruang untuk berbagai kebutuhan. Namun demikian masyarakat belum mengembangkan sikap yang bertaat azas dengan rujukan tersebut sehingga terjadi kekeliruan penempatan jenis bangunan menyimpang dari peruntukan ruang. Bahkan salah peruntukan dilakukan dengan berbagai alasan termasuk alasan politik. b. Sebagian besar (95,36%) rumah beratap seng, dengan lantai terluas 24-39 m2 sebanyak 52,33% dan berlantai bukan tanah 92,63%. Perubahan bahan atap, lantai dan 59

jenis sumber ini jauh berkurang di musim kemarau dan kualitas airnya tidak memenuhi syarat kesehatan.

target tingkat reproduksi neto (Net Reproduction RateNRR) nasional 2005 sebesar 1,0.

d. Tantangan dua puluh tahun ke depan mencakup eksploitasi sumber daya air bersih permukaan dan bawah permukaan; pengelolaan air bersih oleh masyarakat dan PDAM; pemeliharaan sumberdaya air permukaan; sediaan air bersih terutama di musim kemarau; pendistribusian air bersih dan pengendalian tingkat kehilangan air karena berbagai alasan ; pengendalian tingkat cemaran air dan pelestarian sumberdaya air.

h. Tantangan demografis yang berkaitan dengan densitas dan persebaran penduduk adalah permasalahan pengelolaan ruang pemukiman. Teori nilai tanah akan berlaku di mana densitas akan mendorong peningkatan ruang pemukiman dan berakibat terjadi konversi peruntukan lahan produktif menjadi lahan pemukiman, rekreasi dan industri yang berdampak negatif pada daya dukung sumberdaya tanah bagi peningkatan produksi pangan.

e. Sediaan air berkorelasi dengan kualitas sanitasi lingkungan perkotaan. Salah satu tantangan dalam pengelolaan sanitasi perkotaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sanitasi Lingkungan melalui pengendalian sampah. Manajemen persampahan di Kota Kupang tergolong buruk. Sampah pasar, pertokoan, perkantoran, industri dan rumahtangga berserakan di sembarang ruang sepanjang waktu. Dinas kebersihan kota perlu memperoleh sarana yang memadai baik kualitas aupun kuantitas termasuk teknologi pengelolaan sampah dan perbaikan manajemen persampahan.

i. Persebaran penduduk perlu menghindari penumpukan pada ruang sentrum dan berdasarkan rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemukiman sebaiknya menyebar ke wilayah perifer. Persebaran penduduk berkaitan dengan pemanfaatan lahan tidur darat dan laut untuk domisili terutama sebagai lahan diversifikasi usaha produktif. Tantangan bidang demografi ini jika disolusi akan membesarkan kementakan peningkatan kesejahteraan rumahtangga miskin yang selama ini lebih memperdayagunakan sumberdaya alam tanah karena selalu berorientasi hinterland.

f. Tantangan sosial bidang air bersih dan lingkungan mencakup bagaimana mengefektifan pembentukan perilaku bersih masyarakat melalui pendidikan lingkungan dengan cara mensosialisasi kepada masyarakat secara berkala semua perangkat peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. 3. Kelistrikan a. Populasi rumahtangga konsumen jasa kelistrikan tergolong tinggi sekalipun terjadi penurunan besaran pengguna dari 97,91% (1999) menjadi 94,76% (2005). Rumahtangga yang belum terlayani jasa kelistrikan sebesar 5,24%. Listrik sedian merupakan listrik berbahan bakar minyak milik PLN. Selain masih sebagian kecil rumahtangga yang belum memperoleh layanan listrik, 58

j. Kecenderungan global bidang demografi dengan variable migrasi internasional membawa serta teknologi maju akan menjadi tantangan dalam persaingan ekonomi. Kepakaran dan keterampilan manusia sebagai sumberdaya domestik akan bersaing berhadapanterbuka dengan kepakaran produk global berteknologi maju. Persaingan akan menggeser produk dan sumberdaya berkualitas rendah ke pinggir. k. Globalisasi demografi akan mendorong pembentukan komunitas global dengan perilaku dan nilai budaya global. Tantangan yang timbul darinya adalah sumberdaya manusia sebagai modal pembangunan daerah mengalami alienasi budaya, krisis identitas dan

