IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS DALAM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG PROVINSI (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)
OLEH: • DR. C. MAYA INDAH S., S.H., M.HUM DR C MAYA INDAH S S H M HUM • THEO F. LITAAY, S.H., LL.M. (Ph.D cand.) Didukung oleh : TIRI USAID, KEMITRAAN, TIRI USAID KEMITRAAN UNIV.PARAMADINA
REALITAS KEPRIHATINAN
Birokrasi pelayanan publik yang patologis, • dipengaruhi oleh integritas pelakunya dipengaruhi oleh integritas pelakunya • Sumber dari adanya penyelewengan birokrasi publik karena : bl k k o pengabaian batasan konstitusi melalui pengabaian batasan konstitusi melalui penyelahgunaan wewenang , o ketertutupan dari birokrasi, dan terkooptasinya k t t t d i bi k i d t k t i birokrasi dengan kekuasaan yang hanya bersifat pragmatis dan tidak memihak publik. • Birokrasi menempatkan diri sebagai penguasa , Birokrasi menempatkan diri sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan.
• The public service process is geared largely to serve the requirements of the upper strata. q f pp • masyarakat diposisikan sebagai pihak yang k di i ik b i ih k menduduki ‘ketakberdayaan masyarakat’ .Karakter paradigma civil (civilian paradigm) masih kurang menjadi bagian dari masih kurang menjadi bagian dari akuntabilitas pelayanan publik integritas ???????
Pentingnya integritas Pentingnya integritas • Akuntabilitas pelayanan publik nampak dalam p perfomasi birokrasi yang berdimensi y g kerakyataan melalui paradigma moral yakni integritas pelayanan public integritas pelayanan public. • mengedepankan asas‐asas pelayanan publik • Tercapainya pelayanan publik berkualitas demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan (welfare state).
Mengapa Kupang ? Mengapa Kupang ? • Salah satu wilayah termiskin di Indonesia • Peringkat korupsi tinggi. Peringkat korupsi tinggi.
METODE PENELITIAN Inti Masalah 1. bagaimana kultur birokrasi pelayanan publik di Kota Kupang 2. Bagaimana membangun birokrasi berintegritas?
Masy pengguna, 9 LSM, OMBUDSMAN, YLKI
Jenis Penelitian Kualitatif
DATA : Interpretasi dari aktor social yang berinteraksi
KEY KEY INFORMAN
Komplain masyarakat, y , “public face. Of public service birocracy
Implemntasi pelayanan publik berintegritas dan faktor yg mempenga ruhinya
Pengumpulan data : wawancara Teknik k k analisis l d data : induktif, d k f verstehen model interaktif :reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman)
Dinas PPO, kesehatan, kesehatan, perijinan, RSU, RSUD
Bagaimana implementasi asas‐asas pelayanan publik
Paradigma Penelitian Paradigma Penelitian Aspek Ontologis: REALITAS VIRTUAL INTEGRITAS Learning from social actor
Aspek p epistemologis: p g Tidak bebas nilai: Value bounded: Transaksional , subjektif :INTEGRITAS VALUE BOUNDED OF SOCIAL ACTOR::
Paradigma critical
Aspek Aksiologis moral budi manusia to the interests of the powerless and of “at at risk” risk Bottom up views
Aspek Metodologi Hermeneutikal, dialektikal: Interpretasi, verstehen
TUJUAN PENELITIAN TUJUAN PENELITIAN Peneliti menempatkan diri sebagai transformative i t ll t l dengan intellectual, d tujuan t j melakukan l k k kritik k itik social, i l transformasi dan mengkaji social empowerment, memberi rekomendasi pengambil keputusan d dengan iinformasi f i yang dib dibutuhkan t hk kh khususnya mengupayakan integritas pelayanan publik. Diharapkan kesadaran mengenai integritas pelayanan publik, sehingga memiliki impact pada social policy policy.
