VIII. KOMPENSASI REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DENGAN METODE HEA
8.1 Skenario Kompensasi Lahan Bekas Tambang Pendekatan pengukuran kompensasi kerusakan sumber daya alam bisa dilakukan melalui dua pendekatan yaitu supply side dan demand side. Pendekatan supply side merupakan pendekatan dengan menghitung nilai moneter masyarakat terhadap sumber daya alam. Pendekatan demand side yaitu dengan menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk mengganti jasa dari suatu sumber daya alam yang hilang akibat injury (KLH, 2006). Kompensasi kerusakan tersebut dapat diestimasi jika luas daerah yang harus dikompensasi dari sumber daya yang mengalami kerusakan dan perkiraan biaya per hektar dalam proses restorasi diketahui. Restorasi lahan bekas tambang merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemilik kuasa tambang agar kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak mengakibatkan permasalahan lingkungan. Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan jaminan reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Penetapan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan jaminan reklamasi ini dapat pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait dengan kemampuan perusahaan pertambangan dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan, khususnya dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas
tambang. Reklamasi lahan merupakan hal penting, karena merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi lahan pasca penambangan. Jaminan reklamasi lahan ini merupakan syarat mutlak yang harus dilengkapi oleh pihak perusahaan tambang sebelum memulai kegiatan ekspolitasi. Jaminan reklamasi dapat berbentuk deposito berjangka, bank garansi, asuransi, dan cadangan akuntansi (accounting reserve). Jaminan tersebut harus ditempatkan oleh Perusahaan Pertambangan sebelum perusahaan tersebut memulai usaha produksi atau eksploitasi pertambangan. Akan tetapi, rekalamasi yang baik beserta perencanaanya pada umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki skala produksi yang besar. Perusahaan tersebut biasanya dapat mendistribusikan hasil produksi tambangnya sampai ke tingkat nasional. Reklamasi mungkin untuk dilaksanakan perusahaan tambang tersebut karena memiliki net benefit yang tinggi. Penghitungan kompensasi dengan menggunakan metode HEA harus memasukkan beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain yaitu: 1. tahun klaim kerusakan 2. luasan yang terkena injury 3. nilai rasio pengembalian dari restorasi 4. persentase jasa sebelum adanya kerusakan 5. persentase jasa setelah adanya kerusakan 6. sebelum adanya restorasi 7. waktu yang dibutuhkan dalam proses restorasi 8. tingkat suku bunga yang digunakan
9. persentase jasa yang hilang (interim lost) dari kerusakan ekosistem lahan bekas tambang 10. persentase gain yang akan diperoleh dari upaya restorasi tersebut. Jasa ekologi lahan bekas tambang yang lebih diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai tempat tumbuhnya pohon jati. Tahun klaim kerusakan lahan bekas tambang di Kecamatan Rumpin adalah tahun diadakannya penelitian ini, yaitu tahun 2012. Luasan yang terkena injury yaitu sebesar luas lahan tambang yang akan dilakukan proses tambang sebesar 49.48 ha. Nilai rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 60% dari kerusakan akan dikompensasi. Hal ini dikarenakan reklamasi yang dilakukan sangat sulit untu mencapai kondisi 100% baseline. kompensasi yang harus diberikan perusahaan atas kerusakan ekologi lahan bekas tambang. Kerusakan ekologi di Kecamatan Rumpin diperkirakan sudah terjadi sejak 1980-an. Pertambangan yang ada pada awal kegiatan pertambangan merupakan pertambangan skala kecil yang dikelola oleh individu atau sekelompok masyarakat. Awal ekologi pada lahan bekas