Berbagai Ulasan dan Wawancara bersama: Sri Retno Wulandari, Kisna Pamuji, Silvia T. Laporan Tahunan Kalyanamitra 2013

Berbagai Ulasan dan Wawancara bersama: Sri Retno Wulandari, Kisna Pamuji, Silvia T

1

Laporan Tahunan Kalyanamitra 2013

Kata Pengantar Sejak berdirinya pada 28 Maret 1985, Kalyanamitra mengkritisi pola hubungan sosial yang memunculkan ketidakadilan dan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, atau ketimpangan gender. Ketimpangan ini sangat jelas dalam pembedaan antara wilayah domestik dengan publik. Wilayah domestik secara alamiah dianggap sebagai dunianya kaum perempuan, sedangkan wilayah publik dianggap milik kaum laki-laki. Meskipun terlihat semakin banyak perempuan bergiat di wilayah publik, namun bidang-bidang yang digeluti perempuan selalu dikaitkan dengan feminitas. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan kecermatan, profesi guru, sekretaris, dan sejenisnya menjadi arena dominan kaum perempuan. Pembagian wilayah itu sangat erat hubungannya dengan pelekatan nilai feminitas dan maskulitas pada diri perempuan dan laki-laki, serta berkait pula dengan pembedaan kegiatan produktif-reproduktif. Ketimpangan gender yang mendiskriminasi perempuan akar sejarahnya sulit dilacak lagi saat ini, karena dilestarikan dan disuburkan oleh kebijakan-kebijakan negara dan norma-norma sosial yang bertahan. Pembagian peran gender antara perempuan dan laki-laki oleh keluarga, komunitas, dan negara justru mempertajam subordinasi perempuan oleh laki-laki, dan berujung pada lemahnya posisi perempuan baik secara sosial, politis dan ekonomis. Salah satu ukuran lemahnya posisi perempuan, yakni rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan serta politik. Padahal salah satu indikator penting untuk meningkatkan kedudukan perempuan adalah pendidikan dan kesehatan serta politik. Jadi, untuk menjadi perempuan agen perubahan sosial saat ini amatlah penting sehingga secara tak langsung dapat mengubah dirinya pula.

2


I. DIVISI PROGRAM

D

ivisi Program tahun 2013 berfokus pada implementasi isu-isu strategis yang harus dicapai dalam periode 2013-2015. Sangat penting untuk Divisi Program melihat capaian strategis organisasi dalam kurun waktu tersebut. Setiap tahun dicoba untuk melakukan evaluasi dengan melihat capaian maupun hambatan yang terjadi sebagai proses belajar untuk lebih maju lagi di dalam program. Banyak hal yang harus dipelajari dan dikerjakan oleh Divisi Program dalam mewujudkan isu strategis organisasi. Tahun 2013, Divisi Program menstrukturkan kembali fokus kerjanya dengan mengikuti alur isu strategis berikut: 1. Menumbuhkan kader perempuan menjadi aktor sosial yang mampu melakukan advokasi pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. Indikatornya ialah menumbuhkan 2 komunitas dampingan di Jakarta dan 1 komunitas dampingan di Jogjakarta dengan menumbuhkan 3 kader pendukung di

tiap kelompok; kader mampu melakukan aksi ke pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hal kesehatan, pangan, energi, dan partisipasi; muncul satu jaringan pendukung dari aktor-aktor sosial di luar kelompok dampingan. Kegiatan utama untuk mencapai isu strategis ini ialah pendampingan, pendidikan, dengar pendapat, diskusi komunitas, diseminasi informasi di komunitas, melakukan kegiatan bersama jaringan. 2. Memproduksi pengetahuan berdasarkan pembelajaran perempuan. Indikatornya ialah ada 9 materi hasil refleksi pembelajaran (foto, tulisan, video); materi pembelajaran menjadi bahan diskusi di komunitas dampingan; tiap hasil materi pembelajaran di sebarluaskan di situs Kalyanamitra dan media sosial lainnya. Kegiatan utama untuk mencapai isu strategis ini ialah diskusi reflektif, pengolahan hasil diskusi menjadi materi pembelajaran, dan penyebaran materi pembelajaran.


3

3. Membangun kesadaran publik terhadap perumusan kebijakan dan pembentukan norma perempuan atas nama agama. Indikatornya ialah perubahan opini dan adanya dukungan publik mengenai RUU KKG. Kegiatan utama untuk mencapai isu strategis ini ialah kampanye publik melalui media sosial (situs, Face Book, twiter, petisi on-line); konferensi pers sebanyak enam kali; talkshow di radio (VHR, 68H, Jak FM, Female Radio); talkshow TV (Jak TV, DAAI TV, MNC TV).

terhadap 19 kelompok perempuan di 18 dusun dengan total anggota 393 orang adalah berikut:

1. PENDAMPINGAN KOMUNITAS Program pendampingan komunitas dilaksanakan di dua wilayah yakni di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Tujuan program ini adalah membangun kesadaran kritis perempuan tentang hak-hak perempuan dan persoalan gender yang terjadi, serta membangun kemandirian dan kepemimpinan perempuan, melalui penguatan kelompok-kelompok. Di wilayah DKI Jakarta, target pendampingan komunitas adalah perempuan miskin kota di Prumpung (Jakarta Timur) dan di Muara Baru (Jakarta Utara). Tahun 2013, kegiatan pendampingan di DKI Jakarta difokuskan pada penguatan Koperasi Perempuan Prumpung Mandiri (KPPM). KPPM yang berdiri sejak 14 April 2010 bergerak dalam bidang simpan-pinjam. Hingga Desember 2013, koperasi ini memiliki jumlah anggota 39 orang perempuan. Di DI Yogyakarta, target pendampingan komunitas adalah perempuan desa di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kapupaten Kulon Progo. Hingga Desember 2013, kegiatan difokuskan pada penyediaan sekretariat, assesment awal proyek, pembentukan dan penguatan kelompok, penguatan kapasitas tim pendamping, dan pendidikan untuk anggota-anggota kelompok tentang herbal, kesehatan reproduksi, serta persiapan pembentukan usaha ekonomi. Program pendampingan

4


a. Assesment awal Tim pendamping melakukan assessment awal untuk menggali data dan informasi menyeluruh tentang Desa Banjaroya dan membangun komunikasi dengan pemerintahan desa dan tokoh masyarakat setempat. Tim pendamping lapangan menemui kepala desa (lurah) dan perangkat Pemdes Desa Banjaroya (beberapa kepala dusun) serta tokoh masyarakat. Tim pendamping juga melakukan wawancara dengan beberapa warga dusun untuk menggali informasi tentang

persoalan perempuan secara umum di Desa Banjaroya. Kemudian dikumpulkan data monografi desa/ dusun, data dan informasi tentang kegiatan-kegiatan perempuan di tiap dusun, dan melakukan silahturahmi dengan PKK desa. Pada tahap ini, Tim pendamping memperoleh informasi tentang monografi desa/ dusun, peta wilayah desa/dusun, jadwal pertemuan kelompok-kelompok perempuan di tiap dusun.

b. Sosialisasi program Sosialisasi program dilakukan oleh 5 orang tim pendamping lapangan pada 14 Februari 2013 di Balai Desa saat Rapat PKK Desa. Dalam rapat tersebut, Kalyanamitra diminta untuk memperkenalkan diri dan sosialisasi program. Dalam sosialisasi itu, tim menjelaskan maksud dan tujuan program dilaksanakan di Desa Banjaroya selama 3 tahun, dan yang menjadi targetnya yakni kelompok-kelompok perempuan. Secara umum, istri Kepala Desa Banjaroya dan pengurus PKK menyambut baik kehadiran program Kalyanamitra. Selain sosialisasi di forum rapat PKK Desa, sosialisasi juga dilakukan dengan cara silahturahmi dan mengunjungi rumah 12 kepala dusun (Dusun Dlingseng, Tonogoro, Promasan, Pantog Kulon, Semawung, Slanden, Banjaran, Pantog Wetan, Kajoran, Semagung, Pranan, dan Klangon).Tim Kalyanamitra mendatangi rumah-rumah mereka untuk berkenalan sekaligus mensosialisasikan program Kalyanamitra. Dalam sosialisasi ini, 12 orang kepala dusun mendukung program Kalyanamitra. Sosialisasi juga dilakukan pada 18 Februar-Maret 2013 dengan mendatangi posyandu, PKK, Dasawisma, arisan RT, dan Kelompok Tani Wanita yang ada di 19 dusun. Tim melakukan perkenalan dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang ada di tiap dusun. Tim melakukan penjelasan mengenai program serta rencana pembentukan kelompok-kelompok di tiap dusun.

c. Pembentukan kelompok Pembentukan kelompok-kelompok dilakukan mulai Maret-April 2013. Untuk pembentukan kelompokkelompok, tim pendamping melakukan berbagai strategi pendekatan, seperti mengunjungi rumah dan

menjelaskan tujuan program kepada tokoh-tokoh kunci di tiap dusun (Kepala Dusun, tokoh masyarakat, dan beberapa perempuan yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di desa). Tim pendamping bahkan menggunakan kelompok-kelompok yang ada di dusun-dusun sebagai pintu masuk untuk membentuk kelompok, seperti Dasawisma, PKK, KWT (Kelompok Wanita Tani), Arisan, dan Posyandu. Awal pembentukan kelompok, Kalyanamitra berhasil membentuk 19 kelompok di 19 dusun dengan total anggota 471 perempuan.

d. Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Dalam periode 2013, peningkatan kapasitas dilakukan kepada tim pendamping yakni:

• Pelatihan gender Pelatihan ini dilakukan pada 11-13 Februari 2013 yang difasilitasi Kalyanamitra dengan tujuan memberikan pengetahuan dan membangun perspektif tim pendamping mengenai isu gender dan feminism dasar. Pelatihan berlangsung di sekretariat Kalyanamitra di Dusun Dlingseng, diikuti oleh lima orang (Subraman, Naning Ratningsih, Hari Subagyo, Jovanka, dan Johnsony). Dalam pelatihan ini, materi yang diberikan adalah konsep-konsep dasar mengenai gender. Dalam pelatihan ini, lebih banyak dilakukan diskusi termasuk strategi penyampaian isu gender di komunitas. Pelatihan gender lanjutan dilakukan pada 13-16 September 2013 yang difasilitasi Ruth Indiah Rahayu. Dalam pelatihan ini, tim pendamping diajak berdiskusi membongkar perspektif mereka terkait dengan isu gender. Hal ini maksudnya agar tim memiliki pemahaman yang relative sama mengenai persoalan-persoalan gender yang ditemukan dalam pendampingan di lapangan. Metode pelatihan adalah dengan curah pendapat (brainstorming) masing-masing pendamping, menceritakan kondisi masing-masing wilayah yang didampingi. Kemudian dipandu merumuskan persoalan-persoalan gender yang terjadi.

• Pelatihan manajemen proyek Pelatihan ini dilakukan pada Februari 2013 bersamaan dengan pelatihan gender dan kesehatan reproduksi.


5

Pelatihan ini banyak menjelaskan mengenai gambaran umum proyek, mekanisme serta hal-hal penting yang harus dilakukan tim pendamping saat menjalankan proyek, seperti strategi pendampingan, baseline data, dan mekanisme pelaporan. Dalam pelatihan ini sekaligus dilakukan pembagian lokasi dusun dampingan.

• Pelatihan kesehatan reproduksi Pelatihan kesehatan reproduksi dilakukan pada Februari 2013. Pokok materi yang dibahas antara lain tentang pengenalan organ-organ reproduksi perempuan dan laki-laki, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dan mengenai Keluarga Berencana (KB). Pelatihan kesehatan reproduksi lanjutan dilakukan pada 4-5 April 2013 yang difasilitasi Nukman Firdausie dari Institute Hak Asasi Perempuan (IHAP) Yogyakarta. Materi yang dibahas adalah organ reproduksi, kehamilan, masalah kesehatan reproduksi dan kebijakan terkait, serta kasus-kasus kesehatan reproduksi. Pelatihan selanjutnya dilakukan pada 18-19 September 2013 yang difasilitasi tim PKBI Kulon Progo. Tujuan pelatihan agar tim pendamping mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang beperspektif gender sehingga mampu melakukan fasilitasi kelompok masing-masing. Materi yang dibahas adalah tentang gender dalam kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi dalam sudut pandang medis, dan pengalaman PKBI dalam melakukan advokasi kesehatan reproduksi di Kulon Progo. Fasilitator pelatihan ini adalah Majes Mahesa (Kepala bidang media dan pengembangan pelatihan PKBI), Bidan Erna (Kepala Klinik Sehati PKBI Kulon Progo) dan Paulo (Direktur cabang PKBI Kulon Progo).

• Sarasehan kader kelompok Sarasehan ini dilaksanakan di dusun bawah pada 30 Mei 2013 dan di Dusun Dlingseng pada 31 Mei 2013 di sekretariat Kalyanamitra. Tujuan sarasehan kader kelompok adalah mengonsolidasi kelompok, memberikan pemahaman tentang program Kalyanamitra, menggali persoalan penyebab/kendala kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan, refleksi tentang apa yang membedakan program Kalyanamitra dengan kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok/ organisasi lain, serta menggali masukan-masukan kader bagi perbaikan tim pendamping dan Kalyanamitra. Peserta yang hadir dalam sarasehan di dusun

6


bawah berjumlah 23 orang yang merupakan kader dari 9 kelompok (Dusun Pugoh, Potronalan, Slanden, Kempong, Pantog Kulon, Beji, Pantog Wetan, Pranan, dan Banjaran). Peserta yang hadir dalam sarasehan di Dusun Dlingseng berjumlah 20 orang yang merupakan kader dari 9 kelompok (Dusun Plengan, Duren Sawit, Tonogoro, Tanjung, Dlingseng, Promasan, Semagung, dan Semawung).

• Pendidikan kesehatan reproduksi untuk kelompok Pendidikan kesehatan reproduksi ini dilaksanakan di semua kelompok dengan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dasar, mengenal organ tubuh perempuan dan laki-laki, siklus menstruasi, Keluarga Berencana, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Penyampaian materi dilakukan masing-masing pendamping kelompok dengan metode ceramah yang dibantu dengan pemutaran film. Capaian pendidikan ini adalah berikut: 1. Tersebarnya informasi tentang kesehatan reproduksi baik untuk anggota-anggota kelompok- kelompok maupun kepada anggota keluarga mereka, serta di lingkungannya. 2. Anggota kelompok bisa mempraktikkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan mengubah perilaku mereka untuk menjadi lebih sehat.

• Pendidikan herbal untuk tim pendamping dan anggota kelompok Pendidikan herbal untuk tim pendamping dan anggota kelompok dilakukan pada 24-27 September 2013 yang difasilitasi oleh Priambodo, herbalis dari CD Bethesda Yogyakarta. Pendidikan ini dilakukan dua hari untuk kelompok di dusun bawah pada 24-25 September 2013 dan dua hari untuk kelompok di dusun atas pada 26-27 September 2013. Pendidikan ini diikuti perwakilan 19 kelompok (tidak hadir wakil kelompok Duren Sawit), masing-masing kelompok diwakili 2 orang. Materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang sejarah herbal dan jamu, aneka jenis tanaman berkhasiat obat, cara meramu hingga praktik membuat jamu untuk mengatasi penyakit yang banyak dialami oleh anggota kelompok, seperti asam urat, pegal linu, batuk, keputihan dan kesuburan.

Tujuan pendidikan herbal ini ialah memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan kesadaran kepada anggota kelompok tentang pengobatan metode herbal yang memanfaatkan tanaman lokal yang ada di Desa Banjaroya. Pasca pendidikan herbal diharapkan anggota yang ikut pelatihan dapat membagikan informasi dan pengetahuannya kepada anggota kelompoknya yang lain. Selain itu, diharapkan agar anggota kelompok dapat melakukan pengobatan dengan herbal. Capaian pendidikan herbal ini adalah berikut:

e. Usaha Ekonomi Dalam hubungan dengan dimulainya usaha ekonomi kelompok, maka periode 2014 masalah ini sudah mulai disampaikan kepada tiap kelompok. Usaha ekonomi yang akan dipilih kelompok-kelompok diarahkan pada usaha-usaha yang bahan bakunya berasal dari wilayah tempatan (lokal), sehingga pengelolaannya tidak terlalu sulit bagi kelompok-kelompok. Berikut hasil identifikasi 24 jenis usaha kelompok yang akan dikerjakan:

1. Anggota kelompok yang mengikuti pelatihan meningkat pengetahuan dan keterampilannya tentang herbal, dalam arti, mereka mulai menggunakan dan meramu sendiri beberapa jenis obat herbal dan membagikan pengetahuannya kepada orang lain. 2. Anggota kelompok mengubah perilakunya menjadi lebih sehat yakni dalam metode pengolahan makanan. 3. Para suami mendukung istrinya untuk aktif berkegiatan di kelompok setelah mengetahui istrinya belajar tentang herbal kemudian bisa langsung digunakan di keluarga mereka.

f. Monitoring Program Tahun 2013, monitoring program pendampingan di Desa Banjaroya dilakukan dua kali, yakni pada 30 Mei 2013-4 Juni 2013, dan pada 29-30 November 2013. Tujuan monitoring adalah melihat capaian program di kelompok dampingan, mekanisme kerja tim pendamping, dan refleksi atas kendala-kendala.


