Berikut ini penjelasan tugas dan fungsi dari unit kerja pengolahan data dan informasi:

Berikut ini penjelasan tugas dan fungsi dari unit kerja pengolahan data dan informasi: Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi membawahi 3 (dua) bagian: 1. Bagian Pelayanan Teknologi 2. Bagian Pelayanan Informasi 3. Bagian Audit dan Kebijakan Bagian pelayanan teknologi membawahi 2 (empat) sub bagian : 1. Sub bagian Pendukung Teknologi 2. Sub bagian Telekomunikasi

Bagian pelayanan informasi membawahi 2 (dua) sub bagian : 1. Sub bagian Sistem Informasi 2. Sub bagian Manajemen Informasi

Bagian sudit dan kebijakan membawahi 2 (dua) sub bagian : 1. Sub bagian Audit Teknologi 2. Sub bagian Pengembangan Kebijakan

Sub bagian Pendukung Teknologi 

Pusat konsultasi Help Desk : Melayani pengguna/operator secara online dari tempatnya bekerja didalam lingkungan Pemprop Kalteng



Pendukung komputasi untuk eksekutif : membantu eksekutif untuk mengoperasikan komputernya serta penunjanggnya.



Pengadaan training : Pemberian training kepada staf Pemprop sebagai operator sistem, administrator sistem, administrator basisdata, atau sebagai pelatih (trainer to trainer) yang bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah untuk memberikan sarana dan prasarana pelatihan.



Pusat konsultasi teknologi : Memberikan konsultasi tentang teknologi informasi kepada staf Pemprop yang membutuhkan.

Sub bagian Telekomunikasi 

Pusat pelayanan mail dan direktori : Melayani staf Pemprop yang ingin mempunyai mail account dan direktori di server.



Pusat pelayanan akses komputer jarak jauh : memberikan fasilitas akses komputer dari jarak jauh, seperti misalnya ke sebuah server.



Pengamanan Jaringan : Mengelola keamanan jaringan Pemprop Kalteng.



Pusat pelayanan operasional jaringan : Membantu staf Badan yang membutuhkan pertolongan di bidang jaringan dan mengelola Backbone.



Administrasi server : mengelola server yang ada seperti web server, mail server, aplication server, database server, dll didalam lingkungan Pemprop Kalteng



Manajemen data : mengelola data secara sistimatis serta mebuat back up data, tuning data, dll didalam lingkungan Pemprop Kalteng

Sub bagian Sistem Informasi 

Manajemen portal : Mengelola portal www.kalteng.go.id (design dan content data)



Melakukan pengembangan piranti lunak : mengembangkan piranti lunak untuk membantu bisnis proses di lingkungan pemprop.



Integrasi sistem informasi: Mengintegrasikan sistem yang sudah ada ke sistem baru yang sudah dikembangkan atau akan dikembangkan.

Sub bagian Manajemen Informasi 

Data warehousing dan mining: Mengelola data matang untuk keperluan analisa dan pengambil keputusan untuk setiap unit pelaksana berserta bagian dan subbagiannya.



Pendukung pengambil keputusan : Memberikan data kepada pengambil keputusan baik dari data warehouse ataupun dari sumber lainnya



Manajemen performa dari sistem : Memantau performa dari sistem sehingga bermanfaat untuk menunjang proses bisnis

Sub bagian Audit Teknologi 

Pusat pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi baru dan penerapannya : Meneliti dan mengkaji teknologi baru yang dapat diterapkan di lingkungan Pemprop Kalteng.



Manajemen solusi TI : Mengelola solusi TI yang dibutuhkan oleh Pemprop dan mempublikasikannya kepada masyarakat umum

Sub bagian Pengembangan Kebijakan



Merencanakan dan mengembangkan kebutuhan akan piranti keras dan piranti lunak di lingkup Pemprop sesuai dengan kebutuhannya. Unit ini bekerjasama dengan unit pelaksana lainnya, diharapkan juga mampu untuk

membuat standarisasi proses dan prosedur kerja, sehingga menjadikan sistem tersebut stabil yang sudah diuji coba oleh staf dari pemerintah propinsi. VI.7.3. Perkiraan Biaya Pengembagan Kelembagaan dan Perundangan Perkiraan biaya untuk pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut No 1 2

Kelembagaan dan Perundang-undangan Perda Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi Perda SIMDA Pemprop Kalteng tentang tanggungjawab masing-masing dinas terhadap basis data Jumlah

Waktu (bulan) 3

Biaya (juta) 250

4

250

500

Tabel VI.1: Perkiraan biaya pengembangan kelembagaan dan perundangan

VI.8. Tahapan Pengembangan VI.8.1 Penentuan time frame Time frame secara keseluruhan dibatasi untuk 5 tahun, ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:  Perangkat keras dan perangkat lunak: perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat jangka waktu lebih dari 5 tahun tidak layak lagi untuk sebuah perencanaan.  Pertimbangan kelembagaan: secara umum masa jabatan di lembaga pemerintahan adalah 5 tahun, sehingga setiap 5 tahun diperkirakan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan di jajaran pengambil keputusan.

Selanjutnya dibagi lagi menjadi action plan setiap tahun dengan pertimbangan bahwa pengusulan proyek diajukan setiap tahun. Waktu 1 tahun ini kemudian dibagi menjadi timeframe yang lebih kecil per tiga bulan dengan pertimbangan bahwa laporan kemajuan pada proyek-proyek pemerintah dilakukan setiap 3 bulan.

VI.8.2 Tahapan Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur SIMDA dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan sebelumnya. Pengembangan infrastruktur terdiri dari : 1. Pengembangan jaringan LAN dan jaringan utama (backbone) 2. Instalasi server-server

-

Pengembangan backbone (jaringan utama) selama 2 tahun pertama yang meliputi pemasangan jaringan utama yang menghubungkan antara unit kerja serta pengembangan akses internet melalui satu pintu di unit kerja pengolahan data dan informasi.

-

Instalasi server utama seperti e-mail server, web server, DNS server dan proxy server.

-

Pengembangan LAN pada unit kerja, dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap pertama berlangsung sampai dengan akhir tahun ke-2 bertujuan untuk mengembangkan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh para eksekutif untuk memanfaatkan perangkat lunak groupware seperti Kantaya, tahap kedua adalah pengadaan komputer untuk perangkat lunak sistem informasi dan penyelesaian LAN unit kerja disesuaikan dengan waktu pengembangan Sistem Informasi.

Secara lebih detail adalah sebagai berikut, tahun 2004 merupakan awal pembuatan jaringan utama (backbone) antar badan / dinas di pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah yang diharapkan selesai pada tahun 2005.

