Bayar Tuntas Kinerja 2011

Peletakan Batu Pertama Hunian Tetap Desa Kepuharjo

18

Profil PDAM Tirta Kepri

12

Buletin

Edisi 01/Tahun X/Januari 2012

BKM DIY-Solo dan BRI Tandatangani Perjanjian Kerjasama PNPM

26

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

CIPTA KARYA

Bayar Tuntas Kinerja 2011

pnpm • Desa Kami Punya Dandang Raksasa • PPIP Ciptakan PLUS! Gema Semangat Melawan Kemiskinan lensa ck • Penanggulangan Darurat Ditjen Cipta Karya Pada Bencana Banjir di Provinsi Banten 17 Januari 2012

daftar isi

Edisi 14Tahun X4Januari 2012

Berita Utama

14

Karya Bayar 4 Cipta Tuntas Kinerja 2011

liputan khusus TarifMenepisHutang 8 Mengungkit Keberhasilan PDAM Tirta Kepri Melakukan Penyesuian Tarif

12 Profil PDAM Tirta Kepri dengan Kepala 13 Wawancara BPPSPAM Rachmat Karnadi

13

info baru

4

Kota Semarang 14 Tantangan Bagian Tengah Dalam Mengatasi Banjir

Batu Pertama Hunian 18 Peletakan Tetap Desa Kepuharjo Telah Bangun 222 TB Rusun 20 PU Selama 2005-2011

20

Cipta Karya Sosialiasikan 21 Ditjen Pelaporan Kegiatan TA. 2012 Banjir Banten, Kemen 22 Bantu PU Siapkan 40 HU dan 2 Mobil Tangki Air

inovasi

23 Rencana Induk SPAM DIY-Solo dan BRI 26 BKM Tandatangani Perjanjian Kerjasama PNPM

PLUS! Gema pnpm • Desa Kami Punya Dandang Raksasa • PPIP Ciptakan Semangat Melawan Kemiskinan lensa ck • Penanggulangan Darurat Ditjen Cipta Karya Pada Bencana Banjir di Provinsi Banten 17 Januari 2012

suara4444 44anda

SPAM di Tanah Bumbu

1. Lambannya kinerja PDAM Bersujud Kab. Tanbu Prop. Kalsel dalam pelayanan dan mahalnya biaya bagi pelanggan baru apakah ini tidak bertolak belakang dengan PERMEN PU NO.20/PRT/M/2006, dimana salah satu visi dan misinya berbunyi masyarakat di kota maupun di desa, yang mampu maupun tidak mampu mendapat akses pelayanan air minum serta dengan harga terjangkau.....jadi bagaimana keberadaan Permen PU tersebut, sementara pelayanan PDAM Bersujud Kab. Tanah Bumbu Prop. Kalsel untuk menjadi pelanggan baru saja memakan waktu 4 bulan dan harga pemasangan 2 juta sampai 3 juta... 2. Amanat Pemerintah yang dalam hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20/PRT/M/2006 sudah sangat jelas arah tujuannya yang menempatkan posisi yang berimbang antara penyedia jasa dan masyarakat pengguna. Dalam kaitannya dengan kasus yang dibahas disini mengenai mahalnya biaya sambungan dan prosesnya yang memakan waktu lama, maka sebaiknya dikonsultasikan langsung kepada PDAM atau Bupati yang bersangkutan. Mengingat hal ini menyangkut aspek operasional pelaksanaan. 3. Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu untuk terus mendorong penyelenggaraan SPAM yang berkualitas bagi masyarakat. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya

2

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Fajar Santoso, Muhargiady, Sri Murni Edi K,Ilham Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Sri Murni Edi K, Desrah, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Indah Danang BhimaRaftiarty, Dhananjaya, DjatiPidekso Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi

