PRES RILIS EVALUASI APBD 2012 Se-PROVINSI RIAU Oleh : FITRA RIAU A. Pengantar Inti dari penganggaran daerah di era otonomi saat ini adalah, bagaimana Pemerintah daerah mempunyai kemampuan managerial yang prima dalam mengumpulkan pendapatan dan kemudian mengalokasikannya untuk belanja pemerintahan yang proporsional. Hal ini dimaksud agar pengelolaan anggaran daerah mampu memberikan efek positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan pendapatan daerah yang tidak memberatkan masyarakat dan para pelaku usaha serta penerapan strategi belanja daerah melalui pendekatan belanja yang ya tidak boros (utamanya pada belanja aparatur) dan tidak pelit (utamanya belanja pada sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat). Posisi osisi pemerintah tidak ubah selayaknya “amil” (panitia) yang bertugas mengelola keuangan daerah yang berasal dari rakyat. Maka dari itu pemerintah dituntut bijaksana dalam menyelenggarakan negara yang notaben taben-nya adalah uang yang berasal dari pajak rakyat. Yaitu dengan pencermatan atau pengkajian terhadap program ram dan penggunaan sumberdaya keuangan memungkinkan setiap penyelenggara pemerintahan benar-benar benar benar bekerja sesuai target kinerja yang dicanangkan, efisien, azaz manfaat menjadi tolok ukur, serta skala prioritas tetap menjadi acuan utama dalam mengatur kebijakan kebijakan keuangan daerah. Bukan sebaliknya politisasi kebijakan keuangan yang didahulukan sehingga berdampak pada ketidak adilan dan ketidak meratanya pembangunan disegala bidang. bahkan yang lebih parah lagi, ketika kepanitiaan (pemerintah) sebagai pengelola keuangan daerah justru terus subur dan tidak sesuai dengan besarnya alokasi anggaran yang mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat dari perbaikan ekonomi. B. Hasil Analisis 1. Menggantung Pedapatan ke Pusat Ternostalgia Dengan DBH Riau terkenal kaya akan sumberdaya Minyak dan gas Alamnya, sehingga wajar ketika hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), daerah ah mendapatkan “jatah” dari hasil pengelolaanya. Dalam APBD tahun 2012 untuk tingkat kabupaten Kota se provinsi Riau, dana perimbangan pusat masih asih menjadi tempat bergantung dalam menjalankan roda pemerintahan. Rata dari 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau 90% (sembilan puluh persen) pendapatan APBD nya berasal dari dana
perimbangan pusat yang terdiri dari Bagi hasil pajak bukan Pajak, dana alokasii umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dari 12 Kabupaten/kota dibawah angka 15% (untuk kota Pekanbaru), bahkan terdapat (6 ( dari 12)) daerah PAD nya di bawah angka 5 % dari total pendapatan daerahnya. Komposisi Pendapatan Daerah Se – Riau TA 2012
Kab. Meranti 2,64% Kota Pekanbaru
88,17% 68,40%
15,93%
Kota Dumai 10,42% Kab. Siak
9,19% 15,67%
81,43%
8,15%
84,36%
11,17%
Kab. Rokan Hulu 2,98%
4,47%
89,19%
Kab. Rokan Hilir 6,51%
7,83%
90,06%
3,43%
Kab. Pelalawan 3,65%
88,15%
8,20%
Kab. Kuantan Singingi 2,76%
90,30%
6,94%
Kab. Kampar 5,95%
87,74%
Kab. Indragiri Hulu 2,86%
90,27%
Kab. Bengkalis 8,41% Provinsi Riau
PAD
6,87%
90,20% 32,85%
0%
6,31%
10%
20%
1,38%
57,14% 30%
40%
50%
Dana Perimbangan Pusat
60%
10,00% 70%
80%
90% 100%
Lain-Lain Lain yang Sah
Sumber : Ringkasan APBD se Riau di Olah Fitra Riau
6 Kabupaten PAD Terkecil TA 2012 7,00%
5,95%
6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
