SINERGISITAS APBD DALAM MENCAPAI VISI MISI RIAU 2020

SINERGISITAS APBD DALAM MENCAPAI VISI MISI RIAU 2020 Ikhwani Ratna UIN Sultan Syarif Kasim Riau Email: [email protected] Abstract: Riau Province is an area that has great natural potential. With this potential should live in the well-being of the people of Riau. To support the creation of a prosperous society and a prosperous then drafted vision and mission of Riau in 2020. To achieve the vision and mission in 2020, required an adequate local budgets. Synergy budget from year to year will be ushered right Riau realize the vision and mission of 2020. However, in practice, there are still many weaknesses in budgeting. Therefore, the budget needs to be prepared properly through Performance-Based Budgeting. Keywords: APBD, Performance-Based Budgeting

Pendahuluan

Provinsi

Riau

sebagai

Pusat

Provinsi Riau saat ini merupakan

Perekonomian dan Kebudayaan Melayu

salah satu provinsi terkaya di Indonesia,

dalam lingkungan masyarakat yang

dan sumber dayanya didominasi oleh

agamis, sejahtera lahir dan bathin, di

sumber alam, terutama minyak bumi, gas

Asia Tenggara Tahun 2020".

alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan

Untuk mencapai visi tersebut, maka

serat. Dengan potensi kekayaan daerah

dalam menjalankan roda pembangunan

yang

Riau

yang berkesinambungan perlu didukung

seharusnya menjadi daerah yang maju dan

dengan kemampuan APBD yang memadai.

masyarakatnya sejahtera.

Dengan penyusunan APBD yang baik,

tinggi

Untuk daerah yang

tersebut,

mendukung

Provinsi

terwujudnya

maju dan masyarakat

maka diharapkan anggaran yang telah disusun

dapat

digunakan secara

dalam

sejahtera, maka Pemerintah Provinsi Riau

pembangunan

transparan,

telah menyusun suatu visi daerah yang

partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan

tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi

efektifitas, rasional, dan terukur.

Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang

Komposisi APBD yang ideal itu

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah

berapa? Begitu pertanyaan yang mungkin

Provinsi yang berbunyi: Terwujudnya

kita dengar di masyarakat. Ada yang

60

Ikhwani Ratna : Sinergisitas APBD Dalam Mencapai Visi Misi Riau 2020

berpendapat,

dalam

idealnya

Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3)

belanja langsung harus lebih besar dari

menyatakan: belanja terdiri dari belanja

belanja tidak langsung. Selain itu ada

tidak langsung dan belanja langsung.

pendapat komposisi ideal yang harus

Belanja tidak langsung merupakan belanja

dicapai yaitu komposisi belanja tidak

yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dan belanja langsung berkisar 60

langsung dengan peaksanaan program dan

: 40%. Pendapat yang lain, komposisi ideal

kegiatan. Belanja langsung merupakan

anggaran di daerah adalah 70 : 30% yaitu

belanja yang dianggarkan terkait secara

70% untuk pembangunan dan 30% untuk

langsung dengan pelaksanaan program dan

belanja rutin dan gaji pegawai.

kegiatan.

Bagaimana

APBD

komposisi

Kabupaten/kota

di

APBD

Pasal 37 menyatakan: belanja tidak

Riau?

langsung terdiri dari belanja pegawai,

kita

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

beberapa

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan

Provinsi

Sebelumnya

alangkah

menyamakan

persepsi

baiknya dulu

istilah yang berkaitan dengan hal tersebut seperti

belanja

langsung,

daerah,

belanja

belanja

langsung,

tidak belanja

pegawai dan belanja modal.

belanja tidak terduga. Pasal

38

menyatakan:

belanja

pegawai (dalam kelompok belanja tidak langsung) merupakan belanja kompensasi,

Menurut Peraturan Menteri Dalam

dalam bentuk gaji dan tunjangan serta

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

penghasilan lainnya yang diberikan kepada

Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah,

pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai

pada pasal 22 ayat (1) menyatakan:

dengan ketentuan perundang-undangan.