Pada tahun 2005 akan disiapkan jaringan LAN di berbagai badan / dinas yang berhubungan dengan aplikasi G-to-E (Government –to-Employee) seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ,Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Proyek Daerah. Pengembangan LAN ini akan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pada tahun 2005 diharapkan juga instalasi server-server di Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi sudah selesai sehingga pengguna komputer di masing-masing instansi dapat mulai memanfaatkan jaringan utama (backbone) untuk kebutuhan internal pemerintahan propinsi seperti e-mail serta aplikasi-aplikasi SIM diatas. Jaringan utama ini digunakan terlebih dahulu dalam kegiatan internal untuk perangkat lunak groupware seperti Kantaya sebagai pengujian sebelum digunakan bagi kepentingan masyarakat yang tentunya akan mempunyai beban yang lebih berat.

Sistem

Informasi

yang

berhubungan

dengan

pelayanan

masyarakat

dan

membutuhkan koordinasi antar lembaga diharapkan dapat memanfaatkan jaringan utama ini dan berfungsi optimal pada tahun 2008. Sebelum itu, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi antar-instansi dapat dilakukan dengan pertukaran data secara manual (diskette).

Detail tahapan pengembangan infrastruktur dapat dilihat pada lampiran V

VI.8.3 Tahapan Pengembangan Infostruktur: Pembangunan infosruktur dilakukan secara bertahap dengan tetap sesuai dengan azas manfaat dan daya guna bagi masyarakat, manajemen pemerintah daerah dan pegawai. Kegiatan ini meliputi 3 kegiatan pokok sebagai berikut: -

Tahun pertama adalah pengembangan Sistem Informasi Eksekutif dengan manual input dan pengembangan awal situs pemerintah propinsi Kalimantan Tengah

-

Tahun kedua adalah pengembangan Sistem Informasi yang digunakan oleh berbagai unit kerja.

-

Tahun-tahun selanjutnya adalah pengembangan Sistem Informasi setiap unit kerja sesuai dengan kebutuhannya.

Secara lebih detail adalah sebagai berikut, pengembangan infostruktur diawali dengan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) pada tahun 2004 yang mencakup pembuatan basis data eksekutif, aplikasi pengolahan data dan perluasan situs WEB untuk menampilkan data-data eksekutif tersebut. Pembaharuan data-data eksekutif dilakukan secara manual (melalui diskette atau dengan dial-up) karena jaringan utama (backbone) belum selesai. Diharapkan SIE dapat diselesaikan pada tahun 2004 bersamaan dengan disahkannya perda tentang SIMDA Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah yang juga berisi tanggung jawab masing-masing instansi terhadap kesediaan data. SIE juga disiapkan agar data-datanya bisa diperbaharui secara on-line dari masing-masing instansi setelah jaringan utama dapat beroperasi di tahun 2005.

Tahap ke dua pengembangan aplikasi menyangkut manajemen internal pemerintahan seperti SIMPEG Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ,Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Proyek Daerah yang akan memanfaatkan teknologi WEB dan surat elektronik (e-mail). Aplikasi-aplikasi ini diharapkan tidak bersifat pasif tetapi bersifat aktif untuk memberitahukan melalui e-mail, kemajuan-kemajuan yang mungkin didapat oleh seorang pegawai, misalnya kenaikan golongan, jumlah hari cuti tersisa dan lainlainnya. Pengembangan aplikasi-aplikasi bersamaan dengan pengadaan jaringan LAN di instansi-instansi terkait dan diharapkan akan selesai pada tahun 2005. Pengembangan aplikasi-aplikasi ini harus disertai dengan sosialisasi-sosialisasi pada seluruh pegawai. Dengan adanya aplikasi yang langsung berkaitan dengan dirinya, diharapkan pegawai-pegawai pemda akan termotivasi untuk mulai menggunakan komputer dan akan fasih pada saat sistem informasi untuk pelayanan masyarakat diadakan.

Pada tahun 2006 sebaiknya dilakukan evaluasi tentang kesiapan pegawai, kualitas jaringan utama dan aplikasi-aplikasi manajemen internal pemerintah propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan indikator-indikator performansi yang telah ditetapkan pada bab II.5.

Setelah evaluasi di atas, pengembangan aplikasi-aplikasi tahap ke tiga yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat dimulai. Pengembangan ini disertai dengan pengadaan jaringan LAN di instansi-instansi terkait. Aplikasi-aplikasi

dikembangkan berbasiskan teknologi WEB demi efisiensi penggunaan jaringan. Perpindahan data antar instansi menggunakan protokol XML melalui jaringan utama atau secara manual. Aplikasi-aplikasi ini diharapkan selesai pada tahun 2008.

Pembukaan aplikasi-aplikasi pada masyarakat agar mereka bisa mengguna-kannya dari komputer manapun juga yang terhubung internet masih baru bisa dilakukan setelah Undang-undang tentang penggunaan Telematika (Cyber Law) yang akan menjadi landasan hukum dalam berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Detail tahapan pengembangan infostruktur dapat dilihat pada lampiran VI.

VI.8.4 Tahapan Pengembangan Suprastruktur: Ini meliputi jadwal pengembangan SDM, Kelembagaan dan Perundang-undangan, dan Evaluasi dari proyek berjalan. Pengembangan SDM dilakukan pada tahun pertama untuk mempersiapkan SDM yang handal dimasing-masing unit kerja yang akan bertanggungjawab terhadap sistem yang dibangun. Pengembangan Kelembagaan dan Perundang-Undangan dilakukan pada semester satu tahun pertama untuk mempersiapkan landasan hukum yang kuat bagi unit kerja pengolahan data dan informasi serta pembagian tanggungjawab unit kerja atas basisdata. Jadwal Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun untuk melihat kemajuan proyek dan menyesuaikan rencana selanjutnya jika diperlukan. Detail tahapan pengembangan suprastruktur dapat dilihat pada lampiran VII.

VI.8.5 Evaluasi Penyusunan suatu rancangan induk SIMDA bukanlah suatu kegiatan yang langsung selesai, tapi akan berlangsung terus-menerus dimana langkah-langkah yang sudah disusun dapat disesuaikan atau dirubah sesuai perkembangan teknologi informasi. Untuk itulah maka tahap evaluasi pelaksanaan merupakan tahap yang sangat krusial, di tahap ini dilakukan pengecekan apakah rencana kerja berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan, apakah proyek berjalan sesuai dengan schedule, apakah ada perubahan trend teknologi yang signifikan dll. Dari hasil evaluasi ini kemudian diambil keputusan tentang perlunya memperbaiki misi, memperbaiki atau merubah goals, objectives, strategy atau action plan. Jadwal evaluasi dari pelaksanaan RISIMDA

dilaksanakan pada bulan terakhir setiap tahun seperti yang dapat dilihat pada lampiran VII. VI.9 Perkiraan Biaya Keseluruhan Perkiraan biaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan proyek ini dapat dilihat pada lampiran VIII yang meliputi pembiayaan pengadaan infrastruktur, pengembangan infostruktur dan pengembangan kemampuan SDM, pembuatan peraturan perundangundangan dan biaya evaluasi. Secara total biaya yang dibutuhkan selama 5 tahun adalah: 15,235 Milyar dengan rincian sebagai berikut,  Perkiraan biaya infrastruktur, termasuk sekwan dan eksekutif (back-bone,server, komputer, dan peripheral,instalasi,koneksi permanen ke internet): 8,438 Milyar  Perkiraan biaya infostruktur (sistem informasi,situs web): 7,333 Milyar  Perkiraan biaya suprastruktur (SDM,kelembagaan,perundangan,dan evaluasi): 0,949 Milyar

BAB VII PENUTUP

Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah terdiri dari pokok- pokok pemikiran dan aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan dan implementasi SIMDA tersebut. Aspek-aspek yang dibahas mencakup asas-asas pengembangan, strategi pengembangan dan tahapan - tahapan implementasi SIMDA termasuk aspek persiapan SDM.

