15
•
BEBBRAPA CATATAN MRNGENAI KEDUDliKAN WANITA DALAM HUKUM ADAT WARIS DALAM SUSUNAN KELUARGA YANG PARENTAL
•
Oleil :
T.O . I HRQlM [
•
1.
Pendahuluan
Akhir-akhir ini banyak sekali ditulis ten tang wanita, dan kita juga ~.)lembaca ball\va banyak sekali acara-acara yang ditujukan kepaou peningkatan derajat dan pengetahuan wanita. Hal itu terja9i berkat . di tentukannya tuhun 1975 menjadi T ahun Wanita Imernasioual. Yang diharapkan adalah an tara lain bahwa karen a ad,1L1Ft s:c"-r.l··;~r;:F:· Tahun Wanita !nt~rnasional itu, maka Wan ita akan lebih 'l:;njL.~~k;i t partisipasinya d
Tapi pcnelitiar.. men.gen?;i kedudukan hukum dari w;:" i.ta, buk[!ll i·l'! ~'"~''·);''''1 ~~· · l ·('(,:,r !"\ ~·:··:l 1":.. ,r).;,-·d · · !~!l'1\: "- '-, ", A.l. . ...... .:.. . _'"" 1"J"j ba'"u .rl ~t··~~' ·:.:I l d en;J~~ !1' l· l·~,: r.''.l~; 'nya dcng.:m Tahun Wanita Internasional itu. D apat kitJ: ;,,:\ ..:i: ::'.ll dalam kepustakaan hukum adat, bahwa pokok peneli tian terseln! telah menarik perhatian dari beberapa penulis/peneliti hukum adat. seperti dari dissertasi-dissertasi; S.R. Boomgaard: De rechstonstand van de getrouwde vrouw volgens het adatrecht van Ned. Indiii (Leiden, 1926); B.A. Boerenbeker: De vrouw in het Indonesich-e adatrecht (Den Haag 1931); Masdulhak Nasution : De plaats van de vrouw in de Bataksche maatschappij (Utrecht 1943). Secara meluas pokok tersebut juga disinggung dalam pembahasan mengenai pokokpokok seperti maskawin, hukum kelur.rga, seperti 'dapat dibaca dalam karya Blom, P.A.F. : Kentrekken van het verwantschaps-famiIie en erfreclzt bij de vo/ken 'Van Indonesia (Den Haag 1914) dan karya L.B. van Straaten: De Indonesiche bruidschat (Gorinchem. 1927) serta karya F.D.E. van Ossenbruggen : Oorsprong en eerstc Oftl~wikJ. keling van !tet testeer en voordijrecht, beshouwd in vcrband met de ontwikkeling van het familie ell erfrecht. Den Haag 1902) 1) . A
•
•
•
UJ.l,, \. , .:i l , Ul
4 a .l.:(, '.!.l; Q
....
••
•
,~ l ! .I ~.\, .r...~ ,L I w
~
' Si';;'
IA.~ ' "
v :) rI ..... ~
. j ''' . , .. l _', ,~,
'"
•
•
16
fv1A ~ ALAH
•
FHUl
Dalam karya-karya tc rscbut, sccara lcngkap dan mcnyeluruh dapa t dibaca bagai.mana kcd ud uka n hukum dari wanita ilU, dalam berbagai !ingkungan hukum da n banyak pcnulis Bar,ll itli kcmudian berkesimp ulan, bahwa scbcnarnya kcdu dukan itu [idak seburuk se · perti yang dimiliki oleh wanita Ecra!, menurut kctentuan hukum Perdata Barat pada waktu it'u ~). Berdasarkan peraturan peralihan dalam Cndang-Undang Das:l!" 45, dan karen a bclum. adanya peraturan baru yang khusus diundang kan untuk mengatur urusnn-uru san hukum waris, maka sebagian besar dari rakyat kita, masih tunduk kepada kctentuan-ketentual . •
hukum adar. Mcngcnai hukum \varis, rcncana telah dirampungkull o leh Bad:lO Pembin a Hu kum Nas ional , dan tclah pernah didiskusibn, te tapi rc ncan a [tu bclum disampaibn ke D.P.R. Dalam diskusS I t f?nt.~Ul!! fc m' ~'!1a itu.,. _d ican tumka n garis-gari s pemikiran bahwa fHifll a h h ukurn \vnris dulir(H 'Tl a~Va '\'nk3t •
'. .-
•
Dalam tulisall in;" aka,n
dis:ljikan bebcrapa catatan mengclwl wa n i l~l Im!onesia} dalam h uku m wari-;, kedudukan hukum ' . <Juri . . ~.i e nga..1j. !ncnyoro:.i ~:~;-r::;.;~r~; ,khu:)us kt". ad~[nl d ai alTI masy ara ka t Y3 rt:.,!. mempunyai struktur kcl uarga yang b e;'si fa t " parental". J U5tru ka rena dalam renc;:m a terseb ut d i atas tclah dicantumkan pcmikiran tersebut, m aka kam i k im ada manfaatnya b ila lebih jclas d iketahui bahwa tcn h [la t banY3].;: v<:! ria si dalum sistem mcwaris d.1l am masy aTakat yang demik ian jtll. D alam tinjauan ini , pcn garllh dati hukum agama ti da k dib ah a~ ~cc"ra khu ~ l1 s : pcn~etahua n pc nllli ~ tcrhata,
mc ngcnai hal ~
i ~u . •
Sumber inform asi yang dipakai unt uk penulisan ka ra ngun in' , adalah terutam a su mb er seku ndc r, yaitu t ul isan 2 hukum adat, da 1.l di c;ana-sini di1cn gknpi deng~: i1 keterangan-kcte ran gan yang mef11p:i!,:an basil daFi pene1it! an di la pangan yang tclah pernah d ilakukan oleh penulis bersama-sama dengan . rekan-rekann ya 4) .