3,65% 2,86%
2,98%
2,76%
2,64%
2,00% 1,00% 0,00% Kab. Indragiri Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Hulu
Kab. Pelalawan
Kab. Rokan Kab. Meranti Hulu
Sumber : Ringkasan APBD se Riau di Olah Fitra Riau
Fakta tersebut menunjukkan bahwa, komposis PAD masih sangat rendah dibandingkan seluruh total pendapatan daerahnya nya. Enam dari 12 Kabupaten kota tersebut hanya mempu menghasilakan PAD dibawah angka 5% dibandingkan total seluruh Pendapatan daerah yang diterima. Dengan demikian, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan pusat masih kental,, terutama dari hasil DBH Minyak dan gas Bumi. Faktanya daerah tidak belum mampu menggaet sektor handal di daerah sebagai penghasil PAD untuk keberlanjutan pemerintahan. Rendahnya penerimaan PAD di setiap setia daerah, tentu akan berimplikasi pada rendahnya pembiayaan pembiayaan (belanja daerah) melalui anggaran yang bersumber dari PAD. Fakta APBD 2012 di 12 kabupaten Kota menunjukkan bahwa kekuatan PAD untuk membiayai belanja daerah di lima kabupaten (Meranti, Rohul, pelalwan, Kuansing dan Inhu), hanya 3% (tiga persen) darii seluruh total belanja daerahnya. Kemudian (Bengkalis, Kampar dan Rokan Hilir) kekauatan PAD untuk membiayai belanja daerah berada pada 5-6%. 6%. Selanjutnya 9-15 9 15 % kekuatan PAD nya terdapat di (Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Pekanbaru). Kekuatan PAD Membiayai Belanja Daerah TA 2012 20% 15% 10% 5% 0%
16% 6%
3%
6%
3%
3%
5%
9% 3%
10% 2%
Sumber : Ringkasan APBD se Riau di Olah Fitra Riau Pertanyaannya, ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan pusat, yang notaben-nya nya hasil minyak dan gas bumi ini akan berakhir?. Penguasa enguasa-penguasa penguasa daerah masih mempertahankan prinsip “aman dimasanya masanya” dan sebaliknya tidak memikirkan keber keberlangsungan jangka panjang bagaimana mendapatkan penopang keuangan daerah selain dengan melakukan ekploitasi alamnya. Hutan Gundul Tak Beri Untung Selain ekpolitasi minyak dan gas bumi, Riau terkenal dengan ekploitasi hutannya. Menurut (kajian Jikalahari), ), pada tiga tahun terakhir 2009 – 2012 riau kehilangan hutan alam 0,5 juta hektar. Dengan laju deforestasi 188 ribu
hektar pertahunnya, dan sekarang sisa hutan tinggal 22,5% dari luas daratan yang ada. Sebagian besar kehilangan hutan di Riau adalah bentuk ekploitasi yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang katanya sebagai bentuk pendapatan negara yang sebagiannya untuk diberikan kepada daerah sebagai bentuk pembayaran PSDH (Pajak Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi). Namun, dilihat dari mata anggaran yang diterima daerah serta dampak-dampak dampak lain terhadap masyarakat sekitar wialayah ekploitasi tidak sebanding dengan hasil yang diterima daerah daerah dari ekploitasi hutan yang ada. Selama kurun waktu 8 tahun terakhir (2005-2011 (2005 2011 realisasi – 2012 semester 1), bahwa total PSDH dan DR yang diterima Provinsi Riau Rp. 803.660.294.237,78. Artinya setiap tahunnya total PSDH/DR SDH/DR yang diterima daerah Riau untuk memberikan antisipasi dampak dari ekploitasi hutan setiap tahunnya tidak lebih dari Rp. 150 Miliyar. Dengan demikian sudah barang tertentu bencana banjir terus meningkat, karena hasil dari ekploitasi hutan tidak memberikan kontribusi terhadap kelestarian kelestarian lingkungannya.