43

berketahanan ideologi rendah dan berdampak pada nasionalisme dan partisipasinya dalam pembangunan. l. Sebagian penduduk Kota Kupang telah berkiprah dalam sektor tersier dan akan menjelajahi ruang produktif yang semakin luas melalui mobilitas cyberspace menggunakan teknologi kiberbetik. Tantangan kelompok penduduk di sektor tersier adalah migrasi kepakaran dan modal secara global akan menjadi gejala demografis baru dibanding migrasi keluar secara fisik. 2. Aspek Pendidikan. a. Tantangan aspek pendidikan ditunjukkan oleh kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM diukur dari faktor-faktor (a) Usia harapan hidup, (b) Angka Melek huruf, (3) Rerata lama sekolah, dan (d) Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Bagaiamana meningkatkan kualitas sumberdaya mnausia merupakan tanangan terdepan pengembangan sumberdaya manusia. Upaya pengembangan dilakukan melalui program bidang pendidikan. b. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia antara lain meningkatkan usia harapan hidup sekalipun besarannya bersifat asumtif; menekan angka buta huruf < 2,5% agar terus menurun; meningkatkan sebesarbesarnya jumlah penduduk yang bersekolah setinggitingginya; dan meningkatkan besaran pendapatan riil yang berkonsekuensi peningkatan pengeluaran riil per kapita. c. Posisi daya saing lulusan SMU/SMK Kota Kupang tergolong rendah se Indonesia. Tantangan utama program pendidikan dalam mensolusi keadaan ini adalah bagaimana penigkatan kualitas lulusan SMU/SMK agar lulusan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing ke pusat persaingan.

44

pelabuhan udara El Tari Namun demikian sediaan prasarana dan frekuensi penerbangan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada peak season. Kecenderungan mobilitas penduduk terus meningkat selama lima tahun terakhir terindikasikan oleh peningkatan frekuensi penerangan dan volume bongkar muat barang dan penumpang. i. Tantangan terdepan peningkatan sediaan sarana dan prasarana transportasi laut terletak pada manajemen maskapai pnerbangan yang lebih efektif sehingga ada jaminan kepastian penjadwalam terutama tarif penerbangan, dan kualitas prasarana yang memberikan kenyamanan terutama jaminan keselamatan penumpang. 2. Air ber sih dan sanitasi bersih a. Karakteristik geologi bukan merupakan masalah melainkan fakta dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. Masalahnya bagaimana keterbatasan sumberdaya air, sarana dan prasarana air bersih dapat diperdayagunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok konsumen. b.

Kondisi paruh kedua dasawarsa terakhir menunjukkan kebutuhan konsumen menurut pelompok pengguna air bersih cenderung terus bertambah karena terjadi peningkatan populasi yang diterangkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Perkembangan kebutuhan air bersih dua puluh tahun ke depan sangat mendesak mengingat pertumbuhan penduduk dengan Net Reproduction Rate (NRR) berbesaran 1,0 sulit tercapai pada 2026, selain karena peningkatan kebutuhan air bersih di sektor industri, perdagangan dan sebagainya.

c. Terdapat 1056 (1,85%) rumahtangga yang belum memperoleh layanan air bersih PDAM dan masih menggantungkan kebutuhan air bersihnya pada sumber air seperti sumur, mata air dan sungai justru debit air 57

wilayah. Kekuatan perubahan terletak pada interkoneksi dan interelasi fungsi antar wilayah. Konsekuensi kondisi archipelago Nusa Tenggara Timur dan kondisi ketergantungan antara wilayah Nusa Tenggara Timur dan wilayah pusat pertumbuhan luar Nusa Tenggara Timur mensyaratkan interaksi wilayah dan interkoneksi wilayah. Karena itu pengembangan sarana dan prasarana merupakan absolute prerequisite. f. Ekonomi transportasi laut yang high cost dialami oleh transportasi laut karena qua perbandingan volume bongkar muat relative sebanding namun nilai bongkar muat sangat berbeda. Sediaan komoditi baik bahan baku, bahan setengah jadi terutama bahan jadi untuk diantar pulaukan melalui jaringan interinsuler dan ekspor berbeda secara signifikan. Keadaan ini mempengaruhi perekonomian dan perdagangan di wilayah ini. g. Pembentukan wilayah nodal ekonomi berbasis jaringan transportasi laut berkecenderungan hampir seluruh wilayah provinsi ber mengkait ke Surabaya dan Makasar pusat pertumbuhan regional. Kedudukan Kupang sebagai pasar komoditi hortikultura, hasil sumberdaya alam dan laut telah bergeser ke pusat pertumbuhan regional karena terjadi peningkatan sediaan sarana transportasi laut. Perkembangan noda ekonomi inter provincial berdaampak pada pengaliran keuntungan ke pusat pertumbuhan luar. Sudah saatnya Kupang sebagai gerbang selatan perkembangan ekonomi perdagangan wilayah asia-pasifik diberikan fasilitas untuk meninkatkan peluang investasi melalui deregulasi, status pelabuhan laut ditingkatkan untuk menjadi bagian dari zona ekonomi asia- pasifik bergerbang selatan Kupang. Peningkatan status pelabuhan Tenau membuka akses eksport-impor ke dan dari negara-negara tetangga Republik Demorasi Timor Leste dan Australia . h. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan jasa transportasi darat melalui pelabuhan udara El Tari Kupang. Jumlah maskapai penerbangan yang menyinggah 56