.,-.
Masyafiakat yang dinamakan b erstrllktur " parental" -.
Kalau k,ita memeri,k sa kepustakaan hukum adar, maka dapa~ kita lihat bahwapembedaan tipe-tipe keluarga mcnurut garis ketu·· run an unil~teral'd5n bukan unilateral dianggap begitu fundamentiL d'an 'selalll 'menjadi dasar pcrbedaan dalam b ahasan-hah as an mengenai o.
•
•
•
•
WANtTA DALAM HUKUM ADAT
17
, •
berbagai hal scperti hak '\iaris yang berbeda dalam susunan kekera· batan yang bcrbeda itu, sehingga banyak juga perhalian ditujukall kcpada deskripsi susunan ke kc rabatan. Pada umumnya yang dimaksud dengan sus~n:m kekerabatan yailg parental (istilah yang digem ari dalam kepustakaan hukum adal , sedangkan chLlam literatur anthropologi budaya, terdapat istilah-istilah bilateral,bilineaI) 5) adalah susunan kerabat dimana kedua orang tua, sarna-sarna diakui sebagai penghubung dalam perhitungan garis ,-. . . keturunan. Hal-hal lain yang biasallya j uga diketemukan pad a susunan . kerabat ter:;ebut ai:1alah bahwa berJainan dengan susunan patrilineal, . wanita dan pria yang menikah tetap tinggal meujadi anggota dalam lingkungan kerabatnya semula. Anak-anak diperhi~ungkan sebagai anggota daJam lingkungan kerabat ayahnya maupun ibunya dan hal< untuk mcwaris dalam lingkungan kerabat ibu dan bapa mencermin.. . .. . . . kan hal itu. •. Dalam susullan parental itu, bias any a juga terdapat adat menetap . sesudah menikah, yang bersifat bebas memilih, ata u setidak-tidaknya . . tidak terdapat kewajiban bagi si-isteri untuk mengikuti suaminya ke . . temp at tinggaJ di sekitar daerah asal ayah suami itu. -
,--
-
-,. -
,
..
-
-
-
-
•
.,.. -
!.
!
'
,•
-
'
Pada U~U1IDDya pada susunan keluarga yang .p arental :itu, juga tidak terdapat kewajiban pada pihak .keluarga suami untuk mcmbayar kan barang berharga atau mas kawin (juga dikenal dengan istilah jujur) kepada pihak kerabat isteri, atau kalaupun kebiasaan pemberian itu terdapat, maka fungsinya sebagai yang terdapat pada masyarakat patrilineal yaitu untuk menandai berpindahnya keanggotaan wanita dari kerabat ayahnya ke dalam kerabat suaminya, tidak dijumpai.
,"
"tc:".. , -
"","
•
Ciri yang lain ·yang juga umumadalah mengenai harta bcrsama yang dikumpulkan oleh suami-istcri selama perkawinan. Kalau padtJ masyarakat palrilineal terdapat keadaa~ bahwa harta-bcrsama tida:" melembaga, sehingga isteri pada waktu perceraian, atau kematian tidak mcmpunyui hak alas harta demikia-n, maka pada 'm asyar3kat parental, suami dan bteri dianggap sama-sama berhak atas harta yang diperole~l selama perkawinan, . kecuali kabu dalum keadaan yang nyata ada . ,. - - -ala5an - untuk mencrima; bahwa isteti atau suami tidakrnungkin · - . mempunyai bagian dalam harta itu sepcrti halnya paJa pcrkawinan lIyalinduIIg kaRe/ung eli Sunda I:) Tempat-tempat
.
!
.
'I:.....,··,· :c .--:, ' . '. -'..
..
"
'
.
-
..
... .
,"
,
•
~
.
MAJAlAH FHUI
18
~ usunan-kerabal
" 1ndonesia aualah:
parental di Aceh, Sumatera Timur, Kepulauan Riau, Bangka, Billiton, Sumatera Selatan, pUlau Jawa dan Madura. Kalimantan , SulaweOii. Ternate dan kepulau ?11 Tanimbar 7). Dengan demikian dapat dilihat bahwa daerah yang bersifat parental itu, atau yang bukan bersifat unilateral (memperhatik<:J.:l keturunan menurut garis ibu saja atau bapak saja) jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang mempunyai susunan patrilineal dan matrilineaL Di tempat-tempat tersebul di atas, dapat dilihat bahwa sebagian hanya mengenal keluarga, sebagai ke\ompok kekerabatan terbesar. sedangkan masyarakat setempat, merupakan masyarakat yang bersifat territorial, seperti misalnya kelihatan di pulau Jawa. Di tempat-tempat lain seperti dibagian Selatan dari Sulawesi, dan pad a suku-sub Dayak, terdapat ke!ompok kekerab atan yan?- i(,i) ih her,ar yang ju §;~: dinamakan rumpWl, dalam hal mana penge\ompokan itu dipertahankan dengan anjuran kepada anggota-anggota untuk menikah dengan sesama anggota rumpun, atau anjuran endogami. Pada jenis masyarakat pertama, seperti di pulau Jawa itu, tidak terdapat anjuran demikian, dan juga tidak terdapat jenis ke\ompok kekerabatan . rumpun itu.
.
