Benang merah 2015

eraiInfo

2015

Benang merah 2015

w w w.bi.go.id

EDISI 57 TAHUN VI

G

Daftar isi 06

Cermat Kelola Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar sejatinya berfungsi sebagai shock absorber yang akan mendorong penyesuaian ekonomi.

EDISI 56 TAHUN VI

2015

09 Jaga Volatilitas 10 Menata Keajekan Inflasi

18 Pahami Pasar Keuangan

13 BI Mengawal Inflasi

21 Agar Optimal

14 Rupiah yang Berdaulat

22 Mengangkat Maklumat Syariah

17 Rupiah dan Kedaulatan

baca rubrik opini mereka:

Redaksi

Solikin M Juhro

Doddy Zulverdi

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Jaga Volatilitas Rupiah HAL 9

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Mengawal Inflasi HAL 13

Penanggung Jawab : Tirta Segara Pemimpin Redaksi : Arbonas Hutabarat Redaksi Pelaksana : Dwi Mukti Wibowo Wahyu Indra Sukma Ernawati Jatiningrum Surya Nanggala Any Ramadhaningsih T. Rafael Lardhana

Suhaedi

Departemen Pengelolaan Uang Rupiah dan Kedaultan HAL 14

Alamat Redaksi : Departemen Komunikasi Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Contact Center BICARA : 131 Email : [email protected] Website : www.bi.go.id @bank_indonesia flip.it/7A9uk bankindonesia BankIndonesiaChannel

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan. Naskah dikirim ke [email protected] 2 GERAI INFO BANK INDONESIA

PEDOMAN

Perspektif

Perkuat Landasan Perekonomian hampir tidak mengenal batas negara, dalam arti satu negara tidak akan bisa menghindar dari pengaruh situasi ekonomi negara lain di dunia. Ketika perekonomian global tidak kondusif, perekonomian Indonesia pun mengalami goncangan. Upaya Bank Indonesia menyikapi kondisi ekonomi dunia adalah dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkokoh fundamental perekonomian nasional. Ketika nilai rupiah bergejolak, harus ditelaah penyebabnya. Ternyata, penyebabnya pun bermacammacam, antara lain penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang di dunia. Sebab lain ialah defisit transaksi berjalan akibat nilai impor yang signifikan. Transaksi valas pelaku usaha dalam negeri dalam jumlah besar turut berpengaruh. Tak hanya itu, swasta sebagai penyumbang utang luar negeri memberi catatan karena sebagian besar tidak dilindungi (hedging) dari risiko kurs. Dari sisi lain, kita bisa melihat rupiah tengah mencari titik keseimbangan yang baru. Volatilitasnya masih dalam batas yang ditetapkan BI. Namun, tentu saja BI berupaya menjaga agar rupiah tidak terus terpuruk. Antara lain dengan mendorong entitas usaha melakukan lindung nilai serta mengatur transaksi lindung nilai dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank. BI juga mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi dalam negeri. Pemberlakuan regulasi ini sangat penting karena erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi secara umum. BI meyakini, dalam jangka panjang, kewajiban penggunaan rupiah akan mendukung struktur ekonomi yang lebih sehat. Nilai rupiah diharapkan lebih stabil karena permintaan valuta asing, terutama dolar AS bisa ditekan dengan memaksimalkan transaksi dalam rupiah.

penyesuaian harga BBM saat kondisi fiskal mengalami tekanan. Ketidakstabilan harga akibat kendala struktural di sektor riil, juga menyumbang angka inflasi. Karakteristik tiap daerah mempengaruhi inflasi, dan bisa jadi berkaitan antar daerah. Diperlukan sinergi kebijakan antara derah dengan pusat dan antar daerah serta koordinasi lintas kementerian. BI menginisiasi forum TPI dan TPID melalui roadmap pengendalian inflasi daerah untuk memastikan kesinambungan pembenahan persoalan struktural yang kita hadapi. Perekonomian kita membutuhkan transformasi, yaitu mengubah sudut pandang perekonomian. Kita perlu memperkuat sumber daya domestik untuk pembiayaan pembangunan, salah satunya dengan pendalaman pasar keuangan. BI merintis pendalaman pasar keuangan dan mendorong pengembangan berbagai isntrumen di pasar uang, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko. BI, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah berkolaborasi untuk mengembangkan peran ekonomi dan sistem keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia. Arah kebijakan ini ditempuh melalui pengembangan instrumen moneter berbasis syariah dan pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah, baik untuk tujuan investasi maupun pengelolaan likuiditas. Kita optimis perekonomian Indonesia akan membaik dengan ditopang struktur ekonomi yang lebih sehat, seimbang dan memiliki daya tahan. Optimisme ini tak lepas dari komitmen bersama untuk mempercepat dan melaksanakan reformasi struktural secara berkelanjutan. Tentu saja dibarengi dengan konsistensi dan sinergi antarsektor serta antara pemangku kebijakan.

Indikator pergerakan ekonomi adalah tingkat inflasi. Kebijakan reformasi subsidi energi oleh pemerintah 3 dalam jangka panjang dipercaya akan mengurangi GERAI INFO EDISI SATU JUNI 2015 lonjakan inflasi ketika pemerintah melakukan Gubernur Bank Indonesia

Agus D. W. Martowardojo

33 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

EDITORIAL

Sinergi untuk Negeri Perekonomian Indonesia mengalami pasang surut sepanjang 2015. Salah satu yang menarik ialah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Rupiah pada 2 Januari berada pada 12.605. Di 1 Mei, rupiah merayap naik pada 13.118. Bahkan pada September rupiah bertengger di 14.300-14.550. Kekhawatiran merebak dalam masyarakat. Bagaimana jika kejadian pada 1998 berulang? Saat itu, nilai tukar mendekati Rp15.000/dolar AS. Goncangan ini tak hanya memengaruhi sektor ekonomi, politik dan sosial pun bergejolak hingga terjadi pergantian pemerintahan.

Tirta Segara Kepala Departemen Komunikasi

Namun kondisi saat ini berbeda. Fundamental perekonomian Indonesia cukup kuat. Lagi pula, pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS tak hanya menimpa rupiah. Hampir semua mata uang, baik negara maju maupun berkembang, mengalami nasib sama. Depresiasi rupiah dipengaruhi faktor global dan domestik. Di global, ada proyeksi penaikan tingkat suku bunga The Fed. Membaiknya perekonomian AS hingga akhir 2014 memicu sentimen positif pasar untuk merelokasi modal ke AS. Tapi, perlambatan pada awal 2015 menyebabkan The Fed menahan penaikan suku bunga. Imbasnya ialah ketidakpastian dihadapi negara lain, termasuk Indonesia. Ketika terjadi krisis 2008, modal dari negara maju mengalir ke negara berkembang. Jika perekonomian AS membaik dan The Fed menaikkan suku bunga ditakutkan terjadi sudden reversal, yaitu penarikan modal besarbesaran. Pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank Sentral Jepang (BoJ) melalui quantitative easing menyebabkan likuiditas di pasar global melimpah. Ini berdampak pada pasar keuangan negara berkembang. Di dalam negeri, neraca transaksi berjalan turut memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nilai ekspor yang anjlok dibarengi nilai impor tinggi menambah kebutuhan akan dolar AS. Penurunan nilai ekspor disebabkan permintaan global melemah, terutama Tiongkok yang mengalami perlambatan ekonomi. Anjloknya harga komoditas yang menjadi andalan berpengaruh terhadap defisit neraca berjalan. Defisit transaksi berjalan membuat cadangan devisa menciut, dari 115,5

4 GERAI INFO BANK INDONESIA

miliar dolar AS menjadi 111,6 miliar dolar AS pada Maret 2015. Tapi, cadangan ini masih aman, cukup untuk 6,9 bulan impor. Angka ini di atas rata-rata kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Sebagai bank sentral, BI menjaga volatilitas nilai tukar rupiah agar menimbulkan kepastian di pasar serta konsistensi untuk mencapai stabilitas makro. Nilai tukar rupiah tidak tergantung pada satu faktor, melainkan terkait erat dengan sektor lain. Karenanya, BI bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi, menerapkan kebijakan makroekonomi yang prudent secara konsisten, dan memastikan reformasi struktural berjalan. Tekanan terhadap rupiah juga akibat transaksi domestik yang banyak memakai dolar AS, padahal bisa dilakukan dalam rupiah. Makanya, terbit Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Regulasi ini bukan barang baru, hanya implementasi UU Mata Uang No. 7/2011, UU Kawasan Ekonomi Khusus, dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa. Selain nilai tukar, inflasi menarik untuk disimak. Inflasi 2014 terkendali pada 8,36% pascapencabutan subsidi BBM, lebih rendah dibandingkan 2013 di 8,38%. Meski demikian, inflasi kita lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. Hal ini memperlemah daya saing kita. BI telah menetapkan target inflasi rendah dan menurun tiap tahun hingga 3,5% pada 2018. BI menginisiasi roadmap pengendalian inflasi. Roadmap ini mencakup program pengendalian inflasi untuk kelompok inti, volatile foods, dan administered prices untuk mengatasi kendala struktural. Inflasi Indonesia bersifat musiman. Contohnya, jika panen, inflasi rendah, bahkan deflasi. Bila pemerintah mampu mengamankan pasokan pangan, inflasi terjaga. Masalah pangan terkait produksi dan distribusi. Distribusi berhubungan erat