7

2. KAJIAN DAN PENGEMBANGAN

Selain pendampingan komunitas, Kalyanamitra juga memiliki program Kajian dan Pengembangan dengan cakupan kerja berikut: a. Publikasi Publikasi terdiri atas: • Website • Buletin • Analisa media • Lembar info • Bahan kampanye b. Kajian c. Informasi dan Dokumentasi d. Diskusi dan Seminar

8


a. Publikasi • Website Dalam era teknologi yang makin canggih saat ini, website menjadi media yang sering digunakan untuk mencari atau menyebarluaskan informasi. Oleh karena itu, pembaruan informasi dilakukan minimal setiap seminggu. Itu dilakukan agar pengunjung selalu memperoleh informasi terkini seputar isu perempuan yang sedang terjadi. Informasi yang dipublikasikan sangat beragam, mulai dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kalyanamitra seperti diskusi, seminar, pelatihan, pendampingan komunitas, sampai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi lain yang dihadiri oleh staf Kalyanamitra. Selain itu, juga dipublikasikan pernyataan sikap atau press release yang disebarkan oleh lembaga-lembaga pemerhati isu perempuan dan HAM. Sepanjang tahun 2013, sebanyak 241 tulisan dipublikasikan website kalyanamitra, yang terdiri atas 168 tulisan dalam bahasa Indonesia, dan 64 tulisan dalam bahasa Inggris serta 9 tulisan dalam blog. Berdasarkan www. google.com/analytics/ sepanjang tahun 2013, sebanyak 25.111 kunjungan ada di web Kalyanamitra. Dari data tersebut, sebanyak 21.885 merupakan pengunjung unik. Selain itu, sebanyak 39.242 tayangan laman, yakni jumlah total laman yang dilihat pengunjung.


9

Tulisan yang paling banyak dibaca pengunjung terkait dengan isu gender, seperti Kesetaraan Gender: Kondisi Perempuan Yang Perlu Diwujudkan. Tulisan ini dibaca sebanyak 1.898 kali. Juga tulisan dengan judul “Pentingnya Payung Hukum Kesetaraan Gender” yang dibaca/dibuka sebanyak 1.171 kali.

Pengunjung website Kalyanamitra masih didominasi dari Indonesia, disusul pengunjung dari Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, Australia, Thailand, India, Canada dan Inggris. Berikut data kunjungan dari tiap Negara:

10


• Buletin Buletin “Perempuan Bergerak” menjadi salah satu media yang digunakan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Buletin ini terbit setiap tiga bulan. Penyebaran bulletin menggunakan email, mailing list, dan website. Sekitar 6000 alamat email dikirimi bulletin Perempuan Bergerak setiap kali terbit. Sepanjang tahun 2013, ada 4 edisi yang berhasil diterbitkan:

a. Edisi Januari-Maret 2013 “Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender: Payung Hukum Bagi Pemenuhan Hak Asasi Perempuan” Tema ini diangkat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang RUU KKG yang merupakan salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013 dan telah menjadi inisiatif DPR RI. Draft Naskah Akdemik RUU KKG saat ini sedang disusun oleh Komisi VIII DPR RI. RUU KKG menjadi salah satu RUU dari 70 RUU yang masuk dalam prolegnas 2013. Masuknya RUU KKG dalam prolegnas 2013 menunjukan komitmen anggota legislative, terutama Komisi VIII untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, mengingat Indonesia telah meratifikasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

b. Edisi April-Juni 2013 “Agenda Baru Politik Perempuan” Tema ini diangkat untuk melihat perjuangan politik perempuan Indonesia untuk memilih dan dipilih yang

bukan lagi menjadi agenda baru. Karena hal tersebut sudah berlangsung sejak zaman kemerdekaan. Akan tetapi, perjuangan politik perempuan masih terus dilakukan karena keberadaan perempuan dalam politik jauh dari memadai. Sebagian besar anggota parlemen masih didominasi oleh laki-laki (maskulinisasi politik). Ruang keterwakilan perempuan mulai lebih terbuka setelah reformasi tahun 1998. Ketetapan kuota 30% perempuan di parlemen, yang merupakan tindakan afirmatif diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004, seiring dengan perjuangan dan tuntutan gerakan perempuan. Hasilnya, 62 perempuan terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%) tahun 2004. Sementara dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya 45 perempuan dari 500 anggota DPR RI yang terpilih (9%). Keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan pada Pemilu 2009. Perempuan yang berhasil masuk menjadi anggota parlemen sekitar 18% (sekitar 103 kursi). Demikian juga di tingkat provinsi, berkisar 16% (321 kursi). Di tingkat kabupaten/kota, berkisar 12%. Namun di beberapa kabupaten/kota, ada yang tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali.

c. Edisi Juli-September 2013 “Menilik Praktik Khitan Perempuan di Indonesia” Tema ini diangkat untuk melihat praktik khitan perempuan yang masih dilakukan di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 140 juta gadis maupun perempuan dewasa di Afrika, Timur Tengah, dan Asia mengalami praktik mutilasi kelamin. Sementara UNICEF (lembaga PBB yang peduli terhadap kondisi kesehatan dan perlindungan anak) mengungkapkan bahwa kini 30 juta anak perempuan di bawah usia 15 tahun masih beresiko mengalami praktik khitan perempuan. Hal ini yang menjadi keprihatinan PBB khususnya CEDAW Committee, sehingga


11

tahun 2013 ini PBB mengeluarkan resolusi penghapusan terhadap praktik khitan perempuan dan menetapkan setiap tanggal 6 Februari diperingati sebagai Hari Internasional Tanpa Toleransi Terhadap Khitan Perempuan.

di Indonesia. Angka itu mengalami kenaikan sangat signifikan karena, bila dilihat akhir 2010, Komnas Perempuan menemukan 189 Perda yang diskriminatif (mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2009 yang hanya 154 Perda).

d. Edisi Oktober-Desember 2013 “Posisi Perempuan dalam Pasar Bebas”

b. Edisi Februari “Angkutan Publik yang Tak Ramah Perempuan”

Dalam rezim kapitalisme global saat ini, posisi negara tak lebih dari hanya sekedar menciptakan infrastruktur dan menjalankan fungsi regulasinya saja. Selebihnya, kekuatan modal dan pasar bebaslah yang menentukan bagaimana ukuran-ukuran tentang kesejahteraan berlaku dan disepakati. Namun sayangnya rumusan dari kesejahteraan sosial itu sendiri sudah ditentukan oleh situasi pasar. Disisi lain, pasar bebas telah menghancurkan sumber-sumber perekonomian perempuan dan mengakibatkan pemiskinan perempuan. Berdasarkan data dari UN Women memperkirakan bahwa 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan. Padahal sebenarnya perempuan dalam ekonomi pasar sangat berarti, karena situasi ekonomi mikro negara dunia ketiga seperti Indonesia telah membuktikan banyak hal tentang daya survive seorang perempuan.

Tema ini diangkat bermula dari kasus meninggalnya mahasiswa Jurusan Keperawatan, Universitas Indonesia, yang nekat lompat dari angkutan umum yang sedang ditumpanginya. Aksi itu dilakukan Anisa ketika hendak mengunjungi kerabatnya di daerah Pademangan, Jakarta. Anisa melakukannya karena takut menjadi korban pemerkosaan sopir angkutan umum. Ketakutan Anisa tak terlepas dari banyaknya kasus kejahatan di angkutan umum di Jakarta belakangan ini. Di sisi lain, Pemda DKI Jakarta belum memberikan solusi atas persoalan transportasi yang memadai dan menjamin keselamatan penumpangnya, khususnya kalangan perempuan.

• Analisa Media Analisa media menjadi salah satu publikasi yang keluarkan setiap bulan. Itu dimaksudkan agar dapat memberikan informasi terkini seputar isu perempuan yang terjadi dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2013, sebanyak 11 analisa media dipublikasikan dengan berbagai tema.

a. Edisi Januari “Perda Yang Menindas Perempuan” Dalam edisi ini dibahas perda-perda diskrimiansi yang terus dilahirkan Pemda di beberapa daerah di Indonesia. Awal tahun 2013 ada satu Perda dilahirkan oleh Pemda Kota Lhokseumawe, Aceh, yang melarangan perempuan duduk mengangkang di atas sepeda motor. Kelahiran perda itu menambah daftar panjang Perda diskriminasi yang pernah ada (tahun 2012 lalu, Komnas Perempuan mencatat 282 Perda diskriminatif atas nama agama dan moralitas diterbitkan). Kebijakan itu tersebar di 100 kabupaten kota di 28 provinsi

12


c. Edisi Maret “KDRT Mengancam Perempuan” Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dialami perempuan di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian publik pada awal Maret 2013 yakni peristiwa mutilasi yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Aksi tersebut dilakukan karena suami merasa cemburu pada istrinya. Peristiwa mutilasi tersebut adalah akhir ekstrim dari rangkaian KDRT yang selama ini diterima korban.

d. Edisi April “Ujian Nasional Yang Merampas Hak Konstitusional” Tema ini diangkat untuk menyoroti banyaknya persoalan dalam Ujian Nasional sebagai tahapan yang harus dilalui semua anak didik di seluruh Indonesia untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tahun 2013 ini, Unas untuk tingkat SMA/SMK sederajat tidak dilakukan secara serentak di 33 provinsi. Ada 11 provinsi yang jadwal ujian nasionalnya bergeser dari yang sudah ditentukan. Persoalan tidak serentaknya ujian nasional hanya salah satu persoalan yang muncul ke permukaan. Persoalan lainnya yakni masalah boleh tidaknya siswa hamil mengikuti ujian nasional.

e. Edisi Mei “Korupsi, Poligami dan Gratifikasi Seks”

h. Edisi Agustus “Tes Keperawanan: Bentuk Kegagalan Negara”

Edisi ini menyoroti maraknya kasus korupsi yang terjadi, tidak hanya di pemerintahan pusat, tetapi juga di kalangan pejabat di tingkat daerah. Salah satu kasus yang marak diberitakan ialah korupsi yang dilakukan Ahmad Fatanah (korupsi impor daging sapi di Kementerian Pertanian). Kasus ini tak hanya menyeret Ahmad Fathanah, tetapi juga Luthfi Hasan Ishaaq (Presiden Partai Keadilan Sejahtera). Satu hal yang menarik perhatian yang dilakukan Ahmad Fathanah adalah banyaknya perempuan yang menerima aliran dana darinya. Ahmad Fathanah walaupun sudah memiliki 5 istri, namun tetap menggaet perempuan-perempuan lain dengan menggunakan uang korupsinya.