Berlainan dengan keadaanpada susunan kerabat yang parentai itu, maka pad a masyarakat yang susunan kerabatnya bersifat uniletral atau hanya mengakui ayah atau ibu sebagai penghubnng garis ke ·· tunman, terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban tempat tinggal. Jan hak mewari s hany a terbatas kepada mereka yang dihitung ter · masuk lingkungan kerabat tertentu. jadi hanya kepada anak laki-laki terhadap kelompok kerabat ayahnya. dan kepada anak wanita. fer-hadap kelompok kerabat ibunya.
3.
8eberapa kaslt s m'lsyarakat parental .
a. · Aceb
Mcnurut kepustakaan huk"m Adat Aceh tennusuk dacrah )'an" ~ '. ~ mempunyai susunan parental, walaupun di sana-sini terdapat sifatsifat khusus, yang menyebabkan bahwa ada penulis yang melontar · kan pendapat bahwa di Aceh tcrdapat sisa-sisa dari masyarabt matrilineal. 8).
•
wANITA
19
DALAM HUKUM ADAT
Di daerah ini, kelompok-kelompok kekerabatan yang mempunyaJ cakupan berbagai-bagai generasi, sebagai kesatuan sosial, tidak di· Icmbagakan. Karena itu, tidak diketemukan di sini kelompok keke rabatan rumpun seperti halnya pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Ada yang dinamakan kelompok kekerabatan kaum, tetapi rupanya daJam hubungan-hubungan sosial seperti untuk urusan perkawinan dan warisan, kaum jpj tidak terlalu besar Jagi fu ngsinya. Mengenai perkawinan, terdapat adat kebiasaan bahwa wanita pada umumnya tidak meninggalkan rumah/ lingkungan kerabat ayahnya. Dia memperoleh rumah , dan suaminya datang untuk tinggai dengannya untuk semen tara wak,u, atau untuk menetap, bila per kawinan itu akan menjadi langgeng. Sehubungan dengan itu, maka kewaiiban daTi ayah yang mempunyai anak perempuan lebih bera! • daripada waktu mengawinkan anak pria. Bila ayah tidak sanggup menyediakan rumah untuk anak wanitanya maka cukuplah disediakarl ruangan tersendiri di rumahnya . __ .
Bila orang tua mampu, maka setiap . kali anak perempuan menikah, rumah tempat tinggal orang tua diserabJ(an kepadanyi untuk didiami, sedangkan orang tuanya mendirikan rumah lagi untul;: me!cka berdekatan dengan m mah semula. Den"al1 demikif:ll dapat disaksikan bahwa didesa Aceh, biasanya beberap a wanita yang be rsaudara tinggal bedekatan, dan rumah kediaman itu adalah . miIik isteri. Isteri, &situ dinamakan nyang po rumoh 9), selanna beberapa tahun belum diserahi hak milik rumah tempat tinggalnya ; hak milik itu baru diserahkan, biasanya sesudah kelahiran anak pertama dengan diumumkannya bahwa wanita itu telah pisah dari orang tuanya (geluneukleh). Kalau orang tuanya mampu, maka diberikan juga sebidang sawah, dan hal itu juga dicoba diberikan pada kelahiran setiap orang anak. •
Suami sebetulnya tidak mer~sa betul-betul sebagai orang~dal am dirumah isterinya, tetapi dengan dinikahkannya anak-wanita pertama, daiam hal mana dia harus berusaha mendirikan rumah untuk puterinya itu, maka dia merasa kebanggaan bam . Terdapat kecenderungan yang besar bahwa suam i meninggalkan rumah isterinya bebei'apa lama, untuk berdagang atau bekerja di tcmpat lain . Ditempat tertentu, seperti T ami an g, 1 arta yang diperoJeh
20
M AJALAH FBur
~elama
perantauan semacaru itu dinamakun harta pelayara/l, dan Jari harta ilu, isteri mcndapat ;:J, hila tc rjadi pemutusan dari ika t::m per · kawinan. . -
Mengenai hak waris ada infomlasi lllcngatak:m bahwa anak iaki-Jaki mewarisi sawah-sawall yang masih sisa, setelah para ~lI1:lk wanita mcndapat pemberi an \\'aktu menikah (Siegel, 1969, hal. 53 ), sedangkan sumber lain menyebut bahwa anak wanita dan pria mewaris dengan bandingan 1 : 2, sesuai dengan hukum Islam 11) . •
b.
Kalimantan.