dengan infrastruktur. Jadi, infrastruktur menjadi salah satu kunci mengatasi kendala struktural. Pelaksanaan Rakornas TPID bertujuan merumuskan strategi pengendalian inflasi di daerah demi mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Karena penting, Presiden Joko Widodo memimpin langsung Rakornas TPID VI pada akhir Mei 2015. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi sangat penting, tapi tak kalah jua ialah mengendalikan inflasi. Presiden menekankan agar tiap daerah mengontrol inflasi secara serius dan menyertakan aparat penegak hukum dalam roadmap pengendalian inflasi. Tak hanya itu, BI mendorong pembentukan klaster yang sesuai dengan tipikal tiap daerah. Misal, pembentukan klaster bawang merah. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang rentan mengalami lonjakan harga akibat pengaruh musim. Sebagai sarana konsultasi, BI membuka akses seluas-luasnya melalui berbagai instrumen, antara lain contact center BICARA 131. BICARA 131 juga menyediakan informasi lengkap mengenai pasar keuangan. Diharapkan semakin banyak masyarakat berpartisipasi melalui investasi. Bagaimana pun, pasar keuangan yang dalam membantu meredam goncangan dari faktor eksternal. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga disorot BI dengan menyusun fondasi dasarnya. Kaitannya ialah pengembangan sumber pembiayaan melalui pendalaman pasar sukuk serta penggalian potensi dana dari zakat dan wakaf yang selama ini belum digarap maksimal. Keterlibatan masyarakat secara aktif akan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam menjalankan kewajiban sebagai bank sentral, BI tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk peran masyarakat untuk mewujudkan kestabilan perekonomian dan mendorong pembangunan pada umumnya.


gerai info 2015

G

G

eraIInfo W W W.bi.go.id

eraIInfo w w w.bi.go.id

G


bI pedulI

sIap jelang Mea sorot

Menata KeajeKan InflasI

Bi peduli

12/1/15 10:18 AM

(1) cover final.indd 2

11/2/15 10:15 AM


Edisi 52

Edisi 53

Edisi 54

Cermat Kelola Nilai Tukar

menata keajekan inflasi

rupiah yang berdaulat


G


bi Peduli

bi peduli

sorot

Mengangkat MakluMat Syariah

(1) cover.indd 2

2015 EDISI 55 TAHUN VI

Pahami Pasar Keuangan

3/4/16 11:35 AM

Sorot

(1) cover.indd 2

2015

PonPes goes digital

warisan budaya berdaya Pikat

EDISI 56 TAHUN VI

G

3/30/16 11:10 AM

Edisi 55

Edisi 56

pahami pasar keuangan

mengangkat maklumat syariah

55 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

2015 2015

EDISI 54 TAHUN VI

11/11/15 8:40 PM

EDISI 56 TAHUN VI EDISI 57 TAHUN VI


soRot

Rupiah yang BeRdaulat

EDISI 53 TAHUN VI

EDISI 52 TAHUN VI

Cermat kelola NIlaI tUkar

2015

2015

sorot

2015

halo mataram

Penggunaan RuPiah : Wajib!

EDISI 57

TAHUN VI

2015

Sorot


Sorot

Cermat Kelola rupiah

Global dan domestik Nilai tukar rupiah yang naik dan turun terhadap USD disebabkan oleh pengaruh global dan domestik. “Fenomena penguatan

USD secara global mempe ngaruhi sentimen pasar. Hal ini disebabkan oleh perbaikan ekonomi Amerika pascakrisis keuangan global,” jelas Solikin M. Juhro, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI. Ketika krisis global terjadi, hampir semua perekonomian negara maju melemah sehingga banyak modal yang mengalir ke emerging countries, termasuk Indonesia. Dalam ketidakpastian ekonomi global, indikasi perbaikan ekonomi AS mendorong sentimen positif untuk melakukan relokasi investasi dari negara berkembang ke AS. Dari sisi domestik, sebagai ne gara yang sedang membangun, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang cu kup besar. Menurut Solikin, CA (Current Account) pada dasarnya mencerminkan kemampuan dari suatu perekonomian yang sedang tumbuh untuk membiayai aktivitas ekonominya dari keunggulan yang diperoleh dalam per dagangan internasional. Sejak 2 tahun terakhir, angka defisit CA masih sekitar 3%. Ke depan angka ini diharapkan menurun agar lebih sustainable. Jika angka defisit transaksi berjalan tidak mengecil, isu yang berkembang adalah ketidak mampuan perekonomian untuk membiayai aktivitas ekonomi. 7 GERAI INFO BANK INDONESIA

Hal ini akan sangat mempe ngaruhi persepsi investor. Selain defisit transaksi berjalan, pasar keuangan yang belum dalam juga menyebabkan arus modal mudah keluar dari Indonesia jika mengalami tekanan atau sentimen global. “Pelaku pasar lebih memperhitungkan risk perception terhadap fundamental ekonomi kita. Defisit transaksi berjalan, angka pertumbuhan ekonomi, defisit fiskal serta angka inflasi, perlu dijaga pada level yang sehat. Semua faktor ini harus dikelola dengan baik agar bisa mempertahankan sentimen positif sehingga investor memiliki keyakinan memegang aset rupiah,” Solikin menjelaskan. Dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi tersebut, BI senantiasa merespon perkembangan ekonomi dengan bauran kebijakannya. Respons kebijakan ini terutama tercermin pada penetapan BI Rate yang dilakukan setiap bulan dalam Rapat Dewan Gubernur BI. intervensi Sebagai bank sentral, BI bertugas untuk menjaga agar nilai rupiah tetap stabil, sesuai dengan UndangUndang No. 23 tahun 2009. Stabilitas nilai rupiah bisa dilihat dari dua sisi, yang pertama dari nilainya terhadap barang dan jasa (tingkat inflasi) dan kedua, dari nilainya

EDISI EDISI 57 52 TAHUN VI

Nilai tukar rupiah yang cen derung melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dalam beberapa bulan terakhir menjadi topik pembahasan yang hangat di masyarakat. Namun, pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami Indonesia. Hampir sebagian besar nilai tukar mata uang di negaranegara maju dan berkembang juga mengalami depresiasi yang cukup dalam terhadap USD. Dalam tiga tahun terakhir, nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami pelemahan hingga menembus angka 13.000. Tercatat, pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 5,25% pada kuartal I 2015. Dalam periode yang sama, nilai tukar mata uang euro Eropa, dolar Kanada, dolar Australia, dan ringgit Malaysia melemah lebih tajam terhadap USD dibandingkan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang melemah mendorong harga barang impor menjadi mahal sehingga turut memicu kenaikan harga barang dalam negeri. Selain itu, nilai tukar yang melemah menyebabkan jumlah kewajiban pembayaran utang luar negeri perusahaan meningkat.

2015

Fluktuasi nilai tukar sejatinya berfungsi sebagai shock absorber yang akan mendorong penyesuaian ekonomi.

EDISI57 52 TAHUN VI EDISI

2015

Sorot

terhadap mata uang lain (nilai tukar). Negara yang menganut sistem devisa bebas dan nilai tukar mengambang seperti Indonesia, tentu nilai mata uangnya berfluktuasi sesuai dengan perkembangan ekonomi domestik relatif terhadap ekonomi global (ke seimbangan antara penawaran dan permintaan). Fluktuasi nilai tukar sejatinya berfungsi sebagai shock absorber yang akan mendorong penyesuaian ekonomi, namun fluktuasi nilai tukar tersebut perlu dijaga untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas perekonomian. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI pada waktuwaktu tertentu dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan yang tidak dapat diserap oleh pasar. Intervensi ini dilakukan

dengan menjual atau membeli valuta asing (khususnya USD). Pada saat terjadi pelemahan rupiah yang berlebihan, BI dapat menjual USD di pasar domestik. Jika pasokan USD di pasar bertambah dan pasokan rupiah berkurang maka nilai rupiah akan menguat. Demikian pula sebalik nya, pada saat terjadi penguatan rupiah yang terlalu cepat, BI dapat membeli USD dan menambah pasokan rupiah di pasar agar penguatan nilai rupiah tidak terlalu cepat. Kegiatan penjualan dan pembelian valas ini secara langsung mempengaruhi jumlah uang beredar (likuiditas). Oleh karena itu, untuk mensterilisasi dampak intervensi terhadap likuiditas rupiah, BI dapat menggunakan instrumen operasi moneter, antara lain lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan reverse repo SBN. Kegiatan intervensi hanyalah 8 GERAI INFO BANK INDONESIA

salah satu cara BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Alternatif lainnya adalah pengaturan transaksi valuta asing dan pengaturan arus modal. Pada prinsipnya pengaturan transaksi valuta asing bertujuan untuk meminimalkan transaksi valuta asing yang tidak didasari oleh kegiatan ekonomi. Sementara itu, pengaturan arus modal bertujuan untuk meminimalkan dampak dari arus modal jangka pendek yang mudah keluar masuk. Ke depan, BI bersama sama dengan otoritas yang lain juga terus mendorong pendalaman pasar valuta asing agar mekanisme pasar dalam mengelola risiko pergerakan nilai tukar bekerja dengan lebih baik. Selain itu, BI juga mendorong penerapan transaksi lindung nilai (hedging) valuta asing bagi perusahaanperusahaan BUMN dan swasta yang memiliki posisi (exposure) valuta asing.