Tema ini diangkat karena lagi-lagi ada pejabat publik yang melontarkan wacana tes keperawanan. Wacana itu dilontarkan Pejabat Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Tes keperawanan bagi pelajar SMA sederajat direncanakan dilakukan tahun 2014 mendatang, dengan menggunakan APBD. Tes tersebut dilakukan dengan tujuan menekan angka prostitusi yang marak terjadi di Kota Prabumulih, Palembang. Ternyata tidak hanya di Prabumulih yang mendiskusikan wacana tes keperawanan untuk siswa SMA, tetapi para pengelola pendidikan di Pamekasan, Jawa Timur, juga menggulirkan gagasan serupa.

f. Edisi Juni “Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” Tema ini diangkat untuk melihat 2 tahun Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, diadopsi. Konvensi ini menjadi tonggak penting perjanjian internasional yang menetapkan standar internasional bagi perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga. Konvensi ILO 189 merupakan Konvensi Internasional pertama yang secara khusus memberikan perlindungan kerja layak bagi PRT. Namun sudah 2 tahun di adopsi Indonesia, belum juga meratifikasi konvensi tersebut, padahal banyak persoalan terkait dengan pekerja rumah tangga.

g. Edisi Juli “UU Ormas: Kepentingan Negara atau Masyarakat?” Tema ini diangkat untuk menyoroti UU Ormas yang disahkan DPR RI pada 2 Juli 2013 setelah ditunda beberapa kali. Pengesahan RUU Ormas dilakukan melalui mekanisme voting dengan 311 anggota Dewan setuju RUU Ormas disahkan. Pro dan kontra RUU Ormas tidak hanya terjadi di DPR RI, tetapi juga di masyarakat. Banyak kalangan menolak RUU Ormas disahkan menjadi UU karena dianggap sebagai kontrol negara atas rakyat. Undang-Undang Ormas harus ditolak karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan tiap orang untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E, ayat 3).

i. Edisi September “Industri Kecantikan” Tema ini diangkat karena pada September 2013 terjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai penyelenggaraan Miss World di Indonesia. Kalangan yang menolak ajang tersebut diselenggarakan di Indonesia menggunakan alasan-alasan berdasarkan persepsi agama. Kalangan ini menyatakan Miss World adalah ajang maksiat yang hanya “memamerkan” aurat perempuan. Selain itu, dikatakan bahwa Miss World bertentangan dengan budaya ketimuran Indonesia dan bertentangan dengan Islam (agama mayoritas orang Indonesia).

j. Edisi Oktober “Darurat Kekerasan Seksual, Dimana Negara?” Tema ini diangkat karena saat ini kekerasan seksual menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi perempuan dewasa, anak, dan remaja perempuan di Indonesia. Setiap hari media massa elektronik maupun cetak memberitakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Korbannya makin beragam, tak hanya perempuan dewasa, tetapi dialami oleh bayi berusia satu tahun hingga perempuan lanjut usia. Demikian juga pelakunya, berasal dari lintas usia, mulai anak-anak hingga manula, mulai orang yang tak dikenal korban hingga orang yang sangat dekat dengan korban.


13

k. Edisi Oktober “Perlindungan Setengah Hati Tenaga Kerja Indonesia” Tema ini membahas tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sangat lemah oleh negara. Padahal negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan tiap warga negaranya termasuk menyediakan lapangan pekerjaan, sebagai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Tapi negara gagal untuk memenuhi amanat konstitusi, yang terbukti dengan tingginya angka pengangguran. Untuk menjawab persoalan yang ada, negara mengirimkan warga negaranya ke luar negeri. Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang dikirim keluar negeri, negara melahirkan undnag-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Walaupun ada undang-undang, namun tidak diimplementasi dengan baik.

• Lembar Info Sepanjang tahun 2013, satu lembar info dipublikasikan tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bagaimana Menjadi Pemilih yang Cerdas. Jamkesmas dipilih untuk dapat memberikan informasi kepada komunitas dampingan tentang apa itu Jamkesmas dan bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. Sementara bagaimana menjadi pemilih yang cerdas memberikan informasi tentang menjadi pemilih yang cerdas dan apa yang harus diperhatikan: kenali calon, ketahui visi, misi dan program, pastikan pilihan dan awasi kinerjanya.

14


• Materi Kampanye Sepanjang tahun 2013, beberapa bahan kampanye yang dipublikasikan. Materi kampanye dalam bentuk poster dan pin. Kampanye dalam bentuk poster penyebarannya bersamaan dengan bulletin, karena dijadikan cover belakang, sedangkan pin disebarkan pada saat diskusi-diskusi. Beberapa poster yang dihasilkan adalah berikut: a) “Berikan kepastian hukum bagi perempuan: Sahkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender”. b) “Ciptakan budaya kesetaraan dengan UndangUndang Kesetaraan dan Keadilan Gender”. c) “Stop FGM”. d) “4 cara memilih dengan cerdas dan berkualitas” e) “Jadwal dan tahapan Pemilu 2014”. Sementara untuk bahan kampanye pin-up ada empat jenis yakni: a) “Your Vote Is Your Voice”. b) “Pemilih Cerdas Memilih Yang Berkualitas”. c) “1 Suara Untuk Indonesia”.

b. Kajian d) “Jangan Asal Pilih Agar Tak Menyesal”. Sepanjang tahun 2013, beberapa kajian berhasil diselesaikan di antaranya:

• Sistem perlindungan PRT migran perempuan Indonesia di Brunei Darussalam Kajian ini adalah kerjasama antara Kalyanamitra dan Jaringan Women’s Caucus on ASEAN (jaringan organisasi perempuan di tingkat regional yang terdiri atas 55 organisasi dari 11 negara di kawasan Asia Tengga). Kajian tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di Filipina dan Brunei dengan melibatkan organisasi perempuan di 3 negara tersebut. Di Indonesia, Kalyanamitra bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan melakukan studi tersebut. Pembagian tugasnya ialah Kalyanamitra untuk di level pemerintahan dan Solidaritas Perempuan di tingkat buruh. Rangkaian kegiatan yang dilakukan yakni Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan berbagai pihak terkait dari pemerintah, NGO, maupun PRT migran.

• Perpektif dan pilihan karir Kajian tentang Perspektif dan Pilihan Karir Perempuan dan Anak Perempuan, serta Peran Pendidikan di wilayah Asia Pasifik merupakan hasil kerjasama Kalyanamitra dengan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Tujuan penelitian ialah pemetaan hubungan aspirasi dan ketertarikan karir anak perempuan, ketersediaan dan pe-

nyerapan pasar/lapangan kerja, dan faktor pendidikan. Untuk melihat relasi tersebut, dianalisa dan dikaitkan dengan konteks sosial budaya, struktur pasar, lapangan kerja, dan pendidikan, sistem pendidikan serta kebijakan dan implementasinya. Penelitian dilakukan 3 bulan (Juli-September 2013), dengan sampel 2 Provin-

si: (1) Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Selatan dan Jakarta Timur); (2) Provinsi Jawa Barat (Bekasi dan Bogor). Target penelitian 3 kelompok: (1) Siswa, guru, dan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Usia siswa 15 tahun. Ada 6 sekolah yang diwawancarai. (2) Perwakilan instansi pemerintah di tingkat Dinas Pendidikan. (3) Perwakilan instansi pemerintah di tingkat pusat:


15

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah responden penelitian 64 orang dengan perincian:

• Keadaan perempuan dengan program penyesuaian struktural di Muara Baru dan Prumpung (DKI Jakarta) Kajian dilakukan dalam rangka pendampingan komunitas dan rekomendasi perubahan kebijakan serta meningkatkan kesadaran publik tentang persoalan ketidakadilan gender. Topik kajian ialah “Keadaan Perempuan Berhadapan dengan Program Penyesuaian Struktural di Muara Baru dan Prumpung, DKI Jakarta”. Topik dipilih karena krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 belum pulih hingga kini. Dampaknya dirasakan oleh kaum perempuan. Program Penyesuaian Struktural digagas IMF sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi yang diperuntukkan negara-negara pengguna utang.

