Bekas Camat Bintan Timur Hasan Cs, Gelapkan Dana CSR

Terkait Pemotongan BOS, Jaksa Periksa Pejabat Disdik

HAL.

09

Neneng Hasanah Wantiwanti PNS Jangan 'Nakal'

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER-NOVEMBER 2016

INFO MEDIA PEMANTAU KORUPSI

[email protected]

KPK Gagal Periksa Gubernur Bank Indonesia

BOGOR: Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung telah menjatuhkan vonis kepada tiga terdakwa kasus pembelian lahan Angkahong. Dengan vonis masingmasing 4 tahun penjara,yaitu Yudha Priatna, Irwan Gumiliar dan AdDugaan nan. Yang menjadi pertKorupsi anyaan masyarakat Kota Pembelian Bogor dengan jatuhnya Lahan. ponis terhadap keempat terdakwa dalam kasus ini telah final atau sebalik nya yakni lanjut,pasalnya dalam kasus ini otak pelaku sendiri belum tersentuh hukum dan sesuai pasal 55 KUHP. Fakta dipersidangan PN Tipikor Bandung disebutkan Walikota Bogor,Bima Arya Sugiarto dan Seketeris Daerah Kota Bogor,Ade Syarif sebagai PLEGER artinya proses hukum dipengadilan korupsi pembelian lahan bakal HAL. 11

Aceh-Sumut.......................2 Kepri-Riau.........................3 Jabar-Jateng......................6 Sultra...............................7 Nasional............................8 Tangerang & Banten..............9 Regional..........................10

KPK Garap Anak Buah Gubernur Sultra Nur Alam

Nur Alam

“Bekas Camat Bintan Timur Hasan Cs, Gelapkan Dana CSR”

Tahun 2013 lalu, Dua Perusahaan Tambang Bauksit di Bintan Timur Mengucurkan Dana CSR/ DKTM Miliaran Rupiah dan Diduga Digelapkan Oleh Bekas Camat Bintan Timur.

Ilham Rokan

JAKARTA: Provinsi Kepri yang terbagi beberapa Kabupaten/Kota memiliki potensi kekayan alam salah satunya biji Bauksit.Pertambangan Bauksit itu sendiri termasuk berada di Kabupaten Bintan khususnya diwilayah Kecamatan Bintan Timur. Dari wilayah

Kecamatan tersebut masuk didalamnya Kelurahan Kijang Kota,Kelurahan Sungai Lekop,Kelurahan Gunung Lengkuas dan Kelurahan Sungai Enam. Adapun perusahaan yang melaksanakan pertambangan biji bauksit dikawasan Kecama-

tan Bintan Timur yakni PT.Lobindo dan PT.Bintan Cahaya Terang(BCT). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka kedua perusahaan yang dimaksud berhak mengeluarkan dana HAL. 11

Barat. Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Dedi Handoko dikon-

firmasi enggan menjawab. Telepon dan pesan singkat yang dikirim, Selasa (25/10) belum diresponsnya. Sementara, KPK sudah mendapatkan kabar ihwal kondisi Sutan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan KPK turut prihatin dengan keadaan kesehatan Sutan. "Kami tentu berharap yang bersangkutan segera lekas HAL. 11

Sutan Bhatoegana Dilarikan ke RS, KPK Hanya Bisa Berdoa

JAKARTA- Terpidana gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 2013, di Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, dikabarkan sakit. Sutan disebut-sebut menderita penyakit liver dan dilarikan ke sebuah rumah sakit dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa

Pembebasan Lahan SMA Disdik Tanjungpinang Bernuansa Korupsi Ridwan Lingga JAKARTA: Hasil temuan Ketua DPD LSM Komite Pemantau Korupsi,Ridwan Lingga bertempat tingal dijalan Ahmad Yani Km 5 atas bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan gedung SMA yang terletak didaerah Sei Jarang Air Raja oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang berpotensi rugikan keuangan

RP 7.500 (WILAYAH JABODETABEK) LUAR WILAYAH TAMBAH ONGKOS KIRIM

RUBRIK

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gagal memeriksa Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo. Kali ini, mantan Menteri Keuangan itu sibuk tak bisa meninggalkan tugas. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pemeriksaan Agus akan dijadwal ulang bulan depan. Pemeriksaan Agus dijadwalkan pada 1 November 2016. "Ada surat minta penjadwalan ulang karena ada tugas Agus Dermawan yang tidak bisa ditinggalkan," kata Priharsa, Selasa (25/10). Agus sedianya akan diperiksa sebagai saksi korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Pria kelahiran Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956 itu akan diperiksa sebagai saksi untuk bekas Direktur Jenderal KependuduHAL. 11 kan dan Catatan Sipil Kementerian

Wali Kota dan Sekdako Bogor Bakal Jadi Tersangka

H.04

negara. Menurut Ridwan saat dikonfirmasi Awak Media ini di kantornya terkait dugaan penyimpangan pembebasan lahan tersebut menyebutkan dalam hal pembebasan lahan ini milik Wan Zakir mantan Camat yang kini berdomisili di Pekanbaru banyak ditemukan keganjilan yang pertama pada tahun pembebasan yakni tahun 2015 disini juga dilaksakananya pembangunan gedung SMA oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Artinya tanah yang akan dibangun sekolah letaknya telah diketahui, yang kedua masalah nilai pembebasan juga terjadi dualisme atau dua pendapat. "Pihak Dinas Pendidikan dalam laporanya nilai pembebasan disesuaikan dengan HAL. 11

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai negeri sipil Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Ridho Insana. Anak buah Gubernur Sultra Nur Alam itu akan digarap sebagai saksi korupsi izin usaha pertambangan yang dituduhkan kepada bosnya. “Dia akan diperiksa untuk tersangka NA,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Selasa (25/10). Ridho merupakan saksi yang dianggap banyak tahu soal dugaan korupsi IUP yang dikeluarkan Nur Alam untuk PT Anugrah Harisma Barakah. Ridho sempat mangkir dari panggilan sehingga harus dijemput paksa KPK beberapa waktu lalu. Namun demikian, kubu Nur Alam membantah memengaruhi Ridho agar tak memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah. “Tidak ada, tidak ada memengaruhiHAL. 11

Polisi Periksa Kepala BC Tanjung Priok

Fajar Doni JAKARTA- Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok Fajar Doni diperiksa Polres Metro Jakarta Utara, Selasa (25/10). Fajar digarap terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang izin re-ekspor. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Yuldi Yuswan mengatakan pemeriksaan dilakukan sejak pukul 17.00 WIB. "Benar diperiksa sejak sore tadi," ungkap Yuldi saat dihubungi. Menurut Yuldi, penyidik menyodorkan sedikitnya 25 pertanyaan kepada Fajar Doni. Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa sembilan saksi dalam kasus tersebut. Menurut dia, semua saksi yang diperiksa merupakan pihak Bea Cukai. "Ada sembilan orang yang sudah diperiksa dari Bea Cukai Tanjung Priok dan Ditjen Bea Cukai. Kami masih dalami penyalahgunaan wewenang HAL. 11

BILA MENEMUKAN ATAU MENGETAHUI TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH ANDA SEGERA KIRIMKAN BERITA DISERTAI IDENTITAS DIRI KE REDAKSI KORAN PEMANTAU KORUPSI GEDUNG BUDIYASA LANTAI II JLN ABDULLAHN SAFEI NO.5 KAMPUNG MELAYU BESAR JAKARTA TIMUR TELP. (021) 819 1392-(021) 8571131 FAX (021)8824653; EMAIL: [email protected]; IKLAN: 8636 2395

Edisi221.indd 1

18/12/2016 2:25:05

aceh & sumut KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

PT. IBCM

ILHAM BERSAUDARA CAHAYA MAMA

SIUUP:

UU POKOKPERS NO. 40 TAHUN 1999 ILHAMROKAN, M. SADTRIANA SH PIMPINAN UMUM: M. Sadtriana SH WAKIL PIMPINAN UMUM: Eri Safrizal PIMPINAN PERUSAHAAN: Gustav Nuriza SH WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN: H. Rudy Bandaro SE, MBA, PIMPINANREDAKSI/PENANGUNGJAWAB: Ilham Rokan WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Ismail DEWAN KEHORMATAN: Anas S Badjeber (Ketua Dewan Kehormatan)Munir Usman, Dr Budi SusiloSoepandji, Mayjen TNI (Purn) Sulaiman. AB, Issantoso B Pidjath, M.Maryoto, Amir SH, Todung Parlaungan Harahap, Ir H Dargono Danoeprawiro Dipi HE PU SDA, Jefry Alexander, Jap AndreanRustam, MernaHadi, HM. Surahmat SH, YuizarMP. Darma Us, Drs. H. WardiNurmin. SH, Ir.H.Azwar AB MSi.Ir.Tarmizi A Karim MSc, HarisNunu SE, MM, S.Prayitno SH MBA, Ir. Umar RasyedMSi, Amri DM.Amron.Brigjen TNI(Purn)Bakty T.Tarigan SE.Sip.MM.Prof.Dr.Ilyas Husti.MA, Raja Putra Samad SE MA., Prof. DR. Abdul Azis Riambo, SH M.Ba P.hd, P.sD, LMD, Heriyadi,Sutanto,G. Darwen Muren DEWAN PENASEHAT: H.Hasanudin AHL SE, Dr. Darmawi P. SE. MM, Eddy Waluyo SE Skom, Drs. Sem. N. Makaluale. MSc, Ir.Tarmizi A Karim.MSc, Agus Wuryanto, Apriza,Mawardi Chan.M.Shoim. REDAKTUR PELAKSANA/KHUSUS: Drs. Suroso KEPALA PENGAWAS INTERNAL/PEMBERITAAN: Eri Safrizal BIRO PEMASARAN: Aris Fadilah TIM AUDIT & PENGEMBANGAN: Mahlizar Arbas CPA, SE HK (Ketua Audit) Direktur Pengembangan & Pemasaran: Puspa Saraswati, Intan Kumala Dewi LAYOUT: Yoyok Sudirman PENERIMAAN NOMOR LAPORAN: 081275813054/081311087770 STAF REDAKSI: Husni Mubarak, A. Apriliansyah S, Edo Ramatani Rokan, Aris Fadillah,Etes, Amran Muhtar, SE, Benny Effendi, M. Toha S, Chairul Rijal, M. Heri Syahputra, Drs. Djoko Padmono, Zulkifli, Zainuddin, Abida Rahman AB, Muhardi SE, Drs. A. Siddiq Sitorus, Dahlian, Martin Rombe Datu SH, Marjali, Riyanti, M. Ali Rajai, Mhd. Iqbal, Suryanto, Dedy Bay, Polman S, P. Siregar ,M.Soleh Sahari, Perdinand, Ade Murtopa, Johan H,SE, Herisam.T.Sitompul, Rida Mertati, Johan Murni,S.Handoko BIRO HUKUM: Hj.Herlinda,Bandaro.SH ,Yaser Arapat. SH., Jopie DjSiahaya SH, M. Nur SH, Suci Madio SH, M. Sadtriana SH, Jintar Sianturi SH, Abdul Salam Purba SH, MarselinusSogho SH, Jaro L Diogo SH, HadiOurwanto SH, Ridwan SH, Ismail Malawangan SH, AndriJanal PSI SH, Supriyono SH, Simjon HJ Von Bulow SP SH, Ihsan, Mufti Sasmiko SH, Drs. BambangSupeno SH, AronNaibaho SH, Syahrul SH, LaksanaSitepu SH, AsrieSoeleman. SH, AsrieSoeleman SH, IwanSuryana SH, M. JamalullailHarja SH, Julpikar SH.MH, SahatAmbarita SE, Akhyar SH, Bonar Nainggolan SH, S. Prayitno SH MBA, Puspa Saraswati SH DIVISI INVESTIGASI: Darwen Muren (Plt.Kadiv); Samsul Bahri (Wakadiv ), Roni Alamsyah, Martala Yunus, Riskan Fajri, Mardy Tanjung, Abd. Azis, Hendro Widianto, Arsyad Elly Efendi, Drs. Yulius Edison Duha, Alex Supardi, Iskandar Zulkarnaen, Muhtadin Khairot, R.Suparmin,Zulkifli.Chandra Kirana,Iwan Toharun, Tonny Setiawan, Irianto.M.Yani Yuli Subehi,Nasrullah,S.Kom, Rayan MH,SSi,SH,Alek Kosasi, Naseb, Marthen Menis Efraim, SE,Abdul Azis,Devi Elvianto, Ibrahim,Azwar, Imam Sunaryo, Bambang Irawan, Imam Sunaryo, Parlaungan Lubis

Edisi221.indd 2

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

BRI Kancab Stabat Gelar Panen Hadiah Simpedes

DITERBITKAN OLEH

PENDIRI/PEMBINA UTAMA:

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

LANGKAT: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Stabat kembali menunjukkan rasa ungkapannya dalam bentuk suatu penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh para nasabah tabungan Simpedes, dengan menggelar acara panen hadiah Simpedes periode semester satu 2016 acara tersebut berlangsung meriah dan pelaksanaannya di gedung PKK Kabupaten Langkat Stabat, Sabtu kemarin. Hadir pada acara tersebut Bupati Langkat yang diwakili Aisiten Adm Umum Drs. Sura Ukur, ketua DPRD Langkat diwakili Ma'ruf Ritonga SE, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah pardomuan, unsur polres Langkat, Danramil -07 Stabat, Camat Stabat, sejumlah Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Stabat serta para nasabah penabung simpedes BRI se wilayah

kantor Cabang Stabat. Acara penarikan panen hadiah undian tabungan Simpedes BRI berlangsung meriah hadiah utama satu unit mobil Suzuki New Ertiga dan beberapa hadiah lainnya seperti sepeda motor serta sejumlah alat elektronik dengan total jumlah pemenang seluruhnya sebanyak dua puluh sembilan (29) orang, selain itu juga diberikan hadiah souvenir BRI kepada seluruh yang hadir, ditambah lagi dengan Door Prize kepada para undangan. Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Kantor Cabang Stabat Achmad Choiri dalam pidato sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan pemerintah Kabupaten Langkat serta masyarakat kepada BRI, semoga kami dap-

at melayani nasabah kami dengan lebih baik sesuai dengan semboyan BRI yaitu "Melayani dengan setulus hati" sehingga peran BRI dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Langkat, sebut Pinca. Makhruf Ritonga SE yang mewakili ketua DPRD Langkat disela-sela kegiatan tersebut saat dikomfirmasi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung atas pelaksanaan kegiatan program Bank BRI ini, harapan saya semoga kedepannya nanti lebih tambah maju dan berkembang dengan program serta produk - produk andalannya dalam membantu perkembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Langkat. Para pemenang undian simpedes periode 01 Maret S/D 31 Agustus 2016 hadiah utama mobil Suzuki new Ertiga jatuh kepada nasabah Unit Dendang yaitu sdri. Suriyani. 10 hadiah sepeda motor Suzuki Hayate UW 125 SC 1 dimenangkan Nurhayati dari Unit Stabat, Sundari dari KCP Pkl.Brandan, Yudith Aprianita Unit Dendang, Siti Nurjannah Unit Sawit Seberang, Muhammad Ihsan

Tari Unit Dendang, Sudiarti Unit Babalan, Abdul Wahab Unit Pkl.Susu, Tusiawati Unit Sawit Seberang, H.MHD.Ramli Unit Hinai dan Jemilawati dari KK PT ALM Medan. Enam pemenang televisi Toshiba LED 40 inch adalah; Amiruddin nasabah dari KCP Pkl.Berandan, Suyanti dari Unit Batang Serangan, Sunarmi dari KCP.Tj. Pura, Hefni Rangkuti Unit Babalan, Susilawati Unit Perniagaan dan Suwarno dari Unit Batang Serangan. Lima pemenang telivisi Toshiba LED 32 inch yaitu; Sunarto T dari Unit Dendang, Samuel Marulitua PAR dari KK PT Alam Medan, Intan Veronika BR MA dan KCP.Pkl. Berandan, Sugimin Unit Hinai dan Ermadiah. Lima pemenang telivisi LG LED 29 inch adalah; PDT Raya Pardosi S.T. dari Unit Besitang, Muharramah Taroreh dari Unit Babalan, Halimah Tanjong dari KCP Tj.Pura, Sulasmi Unit Babalan dan Nuraisah dari Unit Pkl. Berandan. Sedangkan untuk 2 Unit mesin cuci Politron diraih oleh Nisri Wati dari Unit Pkl. Berandan dan Sdr. Harianto nasabah dari Unit Hinai. (Yusmawati)

02 a

Polres Tamiang Amankan 7 Ton Bawang

A b p h m ACEH TAMIANG : Aparat Reskrim Polres Aceh Tamiang mengamankan 7,6 ton bawang merah yang diduga ilegal yang dibawa menggunakan bus dari Kota Medan menuju Banda Aceh. Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Yoga Prasetyo SIK kepada Awak Media Rabu kemarin membenarkan kalau pihaknya mengamankan 7,6 ton bawang merah yang diangkut melalui beberapa bus dari arah Medan menuju Banda Aceh. Bawang merah tersebut terdeksi saat anggota polisi mencurigai ada goni bawang merah dalam begasi bus, sehingga semua bus yang menuju B. Aceh di stop depan Polres untuk dilakukan pemeriksaan bawang merah yang diduga ilegal ini. (Chan)

Antisipasi Perompak Polda Diminta Dirikan Pos Pengamanan

pardomuan juga didampingi tim ahli BPPD Drs. Effendi Lubis, Kasubbag Humas Aidil Umar SE dan staf di ruang rapat BPPD gedung DPRD Langkat Stabat. Pada saat pertemuan tersebut ketua Bapperda DPRD Kabupaten Toba Samosir Usden Sianipar ST mengungkapkan bahwa disamping menjalin silaturahmi dengan sesama anggota dewan dan yang lebih jauh lagi serta ngak kalah pentingnya adalah untuk menggali ilmu serta belajar dalam usaha mencari pengetahuan/pengalaman terutama tentang Corporate Social Responsibility (CSR) juga sistemnya, sebut Usden.

Saat Pertemuan berlangsung banyak hal yang dibicarakan dan dibahas serta kondisinya berjalan cukup lancar dengan penuh komunikatif juga saling memberikan informasi antara satu dengan yang lain termasuk diantaranya membicarakan permasalahan yang berkaitan tentang Corporate Social Renponsibility (CSR) dan juga permasalahan yang spontan berkembang saat pertemuan berlangsung. Anggota BPPD DPRD Langkat M. Syahrul S.Sos dan Agustinus Riza Kaban SE juga sekwan Basrah Pardomuan cukup banyak memberi penjelasan tentang CSR dan hal-hal lain yang berkembang saat perte-

muan berlangsung secara terperinci. Dari sekian banyak pertanyaan yang dilontarakan para anggota Bapperda DPRD Kab. Toba Samosir tersebut tampak merasa puas atas segala penjelasan yang disampaikan, karena menurutnya itu semua telah sesuai dengan apa yang diharapkan, ujar salah seorang dari mereka. Akhir dari pertemuan yang cukup bermanfaat tersebut serta untuk mempererat hubungan silaturahmi juga persahabatan diantara kedua belah pihak, mereka laksanakan foto bersama dan dilanjutkan dengan saling memberi cendra mata. (Yusmawati)

l b y s y k p h k A

B d S h d c e h d m b

J I S

DPRD Kab.Toba Samosir Kunjungi DPRD Langkat LANGKAT: Dalam usaha menggali ilmu dibidang tugas pokok dan pungsi (tupoksi)nya termasuk dalam penyempurnaan penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kabupaten Toba Samosir memilih kunjungan kerjanya ke DPRD Langkat. Usden Sianipar ST ketua Bapperda DPRD Kabupaten Toba samosir memimpin langsung rombongan tersebut dan turut didalamnya wakil ketua Bapperda Tohanan Siagian serta sejumlah anggota dewan lainnya yaitu; Tua Parasian Silaen SE, Winner Sinambela SH, Boy Antoni Simangunsong SE, Alo Sianipar SH, Pagar Tua Siahaan, ST. Sabaruddin Tambunan Amd dan Bobby Simanjuntak. Sekretaris DPRD Kab. Toba Samosir Resman Sirait SE turut mendampingi beserta Kasubbag Perum, Perundang-undangan Hely Joisen SH dan staf sekretariat Santina Hutapea. Kehadiran mereka disambut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat M. Syahrul S.Sos dan Agustinus Riza Kaban SE serta sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah

W T H T

ACEH TAMIANG: Masyarakat pulau yang mendiami kawasan pesisir Tamiang meminta Dit Polair Polda Aceh membangun pos di desa mereka.Pasalnya, kawasan yang paling dekat dengan perairan Selat Malaka ini terindikasi rawan aksi perompakan maupun kecelakaan laut lainnya. "Ini agar memudahkan warga dalam meminta bantuan jika terjadi kecelakaan maupun perompakan di laut," kata sejumlah warga dalam pertemuan dengan Kasat Patroli Daerah Dit Polair Polda Aceh, AKBP Muhammad Yusuf, di Masjid Desa Pusong Kapal, Jumat kemarin . Kedatangan aparat Dit Polair Polda Aceh ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada warga tentang penangkal pencegahan paham radikalisme yang bertentangan dengan pancasila. Selain memberikan pemahaman bahaya paham radikalisme berupa paham yang mengedepankan kekerasan dan anti pancasila. Pada kesempatan itu, AKBP Muhammad Yusuf juga mendengar keluhan warga, baik berkaitan dengan radikalisme maupun keamanan dan ketertiban di laut, terutama di daerah Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan laut lepas Selat Malaka. Di akhir pertemuan, AKBP Muhamamad Yusuf memberikan bantuan berupa satu set perlengkapan seragam sepak bola, lima bola kaki, dan perlengkapan seragam bola volly, Alquran serta bendara merah putih. (Chan)

