KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK

Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat

KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK Oleh: FITRIA OLIVIA, AZIZAH LUBIS Dosen Fakultas Hukum – UIEU Mahasiswa Fakultas Hukum – UIEU [email protected]

ABSTRAK Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam masyarakat tersebut. Menurut hukum waris adat janda tidak dapat mewaris karena janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya, sedangkan menurut hukum waris perdata ahli waris sudah di tentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), termasuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem kekerabatan yang berbeda pula. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, Kristen dan Budha, sehingga membawa pengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat. Pada masyarakat Batak yang merupakan masyarakat patrilineal murni, apabila putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu rapat hasirangan, dimana dalam rapat itu bertujuan untuk menetukan siapa yang bersalah dan akan dibicarakan mengenai harta bersama. Tetapi apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, maka timbullah persoalan waris dan pemeliharaan atas anak. Pada masyarakat patrilineal murni di Batak, yang menarik garis keturunan melalui garis ayah, cenderung melakukan bentuk perkawinan jujur. Dalam hal ini, barang jujur merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tua, saudara-saudara bahkan masyarakatnya telah diputuskan. Sebagai konsekwensinya, maka anak-anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan dan masuk kedalam klan pihak ayah. Setelah perkawinan, istri wajib ikut kedalam tempat tinggal suami (patrilokal) dan semua hak dan kewajiban istri masuk kedalam keluarga suaminya. Kata Kunci: Kedudukan, Janda, Waris Adat.

3. Minangkabau, 3a. Menatawai,

Pendahuluan Masyarakat Indonesia adalah masyarakat

4. Sumatera Selatan, 4a. Enggano,

yang berbhineka tunggal ika yang berbeda-beda

5. Tanah Melayu (Sumatera Timur terkecuali

suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang

Tanah Batak, beserta kepulauan Riau-Linggau

kemudian bersatu dalam satu kesatuan Negara

dan Malaka),

Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum

6. Bangka dan Belitung,

Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam

7. Kalimantan,

diri di berbagai kepulauan besar dan kecil yang

8. Minahasa, 8a. Sangihe dan Talaud,

hidup menurut hukum adatnya masing-masing,

9. Gorontalo,

sehingga Van Vollenhoven membagi-bagi bangsa

10. Sulawesi Selatan (Pantai Barat),

Indonesia kedalam 19 lingkungan hukum adatnya

11. Toraja,

masing-masing, yaitu (Soerjono Soekanto, 1983):

12. Kepulauan Ternate,

1. Aceh (tidak termasuk Tanah Gayo dan Alas),

13. Ambon, Ceram, Buru,

2. Tanah Gayo, Alas dan Batak, 2a. Nias dan Batu,

14. Irian,

Lex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

132


15. Tomor, 15a. Kepuluan Ternate,

Di dalam Negara Republik Indonesia, adat

16. Bali dan Lombok,

istiadat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku

17. Jawa Tengah,

bangsa berbeda-beda, meskipun sifatnya adalah satu

18. Daerah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta,

yaitu keIndonesiannya. Oleh karena itu, maka adat

19. Jawa Barat.

istiadat bangsa Indonesia itu dikatakan, Bhineka

Bentuk dan susunan masyarakat hukum

(berbeda daerah suku bahasanya), Tunggal Ika

yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para

(tetapi tetap satu juga) yaitu sifat ke-Indonesia-

anggotanya terikat oleh faktor teritorial dan

annya. Adat Istiadat yang berbhineka ini, selalu

genealogis. Faktor teritorial yaitu faktor yang terikat

berkembang senantiasa bergerak serta berdasarkan

oleh suatu daerah tertentu. Sedangkan faktor genea-

keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti

logis yaitu faktor yang melandaskan kepada

proses perkembangan peradaban bangsa.

pertalian darah suatu keturunan tertentu. (I Gede A.B. Wiranata, 2005)

Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat, merupakan sumber yang

Masyarakat Batak merupakan salah satu

mengagumkan bagi hukum adat. Keadaan semacam

masyarakat yang mendasarkan garis keturunan

ini juga berpengaruh pada hukum adat masing-

melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini mem-

masing, khususnya dalam bidang hukum warisnya,

bawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam

tiap daerah berbeda-beda, ada yang menganut

masyarakat tersebut. Pada dasarnya, adat merupa-

hukum waris BW (perdata) dan hukum waris Islam.

kan pencerminan dari kepribadian suatu masyarakat

Sedangkan, hukum waris adat menunjukkan corak

dan merupakan penjelmaan dari jiwa masyarakat

yang khas dari aliran pikiran budaya Indonesia dan

dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap

bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran

masyarakat didunia ini memiliki adat kebiasaan

pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia.

sendiri-sendiri satu sama lainnya. Justru oleh karena

Oleh karena itu, hukum waris adat memperlihatkan

ketidaksamaan inilah kita mendapatkan, bahwa adat

perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris BW

itu merupakan unsur yang terpenting yang mem-

(perdata) dan hukum waris Islam.

berikan

identitas

masyarakat.

(I

Gede

A.B.

Wiranata, 2005)

Menurut hukum waris adat janda tidak dapat mewaris karena janda tidak mempunyai

Tingkatan peradaban maupun cara penghi-

hubungan darah dengan suaminya, sedangkan

yang

mampu

menurut hukum waris perdata ahli waris sudah di

menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam

tentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum

masyrakat, paling-paling yang terlihat dalam proses

Perdata (BW), termasuk istri yang ditinggal mati

kemajuan jaman itu adalah bahwa adat menye-

oleh

suaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman,

menganut berbagai macam agama dan kepercayaan

sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.

yang

(Wignjodipuro, 1973)

kekerabatan dengan sistem kekerabatan yang ber-

dupan

modern,

ternyata

tidak

suaminya.

Masyarakat

berbeda-beda

Indonesia

mempunyai

yang

bentuk-bentuk

beda pula. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku 133



sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama

Dengan demikian, maka orang Batak itu mendiami;

Hindu, Islam, Kristen dan Budha, sehingga mem-

Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Serdang Hulu,

bawa pengaruh dalam sistem pewarisan hukum

Simalungun, Dairi Toba, Humbang, Silindung

adat.

Angkola, Mandailing, dan Kabupaten Tapanuli

Secara teoritis, sistem kekerabatan dapat dibedakan

Tengah. (Koentjaraningrat, 1979:94)

dalam tiga corak, yaitu:

Masyarakat Batak merupakan masyarakat

1. Sistem Patrilineal.

patrilineal murni, yang berarti setiap orang yang

sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis

dalam masyarakat itu menarik garis keturunan ke

Bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol

atas hanya melalui penghubung laki-laki saja,

pengaruhnya

wanita

sampai kepada seorang laki-laki yang merupakan

didalam pewarisan. Sistem ini terdapar di Gayo,

moyang asal mereka. Seperti pada masyarakat

Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa

patrilineal murni umumnya, sistem perkawinan yang

Tenggara, Irian.

berlaku didaerah ini adalah sistem perkawinan jujur,

2. Sistem Matrilineal.

dimana pihak laki-laki memberikan barang jujur

dari

pada

kedudukan

sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis

(unjung sinamot, pangolin, boli, tuhor = Batak,

Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol

seroh = Lampung, beuli niha = Nias Selatan, unjuk=

pengaruhnya

didalam

Gayo, wilin, beli = Maluku). Sehubungan dengan

pewarisan. Sistem ini terdapat di Minangkabau,

itu, belum tentu benda jujur itu selalu barang yang

Enggano, timor.

mahal dan bernilai tinggi, tetapi yang pasti benda itu

dari

kedudukan

pria

3. Sistem Parental atau Bilateral.

harus dapat mengimbangi kedudukan wanita itu

Sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis

didalam keluarganya, sehingga kekosongan magis

dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan

itu tidak akan terjadi.

wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

Perkawinan jujur mengandung tiga segi pengertian:

Sistem ini terdapat di Aceh, Sumatera Timur,

1. Yuridis, yaitu mengenai perubahan status.

Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

2. Sosial, yaitu mempererat hubungan antar klan,

(I Gede A.B. Wiranata, 2005)

hubungan kekeluargaan dan menghilangkan

Masyarakat Batak merupakan salah satu dari sekian banyak masyarkat hukum adat yang ada di

Indonesia.

Sebagian

besar

masyarakatnya

permusuhan. 3. Ekonomis, yaitu adanya pertukaran barang. (M. Bushar, 1985)

mendiami daerah Pegunungan Sumatera Utara,

Dengan adanya perkawinan jujur tersebut,

mulai dari perbatasan Daerah Istimewa Aceh

menimbulkan akibat bahwa istri lepas dari hak serta

diutara sampai keperbatasan dengan Riau dan

tanggung jawab keluarga asal dan masuk kedalam

Sumatera Barat di sebelah Selatan. Selain itu, orang

hak dan kewajiban serta tanggung jawab suaminya,

Batak juga mendiami tanah datar yang berada

anak-anak menarik garis keturunan dari ayah dan

diantara daerah Pegunungan dengan pantai timur

masuk kedalam klan ayah. Di dalam kehidupan

Sumatera Utara dan pantai barat Sumatera Utara.

rumah tangganya, perempuan yang telah dikawin


134


jujur diwajibkan ikut kedalam tempat tinggal suami

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab

(patrilokal) dan istri bertindak sebagai orang kedua

itu sudah sepantasnya kalu ibu (janda) yang

di dalam rumah tangga. Dalam hal ini terlihat jelas

mengurus dan menguasai kekayaan sianak yang

bahwa kedudukan antara suami dan istri tidak

diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yang telah

seimbang dimana kedudukan suami lebih tinggi

meninggal dunia, selama anak dibawah umur.

daripada istri. (M. Bushar, 1985)

(R.Soepomo, 2003)