16


Berikut hasil pengelolaan perpustakaan:

c. Informasi dan Dokumentasi

Berikut tabel dan grafik pemanfaatan koleksi perpustakaan yang dibaca dan difotokopi periode Januari-Desember 2013:

Perpustakaan Kalyanamitra merupakan sarana pengelolaan informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, perpustakaan Kalyanamitra berupaya melakukan pengembangan dalam kegiatannya agar dapat menjawab kebutuhan internal maupun eksternal terkait isu-isu perempuan dan gender. Salah satu kegiatan yang terus dikembangkan ialah peralihan sistem informasi perpustakaan dari offline ke online sehingga bisa diakses pengguna di mana pun dan kapanpun. Melalui subdomain http://www.kalyanamitra.or.id/ perpustakaan kini pengguna bisa melakukan penelusuran koleksi yang ada di perpustakaan Kalyanamitra.

Total pemanfaatan koleksi 8,1% dari 6000 koleksi Perpustakaan Kalyanamitra.


17

Koleksi yang paling banyak dicari atau dimanfaatkan yakni: Kekerasan Seksual; Feminisme; Perempuan dan Kerja; Perempuan dan Kemiskinan; Gender dan Pembangunan; serta Perempuan dan Keluarga. Berikut grafik kunjungan ke perpustakaan online Kalyanamitra tahun 2013:

Kedepan perlu membangun jaringan perpustakaan online khusus NGO Perempuan sebagai media dan informasi koleksi khusus isu-isu perempuan.

18


PUISI

d. Diskusi, talkshow, lokakarya, pelatihan, penddikan, seminar • Diskusi Radio Diskusi interaktif di radio Voice of Human Rights (VHR) dikemas dalam “Ragam Bersama Kalyanamitra” yang dimulai Oktober 2012, terus berlanjut hingga tahun 2013. Diskusi dimaksudkan untuk membahas isu-isu perempuan, dan berakhir awal Juni 2013. Diskusi interaktif dilakukan setiap dua minggu, yakni minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Tahun 2013, terlaksana 8 kali diskusi radio di VHR.

1. 6 Februari 2013, jam 15.00-16.00, tema “Pernyataan Publik Yang Mendiskriminasikan Perempuan” Hingga kini masyarakat masih memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah. Perempuan dipandang sebagai obyek, bukan sebagai subyek yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Berbagai pandangan tentang perempuan tersebut akhirnya menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Negara harusnya bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dalam rangka menghapus-

kan segala bentuk diskriminasi yang ada, negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun UndangUndang tersebut tidak diimplementasi dengan baik. Banyak pejabat publik yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan melalui pernyataan yang dikeluarkannya.

2. 20 Februari 2013, jam 15.00-16.00, tema “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan” Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang hingga kini dialami perempuan Indonesia. Selama 10 tahun terakhir (tahun 1998-2010), Komnas Perempuan mencatat 91.311 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia (295.86 kekerasan terhadap perempuan). Sepanjang tahun 2011, Komnas Perempuan mencatat 4.377 laporan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual paling sering terjadi di ruang publik dengan 2.937 kasus.

3. 6 Maret 2013, jam 15.00-16.00, tema “Hari Perempuan Internasional” Penindasan dan ketidaksetaraan mendorong perempuan menjadi lebih aktif dalam berkampanye untuk perubahan. Tahun 1908, 15.000 perempuan berbaris di kota New York menuntut diberlakukannya jam lebih pendek, upah yang lebih baik, dan hak suara. Dalam Konferensi Perempuan Pekerja 8 Maret 1910


19

di Kopenhagen, Denmark, pada saat itu perempuan pekerja sekaligus ibu rumah tangga, mengalami kondisi kritis akibat krisis industrialisasi awal abad 20. Pada 8 Maret 1911 demontrasi besar kembali digelar serentak di seluruh dunia oleh kaum perempuan dari berbagai kelas sosial. Sejak itu, setiap ”8 Maret” kita rayakan sebagai hari perempuan untuk menyatakan aspirasi atas ketidakadilan yang hingga saat ini masih dialami perempuan.

4. 3 April 2013, jam 15.00-16.00, tema “Komitmen Partai Politik Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Perempuan di Parlemen” Menjamin terwujudnya keterwakilan perempuan di parlemen, maka diperlukan tindakan afirmatif (affirmative action). Dengan kebijakan affirmatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Tindakan afirmatif diperlukan karena selama ini masalah-masalah khusus perempuan hampir luput dalam kebijakan-kebijakan negara. Indonesia hingga kini, keterwakilan perempuannya di parlemen belum pernah mencapai 30%.

5. 17 April 2013, jam 15.00-16.00, tema “Ujian Nasional dan Hak Pendidikan Bagi Semua” Ujian Nasional menjadi salah satu tahapan yang harus dihadapi semua pelajar di Indonesia untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Setiap tahun, Ujian Nasional diselenggarakan di negara ini. Tahun 2013, Ujian Nasional untuk tingkat SMA/SMK sederajat dilaksanakan serentak. Dalam setiap penyelenggaraannya, ujian nasional terus menciptakan berbagai masalah. Salah satu persoalan yang sering muncul ialah tidak bolehnya siswi hamil mengikuti ujian. Di beberapa sekolah ada peraturan yang melarang siswa hamil ikut ujian dan menyarankan ikut ujian kesetaraan.

6. 1 Mei 2013, jam 15.00-16.00, tema “Lindungi Buruh Perempuan dari Pelecehan Seksual” Sebagian besar buruh di Indonesia didominasi buruh perempuan. Ribuan pabrik garmen, tekstil, sepatu, dan rokok lebih senang mempekerjakan buruh perempuan, karena dianggap lebih teliti dan dapat dibayar murah. Hal ini fenomena sistem kapitalisme global yang diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia, yang menganggap perempuan sebagai komoditas.

20


7. 15 Mei 2013, jam 15.00-16.00, tema “Dampak Kenaikan BBM Bagi Perempuan” Pemerintah kesekian kalinya berencana menaikan harga minyak dengan skema segala jenis mobil diwajibkan mengkonsumsi premium Rp. 6.500 sedangkan motor dan transpotasi publik mengkonsumsi premium seharga Rp. 4.500. Wacana kenaikan harga BBM sudah dibahas sejak 2010, namun selalu mundur karena derasnya penolakan.

8. 30 April 2013, jam 15.00-16.00, tema “15 Tahun Reformasi: Kondisi Darurat untuk Kekerasan Seksual di Indonesia” Hampir setiap hari kita dengar dan baca berita tentang kasus-kasus kekerasan seksual (pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan). Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2012 menginformasikan bahwa di ranah komunitas, jenis dan bentuk kekerasan paling banyak terjadi (kekerasan seksual 2.521 kasus). Paling banyak tercatat ialah perkosaan 840 kasus dan pencabulan 780 kasus. Tingginya angka kekerasan seksual membuat ruang lingkup kehidupan perempuan menjadi tidak aman.

• Pelatihan 1. Mekanisme hak asasi perempuan di ASEAN (Bali, 29-31 Januari 2013; Kupang, 12-15 Maret 2013) Pelatihan Mekanisme Hak Asasi Perempuan di ASEAN merupakan kerjasama antara Kalyanamitra dan UN Women. Pelatihan diadakan 3 kali di 3 region: wilayah Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur. Untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah diadakan di Bali pada 29-31 Januari 2013, sedangkan untuk wilayah Indonesia Bagian Timur diadakan di Kupang pada 12-15 Maret 2013. Pelatihan di Kupang dihadiri 24 orang dari organisasi masyarakat sipil di Kupang, Sumbawa, Ambon, dan Papua. Sedangkan pelatihan di Bali, diikuti 25 peserta yang sebagian besar berasal dari Indonesia Bagian Tengah seperti Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Tujuan pelatihan ialah penguatan pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan yang diatur dalam instrumen HAM

internasional; pengenalan tentang ASEAN (ASEAN Charter, blue print ASEAN, Struktur ASEAN, Deklarasi HAM ASEAN); memberikan informasi dan mendiskusikan komitmen ASEAN terhadap promosi dan proteksi Hak Asasi Perempuan [deklarasi ASEAN yang terkait hak perempuan, seperti VAW, trafficking, PWD (Person with Disability), AMMW (ASEAN Ministry Meeting on Women), dll; memberi informasi tentang mekanisme HAM regional terkait dengan Hak Asasi Perempuan di ASEAN dan negara lain; menyusun langkah-langkah advokasi Hak Asasi Perempuan dengan menggunakan mekanisme HAM ASEAN.

