BERBAGAI KECENDERUNGAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERFORMANCE INDICATORS

PERFORMANCE INDICATORS (PIs) IN LOCAL GOVERNMENT (DAVID BURNINGHAM)

BERBAGAI KECENDERUNGAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERFORMANCE INDICATORS JAT JAT WIRIJADINATA

1

BERBAGAI KECEDERUNGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP MANAJEMEN DAN PIs ADANYA PENEKANAN BARU TERHADAP PERANAN PIMPINAN EKSEKUTIF DAN KEBUTUHAN TERHADAP GAYA BARU MANAJEMEN KORPORAT DALAM BADAN/ORGANISASI YANG KOMPETITIF MENINGKATNYA PERSAINGAN PERSAINGAN-SECARA SECARA EKSTERNAL DARI TENDER KOMPETITIF DAN ADANYA KREASI “INTERNAL MARKET” DENGAN PERSETUJUAN TINGKATAN PELAYANAN TERTENTU. ADANYA PERGESERAN DARI SISTEM PENGGAJIAN YANG SENTRALISTIK KEPADA KEWENANGAN YANG LEBIH FLEKSIBEL DAN DESENTRALISTIK SEHINGGA DAPAT LEBIH DISESUAIKAN DENGAN KONDISI LOKAL. ADANYA PERTUMBUHAN “ENABLING AUTHORITY”, YANG MERUPAKAN KONTRAK PELAYANAN LANGSUNG BAGI MASYARAKAT LOKAL MELALUI SUATU BADAN ATAU AGEN TERTENTU.

JAT JAT WIRIJADINATA

2

JENIS-JENIS INDIKATOR YANG DAPAT DIGUNAKAN STATISTIK MANAJEMEN

PERNYATAAN KUANTITATIF YANG SEDERHANA, YANG TIDAK LANGSUNG DAPAT MENGUKUR KINERJA

CONTOH: DATA ORANG DEWASA YANG MENDAPAT BANTUAN PERUMAHAN

INDIKATOR PARSIAL

YAITU INDIKATOR YANG MERAGUKAN BILA TANPA DIBARENGI DATA LAINNYA LAINNYA., TERUTAMA YANG MENYANGKUT KUALITAS

MISAL: BIAYA PER PELANGGAN /MINGGU

PENGUKUR AN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA YANG

MENGGAMBARKAN SEMUA DIMENSI YANG RELEVAN


LEBIH KOMPREHENSIF YANG LEBIH MERUPAKAN CLUSTER DAN LEBIH ME-NUNJANG DATA KUALITATIF DARIPADA DARIPADA STATISTIK TUNGGAL TUNGGAL,

3

CARA-CARA PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA AKUNTABILIT AS

PLs. MENUNJUKKANBIDANG KUNCI KINERJA YANG , DIMANA INDIVIDU ATAU ORGANISSAI DAPAT BEKERJA SECARA AKUNTABEL.

DI PEMERINTAH DAERAH, HAL INI BERLANGSUNG MELALUI BADAN BADAN-BADAN BADAN LOKAL DAN MELALUI PEMBIAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

PENGAWAS AN

PLs. DIGUNAKAN OLEMH PLs PIMPINAN SEBAGAI PERINGATAN BILA KINERJA MULAI MENURUN DIBAWAH TARGET ATAU ATURAN YANG TELAH DITETAPKAN

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN TINDAKAN KOREKTIF; DIGUNAKAN JUGA UNTUK ASESMEN PEKERJAAN PENGALOKASIAN DUMBER DIDALAM ORGANISSAI.

PENGEMBA NGAN

PLs, SEBAGAI BAGIAN DARI SIKLUS PEMBELAJAARAN, DALAM RANGKA PROSES INTERVENSI, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

BERMAKSUD UNTUK PERBAIKAN KINERJA


4

PEMBAGIAN LAIN PLs BERDASARKAN PENGGUNAANNYA

PLs YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR TINGKAT : KEEKONOMISAN; TINGKAT EFISIENSI; TINGKAT KEEFEKTIVAN


5

LANGKAH LANGKAH UNTUK LANGKAH-LANGKAH MEMPEROLEH DUKUNGAN TERHADAP PIs 1.MENGKOMPILASIKAN DOKUMEN KEBIJAKAN YANG TERDIRI ATAS: -PERNYATAAN OPERAIONAL TENTANG TUJUAN YANG AKAN DICAPAI; - INDIKSI JADWAL UNTUK MEMPERKENALKAN INIKATOR; -PETUNJUK TENTANG KRITERIA DAN PEMILIHAN INDIKATOR; - KRITERIA DAN MEKANISME EVALUASI DAN PERBAIKAN SKEMA PENGUKURAN KINERJA