PERWAKILAN ACEH: Ridwan Lingga(Plt.Ka.Perwakilan), Tarmizi Puteh (Waka. Perwakilan) Sofyan TD I BIRO ATAM/ATIM/KOTA LANGSA: M. Sundy Chandra (Ka.Biro), WaharMulia, Zaenal, Chandra, Azhari,SE, Rostina Sofyan Tilova,SE | PERWAKILAN SUMUT: Aminullah OK (Ka.Perwakilan) Willy Rubiardi (Waka.Perwakilan) | BIRO LANGKAT: Yusmawati M Adam (Ka.Biro), Sofyan Ismail, Jamaluddin Tarigan, Jayus HT, Drs. Abdul Latief, Syamsul Bahri, Anuari, Albert Freddy Siagian SE. Mhum,Safrizal Sopian I BIRO DELI SERDANG:Panoto(Ka.Biro)Wahono Wkik,Awaludin Lubis,Erwin Dhany Lubis, Sahrul,Armansyah,Samjunedi,Karsa,Irwan,Drs | PERWAKILAN RIAU: IBIRO KOTA PAKANBARU: | BIRO SELAT PANJANG: MardompakHutagalung (Ka.Biro), Selamat Sumarto ,Noeradi I BIRO ROHIL: Darwin Muren (Ka.Biro),Safrizal,Junnaidi,Johan Murni I PERWAKILAN KEPRI:Bambang Irawan Rokan (Plt.Ka.Perwakilan),Rusli , Rahmat,Mariyanto I BIRO T.KARIMUN:Marudut Hutahaiyan (Ka.Biro) I BIRO BATAM:Mirwan Ripaldi (Ka.Biro),Borkat H Arif.Lubis, Syahrial Sima,Spd,Suheidi,Irwansyah I BIRO BINTAN/BIRO TANJUNGPINANG:Ridwan Effendi Lingga (Ka.Biro),Iwan Prayogo , Azri Mirwan Rizki,T.Azhar, N. Rizal |BIRO LINGGA: Alfian (Ka. Biro),Syabran Malisi |BIRO ANAMBAS: | PERWAKILAN SUMBAR: PERWAKILAN JAMBI: Edi Susanto (Ka.Perwakilan),RD.Arpan,Alamsah ,Irwan Tomi,Sukarman,Hermansyah,Guntur,Juremi I BIRO MUARO JAMBI: Suharyanto.SH (Ka.Biro) I BIRO SAROLANGGON: Edi Prawito (Ka.Biro), H.Hutabarat I PERWAKILAN SUMSEL: Rusdedy,SH (Ka.Perwakilan), Asmuni,SE,MM(Waka.Perwakilan), Kowlan Miryanti,SKm (Wtw Sumsel)l BIRO MUSI RAWAS/L.LINGGAU: Andi Gusta Dinata (Ka.Biro),Rodi Perwira, Simson,Untung Surapati,Elti Yasa,Muhtadin Khairot l BIRO MUBA:Kaswadi(Ka.Biro),Sutarno I PERWAKILAN LAMPUNG:Alex Kosasih(Ka.Perwakilan), Hendra,Sanusi,Zulfikar, H.Badri,Ridho S.Kiki Zuelham IBIRO BANDAR LAMPUNG: Alek K(Plt.Ka.Biro) I PERWAKILAN BANTEN:Samsul Bahri(Ka.Perwakilan) Mamat,RomadhonaI BIRO TANGSEL / KOTA TANGERANG: Irvan Dani (Ka.Biro), B.Saptahadi,Rana Gunawan,Romli , Ican, Nedi Suryadi, Nedy Suryadi, Jimmy Simanjuntak,Choki Yanuar,Abdulah Naser, I BIRO BANDARA SOETTA: Dadang Hiryanto ( Ka.Biro)Aprecino|PERWAKILAN DKI JAKARTA: Johan Murni (Plt.Ka.Perwakilan),Solihin,Nely SH, Eko Budi Wahyono, Siti Wagiati, SujiatiLia, Edy Kowara SH, Irfan Pakpahan, Suryadi Harahap, Efendi N, A, M.Soleh, Hotma P Hutabarat,Drs.Wahyu Purnama,Tb Mufti|BIRO DKI JAKARTA: BambangIrawan Rokan (Pjs.Ka.Biro), Indra Mustafa (Koordinator Wilayah), H. Abd. Hanani, Edwin Zulkarnaen, MuhamadThamrin SH, Alfian, Sofyan Tanjung,Fery Irawan Saputra,Hotman Hasugian,A.Herman Susanto,Yadi Jayadi,Kosasih I BIRO JAK-SEL: Tamba T. Panggabean, (Ka.Biro), I BIRO JAK-TIM:Rony Alamsyah(Ka.Biro)Edward P Lubis IBIRO JAK-BAR:Muksin(Ka.Biro)Rudy Roza ChanI PERWAKILAN JABAR: Sumarsudi (Ka.Perwakilan), Ujang Mulyana,Benny Suryadi, Amir Husin | BIRO DEPOK/KOTA/ KAB. BOGOR: Tardip Panggabean (Ka.Biro), KornelisNapitupulu, Ferry Partogi, RidoPanggabean, RusliR,Fery Buana Panggabean, Iwan G., Embeh, Cornelius,Gelora Bangun,Antony I BIRO KARAWANG/PURWAKARTA: AndiSuwandi (Ka.Biro), Edi Purnama (Korlip), M.Jaya Guntur, Fahmi Abdul Khodir, Darwis,Jamaluddin | BIRO KAB./KOTA BEKASI :Arsyad Elly (Ka.Biro), Marthen Menis Efraim SE| BIRO KAB/KOTA:CIREBON:Bagdja Suparman,Saripudin,Tjarka| BIRO BREBES/PEMALANG/PURBALINGA/TEGAL:Saripudin (Ka.Biro), Jaelani(Waka.Biro), Sutarno, Nanang,S, Wahidin B Suryadi,Suseno Adji,Naning Andriyani, Drajat,Tjarka|BIRO KAB/KOTA PEKALONGAN:M.Mahfud (Ka.Biro),Rosulan,Tarjono,A.Muhsonudin|BIRO KARESIDENAN MADIUN:Sucipto,SPd(Ka.Biro),Yulianto,Slamet Budi Susilo|PERWAKILAN JATIM: (Ka.Perwakilan) I PERWAKILAN SULSELBAR:Hasan Husain(Ka.Perwakilan) Drs. Nasruddin MM (Waka.Perwakilan), Muhammadiah (Waka Perwakilan ),Jamaluddin SH (Sekretaris),Andi Amid,Syaripuddin HB, I BIRO MAKASAR:Andi Rusli (Ka.Biro),Helmy Efendi,Andi Asrianto I BIRO MAMUJU:Drs.Andi Arifin Wela (Ka.Biro),Drs.Andi Arifin Wela,Rusli,Abdul Kadir,Muh Yusuf SH,MH I BIRO MAMUJU UTARA: Alibadar (Ka.Biro), Andi Hendra I BIRO MAMUJU TENGGAH:Masjansah(Ka.Biro)I BIRO TAKALAR: (Ka.Biro ),Halim Bakaring IBIRO GOWA:Said Jalaluddin SH (Ka.Biro ),Syafaruddin AR, I BIRO BANTAENG:Aswin Said (Ka.Biro) I BIRO PINRANG:Masri Mandeha(Ka.Biro),Irfan Masri I BIRO SIDRAP:Ibrahim Ishak(Ka.Biro)I BIRO SOPPENG: (Ka.Biro) I BIRO BONE: (Ka.Biro) IBIRO LUWU UTARA:Syamsir Djolo(Ka.Biro) I BIRO PALOPO:Paulus Parantean (Ka.Biro) IBIRO LUWU TIMUR: Wirta (Ka.Biro),Muladi,Tony Sampe,Lukmansyah,Ridwan,Syaripuddin,SE,MM,Rusman |BIRO MAROS:A.Hasnan Habib SE (Ka.Biro) I PERWAKILAN SULTRA: Ramlan (Ka.Perwakilan) I BIRO KONSEL: Mahidin (Ka.Biro) |BIRO KONAWE : (Ka.Biro) I BIRO KONAWE KEPULAUAN:Yamin SH (Ka.Biro) I BIRO KONAWE UTARA: Sugiono (Ka.Biro) IBIRO KOLAKA TIMUR :Frans(Ka.Biro)|PERWAKILAN MALAYSIA:Ali Jakfar, d/a Kantor Sri AlamJlnTasik 64 Blok T No.2/06 Johor Baru Malaysia | PERWAKILAN SINGAPORE:JhonHerry | PERWAKILAN KING SAUDI ARABIA: HazkyJufry d/a JarwalQubba Mecca Almukarum I KANTOR PUSAT: Gedung Budiyasa Lantai II Jl. Abdullahn Safei No.5 Kampung Melayu Besar Jakarta Timur Jakarta. Telp (021) 819 1392-(021)8571131-FAX (021)8824653; EMAIL: [email protected] I DAPUR REDAKSI: Jl. Kebon Sayur 1 No. 11 Jakarta - Indonesia; REKENING: BRI 2147 - 01 - 002170 - 508 a/n Kasmiah; PENCETAK: 3R Printing (Isi Bukan Tanggung Jawab Percetakan dan Layout)Jalan Kalibaru Nomor 41 Senen Jakarta Pusat

Wartawan KORAN PEMANTAU KORUPSI (KPK) selalu dilengkapi surat tugas dan kartu identitas diri dalam menjalankan tugas. Wartawan KPK Dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Apabila yang bersangkutan melanggar hal di atas diminta segera melaporkan pada pihak yang berwajib. Dan narasumber dapat mempertanyakan legalitas dan identitas wartawan KPK di nomor 081275813054

18/12/2016 2:25:06

s w T g g s j

g s l i g p g d

g b k k t ( s b

n j t m b n M

2 A B

3 m P s s 1

T P ( c m K

y l s r j b t t

t A g e F

aceh & sumut Wakil Bupati Aceh Tamiang:Saya Harap Ini Cambuk Terakhir ACEH TAMIANG: Wakil Bupati Aceh Tamiang, Iskandar Zulkarnain berharap agar masyarakat di Kabupaten ini tidak lagi yang menjalani hukuman cambuk akibat perbuatan melanggar Qanun Aceh. "Semoga dengan seringnya dilakukan eksekusi cambuk seperti ini bisa menjadi efek jera bagi pelaku yang baru saja menjalani hukuman serta mau mengurangi perbuatan yang melanggar hukum," harap Iskandar Zulkarnain usai digelarnya pelaksanaan hukuman cambuk terhadap 28 terpidana cambuk Kamis kemarin di Gedung Islamic Centre, Aceh Tamiang. Orang yang akrab disapa pak Buyung ini berujar dengan tujuan di Kabupaten bergelar Bumi Muda Sedia tidak ada lagi diadakan acara hukum cambuk."Seminimal mungkin dapat ditekan, sehingga hukuman cambuk tidak ada lagi di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mencapai harapan itu perlu adanya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat di semua tingkatan," imbuhnya kepada wartawan. (Chan)

Jalan Dua Jalur Idi Tergenang Saat Hujan ACEH TIMUR: Jalan lintas nasional, Banda Aceh-Medan di kawasan Pusat Pemerintahan Aceh Timur, belum sampai satu tahun digunakan, namun mulai terlihat digenangi air saat musim hujan seperti sekarang ini. Diduga pengaspalan jalan tersebut lebih rendah dari parit. "Saat musim hujan jalan ini digenangi air, bahkan hingga 24 jam setelah hujan reda. Genangan air terlihat masih mengenangi badan jalan itu. Saat hujan deras berlangsung genangan air sangat mengganggu pengguna jalan,"salah seorang warga Kota Idi, kata Musliadi (31), kepada Awak Media pada sabtu kemarin. Jalan tersebut baru selesai dibangun yakni Maret 2016 dengan sumber dana dari APBN dengan nilai kegiatan miliaran rupiah. Namun kini kondisinya mulai bergelombang. "Oh taek moto lagei taek boat meuombak (ketika kita melintas dengan mobil seperti kita naik boat di laut, karena bergelombang),"kata Musliadi. Genangan air di badan jalan dinilai bisa mempercepat rusaknya jalan."Untuk itu kita berharap pihak terkait untuk segera merenovasi atau manambah lapisan aspal jalan tersebut. Sehingga proyek APBN tersebut nyaman digunakan masyarakat," kata Musliadi. (Chan)

2020 Warga Aceh Timur Bebas Kaki Gajah ACEH TIMUR: Sebanyak 344.773 jiwa masyarakat Aceh Timur menjadi sasaran Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Kegiatan POPM ini akan dilaksananakan serentak mulai Senin (10/ 10/2016). Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Kamarullah melalui Kabid Penangulangan Masalah Kesehatan (PMK), dr. Zulfikry, mengatakan, pencanangan mulai dilakukan sejak Jumat ini di Gampong Lhok Asahan, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur. "Untuk Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi sasaran minum obat Filariasis adalah 344.773 jiwa yang berusia 2 - 75 tahun. Harapan kita seluruh masyarakat Aceh Timur yang menjadi sasaran agar minum obat sebagaimana dimaksud sekali dalam setahun, selama 5 tahun sampai dengan tahun 2020,"ajak dr. Zulfikry. Harapannya pihaknya, setelah tahun 2020 tidak ada lagi masyarakat Aceh Timur menderita penyakit kaki gajah atau filariasis. "Semoga saja setelah tahun 2020 Aceh Timur bebas Filariasis,"pungkasnya. (Chan) Edisi221.indd 3

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

DPRD Langkat Sambut Kunjungan Kerja DPRK Lhokseumawe

LANGKAT: Komisi C dan D DPRK Lhokseumawe laksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Langkat guna untuk koordinasi dan konsultasi yang berkenaan dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesra, agama dan pemberdayaan perempuan serta kepariwisataan yang diterima diruang rapat gedung DPRD Langkat Stabat, pada selasa kemarin. Ikut dalam rombongan tersebut diantaranya wakil ketua DPRK Lhokseumawe T.Sofianus, ketua komisi C Ishak Ismail, sekretaris komisi C Ardiansyah SE, ketua komisi D Tgk. Syuib, sekretaris komisi D H.Taslim A. Rani dan sejumlah anggota komisi C & D lainnya seperti; Dicky Saputra, Roslina S.Kom, Zainuddin Umar, Azhar Mahmud, Hasbi S.Sos MSM, dan beberapa staf sekretariat juga pendamping lainnya. Seperti T. Kamaruzzaman, Jailani S. Ikbal, Mahmudi Ama, J. Orizal SH. Kehadiran mereka disambut dan diterima langsung oleh wakil ketua

DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST serta sekretaris komisi B DPRD Langkat Riska Purnawan ST.MT yang didampingi anggota dewan Kirana Sitepu dan instansi terkait lainnya yakni; Kadis Tenaga Kerja Drs.H. Syaiful Abdi MM. SH. Mhum, Kabid P3KT Ibnu Hajar, Kasi PT & IPK Ismail, Kadis Kesehatan dr. Sadikun Winoto MM, Kasubbag Keu Dinkes Hamid Rijal diruang rapat gedung DPRD Langkat juga tampak hadir Kasubbag Humas Aidil Umar SE, Kasubbag Protokol & RT, Zubaidah Kaunar SH dan staf ahli komisi B Surkani SE serta beberapa orang staf sekretariat DPRD Langkat lainnya. Saat Pertemuan berlangsung banyak hal yang dibicarakan dan dibahas membuat suasana berjalan cukup akrab dan lancar dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu dengan lainnya yang banyak membahas dan membicarakan tentang permasalahan berkaitan dengan proses pembangunan infras-

trukur dan jalan diwilayah perbatasan antara Kabupaten Langkat dengan Provinsi NAD termasuk juga masalah tentang kelangsungan dan perkembangan pendidikan serta masalah-masalah yang timbul dan berkembang saat berlangsungnya pertemuan. Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Langkat Drs.H Saiful Abdi MM. SH. Mhum pada kesempatan tersebut memaparkan secara terperinci kebijakan - kebijakan Kabupaten Langkat yang berkaitan dengan program ketenaga kerjaan hingga keberhasilannya yang saat ini Kab. Langkat telah memiliki perda Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan telah memperoleh ISO empat kali berturut dari pemerintah pusat, ujarnya. Menanggapi segala pertanyaan yang disampaikan oleh komisi C & D DPRK Lhokseumawe, wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST serta sekretaris komisi B Riska Purnawan ST.MT memberikan jawaban dengan lengkap dan terperinci sehingga para anggota komisi C dan D DPRK tersebut tampak merasa puas menerima segala penjelasan yang disampaikan karna telah sesuai dengan yang diharapkan, ucap salah seorang dari mereka. Akhir dari pertemuan tersebut dan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta persahabatan kedua belah pihak, mereka melaksanakan foto bersama dan pertemuan tersebut diakhiri serta dilanjutakan dengan masing-masing saling saling memberikan cendra mata. (Yusmawati)

Kunjungan Komisi A DPRD Langkat Disambut Baik Kantor BNN LANGKAT: Disamping melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan, anggota DPRD juga melaksanakan tugas yang sifatnya mendadak sesuai menurut situasi dan perkembangan dilapangan yang mengharuskan anggota dewan untuk berbuat sesuatu demi kepentingan rakyat, dan dengan semakin maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang kini telah mencapai titik mengkhawatirkan, sehingga anggota dewan yang tergabung dalam komisi A DPRD Langkat baru-baru ini melaksanakan Konsultasi / Koordinasi untuk membahas, mencari masukan dan petunjuk tentang masalah tersebut ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jakarta. Turut dalam rombongan wakil ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, dan wakil ketua DPRD Langkat Donny Setha ST, ketua komisi A Drs.H. Sarikat Bangun, wakil ketua komisi A Raja kamsah sitepu, sekretaris komisi A Jumari S serta sejumlah anggota komisi A lainnya seperti Paino, Agus Salim, Suria Darma Ginting SP, Ibrahim, Amir Husin S.Ag MIS, Agustinus Riza Kaban SE dan Arifuddin juga didampingi oleh para staf dan tim Ahli komisi A DPRD Langkat Nanang Susianto S.Pd.I. Pertemuan konsultasi berlangsung di ruang rapat kantor BNN RI yang disambut dan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan

Narkoba Arman Depari didampingi oleh KSB.TU.DE Berantas Karno Adhi S, SPRI Deputi Meri Anbar dan staf OPS DEP. Fathurrahman. Dalam bincang-bincang saat Pertemuan berlangsung banyak hal yang dibicarakan dan dibahas juga berjalan cukup lancar dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu dengan lainnya yang intinya membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peredaran dan pencegahan serta tentang pemberantasan narkoba juga masalah yang timbul dan berkembang saat pertemuan berlangung. Ketua komisi A DPRD Langkat Drs.H. Sarikat Bangun mengungkapkan bahwa pernah ada terjadi dilapangan tentang pemberantasan narkoba tetapi di back up oleh oknum sehingga membuat masyarakat maupun kalangan tokoh

agama takut dalam ikut andil memberantas narkoba, untuk keamanan kami berharap adanya peningkatan perlindungan bagi setiap masyarakat yang ikut andil dalam memberantas narkoba, ucapnya penuh harap. Terkait tentang keberadaan gedung rehabilitasi pihak BNN RI menjelaskan bahwa hal tersebut perlu adanya kerjasama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan gedung tersebut sehingga nantinya dapat dibantu melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat,sebutnya. Saat akhir dari pertemuan yang cukup bermanfaat tersebut dan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta persahabatan diantara kedua belah pihak, mereka lakukan foto bersama dan dilanjutkan dengan masing-masing saling memberi dan menerima cendra mata. (Yusmawati)

Komisi A Langkat Rapat Dengar Pendapat

LANGKAT: Dengan melalui proses yang cukup panjang dan alot dari hasil kerja pansus I dan II DPRD Langkat akhirnya sidang paripurna DPRD Langkat menyetujui lima Ranperda menjadi Perda Kabupaten Langkat . Sidang dipimpin ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE didampingi para wakil ketua H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny setha ST. Hadir dalam rapat tersebut Bu-

pati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si, seluruh anggota DPRD , unsur Forkopimda , pimpinan SKPD dijajaran Pemkab Langkat, para Camat se Kabupaten Langkat, Ormas, LSM dan insan Pers serta undangan lainnya. Ke 7 fraksi DPRD Langkat seluruhnya menyampaikan pendapat akhir dengan memberikan masukan dan tanggapan terkait pengesahan beberapa ranperda tersebut yang pada akhirnya keseluru fraksi-fraksi menerima dan menyetujuinya. Sebelumnya masing-masing pansus I dan II menyampaikan laporan kerja yaitu pansus I disampaikan oleh juru bicaranya M. Syahrul S.Sos, sementara untuk laporan kerja pansus II disampaikan oleh juru bicaranya H. Arbai Fauzan S.Pd. Pada kesempatan tersebut Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH men-

gucapkan terima kasih atas pengesahan/persetujuan 5 Ranperda oleh DPRD Langkat, menurutnya ini adalah gambaran komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Ngogesa menambahkan, dengan persetujuan tersebut, maka otomatis ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah (Perda), dan selanjutnya mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh instansi terkait, mudahmudahan ini berdampak pada kemajuan pembangunan di Kabupaten langkat, ucapnya berharap. Lima Ranperda yang disahkan menjadi Perda tersebut Ranperda retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Ranperda Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Ranperda tentang Pengelolaan Jalan Daerah, Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat dan Ranperda tentang Pengelolaan Zakat. (Yusmawati)

03

Daftarkan Ikhsan H.Zakwan, Rusman Minta Waktu Ke KIP

ACEH TAMIANG: Muhammad Ikhsan H Ibnu Zakwan resmi didaftarkan partai pengusung, yakni Partai Aceh, Golkar, dan Gerindra ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang pengganti Tengku Yusni (Tam) yang tidak lulus tes kesehatan psikologi pada Selasa kemarin. Muhammad Ikhsan didampingi Calon Bupati, Ir Rusman, Ketua Golkar Tamiang Tengku T.Yusni, Ketua Partai Aceh Dilza Fathia (Sahar) dan Sekretaris Partai Gerindra Tamiang serta pengurus ketiga partai dan simpatisan. Mereka diterima Ketua KIP Aceh Tamiang, Muhammad Alhamda, Izuddin, Kemalawati dan Adi Sartika diaula Kantor KIP setempat. Ketua KIP Aceh Tamiang, Muhammad Alhamda mengatakan, hari

ini batas terakhir perbaikan berkas, kalau ada pergantian calon mohon disampaikan dan disebutkan siapa penggantinya dan administrasi yang diserahkan akan diferivikasi. Bakal calon Bupati Aceh Tamiang Ir Rusman di hadapan Komisioner KIP mengatakan, pihaknya datang mengantar administrasi bakal calon wakil kepala daerah, karena bakal calon sebelumnya Tengku Yusni dinyatakan tidak lulus tes kesehatan. "Karena waktu yang diberikan kepada kami sangat singkat hanya dua hari, upaya kami dengan kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala mengurus berkas administrasi mulai pengurusan di Langsa, Aceh Tamiang hingga Medan, dan Jakarta."Kalau ada berkas yang kurang mohon diberi waktu perbaikan," ujarnya. (Chan)

Aceh Timur Harus Keluarkan Qanun Tenaga Kerja ACEH TIMUR: Terkait isu banyak putra daerah yang tidak lulus bekerja di perusahaan migas di Aceh Timur, pemuda dan elemen sipil di daerah itu meminta pemerintah daerah untuk membuat qanun khusus yang mengatur lapangan kerja bagi putra daerah. "Qanun tersebut sangat perlu di Kabupaten Aceh Timur, bukan saja untuk Blok A, namun kita melihat banyak perusahaan lainnya yang beroperasi di Aceh Timur,"kata Direktur LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KaNA) Muzakir kepada Awak Media pada kamis kemarin. Menurut Muzakir, dengan adanya regulasi dari pemerintah daerah, perusahaan tidak semena-mena merekrut tenaga kerja dari daerah lain. "Baik itu di perusahaan migas ataupun di perusahaan perkebunan yang beroperasi di Aceh Timur," katanya. Hal senada juga dikatakan, Ketua Persatuan Pemuda Peduli Aceh Timur (P3AT) Irfansya. Dengan adaya qanun tentang tenaga kerja, putra-putri Aceh Timur akan mendapat peluang kerja lebih besar

disbanding dengan putra-putri daerah lainya. "Tujuan dari qanun tersebut adalah untuk meningkatakan lapangan kerja kepada putra daerah dan untuk menekan angka pengangguran. Bukan saja di proyek vital, namun setiap perusahaan yang menampung lapangan kerja harus memprioritaskan putra daerah,"kata Irfansyah.Nantinya, dalam qanun tersebut juga diatur sanksi kepada perusahaan yang tidak mengutamakan putra daerah. "Dalam hal ini kita mendesak pemerintah daerah untuk segera merancang qanun tentang tenaga kerja di Aceh Timur," kata Irfansyah. (Chan)

Sabtu Sehat Bersama Kapolres Aceh Timur ACEH TIMUR: Sabtu kemarin, Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, S.I.K, M. Hum, bersama pejabat utama Polres (Wakapolres, Kabag, Kasat, Kapolse, Kasie) beserta personil Polres Aceh Timur dan Poslek jajaran melakukan olahraga bersama di Gedung Idi Sport Center. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Polres Aceh Timur setelah adanya kebijakan dari Kapolres yang menerapkan sistem enam hari kerja. Di mana untuk hari Sabtu khusus untuk olahraga. Selain untuk menjaga kesehatan kegiatan olahraga ini sekaligus untuk menjalin silaturahmi sesama anggota. Sebelum pelaksanaan olahraga, terlebih dahulu dilakukan apel bersama yang dipimpin langsung Kapolres. Dalam apelnya Kapolres menyampaikan, kegiatan olahraga itu sangat penting , disamping untuk menjaga kondisi badan, melalui kegiatan ini kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit,

karena jika melihat dengan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan aktifitas pekerjaan yang cukup padat sehingga waktu untuk berolahraga sangat minim, maka melalui olahraga bersama ini, kami mengajak kepada seluruh personil dengan melakukan olahraga sekedar untuk meregangkan otot serta sendi-sendi tubuh kita setelah lima hari kita disibukan dengan padatnya aktifitas. Ungkap Kapolres. Usai apel, Kapolres mengajak seluruh anggotanya untuk melakukan jalan sehat dengan rute Gedung ISC yang selanjutnya jalan kaki mengitari Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Setelah kembali ke Gedung ISC dilanjutkan dengan berbagai pertandingan, diantaranya; Badminton, Bola Voly, Tenis Meja, Futsal dan Basket di akhir pertandingan bagi tim yang keluar sebagai pemenang mendapat hadiah dari Kapolresa Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto, SIK, M. Hum. (Chan) 18/12/2016 2:25:06

jabar & jateng

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

04 j

Pejabat Eselon IIIb Bekasi Keluhkan Tunjangan BEKASI- Pejabat eselon III b setingkat Kabid di Pemda Kabupaten Bekasi mengeluhkan tunjangan yang berbeda dengan eselon III a. Perbedaan ini dinilai tidak mengacu kepada Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disebutkan sepesifik tunjangan pejabat eselon III a dan III b. "Seharusnya Tunjangan pejabat eselon III a dan III b.disamakan sebab dalam uu asn tidak ada pasal yang membedakan dalam tunjangan a dan b" kata salah satu Kabid yang tidak mau disebutkan namanya. Menurut dia dengan adanya perbedan tersebut terjadi kecemburuan antar pejabat. karena dengan beban kerja yang sama namun dibeda-bedan kan tentang tunjangannya. "Beban kerjanya juga tidak beda kenapa harus dibedakan tunjangannya?" Kata dia Lanjut dia, pejabat eselon III a yakni setingkat Camat dan sekertaris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menerima gaji berikut tunjangan mencapai Rp 15 jutaan per bulan sementara untuk Kabid hanya menerima Rp.12 juta per bulan. "BKD Kabupaten Bekasi harus mengkaji kembali tentang memberikan tunjangan PNS saat ini, UU ASN Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS. serta menjamin kesejahteraan PNS yang dibagi menjadi 3 yaitu gaji tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan" ujar dia Sementara Kepala BKD kabupaten Bekasi Edi Supriadi mengatakan pihaknya akan mengkaji kembali tentang pemberian tunjangan kepada eselon III a dan III b.lebih lanjut dikatakanya dirinya tidak tahu secara terperinci soal tunjangan pejabat sebab dirinya mengaku belum lama menjabat sebassgai kepala BKD. "Coba nanti kami kaji lagi soal tunjangan pejabat eselon III itu,saya kan di bkd baru," kata dia. (Ely)

O K D J

Pajak Hotel dan Restoran Raib Hasil audit BPK semester II ditemukan kerugian keuangan negara miliaran rupiah didispenda Kabupaten Bogor.