Millions
Penerimaan Daerah dari PSDH/DR (2005-Perkiraan (2005 Perkiraan 2012) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -
Rp152.744,97 Rp134.382,32
Rp124.178,26
Rp84.619,52
Rp136.622,22
Rp96.336,21
Rp74.756,44
20
Sumber:: menteri keuangan diolah Fitra Riau Lebih parah lagi, dana yang menjadi pendapatan daerah tidak dialokasikan sebagai mana mestinya untuk sebesar-besarnya sebesar besarnya kemakuran rakyat. Penghambur-hamburan hamburan anggaran masih selalu terjadi, kongkalikong penguasa untuk meraup keuntungan dari APBD terus meraja lela, aparatur selalu dimanjakan. Taburan iming kesejahteraan hanya “isapan jempol”, sebaliknya potensi bencana akibat ekploitasi menjadi penantian panjang masyarakat.
2. Fenomena Alokasi APBD 2012 Tujuan otonomi daerah sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dengan mendekatkan pelayanan publik akan tetapi fakta dilapangan masih jauh panggang dari api. Hampir semua daerah belanja pegawainya lebih besar besar ketimbang belanja publiknya. Dengan kondisi seperti ini tentu tujuan semangat otonomi otonomi daerah sulit dicapai. Bukankah program pengentasan kemiskinan itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan postur gambar dibawah ini bagaiman mungkina hal tersebut bisa tercapai? rcapai? Bukankah APBD itu diamanatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi kenapa malah justru belanja AMILNYA yang lebih banyak daripada yang disalurkan. disalurkan BELANJA LANGSUNG vs BELANJA TIDAK LANGSUNG 2012 Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung 71,7%
63,5%
63,1%
58,7% 54,3% 51,4% 48,6% 45,7% 41,3% 36,9% 36,5%
62,1% 53,2% 50,4% 46,8%49,6% 44,2% 38,0% 37,9%
55,8%
28,3%
62,0%
6 Daerah Boros Belanja Pegawai 6 Daerah Boros APBD Untuk Belanja Pegawai TA 2012 70,0% 60,0%
40,0%
59,4%
55,3%
50,0% 46,6%
53,9% 47,2%
42,5%
30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Kab. Indragiri Kab. Kampar Kab. Kuantan Hulu Singingi
Kab. Rokan Hulu
Kota Dumai
Kota Pekanbaru
Ke enam daerah ini merupakah daerah yang mengalokasikan anggaran APBD nya ditas 40% untuk membiayai belanja pegawai daerah baik PNSD maupun non PNSD. Tahun 2012 Kota pekanbaru menempati urutan pertama besarnya alokasi untuk belanja pegawai yaitu 59% dari ttotal belanja daerahnya. Kemudian posisi kedua Kabupaten Kampar mengalokasikan anggaran 55,3% dari total belanja daerahnya untuk belanja pegawai, selanjutnya dumai 53%, Kuansing 47,2%, Inhil 46%, dan kemudian Kabupaten Rokan Hulu 42,5% untuk belanja pegawai. pegawai Tidak hanya itu, dalam komposisi belanja daerah dalam APBD, selain alokasi anggaran yang dikhususkan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja aparatur lainnya juga tidak kalah besarnya dengan komponen belanja – balanja lainnya. Belanja Modal adalah tumpuan akhir masyarakat untuk bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah daerah. Karena Belanja Barang dan Jasa lebih banyak dinikmati oleh pejabat daerah. Namun di enam daerah ini (pekanbaru, Dumai, Inhu, kampar Kuansing dan Rokan Hulu), b belanja modal yang bisa dinikmati masyarakat justru tidak sebanding dengan besarnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja untuk memanjakan aparatur. Faktanya, meskipun telah di atur dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010, bahwa alokasi belanja belanja modal minimal 29 persen dari total belanja daerah, keenam daerah ini proporsi belanja
modalnya dibawah 29 % sampai 17%. Kabupaten kampar, merupakan kabupaten yang APBD nya mencapai Rp. 1,7 triliun, sementara belanja modalnya hanya 18,2 %. Begitu juga pekanbaru dan kabupaten lainnya.