PEMBENETUKAN STEERUNG GROUP UNTUK MEMBANTU MENYIAPKAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN MEMATAU PERKEMBANGANNYA PERKIRAAN YANG REALISTIK TENTANG SUMBER DAYA YANG DIPERLUKAN DALAM MENYIAPKAN DOKUMEN KEBIJAKAN


6

4 KELOMPOK PERTANYAAN UNTUK PENGECEKAN PLs 1.PENGECEKAN TENTANG TUJUAN PLs 2. SPESIFIKASI KARAKTERISTIK PLs AGAR DAPAT BERFUNGSI 3. INTEGRASI PLs DENGAN PRAKTEK MANAJEMEN DAN CARA KERJA ORGANISASI 4. KEMAMPUAN EVALUASI PLs TERHADAP BIAYA, MANFAAT, DAN TUJUAN BARU JAT JAT WIRIJADINATA

7

KARAKTERISTIK PUBLIC SERVICE 1. SANGAT DITENTUKAN OLEH PANDANGAN AKUNTABILITAS DIMATA PERWAKILAN RAKYAT YANG TERPILIH 2. SERING TERJADINYA KESENJANGAN KONSENSUS DAN KETEPATAN TUJUAN/SASARAN DAN KETEPATAN PRIORITAS PELAYANAN. 3. KOMPLEKSITAS AJARINGAN ORGANISASI DIMANA PARA MNAJER HARUS BEKERJA 4, TIDAK ADANYA KONDISI PERSAINGAN DALAM ORGANISSAI PUBLIK 5. PENAMBAHAN PELAYANAN PUBLIK SERING MENYEBABKAN PERTAMBAHAN UNIT ORGANISSAI YANG MARGINAL 6. PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIFAT PELAYANAN ‘FACE TO FACE” DALAM JUMLAH YANG SANGAT BESAR MENJADI SANGAT KOMPLEKS , BIASANYA TIDAK/SULIT UNTUK DISTANDARISSAI.(MISAL PELAYANAN DALAM BIDANG PERSEKOLAHAN RUMAHSAKIT,KEAMANAN PERSEKOLAHAN, RUMAHSAKIT KEAMANAN SOSIAL SOSIAL, DSB) 7. DALAM HAL PELAYANAN DILAKUKAN OLEH PARA PROFESIONAL, MAKA MEREKA AKAN LEBIH TUNDUK KEPADA STANDARD PROFESIONALNYA DAN TIDAK KEPADA MANAJER LINI. 8 ADANYA PERBEDAAN KONTEKS LEGAL 8. JAT JAT WIRIJADINATA

8

MAJOR AREA OF PUBLIC SERVICE MANAGEMENT 1. THE PROBLEMATIC PUBLIC SERVICE ORGANIZATION’S EVALUATION 2. THE CONTROL STRATEGIES AVAILABLE TO PROFESSIONALS AND TO MANAGERS 3. NEW APPROACHES TO RESOURCE MANAGEMENT 4. STRATEGIC MANAGEMENT JAT JAT WIRIJADINATA

9

EVALUATING PUBLIC SERVICES 1.EFFECTIVENESS AS THE EXTENTTO WHICH A POLICY IS ACTUALLY IMPLEMENTED 2. ECONOMY IS THE MINIMIZATION OF INPUT (THE RESOURCES WHICH ARE EMPLOYED IN ORGANIZATION) 3. OUTPUT ARE THE SERVICES OR ACTIVITIES OR PROCESSES BEING PROVIDED IN THE PUBLIC SERVICE ORGANIZAIONS 4. OUTCOMES OR IMPACTS ARE EFFECTS OF SERVICES UUPON CLIENTS 5. EFFICIENCY IS THE RATIO OF THE INPUTS TO OUTPUTS 6.COST EFFECTIVE NESS RELATE TO WHAT ARAE BY DEFINITION DESIRED OUTCOMES OUTCOMES, BEING THE COST/UNIT OF SUCH OUCOME 7. EQUITY IS THE EXTENT TO WHICH EQUAL NEEDS ARE EQUALLY MET. JAT JAT WIRIJADINATA