Audensi Perwakilan Masyarakat Tengguli Hasilkan Kesepakatan BREBES: Pertemuan yang dihadiri perwakilan masyarakat Desa tengguli Kecamatan Tanjung bertempat di Aula Kec.Tanjung Kab, Brebes dengan PT.Bintang Indokarya Gemilang (BIG) dilakukan secara terbuka, sehingga wartawan bisa meliput kegiatan tersebut. Dan di hadiri AKP Supriyadi Kapolsek Tanjung,M,Tuteng AP, Danramil Tanjung, Sugeng basuki Camat Tanjung, Prayitno MB selaku kepala desa, BPD, LPM, Karangtaruna dan tokoh masyarakat Desa Tengguli pertemuan tersebut mengharapkan limbah pabrik PT. Bintang Indokarya Gemilang yang memproduksi sepatu Adidas, kades dan lembaga Desa Tengguli merasa kecewa setelah mengetahui bahwa hasil limbah produksi di kelola/ beli pihak luar H. Ade orang jawa barat tegasnya.

Hal yang sama di katakan Edy Suryono HRD perwakilan PT. BIG tidak banyak berbuat, karena keputusan tersebut Auner yang memutuskan dengan pertimbangan H. Ade sudah bekerja sama dengan perusahaan nya selama 15 tahun dan dirinya hanya bisa menyarankan agar sebaiknya pihak kades dan lembaga lain dapat bekerja sama dengan H,Ade. Sehingga dari pihak perusahaan tidak perlu ikut campur terkait kerja sama tersebut. Dari hasil Audiensi antara PT. BIG dan perwakilan masyarakat Tengguli menghasilkan 3 poin diantaranya: 1. Terkait tuntutan warga Ds. Tengguli Kec. Tanjung dalam pengolahan limbah pabrik merupakan kewenangan dari pemilik perusahaan dan ditunjuk sebagai pelaksana yaitu

Benarkah Korupsi Meubiler Disdik Kabupaten Bogor Dipetieskan

Neneng Wantiwanti PNS Tidak 'Nakal' di Pilkada Untuk menggantikan kerugian keuangan negara maka pihak rekanan kembali diberikan paket yang nilainya jauh lebih besar lagi.

BEKASI- Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mewantiwanti kepada Pegawai Negri Sipil (PNS) dilingkungan Pemda Kabupaten Bekasi supaya tidak 'Nakal' saat Bupati akan melakukan Cuti di Pilkada 2017. Neneng menegaskan kalau WTP harus dipertahankan dan menjadi 'PR' bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. "Jangan dikira saya cuti tidak kontek-kontek kalian yah (PNS) soalnya kalau WTP akan terus saya pantau termasuk Wahts Up (WA) eselon II, karena WTP itu perlu data dan lain sebagainya dan harus saya pantau, dan saya sudah bilang ke Pak wakil kalau hal-hal yang penting harap dikoordinasikan kepada saya" ujar dia Diketahui Bupati Bekasi bakal melakukan cuti selama 3 bulan 20 hari untuk ikut dalam pilkada tahun 2017, yaitu cuti Bupati Bekasi dimulai tanggal 28 Oktober 2016 hingga 12 Februari 2017. "Jadi selama cuti saya masih memantau makanya selama cuti 3 bulan 20 hari Bapak Ibu sekalian (PNS) jangan nakal karena ditanggal 12 Februari 2017 saya sudah masuk dan ditanggal 15 Februari baru pemungutan suara " ujar dia Terlepas dari itu, Neneng juga menegaskan supaya tidak ada lagi pungutan liar (Pungli) di Kecamatan termasuk meminta biaya pembuatan KTP, KK dan Akte Kelahiran. "Kalau Camatnya ngga mau dipecat maka jangan ada pungli lagi termasuk mengambil bayaran dari pembuatan kartu penduduk" ujar dia. (Ely) Edisi221.indd 4

Sdr. H. ADE, oleh karena itu terkait pengolahan limbah akan dibicarakan lebih lanjut antara Pemerintah Desa Tengguli kepada H. ADE tentang mekanisme dan persyaratan pengolahan limbah pabrik. 2. Sdr. EDY SURYONO menyampaikan tentang penerimaan karyawan baru PT. BIG ( Bintang Indokarya Gemilang ) masih dibuka selebar - lebarnya dan akan diutamakan warga Ds. Tengguli Kec. Tanjung yang memenuhi syarat. 3. Untuk masalah dampak dari proyek pembangunan pabrik PT. BIG yang selama ini mengganggu lingkungan sekitar akan dikonsultasikan dengan Konsultan perencana pembangunan agar lebih memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. ( Saripudin )

CIBINONG: Kasus dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan meubiler didinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk beberapa SD se Kabupaten Bogor yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jabar sebesar Rp.5,757 miliar telah ditangani Polda Jabar. Karena pengadaan tersebut menyalahi spek yang telah ditentukan.Adapun pihak yang paling bertangung jawab Kasi Sarpras

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor karena ia selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kerja. Pihak ketiga sendiri/pihak rekanan CV.Ma'mur HMC dan Kabid Sarpras,Anwar Anggana telah diperiksa pada rabu kemarin namun dalam kasus ini tampaknya Kabid Sarpras kembali lolos dari jeratan hukum. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus sebelumnya sempat mengatakan kalau kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Terakhir,kabar yang diterima dari kalangan LSM di Kabupaten Bogor bahwa pihak penyidik Tipikor Polda Jabar ikut bermain pasalnya saksi

yang diperiksa dianjurkan untuk segera mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut kekas negara."Padahal perbuatan mereka jelas telah menyalahi dugaan tindak pidana korupsi ,adapun terjadinya pengembalian uang negara bukan berarti bisa menghilangkan hukum asal "sebut LSM Kabupaten Bogor kepada Awak Media ini di Bogor. Anehnya lagi agar pihak rekanan yang telah diperiksa oleh pihak Tipikor Polda Jabar tersebut dapat mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan nya itu maka Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memperlakukan pihak rekanan yang dimaksud secara istimewa yakni memberi beberapa paket kegiatan lainnya yang nilai anggarannya jauh lebih besar.Akibatnya para rekanan lainnya kecewa "ini namanya gali lobang tutup lobang karena menutupi korupsi yang satu melakukan korupsi yang satunya lagi walhasil uang negara yang dikelola dinas pendidikan Kabupaten Bogor habis ditangan Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor"sebut beberapa rekanan kepada Awak Media ini. (Dip)

Ditandai Fakta Integritas, Pejabat Pemko Depok Siap Tak Lakukan KKN DEPOK: Nampaknya gebrakan Presiden RI Jokowi untuk memberantas pungutan liar (pungli)bagi kaangan birokrat membuahkan hasil bahkan Pemko Depok sendiri selaku pelayan masyarakat menandatangani fakta integritas dan disaksikan Walikota Depok KH Muh Idris Abdul Shomad dan Wakil Walikota Depok H. Pradi Supriatna .Pemberantasan pungutan liar sendiri telah dituang dalam Perpres .Penandatanganan tersebut turut hadir 23 Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta Camat . Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghindari tindakan yang menyimpang bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Sehingga tidak merugikan masyarakat maupun Dinas terkait. "Ini merupakan sebuah simbol yang wajib untuk dipatuhi bersama dalam mengemban amanat tugas kenegaraan, namun hakekatnya kembali ke diri masingmasing," tutur Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas di Aula lantai 5 Balaikota Depok. Pakta integritas kali ini terdapat tujuh komponen yang harus dilakukan para Kepala OPD dan Camat. Per-

tama, berperan serta secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, yaitu menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas. Kelima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten. Keenam, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pemkot Depok serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Terakhir, bila melakukan pelanggaran terhadap hal yang sudah disebutkan, maka siap menghadapi konsekuensi. Lebih jauh, Kiay haji tersebut berpesan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam pakta integritas, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan tidak merugikan semua pihak termasuk masyarakat. (dip)

CIBINONG: Terkait temuan BPK semester II tahun 2014 lalu didinas pendapatan daerah Kabupaten Bogor berbagai kalangan masyarakat meminta kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejagung turun mengusut kasus tersebut. Hal ini juga disampaikan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor di bagian komisi anggaran yang namanya minta disembunyikan kepada Awak Media menjelaskan bahwa KPK dan Kejagung mau mengusut kasus ini. "Hasil temuan

dari audit BPK semester II di dispenda kabupaten bogor bahwa pajak hotel dan restoran dananya raib hinga miliaran rupiah "sebut oknum Dewan . Atas kasus ini Pemkab Bogor khususnya Bupati Bogor,Hj.Nurhayanti diminta segera mendorong kasus tersebut keranah hukum karena dana yang tidak dapat dipertangung jawabkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 lalu nilainya miliaran rupiah. Kabupaten Bogor sendiri lebih dikenal dengan nama Bumi Tegar Beriman dan motto Hj.Nurhayanti On The Treck (sesuai dengan aturan) kini menjadi taruhan. (Dip)

D i H a t t p b m j e

d p m a

m A u s i t k e

K c s s d m p a

e d s g d b d B

Partai Pengusung Gerah

Wali Kota Depok Bakal Jabat Ketua DPD Golkar Kota Depok DEPOK: Masyarakat Kota Depok sangat mendukung langkah KH Muh Idris Abdul Shomad untuk tampil sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Langkah Walikota Depok tersebut sudah tepat, karena Walikota Depok harus mandiri dan jangan mudah dintervensi oleh siapapun . Sebab KH Idris setelah memimpin Kota Depok kadang terlihat masih agak gamang dalam mengambil keijakan, sebab dirinya harus banyak mendengar berbagai bisikanbisikan dari Parpol. Sebagai contoh mutasi pejabat struktural beberapa waktu lalu terlihat sangat alot, hingga mutasi dilakukan samapai malam hari, ujar salah seorang pengurus partai. Dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat No 35, tanggal 7 Oktober 2016 yang berisi pemberhentian Ketua DPD Golkar Kota Depok Babai Suhaimi dan mengangkat Amin Fauzie, sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, hingga 30 November 2016, membuat suhu politik di partai Golkar Kota Depok memanas. Seperti air panas yang mendidih. Akan tetapi diluar dugaan, tibatiba muncul nama Walikota Depok, KH Idris Abdul Shomad (IAS) atau Muhamad Idris tokoh yang sejuk ini bakal memimpin partai Beringin di Kota Depok yang jumlah penduduknya sekitar 1,5 juta orang. Menurut Amin Fauzi, Plt Ketua Golkar Kota Depok yang menjabat hingga 30 November 2016 mendatang mengatakan, saya segera mempersiapkan pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Depok . Artinya, melihat calon yang pantas dan layak, serta paham persoalan , imbuhnya kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. Lanjutnya , bahwa Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah menghubungi Mohammad Idris. Dalam pembicaraan via telepon itu, Dedi meminta Idris sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. "Artinya, langkah selanjutnya Mohammad Idris segera melakukan pertemuan dengan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok dan beberapa pengurus lainnya. Jadi kemungkinan besar pada pertemuan itu KH Idris secara resmi dicalonkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok," jelasnya. Munculnya nama Mohammad Id-

ris dinilai sangat mengejutkan dan diluar perhitungan kalangan Golkar Kota Depok. Sebab selama ini, Idris sangat dekat dengan Partai PKS, meskipun Idris bukan kader PKS. Ketika maju sebagai calon Walikota Depok, Idris juga diusung Partai PKS. Amin Fauzie sudah melakukan pertemuan secara maraton dengan pengurus DPD Partai Golkar Kota Depok maupun dengan Ketua Partai Golkar Kecamatan, tampaknya menjagokan Farabi El Fauzi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Namun, setelah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat menelpon Idris, otomatis peta politik di Kota Depok akan berubah drastis. Walikota Depok Muhamad Idris menjelaskan, hari ini salah satu pengurus partai golongan karya (Golkar) bertemu dengan saya dengan maksud untuk menyampaikan suatu pesan tapi saya tidak tahu pesannya apa. "Saya akan lihat terlebih dahulu apa yang di inginkan dan di sampaikan oleh mereka karena ini masih dalam pertimbangan," ucap Idris kepada wartawan. Idris juga menuturkan bahwa dirinya tidak mau masuk dalam kancah partai politik yang masih bergejelok dalam internal lalu masuk dalam pergumulan ini. " saya masih menerima informasi dan dengan berbagai pertimbangan tentunya akan kita lihat pertimbangan organisasi dan politis," ujar Idris. Walikota Depok menambahkan saat ini baru mendengar dan akan tampung seluruhnya seperti apa lalu kita akan beri jawaban. " saya sebenarnya type orang yang tidak mau di sibukkan dengan hingar bingar politik, saya lebih konstrasi dengan amanah warga depok," tutup Idris. Menyikapi hal ini pengamat politik M Husni berpendapat bahwa manuver ini menandakan bahwa Idris Abdul Shomad berusaha untuk keluar dari bayang-bayang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. "Wajar saja, sebab, meski KH Idris selalu diidentikkan sebagai orang PKS. Namun, dia tidak terlibat secara langsung . Tapi beliau banyak dan aktif dekat dengan kader dan para ulama di PKS dan sepertinya jika memang Idris mau mengambil posisi ketua DPD Golkar Depok maka menjadi modal buat dirinya untuk memiliki posisi tawar. Paling tidak keluar dari bayang-bayang partai dakwah." ucapnya. (dip) 18/12/2016 2:25:07

H P P N

i s b d g p 2 P r g j

p m K N k t N M

l d j b d m " P n k m W

k p j b k d i l w B t

i m t y s r

t s p s d s r

jabar & jateng Operator Magang KTP-El Minta Diangkat Jadi Honor BEKASI- INSTRUKSI Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Bekasi, Drs. H. Alisjahbana, MM agar pelayanan perekaman data KTP-el di kantor kecamatan tetap buka pada Sabtu dan Minggu, disambut dingin para operator KTP-el yang masih berstatus magang. "Mestinya yang magang-magang angkat semua menjadi tenaga honor," ucap satu operator magang KTP-el. Adanya larangan pungutan liar dari pemerintah pusat, membuat para operator magang KTP-el meminta segera diangkat sebagai tenaga honor. "Biasanya jujur aja, kita juga melayani perekaman pada hari libur. Ada juga warga yang ngasih kita uang ala kadarnya, lima sampai sepuluh ribu. Kita gak tahu apakah itu pungli atau bukan, karena kita tak pernah meminta, hanya mereka saja yang ngasih," ucap satu operator magang. Salah seorang operator magang KTP-el di Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Khozin, memang sangat berharap dirinya diangkat sebagai tenaga honor. Khozin dalam pengamatan bekasikab.go.id memang sering juga melayani perekaman KTP-el pada hari libur atau malam hari. Alisjahbana mengatakan, surat edaran mengenai kegiatan ini sudah ditandatangani oleh Bupati Bekasi, saat ini Disdukcapil dikejar target untuk melakukan perekaman data KTP-el hingga akhir November 2016 untuk digunakan sebagai data pemilih pada Pilkada Kab. Bekasi 2017. (Rls)

Hadiri Syukuran Paslon Termasuk Pelanggaran Netralitas PNS BEKASI- Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diberikan sanksi pencopotan dari jabatannya bila terbukti melanggar netralitas dengan memihak salah satu pasangan calon saat penyelenggaran pilkada serentak pada Februari 2016 mendatang. Bahkan, seorang PNS yang menghadiri acara syukuran pasangan calon tertentu, apalagi naik panggung, sudah bisa menjadi bukti pelanggaran netralitas. "Seorang pejabat struktural dapat dicopot dari jabatannya karena melanggar netralitas ASN," tegas Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo dalam Diskusi dan Sosialisasi ‘Menjaga Netralitas ASN dan Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016’ di Hotel Margo, Depok Senin, (24/10). Indonesia, menurut Waluyo, telah mengalami kemajuan dalam berdemokrasi seiring perubahan sejarah dan zaman. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi beberapa dekade masa lalu, dimana ASN dimonopoli oleh penguasa negeri. "Kalau dulu zaman pak Harto, para PNS dikumpulkan untuk mendukung Golkar. Tapi sekarang beda, dikumpulkan untuk sosialisasi dan menekankan netralitasnya," ujar Waluyo. Dalam mengatasi dan memutuskan persoalan netralitas PNS saat pilkada, KASN telah melakukan kerjasama yang mengikat dengan lembaga yang terkait untuk memperkuat keputusan atau sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar netralitas. Oktober 2015 lalu, KASN telah menjalin kerjasama dengan Bawaslu, Kementerian PANRB, dan BKN untuk mengatasi persoalan netralitas. Mantan Deputi Pencegahan KPK ini mengungkapkan beberapa modus keberpihakan atau tidak netralnya ASN menjelang pilkada yang tidak disadari telah dilakukan, sehingga terjebak dalam pelanggaran asas netralitas ASN. "Kalau ada undangan syukuran, terus hadir dan naik ke panggung, itu sudah bagian dari perilaku aktif dan provokatif untuk mendukung. Jadi saya minta hati-hati. Apalagi kalau direkam dalam bentuk audio video, itu sudah cukup menjadi bukti pelanggaran netralitas," seru Waluyo. (Rls) Edisi221.indd 5

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

PT.Graha Persada Mandiri Terkesan Lecehkan Pemkot Depok

Pihak Pengembang Golf View Nyalahi Aturan BPPT

DEPOK: Pengembang perumahan Podomoro Golf View Group Podomoro Land, atas nama PT. Graha Tunas Selaras terkesan melecehkan Pemkot Depok. Karena pengembang perumahan tersebut dengan jelas menggunakan lahan akses jalan keluar masuk perumahan Apartemen Podomoro Golf View kelurahan Lewinanggung dan Kel Tapos Kec. Tapos Kota Depok, tampa adanya permohonan perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Depok. Dengan jelas terlihat dilokasi masuk perumahan tersebut yang berdekatan dengan pintu Gerbang Tol Cimanggis Kec. Tapos Kota Depok, adanya akses jalan masuk di wilyah Kel Lewinanggung, saat ini jalan tersebut sedang dibetonisasi, kemudian yang satu lagi akses jalan masuk di wiayah Kel Tapos Kec. Tapos terlihat sudah mulus dibangun jalan betonisasi. Namun pihak Pemkot Depok dalam hal ini pihak BPPT dan Distarkim Kota Depok terlihat pasrah, tidak ada tindakan atau upaya untuk menghentikan pembangunan akses jalan tersebut, Karena proses perizian belum ada, ujar penduduk setempat. Sementara itu, pihak pengembng proyek pemukiman Apartemen Podomoro Golf View lokasinya be-

rada di wilayah Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, mereka sudah mengurus perizinannya kepada pihak BPT Kab Bogor, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor No.591.1/001/00091/2014, dengan perusahaan PT Global Tunas Sejahtera, luas lokasi sekitar 93 Hektar, untuk pemukiman terpadu. Akan tetapi satu-satunya untuk akses keluar masuk untuk lokasi perumahan yang teretak di wilayah Kab Bogor tersebut harus melewati wilayah Kota Depok, yakni wilyah Kecamatan Tapos Kota Depok. Sebab lahan yang dilewati itu adalah milik Graha Persada Mandiri, dimana Dirutnya Eric Tohir, luas tanah milik Eric Tohir sebesar kurang lebih 23 Hetar. Permohonan Ijin Lokasi dilakukan pada tahun 2013 dengan peruntukan Pembangunan Jasa Pendidkan dan Perkantoran, hal itu berdasarkan Keputusan Walikota Depok saat itu Nurmahmudi Ismail dengan No.591/ 1473/Kpts/BPMT2T)Huk/2013 Namun menjadi timbul permasalahan, karena Eric Tohir dengan PT. Graha Persada Mandiri secara diam-diam dengan sepihak mengadakan perjanjian sewamnyewa dengan pihak pengembang Podomoro Golf View( PT Graha Tunas Selaras) dengan akte notaries,

untuk memberkan akses jalan masuk kepada pengambang perumahan apartemen tersebut. Sementara itu, Ketua DPC Lembaga Pemantau Penyelengara Negara Republik Indonesia (LPPN RI) Kota Depok Drs. Ronny Mariolkossu mengatakan, pihak BPPT dan Distarkim Kota Depok harusnya pro aktif untuk menyikapi permasalahan dilapangan. Mereka harus turun tangan dengan melihat kondisi yang sebenarnya, mereka para penyelenggara negara jangan berpangku tangan. Bahwa kita ini bernegara ada aturannya, kalau ada pelanggaran atau tidak taat aturan, maka hal itu diingatkan dan ditertibkan, bila perlu dilakukan dulu penyegelan untuk sementara waktu, setelah perizinanya beres, baru dilanjutkan pembangunan akses jalan tersebut. Lanjut Roni, kami dengar bahwa lokasi lahan milik Erik Tohir, dalam permohonan izin lokasi peruntukannya adalah untuk dunia pendidikan dan perkantoran. Harusnya ketika peruntukan berubah, maka sebaiknya perizinnya diajukan kembali ke Pemkot Depok agar dirubah peruntukannya. Namun kita lihat pihak pengusaha langsung main babat dilapangan, tampa adanya pemberitahuan kepada penguasa di Kota Depok. Atau apakah pihak Pejabat Pemkot Depok sudah mengetahi hal itu, namun pura-pura tidak tahu atau mereka tutup mata? Menurut Rony, sebaiknya apartur Pemkot Depok juga harus taat aturan, jangan ada lagi terindikasi tindakan kong kalikong alias KKN, sebab saat ini sudah ada yang namanya Tim Pemberantasa Pungli (TPP) oleh Mabes Polri, selain itu pihak KPK masih tetap memantau, ujar Rony mantan Ketua PP Kota Depok tersebut. (dip)

Setiap Hujan Jalan Terus Digenangi Air,Walhasil Wargapun Kesal

Bupati Nurhayanti Berlayar di Jalan Raya Cisangsana CIBINONG: Akibat kekesalan warga terhadap Pemkab Bogor, puluhan warga Kampung Cikeas hilir RT 01/30 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, terlihat asik memangcing di tengah Jalan Raya Ciangsana-Bojongkulur, jalan yang menghubungkan antara Kab Bogor dan Kota Bekasi. Hal itu terkesan mengejek kinerja Pemkab Bogor yang dipimpin Haj Nurhayanti, khususnya kinerja anak buahnya Edy Wardana Kadis Bina Marga dan Pengairan Kab Bogor. Sebab jalan tersebut sepanjang tahun selalu rusak berat, padahal baru diperbaiki dengan hot mix, tapi kembali rusak, karena got saluran air tidak ada., ujar sejumlah warga setempat. Hal ini bukan tanpa alasan di lakukan warga yang sudah kesal terhadap Bupati Bogor. Pasalnya, mereka menggelar aksi demo menuntut janji Bupati Nurhayanti yang akan memperbaiki Oktober ini. Apakah terealisasi janji Pemkab Bogor, kini warga menagih janji tersebut. Dalam aksi ini, warga membuat perahu kecil yang dipasangi poster Bupati yang tengah berlayar di kolam renang yang berada di tengah jalan raya. Menurut ketua karang taruna

Desa Ciangsana, Darma Wijaya. Kondisi jalan yang rusak parah ini sering memakan korban. "Baru kemarin ada pedagang siomay keliling jatoh di kubangan air, dan parahnya dagangannya sampai terbakar." ucap Darma Menurutnya, semua UMKM yang berada di sepanjang jalan Raya ini menjadi mati suri, karena pengunjung sepi, orang tidak ada yang lewat, karena jalan selalu tergenang. "Dengan jalan bagus kan sudah pasti taraf perekonomian masyarakat juga bagus, kalau seperti ini kan semua usaha kecil masyarakat menjadi mati suri," jelasnya Para aksi warga pendemo sangat

berharap segeranya di perbaiki jalan ini. "Kita sangat berharap Bupati respect dengan keluhan kita, jangan cuma uncang-uncang kaki di kantor melihat kesusahan warganya. Dengan jalan bagus kan sudah pasti taraf perekonomian masyarakat juga bagus." Tandasnya Hal senada juga di keluhkan Sopir angkutan umum, Asep, mengeluhkan kinerja pemerintahan Bupati Nurhayanti yang tidak becus memimpin Kabupaten Bogor. "Sudah 3 tahun memimpin, tapi jalan disini masih kayak kolam renang. Dengan kondisi jalan yang seperti ini, setoran saya jadi nombok terus," ujar mereka. (dip)

Stadion Wibawa Mukti Jadi Salah Satu Venue Asian Games 2018?

