SETAHUN PROGRAM DEMAND SIDE MANAGEMENT 2001 - 2002 A. Program DSM 1.
Latar Belakang : Kebijakan Pemerintah di bidang energi yang ditempuh sejak awal tahun 1980 an dan direvisi secara periodik dituangkan dalam Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE). Pada dasarnya kebijakan bidang energi terdiri dari Intensifikasi, Diversifikasi, dan Konservasi. Intensifikasi dan Diversifikasi energi lebih merupakan pengaturan di sisi supply sedangkan Konservasi lebih merupakan pengaturan di sisi demand.
2.
Hambatan Kebijakan Konservasi Energi : Kebijakan konservasi dapat dikatakan tidak jalan karena beberapa hal :
3.
•
Konservasi energi harus dilakukan oleh semua pengguna energi baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam bentuk lembaga;
•
Kesadaran masyarakat untuk menghargai termasuk energi masih sangat rendah;
•
Harga energi yang sangat murah menyebabkan masyarakat tidak melihat manfaat melakukan konservasi energi;
•
Beberapa upaya untuk melakukan konservasi energi memerlukan investasi.
sumber
daya
alam
Dasar Hukum : Untuk mendorong terlaksananya kebijakan konservasi energi, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi antara lain : Inpres Nomor 9 tahun 1982 dan Keppres Nomor 43 tahun 1991. •
Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS;
•
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
•
Inpres Nomor 9 tahun 1982 Tentang Konservasi Energi pada dasarnya memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang betul-betul diperlukan. Menugasi pejabat yang bertugas di bidang pengawasan di lingkungan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk bertindak sebagai pejabat pengawas dalam lingkungan kerja masing-masing.
•
Keppres Nomor 43 tahun 1991 tentang Konservasi Energi pada dasarnya mengatur pemanfaatan sumber daya energi secara lebih
Sub Direktorat Konservasi Energi
(1)
bijaksana, serta peningkatan efisiensi energi nasional antara lain melalui penurunan intensitas energi di seluruh sektor. Keppres ini dimaksudkan pula untuk peningkatan nilai tambah secara nasional untuk setiap satuan energi yang digunakan. Regulasi tersebut di atas sejalan dengan Tap MPR Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, memberikan arahan untuk memelihara keberlanjutan sumber daya alam yang dapat memberi manfaat optimal, untuk generasi sekarang dan mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan secara terkoordinasi. 4.
Implementasi Kebijakan Konservasi Energi : Adanya keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi energi sejak tahun 2000, harga BBM dan listrik secara bertahap akan dinaikkan sampai mencapai harga keekonomian. Untuk mengurangi dampak kenaikan tarif listrik bagi rumah tangga, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melaksanakan program DSM yang pada dasarnya merupakan sosialisasi penghematan listrik dalam sistem penerangan, karena bagi rumah tangga pemakaian listrik yang utama adalah untuk penerangan (+40%). Sebagai pelaksana program adalah PLN dan para produsen lampu hemat energi.
B. Program DSM Terang 1.
Batasan : Merupakan program untuk membantu pelanggan listrik yang kurang mampu yaitu golongan R1 – 450 VA untuk menggunakan lampu hemat energi yang bermutu (dijamin dengan garansi 1 tahun) dan dengan harga yang terjangkau yang dapat dibayar dengan cicilan.
2.
Manfaat : •
Bagi pelanggan – menurunkan biaya pemakaian listrik tanpa mengurangi kebutuhannya;
•
Bagi perusahaan listrik – mengurangi biaya bahan bakar, mengurangi O&M, dan menunda investasi untuk pembangunan pembangkit baru;
•
Bagi produsen lampu – merupakan community development karena menjual lampu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar;
•
Bagi masyarakat – mengurangi polusi lingkungan dan menghemat penggunaan sumber daya alam.
Sub Direktorat Konservasi Energi
(2)
3.
4.
Persyaratan : •
Lampu yang dipasarkan harus memenuhi SNI Nomor 04.6504.2001;
•
SNI untuk lampu hemat energi telah diberlakukan secara wajib oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak 2 Desember 2002 melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 422/MPP/Kep/5/2002 tanggal 23 Mei 2002;
•
Jaminan garansi 1 (satu) tahun.
Tahapan Pelaksanaan DSM dilakukan dengan tahapan pelaksanaan pada wilayah-wilayah dengan pertimbangan : 1. Mengalami krisis penyediaan tenaga listrik; 2. Wilayah yang mempunyai potensi untuk penerapan DSM yaitu yang sebagian besar pelanggannya termasuk Golongan Tarif R1; 3. Kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan DSM.
5.