Dokumen ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Propinsi

Kalimantan Tengah dengan leading sektor Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan, berdasarkan surat persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 810/970/V/Bapp tgl 31 Oktober 2002.

Rencana Induk ini merupakan acuan – acuan strategis yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan implementasi dan diterjemahkan menjadi rencana operasional dengan mempertimbangkan aspek–aspek operasional dalam detil implementasinya. Acuan strategis tersebut menjadi asumsi dasar dalam menentukan pilihan – pilihan yang akan dan harus dilaksanakan dalam pengembangan dan implementasi SIMDA.

Sebuah Rencana Induk adalah dokumen fleksibel yang dapat dikaji kembali keberadaannya selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan– perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintahan propinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Rencana Induk tersebut akan selalu selaras dengan visi dan misi Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ASMAWI AGANI

10 Dinas Pekerjaan Umum      

1 Semua Uni Kerja

2 Kepala Daerah  

3 Sekretariat Dewan  

4 Sekretariat Daerah  

5 Dinas Kehutanan          

6 Dinas Pertanian        

7 Dinas Pertambangan & Energi        

8 Dinas Kelautan dan Perikanan         

9 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi         

   



    

     

 

    

Statistik

Perkebunan

Kelautan dan Perikanan

Pertambangan dan Energi

Pertanian

Lingkungan Hidup

Kehutanan

Hum as dan Masukan masyarakat

Diklat

Lembaga Pedidikan dan Pengajar

Events

Keorganisasian

Kelembagaan

Pengelolaan Proyek

Perencanaan dan Pengaw asan Proyek

Kehewanan

Pendapatan daerah

Pariwisata

Perpustakaan dan Arsip

Kesejahteraan Sosial

Institusi dan Tenaga Kesehatan

Epidemilogi

Produk dan Potensi daerah

Perijinan

Penelitian

Ketenagaker jaan

Badan Usaha

Kependudukan

Geogr afis

Perlengkapan dan Aset Daerah

Keuangan

No

Kepegawaian

Eksekutif

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003 HUBUNGAN ANTARA BASISDATA DENGAN UNIT KERJA PENGGUNANYA

Nama Lembaga

13 Dinas Kesehatan

19 Dinas Pendapatan Daerah

20 Dinas Kehewanan

15 Dinas Kesejahteraan Sosial

18 Dinas Tenaga Kerja

  

 

14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

16 Dinas Perkebunan     

17 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya   

 

  

  

11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan      

12 Dinas Koperasi dan Usaha kecil, menengah  

  

   

 

  

 

   

   

 

   



      

          

Statistik

Perkebunan



Pertanian

Lingkungan Hidup

Kehutanan


Diklat


Events

Keorganisasian

Kelembagaan

Pengelolaan Proyek


Kehewanan

Pendapatan daerah

Pariwisata




Epidemilogi


Perijinan

Penelitian

Ketenagaker jaan

Badan Usaha

Kependudukan

Geogr afis


Keuangan

No

Kepegawaian

Eksekutif

2

Nama Lembaga

26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

28 Badan Penanaman Modal Daerah

21 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi



   

25 Badan Pendidikan dan Latihan

27 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

  

      

     

 



23 Badan Pengawasan Daerah

 

22 Badan Kepegawaian Daerah

24 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja

         

  

   

    

Perkebunan

Perkebunan



Pertanian

Lingkungan Hidup

Kehutanan

Humas dan Masukan m asyarakat

Diklat


Events

Keor ganisasian

Kelembagaan

Pengelolaan Proyek

Perencanaan dan Pengawasan Proyek

Kehewanan

Pendapatan daerah

Pariwisata

Perpustakaan dan Ar sip



Epidemilogi


Perijinan

Penelitian

Ketenagakerjaan

Badan Usaha

Kependudukan

Geografis


Keuangan

No

Kepegawaian

Eksekutif

3

Nama Lembaga

31 Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah   

32 Badan Pemberdayaan Masyarakat      

33 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

36 Badan Pusat Statistik  

35 Badan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah 

 

29 Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup    

30 Badan Pertanahan Propinsi    

 

34 Badan Kepemudaan dan Keolahragaan

ASMAWI AGANI

 

Tabel VIII.1: HUBUNGAN ANTARA BASISDATA DENGAN UNIT KERJA PENGGUNANYA


Statistik

Perkebunan



Pertanian

Lingkungan Hidup

Kehutanan


Diklat


Events

Keorganisasian

Kelembagaan

Pengelolaan Proyek


Kehewanan

Pendapatan daerah

Pariwisata




Epidemilogi


Perijinan

Penelitian

Ketenagaker jaan

Badan Usaha

Kependudukan

Geogr afis


Keuangan

No

Kepegawaian

Eksekutif

4

Nama Lembaga

 

 

    

   

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003 BASISDATA BESERTA KANDUNGAN ISI DAN UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB No.

Basis Data

Kandungan Isi

Penanggungjawab

1

EKSEKUTIF

Data rekap semua basis data

Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah

2

BADAN USAHA

Klasifikasi usaha

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Investor Pemakaian tenaga kerja Produk Kegiatan Ekspor-Impor Kontribusi terhadap daerah 3

PENELITIAN

Klasifikasi penelitian

Badan Penilitian dan Pengembangan Daerah

Objek penelitian Pendanaan Judul & ringkasan penelitian Pelaksana Kerjasama 4

EPIDEMILOGI

Klasifikasi penyakit Frekwensi kejadian Penyebaran Pencegahan dan penanganan

Dinas Kesehatan

2 No. Basis Data 5 INSTITUSI DAN TENAGA KESEHATAN

Kandungan Isi Penempatan

Penanggungjawab Dinas Kesehatan

Klasifikasi tenaga kesehatan Data pribadi Spesialisasi / Keahlian Lokasi institusi Klasifikasi institusi 6

KEHEWANAN

Klasifikasi

Dinas Kehewanan

Penyebaran Produksi Penyakit, pencegahan dan penanganan 7

EVENTS

Klasifikasi event

Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja

Pelaksana Lokasi Ijin Ruang lingkup kegiatan Keamanan (personil, penanggungjawab etc.) Manfaat bagi daerah 8

DIKLAT

Klasifikasi diklat Lokasi, waktu pelaksanaan Pelaksana Jenjang pendidikan Tujuan, manfaat

Badan Pendidikan dan Latihan

3 No. 9

Basis Data HUMAS DAN MASUKAN MASYARAKAT

Kandungan Isi Klasifikasi (politik, pembangunan etc.)