tambang merupakan bukit yang ditumbuhi pohon jati serta tanaman hijau lainnya. Saat ini total lahan bekas tambang di Kecamatan Rumpin sebesar 329.26 ha. Keadaan awal lahan bekas tambang merupakan luas daerah yang tidak mengalami kerusakan. Artinya jasa yang dihasilkan pada tahun sebelum terjadinya kegiatan tambang diasumsikan ada pada tingkatan full services. Kerusakan ini masih terjadi saat ini hingga beberapa puluh tahun ke depan, jika tidak ada peraturan yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam pembatasan lahan untuk kegiatan tambang serta regulasi agar
terlaksananya reklamasi lahan bekas tambang di skala produksi besar sampai yang kecil. Kerusakan yang terjadi pada lahan bekas tambang diasumsikan sebanding dengan penurunan jasa ekologi lahan tambang mula-mula. Hal ini berdasarkan penelitian Ray (2008) yang menjabarkan bahwa restorasi suatu habitat saat ini berkembang dari penyederhanaan bahwa mengganti secara fisik suatu habitat akibat kerusakan akan mengganti jasa ekologi yang hilang yang dihasilkan habitat tersebut. Walau pun dalam kenyataannya untuk mewujudkan ekologi yang serupa seperti semula, membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat. Skenario restorasi dalam penelitian ini disusun dengan melihat perbedaan dari dua komponen, yaitu jenis tingkat suku bunga yang dipakai dan perbedaan jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses restorasi. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh kedua komponen tersebut terhadap luas lahan bekas tambang yang harus dikompensasi. Hasil ini pada akhirnya akan mempengaruhi nilai klaim kerusakan sebagai biaya kerugian dari kerusakan pada lahan bekas tambang di PT. Holcim Beton. Nilai kerugian tersebut selanjutnya akan dikonversi menjadi biaya kerugian dari kerusakan lahan bekas tambang di Kecamatan Rumpin. Jangka waktu yang dibutuhkan bagi pemulihan kondisi sumber daya alam berbeda-beda. Hingga kini, di Indonesia belum ada penelitian terkait waktu yang dibutuhkan lahan bekas tambang yang terkena injury untuk pulih seperti baseline. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam restorasi lahan bekas tambang di Kecamatan Rumpin dibuat dalam tiga skenario yaitu: 1. Restorasi dengan jangka waktu selama 14 tahun
Penentuan jangka waktu 14 tahun ini berdasarkan perkiraan peneliti. Reklamasi yang telah dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang skala besar di Kecamatan Rumpin (PT. Holcim Beton). Reklamasi tersebut telah berjalan di tahun 2010 dan 2011. Luasan reklamasi yang dilakukan pada tahun 2010 sebesar 2.3 ha dan luasan reklamasi pada tahun 2011 sebesar 2.5 ha. Adanya kenaikan luasan reklamasi antar tahun sebesar 0.2 ha memungkinkan adanya kenaikan kemampuan perusahaan dalam reklamasi lahan bekas tambang setiap tahun selanjutnya sekitar 0.2 ha per tahun. Pada jangka waktu ini, diperkirakan lahan bekas tambang akan pulih pada tahun 2023. Kegiatan reklamasi yang dilakukan, diperkirakan memiliki rangkaian rincian biaya seperti pada Tabel 9. Tabel 9. Biaya Reklamasi yang Dikeluarkan Perusahaan No. Kegiatan Biaya/ha (Rp) 1 Pembelian bibit @Rp 20 000 26 600 000 Pengolahan lahan, Pembuatan lubang dan 2 Penanaman 3 Pemupukan selama 3 bulan @ Rp 28 000 Jumlah Sumber: PT. Sugih Agro Sejati
27 500 000 37 324 000 91 484 000
2. Restorasi dengan jangka waktu 20 tahun Penentuan jangka waktu dua puluh tahun ini berdasarkan luas reklamasi maksimal per tahun yang mampu dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini untuk memperkirakan berapa tahun reklamasi akan selesai dilakukan, jika mengacu pada luas maksimal reklamasi yang telah dilaksanakan perusahaan. Asumsi yang dipakai dalam hal ini, perusahaan sudah tidak mampu menaikan luas reklamasi lahan bekas tambang setiap tahunnya. Luas tersebut seluas 2.5 ha per tahun.