Karena infonmasi yang tidak dapat dikumpu lkan secara men. detail, maka mengenai pulau yang sangat besar ini, dengan menyec;11 hanya dapat dikumpulk an beberapa keterangan yang umum. Berlainan dengan masyarakat parcn:al di Acel1, Jcln pu!au j ~;':J, di Kalimantan terdapat kelompok-kekerabatan yang besar yang tin ;::gal bersarn a secara territorial, yang dikenal dengan istilah starn dalam kepustakaan hukum adat yang ditulis dalam bahasa Belancb, el l 'l yang oIeh penulis Indonesia. serin g disalin dcngan istilah rumpUt1 . . WaJ aupun disana-sini tcrdapat lembaga-kll1baga yang mcn gingat kafl kita kepad a masyarakat yang kekerabatan bcrsusunan matrilineal. seperti kecenderurigan tempat tinggaJ matrilokal, dan bahwa dibagian Aarat misalnya, anak-anak dihitung scbagai anggoL kelom pok kc ker;Jbatan pihak iou, namun ka rena ~kata n kepihak istcri dan suami di akui, maka <;usunan ke rabat. pada suku-suku. cii pul:lU besar j n:. dalam kepu staban hl1 Kum adar, dian"ggap bersifat pare ntal 1 ~) . -
Per~awinan •
. biasanya
[crjadi clalam lingkungan ' rumpun, dan . , walaup~ tidak ada larangan untuk kawin dilu ar rumpun, namun karena hubungan antar ru mpun, paJa v;a Ktu yang Ltl 'l tidak L ~ rj ad : dalam suaS:lI1a baik. m a ~ 2 hiasama van!! b crlCl m:~ unQ :lcb lah oerl, a· win an endogami rumFC1n. :\da kccendcrun;:l!1 :,ang b e'sar. bab \ ~l ~ uami berternpat tingga! Jili ngkungan ~erabat is,cri, tctapi hal ; t UPUIl tidak mutl ak. Kadan g-kaJang ada kcbiasaan b(llw.(t suami-i stcri yar:g baru menikah tin~()al pada oran" tua wa nita untuk bcberapa t:lhuI:. • -" '" lalu kemudian pind ah Ke rum~h scndiri , sepe rti misalnya pada su bt Serambo Dayak, sedangkan ada pul a kebiasaan bahwu ",anita, y::nf; merupakan arlak tun ggaL hanya dapat dibawa serta o!eh suami!J}
;
..1
...
' ..
'-
..
...... 21
WAN ITA DALAl"l HUKUM ADAT
•
Sebaliknya bila suaini yang mcrupakan anak tunggal. maka isterinya · . mcnrr ikutin va. Pada suatu suku lain, yaill! suku Manyuke, ada lagi ketetapall bahwa ana k wa nita yang tertua. dinamakan anak pangkaian, harus letap tinggal dirumah orangtu anya dan dialah yang menjadi pemimpin dari kcluarga-besar. Bib dia mcninggnl dunia. maka suamjnya men · jadi pengganti dalam kedudukan itu. Bagi anak kepaln adat, berlaku iagi ketentuan bahwa anak laki-IalJ juga diwajibkan tinggal dilingkungan orang tuanya, dan dia dinamakan pangkalan laki-Iaki. Dengan demikian bagi pangkalan-Iaki-laki, berlaku perkawinan patrilokal, atau ~c tidaknya tidak meninggalkan desanya. sedangkan bagi perempurui berlaku matrilokaL Mengenai harta. kctentuan .\ a n~.... umul1l adalah bahwa dalam ..... perkawinan tidak terjadi percampuran harta an tara harIa laki-Iaki dan wani tu. Pada daerah Landak, (limana terdapat lembaga anak· pangkalan, (Blorn hal. 91) tenIapat pembedaan antara harta pusaka , yaitu barang-barang yang telah dimililJ oleh keluarga selama beberap.l . generasi, usaha barang-barang tidak bergerak, jarame (ladailg yang ,tidak dikerjakan l ,tntuk se'Jpentara waktu), dan barang pencarian, 'yai tu yang di11asilkan seJama perkawinan. Semlla barang-baran~ itu diku:lsai oleh anak pangkalan. WaJaupun suaminya mengambii _
J
;
•
hila is1erI itu :Heni ~ggcL "J. ~mun harta ~etap diwarisi secnra keseluruhan oleh keluarga isteri ; hanya sebagian sr.ja
aiih
i~ed~viukat1 i sl~.J nya
dari harta pCl1carian yang telah mulai diberikan kepada suam:. Bil:! aIlak pangkaJan laki-laki juga bertempat tinggal dilin~k u ngan tcrsebut, jadi berdekatan dengan saudara wanitanya mab kepadanyn diberikan sepertiga dari harta peninggaIan. tetapi Ink i!l: hilang, hila dia meninggalkan desa orang tuanya. •
Pada kematian isterinya, suami dari anak-paugkalan berhak jug.! kembali ke desa asalnya dan kaJau tidak ada anaknya, kepadany<, diserahkan seperdu a dari harta pencarian. Bila ada anaknya, mab sltami memperole'h seperdua dari narta pencarian , sesudah dikurangi • ongkos-ongkos pengnburan dari anak pangkalan . . •
C.
Sulawesi. •
Scl uruh dacrah yang tercakup dalam pulau iIli, dikcna! sebagai
dac.:rah di mana SUSUllan kerabnt adalah parental. Memang mC!lgenai puldll-plllau se ki:,tf pulDu Sulawesi . tidak terkumpul cukup infol1l'1151
MAJALAH FHUI
...
yang mcndetail, tetapi pad a umumnya, walaupun disana-sini terdapat kebiasaan matrilokal, dan juga kewajiban pembayaran uang jujur olch pihak suarni , dianggap bahwa karcna hubungan kekerabatan kearah keluarga bapak rna up un ibu diakui secara sosial, makrl susunan kerabat juga dianggap bersifat parental. . .
.
Daerah yang tel1nasuk Sulawesi ini , biasanya dibagikan dala"l tiga lingkungan luas, yaitu Minahasa, Sulawesi Tengah dan Sulawe<;j Selatan. Berhubung pengenalan penulis, lebih dekat kepada kepustakaan tentang yang pertama dan kedua, maka mcngenai yang ter akhir dalarn tulisan ini tidak akan diberi uraian.