Penanggungjawab Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja

Manfaat masukan masyarakat Promosi daerah Frekwensi Penanganan (penanggungjawab, waktu, detail penanganan) Pengumuman dari Pemerintah Daerah 10 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Jenis-Jenis koleksi (buku, kliping, sinopsis, micro film, dll)

Badan Perpustakaan & Arsip Daerah

- Pengelolaan koleksi - Sirkulasi koleksi - Tata Naskah - Surat-surat(masuk dan keluar) - Dokumentasi produk hukum 11 KEPEGAWAIAN

- Jenis Kepegawaian(CPNS,PNS) - Data pribadi pegawai - Penempatan, mutasi dan promosi - Kepangkatan - Pemberhentian/pensiun - Diklat yang diikuti - DP3(Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) - Absensi - Cuti

Badan Kepegawaian Daerah

4 No.

Basis Data

12 KEUANGAN

Kandungan Isi - DIKDA - SKO

Penanggungjawab Badan Pengolahan Data & Sistem Informasi Daerah

- SPMU - Realisasi APBD - Gaji pegawai, tunjangan dan potongan 13 PERLENGKAPAN/ASSET DAERAH

- Klasifikasi barang (tanah, bangunan, alat tnasport, ATK,dll)


- Spesifikasi barang - Pengadaan - Mutasi barang - Penghapusan 14 KEPENDUDUKAN

- Rekap data dari seluruh kabupaten - Data orang asing

Dinas Kependudukan & Transmigrasi

- Data demografi 15 PRODUK DAN POTENSI DAERAH

- Monografi daerah - Profil daerah - Geografi wilayah kabupaten - Sarana dan prasarana - Produk unggulan daerah - Profil koperasi dan UKM - Pemasaran hasil dan produksi - Pengusahaan (penyiapan, pengolahan, pengembangan)


5 No.

Basis Data

16 PENDAPATAN DAERAH

Kandungan Isi - Klarifikasi penerimaan - Penerimaan asli daerah (PAD)

Penanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah

- Pajak daerah - Retribusi daerah - Bagian laba BUMD - Penerimaan dari unit-unit kerja - Penerimaan lain-lain - Bagi hasil pajak/bukan pajak - Target dan realisasi penerimaan - Pajak kendaraan bermotor 17 KELEMBAGAAN

- Unit-unit organisasi


- Nama jabatan struktural per eselon - Formasi jabatan struktural - Penjenjangan khusus - Formasi SDM 18 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROYEK - Pola dasar dan Propeda


- Obyek pemeriksaan/unit kerja - Bidang pemeriksaan (pemerintah,keuangan,dll) - Hasil temuan (fakta, bukti, catatan) - Laporan hasil pemeriksaan 19 PENGELOLAAN PROYEK

- Administrasi proyek pembangunan (Dikda dan Dipda) - Sumber pendanaan proyek (APBD, sektoral, Inpres) - DIPDA - Realisasi fisik - Realisasi keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6 No.

Basis Data

20 PARIWISATA

Kandungan Isi - Obyek dan daya tarik wisata

Penanggungjawab Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

- Sarana dan prasarana pariwisata (hotel, perhubungan dll) - Data kunjungan wisatawan - Museum 21 KEHUTANAN

- Klasifikasi tanaman dan produksi hutan - Area

Dinas Kehutanan

- Sarana dan prasarana - Potensi pemanfaatan - Pengelola usaha kehutanan - Kondisi hutan - Pemasaran 22 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAJAR

- Data lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) - Jenis dan lokasi sekolah - Rangking sekolah - Jumlah dan penyebaran sekolah/perguruan tinggi - Jumlah dan tingkatan umur siswa - Biodata pengajar (guru, dosen) - Mutasi, penempatan dan promosi - Kepangkatan - Pemberhentian/ pensiun - Angka kredit

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

7 No.

Basis Data

23 LINGKUNGAN HIDUP

Kandungan Isi - Pemanfaatan limbah

Penanggungjawab Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

- Pelestarian (konservasi tanah, pertamanan, dll) - Penanggulangan pencemaran - Hasil analisa dampak medan dan lingkungan 24 KETENAGAKERJAAN

- Bursa tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja

- Penempatan tenaga kerja - Produktifitas tenaga kerja 25 GEOGRAFIS

- Kondisi jalan dan perencanaan pembangunan jalan - Data Demografi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pemetaan hutan, lahan pertanian, pertambangan, perikanan dll - Rancangan Umum dan Tata ruang / RUTR (penataan dan peruntukan) 26 KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Lembaga sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial

- Rehabilitasi tuna sosial - Penyantunan penderita cacat - Bantuan sosial - Bencana alam dan penanggulangannya 27 PERIJINAN

- Semua ijin yang lebih dari satu kabupaten / balaikota


8 No.

Basis Data

28 KEORGANISASIAN

Kandungan Isi - Klasifikasi (ORMAS, ORPOL, Olahraga dll)

Penanggungjawab Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja

- Penyandang dana - Kegiatan 29 PERTANIAN

- Klasifikasi produk pertanian

Dinas Pertanian

- Prasarana dan sarana - Penyiapan, pengolahan, pengembangan - Produk pertanian 30 PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Klasifikasi hasil tambang dan energi

Dinas Pertambangan dan Energi

- Potensi hasil tambang dan energi - Pengelolaan, pengendalian, pengembangan - Dampak pada lingkungan 31 KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Klasifikasi hasil laut dan perikanan - Potensi dan pemanfaatan hasil laut dan perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

- Pengeloaan, pengolahan, pengembangan - Pemasyarakatan teknologi kelautan dan perikanan 32 PERKEBUNAN

- Klasifikasi tanaman perkebunan

Dinas Perkebunan

- Potensi dan pemanfaatan hasil perkebunan - Pemasyarakatan teknologi pemanfaatan hasil perkebunan 33 STATISTIK

- Hasil Survei Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Tabel IX.1: BASISDATA BESERTA KANDUNGAN ISI DAN UNIT KERJA YANG BERTANGGUNGJAWAB