CIKARANG TIMUR: STADION Wibawa Mukti di Kecamatan Cikarang Timur, akan dijadikan salah satu venue Asian Games 2018? Boleh jadi ini sangat memungkinkan, meng-

ingat DKI Jakarta (bersama Palembang) yang menjadi tuan rumah Asian Games kekurarangan Stadion Olahraga. Akan dijadikannya Stadion Wibawa Mukti sebagai salah satu ven-

ue, sebut Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Ir Agus Trihono, adanya ajuan dari Asprov PSSI Jawa Barat. "Jika Stadion Wibawa Mukti dijadikan salah satu venue Asian Games, tentunya akan banyak manfaat yang bakal didapat," kata Agus. Saat ini, terang Agus, memang ada masih perlu ada tambahan berbagai fasilitas di Stadion Bekasi, misal saja lahan parkir, billboard, dan sistem perangkat teknologi informasi. Nanti, papar Agus, penambahan fasilitas tersebut dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam bentuk hibah. (Rls)

05

BPJS Kesehatan Diminta Perbaiki Layanan Pasien Tidak Mampu BEKASI- BPJS Kesehatan diminta memperbaiki jaminan pelayanan bagi pasien tidak mampu. Soalnya, pasien pengguna jaminan kesehatan berbasis asuransi ini kerap dibedakan dari pasien pada umumnya. Penolakan pasien pun diharapkan tidak terjadi lagi. Demikian diungkapkan Bupati Neneng Hasanah Yasin saat meluncurkan program Perlindungan Kesehatan Semesta bersama BPJS Kesehatan di Gedung KH Noer Ali, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (21/10). Neneng menyatakan kerap menerima laporan warga yang sering ditolak karena menggunakan kartu BPJS. Terlebih warga tidak mampu. Menurut Neneng, warga tidak mampu harusnya disamakan dengan pasien lainnya. Karena, mereka pun turut membayar premi melalui APBD yang dikucurkan pemerintah daerah. Bahkan, berdasarkan data yang diterima, rata-rata penerimaan BPJS justru berasal dari APBD dan APBN ketimbang dari premi yang dibayar langsung oleh masyarakat. "Rata-rata BPJS itu dibayar oleh pusat, rata-rata BPJS dibayar kabupaten/kota. Yang mandiri masih sangat sedikit. Maka kalau (pembayaran) kami blok, mereka (BPJS) tidak bisa kerja. Siapa yang mau bayar. Maka mumpung saya mau bayar, kasih servis yang paling baik. Saya mohon dengan sangat, tolong manusiakan mereka (pasien). Tolong ditreatment yang baik," kata dia di hadapan puluhan tamu dari sejumlah rumah sakit dan perwakilan BPJS. Dikatakan Neneng, sebenarnya daerah keberatan dengan BPJS dan lebih memilih kembali ke Jaminan Kesehatan Daerah. Soalnya, kata dia, melalui BPJS pemerintah harus membayar seluruh biaya baik yang sakit maupun sehat. Sedangkan pada Jamkesda, pemerintah hanya perlu membayar warga yang sakit. "Hitungan saya, mesti Rp 800 miliar, untuk cover yang kaya dan miskin melalui BPJS. Sedangkan kalau Jamkesda, Rp 200 miliar cukup per tahun. Yang harus bayar yang sakit saja, Tapi tidak apa-apa, (BPJS) tetap akan kami bayarkan. Tapi, saya minta tolong dengan sangat BPJS bisa memaksimalkan pelayanan untuk rakyat. Mumpung saya mau bayar," kata dia. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Bekasi Siti Farida Hanoum mengatakan pelayanan peserta BPJS di rumah sakit tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS. Justru menurut dia, perlu ada peningkatan pengawasan dari Dinas Keseha-

tan di setiap daerah. "Kami menyambut baik harapan dan komitmen dari Bupati Kabupaten Bekasi. Tapi jangan lupa, terkait pelayanan kesehatan itu kan titik pengawasnnya bukan dari BPJS. Regulator di Pemda ini ada Dinas Kesehatan. Artinya yang bisa dilakukan saya selaku pengelola keuangan untuk jaminan kesehatan itu adalah melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya dinas kesehatan. Jadi manakala pelaporan-pelaporan, kami akan tindak lanjuti dengan dinas kesehatan. Karena nanti dinas kesehatan sebagai lembaga pengawas kesehatan," kata dia. Siti menyatakan, sejauh ini tidak pernah terjadi penolakan pasien hanya karena menggunakan BPJS. Hanya saja, dalam beberapa kasus, kerap terjadi kesalahan koordinasi di rumah sakit sehingga membuat pasien terkesan tidak diterima. "Sebenarnya bukan penolakan. Tapi kondisinya bahwa keterbatasan ketersediaan tempat tidur itu atau bisa jadi tempat tidurnya ada tapi kompetensi dokternya atau medisnya tidak ada sehingga memerlukan dirujuk. Nah kesulitan yang selama ini, kalau melakukan rujukan kami tidak tahu rumah sakit mana yang kapasitas layanannya ada, tempat tidurnya ada. Jadi sebenarnya bukan karena pemegang kartu JKN atau BPJS. Persepsi yang muncul seperti itu (penolakan pasien) disebabkan karena ketiadaan transparansi tempat tidur," kata dia. Dalam kesempatan tersebut Pemkab meluncurkan program integrasi Jamkesda dengan BPJS. Para pemilik kartu Jamkesda saat ini sudah bisa mengakses pelayanan BPJS. Segala biayanya ditanggung pemerintah. Kepala Bidang Pelayanan Medis Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan, saat ini sekitar 100.000 warga sudah dapat menikmati program ini. Nantinya, terdapat sekitar 362.000 warga lainnya yang akan diinventarisir untuk mendapat pelayanan kesehatan ini. "Pelayanan ini bukan hanya dengan bidang kesehatan maupun BPJS, tapi juga kependudukan. Contohnya jika ibu melahirkan, anaknya sudah bisa diikutsertakan namun dengan catatan harus punya namanya. Terkadang di Bekasi ini harus menunggu beberapa lama dulu baru dikasih nama. Namun sekarang sudah ada 100.000 pemegang kartu sudah dapat menikmatinya. Target kami masih sekitar 400.000 lagi, tapi masih menunggu NIK-nya karena KTP masih direkam," kata dia. (Ely)

Dishub Kabupaten Bekasi Akui Banyak U-Turn Ilegal CIKARANG UTARA – Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi mengakui masih banyaknya median jalan atau pemutaran jalan (u-turn) yang ilegal, apalagi median jalan ilegal tersebut berada di jalan perbatasan Kabupaten Bekasi-Kota Bekasi hingga perbatasan ke Kabupaten Karawang adalah jalan negara. "Ini memang kita akui, bahwa banyak median-median jalan yang ilegal," ujar Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, Suhup Suhup mengatakan, yang perlu diketahui bahwa Dishub sudah melakukan semaksimal mungkin dan bekerja keras, untuk menutup median jalan ilegal yang berada di jalan negara tersebut. Namun, yang membuka median jalan ilegal tersebut masyarakat Kabupaten Bekasi, yang memerlukan untuk kepentingan jalan umum. "Semaksimal mungkin sebenernya kita sudah upaya banyak yang kita tutup, cuma biasanya masyarakat, ketika median jalan ilegal sudah ditutup, masyarakat banyak buka, langsung buka," kata Suhup Suhup juga mencontohkan, saat median jalan ilegal tersebut ditutup pada malam hari, kemudian esok siang harinya median jalan sudah dibuka kembali. Hal tersebut diketahuinya saat anak buahnya memberikan laporan, bahwa median jalan sudah dibongkar kembali. "Kita juga sudah berupaya menutup median jalan, saat malam kita tut-

up, eh siangnya dibuka lagi," tutur Suhup Di jalan Urip Sumiharjo, penutupan lokasi pemutaran jalan (u-turn) di sepanjang Jalur Negara di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, dikeluhkan sejumlah warga lokal. Pasalnya, keluhan yang dirasakan warga tidak bisa langasung menuju ketempat tujuan dengan cepat, melainkan harus memutar jauh sekitar ratusan meter. Salah satu warga Kecamatan Cikarang Utara, Suryadi (39) mengatakan, penutupan jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi malah menyusahkan bagi pengendara yang harus memutar jauh dan memperlambat untuk beraktifitas. “Seharusnya saya bisa cepat sampai ketujuan, tapi ini malah harus mutar arah jauh banget,” ungkap Suryadi. Diharapkannya, agar penutupan jalan yang dilakukan harus juga memperhatikan masyarakat, sebelum dilakukannya penutupan putaran jalan dan harus membuat solusi. "Kata (Dishub) putaran ini ilegal, kata kami ini menyengsarakan," tandasnya. (Ely) 18/12/2016 2:25:08

riau & kepri Gubernur Berang, Banyak Pejabat Mangkir Test Urine KEPRI- Gubernur Kepri, Nurdin Basirun angkat bicara terkait mangkirnya 59 pejabat dari tahapan akhir asessment centre. Yakni test urine bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri. Meskipun demikian kondisi, Nurdin tidak akan memberikan teguran secara lisan maupun tulisan. "Nama-nama pejabat yang mangkir test urine sudah saya kantongi. Ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja kedepannya," ujar Nurdin Basirun menjawab pertanyaan media di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/10/16). Menurut Nurdin, kebijakan yang dibuatnya adalah bagian dari upaya untuk pembenahan moral para pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Apalagi aturan juga sudah mengamanahkan demikian. Melihat kondisi yang terjadi kata Nurdin, masih banyak pejabat yang tidak siap untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. "Nanti jangan marah, kalau pada akhirnya tidak diberdayakan lagi," tegas Nurdin. Peringatan Mantan Bupati Karimun tersebut, merupakah langkah nyata Gubernur untuk menjadikan Pemprov Kepri bebas narkoba. Karena narkoba bisa merusak mentalitas dan etika pejabat. Nurdin mengaku kecewa, karena masih banyak pejabat yang tidak mengindahkan peraturan yang ia buat. "Harusnya untuk sesuatu yang baik, harus sama-sama kita dukung. Bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik masyarakat. Hanya tes urine saja banyak yang mangkir," tututp Nurdin. Seperti diketahui, pada Minggu (23/10/16) lalu dari 438 pejabat di lingkungan Pempro Kepri. Dari jumlah tersebut hanya 363 pejabat yang ikut test urine. Selebihnya mangkir. Pada hari kedua, hanya ada 17 pejabat yang ikut menyusul. Kemudian 59 lainnya masih membandel terkait instruksi Gubernur Nurdin tersebut. (Rls)

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

Amponiman Bate’e Cs Dipolisikan

Laporan Dugaan Pemalsuan SKT GWI & Pengelapan Dana APBD Jalan di Tempat. PEKANBARU: Dugaan pemalsuan surat keterangan terdaptar (SKT)dan dugaan pengelapan dana APBD-P Kota Pakanbaru TA 2013 sebesar Rp.60 juta,tahun 2014 lalu Amponiman dilaporkan Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia(GWI)Provisni Riau,Bowoziduhu SB kepolresta Pakanbaru,namun hinga kini laporan tersebut belum berjalan. Barang bukti yang dilaporkan diantaranya,proposal permohonan bantuan biaya kegiatan konsolidasi organisasi profesi(rapat rutin pengu-

rus DPD),pemberdayaan dan pendampingan 12 DPD dan DPC.Musda II DPD GWI. Sementara itu menurut Bowoziduhu bahwa Musda II yang dimaksud telah berakhir pada tanggal 25 mei 2013 sementara pengajuan proposal tangal 14 november 2013,total rangkaian kegiatan tersebut sebesar 324,8 juta. Hasil penyelidikan saat itu SKT nomor 109 yang diajukan Amponiman atau Poniman CS merupakan SKT milik LSM Realita dan SKT 110 milik Ikatan Rebana Tangkerang.Hal ini pun dibenarkan Kabid Ormas Kesbangpol Linmas Riau,Dra.Hj.Zulhelmi. "setelah dicek ternyata untuk

mendapatkan bantuan Bansos sebesar Rp.60 juta Poniman memalsukan SKT"sebut Helmi. Prihal lambanya proses hukum Sekjend DPP GWI,Sahat K Silaen menyayangkan hal tersebut.Bahkan dirinya sempat beberapa kali komunikasi dengan salah satu penyidik Polresta Pakanbaru diantaranya AIPTU Pol Hendrimen. "kalau memang tidak cukup bukti secepatnya pihak Polresta terbitkan SP3,sehinga dalam kasus yang sama akan kami laporkan ke Mabes Polri dengan tambahan barang bukti baru lainnya,jangan dibiarkan begini sehinga kesannya tidak profesional"sebut Sahat. Bukti penerimaan Poniman dari Pemko Pakanbaru dikirim melalui rekening BNI 0271502206 Kabar yang diterima dana yang diterima Poniman untuk kebutuhan GWI sebesar Rp.60 juta ternyata dipakai bayar tungakan mobil miliknya selama 4 bulan."Kalau nanti saya dibutuhkan dipengadilan saya siap menjelaskan kemana saja uang yang diterima Poniman dipergunakan,selain untuk membayar tungakan mobil nya Inova B 1218 JX juga dipergunakan bersama teman-teman ke OZON untuk happy-hapy"ungkap YH.(Ozi)

Dana APBN Proyek PJN Wilayah I & II Riau Fantastis

Masyarakat Desak KPK Turun Kelokasi PEKANBARU: Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)melalui Dirjend Bina Marga pelaksanaan jalan nasional (PJN)wilayah I dan II Riau setiap tahunya mengucurkan dana APBN ke Riau ratusan miliar. Ruas jalan yang dikerjakan yakni ruas jalan lintas utara,jalan nasional,lintas timur,kawasan dalam kota Pakanbaru dan jalan Kabupaten Kota di Riau. Dikarenakan angaran yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat begitu besar setiap tahun namun kondisi jalan hinga kini tidak juga ada perbaikan harapan masyarakat pihak Komisi Pemberantasan Korupsi turun kelokasi yang dikerja-

kan setiap tahunya .Kantor PJN wilayah I dan II Riau terletak di Padang Sumatera Barat.

Karena kabar yang beredar untuk mendapatkan kucuran dana tersebut pihak PJN wilayah I dan II Riau terjadi pemotongan oleh oknum DPR RI.Dan bukan tidak mungkin pula dalam hal ini terjadi seperti Damayanti yang kini diponis 4,5 tahun penjara untuk paket kegiatan wilayah Papua dan Maluku. Seperti yang diungkap sejumlah Komisi Hukum DPR RI beberapa waktu lalu bahwa, Komisi V DPR RI diduga meminta jatah hingga Rp.10 Triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat untuk memuluskan jalannya sejumlah proyek yang didanai APBN di wilayah Provinsi tertentu, salah satunya wilayah Maluku. (Ozi)

06 s

Tim Navy DKI Jakarta Juara Umum Internasional Dragon Boat Race Tanjungpinang 2016

TANJUNGPINANG- Festival International Dragon Boat Race Tanjungpinang 2016 yang telah berlangsung sejak 21 s.d 23 Oktober itu, secara resmi ditutup oleh Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH, di Perairan Sungai Carang Hulu Riau Jembatan Engku Putri Tanjungpinang, Minggu (23/10). Meski dalam kondisi hujan, masyarakat Kota Tanjungpinang tetap antusias mengikuti jalannya perlombaan itu, penutupan event Internasional itu ditandai dengan pengumuman para pemenang lomba, dimana Tim Navy DKI Jakarta Juara Umum Internasional Dragon Boat Race 2016. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Guntur Sakti menyampaikan apreseasinya kepada Kota Tanjungpinang yang telah ikut meriahkan ivent bahari Kepri yang kita kemas dalam rangkaian dari festival Sail Karimata. Ivent ini, sambungnya sekaligus mengangkat nama Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang yang menjadi daerah sejarah, seperti sejarah Sungai Carang yang sejak zaman dahulu sudah menjadi pusat kerajaan melayu, perairan Hulu Riau ini merupakan alur perdangan, dan hingga saat ini perairan ini kita promosikan melauli maupun ivent oleh raga dan wisata bahari di Provinsi Kepri. " Semoga cita-cita yang dicanangkan Walikota Tanjungpinang untuk revitalisasi kawasan Hulu Sungai Carang dan jembatan sebagai kawasan ivent wisata dapat segera diwujudkan, tentunya Provinsi Kepri akan sangat mendukung hal itu." Ungkap Guntur Sebelum menutup event tersebut,

Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH menyampaikan ivent merupakan salah bentuk hubungan persahabatan antara daerah maupun negara luar. "Ivent International dapat menunjang prestasi, juga merupakan salah satu potensi nasional yang memiliki multiefek positif, seperti pengembangan kepariwisataan, industri olah raga, perekonomian di sektor rill, potensi pesisir dan kebaharian, serta peningkatan hubungan persaudaraan antar daerah maupun antar negara,"Ujarnya Walikota. Lebih jauh, Walikota katakan bahwa kami merasa bangga dan termotivasi dengan begitu antusiasnya masyarakat, baik berasal dari Kota Tanjungpinang maupun daerah lainnya, event ini sudah menjadi salah satu kegiatan dalam kalender tahunan bertaraf internasional di Kota Tanjungpinang, " Semoga kegiatan dapat terlaksana setiap tahunnya dan bagi pengunjung yang datang semoga betah di Kota Tanjungpinang." Tutur Lis Walikota berharap kedepan, pelaksanaan Festival International Dragon Boat ini, perlu dievaluasi, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, guna meningkatkan partisipasi daerah daerah lain untuk ikut serta pada ajang ini, dan event ini semakin profesional dalam penyelenggaraannya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Walikota mengucapkan terima kepada Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, para atlet, official dan peserta, baik peserta dari Malaysia, Brunai Darussalam maupun dari Sumatera Barat, DKI Jakarta, Riau," tutupnya. (Rls)

P P 1 d

P k j J

T s L P

i b

A m s o k s p t s p y m L S S

m b y K k c k m b

Buktikan Jika Pelaksanaan Proyek Puluhan Miliar Bersih KKN Dirjen SDA, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Bina Marga Harus Jujur. PEKANBARU: Para Awak Media dan LSM mengajak pimpinan Satker,kontraktor dan PPK APBN 2013 /2016 turun sama-sama keloksi kegiatan untuk membuktikan kalau proyek tersebut dengan angaran puluhan miliar rupiah bersih dari KKN,pasalnya dalam hal ini kerap terjadi silang mendapat antara Wartawan,LSM dengan Satker. Karena selama ini pihak yang dimaksud kurang terbuka terhadap LSM maupun Wartawan sehinga untuk mendapatkan inpormasi secara kongkrit sangat sulit. Seperti halnya Satker SNVT pelaksana jaringan pemanfaatan air sumatera III Provinsi Riau,Taufik Hidayat,Junaidi dan Ir Taufik Umar MT ,Satker-satker tersebut dibawah naungan Dirjend SDA . Tahun 2013 lalu Taufik Hidayat bersama Iskandar SST mengelola dana APBN sebesar Rp.8,902 miliar dana tersebut diperuntukan untuk rehabilitasi jaringan rawa di Pulau Palas Desa Sei Intan Kabupaten Inhil dengan luas area 1.085 Ha dengan nilai kegiatan sebesar Rp.4,21 miliar dan pada yang sama juga ada kegiatan peningkatan jaringan rawa di Kuala Lahang Kabupaten Inhil dengan luas area 1.050 Ha dengan nilai kegiatan sebesar Rp.4.692.648.000. Nilai kegiatan ditangan Gustian ST,MT pada tahun yang sama sebesar Rp.13 miliar untuk pembangunan tebing Sei Rokan di Bangko Kabupaten Rohil,dengan panjang 400 meter nilai angaran sebesar Rp.3 miliar.Pembangunan pengamanan tebing sei Indragiri pasar pematang kecamatan Batang Peranap Inhu sepanjang 400 meter nilai kegiatan sebesar Rp.3 miliar. Pembangunan tebing sei rokan kanan Pasir Pangaraian Kabupaten Rohul sepanjang 350 meter nilai kegiatan sebesar Rp.2,6 miliar,Peningkatan tanggul pengenEdisi221.indd 6

dalian banjir sei Siak sektor IV Kota Pakanbaru (lanjutan)sepanjang 1.200 meter nilai kegiatan sebesar Rp.2,4 miliar dan pembangunan pengamanan tebing sei kampar kiri desa mentulik kecamatan kampar kiri hilir Kabupaten Kampar sepanjang 160 meter nilai kegiatan sebesar Rp.2 miliar. Pada tahun yang sama Ir.Taufik Umar MT melalui PPK Jaya Sembiring ST,MT,juga mengelola dana APBN sebesar Rp.11.134.550.000,untuk pembangunan pengaman pantai tanjung punak pulau rupat kabupaten Bengkalis sepanjang 330 meter nilai kegiatan sebresar Rp.3 miliar.Pembangunan pengaman pantai makeruh pulau rupat sepanjang 330 nilai kegiatan sebesar Rp.3 miliar.Pembangunan pantai pulau serapung kecamatan kuala kampar kabupaten pelalawan sepanjang 200 meter nilai kegiatan sebesar Rp.3 miliar dan pembangunan pengaman pantai teluk panjak makmur kecamatan medang kampai kota Dumai sepanjang 130 meter nilai kegiatan sebesar Rp.2.134.550.000. Kembali lagi ke Pimpinan Satker SNVT BWSS III Riau yang merangkap jabatan PPK yaitu, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat mengelola dana APBN tahun 2013 sebesar Rp.55.400.000.000 untuk proyek, supervisi konstruksi rehabilitasi (Daerah Irigasi) Simpang (Bendung Simandolak I,II dan Pangean) Kab.Kuantan Singingi nilai kegiatan sebesar Rp.500 juta . Rehabilitasi D.I Simpang seluas 1.350Ha (Bendung Simandolak I,II dan PAngean) Kab.Kuansing nilai kegiatan sebesar Rp.16,4 miliar. Rehabilitasi D.I Sei.Paku seluas 1.000Ha di Kab.Kampar nilai kegiatan sebesar Rp.13,3 miliar. Rehabilitasi D.I Osaka seluas 1.000Ha Kab.Rohul nilai kegiatan sebesar Rp.24,100 miliar. Supervise Konstruksi Rehabilitasi D.I Sei.Paku, Kampar sebesar Rp.400 juta dan Supervisi Konstruksi Rehabilitasi D.I