struktur APBD merupakan satu kesatuan

Pasal

50

menyatakan:

belanja

terdiri dari pendapatan daerah, belanja

langsung terdiri dari belanja pegawai,

daerah, dan pembiayaan daerah.

belanja barang dan jasa; dan belanja

Pada pasal 23 ayat (2) menyatakan: belanja daerah meliputi semua pengeluaran

modal. Pasal

51

menyatakan:

belanja

kelompok

belanja

dari rekening kas umum daerah yang

pegawai

mengurangi

langsung) merupakan pengeluaran untuk

kewajiban anggaran

ekuitas daerah dan

dana, dalam

tidak

akan

merupakan satu

tahun

diperoleh

pembayarannya kembali oleh daerah.

(dalam

honorarium/upah program

dan

dalam

melaksanakan

kegiatan

pemerintahan

daerah.

61

Kutubkhanah : Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014

Pasal 53 ayat (1) Permendagri Nomor

Kabupaten/ kota

terhadap total Belanja

59 Tahun 2007 menyatakan: Belanja

Daerah pada tahun 2013 adalah 31,21%.

modal digunakan untuk pengeluaran yang

Jika dibandingkan dengan tahun 2012,

dilakukan dalam rangka pengadaan aset

rasio belanja pegawai di Pemerintah

tetap berwujud yang mempunyai nilai

Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Riau

manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan

mengalami penurunan dari 33,66% (www.

untuk

djpk. kemenkeu. go.id). Ini berarti belanja

digunakan

dalam

kegiatan

pemerintahan.

pegawai di Provinsi Riau masih berada di bawah rata-rata nasional. Namun, besarnya porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah di Provinsi Riau ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit

Komposisi APBD di Provinsi Riau Kementerian

Dalam

Negeri

Provinsi Riau

hanya menganggarkan

mengungkapkan belanja pegawai daerah

sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis

yang diambil dari dana alokasi umum

belanja selain Belanja Pegawainya. Hal ini

(DAU) pusat sendiri rata-rata nasional

akan menyebabkan keterbatasan program

sebesar 57%. Beberapa daerah bahkan bisa

dan kegiatan daerah di luar Belanja

mencapai 60-80%. "Dari data DAU yang

Pegawai yang bisa didanai, khususnya

ditransfer ke daerah, tak dibantah 57

dalam mendukung pemenuhan layanan

persen habis untuk gaji pegawai," ujar

publik.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam

Negeri,

Raydonnyzar

(www.vivanews.com).

Selanjutnya APBD yang ideal juga

Moenek

dapat dilihat dari besarnya belanja modal

Namun,

di suatu daerah. Rasio Belanja Modal

berdasarakan analisis yang dilakukan oleh

terhadap

Kemenkeu secara agregat jika belanja

mencerminkan porsi Belanja Daerah yang

pegawai dibandingkan dengan total belanja

dibelanjakan untuk membiayai Belanja

daerah, rata-rata nasional belanja pegawai

Modal. Belanja Modal ditambah belanja

Pemda se Indonesia

barang

pada TA 2013

mencapai (www.djpk.kemenkeu.go.

42,78% id).

Untuk

total

dan

pemerintah

Belanja

jasa

Daerah

merupakan

daerah

yang

belanja

mempunyai

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

Provinsi Riau persentase rata-rata Belanja

ekonomi

Pegawai pada pemerintah provinsi dan

pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga,

62

suatu

daerah,

di

samping


dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal

belanja modal dari tahun 2012 ke tahun

akan memiliki multiplier effect dalam

2013. Hal ini merupakan nilai positif yang

menggerakkan roda perekonomian daerah.

harus dipertahankan karena belanja modal

Oleh karena itu, semakin tinggi angka

merupakan salah satu bagian penting dari

rasionya, diharapkan akan semakin baik

APBD

pengaruhnya

pembangunan infrastruktur daerah.

ekonomi.