Luargo, Joni Santoso,&Nurfathiah Bagian Administrasi Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Mulana MP. Sibuea, DwityoNindyaputri, A. Soeranto,R.Hadi Sucahyono, Adjar Rina Farida, Didiet Akhdiat, Nieke Prajudi, Nindyaputri, R. Mulana MP.A.Sibuea, RG. Eko Djuli S,Rina Dedy Permadi, Adjar Prajudi, Farida, Didiet A. Akhdiat, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Hendarko Rudi S, Iwan Dodi Krispatmadi, RudiDharma A. Arifin,S, Rina Agustin, Handy B.Setyaningrum, Legowo, Dodi Alex Krispatmadi, Endang A. Chalik, Rudi A.Mursito, Arifin, Endang Setyaningrum, Djoko N. Sardjiono, Alex A.M. Chalik, Djoko Mursito, Sardjiono, Oloan Simatupang, Hilwan,N.Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Deddy Sumantri, M. Halasan Sitti Bellafolijani, AulawiSitompul, Dzin Nun, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Dian Hastuti, Sudjimah, AgusSuci Achyar, RatriaEmah Anggraini, Dian Suci Hastuti, Susi Simanjuntak, Didik S. Fuadi, EmahMDS Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Airyn Saputri, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Budi Sukahar, Budi Prastowo, Prastowo, Aswin Aswin G. G. Sukahar, Wahyu Putri Intan Intan Suri, Suri, Wahyu K. K. Susanto, Susanto, Putri Siti Aliyah Junaedi Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Telp/Fax. 021-72796578 Email Email [email protected] [email protected] website http://ciptakarya.pu.go.id

Rencana Matang Melancarkan Jalan Kurva S adalah alat baca pergerakan penyerapan dana pemerintah (APBN) di satu tahun anggaran. Kurva S ini sudah lama populer di kalangan kementerian dan lembaga pemerintah. Bentuknya yang seperti ekor kalajengking hanya untuk menggambarkan fenomena penyerapan anggaran yang besar-besaran terjadi di penghujung tahun. Banyak yang bertanya mengapa sulit terjadi penyerapan besar-besaran pada triwulan kedua dan ketiga. Namun jawabannya pasti kembali pada perencanaan program masing-masing, serta hambatan yang menyertai seperti peraturan, pengadaan lahan, kapasitas sumber daya manusia, dan seterusnya. Fenomena ini juga melahirkan kekhawatiran tersendiri, penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun membuat penggunaan anggaran tidak tepat sasaran dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Masalah klasik ini baru bisa diatasi dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang melakukan perencanaan agar proses kalkulasi program dan proyek dilakukan secara matang. Bahkan program atau proyek yang belum siap, sebaiknya tidak perlu diajukan anggarannya. Di sisi lain sulitnya pengadaan lahan juga membuat penyerapan anggaran khususnya belanja modal tidak bisa dilakukan dengan cepat. Pada akhirnya proyek-proyek pembangunan yang dijanjikan tidak bisa berjalan lancar. Direktorat Jenderal Cipta Karya juga secara klasik selalu menghadapi masalah tanah, terutama komitmen Pemerintah Daerah (Pemda). Tahun 2011, pembangunan Rusunawa yang sudah dialokasikan APBN di Cirebon pada ujungnya gagal karena lahan yang tak kunjung terselesaikan. Ditjen Cipta Karya memiliki tools perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya di daerah melalui Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan dilengkapi dengan readiness criteria, seperti penyiapan lahan, MoU, Dana Daerah urusan Bersama (DDUB), dan Detail Engineering Design (DED). Usulan program yang ingin dibiayai APBN harus terencana dengan baik dalam RPIJM, bukan hanya daftar belanja saja. Buletin Cipta Karya Edisi Januari 2012 mendapat penyegaran dengan tampilan cover dan isi yang berbeda sama sekali. Kesan revolusioner ini tidak disengajakan untuk meninggalkan jati diri, bahkan kami sedang terus menemukan jati diri. Bukan pula melupakan jasa pendiri, melainkan mencari yang terbaik untuk kebanggaan kami. Perubahan ini atas masukan pembaca setia dan perencanaan yang matang untuk manfaat bersama. Semoga, yang baru ini akan melahirkan semangat dan karya baru yang terbaik pada waktunya. Selamat membaca dan berkarya!

twitter @ditjenck Cover : Program Upgrading Plus NUSSP Kampung Sicini Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 1 4Tahun X4Januari 2012

3

Foto: Mochammad Indra

berita utama

Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 dan Persiapan Pelaksanaan tahun 2012 di Bogor

Cipta Karya

Bayar Tuntas Kinerja 2011 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum diamanahi anggaran terbesar yang pernah ada. Mengantongi dana Rp 13 triliun tidak mudah, perencanaan dan pemrograman menjadi kunci keberhasilan. Perencanaan yang baik, dipercaya banyak orang, akan menyelesaikan separuh pekerjaan.