Mengenai pcrkawinan, ujdaerah lni rupallya terdapat kebiasaall k;!\vin dalarn rurnpun disamping adanya juga pcrkawinan dengan '.l.mng IU3f rumpuo. Pac!a sualu Su!;u lertentu yaitll suku Bantik, ter . danat kebiasaan. bahvv'a suanll •nada tahun-taht!n pe.rl?\l'nn c kawinan, tinggaJ pada ayah isterinya. Scsudah beberapa tahun. suami-isteri itu mcmasuki rumahnya sendiri, dengan dibekali banyak Itadiah oleh urang tua isteri. Pada mereka itu terdapat juga kebiasaan • unluk membayar liang jujur, dan kebiasaan bekerja llntuk mertua itll, mungkinmerupakan bentuk pe rkawinan-kerja, dimana roenantu laI: ;· laki bekerja untuk mcrtnanya. dengan memperoleh balas jasa. Pada suku lain di Minahasa ini, aslinya juga terdapat kebiasaan membayar uang jujur. [etapi mereka yang -;udah menjadi Kristen rupanya tidak lagi menurut i ha l itu P). Mengenai harta c1alam pe rkawinan , tc rJapat kcbiasaan bahw:t harta perseorangan yang dimiliki sebelum perkawinan tetap Jimiliki masing-masing Jan bila ikatan perka\\·inan diputuskan harta it'! ~embali kepada pemilik masing-masing. Suumi tidak mempunyai hak untuk menjual milik isteriny.1 , <,cbaliknya juga demikian, dan keduanya harus memelihara mili:; \uami atau isterinya dan mengurusnya sebaik-baiknya. Yang merupa· kan harta bersama, disini dinama kan harl(1 pendapatoll adalah semua hasil usaha selama perkawinan , termasuk hasil pengusahaan dari mi IiI. perseorangan suami atau isteri. Barang-barang yang diperoleh selama perkawinan. karen a warisalJ. tidak tcrmasuk harta bersama. Bila tcrjadi perceraiao. Jibcbcrapa daerah seperti Langoall, suami dan isteri memperoleh ~etc ngah dari hart " I)ersama itu, se -
23
WAN ITA DALAM HUKUM ADAT
daugkan ditempal la~n , duapertiga untuk. suami, dan sepertiga untuk j"teri. Pad a kernatian dari suarni, yang umurn berlaku adaIah bahw3 warisan tidak dibagi-bagi sampai janda kawinlagi atau meninggal dunia . Bila janda itu kawin kernbali , rnaka anak-anak, laki-laki dan pereinpuan memperoleh sernun harta peninggalan , kecuali kalau mercka hel nrn c1ewasa, dalarn ha l mana, harta cliurus untuk l(epentingan mereka, oJeh kerabat pihak ayah dan ibu. Disamping anak kandung, anak angkat, yang banyak diangkat didaerah Minahas!t .iuga memperoleh hak mewaris. rnalahan kadang-kadang dia mempunyai hak yang'lebih dahulu dari janda simati H). Rupanya salah satli jalan untuk memberi harta kepada orang lain diluar kerabat, berhubung tidak dikenalnya Jernbaga wasiat. adalah rnehlui adopsi. •
•
•
Sulawesi Teogah. ..
·· - -
..
•• ••
WaJaupun didaerah ini tinggal berbagai-bagai suku Toraja, yang . . . dapat lagi dibagikan kedalam golongan-golongan suku Toraja-Timur atau suku Bare'e"(rnendiami daerah sekitar Poso, Tojo, pantai Se••• Jatan dari Teluk Tomini), suku Toraja Barat (mendiami pantai Selatan -ci.iiT Teiuir Tomirii,' Sigi;'lembanPalu dan- pantai . Utara Teluk-(Tolo " . . dan Toraja Sa'dan (mendiami daerah aHran sungai Sa'dan sebelah huh.!), yang masing-masing m empunyai ciri-ciri. kbasnya, namun untuk maksud karangan in! perbedaan-perbedaan . diantara m~ie"a :idak perlu ditonjolkan. . Informac;i yang paling . banyak ditemukan dalam kepustakaan hukum adat dan ethnologi, adalah mengenai Toraja Bare'e. Sukusuku Toraja ' itu mengenal ke]ompok-kekerabatan yang besar, yang . . mernpunyai daerah tempat tinggal yang sarna dan yang merupakan masyarakat hukum adat, yang dapat dimasukkan kedalam kelompok "ang . biasanya dinamakan rumpun. Perkawinan, pada umumnya dila.. kukan dalam rumpun sendiri, tetapi tidak terdapat larangan untuk kawin dengan o rang dari Juar rumpun. Ada kecenderungan untu\;: mcnetap sccara rnatrilokal yang sering zuenirnbulkan kesan bahw:: masyarakat in i bersifat matrilineal, tetapi karena ikatan kekerabatan kcouda kerabat . pihak ayah dan ibu sarna-sarna diakui, maka Susunan kerabat disuku T oraja. adalah parental. Pada umu'Illnya suami yanl! datang tinggal menetap dirurnah kerabat isterinva, tidak dibeka!i baran g-bar anf berhar.e,u kecuali pedangnva, sehin!!ga tidak timbul ne r~; ()ulan~pers( ''l li1il men.£!cnai harta perkawinan.