d. Daya saing masyarakat diukur dari rasio Research and Development (R&D)/1 juta penduduk sangat rendah, tidak ada jumlah paten yang dihasilkan dan tidak ada ekspor teknologi tinggi/manufaktur yang berasal dari research and development. e. Sediaan prasarana dan sarana pendidikan masih harus terus ditingkatkan baik gedung, guru, laboratorium dan sebagainya. Peningkatan tersebut diharapkan akan memperbaiki rasio sekolah guru, rasio guru: murid dan rasio sekolah : murid. f.

Peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat diupayakan melalui pembesaran peluang lulusan memperoleh jenis pekerjaan yang lebih baik berdasarkan status pendidikan yang semakin tinggi. Secara bertatar status penidikan berkorelasi positif dengan jenis pekerjaan, jenis pekerjaan berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan dan faktor yang terakhir ini merupakan indikan kualitas kesejahteraan rumahtangga dan masyarakat.

3. Sumberdaya Manusia. a. Tantangan pengembangan kualitas sumberdaya manusia adalah bagaimana mengelola program pengembangan kualitas sumberdaya manusia, agar sebagai modal, dapat diperdayagunakan secara efektif untuk pembangunan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia berdasarkan prinsip life long human development dan life long education. b. Peluang pengembangan kualitas sumberdaya manausia Kota Kupang cukup terbuka, selain karena sumberdaya manusia dapat diperdayagunakan sebagai modal pembangunan, juga karena sesungguhnya naluri dasar manusia ingin selalu berkembang dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik untuk diri dan generasinya.

45

c. Peluang pengembangan sumberdaya manusia diterangkan pula oleh ketersediaan sistem pendidikan dalam berbagai jenis dan jenjang dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan yang secara bertahap berkelanjutan diperbaiki dan ditingkatkan. d. Transformasi fungsional yang berlangsung terutama dalam sektor tersier telah menghasilkan berbagai pekerjaan, profesi dan jabatan baru bagi sumberdaya manusia professional berdaya saing tinggi. Tantangan terbesar pengembangan sumberdaya manusia ke depan adalah kendala kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan selain rendahnya kualitas kesehatan. Dalam bidang pendidikan, system pendidikan akademis berstrata 1, 2 dan 3 yang tidak memenuhi norma dan kaidah akademis, telah menjerumuskan masyarakat ke dalam situasi yang tidak menguntungkan yaitu masyarakat didorong hanya untuk memperoleh gelar akademi secara murah dan mudah. Penyelenggaraan program pendidikan illegal, penjualan gelar akademis yang berorientasi ke pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri harus ditertibkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. e. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia untuk memperoleh daya saing dalam kerangka peningkatan kualitas hidup mencakup perubahan sikap mental yang menjauhi pemenuhan kebutuhan prestise dan memilih pengutamaan prestasi. Penyehatan iklim usaha, kepastian hukum dan kestabilan politik menjadi prasyarat bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia. 4. Aspek Kesehatan. a. Kualitas kesehatan, individu dan masyarakat merupakan resultante yang diterangkan oleh determinan-determinan kemiskinan dalam arti luas, kualitas lingkungan, sumberdaya alam, dan kualitas pendidikan. Data Survai Kesehatan Rumahtangga menunjukkan masyarakat masih bergelut dengan 46