3. Restorasi dengan jangka waktu 22 tahun Penentuan jangka waktu 22 tahun ini berdasarkan nilai luas minimal reklamasi yang mampu diterapkan oleh perusahaan tiap tahunnya. Hal ini merupakan sebagai asumsi bahwa dalam kondisi net benefit yang minim, perusahaan akan tetap melakukan reklamasi lahan bekas tambang seluas 2.3 ha per tahun. Luas minimal reklamasi perusahaan tersebut seluas 2.3 ha per tahun. Setelah diolah, peneliti mendapatkan jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan reklamasi dengan luasan reklamasi per tahun sebesar 2.3 diperlukan waktu selama 22 tahun. Semua skenario menggunakan rincian persentase jasa yang hilang yang sama karena rincian tersebut merupakan hasil pengolahan data terkait penurunan luas lahan tambang pada waktu tertentu. Data terkait penurunan jasa lahan tambang di PT. Holcim Beton ditunjukan oleh Gambar 9.
Sumber : Olahan Peneliti (2012) Gambar 9. Grafik Penurunan Jasa Lahan Tambang
Tingkat suku bunga dalam penelitian ini akan dibedakan menjadi tiga skenario. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga terhadap besarnya luas lahan bekas tambang yang harus dikompensasi akibat mengalami injury. Adapun tiga skenario yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 1. Tingkat suku bunga 5.75% Penentuan tingkat suku bunga ini yaitu berdasarkan tingkat suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) yaitu BI rate pada Bulan April tahun 2012. BI rate merupakan suku bunga yang dijadikan acuan bagi kebijakan moneter di Indonesia. 2. Tingkat suku bunga rata-rata 5.42% Tingkat suku bunga ini ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga deposito rata-rata pada Bulan April tahun 2012, yaitu sebesar 5.42%. 3. Tingkat suku bunga 12.51% Penentuan tingkat suku bunga yang terakhir berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman rata-rata. Tingkat suku bunga rata-rata tersebut berlaku pada Bulan April tahun 2012. Penentuan besarnya tingkat suku bunga yang dipakai tersebut untuk melihat bagaimana perbedaan pengaruh besarnya tingkat suku bunga terhadap luas lahan bekas tambang yang harus dikompensasi akibat mengalami injury. Komponen suku bunga yang dipakai dalam penelitian ini tidak melihat berbagai jenis suku bunga yang dipakai seperti tingkat suku bunga yang dikeluarkan BI, tingkat suku bunga pinjaman, dan tingkat suku bunga deposito. Hal tersebut dikarenakan belum adanya Undang-Undang di Negara Indonesia terkait penggunaan jenis suku bunga tertentu atau besaran suku bunga yang harus
dipakai dalam melakukan penghitungan kompensasi, terutama pada kompensasi lahan bekas tambang. 8.2 Luas Kompensasi Lahan Bekas Tambang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 43 menjabarkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Salah satu instrument tersebut adalah perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut salah satunya yaitu meliputi mekanisme kompensasi jasa lingkungan. Kompensasi atau ganti rugi luas lahan bekas tambang akibat injury dapat diestimasi jika luas kerusakan dan periode waktu terjadinya kerusakan tersebut diketahui. Untuk mengestimasi perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk kompensasi seluruh kerusakan lahan bekas tambang akan digunakan sampel reklamasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang di Kecamatan Rumpin. Tabel 10. Matriks Luas Lahan Bekas Tambang yang Harus Direklamasi Waktu Restorasi 14 tahun 20 tahun 22 tahun Suku Bunga 5.42%
28.919 ha
31.062 ha
32.632 ha
5.75%
28.539 ha
30.752 ha
32.373 ha
12.51%
4.955 ha
5.576 ha
6.018 ha
Sumber : Olahan Peneliti (2012)