10

QUALITY QUALITY IS FITNESS FOR PURPOSE QUALITY CAN EVIDENTLY REFER TO INPUTS PROCESSES, OUTPUTS OR OUTCOMES (PFEFFER & COOTE , 1991) FROM MANAGEMENT’S POINT OF VIEW , ONE OF THE MOST IMPORTANT FEATURES STRESSES THE PRIMACY OF USER OR CONSUMER JUDGEMENT NEED STNDARDS, APPROPRIATE PERFORMANCE CRITERIA AND C N POTENT O N UN UNIT O OF EVALUATION V U ON


11

EVALUATING PUBLIC SERVICES GOVERNMENTAL ACTIVITIES MUST BE ACCOUNTABLE AND RESPONSIBLE TO THE PEOPLE FOR THE POLICIES THAT THEY ADOPT AND FOR THE MANNER IN WHICH THEY IMPLEMENT THEM. CRITERIA OF PUBLIC SERVICE EVALUATION :

POLITICAL


LEGAL

PROCEDURAL

12

RESPONSIVE

EVALUATING PUBLIC SERVICES ACCORDING TO THE MANAGERIAL APPROACH EVALUATION DIRECTED TO WARDS ASSESING THE DEGREE TO WHICH OBJECTIVES HAVE BEEN ACHIEVED, MEASURING THE EXTENT AND CAUSES OF ANY SHORTFALL AND GUIDING MANAGEMENT TOWARDS SUCCESSFUL REMEDIAL ACTION GAMBAR: PENDEKATAN MANAGERIAL DALAM EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK

SETTING OBJECTIVES

IMPLEMENTING PROGRAMMES

REVIEWING PERFORMANCE

MODIFICATION AS NECESSARY FOR OBJECTIVES AND PROGRAMMES IN THE LIGHT OF PERFORMANCE JAT JAT WIRIJADINATA

13

4 ESENSIAL ELEMEN PENDEKATAN MANJERIAL DALAM EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

SPECIFIC OBJECTIVES

A REPORTING SYSTEM

CORRECTIVE ACTION C ON

INTERPRETATION AND EVALUATION


14

VALUE FOR MONEY MONEY, SEBAGAI ALAT PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK

HARGA LEBIH RENDAH DARI YANG SEBELUMNYA

(1) MEREK BARU FUNGSINYA LEBIH BAIK TAPI HARGANYA LEBIH MURAH (4) JAT JAT WIRIJADINATA

HARGA LEBIH RENDAH DARI HARGA DI TEMPAT LAINNYA (2)

MEREK BARU, FUNGSINYA AGAK KURANG TAPI KURANG, HARGANYA JAUH LEBIH MENGUNTUNGKAN ((5))

15

HARGA LEBIH MURAH DARI MEREK LAIN TAPI FUNGSINYA SAMA (3)

MEREK BARU, FUNGSINYA JAUH LEBIH BAIK, TAPIHARANYA LEBIH MAHAL, T API LEBIH MENGUNTUNGKAN KUALITASNYA (6)

KESALAHAN UMUM VFM MENURUT NAO (NATIONAL AUDIT OFFICE) ADA 3 ASPEK: LEMAHNYA MANAJEMEN ASET: KESULITAN MELIHAT ASET DARI SISI KEUANGAN DENGAN TEPATDARI SISI PEMBELIAN., PENGUASAANNYA PENGUASAANNYA, DAN MANAJEMEN OUTPUTNYA (1)


KURANGNYA KEMAMPUAN MELIHAT SISI KOMERSIAL DARI ASET YANG ADA MISAL:KURANG MAMPU MEMPERHITUNGKAN KERUGIAN DAN KEUNTUNGAN DARI SUATU ASET ((2))

16

LEMAHNYA MANAJEMEN PROYEK: MISALNYA: PROYEK CEPAT USANG,, KELAMBATAN PENYELESAIAN, (3)

PERBAIKAN KINERJA ADA 4 ASPEK: HUBUNGAN ANTARA:-INPUTSANTARA INPUTS OUPUTS-IMPACTS (1)

HUBUNGAN ANTARA BIAYA DAN MANFAAT (2) JAT JAT WIRIJADINATA

HUBUNGAN AN TARA ANALISIS DAN KEWENANGAN (3)

17

HUBUNGAN ANTARA INSIDERS DAN OUTSIDERS (4)