Osaka di Rohul sebesar Rp.700 juta . Selanjutnya, kegiatan Dirjen SDA lainnya di Satker BWSS III Riau dengan Pimpinan Satker, Ir. Fauzi Idris, ME dan PPK, Drs. Pandapotan Sijabat (alm). Aneh, di PPK yang satu ini ada proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pembangunan Pantai dengan anggaran sebesar Rp.950 juta . Kemudian, proyek Pembangunan Workshop Alat Berat BWSS III Riau (Tahap I) dengan anggaran sebesar Rp.950 juta . " Yang dimaksud pejabat BWSS III Riau soal Banjir Lahar Gunung Berapi itu yang mana..? sejak kapan Riau memiliki Gunung Berapi..? Ataukah ini hanya modus untuk merampok uang Negara..!?," geramnya. Menurut beberapa LSM yang ada di Pakanbaru dan Wartawan saat mereka ingin konfirmasi seputar kegiatan yang dimaksud pihak-pihak yang berkompoten tidak bersedia ditemui bahkan selalu dikawal oknum TNI.Sebagaimana yang dilakukan Syafrizal dikantornya yang terpisah dari kantor PU Riau atau berkantor di Ruko jalan SM.Amin Pakanbaru. Tindakannya itu sempat membuat para awak media dan LSM geram. Proyek yang dikelola Syafrizal salah satunya pembangunan drainase dikawasan UIN Susqa dan pembangunan TPA muara fajar TA 2016 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.40 miliar.Syafrizal sendiri mengantikan posisi Asnil ST yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai terdakwa.Kasus yang melilit Asnil korupsi proyek muara fajar dan proyek desa kemang kabupaten pelalawan. Satker lainnya yang juga di bawah naungan Dirjen Cipta Karya seperti, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Riau dengan Pimpinan Satker, Ir. Irwan Sipahutar, M.Eng. beberapa waktu lalu, Media dan LSM juga telah melakukan pertemuan koordinasi ter-

kait dengan proyek PKPAM Riau yang sedang berjalan di lapangan T.A.2016 ini yang dibiayai APBN hingga belasan tahun berjalan. " Sekitar bulan lalu kita sudah koordinasi dengan pak Irwan Sipahutar bersama PPK nya. Kita hanya mengingatkan beliau dan seterusnya beliau mengingatkan kepada kontraktornya agar tetap mengedepankan kualitas bahan material serta menggunakan barang standard SNI pada pemasangan Pipa dan Beton dalam Bendungan Air Minum itu. Sehingga masyarakat benar-benar memanfaatkan bantuan Pemerintah ini. Berharap tidak seperti yang pernah terjadi di Tembilahan dan Bengkalis," harapnya. Untuk Dirjen Cipta Karya lainnya seperti, Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Riau 2013 dengan Pimpinan Satker, Budi Hartono, ST dan PPK, Novira, ST.M.Si yang mengelola dana APBN sebesar Rp.11.614.522.000 atau Rp.11,614 miliar untuk proyek, Aksebilitas Bangunan Gedung SLB (Lanjutan Tahap II) di Kota Pekanbaru Rp.200.000.000 dan Pendampingan Aksebilitas Bangunan Gedung SLB Rp.41,100 juta. Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan Jembatan Rengat, Kab.Inhu sebesar Rp.1.762.890.000 atau Rp.1,762 miliar. Pembangunan PSD Revitalisasi kawasan Tembilahan, Kab.Inhil sebesar Rp.2.212.390.000 atau Rp.2,212 miliar. Pembangunan PSD Revitalisasi kawasan Pasir Putih Barat, Kota Pasir Pangaraian, Kab.Rohul sebesar Rp.1.512.890.000 atau Rp.1,512 miliar. Pembangunan PSD Revitalisasi kawasan Sungai Batang Lubuh (Lanjutan Tahap II), Kab.Rohul sebesar Rp.1.162.890 atau Rp.1,162 miliar. Pembangunan PSD Penataan RTH kawasan Belakang kantor Bupati Inhu (Lanjutan Tahap II) sebesar Rp.1.962.890.000 atau Rp.1,962 miliar. Pembangunan PSD Penataan RTH kawasan Kompleks Perkanto-

ran Kab.Kuansing sebesar Rp.1.712.890.000 atau Rp.1,712 miliar. Selanjutnya, untuk dana Pendamping mesing-masing Rp.100.000.000 kali 4 lokasi sebesar Rp.400.000.000. Untuk Dirjen Cipta Karya lainnya dengan Satker, Pengembangan Kawasan Permukiman (PKPP) Riau. Pimpinan Satker, Ari Sukro Yinianto dan PPK, Edia Putra, ST. Tahun 2013 lalu, PKPP Riau mengelola dana APBN sebesar Rp.6.750.000.000 atau Rp.6,750 miliar untuk proyek Peningkatan Pembangunan Infrastruktur kawasan Permukiman Pedesaan Potensial kawasanj Sentra Produksi di Kec.XIII Koto Kampar, Kab.Kampar (Paket08) dengan dana Rp.1,500 miliar. Untuk Kab.Inhil (Paket-09) Rp.2 miliar dan Kec.Sei.Sembilan Kota Dumai (Paket-10) Rp.2.690.260.000 atau Rp.2,690 miliar. Dana untuk Pengawasan Supervisi di Kec.Tempuling, Tembilahan (Paket005) Rp.100 juta. Untuk XIII Koto Kampar (Paket-006) Rp.100 juta. Untuk Kota Dumai (Paket-007) Rp.120 juta. Seterusnya oleh Pimpinan Satker, Ari Sukro Yunianto yang merangkap jabatan PPK proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Riau di Kab.Pelalawan (Paket-001) Rp.900 juta. Untuk Kab.Bengkalis (Paket-002) Rp.900 juta. Untuk Kab.Inhu (Paket-003) Rp.850 juta. Untuk Kab.Rohul (Paket-004) Rp.850 juta. Total dana APBN 2013 yang dikelola Ari Sukro Yuniato Rp.9.136.868.000 atau Rp.9,136 miliar. Dana APBN 2013 lainnya yang dikelola Ari Sukro Yunianto bersama PPK, Ahmad Riadi, ST atas kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Riau dan Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman Riau sebesar Rp.5.045.416.000 atau Rp.5,045 miliar. Apakah setiap kegiatan PPK ini sudah terealisasi dengan transparan? Ini akan ketahuan melalui Uji Petik nantinya oleh BPK RI dan BPKP

RI serta PPATK terkait aliran dana APBN ini. Selanjutnya, masih dipimpin oleh Ari Sukro Yunianto dengan PPK, Hasmi Amin, ST. Terkait dengan alokasi dana APBN 2013 untuk proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Poros dan Drainase di Perumahan RSH Kota Pekanbaru (entah dimana dan apa nama Perumahannya?) dengan anggaran sebesar Rp.1.779.560.000 atau Rp.1,779 miliar, (tanpa nomor Paket?). Kemudian proyek Peningkatan Jalan Poros dan Drainase di Perumahan RSH, Kec.Bukit Raya Pekanbaru (entah apa nama Perumahannya?) dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000 (Paket-07) dan proyek Peningkatan Jalan Poros dan Drainase di Peruhaman RSH, Kec.Tambang (Paket-05) dengan anggaran melalui dana APBN 2013 sebesar Rp.1.500.000.000 atau Rp.1,500 miliar. Sumber media ini mengungkap. " Sepertinya akan ada Pimpinan Satker, PPK dan Pegawai Satker APBN yang dibuat kaget oleh KPK RI ketika meminta laporan hasil kekayaan pejabat atau Aparatur Sipil Negara atau LHKPN dari masing-masing yang bersangkutan. Sebab, salah satu PPK Dirjen Cipta Karya di Satker Permukiman Kementerian PUPR Riau, setelah kembali menjadi PPK dan Isterinya sendiri menjadi Bendaharanya dalam mengelola proyek PUPR T.A.2015 bernilai Rp.65,391 miliar. Dari mana PPK dan Bendahara Pasutri ini mendapatkan uang.? Diduga memiliki Ruma dalam satu lokasi 4 hingga 6 unit, bisa membeli mobil pribadi sekaligus 3 hingga 4 unit, Avanza, Ertiga, Strada dan satu lagi beroperasi di luar. Ini diluar beberapa unit mobil Pik Up-nya. Saat ini bahkan sedang melangsungkan pembangunan rumahnya. Mereka (PPK) ini pintar dan cerdik dengan harta mereka diatas_namakan sama orang lain seperti Saudara hingga Family mereka. (ozi) 18/12/2016 2:25:09

W S d T N

b a b n m d p y H

0 p y a g s

P m s p k T

s s d m g M

s b p T

k m m a d o m r

sulselbatra Polisi Gagalkan Penyelundupan 10 Kilogram Sabu di Parepare

PAREPARE - Satuan Intelkam Polres Parepare berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 kilogram, Jumat (5/2/2016). Dari Informasi yang dihimpun Tribun, polisi menggerebek salah satu rumah yang terletak di Jalan Lasiming, Lorong Kambing, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah tersebut merupakan milik Makmur, seorang buruh di Pelabuhan Nusantara, Pare-pare. Kapolres Parepare AKBP Alan G Abast yang dikonfirmasi via telepon mengatakan upaya penyelundupan sabu-sabu tersebut telah dibuntuti oleh Intelkam Polres Parepare dari kapal KM Thalia yang sedang bersandar di pelabuhan Nusantara Parepare. "Sebelumnya kami sudah intai, lalu penggerebekan dilakukan sekitar Pukul 13.00 Wita. Dari TKP polisi menemukan sabu-sabu sebanyak 10 kg dan kami meringkus Makmur bersama dua warga Desa Lainungan, Sidrap masing-masing Sugiyanto dan Yusuf," kata Alan, Sabtu (6/2/2016). Alan mengatakan masih mengembangkan kasus penemuan besar ini untuk mencari bandarnya yang diperkirakan berasal dari Kabupaten Sidrap. “Kita masih kembangkan kasus ini untuk mencari jaringan bandarnya di Sidrap, kami juga sementara cari yang menyuruh tersangka menjemput barang tersebut," tambahnya. (Trb)

Warga Malaysia Selundupkan Sabu di Dalam Perut Tertangkap di Nunukan NUNUKAN- Azulizan (23) harus berurusan dengan hukum. Warga asal Malaysia itu ketahuan menyembukan narkotika golongan satu jenis sabu di dalam perut mereka. Ia menyeberang dari Malaysia ke Indonesia lewat Nunukan bersama dua pria asal Sidrap, Sulawesi Selatan, yakni Muhammad Rusdi (33) dan Hamzah (21). Saat ditangkap, personel Kodim 0911/Nunukan menemukan sabu di perut Rusdi dan Hamzah. Total sabu yang hendak diselundupkan ketiganya ke Indonesia seberat 359,48 gram. Untuk mengeluarkannya, sabu harus dikeluarkan lewat anus. Kini, kasus tersebut didalami Polres Nunukan. “Sekarang kita melakukan penyidikan. Mereka sudah diserahkan kemarin sekitar pukul 15.00,” kata Kapolres Nunukan AKBP Christian Tory kepada Tribun Kaltim, Senin (3/8/2015). Tory menerangkan, penyidik sudah menerima barang bukti sabu seberat 359,48 gram asal Malaysia dari ketiga tersangka. Untuk memudahkan proses penyidikan, ketiganya ditahan di rumah tahanan Mapolres Nunukan. “Kemarin saksi-saksinya langsung kita periksa. Untuk tersangka, baru pagi ini kita periksa. Kita periksa mulai jam 10.00,” sambung Tory. Komandan Kodim 0911/Nunukan Letkol (Inf) Tagor Rio Pasaribu menjelaskan, pihaknya harus memaksa para tersangka untuk buang air besar, agar barang bukti yang disembunyikan di perut bisa diperoleh. Butuh dua jam para tersangka mengeluarkan barang bukti dari perut mereka. (Trb) Edisi221.indd 7

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

Polres Sidrap Terima 263 Laporan

SIDRAP: Kepolisian Resor (Polres) Sidrap dari Januari s/d September tahun ini telah menerima sebanyak 263 laporan,sebut Kapolres Sidrap, AKBP Anggi Naulifar Siregar, pada acara melepas rombongan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Drs Anton Charliyan Rabu kemarin. Anggie juga menyebutkan bahwa kasus laporan terbanyak yakni kasus narkoba dengan 74 kasus,disusul penganiayaan 55 kasus,KDRT 18 laporan,10 kasus pengancaman,10 kasus pengrusakan

dan penipuan serta kasus pengeroyokan serta pengelapan masing-masing 7 kasus. Adapun kasus penyerobotan tanah dan curanmor masing-masing 3 kasus ,sajam 4 kasus."Untuk kasus pemeroksaan sebanyak 5 kasus 3 diantaranya telah disidangkan adapun kasus pembunuhan sebanyak 3 kasus,kasus pencabulan 5 kasus terakhir kasus perjudian sebanyak 5 kasus"sebut Anggie. Tahun ini kasus yang menoncol adalah kasus narkoba dibanding

tahun sebelumnya yakni tahun 2014 dan tahun 2015. Sementara data lakalantas hingga saat ini, kata Anggie mencapai 143 jumlah lakalantas dan penyelesaiannya 127 dengan presentase penyelesaian laka 88,88 persen. Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas sekitar 2.500 kasus. Anggie mengingatkan kepada seluruh anggota Polres Sidrap agar serius menangani setiap kasus yang ada supaya tidak terlalu lama ditangani. "Intinya kita harus giat dan memberikan pelayanan prima kepada warga demi terwujudnya Polres Sidrap yang unggul dengan beriorientasi pada kearifan lokal Sipakatau (Saling Menghargai), Sipakalebbi (Saling Menghormati), dan Sipakainge (Saling Mengingatkan)," ucapnya. Hal itu, lanjut Anggie menegaskan, untuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong royongan dalam rangka memantapkan kamtibmas khususnya di Kabupaten Sidrap. (Ibrahim Ishak /Mihar)

Pelaku Pemerkosaan Bebas Berkeliaran SIDRAP: Keluarga korban pemerkosaan anak di bawah umur, Bunga, (Disamarkan) 14 tahun, warga Rappang, Sidrap, mendatangi Polres Sidrap, Senin, kemrin.Kedatangan keluarga korban itu, mempertanyakan hasil pengembangan penyelidikan kasus pemerkosaan yang menimpa Melati. "Kami datang untuk mempertanyakan perkembangannya, soalnya sampai kini belum satupun dari tiga pelaku yang berhasil diamankan polisi," kata Nurhayati, ibu korban, kemarin.Paman korban, Haerul yang turut mendampingi ibu korban itu, mengaku melaporkan kasus itu ke Polres Sidrap, sejak 17 Oktober 2016, sesuai laporan polisi (LP) bernomor : LPB/533/ X/2016/SPKT. Haerul mengklaim, ketiga pelaku hingga kini masih bebas berkeliaran, "Kami hanya minta polisi serius menangani kasus ini," pinta Haerul.Haerul mengatakan, keponakannya Bunga itu menjadi korban pemerkosaan oleh tiga orang pelaku. Kejadiannya berlangsung tengah malam di salah satu areal perkebunan di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap "Ceritanya, ada dua orang teman ponakan saya yang menjemput di rumahnya, lalu dibawa ke Desa Bulo. Sesampainya di Bulo, dua teman ponakan saya itu lalu dipukul oleh tiga pelaku," beber Haerul.yang di temui wartawan ' Ketiga pelaku itulah, sambung Haerul yang berpura-pura akan menolong Bunga. Ketiga pelaku itu bukannya menolongnya untuk mengantar pulang, namun membawanya ke salah satu areal perkebunan di desa itu. "Awalnya dibawa dulu ke SMPN 5 Bulo, tapi disitu tidak diapa-apakan, hingga dibawa lagi

ke perkebunan, disitulah ponakan saya diancam lalu diperlakukan tak senonoh oleh pelaku," ujar Haerul. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Chandra Yudha Pranata, melalui Kaurbin Ops Reskrim, IPDA Muhammad Samad mengatakan, pihaknya tetap menjadikan kasus itu sebagai atensi. Terbukti, kata Samad, pihaknya sudah beberapa kali mencari ketiga orang yang dicurigai itu, namun hingga kin belum juga berhasil ditemukan. "Setiap kali anggota kami turun ke desa itu, ketiga orang yang dicurigai itu, belum ketemu-ketemu juga. Sampai saat ini, ketiganya pun masih sebatas dicurigai alias belum tersangka," kata Samad. Upaya yang dilakukan saat ini, sambungnya, dengan berupaya mencari terus ketiga orang itu. "Kendalanya, tidak satupun saksi diluar korban yang mengenali ketiga pelakunya itu, termasuk dua orang rekan korban yang pernah diamankan itu," kata Samad. Sementara itu, berdasarkan

data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sidrap menyebutkan adanya kejadian 18 kali pemerkosaan terhadap wanita sejak Januari-September 2016 Sekretaris P2TP2A Sidrap, Islamiah Nur mengaku, kasus pemerkosaan yang ditanganinya saat ini bukan hanya sebatas seksual saja, melainkan juga meliputi pemaksaan hingga penganiayaan fisik jenis lain. Menyikapi tingginya kasus pemerkosaan itu, kata Islamiah Nur, P2TP2A Sidrap, akan turun tangan melakukan pendampingan hukumm terhadap para korban. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidrap, Amir A Wali, juga sangat prihatin akan tinggi kasus pemerkosaan di Sidrap itu. Tingginya kasus pemerkosaan yang terjadi di Sidrap itu, kata Amir A Wali, disebabkan multifaktor. Namun penyebab utamanya kata dia, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadapa anaknya. (Ibrahim ishak/Mihar)

Bentrok 2 Desa di Lutim, 3 Pelaku Penganiayaan Menyerahkan Diri

LUTIM: 3 pelaku penganiayaan terhadap Yogi saat terjadi bentrokan di dua desa, yakni Desa Bantibalang dan Desa Ranteanging, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Selasa sore lalu akhirnya menyerahkan diri . 3 pelaku itu adalah Ammang, Dewa, dan Appe. Mereka menyerahkan diri di Dermaga Larona, Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, Jumat

(14/10/2016) pagi tadi. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans barung Mangera mengatakan, penyerahan diri 3 pelaku penganiayaan itu setelah sebelumnya, anggota Komisi 1 DPRD Lutim, Herdinang bersama Kapolsek Towuti AKP Andi Ali Surya melakukan mediasi terkait insiden bentrokan 2 desa di Lutim tersebut. “Jadi 3 lelaki tersebut dibawa ke

rumah Jabatan Bupati Luwu Timur untuk melakukan kordinasi terkait Pertikaian yang terjadi antara Desa Bantilang dan Desa Rantai Angin,” kata Frans Barung Mangera, Jumat (14/10/2016) Diketahui, bentrokan yang terjadi antar 2 desa di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) dilatar belakangi saat Appe menagih sewa Kapal ke Yogi senilai Rp250 ribu. Tapi Yogi hanya mau membayar Rp100 ribu. Sehingga terjadi pertengkaran antara Appe dan Yogi, yang berakhir penamparan terhadap Appe. Appe yang tidak menerima ditampar oleh Yogi, kemudian menghubungi teman-temannya. Yogi akhirnya dianiaya oleh Appe dan teman temannya. Kabar penganiayaan Yogi sampai ke warga Dea Rantai Anging, maka pada Selasa sore terjadi bentrokan antara warga di dia desa itu. Dalam insiden bentrokan tersebut, satu warga terkena peluru dari tembakan senjata rakitan di bagian dada. (PS)

07

Kasatlantas Bidik Pungli Layanan SIM dan Samsat SIDRAP: Kasat Lantas Polres Sidrap, AKP H Muhdar mengaku menerapkan program bersih-bersih potensi terjadinya praktik pungutan liar (Pungli) di jajarannya. Muhdar memberi perhatian khusus pada sektor layanan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) untuk mendukung harapan Kapolri, Jend. Pol Tito Karnavian itu. "Mulai sekarang, tidak ada lagi istilah bayar lebih atau mengurus SIM atau STNK di Samsat. Kalau masih ada, lapor ke saya," tegas Muhdar, di kantornya, Senin kemarin. Mantan Kanit Lantas Polsek Bontoala, Makassar itu, mengatakan, pihaknya akan berupaya menciptakan layanan prima kepada masyarakat dengan memegang prinsif kerja profesional. Dalam hal pelayanan di kantor maupun di jalan-jalan raya, sambung Muhdar, pihaknya tetap menerapkan program pelayanan berbasis mutu. "Misalnya kalau mau ambil SIM, pemohon harus di tes dulu, begitupun saaat anggota bertugas di lapangan, tetap akan memberlaku-

AKBP Anggi Naulifar Siregar kan penindakan apabila dipandang perlu," katanya.Kapolres Sidrap, AKBP Anggi Naulifar, merespons positif langkah yang ditempuh Muhdar itu. Bahkan menurutnya, semua Satuan di jajaran Polres Sidrap wajib mengawal program kapolri itu. Seperti diketahui, sudah ada beberapa oknum polisi yang ditindak karena melakukan pungli saat bertugas. Kapolres mengatakan jika sekarang ini sudah ada penindakan, "Semua ini untuk perbaikan citra polri," tegas Anggi. (Ibrahim Ishak/Mihar)

Kapal Bocor di Danau Matano, 15 Penumpang Selamat LUWU TIMUR– Kapal penyeberangan yang memuat 15 penumpang dan satu unit mobil nyaris tenggelam di sekitar 5 mil dari Dermaga Nuha, Danau Matano, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Senin (24/10/2016) sore tadi. Kapal angkutan penyeberangan yang biasa disebut Raft yang menghubungkan Sorowako dan Desa Nuha tersebut diduga mengalami kebocoran. “Raft tersebut membawa 15 penumpang termasuk sebuah unit mobil avanza, berangkat dari Dermaga Sorowako menuju Nuha. Bagian bawah Raft diduga mengalami keb-

ocoran dan hampir tenggelam ,” jelas Wibowo, salah seorang petugas SAR Sorowako. Beruntung, sejumlah warga Nuha yang kebetulan melihat kejadian itu segera melakukan pertolongan kepada para penumpang dan menyelamatkan barang-barang berharga lainnya. “Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Begitu pula barang berharga milik penumpang, termasuk mobil yang berhasil diselamatkan karena sebelum karam di dasar danau, warga berhasil menarik Raft itu ke tepi Dermaga Nuha,” ungkap salah seorang warga. (PS)

Wujudkan Kabupaten Layak Anak di Luwu Timur LUWU TIMUR– BADAN Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB-PP) Kabupaten Luwu Timur mengajak semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk meningkatkan komitmen dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA). Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi Kabupaten Layak Anak yang berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Selasa (7/6/2016). Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan anak-anak adalah investasi di masa yang akan datang, mereka adalah harapan semua bangsa, anak-anak yang kuat serta memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional yang kuat menjadikan bangsa tersebut kelak akan kuat pula, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka siap menjadi modal pembangunan. ”Peran seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak” jelasnya. Menurut Husler, ada 31 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu : (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; serta (5) perlindungan khusus. ”Indikator-indikator KLA terse-

but tidak boleh berhenti menjadi sederet checklist evaluasi KLA, tetapi harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi hakhak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan” ungkapnya. Kepala Badan KB-PP, Rosmiyati Alwi mengatakan Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang memberikan perlindungan kepada anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Menurut Rosmiyati, salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan menyediakan Fasilitas ruang bermain ramah anak (RBRA) disetiap Puskesmas, Rumah Sakit dan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan tersedianya Zona Aman Sekolah. Ia menambahkan maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan komitmen Pemkab Kobar, untuk mewujudkan pembangunan yang responsive terhadap hak dan kebutuhan anak. Selain itu juga sebagai upaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan KB-PP, Syawalong mengatakan Narasumber kegiatan, Nur Anti, SE, MT selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup, Perlidungan Perempuan dan Anak Badan PP dan KB Provinsi Sulawesi Selatan dan peserta sosialisasi berasal dari SKPD, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita, dan lembaga masyarakat. (Rls) 18/12/2016 2:25:09

nasional Pemko Langsa Jadikan Mangrove Ikon Wisata Bertaraf Nasional LANGSA: Pemerintah Kota Langsa memiliki target untuk menjadikan kawasan hutan mangrove yang berada di kawasan pelabuhan Kuala Langsa, Gampong Kuala Langsa, Langsa Barat sebagai icon wisata alam bertaraf nasional dan internasional. Sehingga Kota Langsa dengan potensi yang ada akan menjadi salah satu kota dengan destinasi wisata luar biasa di Aceh dan menjadi pusat dunia," sebut Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, yang akrab disapa Toke Seum saat meninjau proyek pembangunan jalan setapak kawasan wisata mangrove, Minggu kemarin. Ia menjelaskan, pembangunan jalan setapak tahap ketiga tersebut sudah bisa dilanjutkan untuk tahap keempat yang akan dianggarkan dalam APBK 2017 mendatang. Sehingga kawasan hutan mangrove Langsa akan menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi masyarakat Langsa khususnya dan masyarakat Aceh umumnya serta masyarakat luar daerah. "Tujuan pembangunan jalan setapak hutan mangrove ini merupakan untuk sarana pendukung wisata mangrove yang sudah kita mulai sejak beberapa tahun lalu, dimana pada tahap awal telah dilakukan pembangunan jalan setapak dengan kontruksi beton,"ujarnya. Kemudian, tahap kedua kita bangun gubuk untuk pedagang sepanjang jalan setapak dari kontruksi kayu dan tahap ketiga ini kita bangun tambahan jalan setapak dengan kontruksi kayu, dengan bangunan jalan setapak dan gubung atau kios yang sudah siap ini, maka kita yakini wisata mangrove akan semakin maju dan banyak masyarakat yang datang. Apalagi pedagang kuliner yang selama membuka lapak sepanjang jalan pelabuhan akan dibongkar dan dipindahkan ke gubuk kios yang ada dalam kawasan hutan. Maka keberadaan kawasan wisata hutan mangrove akan menjadi pusat perhatian wisata lokal dan luar daerah. (Chan)

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

Pemukiman, Jalan dan Sawah Warga Terendam Banjir

ACEH TIMUR: Air di dua sungai yakni Krueng Tuan dan Krueng Peureulak dilaporkan meluap, akibat hujan deras dalam lima hari terakhir. Akibatnya, kawasan permukiman, badan jalan, sawah dan kebun warga di Kecamatan Ranto Peureulak pun terendam. Yudi, warga Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, mengungkapkan bahwa ketinggian air yang membanjiri kawasan ini, antara 30 Cm hingga 1 meter. Tak kurang dari 20 rumah warga di Gampong Seumanah Jaya yang berada di pinggiran Krueng Tuan, kini terdampak banjir luapan. Termasuk badan jalan, sulit dilintasi akibat tertutup genangan air.