MAJALAH ruUI
"
Pada ~uku Toraja - Barc' c, barang-barung dimiliki sccara kollektip o!eh keluarga besar, yang juga mcrupakan masyarakat bukum sctempat. Kclua:'ga batih ' tid ~ k memiliki lanah sccara individuil; yang dimiliki adalah beberap a ekor kcrbau. yang perlu . beli!! pad., upacara-upacara desa. -
Pad a suku Toraja lainnya, lcrdapat v::ria si yang bcrlaim~') mcngcnai bagaimana bandingan dari bagian anak laki-laki dcngan anak wanita. Keduanya berhak mcwaris dari barang-barang pihak ayah maupun pihak ibu , tetapi bagaimana bandingannya. berbert::! menurut kctcntuan sctcmpat. Oidaerah Palu, Dolo, Sigi dan Bero · maru, barang-barang baru dibagi bila janda telah meninggal juga, dan bag:an dari anak \vanita adalah dua kali bagian anak pria. (BloIr . 102). Di T oli-toli bagian anak wanita sama banyak dengan bagi:t n '·lOak pria, sedangkan di Mamudju bag ian anak laki-Iaki adalah dua kRE baginn il OU K w3n ita; pad" oran g To B~ra , anal-: w
Pada s llku-~lI ku Toraj a, ~e ril1 g juga terjadi pcngangka tJ ll an:lk dan dalam \\urisan anak demiki an juga mendapat bagian T idak aa iJ kcpastian yang jelas. bcrapa bagian ::mak semacam it u~ d.
Jawa Barat Kctcrangan~
mengcnai bagian ini, hampir seluruhu) a dikutip da d buku Soepomo : Hukum Perdata Adat'Jawa Barat. Keeuali (jj daerall Banten, dimana terdapat kecenderungan bahwa suami mengikutj ::iC;".l matrilokal, dj Jawa Barat, telah berkemhang sepe nuhnya susun ·1'1 kekerabatan yang bersifat parental. Berlainan dengan daerah Kalimantan dun Sulawesi, di Ja\\a Barat, yang merupakan masyarakat hukum sctcmpat adalah des;; , sedangkan satuan kekerabat an yang menyerupai rumpun. tjdak melembaga .
-
~
.
.
-
25
~
WANt1-A bALAM H UK UM ADA1 •
Mengenai harta, terdapat pem~edaan atas baraug a~al, yaitu . 'k suami dan isteri sebelUlID mernkah, dan guna kaya yrutu harta nul! a suami dan isteri , yang dihasilkan selama perkawinan. Bib ~edangkan tnengena! guna kaya, tcrda~) at. pembaglan. Mengenal bag:lI
mana hesarnya bagian istc ri dan suam!. tldak terdapat suatu keteotuan ang pasti. Yang ~ecaraum llm dicantumkan adalab bahwa ister: ~erhak alas sebagian daTi• harla bers:una , dan bagian ilu ditcntukal ' mcnurllt kadar usaha isteri dalam usaha menghasilkan harta bersam;, itu selama perkawinan . PUiusan-putusan pcugadilan mcnunjukkan bah wa bila ada usaha isteri , maka isteri sepcrti dalam perseroan mendapat sepertiga, suami mcmpc rolch dua pertiga (Supomo 11al 75), tetapi kadang-kadang juga ada yang 111cmbc,ri bagian yang sama . _. - --
--
--
..
Dalam soal-soal pembagian warisan yang ditangani oleh pimpi!F!n desa, dan yang diselesaikan sccara damai, :steri juga seialu diberi bagian, dan bagian jtu kadang-kadang setengah, alau sepertiga .dan dalam hal itu, menurut pcrhitungan yang dianggap pan las, diperh"llbahkan usaha wanita at au mobil yang dibawauya kedalam perkawinan. (Supomo hal. 7l: 72). Mengenai pcmbagian harta-bersama it\l, rupanya ditempat-lempat lain d: pulau J a\\7a, tcrdapat hal yang umum bahwa bagian itu sarna. tetapi disalH1.~sini terdapat ketentuall yang berbeda, yaitubahwa baghm , isteri adalah sctengah dari bagian suami. .; Mengenai hak waris, secara jclas dikemukakan, bahwa allii wari'. barulah membagi peninggalan bila semua ongkos penguburan db/' lesaikan, dan biasanya, juga tidak diadakan pembagian bila jandu masih hidup dan anak-anak belum semua dewasa. Bila suami .me · ninggal dan tidak mempunyai anak, rupanya pcnghibahan hartJ benda kepada isteri, juga ditcrima. (Supomo nal. 90, hanya dikata.l( c.1l daJam wasiat supaya diberi sedikit saudara wan ita simati, hal mana memang dilakukan). Mcngcnai iJal-: wam allak ,\anita dan pria scrta janda, SUpOlll ) mcmberi tahu hal bcrikut : "Pembagian harta peninggalan diantara Janda percrnpuan dan anak-;'lli ak percmpuan dan lc1aki dari pewaris, dilakukan aias dasa r pcrlakuall yang sarna terhadap scmua oraD ,: yu ng berhak mcndap3 t bagia n . -' (Su P01l10 hal. 1] 0) . •
Terdapa t juga kctcn! lldll, ba hwa
haru ~
mcndaJ)!"tt
--.
26
MAJALAH .F1iUt
Mcngellai bagian duri anak wa n ita, \ lidacrah lai n di pul au Jawu, pada umumnya dianggap bahwa bagian it u adaJ ah sarna besarnya dengan bagian pri a. kccll ali dite mpat-tempat tcrtentll seperti Banyuwangi dimana bagia n \Vani ta adala h sClengah dari bagian anak pria. Ucapan' : "anak laiwng miklll; anak lVadon nYlinggi, anak pria membawa sesuatu dengan pik.ulan. wanita mcnjunjungnya tliatas kepalanya. mencermi nkilll peniiaian bahwa usah a pri a lebih beut duripada \Vanita. Hal yang sa ma te rd apat di Banten, dim ana dikenal ucapan : " jalma lelaki sepikui, jalma estri segendong". 4.
Beberapa catalan penutup.