ASMAWI AGANI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003

SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN OLEH SEBUAH UNIT KERJA BESERTA BASISDATANYA

No UNIT ORGANISASI 0 Semua Unit Kerja

Sistem Informasi Basis Data SI Kepegawaian, SI Keuangan, kepegawaian, keuangan, SI Pengelolaan Proyek pengelolaan proyek

Uraian Informasi tentang data pegawai, keuangan unit kerja, pengelolaan proyek di unit kerja terkait

1

Kepala Daerah

SI Eksekutif

eksekutif

Informasi tentang keadaan umum, ekonomi, sosial politik, sosial budaya, fisik prasarana

2

Sekretariat Daerah

SI Pemerintahan, SI Eksekutif

eksekutif, perlengkapan / asset daerah, kelembagaan, humas dan masukkan masyarakat, events

Informasi tentang keadaan umum, ekonomi, sosial politik, sosial budaya, fisik prasarana, pengadaan barang inventaris dan non inventaris, mutasi dan penghapusan, kelembagaan

3

Sekretariat Dewan

SI Eksekutif

eksekutif

Informasi tentang keadaan umum, ekonomi, sosial politik, sosial budaya, fisik prasarana

4

Dinas Kehutanan

SI Kehutanan, SI Geografis, SI potensi daerah, kehutanan, Perijinan geografis, badan usaha, penelitian, perijinan, tenaga kerja

Informasi tentang potensi daerah bidang kehutanan, geografi kehutanan, manajemen pengembangan dan pengelolaan hutan, penelitian pemanfaatan hasil hutan, ijin usaha kehutanan

2 No UNIT ORGANISASI 5 Dinas Pertanian

Sistem Informasi SI Pertanian, SI Geografis, SI Perijinan

Basis Data pertanian, geografis, badan usaha, penelitian, perijinan, produk dan potensi daerah

Uraian Informasi pertanian secara umum, hasil produksi pertanian, geografi pertanian, manajemen pengembangan dan pengelolaan pertanian, penelitian pemanfaatan hasil pertanian dan pengembangan teknologi pertanian, ijin usaha pertanian, data perusahaan pengelola dan pengolah hasil pertanian

6

Dinas Pertambangan dan Energi

SI Pertambangan dan Energi, SI Geografis, SI Perijinan

pertambangan dan energi, geografis, badan usaha, penelitian, perijinan, produk dan potensi daerah

Informasi tentang pertambangan dan energi, geografi pertambangan dan energi, manajemen pengembangan dan pengelolaan hasil tambang dan energi, penelitian pemanfaatan hasil tambang dan pengembangan teknologi pertambangan, ijin usaha pertambangan dan energi , data perusahaan pengelola dan pengolah hasil tambang dan energi

7

Dinas Kelautan dan Perikanan

SI Kelautan dan Perikanan, SI Geografis, SI Perijinan

perikanan, geografis, badan usaha, penelitian, perijinan, kehewanan, produk dan potensi daerah

Informasi tentang kelautan dan perikanan, geografi, manajemen pengembangan dan pengelolaan hasil laut dan perikanan, penelitian pemanfaatan/ pengembangan teknologi hasil laut dan perikanan, ijin usaha hasil laut dan perikanan, data perusahaan pengelola dan pengolah hasil laut dan perikanan

3 No UNIT ORGANISASI 8 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi

Sistem Informasi SI Perhubungan dan Telekomunikasi, SI Geografis, SI Perijinan

Basis Data geografis, badan usaha, penelitian, perijinan, perlengkapan / asset daerah, kependudukan

Uraian Informasi geografi penyebaran telkom/perhubungan, manajemen pengembangan dan pengelolaan telkom/perhubungan, penelitian pemanfaatan/ pengembangan teknologi hasil telkom/perhubungan, ijin usaha telkom/perhubungan, data perusahaan pengelola telkom/perhubungan, demografi penduduk

9

SI Pekerjaan Umum, SI Geografis, SI Perijinan

geografis, badan usaha, perlengkapan / aset daerah, perijinan

geografi wilayah, manajemen pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, penelitian pemanfaatan/ pengembangan infrastruktur, ijin usaha infrastruktur, data perusahaan pengelola infrastruktur

SI Perindustrian dan Perdagangan, SI Perijinan

badan usaha, penelitian, produk / potensi daerah, perijinan

manajemen pengembangan dan pengelolaan perindustrian dan perdagangan, penelitian pemanfaatan/ pengembangan teknologi perindustrian dan perdagangan, ijin usaha perindustrian dan perdagangan, data perusahaan perindustrian dan perdagangan, data produk/potensi daerah

Dinas Pekerjaan Umum

10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4 No UNIT ORGANISASI 11 Dinas Koperasi dan Usaha kecil, Menengah

Sistem Informasi SI Koperasi dan UKM

Basis Data badan usaha, penelitian, produk / potensi daerah

Uraian data kepegawaian unit kerja terkait, data keuangan unit kerja terkait, manajemen pengembangan dan pengelolaan koperasi dan UKM, penelitian pemanfaatan/ pengembangan koperasi dan UKM, data koperasi dan UKM, data produk/potensi daerah

12 Dinas Kesehatan

SI Kesehatan, SI Perijinan

kepegawaian, keuangan, Informasi tentang geografi penyebaran geografis, penelitian, perijinan, penyakit, manajemen pengembangan dan epidemilogi, institusi dan pengelolaan kesehatan, penelitian tenaga kesehatan pemanfaatan/ pengembangan teknologi kesehatan, data epidemilogi, data penyebaran tenaga kesehatan, perijinan dokter praktek, perijinan usaha kesehatan

13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SI Pendidikan dan Kebudayaan, SI Perijinan

penelitian, perijinan, events, lembaga pendidikan dan pengajar, dilklat, perpustakaan dan arsip, kepariwisataan

Informasi tentang perpustakaan, pembinaan perpustakaan daerah, manajemen pengembangan dan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan, data hasil penelitian pemanfaatan/ pengembangan teknologi, data lembaga pendidikan dan pengajar data pelaksanaan diklat, data kebudayaan daerah, museum dan event, perijinan


SI Kesejahteraan Sosial, SI Perijinan

kesejateraan sosial, kependudukan, epidemilogi, perijinan

Informasi tentang kondisi sosial masyarakat, demografi kependudukan, penyebaran penyakit, bencana alam

5 No UNIT ORGANISASI 15 Dinas Perkebunan

Sistem Informasi Basis Data SI Perkebunan, SI Geografis, , geografis, ketenagakerjaan, SI Perijinan badan usaha, produk dan potensi daerah, perijinan

Uraian Informasi tentang geografi perkebunan, tenaga kerja perkebunan, produk dan potensi perkebunan, perijinan usaha perkebunan, teknologi penglahan hasil kebun