Sorot

jaga volatilitas rupiah

harga barang impor yang pada akhirnya memicu inflasi dalam negeri. Perkembangan nilai tukar diupayakan konsisten untuk mencapai stabilitas makro. Ind ikatornya adalah CA yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang sustainable, inflasi yang sesuai targetnya, serta Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang terjaga. Pelemahan nilai tukar yang terjadi saat ini harus disikapi se bagai bagian dari proses penye suaian dalam rangka menjaga nilai tukar sesuai fundamen tal. Salah satu kebijakan yang dilakukan BI agar volatilitas nilai tukar tidak berlebihan ada lah dengan operasi moneter di pasar valas. Ketika nilai tukar dolar AS menguat karena langka di pa sar, intervensi dilakukan de ngan memasok dolar ke pasar. Hal ini berbeda dengan kondisi pada 20112012. Saat itu, arus modal yang masuk sangat besar sehingga dolar membanjiri pas ar. Akibatnya, nilai rupiah men guat, yang kurang menguntung kan untuk ekspor. Saat itu, BI menyesuaikan pasokan dolar di pasar untuk menjaga volati litas. 9 GERAI INFO BANK INDONESIA

Selain itu BI akan melakukan komunikasi kebijakan untuk menenangkan pasar. Dalam menjaga nilai tukar, BI juga berkoordinasi dengan pemerintah. Sebagai contoh, ketika nilai tukar mengalami tekanan akibat defisit CA yang meningkat. Saat itu, CA tertekan akibat banyaknya barang dan jasa yang diimpor. Karena itu, BI dan pemerintah koordinasi menerbitkan paket kebijakan untuk memperbaiki defisit CA. Jika CA sehat, inflow terjaga, maka nilai tukar akan membaik. Untuk jangka menengahpan jang, pemerintah dan BI bekerja sama untuk memperkuat fun damental ekonomi. Indonesia harus memperbaiki daya saing agar mampu memenuhi kebutu han dalam negeri, serta ekspor yang kompetitif. Keberhasilan India dalam memperbaiki defisit CA menun jukkan pentingnya kebijakan makroekonomi yang prudent dan reformasi struktural. Oleh karena itu, Indonesia perlu te rus melakukan kebijakan makro ekonomi yang prudent secara konsisten dan memastikan ber jalannya reformasi struktural.

2015

Saat ini transaksi berjalan atau Current Account (CA) Indo nesia masih mengalami defisit yang cukup besar. Jika defisit CA membesar, isu yang berkem bang adalah kurang mampun ya suatu perekonomian dalam membiayai aktivitas ekonomin ya. Angka defisit yang sema kin besar akan mempengaruhi persepsi investor dan menekan nilai tukar. Pelaku pasar lebih memper hitungkan risk perception ter hadap fundamental ekonomi. Defisit transaksi berjalan, angka pertumbuhan ekonomi, defisit fiskal serta ang ka inflasi, harus dipertahan kan pada level yang sehat. Dengan mengelola semua faktor ini, sentimen positif pasar bisa dipertahankan sehingga in vestor memiliki keyakinan un tuk memegang aset rupiah. Sebagai respon atas pelemah an nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi saat ini, BI mengelola volatilitas nilai tukar agar tidak berlebihan. Jika terla lu volatile, akan menimbulkan ketidakpastian di pasar, serta memicu ekspektasi depresiasi lebih lanjut. Depresiasi nilai tu kar bisa menyebabkan kenaikan

Oleh : Solikin M. Juhro Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI

EDISI EDISI57 52 TAHUN VI

Sentimen global dan pasar keuangan yang belum stabil dapat meningkatkan risiko tekanan arus modal keluar dari Indonesia.

2015 TAHUN VI EDISI 57


Sorot

Menata KeajeKan InflasI

7 11 GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA GERAI

dikendalikan oleh pemerintah (administered prices). Misalnya, harga BBM, elpiji, ataupun tarif listrik. Kedua, kelompok harga bahan makanan yang bergejolak (volatile foods). Terjadinya gangguan atau syok pada produksi atau distribusi bahan makanan akan memicu inflasi. Ketiga, kelompok inflasi inti (core inflation), yang dipengaruhi antara lain oleh interaksi penawaran dan permintaan di masyarakat, ekspektasi inflasi masyarakat, kurs, harga komoditas internasional, dan inflasi mitra dagang. Tinggi Rendah Karakteristik Inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga makanan. Syok pada gangguan pasokan dan distribusi pangan acap menjadi pemicu inflasi. Contohnya, kelangkaan cabai ataupun daging kerap memantik inflasi pada bulanbulan tertentu selama beberapa tahun belakangan ini. Bagi negara pengimpor minyak bumi seperti Indonesia, fluktuasi harga minyak juga turut mempunyai andil terhadap angka inflasi. Terbukti, kenaikan harga BBM pada 2005, 2008, 2010, 2013, dan 2014 menyebabkan angka inflasi yang tinggi pada tahun-tahun tersebut. Sesuai dengan amanah UU BI, kestabilan nilai rupiah adalah fokus tugas BI. Untuk melaksanakan tugasnya, saat ini

TAHUN VI TAHUN VI

pasokan beras melimpah ruah. Alhasil, harga cenderung turun karena penawaran melampaui permintaan. Sebaliknya, pada saat paceklik, pasokan beras terbatas sehingga harganya naik. Bencana alam di suatu daerah, serta distribusi bahan makanan yang terganggu juga bisa menyebabkan pasokan mengetat. Akibatnya, harga jual di pasaran pun terkerek naik. Faktor lain yang memengaruhi inflasi ialah ekspektasi. Masyarakat khawatir harga beras akan naik ketika musim panen usai. Buntutnya, sebagian orang mulai berbelanja dan menimbun. Apa yang terjadi? Harga kemudian merangkak naik karena permintaan meningkat meski secara riil pasokan beras tidak berkurang. Fenomena ekspektasi serupa sering terjadi menjelang hari raya keagamaan serta kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Bagaimana mengukur tingkat inflasi? Indikator untuk mengukur tingkat inflasi di Indonesia ialah Indeks Harga Konsumen (IHK). Pengukuran dilakukan dengan memonitor harga terhadap “sekeranjang” barang dan jasa yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan survei. Pemantauan perkembangan harga dilakukan BPS secara bulanan di sejumlah titik wilayah Tanah Air. Inflasi secara umum diuraikan menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok harga barang yang

EDISI 53 EDISI 57

Ingatkah Anda, bentuk pisang goreng yang dijajakan penjual kaki lima beberapa tahun lalu? Coba bandingkan dengan bentuknya sekarang. Ukuran lebih kecil, mungkin dengan lebih banyak tepung daripada pisangnya. Harganya? Tentu juga tidak semurah dulu. Penyebabnya? Harga pisang, tepung, minyak dan gas yang digunakan untuk membuat pisang goreng sudah mengalami kenaikan. Nah, secara sederhana, itulah contoh inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa secara meluas dan terjadi terus menerus. Kebalikan inflasi ialah deflasi. Kenaikan satu atau dua barang saja sebenarnya belum dapat disebut sebagai inflasi. Kecuali, kondisi tersebut merembet pada kenaikan harga pada barang dan jasa lainnya. Mengapa inflasi terjadi? Secara umum, tingginya permintaan barang dan jasa yang tidak sebanding dengan ketersediaannya menjadi faktor signifikan penyebab inflasi. Mari kita berilustrasi lagi. Pernahkah Anda penasaran, mengapa harga beras yang sama bisa berubah-ubah dalam tempo setahun? Itu tidak terlepas dari hukum permintaan-penawaran dan pengaruh musim. Dengan asumsi permintaan stabil, di musim panen,

2015 2015

Inflasi bukan semata urusan harga yang semakin mahal. Apa saja sebetulnya yang bisa menekan lajunya?

