PROFESI Penjatuhan sanksi pidana bagi profesi akuntan publik dikhawatirkan menimbulkan kriminalisasi bagi profesi ini. Pasal 55 dan 56 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dinilai sangat merugikan profesi akuntan publik.
42
42 - 43 profesi.indd 42
FEBRUARI 2012
(warta bpk/rianto)
B
elum setahun UU Akuntan Publik disahkan DPR, sudah menuai persoalan. Sejumlah akuntan publik mengajukan uji materi terhadap UU No. 5/ 2011 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah M. Achsin, Anton Silalahi, Yanuar Mulyana, Rahmat Zuhdi, dan M. Zainudin. Para akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI ) ini mempersoalkan adanya ketentuan pidana dalam profesi akuntan. Persisnya Pasal 55 A, 55B dan 56 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Aturan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sebab isinya multitafsir dan bias dalam pasal tersebut. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah adalah Pasal 55 A mengenai sanksi bagi tindak manipulasi. Kemudian, Pasal 55 B terkait peraturan pelaku dan pembantu. Ancaman sanksinya adalah denda Rp500 juta. Saat memberikan keterangan sebagai pihak terkait di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Tia Adityasih, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Keberatan Sanksi Pidana Profesi Akuntan 22 Februari, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tia Adityasih mengungkapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mempertanyakan ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 5/2011 itu.
IAPI berpendapat tujuan ketentuan pidana yang diatur Pasal 55 dan 56 yakni untuk mencegah kejahatan atau kecurangan yang dilakukan akuntan publik dan pihak terasosiasi, merupakan pandangan
Warta BPK
3/30/2012 1:12:29 PM
PROFESI profesi, kode etik, AD dan ART. yang mengada-ada dan tidak Adapun, asosiasi profesi berfungsi didukung data ilmiah. Bahkan, memberdayakan profesi akuntan dia juga menganggap ketentuan publik dengan pendekatan yang itu sebagai bentuk ‘pengkerdilan’ baik. Kalaupun ada pemberian sanksi profesi akuntan publik yang dijamin hanya sebagai upaya terakhir dari konstitusi. pemberdayaan itu. Menurut dia, konstruksi norma Untuk itu, tuturnya, semestinya yang berisi ancaman pidana dalam bukan pendekatan sanksi pidana Pasal 55 dan 56 UU Akuntan Publik bagi yang perlu menjadi materi tidak sesuai dengan karakteristik muatan dalam UU Akuntan Publik. profesi ini. Bahkan, kebijakan Namun, terwujudnya badan formulatif yang dituangkan dalam pengatur independen dan aspekkedua pasal itu sudah mengkualifisir aspek pemberdayaaan profesi profesi akuntan publik sebagai akuntan publik. Sebab, sanksi profesi yang jahat. pidana dalam Pasal 55 dan 56 sangat “Seharusnya bukan merugikan profesi akuntan publik pendekatan sanksi pidana yang karena profesi ini sangat sensitif dilakukan, melainkan pendekatan terhadap kepercayaan publik. pemberdayaan dan memfasilitasi penyelesaian di lingkungan internal profesi akuntan publik,” katanya. Ketentuan Diskriminatif Tia juga menilai istilah kata Pakar Hukum Tata Negara manipulasi dalam Pasal 55 dan 56 Universitas Gadjah Mada Fadjroel bersifat umum, sedangkan istilah Falaakh mengungkapkan ketentuan pemalsuan adalah istilah yang spesifik. Oleh karena itu, dalam profesi akuntan publik yang selalu berhubungan dengan pengolahan data komputer, rumusan manipulasi dikhawatirkan menimbulkan kriminalisasi terhadap akuntan publik. “Jadi manipulasi lebih luas daripada memalsukan, perbedaan pendapat para ahli mengenai pengertian manipulasi ini semakin kabur,” tegasnya. Penjatuhan sanksi pidana bagi profesi akuntan, tambahnya, dikhawatirkan rawan menimbulkan kriminalisasi bagi profesi. Selain itu, sanksi pidana juga akan menimbulkan dampak meningkatnya risiko profesi dan menurunnya pertumbuhan Fadjroel Falaakh, Pakar Hukum Tata Negara UGM bisnis akuntan publik. Padahal, ketidakpatuhan terhadap standar profesi dan kode etik cukup diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU melalui pengenaan sanksi profesi. Akuntan Publik bersifat diskriminatif. Seharusnya, lanjut Tia, UU Pasalnya, ketentuan dalam pasal itu Akuntan Publik memberi dukungan masih mempersamakan akuntan bagi profesi akuntan publik publik yang melakukan tindak dengan mengamanatkan standar pidana dengan subjek hukum
Warta BPK
42 - 43 profesi.indd 43
pidana lainnya. Yaitu melakukan tindak pidana sama dengan yang membantu melakukan tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana seharusnya dibedakan antara orang yang melakukan tindak pidana dengan yang membantu dilakukannya tindak pidana tersebut. “Untuk itulah, saya melihat ketentuan itu bersifat diskriminatif,” katanya. Dia mengungkapkan UU Akuntan Publik bersifat inkoherensi satu dengan pasal lainnya. Hal itu terlihat dalam Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 53 UU Akuntan Publik dengan Pasal 55 UU Akuntan Publik. “Hal ini karena pada dasarnya Pasal 53 ayat (1) mengkualifikasikan tindakan Pasal 30 ayat (1) huruf c dan diancam sanksi sebagai pelanggaran administratif,” tuturnya. Padahal, lanjut Fadjroel, dalam Pasal 55 mendudukkan pelanggaran administratif itu sebagai pelanggaran tindak pidana. Akan tetapi, UU tidak memberikan kualifikasi perbuatan yang dideskripsikan sama dalam hal apa dari pelanggaran administratif berubah menjadi tindak pidana. “Inkoherensi ini menunjukkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dalam Pasal 28 J UUD 1945,” tambahnya. Ahli Pemerintah Etty Retno Wulandari menyatakan UU tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Sanksi pidana dalam UU Akuntan Publik merupakan hal wajar terutama mengenai keaslian kertas kerja yang dihasilkan akuntan publik. Kertas kerja bukan merupakan ancaman bagi akuntan publik. Hanya memastikan akuntan publik bekerja sesuai dengan standar. Oleh karena itu, tegasnya, tidak perlu dipersoalkan dalam UU tersebut. Jika diubah dengan membedakan sanksi hukum sebagaimana dipersoalkan, justru akan memberi celah yang dapat disalahgunakan. “Jadi pendapat saya, secara nalar tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam pasal tersebut,” katanya. bw FEBRUARI 2012
43
3/30/2012 1:12:29 PM
TEMPO
doeloe
Muhibah 1971 Wujudkan UU
S