Contoh-contoh yang teJah diuraikan menunjukkan bahwa terdapat variasi yang banyak mengenai hak wari s dari wanita, dalam masya! a !-~at yang sernuanya bersusun an pa rental itu . Pad a umumnya eli('q:::mh di!uar Jaw ~, jelas sck<>Ji kelihatail, bahwa hukum waris erat , , . I · .. . .. •." <.
.
• • '
J
. . .~. ..
,
•
~ ~
•
<.. • • ,
, k'~ ' " ~. . . , ,.." ·'-rr' . .:.~' "'~;';~ l"1"'1"' ~ t ·, n<")tl1 r sl·~n~)·~" 'erlld "D" 1-1 D"Ol J'"'J: 'a~ 'r:''''' O 0' (l ·. . 1'1 " .- .. ~ ".~~ .... ,... ,-.'. ,.... '" "" ~' . . ~.. ~" ,, __ •..1 ! ...... .... ( l 1 ~::""!' .......... ,. l,. ..""l .,. . . . . . \.1~ '"-~
.
.
.
'ano 't ?., . , It.
~
-
..;:') -,r' itu F,.,d, sebagai p~nUi1ggu rumah, sebagai penunggu sawah dan mengerjakan sawah, sangat dipe rhati kan . .~
t' a !~ia.L
Sebenarnya hal itupun ti dak berbeda secat-a te rl alu fundamentee; dengan keadaan dalam masyarakat patril!neal maupun matrilinea L Perbedaannya adaJah bahwa wanit a itu mcnetap dili ngkun gan semula, dan harta dikonsentrasikan se kita r foku s i(u . seJ angkan paJa [)l:tsyarakat patrilineal \\anit a herpindah le mpa t, sehin gga harta da n daerah asal ayah nya tetap haru s di foku skan kepada kumpulan oraGg yan'g harus me-mperoleh hidup dari harta itu, ditcmpat kcrabat ayah wanita itu, Dengan demikian maka hart a itu ticlak dibiarkan berpi ndah tangan kepada orang yang akan meni nggal kan wiJayah itu, se c hingga anak wanita tidak memperoleh hak untuk mewari s. •
Hal lain yang berbeda di pulau 1a\\a dibandingkan dcngaJl tempat diluar Jawa, adalah bahwa kclu arga extended at au keluarg" besar, masih merupakan satuan yang erat sekali kesejahteraanny:1 dengan keluarga-~ecjJ (ayah, ibu dan anak-a nak yang belum menikah) sehingga hal itu juga te rcermin dalam hukum wa ri s. Keluarga kecil
'.
.
27
WANITA DALA.M HUKUM ADAT •
di Jawa, sudah meng~lami pe.rkemban,gan kea~a~
autonomi (berdiri
· .) secara lebih Jauh danpada ke uarga dl ,uar J awa.
stn d In
.
•
Di luar Jawa. maupull di pulau Jawa , dapal kila !ihal bahwa pembagian harta peninggalan tidaklall melulll m~mperhitungkan harta yang masih ada pad a waktll orang lua melllnggaJ. Barangbarang yang telah diberikan kepada an
•
-_. SuatuOkutipan dari b uk u P rof. Supomo member i gambarllJl itu 15) . . , Di desa Ciaw i dari ha rta pcninggalan , terdiri dari rumah dan pekarangan dan tiga bidan g sawah . hanya yang dibagikan diant:lra janda perempuan dan empal anak lak i-Iaki : seh;ngga jand] tersebut mendapat sebidang sawall. dua anak laki=Taki bersama-sama s{;bidang sawal1. demikian pula clua anak laki-laki Jainnya, sedang· kan anak perempuan pe\\Oari s tidak menerima dan juga tidak menun· tut apa-apa, karena pada masa bapaknya masih hidup, pad a \vaktll perkawinannya, ia telah diberi rU1l1ah dan pekarangan. Rumah dan pekarangannya yang termasuk harta peninggalan tetap tidak dibligikan dan didiami janda bersama dcngan salah seorang anak lelaki". Pembagian waris, menurut pembagian-petmbagian yang tetap, dengan perhitungan cksak, janh sekaJi n:.tdan ya d ari praktek wa ris dimasyarakat 'kita, seperti kelihatan dari kutipan diatas. Hal yang perlu dieatat juga adalah , balma sepcrti yang telah banyak kita baca dalam tulisan hukum ad at, harta peninggalan pad'l umumnya tidak dibagi bila anak-anak masih belum dewasa semUil, oun janda masih hidup. Dari hal-hal yang dicatat diatas, timbul perta~yaan, . bagaimana keadaannya kelak, bila masyarakat Indonesia mengaiami proses pembangunan yang lebih jauh, dalam hal man:! akan berkembang kesadaran yang Jebih besar mengcnai kepentingall ekonomis. Penyclcsaian damai antarlJ orang yang bcrsalldara , tidak Jagi akan merupaka n cara biasa . Untuk semen tara , li1Ungki~ .keadaalJ didaerah pedesaan masih lJkan bcrlang~ un g scdikit banyak mc~urut norma-norma yang sudah dikenai sejak lama, tetapi Itupun akall dilanda oich pcrubahan. Deng;)t] dcmikian hukum waris yang memadai wltuk masyarakat agraris , dan yang eakupannya hanya terbatas kepada pengaturan harta c1il ingkungan keciJ, ?asti
,
'
,
'
,
MAJALAH PHDl
28 •
