KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Penelitian Pada Masyarakat Bali Di Desa Kertalangu, Kecamatan Kesiman Kabupaten Badung Denpasar Timur)
TESIS
OLEH : RIZKI FEBRI HADIYATI 087011102
PROGRAM KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKS
Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturan yang merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam fikiran. Begitu pula halnya hukum adat, sistem hukum adat bersendi atas dasar alam fikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam fikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam fikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif dan disamping itu untuk mendukung hasil penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber. Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam prinsip penarikan garis keturunan pada sistem sosial yang lama kedudukan peranan wanita dan janda Bali dapat dikatakan tidak ada, karena secara umum norma yang berlaku untuk sistem tersebut adalah bersifat patrilineal. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan masyarakat maka norma tersebut, pada sistem penarikan garis keturunan telah bergeser. perempuan yang berkedudukan sebagai janda dalam suasana adat Bali, janda sesungguhnya bukanlah orang yang harus ditelantarkan, dan bukan pula orang yang bisa diusir seenaknya, tetapi sebagai janda yang menjalankan dharmanya sebagai janda akan selalu bertekun terhadap kewajibannya, memelihara anaknya dengan baik, mengurusi kekayaan suami dengan baik, mengurusi pura keluarga dengan sepenuh hati, serta tidak menghamburkan kekayaan almarhum. Status janda sebagai pengurus (karta) atas harta warisan itu terbatas hak dan wewenangnya pada pengurusan saja dan bukan menguasai secara mutlak, demikian pula misalnya kalau pengurusan itu dilakukan oleh salah satu dari anak pewaris. Dalam hukum adat yang dipergunakan dalam peradilan raad kerta mengenai pewarisan berdasarkan catur uddhara diuraikan pengaruh perkawinan dan sistem pembagian warisan berkenaan dengan jumlah isteri. Dengan demikian ada 4 (empat) kemungkinan yaitu, seorang Brahmana dengan isteri 4 harta dibagi atas sepuluh bagian, seorang Ksatria dengan istri 3 harta dibagi atas enam bagian, seorang Waisya dengan isteri 2 harta dibagi tiga, seorang Sudra dengan isteri satu harta tidak dibagi. Dan upaya yang dilakukan oleh janda apabila pembagian warisan suami yang meninggal dunia adalah melalui jalur pengadilan dan melalui balai adat setempat.
Kata Kunci : Kedudukan Janda Dan Hukum Waris Adat Bali
i Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT A law is a system in which regulations are the unity of the world of ideas. It is true for the Indonesian customary law since it is based on the Indonesian world of ideas which are far different from 'the Western ideas. In order to be aware of the customary law, we should understand the basic ideas which exist in the Indonesian society. This research was analytic descriptive; that is, the analysis of the data was based on the general legal theory which was used to explain the other sets of data and provided by normative judicial approach. Besides that, field research was done by interviewing the source persons. It can be deduced that, in principle, in the drawing from the line of descent in the old social system, there is no status of Balinese women and widows, for, in general, the norm of the system is patrilineal. Since the social life develops and improves, this norm also changes. Balinese widows cannot be neglected and displaced anymore. They are really the women who always perform their duties seriously, take care of their children properly, take care of their late husbands' property well, look after the family's temples heartily, and never squander their late husbands' wealth. The widows only function as the persons who only look after (karts) the inheritance. They are not allowed to control the inheritance unconditionally. This also happens to their children who look after the inheritance. The customary law of raad kerta jurisdiction about inheritance, based on catur uddhara, contains the marriage influence and the allocation of the inheritance concerning the number of wives. Thus, there are four possibilities: fora Brahmans with four wives, the inheritance is divided into ten equal parts, for a Ksatria with three wives, the inheritance is divided into six equal parts; for a Waisya with two wives, the inheritance is divided into three equal parts; and for a Sudra with one wife, the inheritance is not divided. The widows can obtain the inheritance through legal means or through local ceremonial hall. Keywords: Status of Widows And Balinese Customary Law of Inheritance
ii Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nyalah, maka tesis ini dapat diselesaikan dengan judul Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Penelitian Pada Masyarakat Bali Di Desa Kertalangu Kecamatan Kesiman Kabupaten Badung Denpasar Timur). Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan maupun saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum., selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS., selaku anggota Komisi Pembimbing, dan Bapak Prof. Dr. Suhaidi., SH, MH, selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
iii Universitas Sumatera Utara
Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS., CN., dan Ibu Dr. T. Kezeirina Devi A. SH., CN., MHum., selaku dosen yang selama ini telah membimbing dan membina penulis dan pada kesempatan ini dipercayakan menjadi dosen penguji tesis. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu DTM & H, M. SC (CTM), SP. A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH, MS., CN., dan Ibu Dr. T. Kezeirina Devi A. SH., CN., MHum., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru Besar dan staf Pengajar, serta para karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis selama masa pendidikan sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Secara khusus penulis menghanturkan sembah dan sujud serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang sangat penulis cintai dan muliakan Ayahanda Azharuddin dan Ibunda Sri Rahmadani yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan ketulusan iv Universitas Sumatera Utara
serta memberikan doa restu, serta untuk adik ku tersayang Indra Syahputra, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Teman-temanku tercinta di Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Stambuk 2008, khususnya Group A (Masita Orbani, Maria Magdalena Barus, Octoveri Purba, Leni Marlina, Amelia Amanda Putri Damanik, Dina Aditya Ritonga, Deski Arianto, dan lain-lain) yang selalu memberikan semangat, memberikan dorongan, bantuan fikiran dan mengigatkan dikala lupa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka untuk menyelesaikan studi. Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat rahmat dari Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah kepada semua pihak, Amin. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutama kepada penulis dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan.