berkedudukan di London, Inggris. Kunjungannya di sana ejak berdiri sampai dengan 1969, BPK melakukan selama sekitar 8 hari (4-11 Agustus 1971). Selang 5 hari hubungan internasional hanya dalam forum kemudian, dia melawat ke Central Auditing Organism of Egypt organisasi supreme audit international seperti (BPK Mesir) yang berkedudukan sejak tanggal 17 Agustus INTOSAI. Selain itu, hubungan bilateral yang terjalin sampai 30 Agustus. sejak lama dengan Algemene Rakenkamer (ARK) atau BPKAnggota BPK R. Tobing, pada 19 Agustus-2 September nya Belanda, karena memang Indonesia jajahan dari Belanda. 1971 mengunjungi Auditor General Commenwealth of Kunjungan pejabat BPK ke luar negeri kala itu tidak terlalu Australia di Canberra, Australia. Wakil Ketua BPK J. Pulungan, sering. Itupun disesuaikan dengan agenda INTOSAI. Seperti yang mengunjungi Het Rekenhof Belgie di Brussel, Belgia. Ia yang dilakukan I.G.K. Pudja dan Ratmoko yang melakukan berkunjung dari 29 Agustus-11 September 1971. kunjungan ke Inggris, Prancis, dan India, selama hampir Anggota BPK H. Lukman Siregar mengunjungi Turkish satu bulan, antara 1-25 Juni pada 1962. Kunjungan tersebut Court of Account (BPK Turki) di Ankara, Turki, selama 14 hari (3dilaksanakan setelah menghadiri Kongres ke-IV INTOSAI di 16 Oktober). Anggota BPK Wignyosumarsono berkunjung ke Wina, Austria di tahun yang sama. Court Des Comptes di Paris, Perancis. Kunjungannya sejak 3-17 Hubungan internasional dengan berkunjung ke luar Oktober 1971. negeri, khususnya secara bilateral, mulai dioptimalkan pada Anggota BPK Abdullah Affandi, dari tanggal 5-20 1970-1971. Banyaknya kunjungan ke luar negeri dalam satu September 1971, mengunjungi Rechnungshof di Frankfrut, tahun terjadi pada 1971. Jerman Barat. Pada kurun waktu tersebut, pimpinan BPK melakukan Muhibah ini dilakukan dalam rangka pembaruan Undangmuhibah atau misi persahabatan ke beberapa supreme audit Undang No. 17 Tahun 1965 tentang BPK. Dengan kata di negara-negara lain. Tak tanggung-tanggung, selama 1971, lain, BPK melakukan studi banding untuk memperbaharui setidaknya terdapat delapan kunjungan. Secara umum, payung hukumnya sendiri. Dua tahun kemudian, tujuan dalam 1970-1971 sebanyak 11 negara dikunjungi BPK yaitu Belanda, Austria, Swedia, Jepang, Mesir, Inggris, Australia, Belgia, Turki, Prancis dan Jerman Barat. Berdasarkan hasil sidang Badan, pimpinan BPK ketika itu turut dalam muhibah ini. Mereka mengunjungi sendiri beberapa supreme audit di luar negeri untuk berkonsultasi guna mendapatkan bahan perbandingan bisnis proses di sana. Anggota BPK Soemali Prawirosoedirdjo yang mengunjungi Riksrevisions Verket atau Swedish National Audit Bureau di Stockholm, Swedia. Kunjungannya Dari tanggal 26-1-1970 s/d 15-2-1970. Moecthar Oesman S.H dan R. Tobing masing-masing Wakil Ketua dan Anggota BPK mengadakan perjalanan ke Eropa untuk mengadakan antara 24 Juli sampai 22 pembicaraan dengan Algemene Rekenkamer di Nederland dan mengunjungi International of the Supreme Audit Intitutions di Wina. Agustus 1971. Wakil Ketua BPK R. muhibah terwujud ketika pemerintah mengesahkan dan Sukardan yang berkunjung ke Tokyo, Jepang, tempat mengundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, payung kedudukan Kakei Kensa In (Board of Audit of Japan) selama hukum BPK yang baru menggantikan UU. No. 17 Tahun 1965. 9 hari (3-11 Agustus 1971). Anggota BPK Amir Wahid yang mengunjungi Exchequer and Audit Department yang and
44
FEBRUARI 2012
44 - tempo doeloe.indd 44
Warta BPK
3/30/2012 1:12:54 PM
AKSENTUASI
World Bank Beri Hibah BPK US$250.000 BPK dan World Bank sudah sejak lama menjalin kerja sama. World Bank kembali membantu BPK dengan kucuran dana sebesar US$250.000 yang digunakan sampai 2015. “Kerja sama antara World Bank dan BPK tidak berdasarkan bantuan per tahun. Namun, berdasarkan proyek atau program. BPK biasanya akan mengajukan proposal, kemudian kami membahasnya. Dana akan turun setelah proposal disetujui,” kata Senior Finance Officer World Bank Rajat Narula di kantor BPK Pusat, pada Kamis (2/2) lalu. Dia menambahkan hibah sebesar US$250.000 dalam rangka implementasikan program-program BPK sampai 2015. Kedua lembaga, tuturnya, berada pada sisi yang sama. Alasannya, World Bank merupakan institusi yang terpercaya di dunia. Sementara BPK merupakan lembaga negara yang membangun tata kelola pemerintahan yang bersih di Indonesia. Oleh karena itu, kedua lembaga ini memiliki sinergi, baik dalam tataran pemikiran maupun tujuan. Menurut dia, kerja sama World Bank dan BPK sudah terjalin sejak 1970-an. Bank Dunia, akunya, memberikan masukan dan mendukung strategi inisiatif bagi BPK. Lembaga itu juga membantu BPK memahami mengenai hubungan audit lingkungan. Dalam hal bentuk hubungan kerja sama, World Bank mendukung beberapa program yang tengah dijalankan BPK, misalnya capacity building pada audit forensik ataupun dalam hal audit bencana. World Bank juga mendukung BPK dalam mengembangkan rencana strategis 2011-2015, seperti manajemen perubahan. Di sisi lain, secara pribadi maupun lembaga, dia sangat senang dengan pendirian ASEANSAI. Menurut dia, ASEANSAI menjadi kunci perkembangan negara-negara di Asia Tenggara. Warta BPK
45 - akentuasi.indd 45
“Kami juga ingin bekerjasama dengan ASEANSAI untuk memperkuat program-programnya,” ucap Rajat.
Reformasi Keuangan Terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia, dia berpendapat Indonesia telah berkembang dari negara dengan kondisi perekonomian kelas menengah yang sulit, menuju negara dengan reformasi manajemen keuangan publik yang signifikan sejak 2001. “Sejak itu, telah berjalan reformasi dalam manajemen keuangan publik. Di mulai dengan proyek rekanan, pelaksanaan proyek, perbaikan
Rajat Narula
manajemen, pengelolaan kontrol internal terhadap perhitungan keuangan publik, untuk akuntansinya.” Dia menjelaskan perbaikan terus berlangsung dalam sistem manajemen keuangan publik di negara ini sejak 2001. Seperti negara-negara berkembang lain, Indonesia belum sempurna, tetapi World Bank akan membantu negara ini untuk berjalan pada jalur yang tepat. Meski bukan ahli ekonomi, dia melihat Indonesia secara umum mengalami perkembangan yang baik. Bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan dan parameter ekonomi yang sangat baik.