pinggiran kota yang masih harus terus ditingkatkan kualitasnya. b. Sediaan sarana dan prasarana transportasi darat sangat memungkinkan penduduk mengakses ke berbagai lokasi untuk berbagai tujuan. Salah satu tantangan dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat perkotaan adalah sediaan prasarana cukup memadai dan terjadi kenaikan yang sangat signifikan jumlah kendaraan bermotor beroda dua dan empat, hal tersebut memungkinkan penduduk bermobilitas geografis secara mudah namun kenaikan sediaan sarana dan prasarana belum berkorelasi positif dengan kenaikan kualitas disiplin pengguna sarana terutama jalan raya yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. c. Peningkatan kualitas prasarana transportasi berkorelasi dengan tertib manajemen konstruksi, karena itu peningkatan panjang dan kualitas jalan raya perlu ditopang oleh tertib pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan terutama pengawasan proyek oleh instansi terkait dan pengguna. Peningkatan kualitas jalan raya seharusnya dengan distribusi yang baik tanpa pengutamaan pada lintasan-lintasan yang berkaitan dengan domisilium kelompok kepentingan tertentu. d. Peranan transportasi laut akan semakin meningkat dan vital selama dua puluh tahun ke depan. Data volume bongkar meningkat 26,82%/tahun dan muat barang meningkat 22,30%/tahun selama periode 1998-2005). Perubahan jumlah penumpang datang dan pergi bersifat fluktuatif. Namun frekuensi pelayaran samudera, nusantara khusus dan perintis mengalami penurunan frekuensi selama 1998-2005, kecuali pelayaran lokal dan rakyat. Karena itu perlu secara berkelanjutan peningkatan kauntitas dan kualitas prasarana transportasi laut. e. Kota Kupang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi, politik, pertahanan keamanan, sosial, budaya dan lainnya tidak mungkin berkembang dalam keterisolosaian 55

belum diikuti dengan pola alokasi anggaran pembangunan yang lebih besar ke sektor tersebut. 10. Aksesibilitas penduduk terhadap bank cukup besar, termasuk akses penduduk terhadap jasa perkreditan bank cukup besar. Kebijakan perkreditan bank di Kupang seharusnya berpihak atau dititik beratkan pada usaha kecil menengah dari pelaku ekonomi rumahtangga dalam rangka kementakan peningkatan kesejahteraan. Tantangan aspek perbankan adalah kualitas perilaku bisnis penduduk masih jauh dari prinsip-prinsip pelaksanaan bisnis rasional. 11. Tantangan hubungan ilmu dan teknologi (IPTEK) dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa IPTEK dan sumberdaya manusia bernilai kontribusi rendah terhadap dunia usaha. Sinergi antar kedua sector tersebut masih harus ditingkatkan dalam rangka mencapai perkembangan ekonomi perdagaangan yang knowledge based karena paradigma natural resources based telah mewariskan bencana di masa depan. Peran rasionalisme melalui intelektual dan teknologi perlu ditingkatkan dalam simbiosis kedua sektor tersebut. 12. Anggaran Belanja Daerah sejak tahun anggaran 1997/ 1998 sampai dengan 1999/2000 untuk belanja pembangunan tidak dialokasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, justeru sumbangan IPTEK sangat berperan dalam peningkatan produksi, produktivitas, promosi, dan aktivitas lain dalam pengembangan perekonomian daerah.

AD AN PRASARAN A C. SARAN SARANA DAN PRASARANA 1 . Transportasi darat, laut dan udara. a. Kualitas prasarana transportasi darat tergolong baik karena sebagian besar jalan raya berjenis permukaan aspal dan sebagian besar darinya tergolong baik kecuali lintasan-lintasan terutama di wilayah kelurahan dan 54

berbagai jenis penyakit seperti infeksi saluran pernapasan dan diare; dua jenis penyakit yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan dan keterampilan sosial dalam pengelolaan kesehatan diri dan lingkungan. b. Tingkat morbiditas yang tinggi merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menekan rate mortalitas yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat fertilitas. Tantangan lainnya yaitu penurunan tingkat kesakitan diikuti dengan tantangan peningkatan sediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai secara kuantitas, kualitas dan terdistribusi secara lokal. c. Program peningkatan sediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam jumlah dan mutu yang baik terus menjadi target program pembangunan kesehatan dan menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Pembangunan jangka panjang aspek kesehatan perlu dipercepat agar terjadi percepatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pengendalian determinan-determinan anteseden seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, mutu sumberdaya manusia dan perdayagunaan sumberdaya perempuan terutama sebagai ibu rumahtangga pengelola utama kesehatan keluarga perlu sedini mungkin dilakukan untuk mencapai masyarakat Kota Kupang yang sehat. d. Peranserta masyarakat, khususnya suami, kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam mengefektifkan sosialisasi program kesehatan, gender dan hak-hak perempuan mengakibatkan kurangnya perlindungan perempuan dari ancaman masalah kesehatan dan hukum, termasuk pemaksaan perempuan untuk mencurahkan tenaga kerjabnya selama masa kehamilan. Ketidak efektifan pelaksanaan program kesehatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok fungsional bidang kesehatan baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota

47

dalam menggerakkan kelompok sasaran program ibu hamil.

Masalahnya adalah bagaimana menggerakkan sektorsektor pembangunan yang menjadi kebutuhan strategi pembangunan ekonomi Kota Kupang ke depan.