• Lokakarya 1. Intensive Learning Workshop on Women’s Human Rights (WHR) for The Regional and National Secretariats to ASEAN Human Rights’ Bodies, Bali, 18-21 Maret 2013 Kegiatan ini merupakan kerjasama Kalyanamitra dan Asean Sekretariat dengan dukungan UN Women. Kegiatan diadakan di Hotel Santika Bali, 18-21 Maret 2013. Kegiatan ditujukan untuk mendukung fungsi Sekretariat ASEAN, baik di nasional maupun di regional serta mendorong perspektif hak asasi perempuan dan strategi promosi kesetaraan gender. Lokakarya ini diselenggarakan untuk peserta dari sekretariat regional dan nasional AICHR, yang bertanggung jawab memberikan dukungan substantif kepada Perwakilan AICHR. Lokakarya diikuti 29 peserta yang terbagi atas: 13 orang merupakan staf ASEAN Sekretariat dan 16 orang merupakan staf AICHR dari 10 negara anggota ASEAN.

2. Membangun mekanisme Jaringan Kerja Organisasi Perempuan dan strategi advokasi di ASEAN Lokakarya dilakukan pada 11-12 Februari 2013 di Hotel Amoz Cozy, atas dukungan Women’s Caucus. Tujuan lokakarya adalah: 1) Memberikan up date informasi tentang perkembangan ASEAN dan agenda advokasi ASEAN yang perlu dilakukan organisasi masyarakat sipil di Indonesia; 2) Memberikan up date informasi tentang inisiatif, capaian, dan mekanisme internal jaringan Women’s Caucus di tingkat regional; 3) Membangun mekanisme kerja jaringan organisasi-organisasi perempuan di Indonesia untuk advokasi ASEAN; 4) Memperkuat strategi advokasi ASEAN yang dilakukan organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Peserta yang hadir 19 organisasi masyarakat sipil dari Jakarta dan Bandung.

3. Women’s Leadership in Indonesian Civil Society Lokakarya diselenggarakan pada 30 Oktober-1 November 2013 di Hotel Harris Tebet, Jakarta, bekerjasama dengan Institute for Women’s Empowerment (IWE). Tujuan lokakarya untuk: 1) Berbagi pengalaman, prestasi dan tantangan dalam kepemimpinan perempuan dalam organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial; 2) Memetakan lanskap pelatihan/kaderisasi kepemimpinan perempuan; 3) Melihat berbagai dimensi dan kesenjangan dalam program kepemimpinan perempuan tersebut; 4) Membahas bagaimana membangun kepemimpinan perempuan yang berkelanjutan. Lokakarya dihadiri 35 wakil lembaga yang merupakan mitra kerja IWE dan Kalyanamitra.


21

• Talkshow 1. 15 Tahun Reformasi: Darurat Kekerasan Seksual, Kampus Binus, 29 Mei 2013 Talkshow 15 Tahun reformasi: darurat Kekerasan Seksual, diselenggarakan pada 29 Mei 2013 di Kampus Binus. 15 Tahun Reformasi merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama Habibie Center, Universitas Paramadina, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, ICW dan Kontras. Tema Darurat Kekerasan Seksual diangkat untuk mengingatkan kepada publik bahwa dalam usia reformasi yang sudah 15 tahun ada persoalan besar yang hingga kini belum terselesaikan.

• Diskusi 1. Pameran kartun The Cuban Five, Jakarta, 27 Agustus 2013 Diskusi dan Pameran kartun The Cuban Five merupakan kerjasama Kalyanamitra, Pathfinder Press dan Kontras. Acara diselenggaralan pada 27 Agustus 2013 di Kontras. The Cuban Five merupakan 5 aktivis Cuba yang terjebak konspirasi politik Pemerintah Amerika Serikat dengan dakwaan seumur hidup. Dalam diskusi hadir Mary-Alice Water, President of Pathfinder sebagai narasumber. Sebanyak 41 orang yang hadir dalam acara ini. Mereka yang hadir mengatakan bahwa isu Cuban Five menjadi isu baru bagi mereka.

2. Women in Cuba: The Making a Revolution Within the Revolution, Jakarta, 29 Agustus 2013 Diskusi “Women in Cuba: The Making a Revolution within the Revolution” diadakan di Kalyanamitra, 29 Agustus 2013. Sebagai narasumber dalam diskusi ialah Mary-Alice Water, President of Pathfinder dan Enna Viant, Duta Besar Cuba untuk Indonesia. Diskusi dihadiri 23 orang. Dalam diskusi dipaparkan perjuangan Revolusi Cuba yang dimotori Fidel Castro yang sejak awal mengedepankan perjuangan bersama perempuan dan laki-laki. Perjuangan yang terus dipertahankan sebagai semangat untuk kesejahteraan bersama dan menjamin hak warga negara bersama, termasuk hak

22


perempuan di bidang politik dan kehidupan domestik yang dilindungi dan dijamin negara. Kehidupan politik perempuan di Cuba termasuk yang maju, karena Cuba negara pertama yang meratifikasi Konvensi CEDAW dan memiliki keterwakilan perempuan di parlemen nomor 3 di dunia, yakni 48% setelah Swedia dan New Zealand. Kehidupan domestik, keluarga perempuan dan laki-laki mempunyai hak sama dalam cuti melahirkan. Cuti melahirkan diberikan negara 1 tahun, boleh memilih apakah ibu atau ayah yang mengambil cuti untuk merawat anak pasca melahirkan. Kehidupan keluarga lainnya ialah bila belanja maka perempuan/ laki-laki yang akan berbelanja hanya menaruh daftar di kantong, dan tinggal mengambil dan membayarkannya setelah semua diisi oleh petugas supermarket. Pelayanan kesehatan di Cuba adalah yang terbaik di dunia, usia hidup juga paling panjang di dunia, sehingga jumlah warga berusia lansia cukup banyak.

3. Peran mekanisme HAM ASEAN dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta 19 September 2013 Diskusi peran mekanisme HAM ASEAN dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan kegiatan Kalyanamitra yang didukung UN Women dan CIDA. Acara diselenggarakan pada 19 September 2013 di Galeri 678, Jakarta. Hadir sebagai pembicara ialah Rafendi Djamin (wakil Indonesia untuk AICHR) dan Rena Herdiyani (Kalyanamitra) serta Valentina Sagala dari Institute Perempuan (moderator). Peserta yang hadir sebanyak 15 orang, wakil organisasi perempuan di Jakarta. Diskusi membahas perkembangan Draft Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak.

4. Pemilih pemula di Muara Baru, 24 November 2013 Diskusi ini merupakan kerjasama Kalyanamitra dengan Oxfam GB. Kegiatan diselenggarakan pada 24 November 2013, diikuti 30 peserta yang terdiri dari 9 perempuan dan 21 laki-laki. 80% yang hadir ialah mereka yang belum pernah memilih (usia 16-21 tahun). Narasumber ialah Ibu Dahlia Umar (Komisioner KPU DKI Jakarta) dan Ika Agustina (Kalyanamitra) serta Joko Sulistyo (Kalyanamitra). Diskusi juga dihadiri anggota KPPS wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

5. Asia Pasific Roundtable: International and Regional Standard Setting to Eliminate Violence Against Women, Bali, 7-8 Desember 2013 Asia Pasific Roundtable: International and Regional Standard Setting to Eliminate Violence Against Women merupakan acara yang diselenggarakan APWLD dan IWRAW Asia Pasific. Dalam acara ini, Kalyanamitra sebagai tuan rumah. Acara diselenggarakan di Bali, 7-8 Desember 2013. Peserta yang hadir berasal dari negara seperti Indonesia, Kamboja, Myanmar, Thailand, Philipin, Malaysia, India, Pakistan, Kyrgyzstan.

6. Pemilih pemula di Muara Baru, 22 Desember 2013 Diskusi pemilih pemula di komunitas diselenggarakan pada 22 Desember 2013, diikuti 34 peserta, yang terdiri 9 laki-laki dan 25 perempuan. 40% peserta yang hadir pernah memberikan suaranya dalam pemilu legislatif maupun Pilkada. Narasumber diskusi ialah Priyanda (Anggota KPUD Jakarta Utara) dan Rena Herdiyani (Kalyanamitra) serta Joko Sulistyo (Kalyanamitra). Diskusi juga dihadiri Edy (Ketua KPPS Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara).

7. Deklarasi HAM ASEAN Diskusi dilakukan pada 28 Februari 2013 di Komnas HAM, dan dihadiri 14 peserta dari organisasi masyarakat sipil di Jakarta. Diskusi diselenggarakan untuk mengkritisi Deklarasi HAM ASEAN yang telah disetujui pada 18 November 2012 lalu dalam KTT ASEAN di Kamboja. Dalam deklarasi istilah “moralitas publik” tetap dimasukkan sebagai nilai yang dianut dan

disepakati oleh negara-negara ASEAN. Bagi organisasi perempuan, istilah tersebut merupakan pembatasan Hak Asasi Perempuan, karena selama ini dianggap sebagai objek moral. Diskusi menghadirkan narasumber Rafendi Djamin (wakil Indonesia untuk AICHR), Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan), Rena Herdiyani (Kalyanamitra), dan Agustine (Ardhanary Institute).