Terhadap perkawinan yang dilakukan itu,

Menurut hukum adat Batak, bahwa janda

sudah tentu setiap orang akan mengharapkan bahwa

bukanlah ahli waris dari suaminya. Hal ini

hal itu sekali untuk seumur hidup dan tidak terjadi

berdasarkan

hal-hal yang buruk dalam kehidupan perkawi-

mempunyai hubungan darah dengan suaminya,

nannya, tetapi mungkin saja hal yang tidak diingin-

sehingga janda tidak mempunyai hak untuk

kan itu terjadi, yang akhirnya dapat menyebabkan

mewaris, karena yang menjadi ahli waris pada

putusnya perkawinan.

masyarakat Batak hanya anak laki-laki. Anak laki-

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

pertimbangan

bahwa janda

tidak

laki mempunyai kedudukan yang penting dalam

tentang Perkawinan, pada pasal 38 menyebutkan:

meneruskan keturunan keluarga, hal ini tentu saja

Perkawinan dapat putus karena;

dirasakan tidak adil, karena di dalam suatu perka-

a. Perceraian,

winan hubungan lahir maupun bathin antara suami

b. Kematian,

dengan istrinya itu sudah sedemikian eratnya,

c. Atas Keputusan Pengadilan.

bahkan jauh melebihi hubungan antara suami dan

Pada masyarakat Batak yang merupakan

para keluarga sedarahnya. Oleh karena itu, kepada

masyarakat patrilineal murni, apabila putusnya

janda harus diberikan suatu kedudukan yang pantas

perkawinan disebabkan karena perceraian, maka

disamping kedudukan anak-anak keturunan si

sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu rapat

pewaris. Didalam hukum adat Batak yang tradi-

hasirangan, dimana dalam rapat itu bertujuan untuk

sional, menempatkan kedudukan suami lebih kuat

menetukan siapa yang bersalah dan akan dibica-

daripada istri didalam kehidupan rumah tangga.

rakan mengenai harta bersama. Tetapi apabila

Seiring dengan perkembangan jaman yang

putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian,

bertambah maju, dan sifat hukum adat yang dina-

maka timbullah persoalan waris dan pemeliharaan

mis, maka hal tersebut sudah banyak berubah. Pada

atas anak.

saat ini, sudah banyak masyarakat Batak yang hidup

Apabila yang meninggal adalah seorang

merantau, khususnya di Jakarta, sehingga membawa

ayah, maka dipandang sangat tepat jika si ibu yang

pengaruh

meneruskan pemeliharaan atas anak-anaknya sam-

(tradisional). Menurut hukum adat Batak dimasa

pai si anak dewasa, karena dipandang sang ibu akan

sekarang, khususnya pada masyarakat Batak, bahwa

lebih baik mengurus kepentingan-kepentingan anak-

kedudukan antara suami dan istri adalah sama dan

nya sendiri daripada siapapun juga. Di dalam mene-

seimbang. Suami adalah kepala keluarga dan istri

ruskan pemeliharaan ini, sudah tentu ibu (janda),

adalah ibu rumah tangga. Mereka secara bersama-

135

terhadap


hukum

adat

yang

asli


sama berhak dan berkewajiban mengurus keluarga

materiil maupun yang immaterial yang manakah

dan anak-anaknya.

dari seseorang yang dapat diserahkan kepada

Hal itu dapat terjadi karena hukum adat,

keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur

(khususnya hukum waris adat) mendapat pengaruh

saat, cara dan proses peralihannya. (Soepomo, 2003)

dari perubahan-perubahan sosial dan juga peraturan-

Berbicara tentang warisan menyalurkan

peraturan hukum lain yang oleh hakim selalu

pikiran dan perhatian kearah suatu kejadian penting

diterapkan. (Wignjodipuro, 1989)

dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang

Seperti yang ditegaskan didalam Undang-

anggota dari masyarakat itu yang meningal dunia,

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

dimana selama hidupnya, mempunyai tempat dalam

pada pasal 31, menyebutkan:

masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang

kewajiban-kewajiban terhadap anggota lain dari

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehi-

masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang ada

dupan rumah tangga dan pergaulan hidup ber-

dalam masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu cara

sama dalam masyarakat.

penyelesaian terhadap hubungan-hubungan tersebut,

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

yang menimbulkan sedikit banyak kesulitan akibat dari meninggalnya seseorang yang meninggalkan

3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

harta kekayaan. Hal tersebut yang sebenarnya terkandung didalam pengertian warisan.

Sehingga apabila putusnya perkawinan

Hal terpenting didalam masalah warisan ini

disebabkan karena meninggalnya suami, maka

adalah, bahwa pengertian warisan seperti yang telah

janda berhak melanjutkan penguasaan atas harta

diuraikan diatas memperlihatkan 3 (tiga) unsur,

perkawinan yang terdiri dari harta pencarian atau

yaitu:

harta bersama (yang diperoleh dalam perkawinan)

1. Seorang peninggal warisan, yang pada wafatnya

dan harta bawaan (yang diperoleh sebelum atau sesudah

perkawinan

berupa

meninggalkan harta kekayaan.

hadiah/pemberian

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang

anggota kerabat atau orang lain dan atau harta

berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan

warisan). Selain itu, janda juga mempunyai hak

itu.

memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama

3. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang

harta itu diperlukan buat penghidupannya, dengan

ditinggalkan dan beralih kepada pada ahli waris

syarat janda tersebut wajib tetap berada dalam

itu. (Wirjono Projodikoro, 1976)

ikatan kekeluargaan kerabat suaminya, dalam arti

Pada umumnya yang menjadi ahli waris

janda tersebut tidak menikah lagi dengan orang lain.

adalah para warga yang paling dekat didalam generasi berikutnya. Para warga tersebut adalah anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga pewaris

Permasalahan Hukum waris adat meliputi norma-norma

berdasarkan atas garis keturunan.

hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang Lex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

136


Hal inilah, yang pada dasarnya sama sekali tidak

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat

dimiliki oleh janda, jika pengertian ahli waris selalu

dilakukan oleh janda untuk menerima hak waris

dihubungkan dengan persamaan darah, maka sudah

dalam hukum adat Batak.

jelas janda tidak mungkin merupakan ahli waris dari suaminya. Selain itu, untuk menentukan siapa saja

Tinjauan Teori

yang berhak mewaris, haruslah sesuai dengan

Pengertian Hukum Waris Adat

bentuk perkawinan dan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat hukum adat setempat. Pada masyarakat patrilineal murni di Batak,

Istilah waris berasal dari bahasa Arab dan terdapat di dalam hukum waris Islam. Hadist Nabi yang

diriwayatkan

Ahmad

dan

Abu

Daud,

yang menarik garis keturunan melalui garis ayah,

Rasulullah S.a.w, menyatakan:

cenderung melakukan bentuk perkawinan jujur.

”Ana warisu man la warisalahu”- saya mewarisi

Dalam hal ini, barang jujur merupakan pertanda

orang yang tidak ada waris”.

bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang

Istilah waris tidak ada keseragaman istilah, ada yang

tua, saudara-saudara bahkan masyarakatnya telah

menyebut hukum warisan, hukum kewarisan,

diputuskan. Sebagai konsekwensinya, maka anak-

ataupun hukum waris. Namun, istilah mana pun

anak yang akan lahir dari perkawinan itu akan

yang dipergunakan selalu akan menyertakan baha-

menarik garis keturunan dan masuk kedalam klan

san tentang pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

pihak ayah. Setelah perkawinan, istri wajib ikut

(I Gde A.B. Wiranata, 2005).

kedalam tempat tinggal suami (patrilokal) dan

Digunakan istilah hukum waris adat dalam

semua hak dan kewajiban istri masuk kedalam

hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya

keluarga suaminya.

dengan istilah hukum waris barat, hukum waris

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di

Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasio-

dalam penelitian ini akan dibahas masalah-masalah

nal, hukum waris Batak, hukum waris Minang-

sebagai berikut:

kabau, hukum waris Jawa dan sebagainya.

1. Bagaimanakah kedudukan janda dalam hukum

Ter Haar menyatakan:

waris adat Batak? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda untuk dapat menerima hak waris dalam hukum adat Batak?

Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak.

137

”... het adaterfrectht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie.” ”... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tida berwujud dari generasi pada generasi.” (H. Hilman Hadikusuma, 2003) Soepomo mengatakan: ”Hukum adat waris memuat peraturan-peratran yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia



(generatie) kepada turunannya.” (R. Soepomo, 2003)

waris adalah mereka atau para pihak yang

Dengan demikian hukum waris itu memuat

b. Mengenai pewarisan, tidak selalu terkait dengan

ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan

ada atau tidaknya suatu proses kematian karena

dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak

peristiwa pewarisan dapat dilaksanakan semasa

berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara

pewaris masih hidup.

mempunyai hak sebagai penerus dari warisan.

penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat

c. Jiwa yang terkandung dalam hukum waris adat

berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah

adalah jiwa kekeluargaan, mengingat sasaran

pewaris meninggal dunia. (H. Hilman Hadikusuma,

kegiatannya adalah penerusan dari generasi ke

2003)

generasi.