terhadap

pertumbuhan

Sebaliknya, semakin rendah

yang

dapat

digunakan

untuk

Belanja Bantuan Sosial merupakan

angkanya, semakin berkurang pengaruhnya

salah

terhadap pertumbuhan ekonomi.

langsung. Secara definisi, bantuan sosial

Rata-rata

rasio

Belanja

satu

pos

dalam

belanja

tidak

Modal

adalah pemberian bantuan yang sifatnya

terhadap total belanja secara agregat

tidak secara terus menerus dan selektif

provinsi, kabupaten, dan kota sebesar

dalam

24,81%. Tahun 2012, rata-rata porsi

masyarakat atau organisasi profesi yang

belanja modal menunjukkan angka yang

bertujuan

sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 23,4%.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain

Dengan demikian, telah terjadi shifting dari

bantuan

penurunan porsi belanja pegawai kepada

peraturan perundang-undangan. Seringkali

peningkatan

belanja

modal.

Hal

ini

pemberitaan di media massa melaporkan

merupakan

indikasi

positif

terhadap

bahwa pada masa-masa tertentu seperti

bentuk

uang/barang

untuk

partai

kepada

kepentingan

politik

umum.

sesuai

dengan

perbaikan kualitas struktur belanja daerah.

menjelang

Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 provinsi

pemilihan kepala daerah, belanja ini

masih memiliki rasio di bawah rata-rata,

seringkali menjadi isu yang panas dan

sedangkan 14 provinsi berada di atas rata-

banyak

rata. Provinsi Riau sendiri pada tahun 2013

masyarakat. Rasio Belanja Bantuan Sosial

rata-rata rasio Belanja Modal terhadap total

terhadap

belanja secara agregat pemerintah provinsi,

mencerminkan porsi Belanja Daerah yang

kabupaten, dan kota di Provinsi Riau

dibelanjakan

sebesar 33,30%. Jika dibandingkan dengan

Sosial. Semakin tinggi angka rasionya,

tahun

2012

dibandingkan adalah

pemilihan

umum

diperbincangkan

total

untuk

di

ataupun

kalangan

Belanja

Belanja

Daerah

Bantuan

porsi

belanja

modal

maka semakin besar proporsi APBD yang

dengan

belanja

daerah

dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial

(www.djpk.kemenkeu.

dan begitu sebaliknya semakin kecil angka

28,94%

go.id). Ini berarti terjadi peningkatan

rasio

Belanja

Bantuan

Sosial

maka

63


semakin kecil pula proporsi APBD yang

akan

dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial.

pendapatan yang lebih besar dari belanja

Secara agregat provinsi, kabupaten

akan menghasilkan surplus. Selain itu,

dan kota, rata-rata pengeluaran daerah

dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun

untuk Belanja Bantuan Sosial adalah

2003

1,05%. Dari 33 provinsi di Indonesia yang

diamanatkan

bahwa

memiliki angka rasio di bawah angka rata-

surplus/defisit

diharuskan

rata agregat provinsi, kabupaten dan kota

pembiayaan,

ada 24 provinsi dan selebihnya 9 provinsi

Penerimaan

Pembiayaan

angka rasionya melebihi angka rata-rata

digunakan

menutup

agregat provinsi, kabupaten dan kota.

Pengeluaran

Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri,

menyalurkan surplus anggaran. Dalam

pada tahun 2013 rasio Belanja Bantuan

APBD

Sosial

pada

menganggarkan defisit di mana sumber

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

utama Penerimaan Pembiayaan berasal

adalah

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

terhadap

belanja

sebesar

kemenkeu.go.id).

0,07%

(www.djpk.

Keuangan

baik

2013

sedangkan

jika

Negara terdapat

dianggarkan

sumber-sumber yang

akan

defisit

dan

Pembiayaan

sebagian

besar

guna

daerah

(SiLPA) tahun sebelumnya. Secara lebih

bantuan sosial masih di Provinsi Riau

detail dapat dilihat dalam penjelasan

berada

berikut.

bawah

berarti

tentang

defisit,

belanja

di

Ini

daerah

menimbulkan

rata-rata

nasional.