4

berita utama

S

“Begitu juga dengan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang sudah selesai pembangunannya belum dapat dioperasionalkan secara optimal karena belum ditetapkannya UPT (Unit Pengelola Teknis, red). Selain pencapaian yang kurang menggembirakan dari Rusunawa, program–program Ditjen Cipta Karya secara umum sudah memenuhi target, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui. Budi menyebut seperti Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) berhasil melampaui 4.000 desa dari target semula hanya 1.500 desa. Begitu pula dengan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan mencapai 261 kawasan dari target 231 kawasan. Sedangkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) mampu memenuhi target 10.948 kelurahan sesuai RKP. Cipta Karya juga telah membangun infrastruktur air limbah di 119 kawasan dari target 93 kabupaten/kota. Setali tiga uang dengan pembangunan drainase perkotaan yang telah dilaksanakan di 55 kabupaten/kota dari target 20 kabupaten/ kota. Sementara infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah berhasil dibangun di 91 kabupaten/kota dari target awal 60 kabupaten/kota. Di sektor air minum, Sistem Penyediaan Air Minum IKK telah dibangun di 171 IKK dari target 170 IKK. Sedangkan SPAM Perdesaan yang mencakup desa rawan air dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) mencapai 1.807 desa dari target awal 1.283 desa. “Ini dikarenakan dua hal, yaitu ada tambahan loan untuk PAMSIMAS, dan kebijakan pro rakyat melalui pembangunan SPAM di daerah desa tertinggal (PDT),” imbuh Budi.

Foto: Buchori

eperti pada tiga tahun sebelumnya, sebelum memasuki garis finish, Ditjen Cipta Karya melakukan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan. Dan seperti biasa, penyerapan di akhir tahun anggaran selalu besar, Rp 2 triliun berhasil diserap sebelum rapat dilaksanakan. Seolah membuktikan garis di kurva S yang seperti ekor kalajengking. Pertanyaan selalu menyertai fenomena ini, mengapa penyerapan besar tidak terjadi di awal-awal tahun agar lebih ringan pada akhirnya. Namun bagaimana cara merubah realitas itu? Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 berhasil merealisasikan 92,08% dari pagu sebesar Rp. 13,5 triliun. Namun Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono buru-buru mengingatkan, capaian progress tersebut bukan satu-satunya ukuran kinerja, karena yang lebih penting adalah fungsionalisasi infrastruktur yang sudah dibangun atau pembinaan pada pascaproduksinya. “Masih banyak Pemerintah Daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan. Infrastruktur Cipta Karya masih ada yang belum dimanfaatkan karena belum dipenuhinya tanggung jawab ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 dan Persiapan Pelaksanaan tahun 2012 di Bogor akhir Desember 2011 lalu. Ia mencontohkan Rusunawa, dimana sekitar 40 twin block belum bisa dimanfaatkan karena Pemda belum mengalokasikan anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan (OP) karena alasan belum diserahterimakan. Dikhawatirkan, tujuan pembangunan Rusunawa untuk mengurangi kekumuhan akan melenceng menjadi kawasan kumuh baru.

Rusunawa Kota Kupang


5

Foto: Pamsimas (Istimewa)

berita utama

Menara air yang dibangun PAMSIMAS sudah dapat dinikmati masyarakat Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

Selain pada pelaksanaan, Budi Yuwono juga menekankan kembali perlunya perencanaan yang matang karena dengan perencanaan yang baik akan menyelesaikan 50% masalah. Begitu pula dengan pemrograman yang konsisten dan akurasi penganggaran.