5. Aspek Perdayagunaan Sumberdaya Perempuan. a. Pelembagaan ideologi gender dalam upaya memitra sejajarkan laki-laki dan perempuan secara proporsional masih memerlukan upaya yang serius. Tantangan pelembagaan dan karakterisasi nilai-nilai kesetaraan tersebut terkendala pada kekuatan superioritas laki-laki dalam masyarakat patrilineal. Subordinasi perempuan masih sangat mencoraki hampir seluruh dimensi kehidupan berumahtangga, bermasyarakat dan berbangsa. Proses sosial yang mendiskriminasi masyarakat berdasarkan perbedaan jenis kelamin perlu direkayasa ulang. b. Superioritas laki-laki bahkan terasa mendominasi dalam domain perempuan khususnya di kehidupan perdesaan. Pendidikan belum secara efektif mendorong kelompok perempuan sebagai kelompok marginal ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang bersifat umum (neutral gender) maupun yang bersifat khusus perempuan. Tantangan pembesaran peluang bagi perempuan untuk mengaktualisasi diri dan perannya lengkap dengan hak-hak perempuan dan kewajibannya masih menjadi target program bagi pemerintah Kota Kupang dua puluh tahun ke depan. c. Perdayagunaan kaum perempuan yang berpopulasi > 50% dari jumlah penduduk untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan perubahan merupakan upaya pemanfaatan model manusia perempuan yang selama ini hanya sebatas sebagai potensi laten. Perdayagunaan kelompok perempuan juga mencakup merubah kualitas affeksi dan persepsi perempuan terhadap dirinya sendiri yang sering merasa puas, bahagia dan aman dalam posisi subordinasinya serta bermotivasi lemah untuk mengaktualisasi diri dan perannya pada tataran yang 48

7. Pertumbuhan ekonomi tahun 1998 sebesar – 3,85% sebagai dampak dari krisis ekonomi, sedangkan laju inflasi sebesar 62,58%. Pertumbuhan ekonomi berangsur pulih ditunjukkan oleh besaran pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2004 sebesar 6,28% terutama diterangkan oleh peran sector jasa, pengangkutan dan komunikasi dan sector perdagangan. Pasca krisis ekonomi laju inflasi 2004 sebesar 8,28%, masih berposisi di atas pertumbuhan ekonomi 2004 sebesar 5,84%. Posisi laju inflasi di atas pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada menurunnya tingkat daya beli masyarakat sekalipun rerata pendapatan per kapita naik dan mencapai Rp7,14 juta/kapita pada 2005. 8. Tantangan aspek ketenagakerjaan meliputi besarnya populasi tenaga kerja berstatus buruh/karyawan (59,15%) dan pekerja tidak diupah sebanyak 9,5% tahun 2004. Populasi pencari kerja berdasarkan kegiatan seminggu lalu (2005) tergolong besar . Pencari kerja terbesar pada kelompok penduduk berstatus tamat SMTA (59,63%) diikuti tamat S1, 2 dan 3 (24,61%) dan tamatan D3 (7,51%) Keadaan ini belum berubah dalam rentang paruh dasawarsa terakhir. Besaran pencari kerja tamatan perguruan tinggi sebesar 32,12% menunjukkan potensi pengangguran intelektual cukup besar. Tantangan ini berkaitan dengan kebijakan bidang pendidikan meliputi pengutamaan pengembangan pendidikan professional serupa politeknik. 9. Pola alokasi Anggaran Belanja Daerah menitik beratkan pada belanja pegawai dan belum secara signifikan dialokasikan bagi belanja pembangunan. Alokasi anggaran belanja bagi sector-sektor yang berperan yaitu jasa-jasa, angkutan dan komunikasi dan sektor perdagangan belum signifikan. Demikian halnya alokasi sektor industri. Kebijakan peningkatan peran industri dan perdagangan 53