Sorot

oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi pun menyebabkan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif. Apalagi jika melampaui inflasi di negaranegara tetangga. Kondisi tersebut dapat berujung tekanan pada kurs rupiah. Bagaimana cara BI mengendalikan inflasi? Setiap bulan, Dewan Gubernur BI menetapkan BI Rate yang merupakan stance kebijakan moneter. Dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi, BI

Akibatnya, daya beli mereka pun berkurang. Contohnya, barang yang didapat dari pembelanjaan uang 100 ribu rupiah di pasar saat ini, bisa jadi jumlahnya tidak sebanyak yang didapat 5-6 bulan yang lalu dengan item yang sama. Inflasi yang bergejolak juga menimbulkan ketidakpastian bagi pasar dan pelaku ekonomi. Itu bisa membuat pelaku ekonomi sulit mengambil keputusan untuk melakukan investasi dan kegiatan produksi, sekaligus konsumsi. Akibatnya, aktivitas perekonomian menurun, diikuti

juga menempuh kebijakan makroprudensial. Respons kebijakan BI tersebut dikenal dengan istilah bauran kebijakan (policy mix).

EDISI 53 57

TAHUN VI

2015

BI menganut Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneternya. Dalam ITF, BI mengumumkan ke publik target inflasi nasional yang ingin dicapai selama periode tertentu untuk membentuk dan mengarahkan ekspektasi publik atas inflasi. Inflasi yang tinggi, secara tidak langsung dapat mengusik keajekan rupiah. Dalam konteks lebih luas, hal tersebut berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian dan sosial masyarakat, karena inflasi tinggi menggerus nilai pendapatan masyarakat.

KooRdinasi aTasi inflasi Kita menyadari bahwa inflasi disebabkan berbagai faktor. Selain melalui kebijakan moneter yang memengaruhi sisi permintaan, BI juga berusaha mengurangi tekanan inflasi dari sisi pasokan melalui koordinasi dengan pemerintah, khususnya pada hal yang terkait harga bahan makanan 12 8 GERAI INFO BANK INDONESIA

dan harga barang dan jasa yang dikendalikan pemerintah. BI melakukan inisiasi dengan melibatkan pemerintah pusat sejak tahun 2004 melalui pembentukan TPI. Kemudian pada 2008, bersama pemerintah daerah BI membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Malang, Jember dan Batam. Pembentukan TPID kemudian dilakukan di tingkat provinsi serta kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Hingga kini, terdapat 439 TPID di 34 provinsi dan 398 kabupaten. Keberhasilan TPID memberikan kontribusi pada penurunan rata-rata inflasi volatile foods pada periode 20112014 jika dibandingkan dengan rata-rata periode empat tahun sebelumnya, 2007-2010. Dalam Rapat Koordinasi Nasional VI TPID yang diselenggarakan bulan Mei 2015, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait pengendalian inflasi yang memerlukan koordinasi lintas sektoral. Arahan ini kemudian diintegrasikan ke dalam Roadmap Pengendalian Inflasi. Presiden menyampaikan, pengendalian inflasi harus disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap pasar dan distributor. Proses distribusi komoditas harus berjalan dengan baik, sehingga presiden meminta untuk menyertakan pihak aparat hukum dalam TPID. Selain itu Presiden memberikan arahan pengembangan infrastruktur pertanian, pembukaan lahan pertanian baru dan pengembangan konektivitas antar daerah dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi tekanan inflasi.

Sorot

BI Mengawal InflasI Inflasi yang tinggi mengikis daya beli masyarakat. Mengadopsi Inflation Targeting Framework (ITF), BI kini lebih fokus dalam pengendalian inflasi. Oleh : Doddy Zulverdi

13 9 GERAI INFO BANK INDONESIA

sisi permintaan melalui kebijakan moneter dan makroprudensial. Namun BI tidak punya instrumen kebijakan terkait sisi pasokan, kapasitas produksi dan kelancaran distribusi ke pasar dan pembeli. Di situ lah peran pemerintah. Sebab, di Indonesia, tantangan utama menekan laju inflasi ada pada sisi penawaran kelompok volatile foods yang sering meriang, plus administered prices. Peran BI lebih efektif untuk mengendalikan inflasi inti, karena pengaruh pengendalian sisi permintaan lebih dominan Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata inflasi inti turun cukup signifikan dan stabil pada level 4%-5%. Hal ini tidak terlepas dari peran BI mengadopsi ITF sehingga lebih fokus dalam pengendalian inflasi. Melalui ITF, kebijakan yang dibuat BI selaras dan tidak saling bertentangan. Berbeda dengan masa sebelumnya, ketika tugas menjaga inflasi sekaligus pertumbuhan ekonomi menimbulkan dilema karena memiliki efek kontradiksi. BI kini menerapkan bauran kebijakan untuk mencapai sasaran inflasi, yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, koordinasi kebijakan, dan komunikasi yang efektif.

TAHUN VI

terkikis. Kemiskinan bisa meningkat lantaran beberapa juta orang dalam kategori agak miskin bisa jadi turun kelas menjadi miskin. Dengan situasi perekonomian saat ini, masyarakat mengharapkan BI Rate turun. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara seregional, suku bunga Indonesia cukup tinggi. Namun jika cengkeram inflasi masih kuat, sulit bagi otoritas moneter untuk memotong suku bunga. Ada beberapa implikasi yang mungkin terjadi jika suku bunga dipaksakan turun atau berada di level rendah. Yang pertama, masyarakat yang punya uang tidak akan tertarik menyimpan dalam bentuk rupiah. Sebab, dengan suku bunga minim, imbal hasil yang mereka peroleh lebih kecil daripada tingkat inflasi yang terjadi. Hal itu membuat masyarakat cenderung menyimpan dana mereka dalam mata uang selain rupiah, bahkan menyimpan uang di luar negeri. Terbangnya likuiditas ke negara lain akan membuat nilai tukar tertekan. Dari tiga kelompok inflasi, ranah BI terkait dengan inflasi inti, yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran barang dan jasa. BI lebih bisa mengendalikan

EDISI 53 57

Perkembangan tren inflasi saat ini menurun setelah pada 2013 dan 2014 melonjak akibat kenaikan harga BBM. Bahkan, inflasi pada enam bulan pertama 2015 jika diakumulasikan kurang dari 1%. BI optimis inflasi hingga akhir tahun 2015 masih dalam koridor 4%+1%. Tantangannya kini adalah menurunkan laju inflasi agar setara dengan negara sekitar. Perbedaan inflasi antarnegara menentukan daya saing. Jika inflasi Indonesia jauh lebih tinggi dari pada negara ASEAN misalnya, daya saing kita akan menurun, serta memengaruhi nilai tukar. Rata-rata inflasi selama 10 tahun terakhir berada di 7,6%. Masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan target BI. Tingkat inflasi ini juga di atas negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Saat inflasi kita tinggi, nilai rupiah akan mengalami depresiasi. Dalam dimensi daya saing, hal itu merugikan Indonesia karena harga produk domestik seolah lebih mahal ketimbang produk impor. Inflasi yang tidak terkendali juga berdampak pada dimensi sosial. Kesejahteraan masyarakat menurun karena daya beli mereka

2015

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI

Penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di NKRI menjadi salah satu bentuk pengakuan identitas kebangsaan dan pondasi menuju perbaikan struktur ekonomi.


satu penyebab depresiasi nilai tukar rupiah. Mengapa? Sesuai hukum supply and demand, transaksi dalam dolar AS akan meningkatkan permintaan mata uang tersebut, sehingga harganya meroket. Akibatnya, terjadi tekanan pada rupiah yang menyebabkan nilai tukar rupiah bisa sangat tidak stabil (volatile). Pada September 2015, nilai tukar rupiah berada pada level Rp14.300-Rp14.550. Memang, dolar AS tidak hanya menguat terhadap rupiah, namun terhadap hampir sebagian besar mata uang lain di dunia. Pun, faktor eksternal seperti devaluasi mata uang Tiongkok (Yuan) dan penundaan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS berpengaruh

otoritas Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah menekankan kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) dalam perekonomian nasional. Ketentuan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah memiliki landasan hukum UU Mata Uang No. 7/2011, UU Kawasan Ekonomi Khusus, serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa. Sebagai implementasi Undang-Undang, PBI ini mengikat setiap warga negara Indonesia dan harus dilaksanakan. Dari sudut pandang kebangsaan, rupiah sebagai alat pembayaran negara yang sah

PasalNya, PeRmINtaaN dolaR as yaNg tINggI meNjadI salah satu PeNyebab dePResIasI NIlaI tuKaR RuPIah. satu identitas bangsa, penggunaan rupiah dalam negeri selayaknya menjadi keniscayaan. Sayangnya, selama ini transaksi dalam negeri masih banyak menggunakan valuta asing. Misalnya, agen perjalanan wisata menawarkan harga dalam mata uang asing. Atau penjual barang elektronik yang mencantumkan harganya dalam dolar AS. Hal ini belum termasuk transaksi minyak dan gas, properti, pelayaran, atau penerbangan. Semuanya tentu bernilai tak sedikit.

terhadap kondisi saat ini. Namun kembali lagi, tingginya transaksi domestik dalam dolar AS memberi pengaruh yang sangat signifikan. Yang menjadi masalah, terdapat banyak transaksi dalam dolar AS yang seharusnya bisa dilakukan dalam rupiah. Oleh karena itulah, PBI ini mengatur dan membatasi transaksi valasa di dalam negeri. Tentunya dengan harapan dapat mengurangi permintaan terhadap dolar AS, sehingga nilai tukar rupiah bisa lebih stabil.