Kawasan paling parah terendam banjir luapan Krueng Tuan dan Krueng Peureulak yang hanya berjarak ratusan meter ini, yaitu kawasan Lorong Musara, Lorong Puteri, dan Dusun Sarah Nyala di Gampong Seumanah Jaya. Selain merendam permukiman dan badan jalan, puluhan hektare kebun yang berisi tanaman produktif seperti sawit, kakao, karet, dan pinang, juga terendam. Sehingga warga tak bisa beraktivitas di kebunnya. Areal sawah yang saat ini dalam masa penyemaian bibit padi juga terendam. Sehingga bibit padi yang baru berumur sekitar 5 hari itu pun terancam mati. "Bibit padi yang baru lima hari kami semai, kini terancam

Serpihan Ledakan di Idi Rayeuk Masih Diuji Forensik mati karena tergenang banjir luapan. Di sekitar areal sawah juga tidak ada saluran pembuang, sehingga butuh waktu yang lama menunggu air surut," kata Zubaidah, petani setempat. Hingga Senin sore, cuaca di Aceh Timur masih terlihat mendung. Sehingga, warga khawatir banjir akan meluas jika hujan terus mengguyur dalam beberapa hari ke depan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, Syahrizal Fauzi menyebutkan, pihaknya saat ini dalam kondisi siaga dan terus memantau kondisi di lapangan terhadap potensi bencana banjir luapan dari Krueng Tuan dan Krueng Peureulak. "Kalau ada laporan yang membutuhkan bantuan evakuasi atau membutuhkan logistik, kami akan langsung turun ke lokasi," ungkapnya. Syahrizal juga meminta semua keuchik gampong-gampong di Aceh Timur yang rawan banjir, agar tetap siaga terhadap potensi bencana, dan selalu berkoordinasi dengan Muspika dan BPBD, untuk antisipasi dan penanganan awal jika terjadi bencana. (Chan)

Polisi Daerah Sumatera Utara Tangkap Predator Satwa Liar MEDAN: Aprisiasi yang setinggi-tingginya buat Polda Sumatra Utara(Poldasu)karena berhasil menangkap pemburu satwa langka.Satwa yang seharusnya dilindungi undang-undang justru ini dibantai dengan sadis.Adapun satwa yang dibantai berupa harimau berumur 5 tahun,puluhan ekor penyu,rusa dan ular. Binatang yang seharusnya dilindungi di alam bebas itu malah hendak dijadikan koleksi oleh segelintir orang yang menginginkannya. Beruntung POLDA SUMUT

mampu menggagalkan niat buruk pemburu satwa langka tersebut. Informasi yang diterima pihak Poldasu sekitar tanggal 13 Oktober,yang mana akan terjadi transaksi penjualan satwa langka asal Aceh.Dari inpormasi tersebut tim dari Poldasu melakukan pengembangan disekitar jalan Sisingamagaraja disitu ditemui 6 orang tersangka berikut beberapa barang bukti diantaranya kulit harimau yang telah diawetkan,puluhan penyu,kulit ular dan satu unit mobil avanza. Pelaku sendiri akan dijerat pasal

08 d

21 ayat (2)UU nomor 5 tahun 1990 tentang hewan satwa langka yang dilindungi. (Samjunedi/No)

ACEH TIMUR: Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto, menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan jenis benda yang meledak di kolong mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BK 8290 JD yang sedang diparkir, di depan rumah toko (ruko) Jeef Komputer, milik Jefri yang beralamat di tepi jalan Medan-Banda Aceh, Dusun Mansyur, Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Sebelumnya telah diberitakan, sebuah ledakan mirip granat menggelegar dari kolong mobil pikap Daihatsu Grand Max, Selasa dinihari sekira pukul 02.00 WIB.Akibat ledakan tersebut dua mobil yang berdampingan mengalami kerusakan. Kapolres menyebutkan, paska kejadian itu, tim identifikasi dari Sat Reskrim Polres Aceh Timur, dan Tim Jibom Brimob Sub Den II

Aramia, telah melakukan olah TKP di lokasi ledakan. "Semua serpihan yang ditemukan dalam olah TKP itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berlabel Reserse dan Kriminal. Selanjutnya dibawa ke Polres Aceh timur, untuk uji forensik. Setelah itu nanti baru diketahui jenis benda yang meledak ," ungkap Kapolres dalam rilis pers yang diterima wartawan Rabu kemarin. Terkait kejadian ini, Kapolres meminta masyarakat Aceh Timur agar tidak panik dan resah, karena insiden ini tidak ada kaitan politik, tetapi murni kriminal. Karena, korban bukan timses dari kedua balon bupati di Aceh Timur."Percayakan kepada kami untuk mengungkap kasus ini. Pada intinya, Kamtibmas dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur, tetap aman dan kondusif," tegas AKBP rudi Purwiyanto. (Chan)

Kapolres Langsa Sertijab Kabag Sumda, Kasat Intel & Kasat Polair LANGSA: Kapolres Langsa AKBP Iskandar ZA melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kabag Sumda, Kasat Intel dan Kasat Polair, Jumat kemarin, di Halaman Mapolres Langsa.Kabag Sumda, Kompol Mukhtar Ibrahim diserah terimakan kepada AKP Kasnap, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Polair. Sementara, Kompol Mukhtar Ibrahim memasuki masa pensiun. Sementara Kasat Polair dari AKP Kasnap, diserah terimakan kepada Iptu Zulkifli, yang sebelumnya menjabat sebagai KBO Reskrim Polres Langsa.Kasat Intel AKP Dodi Mulyanto diserah terimakan kepada AKP Rudy Patar Marihot Siahaan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Satu Sipammat Subdit Gasum Dit sabhara Polda Aceh, sedangkan AKP Dodi Mulyanto menjadi Panit 1 Subdit 4 Dit Intelkam Polda Aceh.Kapolres, menyampaikan, se-

rah terima jabatan yang dilaksanakan di lingkungan Polri merupakan suatu hal yang wajar, dalam dinamika organisasi yang dinamis. Hal ini dilakukan dalam rangka penyegaran, pengembangan karier dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. "Terima kasih selama ini kepada pejabat yang telah menjalankan tugas kepolisian di Polres Langsa dengan baik dan selamat atas jabatan baru sebagai Kabag Sumda, Kasat Intel dan Kasat Polair, segera laksanakan tugas dengan sebaikbaiknya,"pungkasnya. Sertijab itu dihadiri Wakapolres Langsa Kompol Andi Kirana, pejabat utama Polres Langsa, kapolsek jajaran, anggota Polres Langsa, PNS serta Ketua Bhayangkari, Wakil Ketua Bhayangkari serta penggurus cabang Bhayangkari Langsa. (Chan)

JAKARTA: Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang lanjutan terhadap empat orang terdakwah Pengurus Rukun Warga (RW) 01/7 Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat, yaitu Widajarto Adiwono alias Pak Lim (83 tahun), mantan Ketua RW 01), Lay Kian Kiong alias Lay Omega (58 tahun), dan Tjong Jouw Tjong (57 tahun) dan Visser Evelyn Christina alias Evelyn (mantan Bendahara RW 01). Menurut Agus Franky Pasaribu selaku tim Pengacara dari 3 terdakwa Lim, Lay dan Tjong mengatakan kasus ini dilaporkan oleh Kartadinata Kartawidjaja (anggota LMK Kelurahan Tamansari) ke Polres Jakarta Barat pada Agustus 2015 dengan tuduhan penggelapan uang operasional (OP). Penanganan sempat mandeg hingga pada September 2016, kemudian Jaksa melakukan penahanan terhadap keempat tersangka. "Penahanan ini menyisakan tanda tanya karena pasal yang disangkakan adalah Pasal 372 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun di mana pada umumnya polisi mau pun Jaksa melakukan penahanan bila ancaman hukuman 5 tahun Edisi221.indd 8

atau lebih. Terlebih para tersangka semuanya sudah berusia lanjut dan jumlah kerugian yang disangkakan tidak signifikan," ujarnya seusai sidang di PN Jakarta Barat, pada Senin (17/10/2016). Seperti diketahui dari keterangan saksi pihak kelurahan yang didatangkan oleh pelapor, Yoga, saat ditanya oleh pengacara Agus mengungkapkan bahwa bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2010 dan 2013 RW 01 Tamansari sudah hilang dengan alasan tidak jelas. Yoga bilang bahwa LPJ itu kemakan rayap, dibakar, dan kenak banjir. Namun, ketika dicecar dengan pertanyaan oleh pengacara saksi Yoga mengakui bahwa keterangan itu diberikan dalam BAP atas perintah penyidik Polres Jakarta Barat Bribtu Eko, bahkan menurut Yoga LPJ tahun 2011 dan 2012 sedang disita oleh penyidik. "Saya tidak tahu. Oleh penyidik disuruh tulis begitu. Ya sudah kamu tulis saja tidak ada, hilang," terang Yoga di persidangan PN Jakarta Barat, Senin (17/10/2016).Padahal, dalam pemeriksaan saksi, seorang saksi harus memberikan keterangan dengan jujur dan benar, dan peny-

idik tidak boleh melakukan intervensi , apalagi menyita barang bukti segala macam. Dari awal memang sudah ada kejanggalan penahanan terdakwah oleh Jaksa. Lebih lanjut Agus mengatakan, keempatnya didakwa Jaksa melakukan penggelapan uang iuran warga dengan melakukan pengembalian uang Operasional (OP) periode 2010 s/d 2013 kepada para Ketua RT dengan dalih bahwa uang OP yang berasal dari Pemda DKI sudah habis (defisit) pada tahun 2013. "Saya ingin membuktikan sebenarnya laporan yang seolah-olah dana operasional (op) RW habis tapi faktanya tidak habis," uangkapnya.Memang sejak tahun 2010 dana OP RT dipotong atau tidak diterima secara utuh oleh para Ketua RT. Dana OP RT yang menurut SK Gubernur DKI No. 1653 Tahun 2010 sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk tiap RT hanya diberikan separuhnya atau sebesar Rp 300 ribu, sedangkan Rp.300 ribunya lagi tidak diketahui oleh pengurus RW di mana hal ini berlangsung hingga tahun 2013. Belakangan diketahui uang kas tersebut dideposito oleh Kartadinata.

pengembalian uang OP para RT. Persetujuan ini diperkuat hasil rapat tanggal 10 Agustus 2015 di Kelurahan Tamansari yang dipimpin Lurah (saat itu dijabat Agus Yusuf). Pengembalian uang OP inilah yang dipermasalahkan oleh pelapor dengan alasan uang OP telah habis terpakai. Padahal dalam BAP di kepolisian Evelin sebagai Bendahara secara tegas menyatakan bahwa uang hasil pemotongan uang OP belum dipergunakan untuk apa saja. Meski telah diminta, namun Karta sampai November 2014 hanya mau mengalihkan atau memindahkan nama deposito tersebut kepada The Khek King selaku ketua RT 10 dan Budinata A selaku ketua RT 11, yang mana nama-nama itu tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menyimpan uang kas RW yang didepositokan.Bahkan dalam rapat di Kelurahan Tamansari itu telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengembalikan uang operasional kepada Ketua RT, juga sesuai dengan kesepakatan pertemuan di Walikota, dan diperkuat tanda tangan persetujuan pengembalian uang operasional tertanggal 6 Mei 2015 oleh peserta rapat yang hadir. Kesepakatan itu juga menghasilkan untuk pengembalian deposito yang ada di Bank Bumi Artha, atas nama The Khek King dan Budinata A, yang sebelumnya didepositokan di HSBC, bahwa deposito harus dikembalikan ke kas RW 01 paling lambat tanggal 14 Agustus 2015, namun saudara The Khek King tidak mau melakukan pencairan uang tersebut dengan berbagai alasan. Padahal, The Khek King dan Budinata sudah membuat surat pernyataan pada tanggal 17 April 2015 yang menyatakan bahwa deposito tersebut bukan milik mereka tapi milik kas RW 01 Tamansari. Dalam persidangan mengungkapkan bahwa uang OP yang disuruh potong ke bendahara pada

A W K s m k s k s s b p m

m t k k a t h j n d

i m a s k j h

R L B

b r a B k W l A A I B

A k S s l L

Hilangkan Barang Bukti, Saksi Persidangan Pengurus RW 01 Taman Sari Akui Diintervensi "Dana intensif yang harus diberikan kepada masing-masing rt tapi hal itu tidak terealisasi di tahun 2010 karena ada oknum yang memotong 50 persen tadi, nah inilah yang kita permasalahkan," ujarnya. Diketahui bahwa sejak awal uang kas dan deposito ini tidak pernah diketahui dan dilaporkan kepada para pengurus RW dan RT selama 6 tahun terhitung sejak 2007 sampai 2013. Sayangnya dalam sidang pemeriksaan saksi Kartadinata dan The Khek King, keduanya enggan bahkan menghindar untuk menjawab asal usul dana deposito. Seharusnya Jaksa bisa mengungkap dengan jelas kebenaran atas perkara ini, apakah dana OP RT sudah habis atau belum terpakai sama sekali yaitu dalam bentuk deposito. Terdeteksi dan terbongkarnya deposito ini atas pernyataan salah satu nama yang ada direkening kas itu yakni Evelyn pada awal 2014 lalu. Sementara Kartawidjaja sebagai pelapor tidak pernah mengakui saat itu adanya deposito tersebut. Diduga kuat sumber dana adalah dari bagian yang dipotong dan disimpan yang seharusnya diberikan kepada RT & RW untuk menunjang operasional kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban RT dan RW. Sejak terkuaknya dana deposito di bank atas nama Kartadinata (tunggal), Pengurus RW 01 melakukan investigasi dan audit internal atas pengelolaan kas RW sejak tahun 2007 dan jabatan Evelin sebagai Bendahara digantikan oleh Ayauw dan Lay. Dari investigasi diperoleh hasil memang ada dana tersembunyi berupa deposito. Kemudian muncul usulan untuk mengembalikan dana OP periode 2010 s/d 2013 yang tidak diterima secara utuh oleh RT. Usulan ini dibahas dalam Rapat Pengurus RT dan RW tanggal 6 Mei 2015 dengan hasil rapat semua yang hadir setuju untuk menggunakan uang kas RW untuk

K S N

tahun 2010 sampai tahun 2013, setelah dikonfirmasi dengan pihak Walikota, Kecamatan, dan Kelurahan, maka uang operasional itu harus dikembalikan lagi ke semua RT. Sebagaimana bukti di dalam laporan keuangan yang diperlihatkan dalam sidang, bahwa pada Juni dan Juli diketahui terjadi pengembalian uang operasional, yaitu dikembalikan kepada RT-RT pada bulan itu. Mengingat ekspektasi masyarakat terhadap dunia peradilan semakin tinggi.Tak pelak para penegak hukum harus bekerja profesional dan transparan.Anehnya masih ada oknum jaksa yang menyimpang dalam bekerja semisal pada proses penyidikan, penahanan terhadap sebuah kasus bahkan pengadilan ini sudah menyimpang dari visi misi Kejaksaan Agung RI tentang semangat bekerja keras, cerdas dan tuntas demi mewujudkan penegakan hukum yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan, untuk memperlancar/ mendukung keberhasilan pembangunan nasional.Menurut Jaksa Agung HM. Prasetyo mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui penyusunan program-programnya, haruslah benar-benar sesuai arahan sebagaimana diuraikan serta mampu menjangkau 8 area perubahan yang menjadi fokus pembenahan. "Fokus pembenahan itu, mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik," kata HM. Prasetyo.HM. Prasetyo akan melakukan terobosan berupa quick wins seperti pengembalian barang bukti secara langsung kepada yang berhak."Jadi satuan-satuan kerja yang telah melaksanakan program yang berdampak langsung pada penilaian positif masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan agar dapat kiranya diikuti oleh satuan-satuan kerja lainnya," tandasnya. (han) 18/12/2016 2:25:10

h k b b i m s m k l l c f

P

j ( b j h t

h t p g m a

m m g

daerah Kapolres Langsa Sosialisasi Bahaya Narkoba LANGSA: Kapolres langsa AKBP Islandar,ZA, didampingi Waka Polres Langsa Kompol Andi Kirana, melaksanakan kegiatan saweu kede kupi di RH Kopi, Sabtu malam. Kapolres Langsa AKBP Iskandar ZA mengatakan kegiatan saweu keude kupi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat, serta berkomunikasi langsung sambil mensosialisasikan tentang perkembangan situasi Kota Langsa menjelang Pilkada 2017. Selain itu, kata Kapolres, saat ini maraknya peredaran Narkoba yang tidak lagi mengenal batas usia, jadi kita ingatkan semua keluarga dan kerabat agar jauhi narkoba. "Jika ada peredaran narkoba di tempat tinggal masyarakat maka langsung hubungi kantor polisi terdekat atau juga bisa langsung menghubungi ke nomor handpone saya, yang telah dibagikan,"terangnya. Ia menambahkan, Pilkada 2017 ini sudah dekat mari kita semua menyukseskan pilkada ini dengan aman, damai dan lancar."Ayo sukseskan pilkada dengan mengedepankan perdamaian, sehingga bisa berjalan lancar sesuai yang kita harapkan,"imbuhnya. (Chan)

Ribuan Peserta Ikut Langsa Adventure Bike 2016 LANGSA: Ribuan peserta dari berbagai kominutas sepeda yang berasal dari Aceh dan Sumatera Utara, mengikuti Langsa Adventure Bike 2016 di Kota Langsa, Minggu kemarin. Acara itu dilepas langsung Wali Kota Langsa, Usman Abdullah dan dihadiri Kapolres Langsa, AKBP Iskandar ZA, Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol Inf Haris Amril Isya Siregar, Ketua DPRK Langsa, Burhansyah. Salah seorang panitia Baihaqi Anyar, mengatakan, peserta dari 58 komunitas sepeda se Aceh dan Sumatera Utra atau sekitar 1500 peserta dengan menempuh jarak 45 kilometer dan start dimulai dari Lapangan Merdeka Langsa. "Terima kash kepada semua pihak yang sudah membantu sampai kegiatan ini berjalan sukses. Kami berharap semua saling menjaga agar bisa menyelesaikan track ini,"harapnya.Wali Kota Langsa, mengatakan, semoga dengan terlaksananya kegiatan ini, kita bisa makin solid lagi dan kompak dan kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung pada even-even lain."Mudah-mudahan berjalan lancar hingga sampai finish,"pungkasnya. (Chan)

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

Kota Langsa Terima 525 BSPS

LANGSA: Kota Langsa pada tahun 2016 ini menerima 525 unit rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, yang tersebar di 9 gampong di 4 kecamatan. Ke 9 gampong itu yakni, Cinta Raja, Suukarejo masing-masing Kecamatan Langsa Timur, Bate Puteh, Seulala masing-masing Kecamatan Langsa Lama, Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro, Seuriget, Matang Seulimneng, Sungai Pauh Pusaka dan Sungai Pauh Firdaus masing-masing Kecamatan Langsa Barat. Demikian disampaikan Fasilitator BSPS Kota Langsa, Doli Hutajulu, kepada Awak Media sabtu kemarin di Langsa. Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan itu dalam bentuk barang untuk perehaban rumah warga yang

sudah ada."Artinya bantuan ini diberikan dalam bentuk barang, dan hanya untuk perehaban diantaranya atap, lantai dan dinding bukan untuk membangun secara keseluruhan," ujarnya. Kemudian, bagi warga yang menerima bantuan BSPS itu memiliki kriteria diantaranya yakni memiliki tanah sendiri, warga yang berpenghasilan rendah dan yang jelas tidak berkedudukan di lahan pemerintah Sementara itu, sambung Doli, tujuan diberikan bantuan ini adalah untuk menjadikan rumah yang tidak sehat menjadi rumah yang layak huni dan sehat. Sehingga masyarakat bisa menikmati rumah yang layak huni seperti masyarakat lainnya. "Kota Langsa sudah dua kali menerima bantuan BSPS, tahap pertama pada tahun 2015 sebanyak 352 unit di 4 gampong yakni Baaro Laangsa

Lama Kecamatan Langsa Lama, Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Alur Beuraweh Kecamatan Langsa Kota dan Paya Bujuk Seulemak Kecamatan Langsa Baro," terangnya. Lanjut Doli, untuk bantuan tahap kedua ini sudah dalam proses pembangunan sebanyak 75 rumah dengan progres sebesar 30 persen yakni di Gampong Cinta Raja sebanyak 25 unit, Seulalah sebanyak 20 unit, Sukarejo sebanyak 20 unit dan Sungai Pauh Firdaus sebanyak 10 unit dan selebihnya bagi gampong yang mendapatkan bantuan saat ini sedang dalam proses pendistribusian bahan bangunan dari pihak toko yang ditunjuk oleh masyarakat penerima bantuan. Sementara itu, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, menyampaikan bantuan ini atas usulan Pemerintah Kota Langsa ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI, dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat bisa menempati rumah yang layak dan sehat. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Langsa akan terus berusaha dan berupaya untuk membantu warga yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak dan sehat seperti wargawarga lainnya. "Terima kasih kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI, yang telah membantu perehaban rumah bagi warga Kota Langsa,"tandasnya. (Chan)

Terkait pemotongan dana BOS, Jaksa Periksa Pejabat Disdik Langsa

LANGSA: Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa mulai memeriksa sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Langsa, termasuk beberapa kepala sekolah dan dua pemilik usaha percetakan, terkait laporan adanya pemotongan dana BOS di tingkat SD di Kota Langsa, dengan dalih untuk biaya cetak rapor dan membeli sampul rapor murid. Kepala Kejari Langsa, LA Kamis SH MH, Selasa kemarin mengatakan, pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana BOS sebesar Rp 77.000 per murid, oleh oknum pe-

jabat Dinas Pendidikan Langsa. "Lima orang Kepala SD sudah kami mintai keterangan, dilanjutkan dengan pemanggilan pejabat Disdik setingkat kepala bidang untuk diperiksa. Saat ini penyidik sedang bekerja, dan hasilnya nanti akan kami beritahukan ke publik," sebut Kajari. Kajari Langsa, LA berharap publik tidak ragu dengan keseriusan pihaknya dalam menyelesaikan kasus dugaan pemotongan dana BOS di Kota Langsa ini. "Hasil pemeriksaan akan kami umumkan secara terbuka, agar tidak menjadi

preseden buruk terhadap citra penegak hukum," katanya. Sebelumnya diberitakan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk murid di sejumlah SD negeri di Langsa, dilaporkan mengalami pemotongan Rp 77.000/murid, untuk keperluan biaya cetak rapor dan membeli sampul rapor murid. Informasi ini mencuat setelah beberapa guru SD di Langsa yang minta tak ditulis namanya, melaporkan hal ini kepada kepada Awak Media pada Senin lalu. Mereka mengatakan, pungutan ini diarahkan oleh pejabat Dinas Pendidikan setempat kepada seluruh SD di Langsa. Menurut pelapor, pengutipan dana tersebut untuk biaya pembelian/cetak rapor senilai Rp 27.000 per murid, dan untuk sampul rapor sebesar Rp 50.000 per murid. Pengutipan ini berlaku untuk semua SD di Langsa dan dikoordinir oknum pejabat Disdik Langsa yang membawahi Bidang Sekolah Dasar. Padahal menurut sejumlah guru, tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kebijakan seperti ini. (Chan)