Jadi bukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono. ”... pengertian ”warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hakhak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.” (R. Wirjono Projodikoro, 1976) Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara

d. Proses pewarisan berlangsung dari 1 (satu) generasi kepada generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pewarisan selalu menunjuk kepada pihak yang lebih muda. (I Gde A.B. Wiranata, 2005)

Sifat Hukum Waris Adat

penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat

Harta warisan menurut hukum waris adat

yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai

tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai

akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana

harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak

manusia yang wafat itu meninggalkan harta keka-

terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya

yaan. Perhatikan istilah warisan diartikan sebagai

dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat

cara penyelesaian bukan diartikan ben-danya.

tidak boleh dijual sebagai, kesatuan dan uang

Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari

penjualan itu lalu dibagikan kepada para waris

kematian seorang, sedangkan warisan itu adalah

menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di

bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang

dalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat.

kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemili-

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai

kannya kepada para waris dan ada yang dapat

pengertian hukum waris dapat ditarik kesimpulan

dibagikan. Harta yang tidak dapat terbagi adalah

bahwa:

milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki

a. Hukum waris mengacu kepada pihak pewaris,

secara perseorangan tetapi ia dapat dipakai dan

ahli waris, dan barang (warisan). Pewaris adalah

nikmati.

orang yang memiliki harta warisan yang

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat

diserahkan kepada generasi penerusnya. Ahli

digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota


138


kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan

galan kakek atau nenek yang keadaannya,

yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh

kedudukannya dan sifatnya tidak mutlak yang

waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat

tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau

diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar

pemakaiannya atau mungkin juga pemilikannya.

hak ketetanggaan dalam kerukunan kekerabatan.

d. Harta Perkawinan

Hukum waris adat tidak mengenal azas

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua

”legitieme portie” atau bagian mutlak sebagaimana

harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh

hukum waris Barat dimana untuk para waris telah

suami istri disebabkan adanya ikatan perka-

ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari

winan. Harta perkawinan ini terdiri dari harta

harta warisan. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

penantian, harta bawaan, harta pencaharian,

Di dalam kepustakaan hukum istilah waris

harta pemberian. Harta perkawinan ini meru-

ini tidak ada keseragaman pengertian, ada yang

pakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang

memakai istilah hukum warisan, ada hukum

kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau

kewarisan dan ada hukum waris. Di bawah ini akan

karena

dikemukakan pengertian istilah yang dipakai dalam

menjadi terpisah kembali sebagai akibat terja-

uraian selanjutnya dalam hubungannya dengan

dinya putus perkawinan.

unsur-unsur hukum waris:

kemungkinan

e. Harta Penantian

a. Warisan


Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari

harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau

pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah

istri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perka-

dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-

winan istri ikut kepihak suami maka harta yang

bagi.

dikuasai atau dimiliki suami sebelum perka-

b. Peninggalan

winan merupakan harta penantian suami, atau

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang

harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami

belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikare-

ikut kepihak istri maka harta yang dibawanya

nakan salah seorang pewaris masih hidup.

merupakan harta pembekalan, sedangkan istri

c. Pusaka

dengan harta penantian istri.

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka

139

tidak keturunan ada

f.

Harta Bawaan

dapt dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka


rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta

harta yang datang, dibawa oleh suami atau istri

peninggalan dari zaman leluhur, yang dikare-

ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai keba-

nakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya

likan dari harta penantian. Jika suami mengikuti

yang tidak dapat atau tidak patut dan tidak

pihak istri maka harta bawaannya disebut harta

pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka

bawaan suami dan jika sebaliknya istri yang

rendah adalah harta peninggalan dari beberapa

ikut kepihak suami maka harta bawaannya

generasi di atas ayah, misalnya harta pening-

disebut harta bawaan istri.



g) Harta Pencaharian

k) Waris


Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang

harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha

yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari

perseoangan atau usaha bersama suami istri

ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima

yang terikat didalam ikatan perkawinan. Pada

warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan

umumnya harta pencaharian ini merupakan

juga dari harta warisan. Jadi waris yang ahli

harta bersama suami istri dalam ikatan perka-

waris ialah orang yang berhak mewarisi,

winan, tetapi adakalanya merupakan harta terpi-

sedangkan ynag bukan ahli waris adalah orang

sah diantara hasil suami milik suami, hasil istri

yang kewarisan. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

milik istri. h) Harta Pemberian

Subjek Hukum Waris Adat

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal

i)

j)

Pembicaraan tentang subjek hukum waris

pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta

sebenarnya mengarah pada pewaris dan ahli waris.

kekayaan yang didapat suami istri secara ber-

a. Pewaris

sama atau secara perseorangan yang berasal dari

Pewaris adalah orang yang memiliki harta

pemberian orang lain. Pemberian itu dapat

kekayaan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli

berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah

waris. Jika saat ini akan dijabarkan mengenai

atau hibah wasiat.

masalah syarat-syarat umum untuk pribadi

Pewaris

orang yang meninggalkan warisan, maka yang

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang

di maksud ialah hanya orang yang mening-

yang meneruskan harta peninggalan ketika

galkan warisan dalam membuat suatu hibah

hidupnya kepada waris atau orang yang setelah

wasiat. Tidak salah lagi bagi orang yang

wafat meninggalkan harta peninggalan yang

meninggal dunia dengan tidak membuat hibah

diteruskan atau dibagikan kepada waris. Tegas-

wasiat adalah sudah wajar dengan adanya

nya pewaris adalah empunya harta peninggalan,

syarat-syarat

empunya harta warisan.

peninggal warisan, maka dari masing-masing

Pewarisan

orang yang meninggalkan warisan bagi barang-

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan

barang milik yang ditinggalkan. Syarat-syarat

meneruskan harta kekayaan yang akan diting-

bagi pewaris adalah:

galkan pewaris atau perbuatan melakukan

1). Akal sehat

untuk

bisa

menjadi

sebagai

pembagian harta warisan kepada para warisnya.

Kemampuan berpikir secara normal ini

Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisna

tidak ada pertama-tama terhadap orang yang

berarti penerusan atau penunjukan, setelah

sakit ingatan serta seseorang yang dalam

pewaris wafat pewarisan berarti pembagian

keadaan sakit demam yang parah, menjelas-

harta warisan.

kan berbagai masalah (ijlende koorts), atau pada seseorang yang baru mabuk setelah Lex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

140


meminum minuman keras. Hal ini berarti

penyebab tersebut, serta jika diketahui oleh si

jika seorang yang dalam kondisi demikian

peninggal warisan tentang kekeliruan tersebut

membuat suatu hibah wasiat, maka tentang

sebelumnya penghibahan itu

sahnya hibah wasiat dapat ditentang oleh

dilakukannya. Hal ini sesuai dengan pasal 890

orang-orang yang berkepentingan, yaitu

KUH Perdata. Namun biasanya suatu testament

para ahli waris serta para yang mempunyai

tidak terlalu diselidiki apa penyebab yang men-

piutang dari orang yang meninggalkan

dorong si peninggal warisan untuk menghibah-

warisan.

kan barang tersebut. Sedangkan kini, tentang

2). Usia

penyebab tersebut menjadi syarat sesuai dengan

Terdapat suatu ketetapan umum dalam

pasal

KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa

penghibah dalam testamentnya menyebutkan

hanya seorang yang telah dewasa saja yang

memberi suatu barang kepada si A, karena si A

dapat

hukum.

ini adalah anak angkatnya. Namun ternyata

Sedangkan pada pasal 897 KUH Perdata

kemudian yang diangkat adalah si B dan

disebutkan tentang hal yang menyimpang

bukannya si A, dengan demikian maka dapatlah

dari ketentuan umum ini, yakni bahwa

dikatakan bahwa terdapat kekeliruan dimana

seorang yang belum dewasa juga dapat

menurut Pasal 890 KUH Perdata penghibahan

membuat suatu testament dengan cacatan ia

tersebut dianggap batal.

melakukan

perbuatan

harus telah berumur paling sedikit 18 tahun.

890

KUH

Perdata.

Contohnya:

si

c. Tidak Ada Paksaan atau Penipuan

Menurut pasal 898 KUH Perdata, untuk

Hal mengenai tidak adanya paksaan serta

menetapkan apakah seseorang itu telah

penipuan

mampu membuat suatu testament tersebut

menyatakan, bahwa suatu testament dianggap

dibuat. Namun jika dengan jelas keadaan

batal jika dibuat di bawah ancaman atau

orang tersebut saat sebelum dan sesudah

penipuan. Namun untuk itu wajib dibuktikan.

membuat testament dalam keadaan sakit

Sampai sejauh ini mana dianggap terdapatnya

gila, jadi dapat disimpulkan bahwa saat ia

unsur paksaan ini wajib dibuktikan sesuai

membuat testament tersebut ia pun sedang

dengan ketentuan yang berlaku. Secara analogi

sakit gila. Namun untuk pembuktian suatu

hakim harus memperhatikan hal seperti ini

keadaan, harus patuh pada peraturan umum

berlaku bagi perjanjian pada umumnya. Pada

tentang pembuktian.

pasal 1327 KUH Perdata menetapkan, bahwa

b. Tidak ada kesalahan

141

tidak akan

ini

pasal

893

KUH

Perdata

pembatalan tidak bisa dituntut, ika terhadap

Suatu testament mungkin dianggap batal atau

paksaan tersebut telah tiada serta selanjutnya si

tidak sah, jika di dalamnya disebutkan suatu

peninggal warisan telah menerima dan menye-

penyebab yang memaksa si peninggal warisan

tujui penghibahan tersebut, baik penyetujuan

untuk memberi sesuatu terhadap seseorang,

tersebut secara terang-terangan ataupun secara

sedang dikemudian hari terdapat kekeliruan atas

diam-diam. (Oemarsalim, 2000)



warisan dan si ahli waris meninggal dunia dalam

Ahli Waris Ahli waris sebagai orang-orang yang

saat yang bersamaan, misalnya pada suatu kece-

mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya

lakaan, dimana tidak dapat ditentukan siapa yang

seorang yang pada hubungannya dengan adanya

wafat terlebih dahulu, maka mereka dianggap

suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk diman-

meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Hal ini

faatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat.

berarti bahwa tidak mungkin ada perpindahan

(Oemarsalim, 2000)

barang warisan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Dalam masalah persoalan yang sangat penting inilah, siapa saja bagi orang-orang yang

Objek Hukum Waris Adat

masih hidup dianggap mempunyai hak atas harta

Menurut pengertian yang umum warisan

warisan yang ditinggalkan oleh orang yang

adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh

meninggal, yaitu:

seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta

1. Keturunan dari orang yang meninggalkan wari-

benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau

san merupakan satu-satunya ahli waris yang

memang sudah terbagi. Jadi apabila kita berbicara

terpenting.