Perencanaan dan Pemrograman 2012 Dari sisi perencanaan tahun 2012, Ditjen Cipta Karya yang mengusung Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai quick win, kali ini patut puas. Rencana program dan investasi bidang Cipta Karya yang terwadahi dalam RPIJM berhasil tertampung 90% di APBN. Memuaskan karena kenyataannya tidak semua rencana bisa tertampung dalam RPIJM, ada pintu lain seperti dana aspirasi, CSR, hibah, kerjasama dengan swasta, dan lainnya. Untuk ini, Dit. Bina Program segera menyusun peran masingmasing Satgas di Pusat, tingkat Propinsi dan Tingkat Kota/ Kabupaten dan diharapkan pemahaman ataupun penajaman mengenai dokumen RPIJM kota /kabupaten dapat sejalan dengan tujuan dari pembangunan ke-Cipta Karya-an. “RPIJM sudah tajam, namun disayangkan belum semua daerah menggunakan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) menjadi payung program dan acuan penyusunan RPIJM,” kata Budi. Ke depan juga perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap Readiness Criteria yang mencakup MoU, lahan, Detail Enginering Design (DED), maupun Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). Sistem pemrograman mulai dari konsolidasi regional, trilateral meeting, Musrenbang, sampai dengan menjadi DIPA. Namun pada pelaksanaanya belum konsisten karena pintu lain yaitu aspirasi yang dilakukan wakil rakyat dalam kunjungan kerjanya. Namun semestinya aspirasi wakil rakyat itu dilakukan sebelumnya dan disampaikan dalam forum-forum aspirasi agar instansi teknis di daerah mengetahuinya sehingga terkesan dadakan.

6

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) pada tahun 2011 lalu telah melakukan banyak hal, diantaranya pembinaan PDAM, penyelenggaraan Diklat, monitoring dan evaluasi, memfasilitasi penyelenggaraan SPAM sesuai NSPK, fasilitasi akses pendanaan dan perbankan, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), dan pola investasi lainnya. Kinerja PDAM pada tahun 2011 menjadi cermin bagi BPPSPAM. Jumlah PDAM sehat menjadi 141, kurang sehat 122, dan sakit sebanyak 84. Dalam perkiraan ideal, belum ada satupun PDAM yang memiliki hutang jangka panjang per pelanggan dan rasio utang terhadap total asset (debt to total asset) yang rendah. Rata-rata, beban PDAM atas keduanya masih tinggi. Kondisi itu mendasari BPPSPAM dalam menyusun kebijakan dan strategi tahun 2012. Kabid Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM, S. Bellafolijani mengatakan, pada 2012 pihaknya akan melihat lebih dalam sebelum memberikan tindakan kepada PDAM yang menjadi prioritas. Dari sisi keuangan, dana APBN yang dipercayakan kepada BPPSPAM sudah cukup. Sesuai dengan salah satu misi BPPSPAM, yaitu mengurangi dana APBN dan memanfaatkan sebanyakbanyaknya sumber pendanaan dari luar. BPPSPAM akan melakukan percepatan penyehatan PDAM dengan dua prioritas yang meminimalisir dana APBN. Pertama, mendorong PDAM yang dapat disehatkan dalam jangka pendek dan tidak memerlukan biaya investasi (termasuk program restrukturisasi utang); kedua, mendorong PDAM yang dapat disehatkan dalam jangka menengah dan memerlukan biaya investasi yang tidak terlalu besar. Selain itu melakukan pendampingan intensif dalam memanfaatkan dana nonpemerintah dengan strategi KPS di area Greenfield, business to business di area brownfield, dan pinjaman perbankan. Membahas BPPSPAM pasti tidak akan lepas dari peran Direktorat Pengembangan Air Minum (Dit. PAM). Kedua institusi ini hampir separuh tenaganya adalah membina dan menyehatkan PDAM. Direktorat PAM menjadi direktorat paling besar penyerapannya bersama Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan di tahun 2011. Keduanya saling susul menyusul menembus angka lebih dari 90%. Mereka berhasil memanfaatkan peluang yang ada dengan sumber daya manusia yang mereka miliki. Pada tahun anggaran 2012, Dit. Pengembangan Air Minum masih memegang dana paling besar, yaitu sekitar Rp 3,4 triliun dari anggaran seluruh Cipta Karya sebesar Rp 12,8 triliun. Meski demikian, Dit. PAM nampaknya harus memprioritaskan program pada saat seleksi usulan kegiatan untuk mensiasati rendahnya pemanfaatan infrastruktur pasca pelaksanaan. Dalam evaluasi 2011, setidaknya baru separuh dari yang dibangun saja yang bisa dimanfaatkan. Selain itu perlu sanksi kepada Pemda, yaitu dengan tidak mengalokasikan APBN untuk pembangunan SPAM baru jika yang lama belum termanfaatkan. Yang tak kalah penting adalah memperkatat readiness criteria. Permasalahan lahan kadang masih menghantui, seperti lahan yang tak siap saat akan dilakukan kosntruksi di 17 lokasi, hambatan