Proporsi Belanja Modal 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
28,2%
23,7%
22,9% 18,2%
Kab. Indragiri Hulu
17,4%
Kab. Kampar
Kab. Kuantan Singingi
18,1%
Kab. Rokan Kota Dumai Kota Hulu Pekanbaru
Pembengkakkan belanja pegawai daerah juga tidak terlepas dari kebijakan dana perimbangan dari pusat, yang sebagian besar atau sekitar 70% diperuntukan untuk membiayai pegawai, seperti DAU (Dana Alokasi Umum) dan tambahan tunjangan guru. Otomatis daerah yang yang sebagian besar menggantungkan sumber pendapatannya pada dana perimbangan, juga akan memiliki belanja pegawai yang semakin besar. BELANJA MODAL vs BELANJA PEGAWAI TA 2012 Belanja Pegawai
Belanja Modal
55,3% 46,6% 25,1% 36,0%
53,9%
47,2%
42,5% 31,5%
23,7% 18,2% 22,9%
28,2%
34,4%
33,5%
59,4%
36,6%
48,1% 28,2% 33,4%
17,4% 18,1%
30,1%
APBD Riau Bagaimana ? APBD Naik, Silpa Membengkak APBD Provinsi Riau empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang siginifikan, dibarengi dengan meningkatnya belanja daerahnya. Tahun 2009 tercatat dalam APBD Realisasi Belanja Daerah 3,7 triliun. Ditahun 2012 direncanakan meningkat menjadi Rp. 8,3 trilun. Pertumbuhan belanja daerah tahun 2012 tumbuh 96% dibandingkan realisasi tahun 2011 lalu sebesar Rp. 4.264.819.457.766. Namun meningkatnya katnya APBD Provinsi Riau ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran. Hal itu dibuktikan dibuktikan dengan besaran SILPA tahun berjalan yang membengkak terus dari tahun-ketahun. tahun SILPA tahun berjalan pada realisasi APBD tahun 2009-2011 2009 2011 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Silpa tahun 2009 realisasi sebesar Rp. 188 Miliyar, dan meningkat menjadi adi 1,3 Triliun di tahun 2011 lalu. Sedangkan ditahun 2012 dengan APBD Rp. 8,3 Triliun Proyeksi Silpa kembali membengkak menjadi Rp. 1.834.864.765.217,92 (dalam RAPBD tahun 2013).
Billions
SiLPA Tahun Berjalan APBD 2009-2011 2009 2011 Realisasi dan 2012 Proyeksi Rp1,9.3 9.34.86
Rp2.000 Rp1.339
Rp1.500 Rp1.000 Rp500
Rp378 Rp118
Rp2009 R
2010 R
2011 R
2012 Proyeksi
SiLPA Tahun Berjalan
Meningkatnya APBD, seyogyanya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipergunakan sebaik sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya besarnya kemakmuran bagi masyarakat. Namun realita diatas menunjukkan bahwa pemerintah Riau tidak mampu menggunakan menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Membengkaknya SILPA tahun 2012 ini, sebagai potret buruknya kinerja birokrasi pada pemerintah provinsi Riau. Menumpukknya SILPA APBD ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : - Buruknya perencanaan anggaran. anggaran. Sejak awal anggaran disusun tidak memperhatikan kemampuan kapasitas SKPD. Pola penganggaran kita masih menganut incremental, setiap tahun jatah anggaran harus naik, tidak peduli kemampuan lembaga tersebut menyerap anggaran tahun
-
sebelumnya. Buruknya perencanaan perencanaan anggaran, juga disebabkan sejak anggaran disusun sudah di atas pagu kebutuhan. Tranfer Pusat Lambat, Lambat Riau merupakan Daerah yang sumber penerimaan banyak berasal dari SDA pada umumnya menerima DBH mepet pada akhir tahun atau bahkan lewat tahun, sehingga memang tidak sempat terbelanjakan dan menjadi SiLPA. SiLPA. Oleh karena Pemerintah pusat perlu intropeksi untuk tetap mendahulukan yang menjadi hak daerah sehingga belanja daerah mampu terselesaikan dengan baik.