Besarnya belanja bantuan sosial kerap

Era otonomi daerah yang sudah

menjadi masalah jika tidak dikelola secara

berlangsung lebih dari satu dasawarsa telah

baik dan transparan oleh pemerintah

memberi ruang kepada daerah untuk

daerah, namun jika pengelolaan secara

memakai

baik belanja bantuan sosial ini dapat

penganggaran yaitu surplus, defisit dan

menjadi solusi mengatasi masalah sosial

berimbang antara pendapatan dan belanja.

budaya di tengah-tengah masyarakat.

Data APBD menunjukkan bahwa adanya

tiga

kecenderungan

model

pilihan

daerah

dalam

untuk

Analisis Surplus dan Defisit APBD di Provinsi Riau

menganggarkan defisit dalam APBD-nya.

Surplus/defisit merupakan imbas dari

dan 33 provinsi di Indonesia pada Tahun

perbedaan antara pendapatan dan belanja.

Anggaran (TA) 2013 sebanyak 457 daerah

Belanja yang lebih besar dari pendapatan

menganggarkan defisit dalam APBD-nya,

64

Hal ini terlihat dari 491 kabupaten/kota


jika

melihat

data

ini

terjadi

adalah untuk mengakomodasi SiLPA tahun

peningkatan dari tahun sebelumnya yang

sebelumnya yang jumlahnya cukup besar

hanya 447 daerah yang menganggarkan

agar bisa digunakan dalam belanja publik.

defisit.

yang

Begitu juga dengan Provinsi Riau yang

menganggarkan surplus di tahun 2013

memiliki defisit anggaran terbesar ke dua

sebanyak 56 daerah, sehingga turun dari

secara nasional, dimana defisit APBD

tahun sebelumnya yang berjumlah 68

Pemerintah

daerah dan sisanya sebanyak 11 daerah

Kabupaten/kotanya secara rata-rata sebesar

mempunyai

dan

18,57%. Sebagian besar defisit pada

belanja yang bernilai sama atau berimbang.

APBD di Provinsi Riau disebabkan untuk

Sedangkan

anggaran

Fenomena

ini

maka

daerah

pendapatan

menarik

Provinsi

dan

untuk

mengakomodasi SiLPA tahun sebelumnya

dicermati. Jika dilihat dari data APBD

di mana kontribusi menutup defisit sebesar

yang telah masuk, kecenderungan daerah

95,8%.

menganggarkan defisit tersebut karena

Pelampauan

pendapatan

ataupun

adanya SiLPA dalam APBD mereka,

penghematan belanja pada realisasi APBD

artinya sebenarnya secara umum daerah

sebelumnya akan menghasilkan sisa dana.

tidak sedang dalam kondisi defisit secara

Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih

riil, mereka menganggarkan defisit karena

Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun

untuk menyerap SiLPA tahun sebelumnya.

karena APBD TA 2012 dibuat sebelum

Hal

untuk

berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA

dicermati adalah bahwa pada umumnya

yang terdapat di APBD merupakan nilai

daerah terbukti mengalami surplus pada

estimasi.

saat realisasi.

menunjukkan

lain

yang

juga

menarik

Semakin

besar

kekurangcermatan

SiLPA dalam

Rata-rata rasio defisit secara nasional

penganggaran (perencanaan yang kurang

(agregat provinsi, kabupaten, dan kota)

baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan

adalah 7,5% dengan kontribusi SiLPA

anggaran. Sehingga rasio SiLPA terhadap

untuk menutup defisit tersebut sekitar

belanja menunjukkan porsi belanja yang

91,3%, sedangkan kontribusi penerimaan

tertunda atau anggaran yang tidak terserap.

pinjaman

dan

obligasi

daerah

5,9%.

