BEBERAPA CATATAN ATAS APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2012 FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA RIAU) APBD 2012 Bagi-Bagi Bagi Untuk Siapa? Pengantar Inti dari penganggaran daerah di era otonomi saat ini adalah, bagaimana Pemerintah daerah mempunyai kemampuan managerial yang prima dalam mengumpulkan pendapatan dan kemudian mengalokasikannya untuk belanja pemerintahan yang proporsional. Hal ini dimaksud agar pengelolaan anggaran daerah mampu memberikan efek positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan pendapatan daerah yang tidak memberatkan masyarakat dan para pelaku usaha serta penerapan strategi belanja daerah melalui pendekatan belanja ya yang tidak boros (utamanya pada belanja aparatur) dan tidak pelit (utamanya belanja pada sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat). Sedemikian pentingnya indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah agar mampu menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga sampai saat ini tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin menjadi core concern (perhatian utama) dari dinamika dinamika pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), mengamanatkan bahwa salah satu indikator utama evaluasi kinerja pelaksana kebijakan daerah adalah baik tidaknya pen pengelolaan keuangan daerah, Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dalam tatakelola APBD, prinsip ini berlaku untuk seluruh pengguna pengguna anggaran yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat, artinya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat daerah sebagai : pembayar pajak dan retribusi, retribusi, penanggung hutang dan pemilik kedaulatan negara. Analisis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 ini pada dasarnya merupakan upaya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk megukur bagaimana ketepatan pengelolaan sumberdaya keuangan keuangan daerah dari sisi ketetapan alokasi, efisiensi, dan ekonomis. Dimana antara rakyat dan pemerintah mempunyai dua peran yang sama yaitu Hak dan Kewajiban. Kewajiban
masyarakat/rakyat terimplementasi dari besaran pajak yang dipungut dan berhak untuk diberikan pelayanan – pelayanan melalui pengelolaan keuangan. Hak pemerintah ditentukan dengan kewajiban rakyat rakyat membayar pajak kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk mendistribusikan keuangan daerah yang bersumber dari pajak rakyat untuk membiayai keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, posisi pemerintah tidak ubah selayaknya panitia yang bertugas mengelola keuangan daerah yang berasal dari rakyat. Maka dari itu pemerintah dituntut bijaksana dalam menyelenggarakan negara yang nitaben-nya adalah uang yang berasal dari pajak rakyat. Yaitu dengan pencermatan atau pengkajian terhadap program dan penggunaan penggunaan sumberdaya keuangan memungkinkan setiap penyelenggara pemerintahan benar-benar benar benar bekerja sesuai target kinerja yang dicanangkan, efisien, azaz manfaat menjadi tolok ukur, serta skala prioritas tetap menjadi acuan utama dalam mengatur kebijakan keuan keuangan daerah. Bukan sebaliknya politisasi kebijakan keuangan yang didahulukan sehingg sehingga berdampak pada ketidak adilan dan ketidak meratanya pembangunan disegala bidang. bahkan yang lebih parah lagi, ketika kepanitiaan (pemerintah) sebagai pengelola keuangan daerah aerah justru terus subur dan tidak sesuai dengan besarnya alokasi anggaran n yang mendongkrak peningkatan kesejahteraan masya masyarakat dari perbaikan ekonomi. Analisis dalam upaya mengevalusi kebijakan anggaran APBD tahun 2012 ini menjadi penting sebagai ai upaya perbaikan kebijakan keuangan daerah yang ideal untuk tahun berikutnya. Pendekatan azaz manfaat, efisiensi, serta skla prioritas meski menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan keuangan agar tidak Mis antara kebijakan pemerintah dengan seharusnya seharusnya yang dibutuhkan masyarakat, untuk mendorong Visi dalam RPJMD 2008-2013 2008 : “terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan kebudayaan melayu secara Proporsional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan pendidikan dalam masyarakat arakat yang agamis”. agamis”