Yang perlu di ketahui adalah, semakin besar besar SILPa, maka semakin besar anggaran publik Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle. Anggaran aran negara yang seharusnya bisa direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia, sia sia, karena tidak mampu terserap dengan baik. Rasio SiLPA terhadap Belanja Agregat Provinsi, Kabupaten Kabupaten dan Kota
Sumber : Hasil Analisis kementrian keuangan RI 2012
Proporsi Belanja APBD 2012
Proporsi Belanja APBD Riau 2012 Belanja Pegawai 14% Belanja Modal 29%
Belanja Barang dan jasa 19%
Belanja Lainnya 4%
Belanja Hibah 22%
Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 12%
Belanja Hibah “Melambung Melambung” Proporsi belanja pada tahun 2012, memang belanja modal masih berada pada urutan pertama yaitu 29%. Persentase belanja modal odal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengamatkan alokasi belanja modal minimal 29% dari jumlah belanja daerah. sementara itu alokasi belanja Hibah pada tahun 2012 melambung tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2010 belanja Hibah dialokasi 139 Miliyar atau setara dengan 4,5% dari total belanja daerah, di tahun 2012 meningkat ribuan persen, menjadi Rp. 1,8 triliun triliun atau setara dengan 22 % dari belanja daerah. Padahal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2012. “Bahwa belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah adalah bantua bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, secara terus menerus”. Fakta yang terjadi, pengalokasian anggaran hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada instansi/ organisasi, tanpa ada proses evaluasi. Memberian bantuan hibah, cenderung akibat pemerintah “stres” tidak tahun akan dialokasikan kemana anggaran APBD tersebut. tersebut sehingga bantuan hibah seperti menghambur menghamburhamburkan uanga tanpa ada target capaian dari bantuan yang diberikan kepada instansi/lembaga terkait. Selain dari itu, alokasi anggaran hibah dan bansos sangat berpotensi rentan untuk diselewengkan hal itu akibat dari Lemahnya pengawasan
serta mudahnya pengajuan permohonan bantuan hibah dan tidak adanya target capaian penggunaan anggaran tersebut. Lebih –lebih lebih lagi tak jarang dibeberapa daerah yang menggunakan uang bansos ini untuk kepentingan suksesi pemernangan pemilukda dan lain sebagainya. Tahun 2012 merupakan tahun keempat menjelang pemilukada ditahun 2013 nantinya. Dengan demikian perlu diwaspadai dan perlu dicurigai kemada alokasi hibah dan bansos ansos ini dialokasikan dan untuk kepentingan apa?. Tahun 2013 dalam RAPBD provinsi Riau juga menganggarkan hibah sampai Rp.1,4 Triliun. Penyandera APBD a. “Doubel Budget” Gaji Aparatur Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi Riau tahun 2013, belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS) di rencanakan Rp. 1.043.448.001.071.. besaran alokasi belanja aparatur ini naik 20% dibandingkan belanja pegawai dari tahun 2012 lalu. Tern tahun 2009 – 2011 Realisasi sampai 2012 perubahan, alokasi belanja pegawai terus mengalami kenaikan mengikuti besarnya pendapatan daerah Riau dengan rata – rata pertumbuhan belanja pegawai meningkat 15% setiap tahunnya. hal tersebut menunjukkan meningkatnya pendapatan daerah justru memberikan penggemukan kepada aparatur pemerintah. Tahun 2012 tidak ada penerimaan pegawai secara besar besar-besaran yang mengharuskan untuk meningkatnya anggaran belanja Pegawai Khususnya Gaji dan Tunjangan. Meningkatnya anggaran 20% untuk aparatur (Gaji pegawai) tidak