KEBIJAKAN REKLAMASI PADA LAHAN BEKAS TAMBANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2012
UU No. 4 Th 2009 REKLAMASI Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha per tambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai PERUNTUKANNYA. PASCA TAMBANG Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
2
UU No. 4 Th 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 99 (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2)
Pelaksanaan Reklamasi dan kegiatan Pasca Tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang
3
UU No. 4 Th 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 100 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang dengan dana jaminan tersebut (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. 4
UU No. 4 Th 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang serta dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pasca Tambang diatur dengan Peraturan Pemerintah
5
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG 1. LINGKUNGAN HIDUP
Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya 2. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 3. KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA
6
6
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
PENYAMPAIAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG
Perusahaan WAJIB menyusun dan menyampaikan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang sebelum memulai kegiatan eksploitasi (operasi/produksi).
Rencana Reklamasi disusun untuk jangka waktu pelaksanaan 5 tahun dengan rincian tahunan.
Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui.
7
7
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (1) "
Reklamasi dan Pasca Tambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang, yang selanjutnya menunjuk dan mengangkat petugas Reklamasi dan Pasca Tambang yang kompeten.
"
Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pasca Tambang.
"
Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana Reklamasi dan rencana Pasca Tambang.
"
Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi di dalam kawasan hutan menyesuaikan peraturan perundang-undangan.
8
8
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG (2)
Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan REKLAMASI setiap 1 tahun kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PASCA TAMBANG setiap 3 bulan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
9
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
JAMINAN REKLAMASI
Bentuk Jaminan Reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka, Bank Garansi, Asuransi, atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve).
Jaminan reklamasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan Reklamasi.
Perusahaan wajib menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum melakukan eksploitasi/operasi produksi.
Kekurangan biaya pelaksanaan Reklamasi tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.
10
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
JAMINAN PASCATAMBANG
Bentuk Jaminan Pasca Tambang berupa DEPOSITO BERJANGKA
Penempatan Jaminan Pasca Tambang tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan penutupan tambang.
Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pasca Tambang tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.
Jaminan Pasca Tambang ditempatkan setiap tahun dan wajib terkumpul seluruhnya (100%) dua tahun sebelum tutup tambang.
11
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
PENGAWASAN
Pengawasan pelaksanaan REKLAMASI dan PASCA TAMBANG dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing menugaskan pejabat fungsional INSPEKTUR TAMBANG untuk melaksanakan tugas pengawasan.
Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan instansi terkait
12
12
PP 78 Reklamasi dan Pascatambang
SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan tertulis
Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan penambangan
Pencabutan izin
13
13
REKLAMASI INFRASTRUKTUR BEKAS TAMBANG v Jalan
dan jalan tambang
v Instalasi v Lubang
Jaringan Listrik dan Komunikasi
Bekas Tambang
v Terowongan
Ditinggalkan
dan Sumuran yang
POTENSI DAN PERUNTUKAN LAHAN BEKAS TAMBANG 1.
Diperuntukan MENJADI HUTAN KEMBALI Agar tanaman-taman lokal dapat tumbuh dan berkembang seperti pada saat lokasi tersebut belum dilakukan penambangan
2. Peruntukan LAHAN PERTANIAN Melakukan penanaman palawija seperti ; ketela pohon, jagung, jenis kacangkacangan dan jenis sayaur-sayuran
3. Peruntukan LAHAN PERKEBUNAN Melakukan pananaman yang mempnyai umur tanam jangka panjang seperti ; kelapa sawit, dll
4. Peruntukan KOLAM-KOLAM Untuk budidaya perikanan Untuk sumber air bersih dan PDAM Untuk sumber air pertanian/ irigasi
5. Peruntukan TAMAN WISATA a. Taman wisata air dengan memanfaatkan kolam sebagai tempat pemancingan dan olahraga air b. Areal perkemahan, dll
6. Peruntukan PEMUNGKIMAN a. Membuat perumahan b.Membuat perkantoran c. Sekolah Dll
Terima Kasih