Ringkasan APBD Tahun 2012 URAIAN
PENDAPATAN DAERAH PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
APBD 2012 Murni Rp 5.487.740.082.428 Rp 1.824.503.720.782 Rp 1.502.894.085.155 Rp 6.563.060.800 Rp 157.156.815.378 Rp 157.889.759.449 Rp 2.998.998.652.646 Rp 2.447.327.368.646 Rp 489.179.914.000 Rp 62.491.370.000 Rp 664.237.709.000
Rp
664.237.709.000
% 33,25% 82,37% 0,36% 8,61% 8,65% 54,65% 81,60% 16,31% 2,08% 12,10%
Perubahan Rp 6.639.430.133.501 Rp 2.181.221.661.379 Rp 1.839.779.659.309 Rp 10.651.305.400 Rp 139.301.339.383 Rp 191.489.357.287 Rp 3.793.934.763.122 Rp 3.242.263.479.122 Rp 489.179.914.000 Rp 62.491.370.000 Rp 664.273.709.000
Rp
664.273.709.000
% 27,71% 84,35% 0,49% 6,39% 8,78% 57,14% 85,46% 12,89% 1,65% 10,00%
(Selisih M P) 20,99% 19,55% 22,42% 62,29% -11,36% 21,28% 26,51% 32,48% 0,00% 0,00% 0,01%
0,01%
Tren Pendapatan Nominal dan Pertumbuhannya Provinsi Riau 2009-2012
Billions
Pendapatan Nominal & Pertumbuhannya Rp7.000 Rp6.000 Rp5.000 Rp4.000 Rp3.000 Rp2.000 Rp1.000 Rp-
0,35 0,3 27,04%Rp6.639,43 0,25 Rp5.455,21 21,71%0,2 0,15 0,1 0,05 0
33,06%
Rp4.293,93 Rp3.227
2009 R
2010 R
Pendapatan Nominal
2011 R
2012 Perubahan
Pertumbuhan
Tren n Pendapatan APBD tahun 2009 RealisasiRealisasi tahun 2012 Perubahan Pendapatan nominal APBD Riau terus mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah provinsi Riau justru sebaliknya. Pertumbuhan pendapatan terus mengalami galami penurunan dari tahun 20092009 sampai Perubahan APBD tahun 2012. Penurunan pertumbuhan pendapatan menurun berkisar 6% dari tahun 2010-2012 Perubahan. Namun patut diapresiasi meski pertumbuhan pendapatan daerah provinsi Riau terus mengalami penurunan, akan tetapi angka pertumbuhan masih bertahan pada angka diatas 20%.
Billions
PAD dan Pertumbuhannya Rp2.500 Rp2.000 Rp1.500
Rp1.348
Rp1.689 25,36%
Rp2.225 Rp2.181 31,70%
0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 -1,98% 1,98% -0,05
Rp1.000 Rp500 Rp2009 R
2010 R
PAD Nominal
2011 R
2012 Perubahan
Pertumbuhan
Penurunan pertumbuhan buhan Pendapatan Daerah Riau tahun 2012 yang hanya tumbuh 21,7 % dibandingkan pertumbuhan pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2009 2009-2010 Realisasi mencapai 33,06, 33,06, salah satunya dipengaruhi oleh turunnya penetapan nominal PAD.
Meskipun baru target/proyeksi PAD pada tahun anggaran 2012 2012,
namun Penetapan PAD Rp. 2,181 triliyun
tersebut tidaklah realistis. Memang
proyeksi / target di tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2011 ditargetkan Rp. 1,7 Triliun. Dari data realisasi APBD 2010 – 2011 Pendapatan Asli Daerah antara Target dengan Realisasi rata-rata rata rata selisih 25% setiap tahunnya tahunnya. begitu juga dengan pertumbuhannya tahun 2009-2011 2009 2011 realisasi, pertumbuhan PAD ditas angka 25%. Sedangkan tahun 2012 APBD di proyeksikan dibawah angka reaslisasi tahun sebelumnya. Angka realisasi PAD tahun tahun 2011 Rp. 2,2 Triliun, sedangkan PAD 2012 ditargetkan Rp. 2,1 Triliun, Triliun dengan pertumbuhan -1,98%. Amanat Permendagri nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman doman Penyusunan APBD tahun 2012,, bahwa dalam penganggaran pendapatan daerah harus memperhatikan antara lain : Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 201 2012 dan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang perundangundangan terkait. Seharusnya, Taget/ penetapan PAD PAD provinsi Riau dengan berkaca realisasi tahun sebelumnya target PAD maka aka secara sederhana dengan asumsi yang