tentang harta warisan maka berarti kita memper-

2. Anak angkat dan anak tiri.

soalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena

3. Istri yang ditinggal mati oleh suami.

telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu

4. Duda

akan dapat dibagi, atau belum dapat dibagi atau

5. Ahli waris-ahli waris yang bukan termasuk

memang sudah dapat dibagi. (Hilman Hadikusuma,

janda dan anak. (Oemarsalim, 2000)

2003)

Adapun persyaratan bagi ahli waris yaitu

Untuk mengetahui bagaimana asal usul,

para ahli waris harus sudah terlahir di saat

kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi

meninggalnya si peninggal warisan. Pengertian ten-

atau memang tidak terbagi, maka harta warisan itu

tang sudah terlahir ini tidak hanya berarti ”sudah

dibagi dalam tiga bagian yaitu:

dilahirkan” saja, akan tetapi juga berarti bayi yang

1. Harta asal, adalah semua harta kekayaan yang

masih dalam kandungan ibunya, karena kedua pasal

dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula perta-

tersebut menunjuk pada pasal 2 KUH Perdata yang

ma, baik berupa harta peninggalan ataupun harta

berbunyi:

bawaan.

a. Seorang anak yang masih dalam kandungan

2. Harta pemberian, adalah juga harta warisan

ibunya dianggap telah lahir, jika kepentingan si

yang asalnya bukan didapat karena jerih payah

anak tersebut menuntutnya.

bekerja sendiri melainkan karena hubungan

b. Jika disaat kemudian anak tersebut dilahirkan dalam keadaan telah meninggal, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Termasuk juga penting apa yang ditetapkan oleh pasal 831 KUH Perdata bahwa si peninggal

cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena suatu tujuan. 3. Harta pencaharian, adalah semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 2003)


142


Selain harta kekayaan yang ditinggalkan

pewaris terdapat hutang-piutang, dalam arti

oleh pewaris, ada pula hak-hak dan kewajiban yang

adanya hak menagih dan kewajiban untuk melu-

dapat terbagi atau memang tidak terbagi yaitu:

nasi hutang pada orang lain. Sehubungan dengan

1. Hak-Hak Kebendaan

hal tersebut maka harta peninggalan manakah

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak

yang seharusnya dapat diperhitungkan untuk men-

saja meninggalkan harta warisan yang berwujud

jadi pembayaran hutang-hutang tersebut. Menurut

benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak

pasal 1100 KUHPerdata dinyatakan bahwa para

berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan

ahli waris yang telah menerima suatu warisan

hak pakai, hak tagihan (hutang-piutang) dan atau

diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah

hak-hak lainnya. Sesuai dengan sistem pewa-

wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang

risannya ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-

seimbang dengan apa yang diterima masing-

bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

masing dari warisan.

a. Hak-hak Pakai

Sesungguhnya

hukum

adat

tidak

mengatur

Warisan berupa hak pakai di beberapa daerah

demikian, apalagi harta warisan menurut hukum

berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka

adat tidak merupakan kesatuan sebagaimana

rendah yang tidak terbagi-bagi. Begitu juga hak

KUHPerdata dan Hukum Islam, dan biasanya

pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan

yang dikatakan harta warisan adalah harta yang

yang seharusnya terbagi-bagi kepada ahli waris

telah dibersihkan dari hutang. Oleh karenanya

tetapi karena keadaannya tidak (belum) terbagi.

harta warisan yang manakah yang pada tempatnya

Di Minangkabau atau juga didaerah lain para ahli

untuk

waris hanya mempunyai hak ganggam bauntik

hutang-hutang. Harta warisan yang harus diperhi-

atau harta pusaka. Demikian pula terhadap harta

tungkan adalah harta pencaharian almarhum,

yang dikuasai tunggu tubang di daerah Semendo

sedangkan harta asal dan harta bawaan yang ada

Sumatera Selatan para ahli waris hanya mem-

hubungannya dengan adat kekerabatan tidak patut

punyai hak pakai. Begitu pula seperti halnya di

diperhitungkan. Di daerah-daerah Batak, Dayak

Lampung terhadap rumah kerabat atau alat-alat

dan Bali misalnya para ahli waris wajib memba-

perlengkapan adat yang dikuasai oleh anak

yar utang pewaris, asal saja penagih utang

tertentu, para ahli waris hanya mempunyai hak

memberitahukan

pakai. Kemungkinan juga terhadap rumah dan

tersebut dalam waktu empat puluh hari sesudah

perkarangan yang hanya satu-satunya dan masih

pewaris meninggal atau pada waktu nyekoh (di

didiami oleh anggota keluarga tertentu, maka

Bali), yaitu selamatan bagi si mati. (Soepomo,

anggota keluarga bersangkutan hanya mempunyai

2003)

hak pakai atasnya.

diperhitungkan

haknya

dalam

menyelesaikan

kepada

ahli

waris

c. Hak-hak Lainnya Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan

b. Hak Tagihan (Hutang-Piutang) Yang seringkali menimbulkan persoalan dalam

kewajiban yang ada hubungan dengan kedudu-

pewarisan ialah apakah dengan meninggalnya

kannya menurut hukum adat ikut beralih dan

143



diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum

manjae atau juga dikalangan masyarakat adat yang

adat yang berlaku setempat.

kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan

Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan dilingku-

masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di

ngan masyarakat parental seperti pada keluarga

pantai-pantai selatan Lampung.

masyarakat Jawa yang hidup mencar hanya terba-

2). Sistem Kewarisan Kolektif

tas pada keluarga sesomah saja. Dan jika ada

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah

penerus hak-hak dan kewajiban keluarga, maka

dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan

tidak saja anak lelaki, tetapi juga anak wanita

pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai

dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban

kesatuan yang tidak terbagi-bagi untuk mengusa-

kekeluargaan itu. Dalam perkembangannya nam-

hakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta

paknya dilingkungan masyarakat genealogis patri-

peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk

linial atau matrilinial, dimasa sekarang kaum

kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris

wanita sudah nampak ikut berperan, ataupun juga

diatur bersama dasar musyawarah dan mufakat oleh

kaum lelaki dilingkungan masyarakat matrilinial,

semua anggota kerabat yang berhak atas harta

walaupun dalam sikap tindaknya masih tetap

peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

menghormati kedudukan yang diwakilinya.

Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang ter-

Sistem Kewarisan Sistem kewarisan adat terbagi dalam 3

batas. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas

(tiga) bentuk, yaitu:

tanah pusaka yang diurus bersama di bawah

1). Sistem Kewarisan Individual

pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris

Pewarisan dengan sistem individual atau

dimana para anggota hanya mempunyai hak pakai.

perseorangan adalah sistem pewarisan dimana

Serupa dengan tanah pusalea Minang ini ialah tanah

setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat

dati di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada

menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut

waris melainkan disediakan bagi para waris untuk

bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu

dipergunakan, terutama para anggota keluarga

diadakan pembagian maka masing-masing waris

pewaris yang telah wafat dibawah pimpinan atau

dapat menguasai dan memiliki bagian harta wari-

pengurusan kepala dati.

sannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan

3). Sistem Kewarisan Mayorat

(dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat,

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif,

tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikala-

hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan

ngan masyarakat yang sistem kekerabatannya

atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan

parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat

kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin

Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya

rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan

seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat

kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.


144


Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus

tinggi yang tidak terbagi pemiliknya, tetapi hanya

tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban

terbagi hak pakainya seperti disebut di Minang

mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang

ganggan bauntuik.

lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan

Kemungkinan tidak terbagi-baginya harta

dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sam-

peninggalan itu adalah dikarenakan kepentingan dan

pai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sen-

kegunaannya sebagai pemersatu kekerabatan:

diri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang

1) Tidak dapat dibagi-bagikan pemilikan harta

turun menurun. Seperti halnya dengan sistem kolek-

pusaka tinggi adalah disebabkan wujud dan

tif setiap anggota waris dari harta bersama mempu-

sifatnya sebagai milik kerabat yang merupakan

nyai hak memakai dan hak menikmati harta ber-

atribut dari kesatuan hidup kekerabatan adat di

sama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya

bawah pimpinan kepala adat. Misalnya balai

secara perseoangan.

adat, rumah kerabat, alat-alat perlengkapan adat,

Sistem mayorat ini ada dua macam dikare-

benda-benda suci dan sebagainya itu memang

nakan perbedaan sistem keturunan yang dianut,

tidak dapat dibagi-bagi pemilikkannya, oleh

yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan

karena itu ia diperlukan untuk kepentingan

masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat

kerabat

pepaduan, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk

hukum adat.

bersangkutan

sebagai

masyarakat

Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan

2) Tidak dapat dibagi-bagikannya pemilikan harta

sistem mayorat perempuan seperti berlaku diling-

pusaka rendah adalah disebabkan wujud dan

kungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kera-

(H. Hilman Hadikusuma, 2003)

bat kecil yang berfungsi dan peranan sebagai tali pengikat kesatuan keluarga-keluarga di ba-

Harta Peninggalan Dalam Hukum Adat Harta peninggalan dalam hukum adat

wah pimpinan kepala kerabat bersangkutan, walaupun fungsi dan peranannya sebagai bekal

terbagi dari:

bersama, oleh bersama, dan untuk bersama

a. Peninggalan Tidak Terbagi

sudah lemah.