16 Dinas Pariwisata dan Seni Budaya

SI Pariwisata dan Seni Budaya geografis, badan usaha, Informasi tentang lokasi daerah pariwisata, pariwisata, events, produk dan kegiatan pariwisata, lokasi museum, badan potensi daerah usaha pengelola pariwisata


SI Tenaga Kerja

badan usaha, ketenagakerjaan, tenaga kesehatan

Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja, tenaga kesehatan, kondisi ketengakerjaan


SI Pendapatan Daerah

geografis, badan usaha, pendapatan daerah, kelembagaan

Informasi tentang pendapatan daerah dari berbagai bidang usaha

19 Dinas Kehewanan

SI Kehewanan, SI Geografis

badan usaha, produk dan potensi daerah, kehewanan, penelitian, geografis

Informasi tentang kehewanan secara umum, produk dan potensi kehewanan, manajemen pengembangan dan pengelolaan kehewanan, penelitian pemanfaatan hasil kehewanan, perijinan, penyebaran hewan

20 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi

SI Kependudukan dan Transmigrasi, SI Geografis

geografis, kependudukan, ketenagakerjaan

Informasi penyebaran penduduk dan transmigrasi, potensi pengembangan lahan, kebutuhan tenaga kerja


SI Kepegawaian Daerah

kepegawaian, kelembagaan

Informasi tentang pegawai di lingkungan pemerintahn Pemprop kalteng, formasi pegawai, kelembagaan

6 No UNIT ORGANISASI 22 Badan Pengawasan Daerah

Sistem Informasi SI Pengawasan Daerah

Basis Data Uraian perencanaan dan pengawasan Informasi tentang pelaksanaan proyek proyek

23 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja

SI Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamong Praja

kelembagaan, events, humas Informasi tentang humas dan masukkan dan masukkan masyarakat, masyarakat, organisasi yang ada, kegiatankeorganisasian kegiatan yang dilaksanakan di propinsi, kondisi keamanan


SI Pendidikan dan Latihan

diklat, lembaga pendidikan dan Informasi tentang pelaksanaan diklat, pengajar, ketenagakerjaan kebutuhan diklat, lembaga pendidikan yang ada, tenaga ahli


SI Geografis

asset pemda, geografis, Informasi tentang kondisi umum propinsi, kependudukan, badan usaha, perencanaan pengembangan propinsi, kondisi kesejahteraan sosial, sosial masyarakat, keuangan propinsi perencanaan dan pengawasan proyek, produk dan potensi daerah, pendapatan daerah


SI Penelitian dan Pengembangan Daerah

penelitian, produk dan potensi Informasi tentang potensi daerah, penelitian daerah pemanfaatan potensi daerah


SI Penanaman Modal Daerah, perijinan, badan usaha, tenaga Informasi tentang peluang usaha, potensi SI Perijinan kerja, produk dan potensi usaha, pemasaran, infrastruktur yang tersedia, daerah, perlengkapan / asset kondisi penanaman modal daerah

7 No UNIT ORGANISASI 28 Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah

Sistem Informasi SI Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah, SI Geografis

Basis Data geografis, lingkungan hidup

Uraian Informasi analisa dampak medan dan lingkungan, geografi propinsi, penyebaran tambang dan energi, penanganan limbah, konservasi alam

29 Badan Pertanahan Propinsi

SI Pertanahan Propinsi, SI Geografis

geografis

Informasi tentang lahan dan peruntukannya

30 Badan Pengolahan Data dan Sistem SI Pengolahan Data dan Informasi Daerah Sistem Informasi Daerah

ekskutif, perlengkapan / asset Penanganan sistem informasi eksekutif, daerah, kelembagaan, penyebaran informasi, penanganan penelitian infrastruktur komputer propinsi, penelitian dan perkembangan bidang TI

31 Badan Pemberdayaan Masyarakat

SI Pemberdayaan Masyarakat penelitian, kelembagaan, Informasi tentang organisasi yang berada di events, keorganisasian, humas propinsi dan kegiatannnya, penelitian dan masukkan masyarakat pemberdayaan potensi masyarakat

32 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SI Perpustakaan dan Arsip Daerah

penelitian, perpustakaan dan kearsipan

Informasi tentangbuku, hasil penelitian, arsip daerah

33 Badan Kepemudaan dan Keolahragaan

SI Kepemudaan dan Keolahragaan

keorganisasian, events

Informasi tentang organisasi kepemudaan dan olahraga beserta kegiatannya, event-event olahraga/kepemudaan nasional dan daerah

34 Badan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah

SI Kantor Penghubung Pemerintah Daerah, SI Geografis

produk dan potensi daerah, kelembagaan, geografis

Informasi produk dan potensi seluruh kabupaten dan pemkot, kelembagaan, geografi seluruh propinsi

8 No UNIT ORGANISASI 35 Badan Pusat Statistik

Sistem Informasi SI Pusat Statistik

Basis Data eksekutif, statistik

Uraian Informasi tentang data pegawai, keuangan unit kerja, pengelolaan proyek di unit kerja terkait sebagai bahan pembuatan buku kalteng dalam angka dan penyebaran informasi pada masyarakat

Tabel X.1: Sistem Informasi di Setiap Unit Kerja


ASMAWI AGANI

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003 KLASIFIKASI SISTEM INFORMASI G-TO-B / G-TO-C

G-TO-E

G-TO-G

SI Koperasi dan UKM

SI Kehutanan

SI Eksekutif

SI Perindustrian dan Perdagangan

SI Pertanian

SI Pemerintahan

SI Kesehatan

SI Pertambangan dan Energi

SI Kepegawaian

SI Pendidikan dan Kebudayaan

SI Kelautan dan Perikanan

SI Pengawasan Daerah

SI Kesejahteraan Sosial

SI Perhubungan dan Telekomunikasi

SI Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah

SI Pariwisata dan Seni Budaya

SI Pekerjaan Umum

SI Penghubung Pemda

SI Tenaga Kerja

SI Perkebunan

SI Statistik

SI Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja

SI Kehewanan

SI Pendapatan Daerah

SI Penanaman Modal Daerah

SI Kependudukan dan Transmigrasi

SI Pendidikan dan Latihan

SI Pemberdayaan Masyarakat

SI Penelitian dan Pengembangan Daerah

SI Keuangan

SI Kepemudaan dan Olahraga

SI Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

SI Pengelolaan Proyek

SI Perijinan

SI Pertanahan SI Perpustakaan dan Arsip Daerah SI Geografis

Tabel XI.1: Klasifikasi Sistem Informasi


ASMAWI AGANI

LAMPIRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003 JADWAL PENGADAAN BACK-BONE, LAN, SERVER DAN KOMPUTER

No.