Tekanan nilai Rupiah Meskipun penggunaan dolar AS merupakan hal yang lazim dalam perdagangan internasional, namun semestinya setiap transaksi dalam wilayah NKRI menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi. Pasalnya, permintaan dolar AS yang tinggi menjadi salah

Mengapa Wajib Rupiah? Selain aspek ekonomi terkait tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah, kewajiban penggunaan rupiah didasari pula pada dimensi hukum dan kebangsaan. Kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan rupiah di wilayah NKRI menjadi tanggung jawab BI. Karenanya, BI sebagai 15 7 GERAI INFO BANK INDONESIA

merupakan simbol kedaulatan NKRI. Rupiah harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta menjadi identitas bangsa layaknya lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Tentu kita masih ingat dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari wilayah NKRI. Salah satu pertimbangan Mahkamah Internasional melepaskan kedua pulau dari Indonesia adalah karena minimnya transaksi dan aktivitas ekonomi yang menggunakan rupiah di sana. Sebuah catatan sejarah yang penting sekaligus pembelajaran bagi kita agar kejadian serupa tidak terulang. pendekaTan posiTif Sebagai bentuk tindak lanjut atas PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah, BI berkomitmen memberikan pelayanan informasi lengkap pada publik.

2015

Special offer: USD 2028 to West Europe 12D 10N. Tak asing dengan penawaran ini? Paket perjalanan semacam sering kita jumpai, baik melalui surat kabar, media daring, atau baliho besar di pinggir jalan. Pemandangan semacam ini tak akan kita jumpai lagi setelah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 17/3/ PBI/2015 mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah yang ditetapkan pada 1 Juli 2015. Berdasarkan PBI ini, setiap transaksi serta pencantuman harga di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah. Menggunakan rupiah dalam transaksi? Ya, tentu demikian yang seharusnya. Sebagai salah

TAHUN VI

Rupiah yang Berdaulat

Sorot

57 EDISI 54

EDISI 57

TAHUN VI

2015

Sorot

Sorot

Sorot

Rupiah & kedaulatan

Rupiah yang berdaulat adalah bagian dari awal kebangkitan Indonesia. Oleh: Suhaedi

penegakan hukuM Regulasi yang ditetapkan tentu harus disertai upaya penegakan hukum. BI berwenang untuk meminta laporan, keterangan serta data kepada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan ketentuan ini. BI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan PBI ini. Apabila terdapat pelanggaran, langkah pertama adalah memberikan peringatan disertai penjelasan dan pemahaman kepada pihak yang melanggar. Namun, jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut, BI dapat mengenakan sanksi sesuai ketentuan. BI dan Polri juga telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk penanganan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). BI berkoordinasi dengan pihak kepolisian, salah satunya untuk 8 16 GERAI INFO BANK INDONESIA

mengawasi transaksi tunai dalam negeri. Jika ada transaksi tunai yang menggunakan valuta asing, pelaku transaksi dapat dikenai sanksi pidana. Pidana berdasarkan UU Mata Uang adalah kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Pelanggaran berupa pencantuman harga (quotation) tidak menggunakan rupiah serta kelalaian penyampaian laporan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Terhadap pelanggaran transaksi non tunai, BI berwenang mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar 1% dari nilai transaksi maksimal Rp 1 miliar dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah akan memberi hasil maksimal jika disertai sinergi dengan para pemangku kebijakan, yaitu pemerintah dan legislatif. Tentu saja, koordinasi penegakan hukum antara BI dengan aparat penegak hukum serta dukungan dari pelaku usaha juga publik pada umumnya akan sangat berperan bagi kedaulatan rupiah.

yang dilakukan semua orang, PBI ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah dari Sabang-Merauke, dan Miangas-Pulau Rote, perorangan maupun badan usaha. Tak dapat dihindari, penerapan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah menjumpai berbagai hambatan. Contohnya adalah memastikan ketersediaan rupiah beserta pecahan yang dibutuhkan untuk memperlancar transaksi di daerah-daerah terdepan dan wilayah perbatasan. Namun, BI telah menyiapkan langkah 17 9 GERAI INFO BANK INDONESIA

antisipasi. Secara regular, BI melakukan distribusi rupiah dalam berbagai pecahan yang dibutuhkan. Kendala yang lain adalah adaptasi. BI harus memberikan pemahaman kepada publik agar mampu mengubah kebiasaan penggunaan mata uang selain rupiah dalam pembayaran. Kebiasaan ini telah lama dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pedagang eceran dengan skala kecil hingga perusahaan berskala besar. Untuk mendorong efektivitas implementasi PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah, seluruh pencantuman harga barang dan/ atau jasa di wilayah NKRI pun wajib ditulis hanya dalam bentuk rupiah. Pencantuman harga (kuotasi) dalam rupiah dan valas atau biasa dikenal sebagai dual quotation tidak diizinkan. Dengan adanya PBI ini, bukan tidak mungkin, dalam lima tahun mendatang, bila neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan mampu bergerak surplus. Syaratnya adalah implementasi transaksi dalam rupiah di seluruh wilayah NKRI, peningkatan produksi dan penggunaan barang dalam negeri, peningkatan ekspor, serta reformasi struktural. Itulah tanda kebangkitan Indonesia.

2015

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Salah satu hasilnya, kita bisa melihat banyak hotel, terutama di Bali, yang dulu mencantumkan dolar AS untuk tarif hotel, kini menggantinya dengan rupiah.

pembayaran, selaras dengan tujuan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Diberlakukan sejak 1 Juli 2015, PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah merupakan momentum khusus menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke70. Karena menyangkut transaksi

TAHUN VI

BI melakukan sosialisasi dan edukasi sistematis kepada publik termasuk kepada pelaku usaha dan jajaran pemerintahan, dengan harapan PBI bisa diterima dan dilaksanakan sebagai kewajiban yang harus ditegakkan demi kedaulatan rupiah. Masyarakat bisa menghubungi call center BICARA 131 pada Senin sampai Jumat, pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Selain itu, BI juga menyelenggarakan konsultasi kolektif untuk melayani permintaan informasi dan pertanyaan dari stakeholders setiap Selasa dan Kamis pukul 09.00 WIB dan 13.30 WIB. BI mengadakan sosialisasi kepada asosiasi perbankan dan seluruh bank yang ada, serta kepada seluruh jajaran kementerian. Agar informasi PBI menyebar secara merata, BI juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan edukasi yang diselenggarakan stakeholders di seluruh Indonesia. BI telah menandatangani nota kesepahaman terkait PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah dengan pelaku usaha, di antaranya Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) dan Perhimpunan

Perekonomian Indonesia kini tengah diselimuti kemelut. Dari sisi internal, maraknya penggunaan dolar AS otomatis turut menyumbang tekanan terhadap mata uang rupiah. Padahal mata uang sah bumi pertiwi ini patut dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Caranya, dengan menggunakan rupiah dalam transaksi di seluruh teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi valas di pasar domestik baik tunai maupun non tunai akan menambah tekanan permintaan valas di pasar domestik. Depresiasi Rupiah juga akan menimbulkan currency mismatch yang akan mengganggu balance sheet bank (terutama karena ada exposure terhadap Utang Luar Negeri valas), buntutnya dapat berdampak pada ketidakstabilan sistem keuangan, yang berpotensi menimbulkan krisis keuangan dan ekonomi. Menindaklanjuti hal tersebut, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/ PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Sudah menjadi kewenangan BI melakukan pengendalian moneter hingga menetapkan penggunaan alat

57 EDISI 54

EDISI 57 54

TAHUN VI

2015

Departemen Pengelolaan Uang

Sorot

Sorot

Pahami Pasar Keuangan Tak kenal maka tak sayang, sangat sesuai dilekatkan pada pasar keuangan Indonesia.