moderat, minimal Pendapatan daerah dapat diproyeksi tumbuh 25-30% ditahun 2012. Oleh leh karena itu, wajar ketika muncul dugaan ada penyembuyian pundi pundi-pundi kekayaan daerah yang disimpan disimpan berasal dari PAD yang tidak disampaikan secara riil dalam APBD 2012. Proyeksi PAD yang cenderung pesimis, membuktikan pemerintah daerah tidak konsisten dalam meningkatkan PAD sebagai wujud meningkatnya tingkat kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah. Kinerja pemerintah selalu diukur dengan angka yang pesimis, dengan dengan demikian pemerintah selalu bangga apabila realisasi PAD melebihi target yang ditentukan. Padahal target yang ditentukan tidak mendekati nilai yang sebenarnya. Akibatnya proyeksi oyeksi PAD yang pesimis tersebut juga akan menggangu proses penyusunan anggaran tahun selanjutnya, dan akan berpotensi tingginya Silpa ditahun yang bersangkutan. Dengan demikian penyerapan APBD terjadi mis antara nominal dengan kondisi kenyataan. Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya
Billions
Tren Realisasi 2009-2011 2009 dan Perubahan 2012 Rp4.000
38%
Rp3.500
Rp3.227
Rp3.000 Rp2.595
Rp2.500 Rp2.000
0,4 Rp3.794 0,35 0,3 0,25
24%
Rp1.879
18%
Rp1.500 Rp1.000
0,2 0,15 0,1
Rp500
0,05
Rp-
0 2009 R
2010 R
Dana Perimbangan
2011 R
2012 Perubahan
Pertumbuhan
Sama halnya dengan alokasi dana perimbangan Pusat dan Daerah, Provinsi Riau dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pertumbuhannya mengalami penurunan. Meskipun angka nominalnya meningkat. Pertumbuhan yang semakin menurun pada
tahun 2012 sampai 18% dari tahun sebelumnya sebelumnya ditas 20%, maka menunjukkan potensi sumberdaya alam provinsi Riau juga mengalami penurunan produksi. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan dana perimbangan pusat dan daerah pada tahun 2010 meningkat dari tahun 2009 tumbuh mencapai 38%. Kemudian tahun 2011 sampai target tahun 2012 juga mengalami penurunan. Oleh karena semakin menurunnya pertumbuhan keuangan yang berasal dari dana perimbangan pusat maka, pemerintah perul untuk merencanakan sumberdaya –sumberdaya sumberdaya alternatif sebagai penunjang kekayaan daerah daerah yang sifatnya trainaibility,, untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah. Secara komposisi sampai tahun 2012 Pendapatan endapatan Daerah provinsi Riau masih ditentukan dengan dana dana perimbangan pusat. Sedangkan PAD berada pada posisi kedua sebagai kekuatan daerah dalam membiayai belanja daerah.
Komposisi Pendapatan Daerah 70,00% 60,00%
58,23%
60,43%
59,15%
41,76%
39,34%
40,78%
57,14%
50,00% 40,00%
32,85%
30,00% 20,00% 10,00%
10,00%
0,00%
0,01% 2009 R PAD
0,22% 2010 R
Dana Perimbangan
0,06% 2011 R
2012 P
Lain-lain lain Pendapatan yang Sah
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dapat diukur dari perkembangan kemampuan keuangan daerah apakah sebuah
Daerah b baik
Provinsi/Kabupaten/Kota insi/Kabupaten/Kota semakin mandiri atau semakin tergantung kepada pemerintah pusat, salah satu indikatornya adalah derajat desentralisasi fiscal (DDF) (DDF), diskresi fiskal dan kemandirian keuangan k daerah. Dari ari dokumen APBD Provinsi Riau 4 tahun terakhir (tahun realisasi 2019 - 2011 – Perubahan 2012 2012) dan data-data
pendukung lainnya dapat dianalisis bahwa perkembangan kemampuan keuangan daerah provinsi Riau menunjukan :
Billions
Derajat Desentralisasi Fiskal Rp7.000 Rp6.000
Rp6.639 41,76%
Rp5.000 Rp4.000
41% 39,34% Rp5.455 33%
Rp4.294 Rp3.227
Rp3.000 Rp2.000 Rp1.000 RpAPBD 2009
APBD 2010
APBD 2011
45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
APBD 2012
Ratio Derajat Desentralisasi Fiskal menurut perhitungan diatas menu menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal dengan kondisi fulkuatif (naik turun). Bahkan ditahun 2012 derajat desentralisasi fiskal PAD membiayayai pembangunan daerah jurtu menurun menjadi 33% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 41%. Memang pada dasarnya sarnya Derajat desentraliasasi Fiskal tidak terlalu rendah untu Provinsi Riau, karena berada diatas 33%. Melihat elihat grafik diatas semakin tinggi nominall pendapatan daerah Riau namun derajt desentralisasi fiskal semakin rendah. Dengan demikian provinsi Riau dalam memenuhi kebutuhan pembangunan masih bergantung pada dana pusat / APBD. Begitu juga dengan deskresi fiskalnya, Riau termasuk dalam kondisi baik karena diatas 60% deskresinya. Meski fulkuatif (naik turun) namun deskresinya selama kurun waktu 4 tahun ini antara 70-90%. 70