“Jadi masa depan Indonesia dari pemahaman saya yang terbatas ini, tentu saja baik,” ujarnya. Menurut dia, BPK sendiri memiliki peranan strategis dalam memajukan Indonesia. BPK sebagai lembaga memiliki peran sangat krusial karena menjadi lembaga tertinggi yang memastikan keuangan negara digunakan dengan semestinya. Hal ini bisa menjadikan lembaga ini untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dia membandingkan dengan kondisi di India, negara asalnya. Di India, model audit keuangan negara mirip dengan Indonesia. “Kami memiliki lembaga semacam BPK yang bekerja sama dengan pemerintah dan bertanggung jawab terhadap parlemen. Dari segi umur, BPK India lebih tua ketimbang BPK. Untuk itu dalam beberapa segi BPK dapat banyak belajar dari BPK India.” Namun, ujarnya, BPK memiliki banyak kemajuan pesat dalam banyak hal, termasuk sumber daya manusia. Sehingga bisa dikatakan kedua lembaga ini telah berdiri sejajar. Korupsi yang menjadi penyakit akut di Indonesia memang sulit untuk diobati. Rajat menyadari korupsi tidak dapat dilenyapkan dari muka bumi ini. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan usaha terus-menerus untuk memberantasnya. India juga menghadapi situasi yang cukup berat dalam pemberantasan korupsi seperti Indonesia. Apa yang dilakukan BPK India untuk mengatasi kondisi ini secara efektif adalah dengan cara menciptakan atmosfer untuk menekan korupsi secara maksimal, termasuk mengundang auditor eksternal dalam beberapa kasus tertentu. Dengan kerja sama yang selama ini terjalin dan peran BPK yang vital dalam memajukan negara, World Bank punya dua harapan. Pertama, berharap BPK sebagai lembaga audit negara dapat bekerja secara efektif. Kedua, berharap BPK dapat mengaudit proyek-proyek pemerintah dalam skala lebih kecil. and FEBRUARI 2012
45
3/30/2012 1:14:38 PM
OPINI
Post Audit
Tidak Relevan lagi ! Oleh : Gunarwanto (Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan BPK)
K
onsep post audit pernah lama dikenal dan dipraktikkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Paling tidak selama tiga puluh tahun istilah tersebut akrab di kalangan BPK. Istilah post audit tertera dalam UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK. Pada penjelasan Pasal 2 UU No.5 Tahun 1973 tersebut dinyatakan, “pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk antara lain pelaporan APBN (baik anggaran rutin maupun pembangunan), APBD, serta anggaran perusahaan-perusahaan milik negara, hakikatnya seluruh kekayaan negara, merupakan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan atau sudah terjadi, dan yang telah disusun pertanggungjawabannya (post audit), baik sebagian maupun seluruhnya”. Berdasarkan penjelasan UU tersebut dapat dipahami bahwa post audit artinya pemeriksaan yang dilakukan atas suatu program/kegiatan yang telah selesai dilakukan dan telah disusun laporan pertanggung jawabannya baik sebagian atau seluruhnya. Dalam pemeriksaan secara post audit BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan apabila program/kegiatan tersebut masih dalam proses perencanaan maupun proses pelaksanaan. Ketentuan pemeriksaan secara post audit, merupakan penjabaran tugas BPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 UUD 1945. Di situ dinyatakan bahwa “untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan
46
46 - 47 KOLOM.indd 46
FEBRUARI 2012
Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara RI, sudah ditentukan bahwa yang diperiksa oleh BPK adalah tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari suatu pelaksanaan program/ kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, yang dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Implikasi dari pemeriksaan secara post audit adalah pemeriksaan lebih bersifat represif, BPK tidak dapat mencegah terjadinya penyimpangan/ kecurangan, dan saran yang diberikan biasanya selalu terlambat karena transaksi sudah terjadi atau sudah “memakan korban”. Konsep seperti itu disadari sudah tidak tepat lagi. Pemeriksaan oleh BPK selain bersifat represif, juga harus bersifat preventif. Oleh karena itu, setelah era reformasi tahun 1998, dilakukan amandemen atas UUD 1945, termasuk yang mengatur tugas BPK. Pada Pasal 23E UUD Negara 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pada pasal tersebut, tugas dan kewenangan BPK diperluas, tidak hanya memeriksa tanggung jawab keuangan negara, tetapi juga memeriksa pengelolaan keuangan negara. Pengertian pengelolaan keuangan negara sendiri dijabarkan dalam Pasal 1 UU No.15 Tahun Warta BPK
3/30/2012 1:16:05 PM
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di situ dijelaskan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawabannya. Dengan demikian, berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amendemen dan UUD No.5 Tahun 1973 yang menentukan pemeriksaan BPK secara post audit, maka pada ketentuan yang baru, BPK
process audit. Dalam pemeriksaan atas divestasi saham PT Newmont, BPK memberikan pendapat bahwa pembelian saham PT Newmont merupakan bentuk penyertaan modal yang harus terlebih dahulu memperoleh izin dari DPR. Melalui pemeriksaan dan pendapat BPK tersebut, maka pelaksanaan pembelian saham yang sebelumnya akan dilaksanakan dengan tanpa terlebih dahulu meminta izin dari DPR bisa dilakukan tindakan preventif dan dicegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa merugikan negara. Demikian pula pemeriksaan atas fraud control
dapat memeriksa suatu program/kegiatan sejak masih dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Pemeriksaan demikian bisa disebut dengan on going process audit. Istilah ini pernah dikenalkan oleh Anggota BPK Ali Masykur Musa pada beberapa kesempatan acara di BPK. Ada juga yang menyebut dengan pre audit sebagai lawan kata dari post audit. Apapun istilah yang digunakan, yang jelas, dalam konteks ketentuan yang baru, pemeriksaan BPK secara post audit sudah tidak relevan lagi di era reformasi sekarang ini. Oleh karena itu, pemeriksaan BPK atas rencana pemerintah untuk melakukan pembelian saham divestasi PT Newmont, maupun pemeriksaan atas fraud control system merupakan contoh gamblang dari pemeriksaan secara on going
system dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat suatu sistem kendali agar tidak terjadi kecurangan dan atau korupsi di lingkungan entitas pemerintah. Secara nasional, melalui pemeriksaan tersebut BPK dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pembuatan dan penguatan suatu sistem secara nasional dalam mengendalikan dan menanggulangi penyimpangan/korupsi secara nasional. Jelas sekali, proses pemeriksaan demikian, di mana BPK dapat melakukan pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya diyakini dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dalam mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Warta BPK
46 - 47 KOLOM.indd 47
FEBRUARI 2012
47
3/30/2012 1:16:05 PM
REFORMASI BIROKRASI
Jurus Sikencur Perangi Fraud Upaya pencegahan bisa menjadi sebanding dengan penindakan ketika korupsi atau fraud merajalela. BPK mencoba mengembangkannya lewat (Sikencur) Sistem Kendali Kecurangan.
Hery Subowo, Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan
S
elama ini dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK kerap menemukan indikasi adanya fraud. Masalahnya, temuantemuan ini seolah-olah terus berulang. Selalu saja ada temuan dugaan kecurangan atau fraud dari tahun ke tahun. Ketua BPK Hadi Poernomo beberapa kali menegaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bebas korupsi. Audit pemeriksaan keuangan pada dasarnya hanya menilai kewajaran dari aspek
pembukuan. Bagaimana mengelola uang negara dengan baik dan sesuai dengan kaedah akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu audit pemeriksaan keuangan saja belumlah cukup. Artinya, pemeriksaan keuangan belum menjawab secara sistemik mengapa temuan indikasi fraud atau tindak pidana korupsi makin banyak dan cenderung berulang. Di sisi lain, BPK sendiri merupakan salah satu entitas negara yang mengelola keuangan negara. BPK juga memiliki sumber daya yang
Sikencur = Sistem kepemimpinan yang kuat dan bersih. Internalisasi nilai dan budaya anti kecurangan. Kerangka utama tata kelola program anti kecurangan. Netralisasi risiko kecuragan melalui perangkat pencegahan. Cari dan temukan sejak dini kasus kecurangan yang terjadi. Usut cepat dan tuntaskan kasus kecurangan yang ditemukan. Rutinkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan efektivitas Sikencur.
48
FEBRUARI 2012
48 - 50 reformasi birokrasi.indd 48
(warta bpk/andy)
beragam, mulai dari anggaran, SDM, aset, dan melakukan pekerjaan yang berinteraksi dengan entitas lain atau pihak lain. Dengan kondisi tersebut, sebenarnya BPK juga rentan terhadap fraud atau tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan hasil dari INTOSAI Self Assessment on Integrity (INTOSAINT), yaitu BPK dianggap sebagai organisasi yang rentan terhadap pelanggaran integritas. Contohnya telah terjadi, oknum auditor BPK tertangkap karena kasus suap untuk mendapatkan opini WTP. Bisa juga Fraud dilakukan dengan cara menyembunyikan adanya penyimpangan dengan tidak memuat di laporan hasil pemeriksaan. Dengan kondisi tersebut, BPK kini tengah mengembangkan Fraud Control System (FCS) atau Sistem Kendali Kecurangan (Sikencur). Sikencur inilah yang dijadikan jurus BPK dalam menanggulangi masalah fraud, baik di internal BPK maupun pada entitas pengelola keuangan negara. Konsep Sikencur ini merupakan model dari sistem pengendalian dan pengawasan yang diperkuat dan diperketat untuk menutupi celahcelah yang bisa dimasuki fraud dari sistem yang sudah ada di BPK. Sistem tersebut adalah sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Pengendalian Mutu (SPM), dan Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan FCS dengan model Sikencur ini sejalan dengan program reformasi birokrasi nasional. Salah satu indikator keberhasilannya adalah terbangunnya pemerintahan yang bersih. Sampai saat ini, BPK sedang melakukan piloting terkait dengan Sikencur ini di dua satuan kerja yaitu Pusdiklat BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Setelah digulirkan piloting, kemudian digulirkan ke seluruh tingkatan manajemen dan pemeriksa BPK. Dengan demikian, BPK diharapkan dapat menjadi contoh dalam mengatasi masalah korupsi di lingkungan entitas pemerintahan. Sebelumnya, BPK juga telah Warta BPK
3/30/2012 1:17:43 PM
REFORMASI BIROKRASI melakukan piloting penerapan INTOSAINT pada level BPK dan empat kantor perwakilan yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan Provinsi Kaltim. “INTOSAINT itu untuk mengukur persepsi pegawai tentang kadar integritas satuan kerja. Hasilnya bisa digunakan sebagai salah satu sumber fraud risk assessment yang menjadi pilar Fraud Control System. INTOSAINT itu sendiri salah satu tools dari Sikencur,” ungkap Kepala Direktorat Litbang BPK Hery Subowo yang menjadi salah satu perumus Fraud Control System di BPK.