EDISI 57


7 19 GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA GERAI

CakuPan Pasar keuangan terdiri dari pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar modal. Inti pasar uang adalah pinjammeminjam uang jangka pendek. Ada dua jenis yang populer, yaitu pinjam-meminjam uang dengan jaminan (collateralized) dan pinjam-meminjam uang tanpa jaminan (uncollateralized). Jaminan yang dimaksud bisa berupa SBN, SBI atau saham. Di sinilah dikenal istilah repurchased agreement atau “repo”, yaitu jual beli jaminan. Antara pembeli dan penjual dimediasi oleh lembaga keuangan. Pasar valuta asing memiliki dua besaran: pasar spot dan pasar derivatif. Sebetulnya, inti pasar valuta asing adalah jual dan beli valuta asing terhadap valuta domestik. Dalam pasar spot, pembayaran dilakukan dua hari setelah transaksi. Dalam pasar derivatif, pembayaran diwujudkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Uniknya, dalam pasar valuta asing, meski nilainya sangat besar, landasannya berupa saling percaya antara dua pihak yang bertransaksi. Jika dolar AS di pasar domestik Rp13.500, artinya untuk

2015 2015

Variasi Pilihan Keseimbangan sudah menjadi hukum pasar. Jika terjadi ketidakseimbangan, harga bisa bergerak naik atau turun. Bayangkan jika semua orang menjual barang yang sama, tanpa ada pembeli, harga barang tersebut akan menjadi sangat murah. Demikian juga sebaliknya. Jika semua orang ingin membeli suatu benda tapi tidak ada yang menjual, maka harga benda tersebut akan berlipat ganda. Pernahkah Anda berpindah dari satu penjual ke penjual lain, untuk mencari barang dengan harga termurah. Misalnya saat membeli beras, di pasar A, satu toko menjual Rp10 ribu per kilo. Ada kemungkinan pembeli mencari beras sejenis di toko lain yang menawarkan harga lebih murah, misalnya Rp9500 atau Rp9000. Semakin banyak penjual beras di pasar tersebut, pembeli akan semakin senang karena memiliki banyak pilihan. Demikian pula halnya dengan pasar keuangan. Jika di pasar keuangan Indonesia banyak pilihan instrumen, tentu saja masyarakat, sebagai pembeli, akan diuntungkan. Karena itu,

diupayakan pasar keuangan Indonesia terus diperdalam, artinya variasi produk, serta jumlah pembeli dan penjualnya diperbanyak. Hal inilah yang selalu didorong oleh BI.

TAHUN VI TAHUN VI

TAHUN VI

Penjual & Pembeli Kita tentu paham bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar keuangan pun demikian. Bedanya yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan, contohnya surat berharga. Dalam pasar keuangan, kondisi yang terjadi adalah satu pihak memiliki kelebihan dana, dan pihak lain yang membutuhkan dana. Tentu saja harus ada yang menghubungkan antara mereka berdua, bukan? “Jual beli” di pasar keuangan diprakarsai oleh lembaga keuangan, yang umum di Indonesia adalah lembaga perbankan. Ilustrasi lain untuk menggambarkan pasar keuangan jika Anda mempunyai kelebihan uang, kemudian Anda simpan di bank. Oleh bank, uang Anda dan uang nasabah lainnya dipinjamkan kepada pihak ketiga. Bentuk pinjaman macammacam, contoh sederhana adalah pinjaman untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pelaku pasar adalah lembaga keuangan, bank dan non bank yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulator yang mengatur pasar keuangan adalah Bank Indonesia (BI), OJK serta Departemen Keuangan.

EDISI 55 EDISI 57

2015

Pasar, kita pasti sudah tahu. Namun, bagaimana dengan pasar keuangan? Istilah pasar keuangan tak banyak diketahui masyarakat umum. Padahal, seiring perkembangan perekonomian Indonesia, masyarakat selayaknya memahami pasar keuangan, lalu terlibat di dalamnya, agar ekonomi Indonesia semakin maju dan kuat.

57 EDISI 55

TAHUN VI

2015

Sorot

mendapatkan 1 dolar AS, kita memerlukan rupiah sejumlah tersebut. Jika calon pembeli dolar AS bertambah, sedangkan jumlah penjual sedikit, maka akan terjadi kenaikan harga sebagaimana hukum permintaan dan penawaran. Artinya rupiah melemah, dan dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan 1 dolar AS, contohnya dari Rp13.500 menjadi Rp13.700. Inti pasar modal adalah pinjammeminjam uang berjangka lebih dari satu tahun, dikenal juga sebagai pasar obligasi. Pelaku adalah pemerintah, lembaga keuangan, dan korporasi. Dalam pasar modal terdapat pasar saham, yang menjual dan membeli kepemilikan perusahaan. Sebuah perusahaan yang sudah mapan dan menghasilkan laba akan membutuhkan uang untuk ekspansi. Alternatif pendanaan dapat berasal dari laba ditahan, meminjam kepada bank, meminjam kepada publik, serta menjual saham. Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Artinya jika kita membeli saham suatu perusahaan, kita menyertakan modal ke perusahaan tersebut. Ketika perusahaan menjual sahamnya, publik diberi kesempatan untuk menjadi pemilik perusahaan. Bagaimana dengan obligasi? Serupa dengan saham, obligasi dikeluarkan untuk mendapatkan dana. Bedanya, jika saham adalah bukti kepemilikan perusahaan, maka obligasi adalah surat utang. Obligasi merupakan surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Karena penerbit obligasi meminjam dana, maka penerbit berkewajiban untuk membayar

bunga secara berkala. Selain itu, penerbit obligasi wajib melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. Obligasi yang banyak terdapat di Indonesia adalah obligasi negara. Jual beli bisa dilakukan langsung. Sebagai contoh, jika pemerintah mengeluarkan obligasi, kita bisa membeli saat penjualan perdana dari pemerintah. Setelah itu, kita bisa menjualnya lagi di pasar sekunder, interbank (antarbank), bahkan ke pihak asing. Dalam pasar uang dan pasar modal, dikenal adanya pasar primer dan pasar sekunder. Ilustrasi yang pas adalah ketika pemerintah memerlukan dana pembangunan. Pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga. Surat berharga tersebut bisa dijual pertama kalinya oleh pemerintah di pasar primer. Ketika pembeli di pasar primer ini menjual lagi surat berharga, itulah yang disebut pasar sekunder. lebih Dalam, lebih efisien Ilustrasi bahwa pasar keuangan yang makin dalam akan menguntungkan masyarakat bisa digambarkan dengan “meminjam” kondisi produsen mobil di Indonesia. Bayangkan jika ada beragam jenis kendaraan dari satu produsen. Mulai mobil yang harganya di bawah Rp100 juta hingga mobil mewah yang harganya miliaran. Dengan semakin banyak jenis kendaraan yang tersedia, pembeli punya variasi pilihan. Si perusahaan bisa mendapat dana lebih banyak karena seluruh lapisan masyarakat membeli mobil padanya. Artinya, perusahaan bisa berkembang makin besar lagi dengan dana tersebut. 20 8 GERAI INFO BANK INDONESIA

Bayangkan jika perusahaan mobil itu adalah negara kita. Ketika banyak instrumen pasar uang yang bisa dipilih masyarakat, tentu semakin banyak dana bisa dihimpun oleh pemerintah. Dengan sendirinya, pembangunan negara akan terus berjalan dengan dana tersebut. Pendalaman pasar adalah ketersediaan varian instrumen pasar uang, supaya masyarakat punya banyak pilihan produk investasi. Ketika kondisi pasar keuangan sudah cukup dalam, yaitu ketika instrumen investasi untuk masyarakat makin beragam, tak hanya deposito, masyarakat bisa punya pilihan investasi di sektor non perbankan. Perusahaan yang tidak punya alternatif sumber dana selain dari perbankan, bisa menerbitkan surat berharga jangka pendek yang tentu saja lebih murah. Kondisi ini akan memaksa perbankan meninjau kembali tingkat suku bunga pinjamannya, yang pada akhirnya bisa membuat bunga bank turun. Hal ini akan menguntungkan masyarakat. Masyarakat harus mulai aktif terlibat dalam pasar keuangan. Informasi mengenai hal ini bisa diperoleh lengkap dari BI, melalui BICARA 131. Mulailah dengan mempelajari pasar keuangan, termasuk ragam investasi. Pasar keuangan adalah bagian tak terpisahkan dari perekonomian suatu negara. Pasar keuangan yang telah maju dan berfungsi baik, memungkinkan adanya perpindahan sumber daya dari pemberi pinjaman (lender) kepada peminjam (borrower). Kondisi ini dalam jangka panjang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tentunya terhadap ketahanan sistem keuangan.

Sorot

agar OPtimal Pasar keuangan yang dalam akan menguntungkan bagi stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi, serta bagi pembiayaan pembangunan.

Oleh: Solikin M. Juhro

cenderung menanamkan dananya di negera lain yang kondisinya lebih menarik dibandingkan dengan investasi di Indonesia. Pasar keuangan harus diperdalam agar kondisi pasar menjadi ideal. Pasar keuangan yang dalam akan menguntungkan bagi stabilitas sistem keuangan, dari sisi intermediasi, juga dari sisi pembiayaan pembangunan. Dari sisi ketahanan keuangan, pasar keuangan yang dalam akan menawarkan instrumen beragam, sehingga memungkinkan investor melakukan diversifikasi risiko. Investor bisa memilih, apakah berinvestasi pada intrumen jangka pendek atau jangka panjang. Instrumen yang beragam bisa meredam gejolak pasar ketika ada sentimen negatif. Investor punya pilihan untuk memindahkan dananya dari intrumen jangka panjang yang berisiko lebih besar ke instrumen 9 21 GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA GERAI