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah

3) Tidak terbagi-baginya pemilikan harta pening-

seperti harta pusaka di Minagkabau, tanoh buway

galan yang bersifat harta keluarga serumah

atau tanoh menyanak di Lampung, tanah lemba-

adalah disebabkan maksud dan tujuannya untuk

wang di Daya Benawas, tanah kalakeran di

tetap menghormati orang tua yang masih hidup

Minahasa, tanah dati di Ambon. Biasanya harta

dan menjadikannya sebagi tempat pemusatan

kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan

berkumpulnya anggota menjadikannya sebagai

turun-temurun dari zaman leluhur dan merupakan

tempat kediamannya. Yang terakhir ini diling-

milik bersama sekerabat sefamili, dan biasanya

kungan masyarakat yang memakai sistem pewa-

berada di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua

risan individual sifatnya sementara, oleh karena

adat. Harta pusaka ini merupakan harta pusaka 145



apabila semua pewaris sudah wafat maka harta

bebas terpisah berdiri sendiri dari rumah keluarga

peninggalannya diadakan pembagian.

orang tua, maka harta peninggalan yang diberikan

b. Peninggalan Terbagi

kepada suami-istri kedalam perkawinan mereka

Dengan terjadinya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekeyaan kekuarga

merupakan harta bawaan masing-masing suami-istri (Jawa, gawan; Daya Ngaju; ramu paimbit).

serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh

Jika pembagian harta peninggalan itu

ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekera-

setelah pewaris wafat, maka bagi waris yang belum

batan, maka kemungkinan harta peninggalan yang

kawin ia akan menjadi bekal usaha sendiri atau

berupa harta pusaka menjadi terbuka untuk diada-

untuk memasuki perkawinan, sedangkan bagi waris

kan pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak

yang sudah kawin pembagian itu akan menjadi harta

pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi

asal yang ditambahkan kepada harta bawaannya ke

milik perseorangan.

dalam perkawinan. Proses penambahan harta asal

Terbagi-baginya harta peninggalan dapat

dari harta peninggalan yang dibagi-bagi itu dapat

terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah

berjalan lama, disebabkan ada kemungkinan harta

pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat

peninggalan yang seharusnya terbagi-bagi itu belum

terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan

terbagi karena penangguhan waktu pembagiannya.

ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi

c. Peninggalan Belum Terbagi

bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi

membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesa-

pada waris adakalanya belum dibagi karena ditang-

tuan rumah tangga orang tua (Jawa,mencar, mentas;

guhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu

Batak, manjae).

pembagian antara lain disebabkan beberapa hal:

Di dalam struktur masyarakat patrilineal

1) Masih ada orang tua,

yang kebanyakan melaksanakan bentuk perkawinan

2) Terbatasnya harta peninggalan,

dengan jujur, dimana setelah perkawinan istri ikut

3) Tertentu jenis dan macamnya,

dipihak suami, maka harta peninggalan itu menjadai

4) Pewaris tidak punya keturunan,

harta penunggu bagi

5) Para waris belum dewasa,

suami terhadap istri yang

akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan

6) Belum ada waris pengganti,

yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi

7) Diantara waris belum hadir,

harta bawaan istri mengikuti pihak suami. Demi-

8) Belum ada waris yang berhak,

kian sebaliknya dalam bentuk perkawinan semenda

9) Belum diketahuinya hutang-piutang pewaris.

maka harta peninggalan bagi istri adalah harta penantian

Adakalanya, dikarenakan harta peninggalan

bagi kedatangan suaminya yang akan

itu menurut adat sudah tertentu jenis dan macamnya

mengikuti pihak wanita, sedangkan jika ada harta

yang harus dibagikan kepada pewaris, maka jenis

peninggalan yang didapat suami dari orang tuanya

bagian harta peninggalan itu belum dibagikan,

menjadi harta bawaan suami kepada istri. Di ling-

misalnya keris pusaka harus diwarisi oleh anak

kungan masyarakat yang melaksanakan perkawinan

lelaki sedangkan sianak masih kecil. Begitu pula


146


apabila waris tidak punya keturunan, sedangkan

tentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya

janda pewaris masih dapat mempunyai keturunan

seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu

dari perkawinannya kemudian, misalnya dengan

diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang

jalan kawin aggau (Lampung, semalang) maka

wanita). (Oemarsalim, 2000)

pembagian atau penerusan harta

peninggalan

Hukum adat juga tidak mengenal cara pem-

ditangguhkan sampai ada keturunan yang dapat

bagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu

mengganti pewaris.

didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud

Demikian pula jika ketika pewaris wafat

benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi

sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-

walaupun hukum adat mengenal asas kesamaan hak

anak yang belum mampu untuk menerima harta

tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat

peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai

bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan

para waris dewasa. Dalam hal ini sementara para

nilai harga yang sama atau menurut banyaknya

waris masih anak-anak harta peninggalan dapat

bagian yang sudah tertentu. Diberbagai daerah seba-

diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris atau

gaimana halnya dikalangan masyarakat adat Jawa

saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musya-

cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan,

warah dan mufakat keluarga. Begitu pula ada kala-

yaitu:

nya pewaris wafat sudah ada keturunan tetapi

1. dengan cara segendong sepikul, artinya bagian

semuanya wanita, sedangkan harta peninggalan

anak lelaki dua kali lipat bagian anak perem-

harus dimiliki oleh anak lelaki, maka pembagian

puan; atau

atau penerusan harta peninggalan itu ditangguhkan

2. dengan cara dun-dum kupat, artinya bagian anak

sampai lahir cucu lelaki dari salah satu anak perem-

lelaki dan bagian anak perempuan berimbang

puan yang ditentukan untuk itu. Waris pengganti

sama.

dapat pula dilakukan dengna mengangkat keme-

Kebanyakan yang berlaku adalah yang dikatakan

nakan menurut urutan kedudukan orang tuanya. (H.

pembagian berimbang sama diantara semua anak,

Hilman Hadikusuma, 2003)

misalnya sebagaimana hasil penelitian Soedarso sebagai berikut: “Setrodidjojo bertempat tinggal dikalurahan

Pembagian Harta Waris

Tandjunghardjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten

a. Cara Pembagian Sifat hukum adat pada umumnya berlan-

Kulon-Progo, meninggal dunia dengan mening-

daskan pola berpikir yang konkret/tidak abstrak,

galkan seorang anak lelaki dan dua orang anak

maka soal pembagian harta warisan biasanya meru-

perempuan. Ketiga anak tersebut telah kawin.

pakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap

Setahun kemudian anak lelaki yaitu Setrowagijo

seorang ahli waris tertentu, umpamanya sebidang

meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri

sawah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A,

dan seorang anak perempuan. Warisan yang ber-

sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu

wujud tanah perkarangan seluas 1000 m2 dan 2000

diberikan terhadap ahli waris si B, suatu keris ter-

m2 dari Setrodidjojo dibagi tiga. Harta lain sudah

147



tak ada karena telah dipakai untuk membiayai

janda/duda itu ahli waris ia juga mendapat bagian

penguburan dan selamatan. Pembagian itu seperti

dari harta perpantangan yang diperolehnya selama

berikut:

perkawinan.

1. Anak perempuan tertua tanah pekarangan tabon

Dilingkungan masyarakat Minahasa dalam

(pekarangan tempat rumah orang tua berdiri

pembagian warisan juga berimbang sama antara

1000 m2 seharga Rp. 1000,-)

waris pria dan wanita, termasuk yang masih dalam

2. Anak perempuan kedua tanah pekarangan 1000 m2 seharga Rp. 1000,-)

kandungan jika lahir hidup. Begitu pula perpindahan agama tidak berakibat hilang atau berku-

3. Tjuju, anak dari anak laki-laki tanah pekarangan 1000 m2 seharga Rp. 800,-”

rangnya bagian warisan seseorang waris. Tetapi hibah wasiat yang telah diberikan ketika pewaris hidup setelah pewaris wafat masih dapat ditinjau

Dilingkungan masyarakat Daya Kendayan

kembali atas dasar rasa keadilan jika berlebih diku-

dalam pembagian warisan pada dasarnya juga sama

rangi dan jika kurang dapat ditamabah lagi. (H.

antara anak kandung dan anak angkat. Tetapi ketika

Hilman Hadikusuma, 2003)

melakukan pembagian warisan dipesilahkan lebih

b. Hilangnya Hak Untuk Mewaris

dahulu kepada anak pangkalan untuk mengambil

Setiap orang pada dasarnya adalah waris

bagiannya dan setelah itu dipersilahkan kepada

dari pewaris orang tua kandung atau orang tua

anak bungsu dan baru kemudian tiba gilirannya

angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku

anak-anak yang lain berdasarkan pertimbangan anak

baginya. Namun demikian, adakalanya seseorang

pangkalan dan anak bungsu.

dapat kehilangan hak mewaris disebabkan perbua-

Dilingkungan

masyarakat

Banjarmasin

tannya yang bertentangan dengan hukum adat.

pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi

Menurut I Gede A.B wiranata perbuatan yang

hukum Islam, antara lain mengenai harta perpan-

memungkinkan hilangnya hak mewaris tehadap

tangan (harta pencaharian) yang sisamakan dengan

harta warisan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

syarikat menurut hukum Islam. Terhadap harta ini

1) Membunuh atau berusaha menghilangkan nya-

jika pewaris wafat maka diadakan pembagian kepada para waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Jika terjadi sengketa waris maka diajukan kepada

wa pewaris atau anggota keluarga pewaris. 2) Melakukan penganiayaan atau perbuatan merugikan kehidupan pewaris.

kerapatan Qadhi. Dengan fatwa Qadhi maka harta

3) Melakukan perbuatan tidak baik ataupu menja-

warisan itu dibagi menurut perimbangan usaha

tuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris

masing-masing sehingga adakalanya pembagian

karena perbuatan yang tercela.

menjadi 1:1, 1:2, atau 1:3 dan seterusnya. Menurut Wahyu Afandi dengan perpegang

4) Murtad dari agama atau perpindahan agama dan kepercayaan. (I Gde A.B Wiranata, 2005)

pada Hukum Islam maka janda/duda di Banjarmasin

Menurut Wiranata perpindahan agama

kedudukannya lebih baik dibanding dengan kedu-

tidak berakibat hilangnya atau berkurangnya bagian

dukan janda/duda di daerah lain, oleh karena selain

warisan seseorang waris.