Inisiasi FCS di Indonesia Pengembangan tool untuk memerangi fraud oleh BPK, dengan jurus Sikencur, ternyata tak terbatas hanya di kalangan internal BPK. BPK juga akan menginisiasi pengembangan FCS di Indonesia. “Fraud Control System ini inisiatif yang coba digulirkan BPK. BPK punya strategi untuk mengembangkan FCS di Indonesia. Nah, pengembangan FCS ini, mendukung visi dan misi BPK di antaranya menjadi lembaga yang kredibel berperan aktif dalam perbaikan tata kelola,” jelas Hery. Salah satu misi BPK, lanjutnya, adalah berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyelewengan dan
Warta BPK
48 - 50 reformasi birokrasi.indd 49
penyalahgunaan keuangan negara. “Itu dekat sekali dengan FCS. Mencegah dan mendeteksi fraud. Artinya, kalau kita mengembangkan pencegahan fraud, sudah pasti mendukung visi dan misi BPK,” paparnya. Desain pengembangan FCS ini memperhatikan praktek terbaik yang berlaku umum, pelaksanaan program
reformasi birokrasi nasional, Renstra dan Rencana Implementasi Renstranya, serta kebutuhan dan harapan stakeholder. Dengan keempat hal yang harus diperhatikan itu, BPK melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berkesinambungan. Pengalaman BPK dalam menerapkan sistem kendali korupsi tersebut akan dijadikan salah satu bahan dalam merancang audit atas sistem kendali korupsi pada pemerintah. Salah satu caranya adalah melakukan audit kinerja terkait pengendalian fraud di entitas. Ada empat entitas yang sudah dilakukan piloting, yaitu Pemkot Cimahi, Pemkab Luwuk Utara, Kantor Imigrasi Kemenkumham, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. “Mereka dipilih sebagai piloting, karena merupakan entitas pemberi pelayanan publik, serta mewakili pemerintah daerah dan pemerintah pusat.” ucap Hery. Piloting audit kinerja bertujuan untuk menilai keberadaan, implementasi, dan efektivitas sistem FEBRUARI 2012
49
3/30/2012 1:17:44 PM
REFORMASI BIROKRASI kendali korupsi di lingkungan entitas. Hal ini akan mempertegas bahwa tanggung jawab pencegahan dan pendeteksian korupsi ada pada pimpinan entitas sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi. Melalui audit ini, BPK memberikan rekomendasi bagi entitas dalam mengembangkan sistem pencegahan dan pendeteksian korupsi sebagai solusi tuntas atas temuan BPK yang sistemik dan berulang. Dengan
demikian, manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat lebih dirasakan sesuai kebutuhan entitas. Gambaran awal implementasi sistem kendali korupsi pada tingkat entitas dapat dipertajam dalam pemeriksaan BPK di tingkat nasional. and
Langkah pengembangan penerapan fraud control system : 1) menerapkan fraud control system atau sistem kendali korupsi di internal BPK 2) melakukan audit atas sistem kendali korupsi pada entitas pemerintah 3) memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan terkait kebijakan nasional penanganan korupsi 4) memfasilitasi proses pembelajaran terkait sistem kendali korupsi.
Perbuatan yang Dikategorikan sebagai Fraud Ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam kecurangan atau fraud. Perbuatan tersebut didasarkan UU tindak pidana korupsi, UU BPK, dan UU pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berikut ini perbuatan yang dikategorikan sebagai fraud atau kecurangan :
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: - 30 perbuatan dalam 7 klasifikasi korupsi: - Perbuatan yang menyebabkan kerugian negara; - Suap-menyuap; - Penggelapan dalam jabatan; - Pemerasan; - Perbuatan curang; - Benturan kepentingan dalam pengadaan; - Gratifikasi.
Perbuatan terkait korupsi; - Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; - Tidak memberikan keterangan atau memberikan
50
FEBRUARI 2012
48 - 50 reformasi birokrasi.indd 50
keterangan yang tidak benar; - Bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka; - Saksi atau ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; - Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; - Saksi yang membuka identitas pelapor.
Dalam UU. No. 15 Tahun 2006 tentang BPK: Pasal 36 ayat 1: Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang; Dalam UU.15 Tahun 2004 tentang PPTJKN: Pasal 25: pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan; and Warta BPK
3/30/2012 1:17:44 PM
INTERNASIONAL
Ketua BPK RI menerima Courtesy Call Delegasi SAC Iran
‘BPK & SAC Iran Perlu Tambah Area Kerja Sama’
B
elum lama ini, BPK kedatangan seorang tamu dari Iran yaitu Dr. Abdulreza Rahmani Fazli yang menjabat sebagai Senior President Supreme Audit Court of Iran (SAC Iran). Kunjungan ini bertujuan untuk memperat hubungan kerja sama kedua lembaga ini. Untuk menggali lebih jauh posisi dan kedudukan SAC Iran, berikut petikan wawancara dengan Warta BPK : Bagaimana peran Supreme Audit Court of Iran (SAC
Warta BPK
51 - 53 INTERNASIONAL.indd 51
Iran) dalam menilai dan mengendalikan keuangan negara? Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Islam Iran, Supreme Audit Court diharuskan untuk mengaudit dan memeriksa semua kementerian dan organisasi pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Kami juga diwajibkan oleh UU untuk melaporkan hasil audit kami kepada parlemen dan masyarakat. Jadi, setelah laporan terbit dan dikirimkan ke FEBRUARI 2012
51
3/30/2012 1:18:09 PM
INTERNASIONAL parlemen, laporan audit tersebut akan dibuka kepada publik? Benar Di mana posisi SAC Iran dalam tata pemerintahan negara Iran? Dari sudut padang organisasi, SAC Iran berada di bawah pengawasan langsung Islamic Consultative Assembly, dalam hal ini Parlemen Iran. Senior President, serta semua anggota badan SAC Iran, sebagaimana juga Jaksa Penuntut Umum semuanya diangkat langsung oleh parlemen. Seperti yang Anda ketahui di SAC Iran juga memiliki pengadilan tersendiri. Kami independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kami. Bahkan kami diberi wewenang oleh hukum untuk mengawasi dan mengaudit laporan keuangan parlemen. Bagaimana hubungan Senior President dan juga anggota badan SAC Iran dengan parlemen lain? Senior President dan para anggota SAC Iran dipilih oleh anggota parlemen. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ketua parlemen dapat memberhentikan Senior President SAC Iran. Secara hukum, ketua parlemen tidak diizinkan untuk memberhentikan Senior President SAC Iran. Bagaimana keterlibatan presiden dalam pengangkatan Senior President SAC Iran? Presiden tidak memiliki peran dalam memilih Senior Presiden SAC Iran. Sebelum SAC menerbitkan laporan pemeriksaannya kepada parlemen, apakah perlu mengadakan konsultasi dengan pemerintah? Menurut UU, kami tidak diwajibkan untuk melakukan konsultasi atas hasil audit kepada pemerintah sebelum menyerahkan laporan tersebut kepada parlemen. Namun, karena kebijakan saja, kami biasanya melakukan konsultasi, dan atau memberikan konsultasi kepada auditee. Siapakah yang menentukan
52
FEBRUARI 2012
51 - 53 INTERNASIONAL.indd 52
besarnya anggaran untuk SAC Iran? Anggaran SAC Iran disetujui oleh Komite Audit di Parlemen, jadi mereka hanya memberitahukan besarnya anggaran ini kepada pemerintah, untuk dimasukkan ke dalam APBN negara Iran. Apakah SAC Iran juga menggunakan standar biaya yang dibuat oleh pemerintah? Kami menggunakan standar yang sama dengan pemerintah, terkait dengan penggunaan anggaran. Siapakah yang melakukan audit keuangan SAC Iran?