TAHUN VI TAHUN VI EDISI 55 EDISI 57

Apa indikator bahwa pasar keuangan Indonesia tidak dalam? Jumlah dana yang ditransaksikan, likuiditasnya, serta volume transaksi pasar keuangan Indonesia yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain adalah beberapa indikator. Instrumen pasar keuangan kita memang tidak banyak. Selain itu, pasar keuangan banyak terkonsentrasi ke instrumen jangka pendek. Jika ada investor yang berminat investasi di Indonesia, pilihannya sangat terbatas. Padahal, di pasar juga ada segmentasi tipikal pelaku, ada yang memiliki limit besar, ada juga yang tidak besar. Jika instrumen investasi terbatas, kondisi keuangan negara rentan. Sentimen negatif pasar bisa menggoncang moneter. Misalnya, ketika ada berita kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika, investor akan

jangka pendek yang risikonya relatif lebih kecil. Yang kedua adalah dari sisi intermediasi. Fungsi intermediasi adalah fungsi bank dalam menyalurkan pendanaan. Ketika pasar keuangan dangkal, bank tidak bisa maksimal menjalankan fungsi intermediasi tersebut. Pasar keuangan yang dalam juga bermanfaat bagi sisi moneter, yaitu agar transmisi kebijakan bisa berjalan. Kebijakan moneter akan lebih berdampak ketika terdapat banyak pelaku transaksi di pasar keuangan. Saat kebijakan disampaikan, maka perbankan dan pelaku pasar akan melakukan macam-macam penyesuaian dalam mencari mekanisme pembentukan harga atau price discovery. Jika pasar tidak dalam, dengan sendirinya kebijakan akan sulit direspon oleh pasar. Yang ketiga adalah manfaat kedalaman pasar keuangan dari sisi pembiayaan pembangunan. Banyaknya instrumen keuangan, mengundang banyak investor, yang pada akhirnya menyediakan sumber dana yang lebih besar bagi negara. Dana dari perbankan dan non perbankan bisa disalurkan ke aktivitas pembangunan dengan lebih leluasa. Artinya kita memiliki sumber pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.

2015 2015

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

EDISI 57

TAHUN VI

2015

Sorot


Sorot

Mengangkat MakluMat Syariah Potensi ekonomi syariah harus terus diangkat untuk akselerasi pembangunan di Indonesia.

SiStem Syariah Secara sistem, ekonomi syariah tak jauh berbeda dari sistem ekonomi pada umumnya. Contohnya di pasar modal. Di luar dari spekulasi, konsep dividen adalah konsep mudharabah atau bagi hasil. Konsep ini terbukti menguntungkan, karena negara yang memiliki pasar modal yang kuat akan mudah pulih ketika menghadapi goncangan ekonomi jika dibandingkan dengan negara yang keuangannya didominasi perbankan. Jadi sistem ekonomi syariah bukanlah sistem komunis maupun sosialis. Sesuai dengan salah satu maksudnya, orang membutuhkan harta. Orang didorong untuk mengejar kekayaan. Namun, jika sudah mendapatkan kekayaan, ada tanggung jawab atas zakatnya. Zakat dan wakaf dari yang mampu adalah suatu sarana memenuhi kebutuhan modal 7 23 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

Syariah di dunia Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, nilai-nilai syariah sebetulnya sudah digunakan dalam budaya barat. Sebagai contoh, pergeseran konsep share holder value dari stakeholder value. Share holder sangat Islami dan sesuai dengan konsep syariah. Pasalnya, pemegang saham tak hanya mendapatkan bunga atau imbal hasil saja, namun juga ada kewajiban pembayaran zakatnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Konsep zakat serupa dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Sistem ekonomi barat, yaitu sistem keuangan, fiskal, dan sektor komersial, terpecah menjadi pasar, perbankan dan asuransi. Ada juga sektor sosial yang tidak dimasukkan dalam sistem formal. Dalam prakteknya, sebagian sektor sosial dikerjakan oleh Non Government Organization (NGO). Organisasi ini tidak mencari keuntungan. Sistem ekonomi demikian bisa menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa negara Islam seperti Malaysia dan Dubai mengembangkan nilai syariah, dalam sistem keuangan syariah. Hingga kini hanya BI yang

2015 2015

para masyarakat berpenghasilan rendah, karena biasanya mereka kesulitan mengakses modal dari perbankan.

TAHUN VI TAHUN VI

Dalam Islam, perbedaan diciptakan sebagai rahmat. Sebagaimana halnya dengan ekonomi. Perbedaan antara si kaya dan miskin adalah fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Bagaimana menetralkan? Caranya adalah dengan transfer of wealth dari si kaya kepada si miskin untuk menciptakan keseimbangan. Dan proses transfer itu diyakini bisa mulus melalui konsep ekonomi syariah.

EDISI 56 EDISI 57

Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang berupaya mengelola sumber daya yang terbatas untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah adalah perekonomian yang berlandaskan syariah Islam. Bisa dikatakan, ekonomi syariah terikat pada lima maksud syariah. Maksud syariah ada lima hal, yaitu pro kehidupan, pro kepada akal atau intelektual, pro kepada keturunan, dan pro kepada harta. Ekonomi syariah memuliakan seluruh segmen. Dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi yang berlandaskan syariah artinya tak boleh terlepas dari maksud syariah. Sebagai contoh, mengambil hasil hutan. Jika dilakukan sesuai maksud syariah, hutan tidak boleh dibabat semua, karena nanti akan gundul. Tanpa ada konservasi, oksigen akan habis. Jika mengambil kayu dari hutan, yang berarti memberi nilai ekonomi, kemudian menanaminya kembali, maka akan ada kesinambungan. Ujungnya akan kembali lagi memberi nilai ekonomi bagi generasi selanjutnya. Konsep yang saat ini dikenal sebagai green economy ini sangat sesuai konsep syariah karena memuliakan keturunan.

EDISI 57 EDISI 56

TAHUN VI TAHUN VI

2015 2015

Sorot

mengarah pada ekonomi syariah. Jika keuangan syariah fokus pada keuangan atau sektor komersial saja, maka ekonomi syariah mencakup keseluruhan. mendulang potenSi Syariah Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tak salah jika Indonesia memulai mengembangkan ekonomi syariah. Saat ini, ekonomi syariah di Indonesia boleh dibilang masih jauh api dari panggang. Kondisinya masih sangat jauh dari ideal, dan banyak lembaga yang belum memenuhi ketentuan syariah. Namun, Indonesia sudah memulai langkah awal untuk pengembangan ekonomi syariah, dan beberapa lembaga pemerintah telah memberikan perhatiannya pada ekonomi syariah. Memang, masih diperlukan sinergi yang lebih solid dalam manajemen pengelolaan ekonomi syariah agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat. Indonesia memiliki tanah

wakaf yang sangat luas, 4,7 miliar meter persegi. Tapi, hampir semua tanah ini tidak produktif, dan belum dimanfaatkan. Padahal, beberapa di antaranya terletak di lokasi yang sangat stretegis. Bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), BI bekerja sama dengan Pusat Antar Universitas (PAU) untuk merencanakan proyek berdasarkan visi syariah. BI bersama BWI merencanakan roadmap pemanfaatan wakaf agar lebih produktif, tak sekadar digunakan untuk masjid dan lahan pemakaman seperti yang umum terjadi di Indonesia. Hasil yang didapat dari pemanfaatan wakaf akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Bisa untuk membangun rumah sakit, mendirikan sekolah, dan memberi bantuan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membuka UMKM. BI mendukung pengembangan ekonomi syariah, dengan tetap profesional melaksanakan kebijakan moneternya. Bukan tanpa alasan jika BI mendorong 24 8 GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA GERAI

pengembangan ekonomi syariah, karena mempunyai relevansi terhadap pembangunan. Sebagai contoh, jika zakat dan wakaf berkembang dan bisa dikelola secara maksimal, maka beban jaminan kesehatan (BPJS) akan berkurang. Hal-hal semacam ini yang dinilai perlu segera diinisiasi. BI bersama dengan pemangku kebijakan yang lain memulai upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Salah satunya adalah rencana pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini nantinya akan beranggotakan BI, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, OJK, LPS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Syariah Nasional. Tujuan KNKS adalah untuk mengintegrasikan program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.

berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar saja. Ekonomi syariah bisa berperan sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi nasional. Jika investasi pada sektor riil dilaksanakan dengan prinsip syariah maka akan memberikan dampak pada sisi pasokan dan permintaan yang lebih besar daripada ekonomi konvensional. Alasannya, karena ekonomi syariah melibatkan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya kemajuan ekonomi syariah bertujuan memperkuat keseimbangan ekonomi negara. Sisi komersil tidak lantas dipandang secara negatif. Tapi agar terjadi pemerataan pembangunan, maka masyarakat berpenghasilan rendah diberikan akses pembiayaan. Dampaknya, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berusaha. Akses pembiayaan ini bisa diperoleh melalui pengelolaan zakat dan wakaf yang maksimal. iSeF Salah satu upaya yang diinisiasi BI adalah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF pertama diselenggarakan tahun 2014 di Surabaya. Keberhasilan ISEF pertama mendorong pelaksaaan ISEF ke-2 yang diselenggarakan 27 Oktober-1 November 2015 lalu di Surabaya. Sebagai salah satu acara ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia, ISEF berupaya untuk memadukan pengembangan sektor keuangan 9 25 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