1.mendeskripsikan fakta empiris implementasi p p p pelayanan publik yang dikaji dari hasil wawancara. 2 Mengevaluasi atau merefleksi fakta empiris 2.Mengevaluasi atau merefleksi fakta empiris implemnetasi pelayanan publik dengan fakta integritas. 3.Menggambarkan korelasi antara pelayanan publik 3.Menggambarkan korelasi antara pelayanan publik yang buruk dengan integritas pelayanan publik. 4M 4Menganalisis factor‐faktor yang mempengaruhi li i f t f kt hi implementasi pelayanan publik yang kurang berintegritas di Pemerintahan Kota Kupang. 5 Memberikan rekomendasi bagi reformasi pelayanan 5.Memberikan rekomendasi bagi reformasi pelayanan publik yang lebih accountable dan berintegritas.
HASIL PENELITIAN & ANALISIS Integritas (BAHASA latin dari kata sifat “integer” artinya tidak
rusak,murni, jujur, lurus, dan dapat dipercaya atau diandalkan. •Integrtas public adalah unsur pokok etika public, public yang konsepnya mengacu pada tuntutan perilaku etis.. /tindakan penyelenggara pelayanan public yang sesuai nilai, tujuan demi mencapaii kesejahteraan k j ht , •, integritas pelayanan public tidak hanya sekedar perilaku untuk tidak korupsi, tetapi lebih luas lagi,mengupayakan perwujudan nilai ingeritas demi perwujudan tujuan terselenggaranya pelayanan public .
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK KEBUTUHAN DASAR DAN HAK SIPIL WN. ATAS BARANG PUBLIK, JASA PUBLIK, LAYANAN ADMINSTRATIF
Pelayanan publik Yang Berkualitas dan Relevan
ETIKA PUBLIK
Modalitas Akuntabilitas,transparansi N t lit Netralitas
TINDAKAN INTEGRITAS
Alur Pikir Terhadap KAJIAN Integritas Pelayanan Publik Perilaku manusia diawali dengan proses pemahaman Pelayanan Publik sbg makna simbolik dalam suatu interaksi antar actor sosial Responsivenes dan efisiensi
Transparansi p AKuntabilitas Kepastian Hukum
Kekuatan social, budaya, hukum, mental yang melatar belakangi perilaku Pelayan Publik/ Rule of The Game KULTUR PELAYANAN PUBLIK Implementasi /Wujud Pelayanan Publik bagi masyarakat
INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK
JAMINAN BAGI HAK PUBLIK
Mekanisme komplain Adil dan Non diskriminasi Partisipasi masyarakat
Cara mengukur integritas public dapat terungkap dalam 1.visi, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan nilai‐nilai atau standar etika, artinya jujur dan sepenuh hati menjalankan pelayanan public. 2.bersikap adil dan responsive terhadap 2.bersikap adil responsive terhadap kebutuhan public. 3k 3.kompeten untuk t t k menepati ti janji j ji akan k kewajiban k jib terhadap tanggung jawab jabatannya demi k kepentingan i public karena bli k menghormati h i hak‐hak h kh k warga negara
• 1.Pejabat Publik harus bertindak sesuai dengan prinsip‐prinsip dasar yang g p pp p y g melegitimasi kekuassaan pemerintah yang konstitusional dengan menghormati setiap konstitusional dengan menghormati setiap warga negara sebagai yang memiliki martabat, hak asasi dan kesetaraan di muka hokum hak asasi, dan kesetaraan di muka hokum. • 2.pejabat public harus menyetujui untuk menomorduakan keputusan pribadi dengan menghargai hasil dari proses yang sah secara menghargai hasil dari proses yang sah secara hokum dan sesuai dengan pertimbangan
• 3.mereka harus akuntabel terhadap semua tindakan baik baik terhadap atasan maupun p p public, serta jujur dan tepat ketika mempertanggungjawabkannya. mempertanggungjawabkannya • 4.mereka harus bertindak secara kompetten dan efektif dalam mencapai tujuan dengan batas‐batas yang sudah ditetapkan. • 5,mereka harus menghindari favoritism, berusaha independen dan objektif dengan berusaha independen dan objektif dengan tetap mendasarkan pada alas an‐alasan tepat d dan relevan di dalam mengambilkeputusan. l di d l bilk
• 6.mereka setuju untuk menggunakan dana p public secara hati‐hati dan efisien untuk tujuan‐tujuan yang telah disetujui, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. • 7.mereka harus menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga‐lembaga negara.
dimensi kualitas pelayanan (Menurut Lenvinne) 1.Responsiveness atau 1.Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers. 2.Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan public itu public itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan‐ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang j seberapa p besar tingkat g kesesuaian antara menunjukkan penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran‐ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang yang berkembang dalam masyarakat. masyarakat.