Bagaimana dengan kualitas audit kinerja SAC Iran? Apakah dimungkinkan SAI lain untuk melakukan peer review terhadap SAC Iran? Secara hukum kami tidak dapat di review oleh SAI negara lain. Apakah SAC Iran memiliki kewenangan dan independensi untuk merekrut atau memecat para auditor tanpa berkonsultasi dengan pemerintah? Kami memiliki hukum administratif tersendiri yang independen. Kami diberikan kewenangan berdasarkan hukum
Ketua BPK RI, Hadi Poernomo berjabat tangan dengan Senior Presiden SAC Iran, Dr. Abdulreza Rahmani Fazli
Terdapat dua otoritas yang dapat mengaudit SAC Iran. Pertama, Komite Audit di parlemen, dan kedua adalah GIO--General Inspection Organization, organisasi ini secara hukum juga diberikan kewenangan untuk mengaudit kami. Apakah audit yang dilakukan hanya berupa audit keuangan atau ada audit yang lain? Audit Keuangan dan Audit Kepatuhan.
untuk merekrut sumber daya manusia yang diperlukan tanpa campur tangan pemerintah. Apakah SAC Iran memeriksa pemerintah di tingkat pusat saja, atau juga pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD? Kami melakukan audit di setiap tingkat pemerintahan selama ada keuangan negara yang digunakan. Dengan kata lain, setiap organisasi atau institusi yang menggunakan
Warta BPK
3/30/2012 1:18:12 PM
INTERNASIONAL keuangan negara, dapat diaudit oleh SAC. Apakah pernah ada keluhan atau apakah Anda pernah dituntut oleh auditee mengenai temuan pemeriksaan? Hingga saat ini kami belum pernah menghadapi masalah apapun. Hal ini dapat dikatakan bahwa kami memiliki hubungan yang baik dengan auditee. Selain itu, kami juga memiliki sistem pengadilan sendiri, di mana kami dapat menuntut pihak yang bersalah, orang yang menyalahgunakan keuangan negara atau kasus-kasus lain sejenis. Satu-satunya otoritas yang dapat menegur kami adalah parlemen. Hal ini seringkali terjadi pada saat kami bertemu dengan parlemen. Di parlemen sendiri, kami memiliki komite-komite yang dapat menjelaskan tanggung jawab dan kegiatan yang telah kami lakukan. Bila para auditee dan kementerian ada pertanyaan atau masalah yang ingin disampaikan kepada kami, mereka tidak langsung menghubungi kami, mereka cukup memberitahu parlemen, kemudian melalui parlemen, permasalahan tersebut diharapkan dapat terselesaikan. Tidak, kami tidak pernah dituntut oleh auditee. Jika terjadi kesalahan dalam laporan pemeriksaan yang telah dikeluarkan, kebijakan apa yang akan diambil oleh SAC Iran? Kami hanya mengubah laporan pemeriksaan tersebut dan mengakui bahwa telah terjadi kesalahan. Bagaimana pandangan Anda sebagai Senior President SAC Iran mengenai BPK RI dan kerja sama antara BPK dan SAC Iran sejauh ini? BPK memiliki banyak pengalaman terkait dengan audit. BPK memiliki sumber daya manusia yang terampil dan layak, dan dalam hal pelatihan dan audit Teknologi dan Informasi atau audit elektronik. Organisasi Anda telah mengalami banyak kemajuan. BPK juga aktif dalam
Warta BPK
51 - 53 INTERNASIONAL.indd 53
organisasi audit internasional dan regional, seperti ASOSAI dan INTOSAI. Saya telah mengamati, dan cukup memperhatikan sistem hirarki disini, saya melihat orang-orangnya sangat tulus. Mereka bekerja sama dengan tulus dan bersahabat. Hubungan kedua SAI telah berlangsung dengan sangat baik dan terus meningkat. Implementasi kerja sama kita sudah cukup baik melalui seminar-seminar yang kita lakukan. Selain audit minyak dan gas, kita perlu untuk menambah area kerja
kita, untuk fokus dan saling bekerjasama dalam mencegah segala tindak pidana korupsi. Kami percaya bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Merupakan kewajiban kita bersama untuk selalu menjaga perdamaian, menghindarkan segala bentuk tidakan represif dan pertikaian. Jadi kami berupaya untuk mempertahankan posisi kami. Namun pada saat yang sama kami tetap bekerja sama, dana menjalin hubungan yang baik dengan para auditee.
Foto grup pada upacara pembukaan “Joint Seminar” on Oil and Gas Audit with Environment Perspectives
sama baru di bidang lain, seperti misalnya bidang pelatihan dan data elektronik. Dalam pemahaman saya, Ketua BPK Hadi Poernomo, adalah seorang pekerja keras, tulus, dan sangat tekun. Saya doakan semoga sukses selalu untuk BPK. Saya melihat bahwa orang-orang di BPK sangat ramah. Mereka sangat kooperatif, dan sangat tekun pula. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa, adalah merupakan tugas kita bersama memanfaatkan apa yang telah menjadi wewenang
Bagaimana pendapat Anda mengenai ide Ketua BPK RI Hadi Poernomo, terkait pembentukan sebuah organisasi SAI khusus untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim? Tentu saja. Kita sudah punya organisasi antarparlemen (negaranegara berpenduduk muslim). Kita juga dapat mendirikan Organisasi SAI negara-negara muslim. Kami sangat terbuka dengan hal tersebut. Itu adalah ide yang sangat baik. Kami sepenuhnya mendukung ide tersebut. FEBRUARI 2012
53
3/30/2012 1:18:14 PM
HUKUM
MA Bisa Lepas dari
Disclaimer D
Mahkamah Agung berada pada peringkat tertinggi ketiga Indeks Integritas Nasional (IIN) dari tujuh instansi vertikal. Sementara itu, dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, 38% di antaranya adalah hakim. 54
54 - 61 hukum.indd 54
FEBRUARI 2012
alam setahun terakhir ini kiprah pembaruan yang dilakukan oleh MA agaknya mulai memberikan secercah harapan di dunia peradilan kita. Meski belum maksimal, lembaga negara ini mulai memperlihatkan langkah terobosan yang positif sebagai upaya mewujudkan agenda cetak biru Mahkamah Agung 2010 – 2035. Sebagaimana diungkapkan Ketua MA Harifin A. Tumpa dalam laporan tahunan 2011, beberapa tahun terakhir ini Reformasi Birokrasi yang digulirkan di lingkungan peradilan berjalan dengan baik. Namun, yang perlu dipahami oleh berbagai pihak, Reformasi Birokrasi yang digiring MA di dunia peradilan memiliki karakter yang sangat berbeda dengan instansi lain. “Tugas pokok dan fungsi MA sangat berbeda dengan tugas pokok instansi pada umumnya. Oleh karena itu, tolak ukur yang digunakan pun seharusnya juga berbeda dengan tolak ukur reformasi birokrasi di kementerian,” ungkapnya.