TAHUN VI TAHUN VI

Dengan mengikuti koridor ekonomi, perbankan syariah dengan aspek moralitas bisa menjadi agen perubahan. Mengapa? Karena perbankan syariah berkaitan langsung dengan sektor riil. Termasuk di dalam keuangan syariah adalah pasar keuangan syariah. Jika dana dalam pasar keuangan syariah akan digunakan untuk berinvestasi, maka investasi yang dipilih harus memerhatikan berbagai aspek agar tak menyalahi konsep syariah. Jika memilih berinvestasi, selayaknya memilih di perusahaan yang ramah lingkungan, serta menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Jika usaha yang dipilih tersebut mempekerjakan anak-anak, investasi wajib ditarik. Mengapa? Karena mempekerjakan anakanak berarti tidak sesuai dengan maksud syariah, yaitu memuliakan keturunan. Apa hubungan ekonomi syariah dengan fungsi BI? Mandat BI sesuai dengan UU adalah menyangkut aspek moneter dan kestabilan sistem keuangan. Tujuannya tentu mengarah pada pengendalian inflasi. Inflasi dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan. Melihat inflasi tak hanya dinilai dari angka inflasinya, namun juga pembangunan kualitas. Artinya jika Produk Domestik Bruto(PDB) naik sebesar 6 persen, kita harus melihat di mana area pembangunannya, dan berapa banyak masyarakat yang menikmati. Idealnya tentu pembangunan harus merata di

syariah dan sektor riil. Dengan tema ‘Empowering Islamic Economic and Finance for the Prosperity of the Nations’, ISEF diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait Inklusi Finansial Islam (Islamic Financial Inclusion) dan kewirausahaan. Salah satu realisasi memajukan ekonomi syariah adalah inisiasi BI untuk mengembangkan kemitraaan strategis dengan pesantren. Dengan jumlah SDM besar dan pemahaman yang kompeten tentang ekonomi syariah, pesantren punya kekuatan ekonomi. Kemitraan dengan pesantren harus dikembangkan untuk mendukung edukasi, promosi serta memeratakan keuangan syariah dalam masyarakat. Tujuan lain adalah mendukung pengembangan kemandirian pondok pesantren sebagai salah satu komunitas dalam masyarakat. Mengingat upaya-upaya pengembangan ekonomi syariah di BI baru saja diluncurkan, manfaatnya belum terasa maksimal. Saat ini, BI dan pemangku kebijakan lain masih dalam proses meletakkan dasar yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi syariah. Bisa jadi, kita akan baru merasakan manfaat beberapa puluh tahun mendatang ketika sistem telah terbentuk dengan baik. Yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi, serta dukungan terhadap sektor komersil dari sektor sosial yang kuat, agar ekonomi syariah bisa menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia.

EDISI 56 EDISI 57

EkonomI syarIah bIsa bErPEran sEbagaI katalIsator untuk PEmbangunan EkonomI nasIonal.

2015 2015

Sorot

Sorot

aktiF MengeMBangan ekOnOMi Dan keuangan Syariah

EDISI 57 54 56

TAHUN VI

2015

Sinergi lintas lembaga sangat penting untuk mengembangkan pasar keuangan syariah. Sebelum pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2013, BI memiliki kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam area perbankan syariah. Terkait hal tersebut, BI siap berperan aktif di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam area pengembangan instrumen dalam perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan kondisi nyata dalam industri keuangan syariah, mengingat aset institusi dan pasar keuangan syariah masih terbatas, demikian juga infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, BI dalam tema transformasinya antara lain policy excellence dan institutional leadership bersinergi dengan lembaga internasional dalam keikutsertaan pada forum syariah dan kerjasama bilateral dengan Islamic Development Bank (IDB) dan lembaga nasional lain. Sinergi lintas lembaga sangat penting untuk mengembangkan pasar keuangan syariah berbasis sektor riil serta memberdayakan pasar sehingga diharapkan dapat menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Dalam aspek kerjasama internasional, BI tercatat sebagai

anggota dan berperan aktif dalam forum internasional di bidang keuangan syariah, sebagai berikut: • Islamic Financial Services Board (IFSB); yaitu international standard setting body yang mengeluarkan standar prudensial dan guiding principles untuk industri keuangan syariah secara global. Tahun 2015, BI ditunjuk sebagai chairman IFSB. Pada tanggal 31 Maret sd 2 April 2015, BI menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan IFSB di Jakarta. • International Islamic Liquidity Management (IILM); yaitu institusi yang didirikan oleh bank sentral, otoritas moneter, dan lembaga multilateral untuk mengeluarkan cross border short term sukuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen likuiditas perbankan syariah. Pada 2016, BI akan menduduki posisi chairman. • International Islamic Financial Market (IIFM); yaitu international standard setting body yang mengeluarkan standar terkait pasar modal syariah dan pasar uang syariah. BI merupakan salah satu negara anggota yang terlibat dalam memberikan penilaian dan masukan terkait dokumentasi dan standarisasi produk pasar modal syariah dan pasar uang 12 26 GERAI INFO BANK INDONESIA

Oleh: Dadang Muljawan Departemen Kebijakan Makro Prudensial

syariah. BI dan IDB melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam area technical capacity building dan pengembangan standarisasi zakat dan wakaf internasional. Dari MoU tersebut, telah dilakukan beberapa working group zakat dan wakaf bertaraf internasional serta pelaksanaan workshop optimal contract and risk management in Islamic finance dengan trainer dari IDB. Terkait kerjasama antar lembaga nasional, BI berperan sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Pasalnya, selain sektor komersil terdapat sektorsektor penting dan strategis yang dapat menjadi penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yaitu sektor komersil, fiskal, policy base, dan sektor sosial. BI berkerjasama dengan OJK dalam hal pengawasan makroprudensial terhadap institusi keuangan syariah, Kementerian Keuangan untuk mengembangkan sukuk dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia. BI bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk peningkatan tata kelola lembaga sektor sosial serta standarisasi zakat dan wakaf internasional.

Ekspose

Taktis Hadapi Nilai Tukar

EDISI 55 TAHUN VI

2015

Lindung nilai adalah salah satu bentuk strategi manajemen risiko

Risiko selalu hadir dalam setiap transaksi. Terlebih, transaksi yang melibatkan mata uang asing. Sebagai contoh, seorang penjual komputer jinjing di Glodok, Jakarta. Penjual ini mengimpor komputer jinjing dari luar negeri, kemudian menjualnya di Indonesia. Ia membeli barang dagangannya menggunakan dolar AS, namun menjualnya dalam rupiah. Apabila suatu kali nilai dolar AS menguat terhadap rupiah, maka penjual ini harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengimpor komputer jinjing. Padahal, ia tidak serta merta bisa menaikkan harga barang yang dijualnya. Sebaliknya, ketika nilai rupiah melemah, penjual ini berpeluang meraup keuntungan dari selisih nilai tukar dolar AS dengan rupiah. Tapi, untung-rugi ini adalah kondisi yang tidak pasti. Untuk itu, dalam dunia perekonomian dikenal istilah hedging atau lindung nilai. Lindung nilai ini untuk mengunci nilai tukar dari risiko

gejolak perubahan yang muncul. Lindung nilai adalah cara untuk mengurangi risiko yang timbul akibat perubahan harga di pasar keuangan. Cara ini akan mengurangi risiko keuangan dalam bentuk kepastian perhitungan arus kas dan penetapan harga pokok produksi. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur BI Agus Martowardojo selalu menekankan betapa pentingnya lindung nilai bagi perusahaan maupun BUMN. Menurutnya, lindung nilai ini adalah sebuah strategi manajemen risiko agar perusahaan tidak merugi di tengah gejolak nilai tukar yang tiada menentu. Risiko kerugian bisa dikendalikan melalui lindung nilai. Secara praktik, lindung nilai ada dua macam, yaitu Forward Currency Swap dan Cross Currency Swap. Forward Currency Swap adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan suatu aset di masa yang akan

datang dengan nilai tukar yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Sedangkan Cross Currency Swap adalah perjanjian yang dilakukan saat kedua belah pihak saling menukar dua mata uang berbeda, dengan suku bunga yang disepakati bersama. Biasanya praktik ini berjangka panjang. Saat jatuh tempo transaksi, kedua mata uang ditukar kembali berdasarkan kesepakatan kurs di dalam kontrak. Dua macam praktik lindung nilai ini yang lazim digunakan di Asia dan Indonesia. Perlu diketahui, lindung nilai adalah sebuah langkah antisipasi alih-alih spekulasi. Langkah lindung nilai ini semata-mata bukan ditujukan untuk menambah keuntungan atau mengurangi biaya. Dalam pelaksanaannya, lindung nilai musti mengukur risiko yang terjadi, semacam nilai tukar, suku bunga dan likuiditas. Dengan demikian potensial lost dan potensial gain karena selisih kurs bisa diantisipasi.


(26) Etalase.indd 26

3/1/16 3:00 PM

GERAI INFO DIGITAL seger a download aplik asinya! Gr atis!

IKLAN DIGITAL.indd 2

10/7/15 3:45 PM

Benang merah 2015

Recommend Documents