2. Pengelolaan kemiskinan pada rumahtangga berancangan perdayagunaan potensi ekonomi produktif rumahtangga miskin selama sekurang-kurangnya lima tahun terakhir telah mengalami pergeseran paradigma. Pergeseran terjadi dari paradigma perdayagunaan potensi ekonomi produktif ke paradigma pemulihan daya beli rumahtangga miskin berancangan pelayanan pemerintah. Paradigma terakhir ini tidak berefek terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rumahtangga miskin kecuali pemulihan daya beli akibat kenaikan harga bahan bakar minyak 3. Sumbangan sektor pertanian dan sub-sub sektornya terhadap PDRB relative lebih lebih bermakna dari sektor industri selama lima tahun terakhir. Sektor industri belum mengalami kemajuan berarti terutama industri menengah dan besar. Tantangan pembangunan ekonomi dari segi peran sektor industri adalah bagaimana mengintegrasikan sektor primer, sekunder dan tersier dalam satu sinergi yang memungkinkan peningkatan pertumbuhan ketiga sektor tersebut secara simultan. 4. Peranan sektor pertaniaan dalam arti luas khususnya sektor perikanan laut masih belum ditingkatkan secara signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tantangan ini berkaitan dengan orientasi hinterland sebagian penduduk dan kurangnya teknologi maju yang diadopsi oleh masyarakat. 5. Tantangan bidang ekonomi lainnya yaitu menyangkut etos kerja yang bertaat azas dengan etik Protestanisme yang menghendaki kerja keras, hemat, menabung, jujur dan sebagainya. Perilaku . konsumsi berhadapan terbuka dengan perilaku ekonomi modern Perilaku ekonomi terutama pelaku sektor primer dan sekunder tersebut menjadi kendala percapaian tujuan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui program UKM dan program insentif modal lainnya. 6. Selama lima tahun terakhir peran seluruh sektor terhadap PDRB mengalami penurunan kecuali sector jasa-jasa. Peran sektor tersier selama dua tahun terakhir sangat dominan. 52

lebih tinggi. Perjuangan mencapai 30% perempuan anggota legislative dan eksekutif masih menjadi pekerjaan rumah program pemberdayaan perempuan di masa depan. d. Tantangan psikologis perdayagunaan perempuan diterangkan pula oleh penggunaan term-term yang bersifat mendiskreditkan kaum perempuan. Bukankah semua perempuan sebagai ibu rumahtangga yang mencurahkan tenaga dan waktu di sektor rumahtangga dan reproduksi dianggap tidak bekerja hanya karena pekerjaannya tidak bernilai ekonomis. Sesungguhnya pekerjaan ibu rumahtangga adalah pekerjaan nilai waktu yaitu karena pekerjaan sektor rumahtangga dikelola perempuan maka suami sebagai laki-laki beroleh peluang untuk men-curahkan tenaga dan waktunya di sektor produktif/nafkah yang bernilai ekonomi. e. Peluang kaum perempuan untuk bebas dari asumsi perempuan sebagai tenaga kerja minus teknologi dapat ditiadakan melalui pendidikan akademis dan professional yang tersedia. 6. Aspek Agama. a. Harmonisasi kehidupan antar umat beragama terasa cukup menyejukkan. Sekalipun masyarakat Kupang sebagai masyarakat majemuk memiliki ciri etnisitas yang bervariasi dan keragaman itu mengandung potensi benturan dan pertentangan, tetapi justeru perbedaan dan keragaman dapat dikelola untuk menghasilkan interaksi yang seimbang dan kehidupan yang harmonis b. Tantangan utama dalam kehidupan beragama adalah sering persepsi sempit kelompok dan individu tertentu memposisi-kan kelompoknya sebagai kelompok superior. Persepsi dan sikap tersebut cenderung memicu sikap fanatisme sempit terhadap orang dan kelompok lain. Solidaritas sosial yang bersifat 49

mekanistik perlu manfaatkan dengan cara memperdayagunakan kedekatan hubungan emosional dan kedarahan, untuk membangun kerukunan hidup antar umat beragama. c. Pemeluk agama dan kepercayaan memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ditunjang oleh kondisi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif. Relasi sosial antar umat beragama berlangsung secara baik dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan tanpa benturan dan friksi.

mengadopsi unsur budaya seperti nilai unsur kreasi baru, kepercayaan, system teknologi, perilaku, tata busana dan sebagainya. Tantangan pembangunan budaya juga meliputi bagaimana membangun jatidiri bangsa dari kemungkinan perubahan yang masuk melalui globalisasi. Bagaimana mengupayakan pelaku budaya kembali ke akar budayanya tanpa harus terisolasi dari dunia luar. Bagaimana strategi perekayasan sosial yang efektif yang dapat digunakan agar individu dan masyarakat dapat beradaptasi dengan transformasi budaya dan perubahan tidak terhindarkan tetapi anggota masyarakat tetap berjatidiri ke Indonesiaan.