148


Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan

nai bahan hukum primer, bahan hukum

apabila ternyata si pewaris atau anggota waris lain-

sekunder terdiri dari:

nya telah memaafkan, memberi ampunan dengan

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang

nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau

memberikan petunjuk maupun penjelasan

ketika warisan dilakukan pembagian. Pengampunan

terhadap bahan hukum primer dan bahan

atas kesalahan waris yang bersalah dapat berlaku

hukum sekunder.

atas semua harta warisan atau hanya untuk pemba-

3. Cara Memperoleh Bahan Hukum

gian saja. Misalnya waris masih diperkenankan

a. Studi dokumentasi yaitu menelusuri bahan-

menerima bagian dari harta pencaharian tetapi tidak

bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum

diperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya

yang digunakan untuk menganalisis perma-

mendapatkan bagian harta pencaharian yang lebih

salahan.

sedikit dari bagian waris lainnya. (H. Hilman Hadikusuma, 2003)

b. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua pihak atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara diguna-

Metode Penelitian

kan peneliti untuk menggali informasi yang

1. Metode Pendekatan

lebih mendalam.

Penelitian normatif adalah suatu metode yang digunakan

dalam

menguraikan/menjelaskan

sesuatu masalah yang berpedoman atau meng-

Istilah janda, diberbagai daerah mempunyai

acu pada buku-buku yang ada atau diperoleh

arti wanita yang telah ditinggal oleh suaminya, baik

dari bahan-bahan pustaka.

itu karena perceraian mati tetapi juga berarti janda

2. Bahan hukum

karena perceraian hidup dengan suaminya. Perma-

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diper-

salahannya, apakah janda yang karena wafatnya

oleh dari studi kepustakaan. Adapun penelitian

suami itu, mendapatkan warisan dari harta pening-

yang berdasarkan kepustakaan dilakukan untuk

galan atau hanya sekedar menikmati atau mengurus

memperoleh data-data yang meliputi:

harta saja.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan

Sesungguhnya, kedudukan janda sebagai

utama dari ilmu pengetahuan. Bahan hukum

ahli waris atau bukan, dipengaruhi oleh sistem keke-

primer terdiri dari:

rabatan dan bentuk perkawinan yang berlaku

1) yurisprudensi MA Nomor: 54 K/Sip/

didalam masyarakat yang bersangkutan. Ada janda

1958

yang karena wafatnya suami, maka tetap tidak bebas

2) yurisprudensi MA Nomor: 320 K/Sip/ 1958

149

Pembahasan

untuk menentukan sikap tindaknya, karena masih harus berkedudukan ditempat pihak kerabat suami,

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan

tetapi ada juga janda yang setelah wafatnya suami,

hukum yang memberkan penjelasan menge-

dapat kembali pada kerabat asalnya dan bebas



menentukan

sikap

tindaknya.

(H.

Hilman

Hadikusuma, 2003)

2. Janda, sesudah suami meninggal tidak menunjukkan sikap atau cenderung memutuskan hubu-

Tentang kedudukan janda didalam hukum adat terhadap harta peninggalan, bertitik tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak

ngan dengan keluarga suami, juga tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. (Bushar Muhammad, 1991)

mewaris. (Iman Sudiyat, 1981). Hal ini terjadi,

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) bentuk sistem

apabila yang dijadikan syarat untuk mewaris adalah

kekerabatan, yang sedikit banyak memberi pengaruh

tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah

terhadap kedudukan janda.

atau keturunan. Tetapi ada kenyataan, bahwa dalam suatu perkawinan itu, hubungan lahir maupun

Janda Dalam Sistem Patrilineal

bathin antara suami dengan istrinya itu sedemikian

Masyarakat patrilineal di Batak, terikat pada

eratnya, bahkan jauh melebihi hubungan antara

sistem patrilineal yang mutlak bersifat genealogis,

suami dengan saudara kandungnya sendiri. Oleh

yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah.

sebab itu di dalam rumusan kewarisan hak-hak

Corak utama dari masyarakat patrilineal ini,

janda harus diperhatikan, antara lain:

adalah perkawinan dengan ”jujur”. Pemberian jujur

1. Janda berhak atas jaminan nafkah seumur

ini oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan

hidupnya, dari hasil barang gono-gini maupun

adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan

dari hasil barang asal suami.

kekeluargaan si istri dengan kerabatnya dan masuk

2. Janda berhak menguasai harta peninggalan

ke dalam kerabat suaminya. Oleh sebab itu, sepan-

suaminya, untuk menarik penghasilan dari ba-

jang perkawinan dengan jujur itu masih dianggap

rang-barang itu, terlebih jika mempunyai anak,

sebagai suatu peristiwa memutuskan pertalian hubu-

harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah

ngan si istri dengan kerabatnya, maka kedudukan

asuhan janda dan tidak dibagi-bagi.

setelah wafatnya suami, bahwa janda tetap meru-

3. Janda berhak menahan barang-barang asal

pakan bagian dari kerabat suami, sehingga nasibnya

suaminya, selama barang itu diperlukan oleh-

tidak akan terlantar, serta tetap akan menikmati ba-

nya, untuk keperluan nafkahnya.

rang-barang

4. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut

peninggalan

suaminya.

(Soerojo

Wignjodipuro, 1989)

sebesar bagian anak, di dalam keadaan terpaksa

Bahkan sering terjadi, janda itu kemudian

diadakan pembagian dengan anak, misalnya

menjadi istri dari saudara laki-laki almarhum sua-

janda hamil atau anak meminta sebagian untuk

minya (pareakhon/ganti tikar).

modal usaha.

Di daerah Lampung, jika janda tidak mem-

Patut diperhatikan bahwa harus ada dua

punyai keturunan, maka dapat memilih untuk kawin

syarat, agar janda mendapatkan kedudukan sebagai

lagi dengan salah seorang saudara laki-laki dari

ahli waris:

suami atau anggota kerabat suami yang lain (kawin

1. Janda harus telah lama hidup bersama dan

semalang). Janda tetap merupakan bagian dari

mengikuti suka duka dalam keluarga.

keluarga suami, sehingga tidak akan terlantar dan


150


tetap dapat menikmati barang-barang yang diting-

terlebih dahulu hutang bersama. Dalam hal ini, ada

galkan

4 kemungkinan mengenai kedudukan janda pada

oleh

almarhum

suaminya.

(Worjono

Projodikoro,1976)

sistem matrilineal ini, yaitu: 1. Suami tidak mempunyai anak di rumah tempat ia berusaha dan juga tidak mempunyai anak dan

Janda Dalam Sistem Matrilineal Sistem garis keturunan matrilineal adalah

istri di tempat lain.

yang menghitung hubungan kekerabatan melalui

2. Sehingga ahli waris adalah istrinya, karena harta

perempuan saja, dan hal itu mengakibatkan tiap

yang diwariskan bukan harta yang berasal dari

individu masuk dalam kerabat ibunya. Di Indonesia,

kaum dan harta tersebut tidak dapat dituntut

contoh dari masyarakat matrilineal adalah masya-

oleh kaum.

rakat Minangkabau.

3. Suami tidak mempunyai anak di tempat ia

Menurut penelitian yang dilakukan oleh

berusaha, tetapi mempunyai anak dan istri di

Fakultas Hukum Unversitas Andalas bersama

tempat lain. Hal ini terjadi bila seorang laki-laki

dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasio-

mempunyai dua istri, yang tinggal di rumah

nal), bahwa didalam menentukan siapa yang men-

masing-masing. Di salah satu rumah ia berusaha

jadi ahli waris tergantungan dari jenis harta yang

dengan istrinya dan mempunyai anak, tetapi di

akan diwariskan atau diterima oleh ahli waris.

rumah lain ia tidak berusaha adan tidak mem-

Biasanya diadakan perbedaan antara harta

punyai anak. Bila suami meninggal, maka harta

pusaka tinggi san harta pusaka rendah (harta pen-

bersama dibagi dua, sebagian adalah hak bagi

carian). Harta pusaka tersebut lazimnya terbagi

istri yang ikut berusaha dan yang sebagian lagi

kedalam 4 kelas atau golongan, yaitu:

untuk ahli warisnya yang dengan sendirinya

1) Harato pusako tambilang ruyuang atau harato pusako turun tamurun.

didapat oleh anak-anak diluar lingkungan tempat berusaha itu.

2) Harato pusako tambilan ameh.

4. Suami mempunyai anak di tempat ia berusaha

3) Harato pusako tambilan basi.

dan tidak mempunyai anak atau istri di tempat

4) Harato pusako tambilang kai’tan atau harato

yang lain. Hal ini terjadi jika suami hanya mem-

hibah. (Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman,

punyai seorang istri dan mempunyai anak. Janda

1986)

berhak atas sebagian harta bersama, dan yang sebagian untuk harta warisan. Dalam kasus

Terhadap masalah harta pusaka tinggi,

seperti ini, tidak ada ahli waris lain diluar rumah

sudah jelas akan jatuh kepada saudara laki-laki dan/

tempat ia berusaha itu. Pihak kemenakan tidak

saudara perempuan beserta keturunan saudara

berhak atas harta tersebut karena di dalamnya

perempuan almarhum suami. Sedangkan, janda

tidak tersangkut harta bersama dari kaum. Tidak

hanya mendapat sebagian dari harta pusaka rendah

terlihat adanya kegiatan peralihan harta, karena

(harta pencarian), dengan ketentuan bahwa pem-

janda tampil sebagai kepala keluarga menggan-

bagian hanya dapat dilakukan setelah dibayar

tikan kedudukan almarhum suaminya.