HUBUNGAN ANTARA INPUT INPUT-OUTPUT OUTPUT DAN VFM DALAM PROGRAM PEMERINTAH

INPUTS

INPUTS OUTPUTS

INPUTS SHOULD BE INPUT SHOULD BE PROCESSED –EFFIPURCHASED ECONO CIENTLY INTO OUTPUTS MICALLY. USING USING SUCH TECHNIQUES AS SUCH TECHNIQUES AS COMPETITIVE TENOPRATIONAL RESEARCH, DERING,QUALITY ORGANIZATION AN SPECIFICATION AND AND MEYHODS STUDIES; NEGOTIATING DIS WORK STUDIES, JOB DESIGN COUNTS JOB EVALUATION JAT JAT WIRIJADINATA

18

OUTPUTS

OUTPUTS SHOULD BE PROVED EFFEVLY AT ACHIEVING THE DESIRE D OBJECTIVES AND IMPACTS BY SUCH TECHNIQUES AS STATISTICAL SURVEYS OF CONSUMER SATISFACTION

KRITERIA DALAM KENYATAAN PEGAWAI MUNGKIN PUNYA TUJUAN PRIBADI YANG DITUANGKAN DIDALAM KEPATUHAN TERHADAP KRITERIA UNTUK KINERJA PELAYANAN PUBLIK KRITERIA MUNGKIN TERSEMBUNYI/TIDAK JELAS, TIDAK MAMPU MENGHASILKAN STANDARD YANG AKURAT, ATAU PROBLEMATIK LAINNYA, LAINNYA JADI PEGAWAI HARUS DI ARAHKAN .DITUNTUN OLEH NORMA LAINNYA. JAT JAT WIRIJADINATA

19

Problem dalam pengukuran kinerja (Pollit, 1986,p 168 ) PENGUKURAN KINERJA DALAM SEKTOR PUBLIK “BERAKAR KEPADA----MASALAH POLOTIK” KRITERIA KINERJA SERING : “MEMUAT NILAI-NILAI”DAN TUMBUH “ KEKAKUAN POLITIK YANG YANG TERUS MENERUS” ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN KINERJA YANG BERSIFAT AGREGAT (MENYELURUH), MENEBABKAN KESULITAN PRINSIP DAN PRAKTIS.TERUTAMA DALAM HAL PENETAPAN SASARAN SECARA TEPAT, ADANYA ASUMSI YANG TERSEMBUNYI DALAM BERBAGAI KEBIJAKAN, KEBIJAKAN KEGAGALAN PENGETESAN TERHADAP KETERHUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN DAN IMPACT DALAM DUNIA LUAR PARA PEGAWAI , DAN KELOMPOK KLIEN, MUNGKIN MERASA TERANCAM OLEHPELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PENGUKURAN KINERJA , SEPERTI HALNYA JUGA KABINET YANG KONSERN TERHADAP PROGRAM PARTAI DAN CARA MEMENANGKAN PEMILU YANG AKAN DATANG. WALAUPUN DEMIKIAN, PENGUKURAN INI BERMANFAAT BAGI INSTITUSI PUBLIK LAINNYA YAITU BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH


20

HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI KOMITE AKUNTANSI PUBLIK 1988/1089/NATIONAL AUDIT OFFICE SEBANYAK 242 1. LEMAH DALAM MANAJEMEN ASET 2. KEGAGALAN DALAM MENGAPLIKASIKAN PANDANGAN KOMERSIAL (COMMERCIAL INSIGHT) 3. KELEMAHAN DALAM MANAJEMEN PROYEK DALAM BIDANG VFM : A. KELEMAHAN AKUNTABILITAS B.KEEFEKTIVAN MERAGUKAN C. KELEMAHAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN FINANSIAL D. KESENJANGAN KEMAMPUAN MELIHAT POTENSI FKOMERSIAL E. KELEMAHAN PENGAWASAN DAN MANAJEMEN F. KELEMAHAN AKUNTANSI. JAT JAT WIRIJADINATA

21

PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK MENURUT ELLWOOD ADA 4 BENTUK YAITU YAITU:

1. AKUNTABILITAS KEJUJURAN DAN HUKUM 2. AKUNTABILITAS PROSES 3. AKUNTABILITAS PROGRAM 4. AKUNTABLITAS KEBIJAKAN


22

BERBAGAI KECENDERUNGAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PERFORMANCE INDICATORS

Recommend Documents