Billions
Deskresi Fiskal Rp7.000 Rp6.000
100%
86%
84%
81%
70%
Rp5.000
80% 60%
Rp4.000 Rp3.000 Rp2.000
Rp3.227
Rp1.000
Rp4.293,93
Rp5.455,21
Rp6.639,43
40% 20%
Rp-
0% 2009 R
2010 R
2011 R
Pendapatan Nominal
2012 P
Diskresi Fiskal
Dengan melihat hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal dan deskresi Fiskal sebenarnya Riau merupakan daerah yang baik dari segi kemandirian keuangannya. Kemandirian emandirian keuangan daerah dilihat dari derajat desentralis desentralisasi fiskal dan
diskresi
peruntukannya
fiskal
yang
untuk
tergolong
baik
tersebut,
apakah
pembangunan
yang
berkorelasi
sudah
dengan
sesuai
peningkatan
pertumbuhan ekonomi? Atau justru sebaliknya Pendapatan daerah provinsi Riau tahun 2012 hanya habis untuk kebutuhan aparatur?. Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi Riau tahun 2012 belum cukup untuk membiayai Belanja Pegawai (Gaji dan tunjangan PNS). Kenyataanya Riau ditahun 2012 ini juga pemerintah masih tekor Rp. 380,3 Miliyar lebih. lebih. Sama halnya dengan tahun – tahun sebelumnya DAU belum cukup untuk membiayai belana Pegawai daerah. URAIAN DAU Belanja Pegawai Selisih
2009 R 171.850.958.000 616.230.423.025 (444.379.465.025)
2010 R 58.869.157.000 640.381.706.585 (581.512.549.585)
2011 R 380.051.123.500 701.024.525.698 (320.973.402.198)
DAU dan Belanja Pegawai
2012 P 489.179.914.000 869.520.376.818 (380.340.462.818)
Billions
Rp1.000 Rp900 Rp800 Rp700 Rp600 Rp500 Rp400 Rp300 Rp200 Rp100 Rp-
Rp870
Rp616
Rp489 Rp380 Rp172 Rp59 1
2 DAU
Billions
Rp701
Rp640
4
3
Belanja Pegawai (BTL)
Rp6.639
Rp7.000 Rp6.000
Rp5.455
Rp5.000 Rp4.000
Rp4.294 Rp3.227
Rp3.000
Rp2.457
Rp2.000 Rp1.000
Rp1.342
Rp1.253
Rp1.119
Rp2009 R
2010 R
PENDAPATAN DAERAH
2011 R
2012 Perubahan
Belanja Modal
Pendapatan yang meningkat menunjukan kemampuan keuangan daerah yang semakin kuat, namun disisi lain naiknya pendapatan daerah tentu bebannya langsung maupun tidak langsung tertanggung oleh masyarakat, berupa naiknya pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan la lainnya. Meningkatnya
pendapatan
nominal
daerah
juga
dibarengi
dengan
meningkatnya belanja modal ditahun 2012 Perubahan. H Hal ini tentu memberikan harapan besar bagi masyarakat atas tersedianya kebutuhan
infrastruktur dasar publik yang meningkat (jika alokasi belanja modal lebih besar bukan untuk keperluan aparatur). selain itu, tu, belanja modal yang dialokasi dari APBD 2012 ini telah membuka urat nadi dalam mendukung meningkatnya perekonomian?. Mari kira lihat uraian belanja APBD Riau 2012 Perubahan :
Belanja Daerah Tahun 2012 BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga
Rp 6.366.656.082.429 Rp 3.221.363.309.453 Rp 818.720.959.439 Rp Rp Rp
50,60% 12,86%
Rp 8.373.811.701.788 Rp 4.070.939.977.922 Rp 869.520.376.818
31,53% 48,62% 26,37% 10,38% 6,20%
14.172.000.000 1.594.014.180.000 25.300.000.000
0,22% 25,04% 0,40%
Rp Rp Rp
14.172.000.000 1.830.501.885.750 26.650.000.000
0,17% 21,86% 0,32%
0,00% 14,84% 5,34%
Rp
593.344.670.013
9,32%
Rp
1.024.150.715.353
12,23%
72,61%
Rp Rp
165.034.500.000 10.777.000.000
2,59% 0,17%
Rp Rp
295.168.000.000 10.777.000.000
3,52% 0,13%
78,85% 0,00%
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal SURPLUS/ (DEFISIT) Pembiayaan Netto Penerimaan Pembiayaan SiLPA TA Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
Rp 3.145.292.772.976 Rp 253.419.144.640 Rp 1.342.392.562.738 Rp 1.549.481.065.598 (878.880.000.000) Rp 878.880.000.000 Rp 953.880.000.000 Rp 453.880.000.000 Rp 500.000.000.000
49,40% 8,06% 42,68% 49,26%
51,38% 3,19% 18,85% 29,34%
36,80% 5,47% 17,59% 58,58%
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
Rp
75.000.000.000
Rp
105.000.000.000
Rp
75.000.000.000
Rp
105.000.000.000
SiLPA Tahun Berjalan
0,00
***
Rp 4.302.871.723.867 Rp 267.278.342.308 Rp 1.578.463.452.604 Rp 2.457.129.928.955 (1.734.381.568.288) Rp 1.734.381.568.288 Rp 1.839.381.568.288 Rp 1.339.381.568.288 Rp 500.000.000.000
0,00