7. Aspek Pembangunan Budaya. a. Masyarakat majemuk Kota Kupang secara bertahap berangsur melakukan adaptasi lingkungan sosial budaya melalui proses akulturasi, asimilasi dan fusi. Sekalipun masih ditemukan terminologi etnis dalam penamaan ruang domisili di beberapa wilayah kota, tetapi komunitasnya bersifat majemuk. Kemajemukan lebih dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu dalam interaksi sosial. Pembentukan kelompok paguyuban daerah asal untuk kepentingan kelompok dalam pelaksanaan fungsi sosial dan tradisi bersifat positif. b. Rapuhnya sistem kultural berunsurkan nilai dan norma cukup terasa dalam kehidupan masyarakat. Kerusakan tersebut diindikasikan oleh teralineasinya pelaku budaya dari sistem kulturalnya yang beresultante krisis identitas dan jatidiri bangsa dan berdampak pada ketahanan ideologi dan budaya Anggota masyarakat sebagai pelaku budaya mengalami sosialisasi unsur budaya baru melalui terpaan beragam media dengar pandang yang mentransformasi nilai budaya asing, merupakan konsekuen dari globalilasi informasi dan telekomunikasi. c. Pelaku budaya lokal berupaya melalui anggapan bahwa dirinya sebagai anggota komunitas global dan 50

d. Tantangan pembangunan budaya ke depan adalah tantangan menekan disharmonisasi, benturan dan pertentangan, kohesi dan solidaritas sosial, komunalisme, dan sebagainya. Tantangan ikutan dalam pembangunan budaya masyarakat majemuk Kota Kupang dalam bentuk mensinergikan seluruh modal social yang beragam dengan modal lingkungan, modal ekonomi untuk menghasilkan dinamika social yang berkehayatan. Peluang sinergi sosial selalu terbuka karena masyarakat memiliki satu landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945.

B. BID ANG EK ONOMI BIDANG EKO 1. Kemiskinan sebagai resultante disefektifitas pembangunan ekonomi, menjadi kendala utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin Kota Kupang tahun 2004 sebanyak 27 800 orang. Jumlah tersebut menduduki peringkat tertinggi di antara tingkat kemiskinan se kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,42 dan Indeks Keparahan 0,30. Pengentasan kemiskinan terbuka untuk diintervensi melalui berbagai perlakuan program pemberdayaan rumahtangga miskin.

51

PEMERINTAH KOTA KUPANG

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR : 01 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA KUPANG TAHUN 2007-2025

KUPANG 2007

4. Mewujudkan Kota Kupang sebagai Wilayah Berketahanan Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan ........................................................................ 89 5. Mewujudkan Kota Kupang sebagai Wilayah Berkesimbangan Lingkungan ....................................... 91 6. Mewujudkan Kota Kupang sebagai Wilayah Yang Aman, Tertib dan Berbudaya ......................................... 93 7. Mewujudkan Kota Kupang sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pergaulan antar Masyarakat ......... 94

BAB V V..

PENUTUP ..................................................................

97

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA KUPANG TAHUN 2007–2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kota Kupang memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007 – 2025

Mengingat

xviii

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik iii

Indonesia Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

DAFT AR ISI AFTAR Peraturan Daerah ................................................................................................. iii Kata Pengantar ..................................................................................................... xv Daftar Isi ............................................................................................................ xvii

BAB I.

1.1. Pengantar ......................................................................... 1 1.2. Pengertian ........................................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................ 2 1.4. Landasan .......................................................................... 3 1.5. Tata Urut .......................................................................... 4

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

BAB II.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); iv

KONDISI UMUM ............................................................ 5 2.1. Kondisi saat ini .............................................................. 5 A. Sosial Budaya dan Kehidupan Keagamaan ............ 5 B. Ekonomi ................................................................... 15 C. Sarana dan Prasarana ............................................ 19 D. Politik dan Pemerintahan ....................................... 28 E. Hukum dan Hak Azasi Manusia ........................... 30 F. Geomorfologi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup ................................................. 33 2.2. T antan g an ................................................................. 4 1 2.2.T antang A. Sosial Budaya .......................................................... 41 B. Ekonomi ................................................................... 51 C. Sarana dan Prasarana ............................................ 54 D. Politik dan Pemerintahan ....................................... 62 E. Hukum dan Hak Azasi Manusia ........................... 65 F. Geomorfologi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup ................................................. 66

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

PEND AHUL UAN .............................................................. 1 PENDAHUL AHULU

BAB III.

VISI D AN MISI PEMB ANGUN AN K OT A KUP ANG DAN PEMBANGUN ANGUNAN KOT OTA KUPANG TAHUN 2007-2025 ................................................... 69

BAB IV IV..