Sistem Informasi

1 Pengembangan Awal Situs Web Kalteng (BAPADASIFORA) 2 SI Eksekutif dengan manual input (BAPADASIFORA) 3 Badan Pendidikan dan Latihan

Biaya Waktu (Juta) (bulan)

Tahun I 2004 1

2

3

Tahun II 2005 4

1

2

3

Tahun III 2006 4

1

2

Tahun IV 2007 3

4

1

2

3

Tahun V 2008 4

1

2

  3 3

 

3

 

4 Badan Penilitian dan Pengembangan Daerah

3

 


3

6 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja

3

7 Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

3


3



9 Badan Kepemudaan dan Olahraga

3



10 Badan Kantor Penghubung Pemda

3

11 Dinas Koperasi dan UKM

3

 


3

 

13 SI Perijinan (BAPADASIFORA)

3

14 Dinas Kehutanan

3



15 Dinas Pertanian

3



16 Dinas Kelautan dan Perikanan

3

17 Dinas Pertambangan dan Energi

3

18 Dinas Kehewanan

3

19 Dinas Perhubungan dan Telkom

3

20 Dinas Pekerjaan Umum

3

   

 

 

       

3

4

2  


3


3

23 Dinas Perkebunan

3


3

25 Dinas Kependudukan & Transmigrasi

3


3

27 Badan Pertanahan

3

28 Badan Pengolahan Data & SI

3

29 Badan Perpustakaan & Arsip Daerah

3

 

30 Badan Pusat Statistik

3

 


3

32 SI Eksekutif (BAPADASIFORA)

3


3

34 Dinas Kesehatan

3

35 Dinas Pendidikan & Kebudayaan

3

36 SI Keuangan (BAPADASIFORA)

3

 

37 SI Pengelolaan Proyek (BAPADASIFORA)

3

 

38 SI Pemerintahan (BAPADASIFORA)

3


3

40 Gubernur

2

41 Wakil Gubernur

2

42 Sekretariat Daerah

2

43 Biro-biro

2

44 Sekretariat Dewan

2

41 Koneksi permanen ke internet + koneksi permanen ke internet (dimulai)

12

42 Jaringan utama (backbone) antar dinas / badan / Sekwan

24

43 Instalasi server - server DNS, Proxy, Mail

6

Keterangan:

        



  

 

3 Pengadaan semua komputer dan LAN (3 bulan) Pengadaan komputer groupware dan LAN (2 bulan)   Pengadaan Komputer SI (1 bulan)

Tabel XII.1: Jadwal Pengadaan Perangkat Keras (Backbone,Server,Komputer,dll)


ASMAWI AGANI

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003 JADWAL PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

No.

Sistem Informasi

1 Pengembangan Awal Situs Web Kalteng 2 SI Eksekutif dengan manual input

Biaya Waktu (Juta) (bulan) 102 5 142

5

3 SI Pendidikan dan Latihan

74

3

4 SI Penelitian dan Pengembangan Daerah

74

3

5 SI Pengawasan Daerah

74

3

6 SI Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja

74

3

7 SI Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 8 SI Pemberdayaan Masyarakat

74

3

74

3

9 SI Kepemudaan dan Olahraga

74

3

10 SI Penghubung Pemda

74

3

11 SI Koperasi dan UKM

74

3

12 SI Pariwisata dan Seni Budaya

82

3

13 SI Perijinan

82

3

14 SI Kehutanan

82

3

15 SI Pertanian

154

5

16 SI Kelautan dan Perikanan

154

5

17 SI Pertambangan dan Energi

154

5

18 SI Kehewanan

154

5

19 SI Perhubungan dan Telkom

196

6

20 SI Pekerjaan Umum

196

6

21 SI Perindustrian dan Perdagangan

196

6

1

Tahun I

Tahun II

2004 2 3

2005 2 3

4

1

Tahun III 4

1

2006 2 3

Tahun IV

Tahun V

2007 4

1

2

3

4

1

2008 2

3

4

2 22 SI Kesejahteraan Sosial

180

6

23 SI Perkebunan

154

5

24 SI Tenaga Kerja

142

5

25 SI Kependudukan & Transmigrasi

116

4

26 SI Penanaman Modal Daerah

142

5

27 SI Pertanahan

104

4

28 SI Pengolahan Data & SI

142

5

29 SI Perpustakaan & Arsip Daerah

142

5

30 SI Statistik

142

5

31 SI Kepegawaian

316

9

32 SI Eksekutif

326

7

33 SI Pendapatan Daerah

310

8

34 SI Kesehatan

302

8

35 SI Pendidikan & Kebudayaan

302

8

36 SI Keuangan

526

12

37 SI Pengelolaan Proyek

526

12

38 SI Pemerintahan

388

10

39 SI Geografis

703

12

40 Instalasi aplikasi Groupware (eg. Kantaya)

Jumlah

10

2

7,333

Tabel XIII.1: Jadwal Pengadaan Sistem Informasi Keterangan tanda-tanda dan warna seperti pada jadwal pengadaan back-bone.


ASMAWI AGANI

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003 JADWAL PENGEMBANGAN SUPRASTRUKTUR (SDM, KELEMBAGAAN,PERUNDANG-UNDANGAN, DAN EVALUASI)

No.

Kegiatan

Biaya

Waktu

(Juta) (bulan) A A.1

Sumber Daya Manusia Training administrator jaringan dan security (persiapan sbg supervisor pengembangan LAN dan jaringan utama (backbone))

A.2 Training administrator basis-data (persiapan pengembangan basis data) A.3 Training WEB programmer dan analis (HTML, php, Java dll) A.4 Training teknisi komputer, wavelan, listrik A.5 Training eksekutif (Kantaya, SI Eksekutif, Internet)

99

2

25

0.75

50

0.75

88.85

1

86

1

250

6

250

6

B

Kelembagaan dan Perundang-undangan B.1 Perda Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi B.2 Perda SIMDA Pemprop Kalteng tentang tanggungjawab masing-masing dinas terhadap basis data

Tahun I 2004 1

2

3

Tahun II 2005 4

1

2

3

Tahun III 2006 4

1

2

3

Tahun IV 2007 4

1

2

3

Tahun V 2008 4

1

2

3

4

2

C

Evaluasi Evaluasi pelaksanaan dan rencana induk SIMDA Jumlah

100

5

948.85

Keterangan: 1 bulan = 4 minggu

Tabel XIV.1: Jadwal Pengembangan Suprastruktur


ASMAWI AGANI

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2003

NOMOR 442 TAHUN 2003 TANGGAL 30 DESEMBER 2003

Rencana Pembiayaan Pengembangan Sistem Informasi No.