Rasio SiLPA terhadap belanja selain

Provinsi Kalimantan Timur merupakan

menggambarkan besaran belanja yang

daerah dengan rasio defisit terbesar di

tertunda

mana faktor utama penyebab hal tersebut

sebelumnya juga menggambarkan jumlah

pelaksanaannya

pada

tahun

65


realisasi

pendapatan

tahun

anggaran

sebelumnya lebih besar dari proyeksinya.

disusun

dapat

dimanfaatkan

secara

maksimal.

Rata-rata rasio SiLPA terhadap belanja daerah secara agregat provinsi, kabupaten

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

dan kota adalah 7,4% dengan rasio tertingginya adalah Provinsi Kalimantan Timur (25,5%). Sebanyak 12 provinsi mempunyai rasio di atas rata-rata dan 21 provinsi di bawah rata-rata. Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri juga memiliki SiLPA yang cukup besar di mana secara nasional

berada

pada

peringkat

dua

dengan rasio terhadap belanja daerah pada tahun 2013 sebesar 19,4%. Hal ini sebagai suatu indikasi masih lemahnya penyerapan APBD di Provinsi Riau yang bisa saja terjadi karena birokrasi yang berbelit ataupun

permasalahan

lambatnya

pengesahan anggaran. Fenomena yang penulis kemukakan di atas menjadi suatu pertanda bahwa APBD yang telah disusun dalam rangka mendukung

tercapainya visi misi Riau

2020 masih memiliki banyak kelemahan. Di antaranya adalah porsi belanja pegawai yang masih cukup besar jika dibandingkan dengan belanja daerah dan masih besarnya defisit APBD di Provinsi Riau akibat SiLPA yang besar dari tahun sebelumnya. Hal

ini

menunjukkan

bahwa

dalam

pengelolaan APBD perlu dicermati proses penyusunannya

66

agar

anggaran

yang

Salah satu cara yang dapat ditempuh agar

APBD

yang

disusun

dapat

dimanfaatkan secara maksimal adalah melalui

penyusunan

APBD

berbasis

kinerja.

Anggaran

berbasis

kinerja

merupakan sistem penganggaran yang memberikan

fokus

pada

fungsi

dan

kegiatan pada suatu unit organisasi, di mana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya. Definisi lain pada buku Modul Overview Keuangan Negara

oleh

(2008),

Departemen

anggaran

Keuangan

berbasis

kinerja

merupakan metode penganggaran bagi manajemen

untuk

mengaitkan

setiap

pendanaan

yang

dituangkan

dalam

kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersbut.

Capaian

hasil

tersebut

didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam

target kinerja pada

setiap unit kerja. Bagaimana cara agar tujuan itu dapat dicapai, dituangkan dalam program

diikuti

dengan

pembiayaan/

pendanaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis


kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan

dicantumkan

aktivitas, baik aktivitas langsung maupun

anggaran di atas, beberapa di antaranya ada

tidak langsung yang mendukung program

yang tidak termasuk dalam jenis keluaran

sekaligus melakukan estimasi biaya-biaya

yang

berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

tersebut. Aktivitas tersebut disusun sebagai

melainkan termasuk dalam jenis masukan

cara untuk mencapai kinerja tahunan.

(input). Keluaran (output) kegiatan satuan

Dengan kata lain, integrasi dari rencana

kerja

kinerja tahunan (Renja) yang merupakan

direncanakan dan dimuat dalam dokumen

rencana operasional dari Renstra dan

Rencana kinerja tahunan satuan kerja

anggaran tahunan merupakan komponen

perangkat daerah (Renja SKPD) dalam

dari anggaran berbasis kinerja

rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas

Elemen-elemen yang penting untuk

dalam

dihasilkan

adalah

semua

satuan

sesuai

dokumen

kerja

dalam

dengan

yang

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

diperhatikan dalam penganggaran berbasis

Sedangkan harga satuannya adalah

kinerja adalah: a) Tujuan yang disepakati

sesuai dengan yang tercantum dalam Harga

dan

b)

Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), yang

Pengumpulan informasi yang sistematis

nama lain mungkin sebagai Standar Biaya

atas realisasi pencapaian kinerja dapat

Khusus (SBK), akan tetapi ada HSPK dari

diandalkan dan konsisten, sehingga dapat

beberapa SKPD yang belum dicantumkan,

diperbandingkan

dengan

dan yang tercantum dalam HSPK/SBK

implementasi

selama ini tidak seluruhnya Harga Satuan

tentang Anggaran Berbasis Kinerja, pada

Pokok "Kegiatan" dari SKPD, melainkan

kenyataannya

menyangkut

masih ada yang merupakan harga satuan

perencanaan

pokok "Pekerjaan". Pengertian "Kegiatan"

maupun pelaksanaan, seperti RKA-SKPD

berbeda dengan "Pekerjaan", karena yang

(Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

dimaksud dengan "Kegiatan" dalam sistem

Perangkat

penganggaran

ukuran

prestasinya.

dokumen

pencapaiannya;

antara

biaya

Selanjutnya

adalah

anggaran,

Daerah),

baik

Prioritas

Plafon

adalah

merupakan

Anggaran Sementara (PPAS), dan DPA-

serangkaian tindakan yang dilaksanakan

SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-

satuan kerja sesuai tugas pokoknya untuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah).

menghasilkan keluaran yang ditentukan.

Keluaran (output) kegiatan satuan kerja

dan

harga

satuannya

yang

Jadi dalam satu "Kegiatan" akan terdapat beberapa tindakan dan tindakan inilah yang

67


dapat

dikatakan

sebagai

"Pekerjaan".

dalam

HSPK

(Harga

Satuan

Pokok

Untuk suatu kegiatan dituntut adanya

Kegiatan)/ SBK. Dalam perencanaan dan

keluaran (output) yang jelas dan terukur

pengalokasian anggaran untuk satuan kerja

sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.

perangkat

Dengan

sepenuhnya,

demikian

yang

seharusnya

daerah

belum

hanya

terlihat

memperhitungkan

tercantum dalam HSPK (Harga Satuan

keluaran (output) kegiatan satuan kerja,

Pokok Kegiatan)/SBK adalah harga satuan

sehingga alokasi anggaran untuk satuan

dari keluaran (output) yang dihasilkan.

kerja pada satu tahun anggaran masih

Harga Satuan Pokok setiap kegiatan

dipengaruhi oleh hal-hal lain selain jumlah

untuk semua satuan kerja dapat dihitung

keluaran

dengan cara membuat Analisa Biaya

direncanakan oleh satuan kerja yang

Satuan Keluaran (output) kegiatan yang

bersangkutan. Dengan demikian penerapan

sudah ditetapkan menurut tugas pokok dan

Anggaran

fungsi satuan kerja, kemudian ditentukan

masih belum sempurna.

besarnya Biaya Per Satuan Keluaran (output)

kegiatan,

(output)

Berbasis

Dengan

kegiatan

Kinerja

yang

dikatakan

dicantumkannya

keluaran

dengan

(output) kegiatan satuan kerja dan harga

memperhitungkan semua input (masukan)

satuannya pada dokumen anggaran, maka

yang diperlukan seperti: 1) Kebutuhan

dapat berguna untuk hal-hal sebagai

biaya untuk pegawai; 2) Kebutuhan biaya

berikut:

untuk sarana dan prasarana; 3) Kebutuhan

1. Sebagai

dasar

dalam

menentukan

biaya untuk pekerjaan-pekerjaan non fisik

alokasi pagu anggaran satuan kerja

(rapat, sosialisasi, seminar, dsb).

sejak dari penyusunan RKA-SKPD,

Biaya Per Satuan Keluaran (output) kegiatan

beserta

analisanya,

diajukan

kepada Bagian Keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas bersama Bappeda atau institusi lainnya

yang

disebut

Tim

Anggaran

Pemerintah Daerah/TAPD yang terlibat dalam penyusunan APBD. Biaya per satuan keluaran (output) kegiatan yang sudah disahkan, selanjutnya dihimpun