berita utama dari masyarakat setempat saat konstruksi di 9 lokais, sulitnya menyuplai material karena lokasi yang jauh maupun hambatan cuaca di 6 lokasi, dan lainnya. Dalam rencana program 2012, Dit. PAM memiliki kebijakan program prioritas antara lain; pertama SPAM terfasilitasi sesuai Bantek Penyehatan PDAM TA 2011 kepada 70 PDAM. Kedua, SPAM di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Prioritasnya pada IKK dibangun APBN yang hingga saat ini belum optimal, artinya pemanfaatan kurang dari 50%, alokasi APBN untuk MBR maksimal 40% dari kapasitas terpasang, dan memanfaatkan pinjaman perbankan untuk PDAM sehat untuk memenuhi kekurangan DDUB. Ketiga, pemanfaatan pembangunan SPAM IKK yang sebelumnya dibangun APBN lebih dari 70%. Keempat, SPAM Perdesaan yang diarahkan untuk sinergi dengan Program Pro Rakyat kementerian lain (lokasi Kemen PDT, Kemen ESDM, KKP). Sementara, untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan aset terbangun, penanganan desa rawan air menerapkan pola pemberdayaan. Dan kebijakan selanjutnya mempertahankan desa sasaran Pamsimas di 1250 desa agar fasilitator yang ada saat ini

masih dapat didigunakan optimal. Kelima, SPAM Kawasan Khusus untuk mendukung kerjasama Kementerian PU dan KKP untuk SPAM pelabuhan perikanan. Keenam, mendorong terwujudnya SPAM Regional di 4 Lokasi untuk memenuhi target Renstra. Sebagai direktorat yang paling besar memegang dana Cipta Karya di tahun 2011 ini, Dit. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) mendapat sorotan karena penyerapannya paling rendah (81% per 29 Desember 2011). Namun bukan angkanya yang mendapat perhatian CK-1, tapi kenyataan bahwa peran Dit. PPLP di berbagai daerah terlihat jelas dengan dilaksanakannya paket-paket kegiatan yang terbilang besar. Di beberapa kota besar, Dit. PPLP bahkan mengucurkan lebih dari Rp 100 miliar. Kegiatan-kegiatan skala kecil namun sangat bermanfaat langsung oleh masyarakat dilakukan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). “Program PPIP sudah bagus, didukung masyarakat dan juga secara politis didukung DPR. Jangan sampai kejadian dana masyarakat yang disunat merembet ke tempat lain. Harus dilakukan pengawasan yang ketat,” pesan Budi. (bcr) Kurva Penyerapan Ditjen Cipta Karya 2011

Rencana dan Realisasi Penyerapan Ditjen Cipta Karya TA. 2011 16.000.000

14.000.000

13.122.124

13.168.568

13.141.598

13.350.654 13.522.859 13.122.040 12.886.670 11.524.777

DALAM JUTAAN RUPIAH

12.000.000

11.187.542

10.366.996 10.000.000

6.000.000

5.406.798

9.124.991 8.402.770

7.333.062

10.623.615 10.783.994 9.847.211

9.018.949

8.000.000

12.455.445 (92,08%)