• Pendidikan 1. Seri pendidikan feminisme Seri Pendidikan Feminisme merupakan program Kalyanamitra tahun 2013 yang diadakan sebagai media belajar memahami sejarah panjang perjuangan perempuan di Indonesia dan berbagai belahan dunia lain dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan di berbagai bidang. Hasil pendidikan ini dapat memproduksi pengetahuan yang berguna dan bermanfaat untuk melakukan perubahan sosial di Indonesia, terutama membebaskan dan mempromosikan pemajuan posisi kehidupan perempuan dalam berbagai bidang baik di tingkat keluarga, masyarakat, dan negara. Tujuan pendidikan adalah: 1) Peserta didik mampu memahami feminisme beserta ruang lingkupnya; 2) Peserta didik dapat terbangun cara berpikirnya yang kritis untuk mengkaji isu-isu perempuan dan gerakannya; dan 3) Peserta didik dapat membuat tulisan tentang isu-isu perempuan sebagai media pembelajaran dalam memahami feminisme. Kegiatan diselenggarakan di Kalyanamitra dengan pertemuan sebulan sekali mulai Maret- Desember 2013 (total 10 pertemuan), durasi 6 jam per pertemuan.


23

Berikut pembahasan setiap seri pendidikan:

24


Hasil pretes dan posttes peserta menunjukkan peningkatan pengetahuannya sesuai dengan topik-topik yang dibahas. Berikut diagram perbandingan antara pretes dan posttes yang dikalkulasi secara keseluruhan berdasarkan penghitungan skor peserta dalam setiap sesi.

Dari grafik dapat dilihat pergeseran persentase nilai pretes dan posttes, yakni nilai A di posttes menjadi 44,4%, yang sama sekali tidak muncul dalam pretes. Nilai B pada pretes mengalami peningkatan di posttes, dari 77,8% menjadi 100%. Pada nilai C mengalami penurunan, yang pada pretes sebesar 100% menjadi 77,8%. Nilai D sama sekali tidak muncul pada posttes. Ini menunjukan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dengan melihat peningkatan nilai posttes.

• Seminar 1. Agenda Baru Politik Perempuan Diskusi Publik “Agenda Baru Politik Perempuan” diselenggarakan pada hari Selasa, 30 30 April 2013 dimulai pukul 09.30 – 16.00 di Hotel Harris Tebet Jakarta Selatan. Diskusi public ini dihadiri oleh 130 orang dan yang mengisi daftar hadir sekitar 126 orang. Peserta terdiri dari elemen mahasiswa, NGO, akademisi, jurnalis, anggota parlemen, UN, anggota kelompok dampingan dan individu. Dengan komposisi 70% perempuan dan 30% laki-laki. Diskusi ini dibagi menjadi 2 panel diskusi yaitu : 1. Panel I dari pagi sampai menjelang makan siang. Panel I focus diskusi adalah bagaimana gerakan perempuan melakukan konsolidasi dan membangun sebuah wadah geraka bersama dalam dunia politik, contoh apakah akan menggunakan wadah sebuah partai atau tetap pada wadah masing-masing kelompok. Hadir sebagai pembicara dalam panel I adalah: Liza Maza (Chairperson GABRIELA Philippines), John Muhammad (Sekjen Partai Hijau), Linarti (Koordinator Penguatan Strruktur Pokja Penguatan Organisasi – Koalisi Perempuan Indonesia), dan Moderator Sita Aripurnami (Women Research Institute) 2. Panel II setelah makan siang sampai sore hari. Panel II focus diskusi adalah sharing tentang agenda baru politik perempuan hasil penelitian Puskapol UI dan pengalaman perempuan dalam parlemen. Dalam sesi kedua hadir sebagai pembicara adalah: Sri Budi Eko Wadani (Ketua Puskapol UI), Reni Marlinawati (Anggota DPR RI Komisi X), Wanda Hamidah, SH. MKN (Anggota DPRD Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat), dan Moderator Edriana Noerdin dari Women Research Institute

2. Menilik praktik khitan perempuan di Indonesia Seminar dilakukan pada 17 Juni 2013 di Wisma PKBI, bekerjasama dengan PKBI dan Yayasan Puan Amal Hayati. Seminar bertujuan untuk informasi terkini tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam memenuhi rekomendasi PBB terkait khitan perempuan. Seminar menghadirkan narasumber Atashendartini Habsjah dan Priya Subrata (PKBI Pusat) dan Emmy Nurjasmi (Ikatan Bidan Indonesia).


25

II. DIVISI KEORGANISASIAN

P

rogram kerja Divisi Keorganisasian periode 2013 meliputi tiga bidang: Pengembangan Institusi dan Organisasi; Administrasi dan Perkantoran; serta Keuangan. Dengan Rencana Strategis periode 2013-2015, maka arah Keorganisasian harus disesuaikan dengan Renstra. Isu strategis yang harus dicapai pada periode 2013-2015 adalah: •

Mengembangkan kapasitas institusi dalam hal mengubah struktur organisasi dari yayasan menjadi perkumpulan, mengembangkan sumberdaya manusia organisasi, dan menciptakan strategi pengelolaan dana organisasi. Indikatornya ialah Kalyanamitra menjadi perkumpulan, maka ada komite persiapan perubahan ke perkumpulan; daftar calon anggota perkumpulan Kalyanamitra; surat kesediaan menjadi anggota; ada Rapat Umum Anggota (RUA) membentuk struktur, mengangkat dan mensahkan Badan Pengurus dan Badan Pengawas; membentuk AD/ART; perlengkapan legal perkumpulan (akta hukum, pajak, akun bank). Kegiatan utama mencapai isu strategis ini ialah persiapan pembentukan komite perubahan ke perkumpulan, pendataan calon dan lobi anggota potensial, persiapan RUA, rapat pengurus dan pengawas untuk kelengkapan legal. Indikator untuk mengembangkan sumber daya manusia dan keorganisasian ialah meningkatnya kompetensi 15 staf (11 staf organisasi, 4 staf lapangan) sesuai dengan

26


bidang kerja dan kebutuhan organisasi dalam mengolah temuan lapangan, bahasa Inggris, pengelolaan keuangan, pembuatan proposal, desain program, fasilitasi, pemantauan program dan SDM; dana yang ada terkelola secara efektif dan efisien (target meningkat); ada analisa usaha; dan ada tim fundrising. Kegiatan utama untuk mencapai isu strategis ini ialah pelatihan, kursus, pemantauan, asistensi teknis pengelolaan keuangan (pencatatan, jurnal, buku besar, neraca, dan lainnya), pembentukan komite usaha, perencanaan usaha dan magang.

A. Pengembangan Institusi dan Organisasi Bidang kerja ini terdiri atas kegiatan utama: 1) Perencanaan, monitoring, dan evaluasi (PME); 2) Manajemen sumber daya manusia (MSDM); 3) Penggalangan dana (PD). Kelompok sasaran Bidang ini ialah staf dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan PME ialah agar impak kinerja organisasi terukur secara jelas. Demikian pula tujuan MSDM ialah agar kinerja SDM terukur secara jelas; sedangkan tujuan strategis PD ialah agar dana operasional dan program tersedia secara berkelanjutan. Capaian Bidang PIO tahun 2013 dikategorikan dalam tiga aspek, yakni manajemen, penguatan, dan dampak

pengembangan institusi. Aspek manajemen terkait dengan makin meningkatnya kapasitas institusi dan organisasi dalam pengelolaan sumber daya dan mekanisme yang ada serta yang terbentuk. Aspek penguatan, yakni institusi dan organisasi makin terkonsolidasi dan solid secara internal. Aspek dampak pengembangan, yakni institusi dan organisasi makin memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Realisasi Bidang PIO adalah berikut:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi

lumnya. Masing-masing staf mendapat rekomendasi perbaikan kerja agar kinerjanya makin efektif, efisiens dan optimal untuk masa berikutnya. Tahun 2013 dilakukan diskusi 3 kali dengan pendiri Kalyanamitra dalam rangka persiapan perubahan institusi dari yayasan ke perkumpulan. Diskusi ini sudah membentuk panitia sementara pembentukan calon anggota, dsb. Namun hingga akhir tahun 2013, belum diperoleh kepastian mengenai daftar calon dan lainnya, karena hambatan finansial yang dialami oleh Kalyanamitra.

Perencanaan kerja di dalam Kalyanamitra terdiri atas rencana tahunan dan rencana tiga bulanan. Rencana tahunan merupakan rencana masing-masing divisi, yakni Divisi Keorganisasian dan Program. Rencana tiga bulanan menjadi kewajiban tiap staf di masing-masing Divisi untuk membuat dan melaksanakannya secara teratur dan konsisten sesuai dengan rencana tahunan yang ada. Tahun 2013 dihasilkan dua rencana kerja tahunan Divisi dan 40 rencana kerja tiga bulanan 10 orang staf.

Pergiatan Kalyanamitra dalam jaringan kerja di tingkat regional dan internasional dalam isu-isu perempuan, seperti kesehatan reproduksi perempuan dan lainnya, tahun 2013 lebih banyak dalam jaringan advokasi HAM ASEAN dan IWRAW.

Pemantauan kerja-kerja staf dilaksanakan setiap tiga bulan berbarengan dengan pembuatan rencana tiga bulanan berikutnya. Tahun 2013 Tim Deputi memantau kinerja staf melalui Koordinasi mingguan, Evaluasi, Refleksi, dan Rapat rutin dua mingguan di Divisi Keorganisasian dan Program serta Rapat tahunan 2014.