PNS Harus Komunikatif Dengan Masyarakat

LANGSA: Tugas dan tanggung jawab seorang pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pelayan masyarakat bukan hanya di kantor tempat kerjanya saja, tapi diluar jam kerja juga harus sering melakukan komunikatif dengan masyarakat. Artinya, status PNS itu bukan hanya melekat ketika berada di kantor , tapi diluar kantor juga merupakan sosok masyarakat yang tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat, agar sering berbaur atau melakukan komunikatif. Sehingga, apa yang menjadi permasalahan di gampong terutama menyangkut dengan kemajuan gampong dapat kita dorong untuk Edisi221.indd 9

mewujudkannya. "Peran serta kita sebagai masyarakat diluar status PNS juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu pikiran, saran dan ide-ide kreatif dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki," sebut Wakil Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid, ketika memberikan arahan pada apel penyerahan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat secara simbolis untuk golongan IVa dan IVb, Kamis kemarin di halaman kantor Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) setempat. Ia menambahkan tujuan komunikatif itu, untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan pembangunan ditingkat gampong. Sehingga, apa menjadi cita-cita kita bersama dalam memajukan Kota Langsa dapat tercapai nantinya. "Saya harap kepada para PNS dilingkungan Pemko Langsa, ketika berada ditengah-tengah masyarakat haruslah sering melakukan komunikatif dengan mereka (masyarakat-red),"harapnya. Menurutnya, komunikatif dengan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus kita bina dan dijaga,sehingga apapun permasalahan ditengah-tengah masyarakat bisa kita ketahui dan se-

cara tidak langsung juga menjadi tanggung jawab untuk bisa berperan langsung dalam menyelesaikannya. Apalagi, kita diluar lingkungan masyarakat merupakan sosok yang berstatus PNS yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah atau pelayan masyarakat. Lebih lanjut Marzuki Hamid, mengatakan, kami selama ini dengak Bapak Usman Abdullah sangat besemangat berupaya sekuat tenaga bergerak untuk membangun Kota Langsa. "Apa yang bisa kita lakukan, walaupun sekecil apapun lakukanlah, karena Kota Langsa ini adalah kota kita, orang tidak akan kemari untuk membangun kota kita kalau kita sendiri tidak ikut peduli," ujarnya. Terkadang, sambung wakil wali kota Langsa, ada pembicara-pembicaraan di kalangan pegawai yang mengatakan, kalau ada gaji kita bekerja, kalau ada di bayar kita bekerja dan kalau ada anggaran kita bekerja.Jadi, saya rasa ada kegiatankegiatan yang bisa kita lakukan tanpa adanya anggaran karena kita telah diberikan gaji oleh pemerintah, tetapi kalau itu ada honor atau anggaran, ya silakan saja. Namun, kalau tidak ada juga tetap harus kita kerjakan sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara sebagai PNS,"pungkasnya. (Chan)

09

Peralihan SMA/SMK ke Dinas Provinsi, Guru Bakti Atim Kecewa

ACEH TIMUR: Ekses dari peralihan pengelolaan SMA/SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke Dinas Pendidikan Provinsi, membuat ratusan guru bhakti di Aceh Timur kecewa. Pasalnya dalam persiapan pemindahan tersebut, guru bakti yang ada tidak diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. "Informasinya guru bakti tidak diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Hanya guru yang berstatus PNS saja yang diterima. Dengan demikian kami sangat khawatir ke depan kami sebagai guru bakti yang telah mengajar di SMA dan SMK Aceh Timur akan menganggur," kata seorang guru bakti . Katanya, jika guru bakti tidak diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, berarti pihaknya tidak diperhitungkan lagi. "Padahal kami telah lama mengajar dan berbakti dalam meningkatkan SDM anak negeri ini," ujarnya. Hal senada juga dikatakan Muhammad, (38). Jika diberlakukan, pihaknya akan mendatangi Kantor Di-

nas Pendidikan Provinsi Aceh untuk mempertanyakan hal itu. "Jika hal ini benar ,maka kami ramai-ramai akan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk mempertanyakan persolan ini," kata salah seorang guru bakti di salah satu SMA itu. Pemindahan pengelolaan SMA/ SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi, katanya, sah-sah saja. "Silahkan dipindahkan pengelolaan ke tingkat provinsi, tapi jangan abaikan kami. Karena kami juga berjasa dalam memajukan dunia pendidikan di Aceh Timur. Dalam hal ini pemerintah daerah harus memperjuangkan nasib kami ," kata Muhammad. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Aceh Timur Saiful Basri, saat dihubungi Awak Media , menyebutkan, sedikitnya ada 709 orang guru bakti di SMA dan SMK di seluruh Aceh Timur. 480 orang di SMA dan 229 orang di SMK. "Jumlah tersebut hingga tahun 2016 ini semua masih aktif di SMA dan SMK yang tersebar di wilayah Aceh Timur,"kata Saiful Basri singkat. (Chan)

Kapolres Langsa & Dandim Atim Ngopi Bareng Wartawan LANGSA: Kapolres Langsa, AKBP H Iskandar ZA SIK, Dandim 0104/Atim, Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar, Kamis pagi ini ngopi bareng dengan komunitas wartawan media cetak dan elektronik yang bertugas di wilayah Kota Langsa.Acara ngopi tersebut berlangsung di Wisma Coffee, selain itu juga ikut hadir mendampingi Kapolres, Kasat Lantas, AKP Vifa Febriana SIK, Kasat Reskrim, AKP M Taufiq SIK, ?dan lainnya. Pada kesempatan ini Kapolres AKBP Iskandar meminta wartawan tak sungkan-sungkan menghubungi dirinya melalui nomor kontak tele-

pon, terkait kebutuhan konfirmasi pemberitaan di media massa.Bahkan jika memungkinan untuk kasus-kasus tertentu atau kasus rutin seperti curanmor, laka lantas, wartawan dapat mengkonfirmasikan langsung ke Kasat Reskrim, Kasat Lantas, maupun Kasat Narkoba. Namun untuk pengungkapan kasus-kasus besar, menurut Kapolres juga diperlukan adanya konfrensi pers baik nantinya akan dipimpin oleh Kapolres lansung atau Waka Polres.Pada intinya Kapolres mengajak wartawan untuk terus membangun kerjasama dengan baik bersama pihak Kepolisian. (Chan)

Polisi dan BNN Sita 31 Batang Pohon Ganja LANGSA: Aparat Polsek Langsa Barat Polres Langsa dan BNN Kota Langsa, Kamis kemarin berhasil menyita atau mengamankan 31 batang pohon ganja di kawasan tambak Dusun Islah, Gampong Lhoke Banie, Kecamatan Langsa Barat.Tanaman ganja yang diperkirakan beumur 2-3 bulan ini sengaja ditanam pelaku berinisial FA (30), warga setempat di dalam pot bungan dan polibet. Polisi kini masih memburu pelaku yang kabur saat penggerebekan itu. Kapolres Langsa, AKBP H Iskandar ZA SIK, melalui Kapolsek Langsa Barat, AKP Salmidin SE, kepada Awak Media, mengatakan, berawal informasi masyarakat kepada aparat Polsek Langsa Barat

yang mengetahui adanya aktivitas seorang warga berinisial FA.FA sengaja menanam ganja di lokasi sekitar tambak ikan dan udang daerah setempat. Kini pohon ganja itu memiliki ketinggian antara 3050 cm dan usianya antara 2-3 bulan. Untuk menuju lokasi tambak ikan dan udang dimana ditanami ganja itu, aparat keamanan dan petugas BNN Kota Langsa harus menempuh jarak sekitar 2 Km atau 30 menit dengan berjalan kaki, karena tidak bisa dilalui kendaraan. "Kini 31 batang pohon ganja itu sudah kita amankan ke Mapolsek Langsa Barat, dan pemilik FA, sedang dalam pengejaran," imbuh Kapolsek Langsa Barat. (Chan) 18/12/2016 2:25:11

tangerang & banten Aparatur Kecamatan Gelar Operasi Yustisi UNTUK menjaga ketertiban di tengah masyarakat dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aparatur kecamatan di Kota Tangerang menggelar operasi yustisi kependudukan. Sasaran operasi ini adalah para pendatang yang tinggal di kontrakan dan belum melaporkan kedatangan mereka ke pihak RT/RW setempat. Kegiatan razia melibatkan unsur tiga pilar yakni Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini pihak kecamatan, Kepolisian dan TNI khususnya unsur Babinkamtibmas dan Babinsa, Trantib, kelurahan dan RT/ RW.

Kecamatan-kecamatan yang menggelar operasi tersebut di antaranya Cipondoh dan Larangan. Sekretaris Kecamatan Cipondoh, H. Syamsudin mengatakan, pihak telah menggelar razia pada Kamis (20/ 10/2016) malam. "Kita melibatkan kurang lebih 70 orang petugas yang terdiri dari petugas Trantib, TNI dan Polri,"ujarnya Jumat (21/ 10/2016) pagi. Seluruh petugas dibagi ke sepuluh kelurahan yang ada di Cipondoh. Ditambahkannya, razia dilakukan dengan cara menyisir kontrakan-kontrakan. "Yang belum melapor kita suruh lapor ke RT dan agar mereka mengurus pembuatan identitas mereka," ujarnya. Syamsudin juga mengatakan, kegiatan seperti ini akan berjalan secara berkesinambungan demi terciptanya ketertiban di tengah masyarakat Kota Tangerang. "Alhamudillah sejauh ini kita tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan, hanya memang tidak seluruh penghuni kontrakan berhasil kita temui, namun sudah diberitahukan agar mereka segera melapor," ujarnya. Dari hasil razia tersebut, menurut Syamsudin memang masih ada warga yang belum sadar untuk mengurus administrasinya kependudukan, dengan demikian akhirnya petugas langsung memberi pengertian dan peringatan agar mereka segera mengurusnya. “Alasannya macammacam, ada yang sibuk kerja, tidak punya waktu lah, apalah,” ujarnya. Sementara itu, Kecamatan Larangan juga melakukan langkah serupa. Camat Larangan, Damiati menjelaskan, pihaknya juga melibatkan tiga pilar dalam melaksanakan razia. "Kita sudah melakukan rapat persiapan dengan cara menggelar rapat yang turut dihadiri oleh Sekcam Larangan, para lurah se Kecamatan Larangan, Kasi Trantib, Babinkamtibmas dan Babinsa," ujarnya. Adapun sasaran razia kali ini adalah rumah-rumah kontrakan, serta ruko-ruko di wilayah Larangan. Sebelumnya, Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin sudah meminta jajarannya khususnya yang berada di wilayah seperti para camat, lurah, rukun warga, rukun tetangga, untuk terus tingkatkan kepekaan di tengah-tengah masyarakat dan terus menjalin kerjasama yang harmonis di semua lini sehingga komunikasi dapat terbangun dua arah dengan berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Tangerang. “Gencarkan terus patroli dan operasi yustisi bersama pihak kepolisian serta tentara nasional Indonesia atau “kerjasama tiga pilar, yaitu kerjasama antara pemerintah daerah, kepolisian dan TNI, untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi warga,” tegasnya seraya mengimbau, untuk mengoptimalkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diharapkan," terangnya. (Rls) Edisi221.indd 10

Wali Kota: Pemuda Janganan Berpangku Tangan

WALI KOTA Tangerang Arief R. Wismansyah mengajak para pemuda Kota Tangerang untuk menjadikan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober sebagai momentum untuk merubah diri melalui karya nyata yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota saat Peringatan Sumpah Pemuda dengan tema Gelar Karya Pemuda yang diselenggarakan oleh KNPI Kota Tangerang di Gedung KNPI Sukasari, Senin (24/10). "Ini bukan lagi ngomongin bulannya pemuda lagi, tapi harinya pemuda agar setiap hari pemuda bisa berubah harus mampu berkarya mandiri," Ujar Wali Kota. "Pemuda sekarang harus mampu menjawab tantangan jaman. Pemuda

harus bisa baca peluang, tidak boleh berpangku tangan dan harus bisa berkontribusi untuk Kota Tangerang," Sambungnya. Wali Kota juga menyampaikan bahwa melalui kampung pemuda yang telah dilaksanakan di 13 kecamatan, diharapkan mampu menggali potensi pemuda-pemudi di Kota Tangerang. Sehingga akan banyak karya nyata dari para pemuda Kota Tangerang yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Tangerang. "Apalagi pemerintah kota ingin menjadikan kota Tangerang menjadi Kota yang layak dikunjungi," Jelasnya. Selain itu, dalam rangka menggali potensi generasi pemuda di Kota Tangerang Wali Kota juga mengharapkan agar kedepan ada kerjasa-

Adapun jumlah pegawai Pemkot Tangerang yang dialihtugaskan yaitu meliputi fungsional guru dan tenaga pendidik sebayak 1231 dengan rincian 555 laki-laki dan 676 perempuan. Pengawas ketenagakerjaan sebanyak sembilan laki-laki dan enam perempuan. Kemudian, satu penyuluh perikanan. Dengan total keseluruhan 1247 ( 565 laki-laki, 682 perempuan). Sementara itu, dalam sambutannya, gubernur Banten, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ranta Soeharta, mengatakan, terdapat 13 sub urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi dan kabupaten/kota ke pusat dan sebaliknya. Pada saat ini, tetap dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan terkait sampai dengan 31 Desember 2016. Pengalihan tersebut, jelas Ranta, berkaitan dengan urusan pendidikan menengah, pengelolaam terminal tipe A dan B, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan petugas, pengelolaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB)/petugas lapangan KB (PKB/ PLKB), pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Selain itu, penye-

ma antara organisasi kepemudaan di Kota Tangerang dengan Hotel maupun pengusaha guna memfasilitasi pameran karya pemuda Kota Tangerang. "Mungkin nanti bisa dibikin MOU dengan hotel Kota Tangerang untuk menjadi galeri seni karya pemuda Kota Tangerang," Terangnya. Sementara itu ketika ditanya komentarnya terkait penetapan Perda Pemuda, Wali Kota menyampaikan bahwa agar dengan adanya perda pemuda tersebut bisa semakin mendorong pemuda pemudi Kota Tangerang untuk berkreasi dan berkatulaisiasi kongkret untuk Kota Tangerang. "Semoga pemuda bisa bergerak bersama-sama menggali potensinya untuk maju bersama-sama," Imbuhnya lagi. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota juga menyampaikan apresiasinya kepada para seniman muda Kota Tangerang yang telah menunjukkan karya nyatanya di bidang seni sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. "Mudah mudahan karyanya tidak hanya sebatas dkanvas, mari kita lukis Kota kita agar lebih indah," Kata Wali Kota kepada para seniman Kota Tangerang yang hasil karya mereka ikut mengisi kegiatan peringatan Sumpah Pemuda 2016. (Rls)

lenggaraan penyuluh perikanan nasional, penyediaan dana untuk khalayak masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang didaerah terpencil dan pedesaan juga termasuk dalam dokumen P2D. Ranta mengharapkan, data dan dokumen yang telah disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota harus sudah berupa dokumen final dan sudah mengakomodir seluruh pegawai yang dipindahkan status kepegawaiannya dari kabupaten/kota ke provinsi, sehingga teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2017. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, E. Kusmayadi, dalam laporanya mengatakan, jumlah personil yang dialihkan dari kabupaten/kota ke Provinsi Banten sebanyak 6.168 personil. Sedangkan dari provinsi ke kabupaten/kota sebanyak 27 personil. Nilai aset yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi yaitu untuk nilai perolehan Rp. 1.616.252.925.935,23,- dan nilai buku Rp.1.433.073.521.655,94,Sedangkan Untuk aset yang dialihkan dari provinsi ke kabupaten/kota Rp. 2.966.183.832,94,- dan nilai perolehannya sebesar Rp. 652.926,088,94,- (Rls)

528 Penggalang SD dan SMP Ikuti LT3 “Kami meberlakukan peraturan yang ketat an independen pada LT 3 ini, panitia pun tidak diperbolehkan masuk ke arena kemah tanpa ID card khusus. Disini kami juga melibatkan TNI dan lembaga kursus bahasa inggris dalam penilaian lomba, sehingga netralitas penilaiannya akan terjaga.” RATUSAN tingkat penggalang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kota Tangerang mengikuti Lomba Tingkat (LT) 3 di lapangan Lapas Anak Kota Tangerang, Jumat (21/10). Kegiatan yang diikuti sekitar 528 anak dari 66 regu itu dimulai sejak Kamis (20/

10) dan akan berakhir Minggu (23/ 10). Ketua Panitia, Suherman menjelaskan bahwa LT 3 ini diselenggarakan dalam rangka persiapan LT 4 (tingkat Provinsi), yang akan digelar pada bulan November mendatang. “Ini bagian dari persiapn untuk perlombaan tingkat selanjutnya, sehingga dari kegiatan ini kami dapat menseleksi para penggalang yang akan mewakili kota Tangerang,” jelas Suherman saat ditemui dilokasi. Adapun perlombaan yang dilombakan diantaranya diantaranya ialah manajemen sikap, mental , spritual baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Kemudian ada juga perlombaan tali temali, bangun gapura, pidato berbahasa inggris dan berbagai

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

10 p

Pemkot Kembangkan Data Informasi Berbasis Geospasial

Pengalihan Urusan, Jangan Sampai Menurunkan Kualitas Pelayanan WALI KOTA Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, menandatangani berita acara serah terima Personil, Sarana, Prasarana dan Dokumen (P2D) bersama delapan (8) kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten, yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Senin (24/10). Hal tersebut tentunya sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/ SJ tanggal 16 Oktober 2015, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/ 5372-Pem/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan di Provinsi Banten. Wali Kota menuturkan, dengan dilakukannya serah terima pada hari ini, ada kejelasan dan tindak lanjut terkait amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, soal urusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, dengan adanya pengalihan dari kota ke provinsi, kita harapkan pendidikan akan semakin baik kualitasnya dan lebih terstandarisasi dengan baik. Dirinya juga menyampaikan, agar proses pengalihan tersebut tidak boleh mengganggu apalagi sampai menghambat pada pelayanan publik. “Jangan karena alasan pengalihan, kualitas pelayanan jadi menurun. Tugas dan kewajiban pemerintah yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat,” tegasnya seraya menuturkan, pengalihan urusan tersebut tak lain sebagai implikasi dari perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mesti dilaksanakan.

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

perlombaan lainnya. “Kami meberlakukan peraturan yang ketat an independen pada LT 3 ini, panitia pun tidak diperbolehkan masuk ke arena kemah tanpa ID card khusus. Disini kami juga melibatkan TNI dan lembaga kursus bahasa inggris dalam penilaian lomba, sehingga netralitas penilaiannya akan terjaga. Bahkan para panitia juga kami sumpah,” ungkap Suherman. Salah satu regu dari SMP swasta Budhi di Karawaci saat ditemui mengaku optimis dalam mengikuti perlombaan ini, dan dapat mewakili untuk tingkat provinsi. “Kami berharapa dapat menang dan mewakili kota Tangerang untuk LT 4 mendatang,” kata Anto, pelajar SMP Budhi. (Rls)

PEMERINTAH Kota Tangerang tengah mengembangkan pembangunan wilayah berbasis Geospasial atau peta. Sistem ini selain membantu menjelaskan data-data lewat gambar peta, juga bisa membantu Pemkot dalam penindakan masalah pembangunan. Kasie Pengembangan E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangeranh Adhi Zulkifli mengatakan, Pemkot Tangerang selama ini punya banyak data kewilayahan, namun lemah karena tidak diketahui lokasi persisnya. "Misalnya data warga miskin di kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, itu sebelah mananya, kita tidak pernah tahu," katanya, Jumat (21/10/2016).

Menurut Adhi, program yang sudah berjalan dengan geospasial ini diantaranya pemetaan warga miskin, perizinan, keluhan masyarakat, menara telekomunikasi dan maping hasil musrembang. Sedangkan yang akan dikembangkan adalah titik-titik banjir. Data-data tersebut akan dilapisi dengan data lainnya. Sehingga bisa diketahui hubungan sebab akibatnya. Data tersebut akan diakses di Tangerang Live Room (TLR) sebagai pusat kontrol Pemkot Tangerang. "Contoh data banjir dengan data daerah aliran sungai. Jadi jadi bisa tau sumber masalah banjirnya dari mana. Dengan begitu langkah-langkah penanganannya bisa segera dicari," katanya. (Rls)

B

m

m l m t s h b

k k i

s m t

e n e b t m l t p r b g t

b D ,

Dokter Cilik Kampanyekan Bahaya Rokok DOKTER cilik di SD Negeri 1 Tanah Tinggi mengkampanyekan bahaya merokok kepada murid-murid lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya mencegah perokok pemula sejak usia dini dan pentingnya hidup sehat. “Mereka para dokter cilik ini sebelumnya mendapat bimbingan dari pihak puskesmas, lalu sudah saat nya saat ini mereka menyampaiakan bahaya merokok kepada teman-temannya,” jelas Udin, salah seorang guru SD Negeri 1 Tanah Tinggi, Jumat (21/10). Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di SD Negeri 1 Tanah Tinggi. “Pertama kami me-

mang ingin mengkampanyekan bahaya merokok sejak dini, karena kita ketahui dampak merokok sangat berbahaya, terutama bagi pelajar, hal itu dapat menurunkan prestasi,” ungkapnya. Salah seorang dokter cilik Maftuhatun Hidayah (11) mengatakan bahwa pentingnya kesadaran mengetahui bahaya merokok sejak dini. “Saya dan dua dokter cilik lainnya ingin berperan serta mengkampanyekan bahaya merokok ke teman-teman lainnya, karena merokok itu memang berbahaya buat kesehatan dan pikiran kita. Mudah-mudahan dengan kampanye ini, temen-temen di SD Negeri 1 Tanah Tinggi paham dan tidak melakukan hal itu,” katanya. (Rls)

w d a t d s

3 k d

P

a p

r y R

n 1

Wali Kota Tangerang Berbagi Ilmu Smart City pada Wali Kota Serang Beserta Jajarannya

m r n s

SMART City atau Kota Cerdas" adalah salah satu solusi bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menyikapi berbagai perkembangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Paparan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Smart City Kota Serang melalui Madani Smart City, di Aula Hotel Allium, Kota Tangerang, Selasa (25/ 10). Dengan paparan lugasnya, Arief menyampaikan, jika pemerintah daerah tidak dapat melakukan akselerasi dalam menyikapi perkembangan di masyarakat, penyelenggaraan roda pemerintahan baik internal dan eksternal tidak akan berjalan seimbang. Melalui pengembangan Smart City dengan memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis teknologi, tentunya kami ingin menuju pada sebuah peningkatan kinerja serta kemudahan, kecepatan dan solusi bagi kemajuan kota, pegawai serta masyarakatnya. “Ada tiga aspek yang harus dipenuhi untuk menyukseskan konsep smart city yaitu hardware, software dan brainware,” papar Arief dihadapan Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Zaman, Sekretaris Daerah, Tubagus Urip Henus serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Hardware itu, lanjutnya, berbicara pada infrastruktur, seperti kalau Base Transceiver Station (BTS)-nya belum banyak dan lambat itu susah. Sementara software, soal aplikasi maupun sensoring, yaitu aplikasi untuk menangkap data-data realtime dari masyarakat. Sedangkan brainware, adalah sumber daya manusianya. Di mana SDM yang ada, harus paham soal hardware dan software yang digunakan.