151



5. Suami mempunyai anak di tempat ia berusaha

dengan almarhum suaminya. Sehubungan dengan

dan juga mempunyai anak di tempat lain.

hak dan kedudukan janda untuk mewaris terhadap

Apabila suami mempunyai beberapa orang istri

harta bersama (gono-gini), hukum adat telah menen-

dan mempunyai anak disetiap rumah istrinya

tukan tata cara penyelesaiannya, yaitu:

itu, sedangkan suami hanya berusaha dirumah

1. Harta gawan kembali keasal, karena janda tidak

salah satu istrinya itu. Dalam hal ini, harta tetap

berhak mewarisinya.

tinggal dirumah tempat ia berusaha dan harta

Harta gono-gini, dikuasai sepenuhya oleh janda

dibagi dua antara suami dan istri.

selama masih hidup/selama janda belum kawin

(Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, 1986)

dengan laki-laki lain. Dalam hal ini tidak menjadi soal apakah harta gono-gini itu kecil/besar jumlahnya. Pokoknya harta gono-gini itu men-

Janda Dalam Sistem Parental Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang

adi hak mutlak janda untuk menguasai harta,

mempunyai sistem kekerabatan parental/bilateral,

selama dia masih hidup atau belum kawin

yaitu setiap individu menarik garis keturunannya

dengan laki-laki lain.

keatas melalui garis ayah dan ibu secara serentak

2. Harta ”gawan” kembali keasal dan harta gono-

atau bersamaan. Menurut hukum adat Jawa, para

gini langsung dibagi dua; sebagian menjadi hak

ahli waris dapat digolongkan dalam urutan sebagai

mutlak janda dan sebagian lagi menjadi hak-hak

berikut:

almarhum suami, yang kemudian jatuh kepada ahli waris almarhum suami.

1. Keturunan pewaris.

Apabila janda mempunyai anak, berarti

2. Orangtua pewaris. 3. Saudara-saudara pewaris/keturunannya.

janda menghadapi harta warisan bersekutu bersama-

4. Orangtua dari orangtua pewaris.

sama dengan anak-anak, maka harta gawan menjadi

(Hilman Hadikusuma, 2003)

hak dari anak-anak almarhum suami, tetapi terhadap

Di dalam urutan tersebut belum termasuk

harta gono-gini dibawah kekuasaan janda, selama

janda, walaupun pada kenyataannya, mereka adalah

anak-anak belum dewasa dan janda masih hidup

ahli waris juga. Hal ini adalah lanjutan dari sistem

atau belum kawin dengan laki-laki lain. Apabila

kewarisan bilateral yang menempatkan kedudukan

anak-anak telah dewasa, maka harta gono-gini akan

yang sama antara laki-laki dengan perempuan

dibagi, yaitu; setengah bagian menjadi hak janda

sehingga memberi kedudukan yang sama pula

dan setengah bagian menjadi anak-anaknya.

terhadap janda untuk mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya. (M. Yahya Harahap, 1993)

Secara umum, dapat dikatakan bahwa mengenai besarnya bagian janda dalam pembagian

Jangkauan hak mewaris janda, tidak meli-

warisan, tergantung dari sistem kekerabatan dan

puti harta ”gawan”, karena harta gawan akan jatuh

bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak

kepada anak-anak. Jadi hak mewaris janda hanya

yang yang bersangkutan. Namun, kadang-kadang

terbatas pada harta ”gono-gini” (harta bersama)

ketentuan yang diterapkan dalam pembagian wari-

yang diperoleh selama perkawinan antara janda Lex Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007

152


san tergantung pada kesepakatan dan kebijaksanaan

dan kedudukan yang seimbang, baik dalam kehi-

pihak-pihak yang berkepentingan.

dupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Tetapi, sejauh mana

Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris

keseimbangan anatara hak dan kedudukan suami-

Adat Batak

istri tersebut, masih dipengaruhi oleh sistem keke-

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kedidupan di masya-

rabatan dan bentuk perkawinan yang dianut oleh suami-istri tersebut.

rakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menjadi mempelai, tetapi juga orangtua kedua belah pihak,

a) Kedudukan Dalam Kaitanya Dengan Sistem Kekerabatan dan Bentuk Perkawinan

saudara-saudara, bahkan kerabat yang jauh seka-

Pada masyarakat patrilineal di Batak setiap

lipun. Dengan adanya perkawinan, akan terben-

orang yang dilahirkan selalu menarik garis ketu-

tuklah suatu keluarga yang baru yang merupakan

runan melalui laki-laki/ayah. Anak laki-laki yang

kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, anak-

lahir selalu menarik garis keturunan melalui

anak yang kemudian dipimpin oleh ayah sebagai

ayahnya, sehingga anak-anak yang lahir mempunyai

kepala keluarga dan ibu sebagai kepala rumah

hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayah.

tangga. Pada suatu keluarga, dapat dipastikan

Akibat dari prinsip keturunan ini, maka menga-

memiliki harta kekayaan, dimana harta itu terdiri

kibatkan kedudukan anak laki-laki menjadi penting,

dari:

disebabkan anak laki-laki merupakan penerus ketu-

1. Harta Perorangan

runan. Dapat dikatakan anak laki-laki selamanya

Yaitu harta yang berasal dari bawaan masing-

seklan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

masing suami-istri atau yang diperoleh dalam

Oleh sebab itu, pada masyarakat Batak yang

perkawinan, tetapi ditujukan untuk salah satu

bersistem patrilineal, tempat tinggal adalah turut

pihak.

ayah. Begitu juga halnya dengan istri, dimana tempat tinggalnya tergantung pada suami (patri-

2. Harta Bersama Harta yang diperoleh suami-istri, baik secara

lokal). Hal itu terjadi akibat dari bentuk perkawinan

sendiri-sendiri ataupun bersama-sama selama

yang berlaku pada masyarakat ini, yaitu ”perka-

perkawinan berlangsung.

winan jujur”. Pada perkawinan ini ada barang jujur

Anggota keluarga yang terbentuk ini, tidak

yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak

hanya terdiri dari ayah, ibu, anak-anak saja, tetapi

perempuan, yang berfungsi untuk mengganti keko-

mereka berinteraksi dengan keluarga yang lain,

songan magis yang terjadi didalam keluarga asal

misalnya kakek, nenek dan kerabat lainnya.

perempuan. Barang jujur ini penting dalam menjaga

Didalam kehidupan rumah tangga, suamiistri memikul kewajiban yang luhur untuk menegak-

keseimbangan magis yang ada didalam keluarga asal perempuan.

kan norma-norma yang menjadi sendi dasar susunan

Dengan adanya perkawinan jujur tersebut,

masyarakat. Diantara suami-istri mempunyai hak

menimbulkan akibat bahwa istri lepas dari hak serta

153



tanggung jawab keluarga asal dan masuk kedalam

akan menjadi milik anak laki-lakinya atau kepada

hak dan kewajiban serta tanggung jawab keluarga

keluarga almarhum suaminya bila ia menikah lagi

suaminya. Dalam kehidupan rumah tangganya, isri

atau tidak memiliki keturunan.

mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah

Jadi jelaslah bahwa menurut kaidah adat

tangga, merawat suami dan anak. Istri tidak boleh

masyarakat Batak, tidak memberi peluang kepada

melakukan suatu tindakan tanpa mendapatkan per-

janda untuk mewarisi harta peninggalan suaminya.

setujuan suami, dan seluruh harta berada dibawah penguasaan suami. Dalam hal ini terlihat terlihat jelas bahwa kedudukan antara suami dan istri tidak seimbang, dimana kedudukan suami lebih tinggi daripada istri.

b) Kedudukan Janda Dalam Kaitannya Dengan Prinsip dan Sistem Kewarisan Dalam hukum waris adat, untuk menentukan ahli waris didasarkan pada prinsip kewarisan,

Apabila perkawinan putus, maka tergantung

dimana prinsip yang berlaku berbeda-beda antara

dari penyebab putusnya perkawinan itu. Jika putus-

masyarakat yang satu denga lainnya. Prinsip terse-

nya perkawinan disebabkan karena perceraian,

but terdiri dari, prinsip umum dan prinsip khusus.

maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu

Prinsip kewarisan umum adalah prinsip dimana

”rapat hasirangan”, tujuan dari rapat itu adalah

untuk menjadi ahli waris haruslah mempunyai hubu-

untuk menentukan siapa yang salah dan akan dibi-

ngan darah dengan pewaris, dengan kata lain bahwa

carakan mengenai pembagian harta bersama. Jika

ahli waris haruslah keturunan pewaris.

ternyata rapat itu memutuskan bahwa suami yang

Selain prinsip umum, juga dikenal adanya

bersalah, maka istri akan mendapatkan bagian lebih

prinsip khusus yaitu untuk menjadi ahli waris tidak

besar dari harta bersama, begitu pula sebaliknya

hanya mempunyai hubungan darah, tetapi juga harus

apabila ternyata istri yang bersalah, maka suami

satu klan dengan pewaris.

akan mendapatkan bagian lebih besar daripada istrinya.

Pada masyarakat Batak yang merupakan masyarakat ber-klan, menganut kedua prinsip

Tetapi apabila putusnya perkawinan dise-

tersebut. Dimana untuk tampil mewaris, seseorang

babkan oleh kematian, maka timbullah persoalan

harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris

waris dan pemeliharaan atas anak. Apabila yang

dan harus satu klan dengan pewaris. Sehingga

meninggal adalah seorang suami, maka sangat tepat

masyarakat ini, yang tampil mewaris adalah anak

jika ibu (janda) yang melanjutkan pemeliharaan

laki-laki. Hal ini disebabkan anak laki-laki merupa-

terhadap anak yang masihdibawah umur dan

kan penerus keturunan atau mempertahankan klan

menguasai harta kekayaan sianak yang diperoleh

ayah dan keluarga ayah.

sebagai warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia.