ARAH PEMB ANGUN AN JJANGKA ANGKA PPANJ ANJ ANG T AHUN PEMBANGUN ANGUNAN ANJANG TAHUN 2007-2025 ................................................................... 75 1. Mewujudkan Masyarakat yang Berdayasaing .............. 75 2. Mewujudkan Masyarakat Hukum yang Demokratis...87 3. Mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintahan yang berdayaguna. ................................. 88 xvii

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

v

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2002–2007 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);

KA TA PENG ANT AR KAT PENGANT ANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang Tahun 2007-2025 merupakan dokumen perencanaan yang pertama kali disusun untuk

17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2002 – 2007 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);

dipergunakan bagi pembangunan Kota Kupang. Dokumen perencanaan

18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Rencana Strategis (RENSTRA) yang kedudukannya setingkat Rencana

19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan dari Bawah (P4DB) Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149).

rujukannya yaitu RPJPD Kota Kupang.

ini disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Dalam sejarah pembangunan Kota Kupang sepanjang usia wilayah tersebut, pembangunan dilaksanakan berdasarkan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), oleh karena RPJMD/ RENSTRA disusun mendahului RPJPD maka dengan dirumuskan RPJPD perlu dilakukan penyesuaian substansi RPJMD/RENSTRA terhadap

RPJPD Kota Kupang yang dijabarkan ke dalam RPJMD selanjutnya secara bertingkat ke bawah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan dijadikan rujukan bagi setiap, dinas, badan dan lembaga dalam

Dengan Persetujuan Bersama

lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan

RPJPD Kota Kupang 2007-2025 dapat disusun karena partisipasi semua

WALIKOTA KUPANG

penjasa yang memberikan kepedulian dan bantuannya baik secara material maupun moril, karena itu pada tempatnya kepada semua penjasa

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

diucapkan terima kasih yang tulus.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA KUPANG TAHUN 2007–2025.

vi

xv

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Kupang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Kupang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang selanjutnya disebut DPRD Kota Kupang. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah masa 20 (dua puluh) tahun ke depan. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007– 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang masa 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak Tahun 2005–2025. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. 10. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

vii

BAB II ASAS DAN TUJUAN

yang telah ada dengan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2007-2025 yang berisi Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang 2007-2025.

Pasal 2 (1) RPJPD diselenggarakan berdasarkan Demokrasi dengan prinsip–prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan disusun secara sistematis terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. (2) RPJPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai arah dan menjadi acuan bagi seluruh Pelaku Pembangunan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Calon Kepala daerah, dan Pedoman dalam Penyusunan RPJMD. BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KUPANG Pasal 3 RPJPD Kota Kupang Tahun 2007–2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 297

BAB. I.

PENDAHULUAN

BAB. II.

KONDISI UMUM

BAB. III.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KUPANGTAHUN 2007-2025

BAB. IV. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007-2025 BAB. V.

PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

viii

xiii

a. Sebagai arah dan menjadi acuan bagi seluruh Pelaku Pembangunan baik Pemerintah, Masyarakat dan Stake Holder, dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagai koridor dalam Penyusunan Visi, Misi dan Program Calon Kepala Daerah, dan Pedoman dalam penyusunan RPJMD. b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalam Visi, Misi dan Pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Daerah Kota Kupang serta strategi untuk tercapainya Visi, bermaksud memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Kota Kupang untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi ini sebagai jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi pembangunan nasional, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi pembangunan Kota Kupang, yaitu Kota Kupang yang maju, mandiri, adil dan sejahtera dengan Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, 2. Mewujudkan masyarakat hukum yang demokratis, 3. Mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintahan yang berdaya saing, 4. Mewujudkan Kota Kupang sebagai wilayah yang berketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan, 5. Mewujudkan Kota Kupang sebagai wilayah berkesinambungan lingkungan, 6. Mewujudkan Kota Kupang sebagai wilayah yang aman, tertib dan damai, 7. Mewujudkan Kota Kupang sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pergaulan Antar Masyarakat.

BAB IV ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KUPANG 2007 - 2025 Pasal 4 Isi beserta uraian terinci dari RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam naskah RPJPD Tahun 2007–2025 terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V MASA BERLAKU Pasal 5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun periode 2007-2025.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

RPJP Daerah Kota Kupang disusun dengan mengacu pada RPJP Provinsi NTT, selanjutnya RPJP Daerah Kota Kupang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah Kota Kupang 2007–2012. Peraturan Daerah Kota Kupang tentang RPJP Daerah 2005-2025 terdiri dari 5 Bab dan 7 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, ruang untuk melakukan penyesuain terhadap RPJP Daerah xii

ix

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA KUPANG TAHUN 2007–2025

I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen Perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sedangkan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak dapat mengikuti Periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005. Disamping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Kupang Tahun 2005 – 2025 adalah :

x

xi