Indikator integritas pelayanan publik yg buruk 1.Ketidakpuasan masyarakat pada output atau hasil layanan public, biaya, maupun public biaya maupun cara pelayanan 2. Termarginalisasinya kepentingan rakyat karena terdiskriminasi dengan kepentingan elite pemerintahan elite pemerintahan dan pejabat‐pejabat yang berkaitan. Orientasi pelayanan ditujukan bukan pada kepentingan masy. Sistem birokrasi yang profit oriented dan kurang peka pada pemenuhan kebutuhan social masyarakat 3 M 3. Munculnya l di k i i i dalam diskriminasi d l pelayanan l public karena bli k factor koruptif dan kolutif. Hal ini dilandaskan pada Perilaku negative birokrasi negative birokrasi seperti kekakuan, kekakuan, menempatkan diri sebagai penguasa atau budaya kekuasaan, rantai birokrasi panjang, suap dan pungli sebagai sesuatu yang dianggap wajar.
Sistem birokrasi yang profit oriented dan kurang peka pada pemenuhan kebutuhan kurang peka pada pemenuhan kebutuhan social masyarakat.
Laporan Masyarakat ke Ombudsman NTT Berdasarkan Instansi p : jjanuari‐Des 2011 Terlapor No.
Instansi terlapor
Jumlah
1 1.
K Kepolisian li i
54
2. 3 4 5 6 7 8 9
Pemerintah Daerah TNI Kejaksaan Peradilan BPN BKN Kementerian Negara Komisi Komisi Komisi-Komisi
51 1 7 11 5 2 11 1
10 11 12 13 14
BUMN/BUMD Yayasan LSM g Profesi Organisasi Lain-lain Jumlah
9 1 1 1 10 165
Klasifikasi Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan
Substansi Laporan
Jumlah
1
Penundaan berlarut
37
2
Tidak memberikan pelayanan
19
3
Penyalahgunaan Wewenang
32
Permintaan uang, barang dan 4
jasa
7
5
Penyimpangan prosedur
20
6
Tidak patut
12
7
Berpihak
8
8
Tidak kompeten
30
Jumlah
165
DANA UTK ANAK PENYANDANG GIZI DANA UTK ANAK PENYANDANG GIZI BURUK ? PENGAWASAN APBD? TEMUAN –TEMUAN LSM
FAKTOR YG MEMPENGARUHI INTEGRITAS
• 1.PENGAWASAN ‐peningkatan integritas pelayanan public sangat dipengaruhi oleh aspek pengawasan dipengaruhi oleh aspek pengawasan internal/pengawasan melekat maupun pengawasan eksternal . k l • Aspek laporan masyarakat ini menyediakan p p y y ‘valuable information” mengenai pentingnya perubahan kebijakan birokrasional perubahan kebijakan birokrasional. • Masyarakat, LSM maupun media, DAN Ombudsman dapat melakukan share the common goal of serving the public.
2. CONFLICT OF INTEREST DLM PERILAKU PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK Perilaku penyelenggara pelayanan public ini dipengaruhi / bersumber dari factor internal maupun factor eksternal. Faktor internal seperti kebutuhan, motivasi kerja, insentif . Faktor eksternal seperti tekanan dari atasan atau bahkan system yang memunculkan k kerentanan rendahnya d h k l kualitas pelayanan l public karena kurang berpihak pada hak‐hak dasar masyarakat.