Peningkatan kapasitas sumberdaya merupakan fokus pengembangan sumberdaya manusia di dalam organisasi, selain dukungan keuangan. Peningkatan kapasitas staf dilakukan baik melalui pelatihan-pelatihan, diskusi, seminar, lokakarya dan bentuk lainnya. Organisasi juga berupaya meningkatkan produktivitas staf melalui insentif kenaikan gaji setiap tahun dan penyediaan fasilitas lainnya. Semua itu diusahakan oleh organisasi untuk merangsang dan meningkatkan kinerja staf agar lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang sudah digariskan bersama-sama.

Rapat Divisi Keorganisasian tahun 2013 mencapai 3 kali rapat 2 mingguan dari total 24 kali rapat yang harus dilaksanakan. Divisi Program juga mengadakan 3 kali kali rapat 2 mingguan sepanjang tahun 2013 dari total 24 kali rapat yang harus dilakukan. Tahun 2013 Tim Deputi melakukan 8 kali rapat dari total 12 kali yang harus dilaksanakan. Rapat Koordinasi mingguan tahun 2013 dilaksanakan 45 kali dari total 45 kali. Pada 16 Desember 2013 dilaksanakan Rapat Kerja tahunan organisasi di Kalyanamitra dengan dihadiri 10 staf Pelaksana Harian sekaligus melakukan evaluasi program bersama untuk tahun 2013. Masing-masing staf menyampaikan laporan kerjanya selama setahun dengan mempresentasikannya dan membahasnya bersama-sama. Pada 23 September 2013 dilaksanakan forum refleksi terhadap kinerja staf. Staf yang dievaluasi ada 8 orang. Evaluasi dilakukan oleh Tim Deputi yang berfokus pada kerja-kerja staf di masing-masing divisi dan dengan melihat juga hasil rekomendasi evaluasi tahun-tahun sebe-

B. Pengembangan Sumberdaya Manusia

1. Pelatihan dan Lokakarya Tahun 2013, lokakarya yang diselenggarakan oleh organisasi lain yang diikuti oleh staf Kalyanamitra: •

•

•

•

Lokarya perpustakaan digital oleh Yayasan Lontar dan Perpustakaan Nasional, di Pernas, 10-11 Juni 2013. Lokakarya pembahasan “list of issues ICCPR Indonesia” di Hotel Ibis Tamarin Jakarta, 10-11 Juni 2013. Lokakarya “The 6th Regional Consultation on ASEAN and Human Rights” di Hotel Akmani, 1-2 Oktober 2013. 4 staf lapangan mengikuti pelatihan herbal, kespro, Laporan Tahunan Kalyanamitra 2013

27

gender, manajemen proyek

2. Diskusi internal dan pendidikan Diskusi yang dilaksanakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi staf. Tahun 2013 sebanyak 45 kali diskusi pasca rapat koordinasi berhasil dilaksanakan dengan materi bahasan bersumber dari artikel koran atau buku tertentu serta mengenai topik tertentu pula. Selain itu, organisasi pun menyelenggarakan pendidikan feminisme untuk kalangan masyarakat luas sebanyak 11 kali. Dua staf keuangan mengikuti 2 kali asistensi keuangan dari staf keuangan Yappika.

3. Undangan luar di tingkat nasional Tahun 2013, 8 staf Kalyanamitra dari 2 Divisi yang ada, secara bergantian telah mengikuti 123 undangan dari lembaga lain di tingkat nasional, dengan berbagai topik diskusi, seminar, lokakarya, pertemuan, dan lainnya.

dan 1 kunjungan dari Oxfam Yaman dan Pakistan yang bertujuan mencari informasi dan berdiskusi.

7. Fasilitasi oleh staf Tahun 2013 beberapa staf berkesempatan melakukan fasilitasi untuk organisasi lain. Ada 5 staf melaksanakan fasilitasi untuk organisasi lain, seperti YAPPIKA, Pemda DKI, BPBD Jabar, HAM ASEAN.

8. Peningkatan produktivitas Tahun 2013 Kalyanamitra belum mampu melakukan penyesuaian kembali upah untuk semua staf karena harus mempertimbangkan kondisi eksternal dan kebutuhan yang ada. Organisasi hanya memberikan asuransi rawat jalan dan rawat inap kepada semua staf. Pada hari besar Islam telah diberikan THR kepada 11 staf. Untuk meningkatkan kenyamanan staf, organisasi juga menyelenggarakan rekreasi ke Bali.

C. Pengalangan Dana

4. Kursus Tahun 2013, 10 staf Kalyanamitra mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh relawan Kalyanamitra dari Australian Volunteer Indonesia (AVI).

5. Magang Tahun 2013 Kalyanamitra menerima mahasiswa magang yakni 3 mahasiswa dari Universitas Bengkulu dan 4 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri.

6. Kunjungan pihak luar Sepanjang tahun 2013, ada 2 kunjungan orang asing,

28


Tahun 2013, ada 2 proposal yang disetujui donor, yakni ke Oxfam GB dan IWED. Di samping itu, Kalyanamitra menjual 88 produk buku meskipun belum mencapai target penjualan 500 paket, sehingga hasilnya belum optimal. Dirintis pula usaha kolam lele di Banjaroya, Kulon Progo, bekerjasama dengan kelompok dampingan.

E. Pengelolaan Keuangan Organisasi Administrasi dan perkantoran Kalyanamitra tahun 2013 secara regular mengelola arsip surat-menyurat, dokumen, presensi staf, database alamat, kehumasan, pe¬nyewaan dan

pengelolaan kantor. Perawatan kantor dilaksanakan secara regular setiap hari. Perbaikan komputer, perawatan mobil dan motor, perbaikan mesin fotokopi, perawatan fax dan telpon dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Hosting dan domain internet secara teratur dibayarkan oleh organisasi setiap bulan dan tahunnya. Daftar inventaris barang kantor yang terbarui belum dibuat. Ratusan bulletin didistribusikan ke mitra-mitra di daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk on-line. Konsumsi sehari-hari staf dan konsumsi untuk rapat-rapat jaringan, organisasi lain, dan mitra di Kalyanamitra juga disediakan sebaik mungkin.

D. Pengelolaan Administrasi dan Perkantoran

Pengelolaan keuangan organisasi meliputi pembuatan anggaran, meskipun untuk tahun anggaran 2013 tidak dibuat. Tahun 2013 mekanisme rapat bulanan keuangan ialah setiap tanggal 10. Prosedur, mekanisme, otorisasi keuangan ditaati sekitar 90%, sedangkan 19% lagi masih sering terjadi kelalaian. Tata kelola keuangan organisasi belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten, efisien dan efektif, sehingga belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi dan keberlangsungannya. Tahun 2013 Kalyanamitra sedikit terkendala melaksanakan pembayaran pajak badan dan pendapatan staf secara regular setiap bulan dan tahunnya karena belum memiliki konsultan pajak. Laporan koperasi masih memerlukan perbaikan terusmenerus. Demikian pula laporan penjualan produk Kalyanamitra.

Pengelolaan organisasi yang mencakup berbagai komponen di dalamnya untuk tahun 2013 dapat dikatakan berjalan cukup optimal meskipun dalam aspek tertentu, seperti koordinasi masih memerlukan kesolidan. Beberapa staf baik di Divisi Program dan Keorganisasian, tata kelola waktu kerjanya masih belum berjalan baik sehingga mempengaruhi ritme kerja staf lainnya di organisasi dan berdampak pada tidak optimalnya kinerja mereka. Pelaporan-pelaporan kegiatan beberapa staf masih sering terlambat diselesaikan. Diskusi-diskusi lanjutan mengenai perkumpulan belum maksimal. Rapat-rapat rutin di masing-masing Divisi tahun 2013 tidak sesuai dengan rencana yang ada. Rapat Deputi tidak optimal dilaksanakan dan kurang intensif berdiskusi tentang pengembangan program dan organisasi secara keseluruhan. Penggalangan dana melalui pembuatan proposal mengalami kendala karena isu-isu yang diminati donor cenderung berubah-ubah dan strateginya juga bergantiganti. Pengembangan sumberdaya manusia meskipun menerima pelatihan namun staf yang bersangkutan belum optimal menerapkan hasil-hasil pelatihannya dalam kerja-kerjanya. Pengarahan kerja-kerja staf kurang kontinu dilakukan tim Deputi. Pengelolaan keuangan organisasi belum optimal akibat arus informasi keuangan kurang lancar. Laporan-laporan perkembangan keuangan organisasi (program dan lembaga) yang tersedia tidak optimal, sehingga menghambat kemampuan tim manajemen mengambil keputusan, mengantisipasi atau mencari solusi cepat terhadap keuangan organisasi yang berkembang.


29

30


Berbagai Ulasan dan Wawancara bersama: Sri Retno Wulandari, Kisna Pamuji, Silvia T. Laporan Tahunan Kalyanamitra 2013

Recommend Documents