Sehubungan dengan hal ini, apabila yang meninggal adalah suami, maka sudah jelas bahwa

Tetapi dalam hal ini, janda hanya diberikan

janda tidak dapat tampil sebagai ahli waris untuk

hak untuk menguasai dan menikmati harta (bukan

mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya,

memiliki), dan kelak pada saatnya nanti, harta itu

karena janda tidak mempunyai hubungan darah dan


154


juga tidak satu klan dengan almarhum suaminya,

mempunyai hak untuk menikmati seluruh harta

melainkan satu klan dengan keluarga asalnya.

pencaharian dan harta-harta lain yang dibawa oleh

Tetapi dengan dilakukannya perkawinan jujur,

suami-istri kedalam perkawinan, selama janda itu

maka ia telah keluar dari klan keluarga asalnya.

tidak kawin lagi dan masih tetap tinggal dalam

Sehingga dapat dikatakan bahwa janda bukanlah

keluarga almarhum suaminya. Tetapi biasanya,

ahli waris dari almarhum suaminya.

seorang janda apabila mempunyai seorang anak

Selain prinsip kewarisan, maka harus diper-

laki-laki yang telah kawin, maka kewajiban anak itu

hatikan juga mengenai sistem kewarisan. Didalam

untuk membelanjai dan memelihara janda tersebut.

hukum adat dikenal adanya 3 sistem kewarisan,

Apabila terjadi pembagian warisan dan anak laki-

yaitu:

lakinya tidak mungkin untuk membelanjai atau

1. individual

memelihara janda tersebut, maka sebagian dari harta

2. kolektif

alamrhum suaminya itu harus ditinggalkan dan

3. mayorat

diserahkan kepada janda tersebut untuk bekal

Masyarakat Batak menganut sistem kewa-

hidupnya. Seandainya janda tersebut meninggal

risan individual, dimana dalam sistem ini harta

dunia, maka harta tersebut dibagi lagi oleh para ahli

peninggalan akan dibagi kepada ahli waris sesuai

waris atau apabila sebelumnya, telah ditentukan

dengan bagian masing-masing. Tetapi tentu saja

untuk dikuasai janda tersebut, maka ahli waris

hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan

tersebut baru dapat menguasai bagian itu, apabila

bagian dari harta peninggalan tersebut. Jika ternyata

janda telah meninggal, para ahli waris tidak berhak

didalam keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki,

mengganggu hak janda.

maka harta warisan jatuh kepada saudara laki-laki

Hak menikmati ini terbatas hanya pada hal-

pewaris, yang dalam bahasa Batak dikenal dengan

hal yang perlu dan layak untuk penghidupan janda.

istilah ”manean” atau ”tean-teanan”, saudara laki-

Tetapi untuk menjual barang-barang yang meru-

laki

atau

pakan harta peninggalan almarhum suami, harus

”manean”. Apabila saudara laki-laki dari pewaris

mendapat persetujuan dari keluarga dekat/ahli waris

tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada keluarga

lainnya.

inilah

yang

dinamakan

”panean”

dekat pewaris, yang ditarik menurut garis ayah. Jadi, jelaslah bahwa jika kedudukan janda dikaitkan dengan sistem kewarisan dan prinsip

Menurut hukum adat Batak Karo, janda bukan ahli waris terhadap harta peninggalan suami, tetapi janda hanya berfungsi sebagai:

kewarisan, maka dapat dikatakan bahwa janda tidak

1. Pengawas atau pemelihara harta peninggalan,

dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, karena

menggantikan kedudukan suami yang telah

janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya.

meninggal guna menjaga kepentingan ahli waris.

c)

Kedudukan

Janda

Terhadap

Harta

Peninggalan Suami Seorang

janda

2. Selama janda masih hidup, maka berhak menguasai dan menikmati harta-harta tersebut

didalam

masyarakat

patrilineal di Batak, setelah wafatnya suami, 155



serta berhak atas hasil dan keuntungan yang

menikmati tanah-tanah tinggalan suaminya itu,

timbul dari usaha itu.

selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.

3. Sifat pengawasan dan penikmatan tadi tidak

Apabila janda dalam sistem patrilineal

boleh mengurangi atau memisahkan maupun

bukan merupakan ahli waris dari suami tetapi

menjual harta-harta tersebut. Penjualan hanya

merupakan penghubung atau jembatan pewarisan

dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan

dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki, maka

ahli waris lainnya. (Soerjono Soekanto dan

begitu juga sebenarnya suami bukan waris dari

Yusuf Usman, 1986)

istrinya yang wafat karena menurut alam fikiran

Akan

tetapi

perlu

diingat,

bahwa

dalam sistem kekerabatan ini istri adalah milik

pengawasan dan penikmatan itu akan hilang dengan

suami, apalagi harta bawaan dan harta pencaharian

sendirinya, apabila janda itu telah keluar dari

yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan

keluarga almarhum suaminya atau janda tersebut

yang tidak terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudu-

melakukan perkawinan dengan laki-laki lain diluar

kannya. (Hilman Hadikusuma, 2003)

kerabat almarhum suaminya.

Dari harta peninggalan suaminya, istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan hak

Bagian-Bagian Janda Dalam Waris Adat

menarik penghasilan dari harta tersebut seumur

Janda di daerah Batak dalam bentuk perka-

hidup, jika perlu. Untuk nafkah itu, istri (janda)

winan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap

dapat pula diberi bagian yang layak sekaligus dari

berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap ber-

harta peninggalan suaminya, hal mana sering terjadi

hak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan

apabila anak-anaknya semua sudah dewasa dan

suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya.

mentas serta mencar (tidak serumah lagi). Janda

Di tanah Batak janda bukan waris dari

berhak mandapat nafkah seterusnya, sehingga untuk

suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak

keperluan itu kadang-kadang harta peninggalan

pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan

dibiarkan padanya tak dibagi-bagi, termasuk juga

penghidupannya. Hal mana dapat dilihat dari bebe-

barang asal suaminya.

rapa Keputusan Pengadilan sebagai berikut: Menurut Keputusan Pengadilan Negeri

Kesimpulan

Tapanuli Selatan tanggal 12 Desember 1953

Kedudukan janda dalam hukum waris adat

No.81/1953/SHP.Ps, dikatakan bahwa menurut

Batak menurut kaidah adat masyarakat Batak, tidak

hukum adat di daerah Batak seorang janda

memberi peluang kepada janda untuk mewarisi

perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah ting-

harta peninggalan suaminya. Meskipun masyarakat

galan suaminya. Kemudian Keputusan Pengadilan

Batak menganut sistem kewarisan individual, dima-

Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No.50/1954

na dalam sistem ini harta peninggalan akan dibagi

dikatakan, menurut hukum adat Batak seorang janda

kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-

perempuan tidak dapat mewaris tanah-tanah ting-

masing, tetapi hanya anak laki-laki yang berhak

galan suaminya, tetapi dapat menuntut agar tetap

mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.


156


Jika ternyata didalam keluarga itu tidak memiliki

I Gede A.B Wiranata, “Hukum Adat Indonesia

anak laki-laki, maka harta warisan jatuh kepada

Perkembangannya dari Masa ke Masa”, PT.

saudara laki-laki pewaris, yang dalam bahasa Batak

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

dikenal dengan istilah ”manean” atau ”tean-

Iman Sudiyat, “Hukum Adat Sketsa Asas”, Cet, 2,

teanan”, saudara laki-laki inilah yang dinamakan

Liberty, Yogyakarta, 1981.

”panean” atau ”manean”. Apabila saudara laki-laki

Koentjaraningrat, “Manusia dan Kebudayaan di

dari pewaris tidak ada, maka harta warisan jatuh

Indonesia”, Cet. 4, Djambatan, Jakarta,

kepada keluarga dekat pewaris, yang ditarik menú-

1979.

rut garis ayah. Jadi, jelaslah bahwa jika kedudukan

M. Yahya Harahap, “Kedudukan Janda, Duda dan

janda dikaitkan dengan sistem kewarisan dan prin-

Anak Angkat Dalam Hukum Adat”, Cet. 1,

sip kewarisan, maka dapat dikatakan bahwa janda

Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.

tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, karena janda bukanlah ahli waris dari

Muhammad Busar, “Pokok-Pokok Hukum Adat”, Cet.3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. Oemarsalim,

almarhum suaminya Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda untuk dapat menerima hak waris dalam hukum adat Batak adalah menuntut ke Pengadilan Negeri. Hal ini dimungkinkan mengingat telah ada

“Dasar-Dasar

Hukum

Waris

di

Indonesia”, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000. R Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Warisan di Indonesia”, Cet,5, Sumur, Bandung, 1976.

Yurisprudensi mengenai hal ini yang mengatakan

R, Soepomo, “Bab-Bab Tentang Hukum Adat”,

bahwa memang menurut hukum adat di daerah

Cet,16, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

Batak seorang janda perempuan tidak dapat

2003.

mewaris tanah-tanah tinggalan suaminya namun

Soerjono Soekanto, Yusuf Usman, “Kedudukan

Keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23

Janda Dalam Hukum Waris Adat”, Cet. 1,

April 1957 No.50/1954 memutuskan seorang janda

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

perempuan dapat menuntut agar tetap menikmati

Soerjono Soekanto, “Hukum Adat Indonesia”,

tanah-tanah tinggalan suaminya itu, selama harta itu

Cet,2, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta,

diperlukan buat penghidupannya.

1983. Soerojo Wignjodipuro, “Pengantar dan Asas-Asas

Daftar Pustaka

Hukum Adat”, Cet. 8, Haji Mas Agung,

Busar Muhammad, “Pokok-Pokok Hukum Adat”,.

Jakarta, 1989.

Cet.5, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. H. Hadikusuma Hilman, “Hukum Waris Adat”, Cet,7, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

157

-----------, “Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat”, Alumni, Bandung, 1973. Wirjono

Prodjodikoro,

“Hukum

Warisan

di

Indonesia”, Cet. 5, Sumur, Bandung, 1976.


KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK

Recommend Documents