Warta BPK
3/30/2012 1:19:07 PM
HUKUM Pada 2011, lanjutnya, MA mencatat berbagai apresiasi positif dari masyarakat dan lembaga negara lain atas upaya serius yang dilakukan dalam melakukan pembaruan dan perubahan. Pada September 2011 Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada MA sebagai lembaga publik rangking 6 terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya. Posisi ini cukup tinggi karena penilaian dilakukan terhadap 82 lembaga publik sepanjang 2010 – 2011. Selain itu, survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada November 2011 terhadap 89 instansi yang melibatkan 15,540 responden pada total 507 jenis layanan juga menempatkan MA pada posisi yang cukup membanggakan. Secara umum MA berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional
(IIN) tertinggi ketiga dari tujuh instansi vertikal. Dari sisi layanan, Peradilan Umum dan pelayanan sidang tilang ditempatkan pada posisi keenam dan kedelapan dari total 43 jenis pelayanan yang disurvei oleh KPK. Dalam hal tata kelola keuangan, pada 2011 MA mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian 2010, lebih baik dari sebelumnya karena sejak 2006 opininya Disclaimer. Pencapaian ini tidak lepas dari ikhtiar dan komitmen MA serta seluruh jajaran empat lingkungan peradilan di bawahnya untuk terus mendorong percepatan langkah pembaruan kearah yang positif. ”Saya sangat gemas dengan hasil penilaian dari BPK kepada MA yang lebih banyak Diclaimer. Saya bertekad untuk meningkatkan penilaian keuangan ini. Memang dalam
melakukan manajemen keuangan yang baik perlu adanya ketegasan. Oleh karena itu saya tantang sekretaris waktu itu, untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak mampu silakan mengundurkan diri,” tegas Harifin A. Tumpa. Ketegasan itu, tambahnya, ternyata mendapat dukungan dari semua pihak untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya. “Nah, hasilnya pada 2011 Mahkamah Agung mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian,” ujarnya dengan bangga. Adapun beberapa langkah penting dalam pencapaian kinerja dan pembaruan peradilan MA sebagai berikut : 1. Kinerja Penanganan Perkara Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili Mahkamah Agung
Harifin A. Tumpa
Warta BPK
54 - 61 hukum.indd 55
FEBRUARI 2012
(istimewa)
Pada tahun 2011, tercatat 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan 3 orang dari pengadilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan.
55
3/30/2012 1:19:09 PM
HUKUM sepanjang tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan, terlepas dari turunnya jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan, tingkat Clearance Rate yang berhasil dicatat sepanjang tahun 2011 mencapai 117,19%. Dari 12.990 perkara yang masuk, Mahkamah Agung berhasil mengirim kembali 15.223 perkara ke pengadilan pengaju. Catatan ini sangat baik, karena berarti tumpukan perkara di Mahkamah Agung terus berkurang. Terkait dengan perkara yang menarik perhatian publik, khususnya perkara pidana khusus, dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2011 maka catatan yang ada, adalah 1.705 perkara yang mayoritas (92,09%) dari jumlah tersebut berujung pada amar penghukuman terhadap terdakwa. 2. Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Pada 19 September 2011, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor : 142/KMA/ SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, yang kemudian diikuti dengan SK KMA Nomor : 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI, SK KMA Nomor : 144/KMA/SK/ IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya diikuti dengan SK KMA Nomor : 162/ KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim pada Kamar-Kamar Perkara pada Mahkamah Agung RI. Dengan dikeluarkannya SK KMA ini, maka Mahkamah Agung memasuki era baru, distribusi perkara akan dilakukan, hanya kepada kamar-kamar tertentu, yang anggota memang memiliki latar belakang yang sesuai dan permasalahan yang ditangani. Bagi Mahkamah Agung, hal ini adalah perubahan rekrutmen, pengelolaan perkara, kebijakan
56
54 - 61 hukum.indd 56
FEBRUARI 2012
SDM, sampai protes memeriksa dan memutus. Setidaknya ada tiga alasan implementasi sistem kamar, yaitu : Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, karena Hakim Agung hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, karena Hakim Agung hanya memeriksa perkara yang sejenis, dan pada
akhirnya tercipta konsistensi. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Bila kepastian hukum dapat ditingkatkan maka dalam jangka panjang diharapkan arus permohonan kasasi yang tidak beralasan dapat ditekan. 3. Akses terhadap Keadilan a. Akses terhadap Putusan Pengadilan Awal tahun 2011, situs putusan Mahkamah Agung RI hanya memuat 23.000 putusan Kasasi/PK. Setelah beroperasi sejak tahun 2007. Namun pada akhir 2011, total putusan yang sudah tersedia dan dapat diunduh oleh publik telah berlipat lebih dari 6 kali dan telah melampaui jumlah 150.000-an putusan. Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung saja, namun seluruh putusan Pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan.
Setahunnya badan peradilan memutus sekitar 300.000 putusan dan lebih dari 3 juta putusan perkara ringan. b. Keterbukaan Informasi Mahkamah Agung terus melanjutkan upaya untuk mendorong dan memantapkan komitmennya terhadap peradilan yang lebih transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menciptakan akses terhadap keadilan. “Transparansi di pengadilan membawa efek yang positif bagi aparat peradilan. Aparat peradilan akan lebih berhati-hati dalam berprilaku. Instansi yang transparan tentunya mengizinkan publik untuk mengawasi, disinilah bagi saya sisi positifnya karena para aparat peradilan diawasi langsung oleh publik” ujar Harifin lagi. Sebagai konsekuensi dari mulai berlaku secara efektif Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, maka Mahkamah Agung mengambil dua langkah strategis. Pertama melakukan penyempurnaan terhadap SK KMA Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor : 1-144/ KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Diharapkan dengan adanya SK KMA Nomor : 1-144/ KMA/SK/I/2011 ini maka koodinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bias lebih dioptimalkan. c. Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal Pada tahun 2011 akses masyarakat miskin dan marginal terus difasilitasi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung dan juga prioritas negara.
Warta BPK
3/30/2012 1:19:10 PM
HUKUM
Gedung Komisi Yudisial
Dibawah paying SEMA Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum. Saat ini terdapat 61 lembaga dengan 220 petugas yang bertindak sebagai pemberi jasa bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. 4 .Pengawasan Internal dan Penegakan Kehormatan Perilaku Sepanjang tahun 2011, Mahkamah Agung terus melakukan proses rutin pengawasan internal, sekaligus secara berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan untuk terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima total pengaduan sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian, 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan online. Pada tahun 2011, tercatat 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan 3 orang dari pengadilan militer, dengan perincian 2 orang teguran Warta BPK
54 - 61 hukum.indd 57
dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38% diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan Panitera Pengganti sebesar 11,8%. Sementara itu dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 53,85% yang disusul oleh Unprofessional Conduct sebanyak 20,77% dan pelanggaran kode etik sebanyak 13,85%. “MA menitikberatkan pada pengawasan internal. Belajar dari pengawasan selama 3 tahun, saya menilai pengawasan berjalan efektif dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding”. Maka, sejak 2007 saya menginstruksikan untuk memberikan anggaran pembinaan kepada Pengadilan Tingkat Banding. Pada 2011 tercatat Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Proses mana telah berujung kepada 1 orang hakim diberhentikan tidak hormat, 1 orang hakim diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 1 orang di non-palu dan dimutasi,
serta 1 diberikan teguran tertulis. Patut dicatat juga bahwa sebagai tindak lanjut dari pengundangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undangundang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka Mahkamah Agung Ri bersama dengan Komisi Yudisial telah sepakat untuk mendorong segera proses implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial, sebagai tim yang akan bertanggungjawab berkomunikasi dengan Komisi Yudisial secara permanen, dan untuk mendorong agenda-agenda yang mendesak. Selain itu Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim ini memiliki masa kerja tiga bulan untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait. Kedua Tim tersebut berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan isu Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim. bd FEBRUARI 2012
57
3/30/2012 1:19:10 PM
HUKUM
Sulitnya Memburu
Aset Century di Mancanegara Presiden menginstruksikan untuk memburu aset Bank Century yang berada di luar negeri tersebar di 14 negara. Menurut penelusuran kejaksaan, di Hong Kong dana yang diparkir senilai Rp3 triliun lebih.