Sistem Informasi

Tahun I

Tahun II

Tahun III

Tahun IV

Tahun V

2004

2005

2006

2007

2008

Biaya

Waktu

(Juta)

(bulan)

1 Pengembangan Awal Situs Web Kalteng

102

2 SI Eksekutif dengan manual input

142

5 5

3 SI Pendidikan dan Latihan

74

3

74

4 SI Penelitian dan Pengembangan Daerah

74

3

74

5 SI Pengawasan Daerah

74

3

6 SI Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja

74

3

7 SI Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

74

3

8 SI Pemberdayaan Masyarakat

74

3

74

9 SI Kepemudaan dan Olahraga

74

3

74

10 SI Penghubung Pemda

74

3

74

11 SI Koperasi dan UKM

74

3

12 SI Pariwisata dan Seni Budaya

82

3

13 SI Perijinan

82

3

14 SI Kehutanan

82

3

82

15 SI Pertanian

154

5

154

16 SI Kelautan dan Perikanan

154

5

154

17 SI Pertambangan dan Energi

154

5

18 SI Kehewanan

154

5

154

19 SI Perhubungan dan Telkom

196

6

196

20 SI Pekerjaan Umum

196

6

196

21 SI Perindustrian dan Perdagangan

196

6

196

102 142

74 74 74

74 82 82

154

2 22 SI Kesejahteraan Sosial

180

6

23 SI Perkebunan

154

5

154

24 SI Tenaga Kerja

142

5

142

25 SI Kependudukan & Transmigrasi

116

4

26 SI Penanaman Modal Daerah

142

5

27 SI Pertanahan

104

4

28 SI Pengolahan Data & SI

142

5

29 SI Perpustakaan & Arsip Daerah

142

5

30 SI Statistik

142

5

31 SI Kepegawaian

316

9

32 SI Eksekutif

326

7

33 SI Pendapatan Daerah

310

8

34 SI Kesehatan

302

8

35 SI Pendidikan & Kebudayaan

302

8

36 SI Keuangan

526

12

526

37 SI Pengelolaan Proyek

526

12

526

38 SI Pemerintahan

388

10

388

39 SI Geografis

703

12

703

40 Instalasi aplikasi Groupware (eg. Kantaya)

10

2

10

Jumlah

7333

180

116 142 104 142 142 142 316 326 310 302 302

244

Keterangan: Biaya sudah termasuk training sistem administrator dan operator SI

Tabel XV.1: Rencana Pembiayaan Pengembangan Sistem Informasi

3003

1658

1626

802

3 Rencana Pembiayaan Pengadaan Backbone, Local Area Network, Server dan Komputer

No.

Sistem Informasi

Biaya

Waktu

(Juta)

(bulan)

Tahun I

Tahun II

2004

2005

Tahun III Tahun IV Tahun V 2006

2007

2008

1 Pengembangan Awal Situs Web Kalteng (BAPADASIFORA) 2 SI Eksekutif dengan manual input (BAPADASIFORA)

3 3

20


3

35

124


3

25

99


3

35

6 Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa & Polisi Pamomg Praja 7 Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

3

35

3

30


3

25

59

20

64 139 91.5

9 Badan Kepemudaan dan Olahraga

3

20

81.5

10 Badan Kantor Penghubung Pemda

3

25

50.5

11 Dinas Koperasi dan UKM

3

30

111.5


3

25

59

13 SI Perijinan (BAPADASIFORA)

3

20

14 Dinas Kehutanan

3

45

229

15 Dinas Pertanian

3

50

139

16 Dinas Kelautan dan Perikanan

3

35

64

17 Dinas Pertambangan dan Energi

3

30

18 Dinas Kehewanan

3

35

66.5

19 Dinas Perhubungan dan Telkom

3

35

124

20 Dinas Pekerjaan Umum

3

35

291.5


3

45

69


3

40

23 Dinas Perkebunan

3

35

64


3

30

129

25 Dinas Kependudukan & Transmigrasi

3

35

116.5

96.5

76.5

4 26 Badan Penanaman Modal Daerah

3

27 Badan Pertanahan

3

28 Badan Pengolahan Data & SI

3

29 Badan Perpustakaan & Arsip Daerah

3

30

136.5

30 Badan Pusat Statistik

3

35

90.5


3

124

32 SI Eksekutif (BAPADASIFORA)

3

35


3

144

34 Dinas Kesehatan

3

60

35 Dinas Pendidikan & Kebudayaan

3

35

36 SI Keuangan (BAPADASIFORA)

3

20

37 SI Pengelolaan Proyek (BAPADASIFORA)

3

20

38 SI Pemerintahan (BAPADASIFORA)

3

20


3

99

40 Gubernur

2

5

41 Wakil Gubernur

2

5

42 Sekretariat Daerah

2

40

20.5

43 Biro-biro

2 2

45 25

431.5

44 Sekretariat Dewan 41 Koneksi permanen ke internet (dimulai)

12

60

60

60

60

42 Jaringan utama (backbone) antar dinas / badan / Sekwan

24

1068

1068

43 Instalasi server - server DNS, Proxy, Mail

6

10 2318.5

1437

Jumlah

8438

40

1218

Tabel XV.2: Rencana Pembiayaan Pengadaan Perangkat Keras.

30

61.5

30

179

201

2886

227

659 64

578.5

5 Rencana Pembiayaan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Perundang-undangan, dan Evaluasi

No. A

Kegiatan

A.4

Sumber Daya Manusia Training administrator jaringan dan security (persiapan sbg supervisor pengembangan LAN dan jaringan utama (backbone)) Training administrator basis-data (persiapan pengembangan basis data) Training administrator sistem informasi yang ada di setiap unit kerja Training administrator security di setiap unit kerja

A.5

Training sistem analis dan desain untuk setiap unit kerja

A.6 A.7

Training WEB programmer(HTML, php, Java dll) Training teknisi komputer di setiap unit kerja

A.8

Training teknisi radio wavelan di setiap unit kerja

A.9

Training teknisi listrik di setiap unit kerja

A.10

Training pengenalan komputer (eksekutif dan trainer): SI Eksekutif, Internet, groupware

B B.1

Kelembagaan dan Perundang-undangan

A.1

A.2 A.3

B.2

Perda Unit Kerja Pengolahan Data dan Sistem Informasi Perda SIMDA Pemprop Kalteng tentang tanggungjawab masing-masing dinas terhadap basis data

C

Evaluasi Evaluasi pelaksanaan dan rencana induk SIMDA Jumlah

Tahun I

Tahun II

2004

2005

2006

2007

2008

10 10

10

10

10

10

10

10

Biaya

Waktu

(Juta)

(bulan)

66

0.75

66

25

0.75

25

70

0.75

70

33 32

0.75 0.5

33

64

0.75

64

72

0.75

72

Tahun III Tahun IV Tahun V

32

5

0.25

5

11.85

0.25

11.85

33

0.75

33

250

3

250

250

4

250

100 1011.9

5

10 921.85

Keterangan: I bulan = 4 minggu

Tabel XV.3: Rencana Pembiayaan Pengembangan Suprastruktur.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ASMAWI AGANI

Berikut ini penjelasan tugas dan fungsi dari unit kerja pengolahan data dan informasi:

Recommend Documents