3. Konteks norma social dan budaya, 3 budaya dan nilai‐ nilai organisasi yang dianut. • Bersifat tertutup terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat y dengan g perspekitif p p emansipasi masyarakat birokrasi yang unresponsive dan tudak berwawasan hukum demokratis dan berkeadilan menuju kesejahteraan. Kurangnya Integritas dalam etika individual maupun etika tik organisasi i i pelayanan l publik. blik
PROYEKSI :integrity culture INTEGIRTY CULTURE REFORM LEGAL SUBSTANTIAL REFORM, LEGAL STRUCTURE REFORM.
T O ENFORCE MORAL PRINCIPLE
INCLUDES SENSITIVITY THE SOCIAL IMPLICATIONS OF ENFORCING MORALS
USEFUL IN FORMULATION USEFUL IN FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY AND IN THE EVALUATION OF CURRENT POLICIES
solusi • in The contect of accountability of public administration and sustainable development administration and sustainable development. IIntegrity culture (Pendidikan t it lt (P didik integritas i t it dan internalissi nilai
Penguatan modalitas : : transparansi, akuntabilitas, responsiveness
The Role of civil society
LEGAL SUBSTANCE AND LEGAL STRCTURE REFROM (REFORMASI BIROKRASI DAN REGULASI
PENGAWASAN : PENGUATAN KELEMBAGAANPEN GAWASAN , MEKANISME , SANKSI
BIROCRACY • CONTROLLABILITY AND RESPONSIVENESS OF INSTITUTION INSTITUTION • PERGESERAN PARADIGMA DARI RULE GOVERNMENT KE PARADIGMA GOOD GOVERNANCE • ACCOUNTABILITY,TRANSPARENCY,RESPONSIVE , , NESS TO DESCRIBE PUBLIC FACE OF TO DESCRIBE PUBLIC FACE OF PUBBLIC SERVANT INTEGRITY
PERBAIKAN KUALITAS /MUTU PENYELENGGARAAN • penetapan standar pelayanan bagi seluruh dinas/badan/unit/BUMD yang melaksanakan y g tugas pelayanan komitmen penyelenggara pelayanan penyelenggara pelayanan pelayanan penyelenggara pelayanan. • pengembangan standard operating procedures (SOP). ( ) • pengembangan system pengelolaan pengembangan system pengelolaan pengaduan • restrukturisasi birokrasi t kt i i bi k i
SOCIETY TO BUILD INTEGRITY (FORMAL AND NON FORMAL EDUCATIONS). INSPECTION BY SOCIETY ACCES TO JUSTICE AND FAIR TREATMENT FOR SOCIETY. SOCIETY REVITALIZATION CIVIL SOCIETY participatory, empowering and sustainable empowering, and sustainable.
THE ASSAULT ON CORUPPTION BEHAVIOR
VIGILANT CITIZENRY
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY • citizens were again being soughts as policymarker, as reformers, and as deliverers of direct services • Strengthening Civil society Strengthening Civil society’ss capacity to capacity to promote Democratic Governance • Civil society institution represent p particular constituencies, they organize , y g around and articulate particular interests and value system and value system.
KESIMPULAN 1. Implementasi pelayanan publik di Kota Kupang :masih adanya sikap secretive ketika berhadapan dengan masyarakat.Wajah masyarakat Wajah pelayanan publik di mata masyarakat Kupang masih diwarnai oleh tuduhan di k i i if diskriminatif,, tertutup, unresponsive i THD kebutuhan sosial masy. 2. Akar masalah kurangnya integritas pelayanan publik terkait dengan fenomena korupsi yang membudaya dalam birokrasi akibat kultur yang memarginalkan i lk masyarakat k t dan d mengutamakan t k profit oriented demi keuntungan serta timpangnya struktur politik sehingga rakyat kehilangan kontrol atas birokrasi.
rekomendasi • Integritas melalui paradigma kerakyatan g p g y dimensi acces to justice ,”to achieve better substantive goal of Public service etika substantive goal of Public service etika individu dan etika organisasi. • paradigma kerakyatan memberikan adanya d k k b k d suatu partisipasi publik, pengawasan publik yang mengegaliterkan suatu kekuasaan, supaya lebih dirasa populis dan humanis. supaya lebih dirasa populis dan humanis.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