Matriks luas lahan bekas tambang yang harus direklamasi dipengaruhi oleh besarnya suku bunga dan lamanya waktu restorasi. Tabel 10 menunjukan bahwa semakin besar suku bunga akan menurunkan luas lahan bekas tambang yang harus direstorasi. Lamanya waktu restorasi berbanding lurus dengan besarnya luas lahan bekas tambang yang harus direklamasi oleh pelaku kegiatan tambang. Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti, luas lahan yang harus direstorasi lahan bekas tambang seluas 49.48 ha selama 14 tahun dengan tingkat suku bunga deposito 5.42% yaitu sebesar 28.919 ha. Peningkatan suku bunga mengakibatkan menurunnya luas lahan tambang yang harus direklamasi, hal ini terlihat pada perbedaan luas lahan yang akan direklamasi selama 14 tahun yang terus menurun, seiring meningkatnya tingkat suku bunga. Pada suku bunga 5.75% luas lahan yang harus direklamasi menurun menjadi 28.539 ha. Ketika tingkat suku bunga sebesar 12.51% luas lahan tambang yang harus direklamasi meningkat menjadi 4.955 ha. Penurunan tersebut juga terjadi pada skenario reklamasi 20 tahun dan 22 tahun. Tidak hanya suku bunga, lamanya skenario juga berpengaruh kepada besarnya lahan yang harus direklamasi. Misalnya, pada skenario tingkat suku bunga 5.42% dengan waktu reklamasi 14 tahun luas lahan yang harus direklamasi sebesar 28.919 ha. Pada tingkat suku bunga tersebut dengan mengganti skenario waktu restorasi, yaitu selama 20 tahun mengakibatkan besarnya luas lahan bekas tambang yang harus direklamasi sebesar 31.062 ha. Ketika skenario reklamasi pada tingkat suku bunga yang sama dengan jangka waktu restorasi 22 tahun, luas lahan yang harus direklamasi menjadi sebesar 32.632 ha. Semakin
lama restorasi mengakibatkan luas bekas lahan
tambang yang harus direklamasi meningkat. Sedangkan semakin tinggi tingkat suku bunga mengakibatkan semakin rendahnya luas lahan yang harus direstorasi.
Tabel 11. Nama Penambang dan Luas Ijin Lahan Tambang No. Nama Penambang Jenis Bahan Galian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Ading Mulyadi Anugrah Alam Lestari Arvindo Tech Lestari Batu Sampurna Makmur Beauty Mulyanto Bisma Tiga Bumi Cipta Perkasa Bumi Indah Damai Sejahtera Cahaya Sri Cikulah Mandiri Crhist Dwi Tunggal Sejahtera Gunung Cabe Makmur Gunung Mas Panema H. Aswan H. Aswan H. Ilyas Hadi Gunawan Himi Malina / Saepudin Holcim Beton Karya Citra Quaryindo Kuari Bumi Sampay Lola Laut Timur Lotus S.G. Lestari Maha Dewi Garsing Mitra Mandiri Mitra Sejahtera I Mitra Sejahtera II Musika Purbantara Nur Eva Tina Pratama Panema Arta Pion Quarry Nusantara Putratama Mandiri
Trass Pasir Andesit Andesit Pasir Pasir Pasir Pasir Feldspar Andesit Trass Sirtu Andesit Trass Andesit Trass Andesit Pasir Pasir Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Trass Sirtu Pasir Trass Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit
Ijin Tambang (ha) 1 3.7 2 9.9 2 8 4 5 5.4 3 1 4 5 3.4 1.1 0.9 1 1 0.97 49.48 41 4 45 49.5 5 3.1 2.5 4 15 3 1.5 11.51 4.2
34 35 36 37 38 39
Roda Mandala Asia Makmur Trass 2.5 Rumpin Satria Bangun Trass 1.3 Sirtu Pratama Usaha Andesit 1.8 Sumber Alfa Prolindo Pasir 4 Tarabatuh Manunggal Andesit 16 Wiguna Karya – II Trass 2.5 Jumlah 329.26 Sumber : Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral kabupaten Bogor, 2012
IX.
ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL
Analisi finansial bertujuan untuk melihat sejauh mana kelayakan sebuah usaha dari segi keuntungan. Analisis finansial dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria penilaian investasi seperti Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio), Internal Rate Return (IRR), Payback Period (PP). Analisis kriteria tersebut menggunakan arus kas untuk mengetahui besarnya manfaat dan biaya yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu. Sebelum membuat arus kas, terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi yang digunakan dan melakukan analisis terhadap inflow dan outflow.
9.1 Asumsi-Asumsi Dasar dalam Analisis Finansial Usaha Pertambangan Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam analisis finansial penelitian ini yaitu: 1. Modal yang digunakan berasal dari pinjaman 2. Umur proyek sekitar 18 tahun atau sesuai dengan lamanya ijin usaha yang diberikan oleh pemerintah 3. Modal investasi dapat digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari satu tahun