S
ekalipun realisasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah bertekad terus memburu aset Bank Century yang tercecer di 14 negara. Hal ini disampaikan oleh Menkeu seusai mengikuti rapat
Jaksa Agung Basrief Arief
koordinasi di Kantor Presiden, awal Februari lalu. Menurut Agus Martowardoyo pengejaran itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri
58
54 - 61 hukum.indd 58
FEBRUARI 2012
Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Secara keseluruhan pengembalian aset Century ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono. Instruksi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
(istimewa)
2012 tertanggal 20 Januari 2012 itu ditandatangani pada 20 Januari 2012. Perpres itu mengamanatkan agar pejabat terkait melakukan pengejaran aset melalui permintaan timbal balik (mutual legal assistance/MLA) di negara atau yurisdiksi di mana aset
tersebut tersimpan. Dengan adanya perpres tersebut, memungkinkan Menteri Hukum dan HAM menunjuk langsung konsultan hukum di negara atau yurisdiksi di mana aset berada. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM juga dapat membentuk tim pendukung serta tindakan lainnya yang dipandang bisa mendukung upaya pengembalian aset tersebut. Lebih lanjut, Pasal 3 Perpres ini juga memerintahkan Jaksa Agung dan tiga menteri terkait melakukan koordinasi dengan instansi lainnya, termasuk Bank Indonesia. Koordinasi ini tentunya dimaksudkan untuk memastikan jalannya aliran dana sebesar Rp6,1 triliun lebih yang sudah beberapa tahun menjadi pergunjingan dan polemik, baik di lingkungan Anggota Dewan maupun di masyarakat. Keseriusan pemerintah mengejar aset Bank Century yang disampaikan Menkeu Agus Martowardojo itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Dia mengatakan para anggota kabinet yang mendapat instruksi untuk melakukan pengejaran itu mulai bergerak dan membahas langkah-langkah yang diperlukan yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono. Sementara itu menindak lanjuti perpres tersebut, Jaksa Agung Basrif Arief yang dicegat Warta BPK seusai salat Jumat beberapa waktu lalu memaparkan, belakangan ini pihaknya telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat upaya penarikan kembali aset yang dibawa kabur oleh para pemilik Bank Century. “Dalam koordinasi tersebut
Warta BPK
3/30/2012 1:19:11 PM
HUKUM pembekuan aset itu baru bisa kami telah membentuk tim yang dilakukan otoritas Hong Kong bila dipimpin oleh Kementerian Hukum disertai adanya putusan legal. dan HAM. Selanjutnya kami juga Seperti diketahui, sebelumnya tengah membahas langkah-langkah Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah yang akan kita ambil agar upaya menyatakan Hesham Al Waraq dan pengembalian aset Bank Century Rafat Ali Rizvi, bersalah karena telah secepatnya bisa terealisir,” ujar Basrief melakukan tindak pidana korupsi dan Arief. pencucian uang dengan membawa Dia menegaskan selama ini kabur dana Bank Century sebesar Kejaksaan Agung telah memiliki Rp3,1 triliun sehingga Bank Century data-data yang beberapa tahun mengalami kesulitan likuiditas. lalu sebenarnya sudah berhasil Selanjutnya, dalam sidang diinventarisir oleh tim pemburu aset yang tak pernah dihadiri Hesham negara yang diketuai oleh Wakil Jaksa maupun Rafat (in abcentia) itu Agung Darmono. Semua data-data yang sebelumnya telah berhasil dihimpun Kejaksaan Agung itu akan kembali didalami karena tak mustahil dalam beberapa tahun ini ada dana yang telah dialihkan ke tempat lain. “Yang jelas kami sudah sepakat bahwa data yang ada itu akan kami jadikan sebagai salah satu entry point untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya,” tegas Basrief. Dari hasil investigasi kejaksaan agung, sejak beberapa tahun lalu sebenarnya lembaga tersebut telah mengendus Agus Martowardojo, Menteri Keuangan adanya aset Century yang tersebar di manca negara. majelis hakim memerintahkan kedua Jumlah keseluruhannya diperkirakan terdakwa mengembalikan kerugian mencapai Rp3 triliun lebih di negara sebesar Rp3, 1 triliun dan antaranya di Hong Kong sebesar menghukum keduanya 15 tahun US$19,25 juta. Di Standard Chartered penjara. Bank Rp650 juta dan Sin$400.000. Di New Jersey ditengarai ada aliran aset Century US$16,5 juta, di Swiss sebesar Swiss Terkendala US$220.000, di Inggris US$872.000, Khusus menyangkut dana Bank di Kuba sebesar US$14,8 juta. Selain Century yang menggantung di dalam bentuk tunai, juga ada yang Swiss, Wakil Jaksa Agung Darmono dikonversikan dalam berbentuk menyatakan bahwa aset itu benar saham . adanya. Bahkan, pemerintah juga Guna menahan aset Bank Century telah berusaha meminta agar di luar negeri itu, Kejaksaan juga pemerintah Swiss membekukan sudah melakukan berbagai upaya. uang yang diatasnamakan Hesham Al Seperti meneruskan putusan Hesham Waraq dan Rafat Ali Rizvi tersebut. Al Waraq dan Rafat Ali Rizky kepada Namun pembekuan itu terkendala pemerintah otoritas Hong Kong agar oleh sistem hukum di negara tersebut. aset kedua terpidana yang menjadi Darmono menyatakan sistem hukum DPO itu bisa dibekukan. Pasalnya, di Swiss, uang Century itu bukan
Warta BPK
54 - 61 hukum.indd 59
merupakan hasil tindak pidana, melainkan masalah administrasi atau kasus perdata. “Swiss menilai uang Bank Century itu tidak terkait dengan tindak pidana,” katanya. Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah akan mengajukan gugatan perdata terkait hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan berupaya meminta bantuan pada Bank Dunia dalam upaya membekukan uang Century yang ada di Swiss tersebut. “Kami berharap Bank Dunia akan menyatakan perbuatan Hesham dan Waraq melarikan aset Bank Century itu merupakan perbuatan pidana kepada Bank Swiss,” kata Darmono . Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang memimpin tim pengejaran aset Bank Century, membenarkan bahwa belakangan ini tim pengembalian asset Bank Century telah beberapa kali melakukan pertemuan. Langkah-langkah yang diambil, selain melakukan koordinasi ke dalam, pihaknya juga akan melakukan koordinasi keluar dengan sejumlah pemerintah di luar negeri yang diperkirakan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan aset yang ditengarai berasal dari Bank Century melalui jalur G to G. “Terus terang untuk menarik aset Bank Centrury yang tersebar di berbagai negara ini bukanlah hal yang mudah. Namun, kami akan terus berusaha menjalin kerja sama timbal balik dengan negara-negara sahabat agar aset itu bisa dikembalikan,” tambahnya. Sebagai contoh kerja sama itu, Denny menunjuk adanya ratifikasi undang-undang MLA dengan pemerintah Hong Kong yang baru saja disetujui DPR. Diharapkan adanya ratifikasi UU itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pengejaran aset Century yang diparkir di negara itu. bd FEBRUARI 2012
59
3/30/2012 1:19:11 PM
HUKUM
Dhana dan Aset-Asetnya itu The Next Gayus atau Rekayasa? Sejak 2 Maret 2012, Dhana Widyatmiko, mantan pegawai Ditjen Pajak, yang dituduh melakukan praktik suap dan gratifikasi ditahan oleh kejaksaan. Puluhan truk, rumah, uang, dan emas miliknya pun disita.