berdasarkan penilaian kinerja. Sebaliknya, hanya didasarkan pada upaya untuk menghabiskan anggaran daerah yang semakin besar. Relaisasi SILPA tahun 2011 Rp. 1,3 triliun, atau 25% dari total pendapatan daerah Rp. 5,4 Triliun, diproyeksikan ditahun 2012 SILPA sebesar Rp. p. 1,8 Triliun atau 22 % dari total belaja daerah 2012. Besaran SILPA yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah akibat dari tidak optimalnya penyerapan keuangan daerah dan membuktikan kinerja aparatur lemah. Akibatnya anggaran yang seharusny seharusnya dinikmati masyarakat khususnya dalam pemenuhan hak-hak hak hak dasar masyarakat justru terabaikan. Selain gaji pegawai yang diposkan dalam komposisi belanja tidak langsung, belanja pegawai juga terdapat pada belanja langsung. Anggaran ini untuk memberikan honor kepada pegawai baik PNS/non PNS yang terlibat dalam kegiatan tertentu. Tentu dengan model penganggaran demikian, aparatur akan terus gemuk dengan anggaran “halal” yang dialokasikan. Dengan demikian menunjukkan adanya “double budget”” anggaran yang diterima oleh PNS/non PNS meskipun sudah mendapatkan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tunjangan lainnya. b. Kegiatan Spektakuler
Tahun 2012 tercatat dalam APBD, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan sepektakuler (PON, Paralimpic, POPNa POPNas) dianggarkan sebanyak Rp 816.011.962.740,00, atau setara dengan 10% dari seluruh belanja daerah. anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sebelumnya pada tahun 2011 untuk suksesi pelaksanaan ivent ini telah dianggarkan sebesar Rp. 485.638.386.636,00, artinya dalam dua tahun (2011-2012) 2012) anggaran APBD untuk suksesi pelaksanaan pekan olahraga nasional dan sejenisnya telah menghabiskan anggaran Rp. 1.301.650.349.376,00. Anggaran ini digunakan untuk : Di tahun 2011 temuan BPK berdasarkan LHP BPK tahun 2012 untuk LKPD Provinsi Riau tahun 2011, ditemukan 2 item temuan yang berhubungan dengan keuangan PON. 1. Pengadaan peralatan venue dan peralatan tanding tanding 39 cabang olah raga berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 16.741.715.108, 16.741.715.108,2. Barang hasil pengadaan peralatan / perlengkapan oralh raga Rp. 21. 816. 317.600,317.600, tidak dapat diidentifikasi akibat tidak adanya peralatan – peralatan yang dipertanggung jawabkan. Selain dari pada itu, kegiatan sepektakuler yang lakukan pemerintah provinsi Riau dan tidak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah bentuk bangunan “berhala” dengan anggaran besar yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 mendatang. Meskipun pun telah menghabiskan anggaran triliunan dan tidak dirasakan oleh masyarakat luas Riau juga mennati kegiatan spektakuler lainnya yaitu ISG yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 mendatang dengan anggaran yang tidak sedikit pula. Berkaca dari yang telah terjadi, pemerintah seharusnya berfikir ulang, untuk membangun – bangunan yang tidak berdampak langsung . tidak dirasakan langsung oleh masyarakat itu. Karena adanya venue venuevenue bernilai triliunan rupiah tersebut justru membebani APBD tahuntahun berikutnya berikutnya dengan alokasi pemeliharaan dan fungsional yang tidak sedikit jumlahnya.
Penghasilan Kepala Daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten adalah pejabat negara yang gaji, serta tunjangannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. perundang Selain gaji pokok dan tunjangan, mereka juga mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah.