tidak akan memenuhi kc!butuhan hukum dalam masyarakat yang ,cepat berobah. Memang jurisprudensi, seperti yang teJah kita saksikan untuk sebagian, dapal menampung kebutuhan hukum yang berobah " illl , letapi pembuatau undang-undang baru, dimana kebutuhan-hukum c4tri masyarakat yang berobah tertampung, sangat diperlukan. Soal' . SO;al yang masih berlaku didaerah pedcsaan, terutama barangkali , di daerah Juar Jawa, perJu juga diperhatikan, hal mana mungkin d~pat ditampung melalui ketentuan-ketentuan khusus. ,
' ,, ' Keluarga-keciJ , dalam arti keluarga yang terd1ri dari ayah , ibn '. . . dan anak-anak yang belunI menikah, sudah menjadi kenyataan yang jeJas dalam kehidupan beI111asyarakat scb agai , satuan yang berdi!i . . . " 5endiri. Istilah parental, yang sebenarnya merupakan istilah yang mengkaitkan keluarga-kecil kepada . keluarga-besar dan satuan-kekerabatan yang meliputi beberapa generasi, barangkali tidak lagi men cerminkan sistim waris yang tepat bagi masyarakat Indon~sj a yan~ sedang hcrohah , paling tidak bagi masyarakat kekotaan . , \
'.,
, -
,
,
,
,
,
,
Catatan haki :
,
,
,
,
,
.. ,
": f ) 'rer
han dari judul-jud ul ka rangan itu adalah s bb : "Boomg'lard : '. , kedudukan hukum dari wanita yang menikah menurut 'hlikum 'adat , , di Indonesia. Boerenbeker: Wanita dalam hukum ad at Indon esi:t. Mas<1ulhak NasutiOn : Tempat wanita dalam masyarakat Batak; ,Blom Ciri-dri dari hukum ke rabat-k eluarga da n hukum waris pa da suku· suku ui Indonesia; van Straatcn : Mas Kawin di Indonesia; v. OsseJ1 bruggen : Asal-usul dan perkemba ngan dari hukum testamen da n hukum :p erwalian dipandang dari sudut perkemoongan hukum wa ris dan hukum ,k eluarga. , :! ) Hal itu rnisalnya paling jelas keliha tan bila dili hat bahwa dala r.; . banyak hal, wamta Indon esia , ya ng menikah mampu meIakukan tindakan hukum tanpa bantuan suaminya. Baca a.1. Boerimbeker, hal 13 0, ,
bagian yang tentang kemampuan untu k mel akukan tindakan hukum, bagi wa ni ta menika h,
-
3) Hasil rumusan dari panitia perumus llis kussi tenta ng hukum wa r's, Lembaga Pembinaan Hukum Na;ional (sekarang Badan Pembinaa n , ........ ) dapat juga dibaca dalam N. Soewondo S.H. (peny): Lapornn Seminar Hukum da n Kepe ndudukan, Jakarta April 1974, lampir an II. . padilnal. 91. ' '' ,
,
,
,
'
,
4) HasH-hasH pellelitian telah diterbitkan da lam buku : Ihromi et al: "The Status of Women and Family Planning in Indonesia", Jakerta -.- . .. .. .. . 1973 . ,
,
.
-
."
~
~
-
,
,
29
WANITA DALo\M HUKUM ADAT 5) Kuntjaraningrat, hal 125.
6) Baca a.!. Supomo h? l 51 aan ha l 59
7i
Bjorn hal. 66 8) Blom hal. 67 9) Siegei hal. 51
•
10) Bjorn hal 69. 11) lhromi et al. hal. 68 12) Blom hal. 88 dan seterusnya. J3) v. Straaten hal 68. 69, 14) Blom hal. :)9, 100 15) Supomo hal. 110, Ill. •
. Daltar pustaka terbatas :
Bakry, Hasbullah. Pengaturan Undang-undang Perkawinan umat Islam, Jakarta, 1970. BJom, P.A.F. Kentrekken van het verwantschaps-, familie en erfrecht ..c.: .' Bij de vol ken van Indonesi e, Den Haag 1914. \. " ., : . , 'BOerenbeker, E.A. De vrouw in het lndonesische Ada/recht. Den Haag -. - : . .:. ',.' " ., ... . 1931. "
'.~
-
"
.
,-
'
,',
-'.
-
.
. -• .
,
: Boomgraarl, S.R De rechtstoestand van de gell'Ouwde -
'
WOIlW
voigen:;
.
. Haar, B. ter. Beginselen en stelsei van hetadatredu. Groningen, Jakarta, 1950 . Hazairin. HukU'n Kekeluargaan Nasional, Jakarta 1968. Ihromi et al. The Status of Women .,;nd Family Planning ill Indonesia, . . . Jakarta 1973 Koentjaraningrat. Beberapa pokok Anthoropologi Sosfal, Jakarta 1967 Nasution, Masdulhak H. De Plaats v:m de vrouw in de Batakse Maat. schappU. Utrecht 1943 Cssenbruggen, F.D.E. van Oorspreng en eerste ontwikkeling van het testeer ell voogdijrecht, beschouwd in verband met de __ ". ontwikkeling van het fwnU;e ell erfrecht. Den Haag, 1920. ~legcl, James. The Rope of God. Univ. of California Press, Berkeley . 1969 . . Soewondo, Nani. Laporan Semi:1.ar Hukum dan Kepe pdudukan, Jakarta April 1974. I::; <. t· '-,,:} en T B . ·u. ". ~" van . De lndonesi ~clz" bruidschat. Gonnchem J 927 S .. ~. pomo, R. Hukum Perdata Adat Jawa B 1rat, Jakarta 1%7. •
•