68

pembahasan

RKA-SKPD

hingga

penetapan pagu definitif satuan kerja, yaitu: Alokasi Pagu Anggaran = Volume Keluaran Kegiatan X

Usulan pagu anggaran tersebut dirinci pada

RKA-SKPD

dengan

tetap

mencantumkan target volume keluaran (output) kegiatan kemudian diajukan


kepada Tim Anggaran Pemerintah

sekolah yang baru dapat menghasilkan

Daerah (TAPD) guna dibahas kembali

keluaran berupa siswa yang lulus pada

sebelum

akhir

disusun

draft

Rancangan

tahun)

dikecualikan

dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

ketentuan di atas dan tetap diatur

Daerah (R-APBD) untuk disampaikan

dengan batas pengeluaran triwulanan.

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam

Anggaran

rangka

Berbasis

pembahasan

3. Menambah

penerapan

Kinerja,

RKA-SKPD

keakuratan

dalam

mengukur tingkat kinerja satuan kerja

maka

melalui

disini

Akuntabilitas

sistem

pelaporan

Laporan

Kinerja

Instansi

difokuskan pada volume dan standar

Pemerintah (LAKIP), karena sebagai

biaya keluaran (output) kegiatan setiap

dasar penyusunan laporan akuntabilitas

satuan kerja.

kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

2. Sebagai alat pengawasan pencairan dana

dari

satuan

bersangkutan

kerja

dalam

tersebut, keluaran (output) kegiatan

yang

telah tertera secara jelas target dan

pelaksanaan

biaya yang harus dikeluarkan.

anggaran terutama dalam hal arus kas (cash

flow),

anggaran

yaitu

definitif

ditetapkan,

setelah Satuan

selanjutnya

pagu

Dalam menyusun pagu indikatif harus

Kerja

memperhatikan hal-hal mendasar sebagai

volume

keluaran (output) kegiatan satuan kerja harus

tercantum

bersama

pagu

anggaran pada RKA-SKPD, dan DPASKPD,

untuk

digunakan

sebagai

kontrol terhadap realisasi anggaran sebagai berikut: Jumlah Realisasi Anggaran Tidak Boleh Melampaui Jumlah Biaya Keluaran (Output) Kegiatan Yang Telah Direalisasikan

berikut: 1.

Memperhatikan

amanat

otonomi

daerah/perda. 2. Memfokuskan alokasi dana pada tugas pokok

pemerintah

pembangunan

nasional dilaksanakan melalui: a. Kerangka

regulasi,

guna

mendorong partisipasi masyarakat (pemerintah bertugas menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

Untuk satuan kerja yang baru dapat

oleh masyarakat).

menghasilkan keluaran (output) pada akhir tahun (antara lain sekolah-

69


b. Kerangka pelayanan dan investasi pemerintah

(pemerintah

sebagai

penyedia barang dan jasa). 3. Mengamankan pemerintah,

kewajiban-kewajiban

baik

untuk

keperluan

internal pemerintah (seperti, gaji dan tunjangan)

maupun

kewajiban-

kewajiban pada pihak ketiga (misalnya, penyediaan

operasional

pemerintah

seperti pembayaran daya). 4. Mengutamakan alokasi pada kegiatankegiatan pokok yang diperlukan untuk mewujudkan

sasaran-sasaran

dalam

prioritas-prioritas pembangunan.

Lebih teknis lagi dalam menyusun persiapan

pagu

memperhatikan

indikatif

juga

optimalisasi

harus

Mengalokasikan dengan

pendanaan

kewenangan

fungsi

dan

pendanaan

sesuai

Daerah; Mempertimbangkan kegiatan.

70

______. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

______. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ______. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.

______. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

perimbangan; Mengalokasikan

______.

sesuai

mempertimbangkan alokasi pada dana

2.

______. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

______. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

masing-masing

pemerintahan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

kinerja

anggaran yang meliputi: 1.

Daftar Kepustakaan

satuan

biaya

______. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

SINERGISITAS APBD DALAM MENCAPAI VISI MISI RIAU 2020

Recommend Documents