Dhana Widyatmika, usai diperiksa di gedung bundar
H
ilang GayusTambunan terbitlah Dhana Widyatmika.Hal itulah ynag kini ramai dibicarakan di lingkungan peradilan. Tak urung, kasus ini memberikan stigma kurang sedap yang berujung pada kecurigaan melempemnya mekanisme pengawasan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Stigma seperti ini tentunya bukan muncul serta merta. Jauh sebelum kasus Dhana mencuat ke pernukaan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menghukum Bahasyim Assiffie,
60
54 - 61 hukum.indd 60
FEBRUARI 2012
(istimewa)
mantan pejabat pajak yang dituding menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dan melakukan pencucian uang sebesar Rp74 miliar. Bahkan, beberapa waktu lalu Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya, juga menghukum Bahasyim 12 tahun penjara. Betapa tidak mencurigakan, pegawai negeri Golongan III C Ditjen Pajak memiliki transaksi keuangan yang nilainya mencapai puluhan miliar. Padahal, gaji resmi pegawai setingkat Dhana Widyatmiko itu sekitar Rp10 juta. Itupun setelah
dihitung semua remunerasi. Kasus Dhana muncul ke permukaan diawali adanya temuan rekening gendut PNS yang dilansir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK mendapati rekening Dhana dan istri dianggap di luar kepatutan sebagai PNS Golongan III C. Akhirnya, pria yang dijuluki The Next Gayus ini, pada 24 Februari 2012 ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan. Saat itu, Dhana sudah beralih tugas di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pada awalnya, Kejakgung menetapkan Dhana sebagai tersangka karena kepemilikan rekening yang tak sesuai profil. Dhana dan istrinya disebut memiliki pundi-pundi miliaran rupiah. Ada Rp8 miliar, lalu ada pula Rp20 miliar. Namun, dalam laporan kekayaannya hanya menyebutkan sekitar Rp1, 2 miliiar. Kejaksaan mencurigai uang miliaran itu merupakan kekayaan yang diperoleh dari beragam modus kejahatan seperti gratifikasi, suap, pemerasan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun pencucian uang. Dalam menetapkan sebagai tersangka, Kejakgung mengaku memiliki sejumlah barang bukti yang terkait dengan rekening bank. Namun demikian, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan kejaksaan belum bisa membeberkan detail barang bukti karena menyangkut peraturan kerahasian nasabah bank. Meski begitu, dirinya berjanji pada saatnya semua akan diungkapkan pada publik. Dia menyatakan tim penyidik
Warta BPK
3/30/2012 1:19:12 PM
HUKUM kejaksaan melakukan serangkaian penyidikan menurut laporan yang diterima. Tim kejaksaan telah memiliki data-data transaksi terkait gratifikasi atau penyuapan. “Tentunya semua ini masih harus ditelusuri lebih dalam lagi. Namun, di antara itu memang sudah ada beberapa transaksi yang kami pegang terkait kemungkinan indikasi gratifikasi atau penyuapan. Hal ini tentunya berhubungan dengan wajib pajak yang ditanganinya dahulu. Karena seperti diketahui Dhana pada saat di Ditjen Pajak adalah seorang Account Representative,” kata Basrief. Sementara itu melalui pengacaranya, Dhana Widyatmiko membantah punya harta mencapai Rp60 miliar seperti ramai diberitakan. Pengacara Daniel Alfredo menyebut Dhana hanya memiliki Rp440 juta di rekening.
Hasil Usaha Ditemui wartawan di Kejaksaan Agung, belum lama ini, Daniel menjabarkan asal muasal harta kliennya. Menurut dia, uang tersebut berasal dari sejumlah usaha yang dimiliki Dhana dan kemudian disimpan di rekening sebuah bank. “Itu hasil usaha, tabungan. Dia kan memiliki sejumlah usaha seperti minimarket, peternakan ayam dan showroom mobil,” jelasnya. Selain itu, katanya, harta tidak bergerak milik Dhana hanya terdiri dari beberapa aset seperti rumah peninggalan orangtua. Nilanya juga tak mencapai Rp60 miliar. Bahkan, tegasnya, harta kliennya sudah disampaikan ke penyidik sehingga dia yakin penyidik kejaksaan sudah mengetahuinya. “Tidak sampai miliar-miliaran kok,” ujarnya. Lantas apakah kasus ini direkayasa penyidik? “Kami nggak mau berpolemik, nggak mau menuduh ada rekayasa atau tidak. Yang penting sekarang kenyataannya sudah proses penyidikan. Di situlah kami hadapi,” terangnya. Daniel juga memaparkan
Warta BPK
54 - 61 hukum.indd 61
selama ini penyidik kejaksaan telah melakukan cek silang harta yang dimiliki Dhana di Bank Mandiri. Aset-aset itu dicocokkan asal-muasal kepemilikannya. “Ada beberapa aset kekayaan, khususnya waktu itu properti ada yang milik Dhana sendiri, ada warisan keluarga. Kemudian dicocokkan di Bank Mandiri, apakah sertifikatnnya cocok. Aset-aset itu selanjutnya dicocokkan dengan nomor rekening Dhana di Bank Mandiri. Baru itu saja,” kata Daniel. Penyidik, kata Daniel, mengatakan masih perlu melakukan
Kejaksaan mencurigai uang miliaran itu merupakan kekayaan yang diperoleh dari beragam modus kejahatan seperti gratifikasi, suap, pemerasan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun pencucian uang.
cek silang aset Daha untuk kepentingan analisis. Dhana pun siap meladeni permintaan para penyidik itu untuk membuktikan seluruh asetnya. “Ya kami siap kapanpun itu,” katanya. Selaian itu polisi juga memeriksa safe deposit box milik Dhana. “Yang disita dari safe deposit box itu ada beberapa ijazah, emas milik orang tua sekilo, uang Rp10 juta, dan uang dolar US$28.000. Itu saja,” terang Daniel. Kejaksaan telah menyita sejumlah aset seperti rumah, mobil pribadi, dan 17 truk dari showroom. Daniel membantah kabar yang
menyebut dalam rekening Dhana ada aktivitas transfer dari bank Singapura atau Hong Kong. Namun, Daniel mengakui Dhana memang mempunyai rekening aktif di lima bank, serta reksa dana. Sekalipun pengacara Dhana membantah bahwa uang yang dikumpulkan dari praktik kotor, dari hasil pemeriksaan lanjutan penyidik Kejaksaan berpendapat mereka sudah mendapatkan data yang cukup kuat buat mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang dipersangkakan kepada Dhana. Selanjutnya terhadap tersangka mulai Jumat 2 Maret dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung RI. Penahanan berlangsung selama 20 hari. Atas penahanan tersebut pengacara Dhana. Daniel telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Alasannya, selama ini kliennya telah berlaku koperatif dan menyerahkan semua bukti-bukti yang dimintakan kejaksaan. Bahkan pasportnya pun sudah dicekal. Terkait permintaan penangguhan penahanan, Basrief menyatakan hal itu tergantung pada hasil penyidikan nanti. “Tergantung hasil temuan. Semua diserahkan kepada penyidik,” tuturnya. Namun Basrief mengingatkan bahwa tim penyidik kejaksaan harus tetap memegang tiga prinsip dasar dalam pemeriksaan. Ketiga hal tersebut ialah tidak mengusut kasus karena kebencian atau dendam, titipan dan untuk menzalimi orang. “Jangan sampai itu terjadi. Usutlah kasus karena bukti hukum yang ada,” imbuhnya. Dia membantah pihaknya terburu-buru. Dia mengatakan, tersangka telah ditangkap pada 17 Februari 2012, sebelumnya juga sudah dilakukan pengumpulan data dan keterangan. “Oleh karena itu setelah dilakukan penahanan ini akan mempercepat proses,” tambahnya. bd FEBRUARI 2012
61
3/30/2012 1:19:12 PM