Perkembangan sampai Bulan Februari 2003 Sampai dengan bulan Desember 2002 telah terjual lampu hemat energi sebanyak 294.500 buah yang setara dengan penghematan sebesar 8,8 MW. Penjualan dilakukan di wilayah PLN oleh 3 (tiga) produsen lampu yaitu PT. Philips, PT. GE Lighting dan PT. Osram. (Data terinci sebagaimana tersebut pada lampiran 1). Adapun 2 produksi lampu lainnya baru mulai bergabung untuk melaksanakan program DSM Terang yaitu : PT. Sinar Angkasa Rungkut dengan merk lampu Chiyoda (mulai pertengahan Desember 2002) dan PT. Matsushita Lighting Indonesia dengan merk lampu Nasional (mulai Pebruari 2003).
C. Usaha dan Bisnis Lampu di Indonesia 1.
Produsen Di Indonesia tercatat ada 9 (sembilan) produsen lampu yang semuanya bergabung dalam APERLINDO (Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia). yaitu : § § § § § § §
PT. Sinar Angkasa Rungkut PT. Philips Ralin Electronic PT. Osram Indonesia PT. GE Lighting Indonesia PT. Hikari PT. Logam Marta Asriprima PT. Sinar Sanata Electric
Sub Direktorat Konservasi Energi
(3)
§ §
PT. TFC Maspion PT. Matsushita Lighting Indonesia
Dari jumlah tersebut semuanya memproduksi lampu pijar yang memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Dari perusahaan-perusahaan tersebut hanya 2 (dua) perusahaan yang memproduksi lampu hemat energi di dalam negeri yaitu PT. Sinar Angkasa Rungkut (merk CHIYODA) dan PT. Matsushita Lighting Indonesia (merk NATIONAL). Adapun perusahaan lainnya memasarkan lampu hemat energi import. 2.
Produksi lampu Dilaporkan bahwa produksi lampu pada tahun 2002 adalah sebagai berikut : a. produksi lampu pijar 800 juta lampu ↓ produksi lampu hemat energi 15 juta lampu ↓ produksi lampu neon 262 juta lampu b. penjualan dalam negeri : ↓ konsumsi lampu nasional 300 juta/tahun; ↓ konsumsi lampu hemat energi 30 juta/tahun (10% dari konsumsi lampu nasional). c. penjualan lampu hemat energi melalui program DSM + 295.000 buah (s/d Desember 2002) berarti + 1% dari konsumsi lampu hemat energi.
3.
Permasalahan Perkembangan teknologi lampu dan meningkatnya kepedulian masyarakat dunia akan pemanasan global telah membuat lampu hemat energi cenderung dipergunakan secara luas di dunia. Dikhawatirkan dalam jangka waktu tidak terlalu lama lampu pijar akan ditinggalkan konsumen dan pabrik akan tutup. Sementara itu baru 2 (dua) produsen yang membuat lampu hemat energi di dalam negeri (merk Chiyoda dan National). Sebuah pabrik lampu hemat energi baru akan ekonomis untuk didirikan apabila kapasitasnya mencapai 10 juta lampu/tahun. Sebenarnya konsumsi lampu hemat energi di Indonesia sudah cukup banyak yaitu lebih kurang 30 juta (untuk tahun 2002), namun saat ini banyak lampu hemat energi ilegal yang dipasarkan di dalam negeri dengan harga murah. Keadaan seperti ini membuat investor tidak tertarik untuk memproduksi lampu hemat energi di dalam negeri.
D. Program DSM Peduli Program DSM PEDULI (Pelanggan Duaffa Mampu Beli) dilaksanakan oleh PT. PLN Persero untuk pelanggan 900VA kebawah. Program ini merupakan kepedulian PT. PLN kepada konsumen dalam rangka mensiasati kenaikan TDL. Progam dimulai Sub Direktorat Konservasi Energi
(4)
pada bulan Maret dimana PT. PLN memberikan subsidi sebesar Rp. 3000/CFL maksimum 3 lampu CFL per tahun. Diperkirakan program ini dapat mengurangi biaya produksi PT. PLN dibandingkan dengan subsidi yang diberikan seperti table di bawah. Subsidi/CFL
Total Subsidi
Successful factor 35 % 50 % 80 %
Avoided Cost
Total Benefit
Rp. 3000 Rp. 15 Miliar Rp. 41,3 Miliar Rp. 26.3 Miiar Rp. 6000 Rp. 30 Miliar Rp. 59 Miliar Rp. 29 Miliar Rp. 9000 Rp. 45 Milliar Rp. 94.4 Miliar Rp. 49.4 Miliar Note: a. Uji coba tahun 2003: 5 juta lampu b. Sucesfull factor berdasar informasi Apperlindo c. Operational avoided cost selama peak load : jumlah lampu x watt energy saving x during peak load x hari/tahun x peak load tariff = 5 juta x 30/1000 watt x 5 jam/hari x 365 x (Rp 600 – Rp 165 per kwh) = Rp 118 milyar
Sub Direktorat Konservasi Energi
(5)