Berdasarkan peraturan perundang--‐undangan perundang undangan yang berlaku, berikut adalah rincian komponen penghasilan serta jumlah yang mereka dapatkan : a. Penghasilan / Gaji KDH/WKDH Komponen Penghasilan Gaji Pokok Tunjangan Jabatan Tunjangan Operasional
Gubernur 3000000
Wakil Gubernur Walikota/ Bupati 2400000 2100000
Wakil Walikota/ dasar hukum Bupati 1800000 Pasal 4 PP. No. 59 Tahun 2000 3780000 3240000 Pasal 1 ayat (2) Keppres No 68 tahun 2001 Besarnya biaya aya penunjang Pasal 9 ayat (1) dan operasional Kepala Daerah (2) PP No. 109 tahun Kabupaten/Kota, ditetapkan 2000 berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: • Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar, min: Rp. 150 juta, max: 2%; • >Rp 10 milyar s/d Rp p 20 milyar, min: Rp. 200 juta, max: 1,50%; • > Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar, min: Rp. 300 juta, max: 0,80%; • > Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar, min: Rp. 400 juta, max: 0,40%; • > Rp 150 milyar, min: Rp. 600 juta, max: 0,15%.
5400000
4320000
Besarnya biaya penunjang operasional Gubernur dan wakilnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: • Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar, min: Rp. 262,5 juta, max: 1% • > Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar min: Rp. 500 juta; max: 0,75%; • > Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar, min: Rp. 750 juta, max: 0,40%; • >Rp 250 milyar s/d Rp. 500 milyar, min: Rp. 1 milyar, max: 0,25%; • > Rp. 500 milyar, min: Rp. 1,25 milyar, max: 0.15%. Insentif Besarnya pembayaran Insentif setiap bulannya Pasal 7 PP No. 69 Pajak dan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan tahun 2010 Retribusi Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan: • < Rp 1 Triliun rupiah = paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat • antara Rp 1 Triiun s/d Rp 2,5 Trliun = 7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat • antara Rp 2,5 Triliun s/d Rp 7,5 Triliun = 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat
•
> Rp 7,5 Triliun = 10 kali gaji dan tunjangan yang melekat
Gubenur dan Wakil Gubenur Riau TA 2012 Penghasilan Gubenur Riau setiap bulannya diperkirakan menerima sebesar Rp. 203.526.354,00. Yang terdiri dari Gaji Pokok Sebesar Rp. 3.000.000, Tunjangan jabatan sebesar Rp. 5.400.000,-. 5.400.000, . Kemudaian tunjangan operasional sebesar Rp 136.326.354,- ditambah lagi insentif pajak sebesar Rp. 58.800.000, 58.800.000,-. Tunjangan operasional ini dihitung dari besarnya Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Riau tahun 2012 PAD Rp. 2,181 triliun, maka besarnya tunjangan Gubenur itu adalah 0,15% dari total PAD yang diterima. diterima. Kemudian insentif pajak diakumulasikan dari besarnya pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 1,850 Triliun. Sehingga sesuai dengan ketentuan insentif untuk Gubenur Riau adalah 7 kali Gaji Poko dan Tunjangan. Dengan demikian diperkirakan gaji/penghasilan gaji/penghasilan Gubenur Riau dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 2,4 Triliun. Sedangkan Wakil Gubernur Riau, tahun 2012 diperkirakan berpenghasilan setiap Bulannya Rp. 190.086.354,-. 190.086.354, . Dengan Rincian gaji pokok Rp. 2.400.000, 2.400.000,Tunjangan Jabatan Rp. 4.320.000,-. 4.320.000, Kemudian Tujangan Operasional Rp. 136,3 Juta, dan insentif pajak Rp. 47,04 Juta. Dengan Demikian total penghasil Wakil Gubenur Riau Pertahunnya sebesar Rp. 2.2 triliun 1. 2. 3. 4.