Medan, Desember 2010 Penulis
;e|é~| YxuÜ| [tw|çtà|< v Universitas Sumatera Utara
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
DATA PRIBADI Nama Lengkap
: RIZKI FEBRI HADIYATI
Tempat/Tanggal Lahir
: Medan, 09 Februari 1986
Orang Tua Ayah
: Azharuddin
Ibu
: Sri Rahmadani
Saudara Kandung
: Indra Syahputra / 14 November 1994
Jenis Kelamin
: Perempuan
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agama
: Islam
Status
: Belum Kawin
Alamat
: Jl. Batang Kuis Pasar 3 Gg. Baru No. 71 Tj. Morawa – Medan
II.
PENDIDIKAN
TAHUN 1998 2001 2004 2008 2010
NAMA SEKOLAH JURUSAN SD Negeri 105325 Batang Kuis SMP PTP. Tunas Karya Batang Kuis SMU Methodist Tj. Morawa Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Sumatera S1 Hukum Perdata Utara Pasca Sarjana USU Medan S2 Magister Kenotariatan
vi Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI ABSTRAKSI.........................................................................................................
i
ABSTRACT ..........................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR..........................................................................................
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................
vi
DAFTAR ISI.........................................................................................................
vii
DAFTAR ISTILAH ............................................................................................
ix
BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................
1
B. Rumusan Masalah .......................................................................
11
C. Tujuan Penelitian ........................................................................
11
D. Manfaat Penelitian ......................................................................
12
1. Manfaat Teoritis ......................................................................
12
2. Manfaat Praktis ......................................................................
12
E. Keaslian Penelitian .....................................................................
13
F. Kerangka Teori dan Konsep .......................................................
13
1. Kerangka Teori .....................................................................
13
2. Konsepsional ........................................................................
24
G. Metodologi Penelitian ................................................................
25
1. Spesifikasi Penelitian ...........................................................
25
2. Metode Pendekatan ..............................................................
26
vii Universitas Sumatera Utara
BAB II.
3. Lokasi Penelitian ..................................................................
26
4. Teknik Pengumpulan Data ...................................................
26
5. Analisis Data ........................................................................
27
PERGESERAN KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI A. Gambaran Umum Desa Kertalangu ...........................................
29
B. Sistem Kekeluargaan Hindu........................................................
34
C. Bentuk dan Syarat-syarat Perkawinan ........................................
43
1. Bentuk Perkawinan ...............................................................
43
2. Syarat-syarat Perkawinan .....................................................
56
D. Akibat Perkawinan Terhadap Hubungan Suami-Isteri Dan Harta Perkawinan ........................................................................
65
E. Pergeseran Kedudukan Dan Peranan Wanita Dalam Hukum Waris Adat Bali ..........................................................................
BAB III.
PEMBAGIAN
HARTA
WARISAN
DALAM
68
HUKUM
WARIS ADAT BALI A. Pengertian Harta Warisan ..........................................................
82
B. Klasifikasi Harta Warisan ..........................................................
91
C. Bagian (Porsi) Warisan Untuk Janda Dari Suami Yang Meninggal Dalam Hukum Waris Adat Bali................................ 100
vii Universitas Sumatera Utara
BAB IV.
UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH JANDA APABILA PEMBAGIAN WARISAN SUAMI YANG MENINGGAL DUNIA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI. A. Di Luar Pengadilan .................................................................... 113 B. Di Dalam Pengadilan ................................................................. 123
BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................ 129 B. Saran ........................................................................................... 131
DAFTAR PUSTAKA
ix Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISTILAH
Atamanas Tusti
: rasa puas pada diri
Budhiwisesa
: adanya niat
Dewayadnya
: upaca khusus yang di tunjukkan kepada sinar Tuhan Yang Maha Esa sebagai rasa wujud terima kasih.
Dharma
: kaedah-kaedah
Drew Kaliliran
: warisan
Kawin Nyeburin
: pihak laki-laki masuk kedalam keluarga mempelai wanita.
Kewangsaan
: peranan wanita dari suatu kasta melalui perkawinan
Manusayadnya
: upacara khusus untuk kesejahteraan dan keselamatan bagi anggota keluarga yang masih hidup.
Pitrayadnya
: upacara khusus untuk anggota keluarga yang telah meninggal.
Purusa
: keturunan laki-laki
Sadacara
: acara yang berupa adat istiadat setempat
Sentana Rajeg
: anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki
Udhara
: hak lebih
Ugeran
: hukum
Wangsa Ksatria
: seorang wanita berkasta rendah tidak boleh duduk bersanding dengan
(Wangsa
Baja)
mempelai
laki-laki
pada
saat
diadakannya upacara perkawinan. Weda (Sruti)
: Wahyu x Universitas Sumatera Utara