s d

“Tiga aspek tersebut, harus bersinergis dalam pengembangan Kota Cerdas. Hal itu juga yang terus kami tingkatkan agar semakin memudahkan setiap pekerjaan dan dapat merespon dengan cepat setiap masukan dari masyarakat,” tutur Arief. Melalui penggunaan berbagai aplikasi yang ada, seperti halnya layanan aspirasi kontak saran anda, layanan pengadaan secara elektronik, tata naskah dinas secara elektronik (e-office), sistem informasi kepegawaian daerah, perijinan, sistem informasi petugas lapangan, dan sederetan aplikasi lain, yang semuanya berbasis online, selain memberikan kemudahan kepada pegawai dan masyarakat, juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan upaya pelayanan prima kepada kepada masyarakat sebagai wujud good governance atau pemerintahan yang baik. Arief tentunya sangat mengapresiasi upaya Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Zaman beserta jajarannya yang bergerak cepat menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) Tangerang Smart City yang telah dilakukan di Pusat Pemerintah Kota Tangerang, pada (20/9). Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Pemkot Tangerang yang telah memberikan ruang untuk berbagi ilmu dam implementasi soal konsep Smart City kepada aparatur di lingkup Kota Serang. “Ketertarikan dan kesungguhan Kota Serang untuk menerapkan Konsep Kota Cerdas, langsung ditindaklanjuti dengan cepat diantaranya melalui kegiatan sosialisasi dan sharing ilmu pada hari ini. Untuk sebuah perubahan yang baik harus mau berkorban dan terus belajar,” tuturnya seraya mengucapkan, semoga upaya untuk menjadikan Kota Serang semakin maju dan madani di masa depan.” (Rls) 18/12/2016 2:25:12

l t t D i y P

u P p D L C l K m u m

R k s m r n t t

b l j d A b j p J d s

peristiwa Bekas Camat... kepedulian terhadap masyarakat(DKTM) atau CSR. Hal ini untuk kebutuhan masyarakat yang berada disekitar lokasi pertambangan dan untuk mendapatkan kompensasi yang diatur dalam DKTM maka masyarakat sekitar harus mengajukan permohonan berbentuk proposal sesuai kebutuhan. DKTM atau CSR adalah suatu kegiatan berbasis lokasi maksud dari kegiatan berbasis lokasi adalah kegiatan serta implikasi dari kegiatan bersangkutan dipriorotaskan untuk masyarakat atau lingkungan disekitar lokasi. Perusahaan tidak ada ukuran spesifik yang dapat dipakai untuk menentukan yang diameter lokasi penerapan CSR.Patokan sederhana yang boleh dipakai adalah patokan kepantasan yang mendasarkan pada kemampuan perusahaan artinya ruang lingkup (wilayah)jangkauan kegiatan CSR didasarkan pada kemampuan finansial yang disediakan perusahaan yang bersangkutan atau biasanya dipakai juga patokan regional atau pembagian wilayah yang telah ada sebelumnya . Misalnya dengan mengikuti pembangian wilayah administrasi seperti Desa,Kelurahan,Kecamatan,Kabupaten ,Provinsi dan lain sebagainya. Sementara itu pemilihan jenis wilayah administrasi mana yang akan dipakai didasarkan kemampuan finansial dan teknis perusahaan penentuan wilayah pelaksanaan juga dapat dilakukan oleh perusahaan bersangkutan misalnya suatu perusahaan. Didalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .Bab IV ten-

Pembebasan... NJOP sementara pihak ketiga atau tim apresial sesuai harga pasar"sebut Ridwan. Lahan yang dimaksud dihamparan kosong dan terbagi dua titek yaitu di Rt.002 Rw.005 dan Rt.005 Rw.002. Adapun luas area lahan yang dibebaskan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang 10,514 m2 dan 8,071 m2. Besaran nilai pembebasan lahan milik Wan Zakir BA sesuai anggaran yang dicairkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sebesar Rp.2.137.600.000. Dari total nilai tersebut diatas sama halnya harga permeter yang dibebaskan sebesar Rp.115.020. Bahwa berdasarkan Undang-un-

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

tang sumber penerimaan daerah pasal 5 ayatt (1) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi,penerimaan daerah terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang dimaksud ayat (1) bersumber dari PAD,dana perimbangan dan lain sebagainya. Dari ke empat Kelurahaan tersebut yang menerima dana CSR atau DKTM dari PT.Lobindo dan PT.BCT adalah Kelurahan Kijang Kota sebesar Rp.475 juta,Kelurahan Gungung Lengkuas sebesar Rp.1.625.980.000.Adapun untuk kedua Kelurahan lagi saat dikonfirmasi Awak Media ini mengatakan data penerima hilang sehinga diperuntukan untuk apa saja lupa"Maap data yang ditanyakan ini saat itu kami bawa pulang kerumah dan kini data tersebut hilang"sebut Lurah Sungai Lekop dengan wajah pucat pasi.Bahkan sempat dicecar beberapa pertanyaan lagi seputar dihilangkannya data penerimaan DKTM yang dimaksud,Lurah tersebut sangat begitu gugup. Kabarnya Lurah Sungai Lekop sangat doyan dugem di Kota Batam,dari sinilah akhirnya kasus ini dikembangkan dan diketahui dari berbagai sumber yang dapat dipercaya ternyata aliran dana di keempat kelurahan tersebut "digelapkan "oleh mantan Camat Bintan Timur yang kini menjabat Seketaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan,Hasan bersama Lurah Sungai Lekop Ridwan."Ngak dibatam ngak dipinang kedua pejabat ini paling doyan dugem,para wanita yang menemani mereka saat hura-hura dibayar tingi"sebut Risman warga Tanjungpinang. Bahkan Hasan sendiri sempat

memiliki wanita simpanan yang kala itu wanita tersebut masih berstatus istri orang dan belakangan perbuatan Hasan dipergoki suaminya akibatnya wanita inipun bercerai. Terkait dugaan pengelapan dana DKTM,Hasan sempat ditemui yang mengaku dari Wartawan Mingguan hasil pembicaraan tersebut Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.5 juta. Dugaan pengelapan dana DKTM,Ketua Umum LSM Komite Pemantau Korupsi Ilham Rokan turun ke Tanjungpinang Provinsi Kepri dan bertemu langsung dengan beberapa Lurah serta mantan Camat,Hasan.Dari sini berbagai point dipertanyakan termasuk surat SPJ dari Kelurahan Gunung Lengkuas ke Hasan,Hasan sendiri hanya menjawab kita selesaikan secara kekeluargaan saja la buat apa ribut-ribut toh nantinya bakalan ketemu juga di Tanjungpinang.Bahwa dana bantuan untuk Lurah Kijang Kota sebesar Rp.475 juta dana yang diberikan kepada masyarakat hanya sebesar Rp.35 juta sisanya diduga dipergunakan secara pribadi oleh Hasan dan Hasan juga dari dana DKTM ini membeli satu unit mobil berjenis Kijang Kota untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.175 juta. ILHAM ANGKAT BICARA Menurut Ilham Rokan lagi kepada Awak Media ini di Tanjungpinang dari ke empat Kelurahan di Kecamatan Bintan Timur hanya dua Kelurahan data yang kami miliki, karena dua Kelurahan lagi mengatakan kalau seluruh dokumen terkait penerimaan dana DKTAM/CSR dari PT.Lobindo dan PT.Bintan Cahaya Terang (BCT) untuk masyarakat terkena aktifitas tambang (DKTM/CSR) hilang. Total dana yang dukucurkan

dari kedua perusahaant tersebut untuk keempat kelurahan menurut Camat Bintan Timur semasa Hasan S.Sos mencapai lebih kurang Rp.6 miliar. Bahwa total dana yang diterima dari PT.Lobindo untuk Kelurahan Kijang Kota sebesar Rp.195 juta dan dari PT.Bintan Cahaya Terang sebesar Rp.280 juta totalnya sebesar Rp.475 juta. Dari nilai tersebut dana yang diberikan kepada masyarakat hanya sebesar Rp.35 juta,akibatnya dana bantuan yang tidak dapat dipertangung jawabkan sebesar Rp.440 juta. Adapun dana yang diterima Lurah Gunung Lengkuas dari PT.Lobindo sebesar Rp.660 juta dan dari PT.Bintan Cahaya Terang sebesar Rp.965.980 juta total dana yang diterima dari kedua perusahaan tersebut sebesar Rp.1.625.980.000. Dan dana yang terealisasi kepada masyarakat penerima yakni seluruhnya sebesar Rp.86 juta (hal ini dapat dilihat pengucuran dana tanpa proposal red).Akibatnya dana bantuan yang masuk kekantong pribadi Hasan sebesar Rp.1.539.980.000. Dan seluruh SPJ (surat pertangung jawaban) kepada Bupati Bintan yang ditembuskan ke Dinas Pertambangan Kabupaten Bintan oleh keempat Kelurahan yang dimaksud di yakini fiktif pasalnya masyarakat tidak pernah menerima dan menandatangani seluruh kegiatan yang mereka laksanakan. Dana yang dinikmati Hasan Cs notabenenyan untuk kepentingan masyarakat walhasil Ketua Umum LSM Komite Pemantau Korupsi,Ilham Rokan melaporkan kasusnya kepihak Kejari Tanjungpinang.Bersambung! (Ridwan Lingga/Azri MR)

dang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka untuk menentukan nilai harga yang dibebaskan pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang menunjuk Tim Apresial atau pihak Ketiga. Adapun tim Apresial yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan yakni KJPP Sarwono,Indrastuti & Rekan,beralamat Kota Batam Provinsi Kepri. Bahwa mekanisme pembebasan lahan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Pemerintah Indonesia yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2012 Cq Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012.

Masih menurut Ridwan Lingga bahwa terkait pembebasan lahan untuk kepentingan umum yakni untuk pembangunan sekolah menengah atas oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang milik Wan Zakir yang kini bertempat tingal di Kota Pakanbaru banyak di temukan keganjilan dan adanya dugaan pembengkakan nilai pembebasan diantaranya. Bahwa sesuai hasil konfirmasi kami dengan pihak Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang pada saat pelaksanaan pembebasan lahan yang dimaksud mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan akibatnya nilai pembebasan tersebut kami ragukan bahkan sampai kini belum adanya pelepasan hak antara Wan Zakir den-

gan pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.Karena diatas tanah yang telah dibebaskan masih berstatus atas nama Wan Zakir."Sesuai data yang kami terima terjadi dua pendapat tentang penentuan nilai objek tanah.Pasalnya pihak KJPP mengatakan besaran nilai ganti rugi berdasarakan harga pasar sementara berdasarkan hitungan pihak dinas pendidikan Kota Tanjungpinang berdasarkan NJOP"sebut Ridwan Lingga lagi pada Awak Media ini. Bahwa besaran pembayaran ganti rugi lahan milik Wan Zakir oleh pihak KJPP permeter sebesar Rp.115.020.dan besaran ganti rugi versi pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sebesar Rp.103.000. (Ridwan Lingga)

Seketariat DPRD Langkat Gelar Sosialisasi 4 Perda LANGKAT: Dalam upaya untuk lebih mengenal dan mengetahui serta sadar tentang hukum juga Peratauran Daerah (Perda), sekretariat DPRD Langkat laksanakan sosialisasi 4 peraturan daerah tahun 2016 yang digelar di Aula kantor Lurah Pekan Kuala Kecamatan Kuala. Pembukaan sosialisasi oleh ketua DPRD langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE dan dihadiri para narasumber, sejumlah anggota DPRD langkat, Sekretaris DPRD Langkat Drs.Basrah Pardomuan, Camat kecamatan kuala, para Kepala Desa dan Lurah se kecamatan Kuala, para pimpinan dan tokoh masyarakat kecamatan Kuala serta undangan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE pada kesempatan tersebut menghimbau sekaligus mengingatkan kepada Camat dan perangkat Desa serta Kelurahan juga peserta sosialisasi lainnya untuk benar-benar memperhatikan dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini dibuat,

sehingga dapat memberikan penjelasan pada masyarakat lainnya yang tidak hadir dalam kegiatan ini, ucapnya. Empat perda dimaksud yaitu : 1.Perda No.17 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian tanaman berkelanjutan, 2.Perda No. 01 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, 3.Perda No.02 tahun 2014 tentang penyelengga-

raan ketenagakerjaan, dan 4.Perda No.03 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Drs. Basrah Pardomuan, selaku Sekretaris DPRD Kab.Langkat dalam pidato laporan panitia pelaksana acara tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi Perda Inisiatif DPRD Langkat ini mempunyai makna yang sangat penting, dimana dari hasil kegiatan ini diharapkan nantin-

ya masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui segala peraturan-peraturan daerah Kabupaten Langkat. Para undangan dan peserta sosialisasi kelihatan tampak sangat serius dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut yang disampaikan dan dipaparkan oleh sejumlah narasumber yaitu; dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat, dari unsur Kejaksaan Negeri Stabat, dari unsur Polres Langkat, dari Sekretariat DPRD Langkat dan dari Staf Ahli BPPD DPRD Langkat. Beberapa peserta dari kalangan masyarakat yang saat ditemui mengatakan bahwa, mereka merasa senang diundang hingga dapat menghadiri dan mengetahui serta memahami tentang perda-perda yang ada dan berlaku di kabupaten langkat ini, lebih-lebih lagi dengan diadakannya kesempatan ruang tanya jawab sehingga kami dapat mengerti dengan jelas tentang perda - perda tersebut, ujarnya dengan spontan. (Yusmawati)

Pasar Sepi Pengunjung, Pedagang Bisa Gulung Tikar LANGKAT: Pasar pagi yang berada di jalan Khairil Anwar lingkungan 12 Kecamatan Tanjungpura telah selesai dibangun dua tahun lalu dan dibiayai dari APBN.Namun kondisi pasar tersebut hingga kini masih sepi pengunjung lantaran masih banyak para pedagang berdagang disekitar jalan Jenderal Sudirman.Sebagaimana dikeluhkan salah satu pedagang sayur kepada Awak Media ini menEdisi221.indd 11

ceritrakan kalau dirinya setiap harinya harus membuka dagangan dari jam 3 subuh hinga jam 9 pagi jangankan harap untung balek modalpun sangat sulit sehinga bukan tidak mungkin para pedagang tersebut bakal gulung tikar.Keluhan para pedagang inipun telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Langkat dengan cara melayangkan surat.Alasan para pedagang men-

gapa mereka berdagang sepi dikarekana lokasi dagang terpecah menjadi dua tempat yakni dijalan Sudirman dan dijalan Khairil Anwar padahal sebelumnya pihak Pemkab sendiri telah meminta kepada pedagang agar menempatkan kios-kios yang baru dibangun pemerintah ini tepatnya dijalan Khairil Anwar berdagang namun para pedagang yang lainnya masih saja membandel dan berdagang

dilokasi pasar lama akibatnya para pembeli terpecah didua pasar. Camat Tanjungpura,Surianto S.Sos saat dikonfirmasi prihal yang dimaksud diatas mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak disperindak Kabupaten Langkat guna penindakan terhadap pedagang yang masih berdagang dijalan jenderal Sudirman. (M.Heri Syahputra)

Sutan... sembuh," ujar Priharsa, Selasa (25/10). Saat ini, Sutan bukan kewenangan KPK lagi karena yang bersangkutan sebelumnya sudah dieksekusi setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. "Kalau sudah dieksekusi itu masuk kewenangan Kemenkumham lewat Ditjen Pas," tegas Priharsa. Sutan yang juga Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, itu dibawa dari tahanan KPK, Kamis (26/5) siang. Pria yang dikenal dengan slogan "ngeri-ngeri sedap" itu sempat memberikan komentar sebelum masuk ke mobil tahanan. "Ini pengadilan dunia, yang

KPK Garap... saksi. Tidak ada sama sekali,” kata Ahmad Rifai, pengacara Nur Alam mendampingi kliennya di kantor KPK, Senin (24/10) malam. Dia pun enggan menilai apakah Ridho merupakan saksi kunci dalam kasus ini. KPK menetapkan Nur sebagai tersangka terkait penerbitan IUP. Yakni penerbitan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadan-

Polisi Periksa... untuk ijin re-ekspor," tegas Yuldi. PT Mitra Perkara Mandiri melaporkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok Fajar Doni atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menghambat reekspor barang. Kasus bermula ketika 6 Mei 2016 PT Mitra Perkasa Mandiri melakukan pemesanan barang berupa Plastic Resin (PP Homopolymer) HP401H, 4800 KG/Bags dengan kuantitas 120.00 MT kepada Bizaffinity PTE LTD Singapore. Atas dasar pemesanan barang tersebut, Bizaffinity PTE LTD Sin-

KPK Gagal... Dalam Negeri Irman, yang sudah berstatus tersangka KPK. Pekan lalu, Agus mangkir dari panggilan penyidik komisi antirasuah. Ia tidak hadir dengan alasan belum menerima surat panggilan dari KPK. Agus menjabat Menkeu pada 20 Mei 2010 sampai 18 April 2013, saat proyek e-KTP berlangsung. Diduga Agus banyak mengetahui proses penganggaran proyek e-KTP. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik 2011-2012. Tersangka baru itu ialah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman. "Penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup menetapkan

Wali Kota... berlanjut hingga ke jilid II. Dan bukan tidak mungkin status Walikota dan Sekdako Bogor dari saksi ditingkatkan menjadi tersangka.Pertanyaanya apakah pihak Penyidik Kajari Bogor bernyali meningkatkan status tersebut terhadap kedua pejabat elit Kota Bogor ini,sebut LSM Gerakan Anti Korupsi (GERAK)Bogor. Sementara itu, majelis Hakim PN Tipikor Bandung bukan hanya menjatuhkan vonis dan denda kepada tiga terdakwa. Akan tetapi majelis hakim juga menyatakan bahwa Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Sekda Ade Syarip serta pemilik lahan Angka Wijaya Henricus Ang atau Angkahong termasuk dalam pleger (yang melakukan) tindak pidana korupsi soal pengadaan lahan di Warung Jambu, yang merugikan uang negara sebesar Rp.43,1 Miliar. Pleger itu, mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan untuk menetapkan kedua karakteristik delik pidana dalam setiap pasal. Dalam beberapa literatur, pleger atau pelaku adalah orang yang

11

benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya sudah kita ikuti saja ya," kata Sutan. Mahkamah Agung menolak kasasi Sutan pada April 2016. MA mengabulkan kasasi yang dimohonkan jaksa KPK. Bahkan, hukuman Sutan diperberat dari 10 menjadi 12 tahun penjara. Sutan terbukti menerima hadiah dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno USD 140 ribu dan dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini USD 200 ribu. Bahkan, Sutan terbukti menerima tanah dan bangunan seluas 1.194,38 meter persegi dari Komisaris PT SAM Mitra Mandiri Saleh Abdul Malik. (jpnn) gan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT AHB sebagai penambang nikel di Buton dan Bombana di Sultra periode 2008-2014. Nur disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. (jpnn) gapore melakukan pengiriman barang pada 30 Mei 2016 melalui Pelayaran Pacific International Lines (PTE) LTD ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Namun, terjadi salah pengiriman oleh Bizaffinity PTE LTD Singapore. Merujuk pada surat dikirimkan oleh Bizaffinity PTE LTD Singapore, PT Mitra Perkasa Mandiri kemudian mengirimkan surat kepada Kantor Bea Cuai Tanjung Priok yang ditembuskan ke Ditjen Bea Cukai. Sementara, Kapolres Metro Jakut Kombes Daniel Bolly Tifaona memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. (jpnn) IR (mantan) Dirjen Dukcapil sebagai tersangka," tegas Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Jumat (30/ 9). Menurut Yuyuk, Irman bersama rekan-rekannya termasuk tersangka pejabat pembuat komitmen Sugiharto diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang terkait pengadaan e-KTP dengan nilai proyek Rp 6 triliun. Atas perbuatannya Irman disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menurut Yuyuk, jika berdasarkan pasal yang dijeratkan, Irman diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, ujar dia, ada semacam mark up yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini. (jpnn) melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu orang yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia). Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (peradilan Belanda). Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (pompe). Lantas bagaimana kedudukan pleger dalam hukum? Kedudukan pleger dalam pasal 55 adalah Janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal). Dapat dipahami pasal 55 menyebut siapa-siapa yang yang disebut sebagai pembuat, jadi pleger masuk di dalamnya (Hazewinkel Suringa). Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat (Sarjana Pompe). Sementara itu , Ketua LSM Gerak, Muhammad Sufi, yang selalu hadir di dalam persidangan di PN Tipikor Bandung mengatakan, turut belasungkawa atas vonis 4 tahun penjara subsider 4 bulan denda Rp.200 juta terhadap tiga terdakwa dalam perkara korupsi mark up pengadaan tanah Jambu Dua. "Kami berharap putusan majelis hakim Tipikor terhadap Walikota Bogor Bima Arya dan Sekda Kota Bogor sebagai pelaku dalam perkara korupsi tersebut untuk segera ditangkap pihak Kejati Jabar," ucapnya. (dip) 18/12/2016 2:25:12

ADVETORIAL

D

NO.221 TH. IX/2016 EDISI: OKTOBER - NOVEMBER 2016

12

Paripurna Istimewa DPRD Tanjungpinang Peringatan Hari Jadi Kota Otonom ke-15 2016

PRD Kota Tanjungpi nang menggelar sidang paripurna is timewa di ruang rapat utama, Senin (17/10). Dalam rangka memperingati HUT Otonom Ke- 15 sidang paripurna dilaksanakan dengan tema " Berfikir cerdas bekerja iklas menuju Tanjungpinang Gemilang", bermakna untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat bekerja dengan sungguh dengan keiklasan dan semangat gotong - royong serta berpartisipasi aktif melakukan terobosan di segala sektor untuk membangun Kota Tanjungpinang. Pada sidang yang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Tanjugpinang, Suparno dalam sambutannya seluruh hadirin diajak mengenang kembali sejarah Kota Tanjungpinang. Berawal sebagai kota admin-

Edisi221.indd 12

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

istratif sejak 1983 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 pada tanggal 18 Oktober 1983, kemudian atas dukungan masyarakat, DPRD dan walikota administratif, alhasil tepatnya pada tanggal 17 oktober 2001, status kota tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Otonom melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001. Pada kesempatan itu, turut hadir Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah. SH, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani, Asisten I Pemerintah Kepri Dra. Reny Yusnelli, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua MUI, seluruh Camat dan Lurah Se- Kota Tanjungpinang, para SKPD Kota Tanjungpinang, LSM, Insan Pers dan seluruh tamu

undangan lainnya. "Kita berharap kota tanjunpinang dapat lebih baik lagi kedepannya, bersama masyarakat bekerja dengan sungguh, ikhlas dengan semangat gotong - royong, berpartisipasi memberi terobosan di segala sektor untuk membangun Kota Tanjungpinang."Harap Suparno dan disambut baik oleh peserta sidang. Selanjutnya, Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah menjelaskan Prioritas pelaksanaan Pembangunan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, yaitu Pertama, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas kesehatan. Kedua, peningkatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), selaim itu salah satu kelurahan telah berhasil mewakili tingkat provinsi sebagai kelurahan terbaik tingkat nasional. Ketiga, peningkatan pelayanan pendidikan dapat dilihat melalui rasio siswa per kelas pada jenjang SD/MI yaitu satu ruang kelas berbanding 40 siswa dan pada tingkat SMP/MTS satu ruang kelas berbanding 36 siswa. Selain itu, angka kelulusan pada jenjang SD 100%, jenjang SMP/MTS 99,94% dan jenjang SMA mencapai 100%. Angka tersebut menempati peringkat tertinggi Se- Kepulauan Riau. Keempat, Infrastruktur Pembangunan sebagai prioritas untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, Peningkatkan kinerja penda-

Tamu dan undangan mengheningkan cipta

Wali Kota Tanjungpinang menyampaikan sambutan

Ketua DPRD menyalami Anggota Dewan

Istri para Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

patan dan pengelolaan keuangan daerah melalui upaya meningkatkan pendapatan daerah, dengan meningkatkan sumber dari APBN berupa dana alokasi khusus, maupun tugas pembantuan. Tahun 2016, pemerintah kota berhasil mendapatkan DAK kurang lebih 132 milyar rupiah. Lis juga memaparkan penanganan banjir di wilayah kota saat ini hanya berhasil menanganai 11 titik rawan banjir, hingga tahun 2016 sejak masa pemerintahannya. "Penataan transportasi dan perpakiran juga telah kita lakukan dengan menetapkan seluruh kawasan di Kota Tanjungpinang sebagai kawasan tertib parkir, sehingga dapat mmenciptakan arus transportasi yang bebas macet, atas keberhasilan itu, Pemerintah Pusat memberikan

penghargaan Wahana Tata Nugraha pada tahun 2015 dan 2016 sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan perhubungan darat", Terang Lis Darmansyah. Mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Asisten I Pemprov Kepri Reni Yusneli mengajak semua pihak untuk membangun Provinsi Kepri ini secara bersama sama, terkhusus Kota Tanjungpinang. Terlebih dukungan masyarakat diperlukan agar setiap program yang dibuat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Selamat ulang tahun kepada Pemerintah Kota Otonom Tanjungpinang," Ucap Reni dan berharap agar semua pihak untuk bersatu padu, demi tercapainya Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. (Red)

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

Kepala SKPD Kota Tanjungpinang

18/12/2016 2:25:13