Uraian Penghasilan Gaji Pokok Tunjangan Jabatan Tunjangan Operasional Insentif Pajak Total perbulan Total Pertahun
Gubenur 3.000.000,5.400.000,136.326.354,58.800.000,136.326.354,2.409.316.246,-
Wakil Gubenur 2.400.000, 2.400.000,4.320.000, 4.320.000,136.326.354, 136.326.354,47.040.000, 47.040.000,190.086.354, 190.086.354,2.254.636.246, 2.254.636.246,-
3 Penghasilan KDH dan WKDH Kabupaten/Kota Tertinggi di Riau No 1 2 3 No 1 2 3
3 Rangking KDH Penghasilan Terbesar Walikota Pekanbaru Kabupaten Bengkalis Kabupaten Siak 3 Rangking WKDH Penghasil Terbesar Walikota Pekanbaru Kabupaten Bengkalis Kabupaten Siak
Bulan Rp Rp Rp Bulan Rp Rp Rp
77.739.105 71.160.000 66.160.000
Tahun Rp Rp Rp
932.869.266 853.920.000 793.920.000
70.209.105 63.630.000 58.630.000
Tahun Rp Rp Rp
842.509.266 763.560.000 703.560.000
Untuk penghasilan kepala daerah kabupaten/ kota se Provinsi Riau, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka, penghasilan tertinggi kepada daerah tingkat dua se Riau adalah Walikota Pekanbaru (Firdaus, MT) dengan penghasilan perbulan diperkirakan sebesar Rp. R 77,7 Juta d dan pertahunnya sebesar Rp. 932,8 Juta. Kemudian nomor tertinggi kedua Bupati Bengkalis (Herliyan Saleh) dengan dengan penghasilan perbulan Rp. 71,1 juta sedangkan pertahunnya sebesar Rp. 853,9 juta. Selanjutnya Bupati Siak (Syamsura, M.Si) berada pada posisi penghasilan tertinggi ketiga dengan penghasilan perbulan an diperkirakan sebesar Rp. 66,1 juta sedangkan akumula akumulasi pertahunnya sebesar Rp. 793,9 juta. Begitu juga dengan WKDH, juga ketiga daerah tersebut merupakan peringkat tertinggi penghasilanny penghasilannya. Selain itu, diluar gaji, tunjangan, operasional dan insentfi pajak, ssetiap kepala daerah juga mendapatkan fasilitas rumah dinas. Tetapi tidak hanya itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000, kepala daerah juga mendapatkan tunjangan biaya-biaya biaya berikut : • Biaya rumah tangga • Biaya pembelian inventaris rumah jabatan • Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang barang barang inventaris • Biaya pemeliharaan kendaraan dinas • Biaya pemeliharaan kesehatan • Biaya perjalanan dinas • Biaya pakaian dinas • Biaya penunjang operasional Yang terpenting dan perlu masyarakat ketahui, bahwa setiap uang yang dinikmati dan menjadi penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah bersumber dari “Pajak “Pajak dan Retribusi yang dibayar
oleh Rakyat”. Olehkarena Olehkarena itu, kepala daerah bukan sebagai raja yang harus berfoya-foya foya dengan banyaknya APBD, melainkan harus mengabdi kepada rakyat dengan mengatur secara baik pemerintahan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan mengarahkan pembangunan yang berorientasi sebesarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Bukan justru sebaliknya prinsip “aji mumpung”, sebagai bentuk ketidak sadaran kepala daerah yang lupa bahwa dirinya sebagai pengabdi terhadap rakyatnya. Sehingga dengan kekuasaan digunakan untuk mengeruk kekayaan yang sebesarnya. Dengan prinsip membangun salah kaprah, popularitas jadi pijakan untuk membuat prgram. Dengan demikian rakyat memiliki hak untuk menuntut, apabila terdapat kesenjangan antara banyaknya sumber daya alam dengan tingkat kesejahteraan an masyarakatnya.