12.143.344

9.399.922

8.241.997 7.640.984 6.614.178 6.734.109 6.350.071 7.508.474

PAGU RENCANA REALISASI PERCEPATAN

5.574.286

5.515.854 5.215.822

3.674.205

3.673.500

4.534.393

4.482.567 4.087.667 3.453.005 2.385.935 2.944.652 2.368.161 2.000.000 1.339.994 2.039.091 1.568.898 591.862 1.218.165 41.764 203.004 855.769 0 559.700 127.596 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP 4.000.000

3.042.531

OKT NOP

DES

BULAN


7

Foto: Danang Pidekso

liputan khusus

Mengungkit Tarif Menepis Hutang

Kantor PDAM Tirta Kepri yang terletak di Jalan MT. Haryono Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kantor kecil ini memiliki jumlah 114 pegawai.

Keberhasilan PDAM Tirta Kepri Melakukan Penyesuaian Tarif Air Minum Miradian Isyana Wistyanti & Danang Pidekso *)

Penyesuaian tarif identik dengan menaikkan tarif. Tema ini merupakan permasalahan “klasik” dan isu sensitif kebanyakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia. Dilematis memang, disatu sisi penyesuaian tarif membuat PDAM dapat menutup biaya operasional dan menjadi sehat, disisi lain, penyesuaian tarif justru menimbulkan protes masyarakat dan gejolak.

8

liputan khusus

D

emo warga Indramayu ke gedung DPRD untuk menolak kenaikan tarif PDAM 100% tahun 2010 lalu, aksi menyegel gedung PDAM oleh masyarakat Bayan di Lombok akhir tahun 2011, adalah beberapa bukti dari kebijakan menaikkan tarif air minum. Begitu sulitkah PDAM menyesuaikan tarif ? Sebagai perusahaan plat merah milik pemerintah daerah, konsep perusahaan “ideal”, dimana suatu bentuk usaha yang menyediakan jasa dalam hal ini air minum bagi masyarakat dengan mengenakan tarif dan menghasilkan untung bagi perusahaan, seharusnya itu yang terjadi. Namun fakta berkata lain, banyak PDAM memilih berhutang dan terus mendapatkan suntikan dana dari pemda. Fakta lain menunjukkan, dari hasil audit BPKP kepada 240 PDAM di tahun 2011, sebanyak 128 PDAM belum menetapkan tarif Full Cost Recovery (FCR), artinya lebih dari separuh PDAM di Indonesia belum menetapkan tarif yang wajar. Sebagai informasi juga, banyak PDAM belum menyesuaikan tarif sejak lama, ada yang 5, 10 bahkan 20 tahun belum menyesuaikan tarif. Hal ini tentu tidak sebanding dengan meningkatnya biaya operasional PDAM dan laju inflasi. Tak jarang di berbagai daerah, masih terdapat PDAM yang menetapkan tarif air minum rata-rata sebesar Rp 1000/m3 atau 1500/m3. Hal itu tentu saja tidak sehat bagi PDAM. Utang kian menumpuk, infrastruktur tidak terawat serta aliran air semakin tidak lancar. Ujung-ujungnya, masyarakat menjadi korban karena pelayanan terus menurun. Alasan politis, kebijakan tidak popular, mindset tentang air sebagai barang sosial nampaknya merupakan beberapa alasan kuat mengapa penyesuaian tarif sulit diwujudkan. Persoalan ini tentu membuat Ditjen Cipta Karya dan juga BPPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum selaku pembina PDAM seluruh Indonesia merasa “gerah”. Berbagai program dan bantuan pun dilakukan, baik bantuan teknis, bantuan program, pendampingan, program restrukturisasi utang, investasi lewat penjaminan bank, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan sebagainya. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam berbagai workshop maupun sosialisasi menganalogikan Pemerintah Pusat itu seperti Rumah Makan Padang, dimana pemerintah telah menyediakan berbagai menu, tinggal PDAM itu memilih. Untuk PDAM sakit ada batuan program dan pendampingan, sementara untuk PDAM sehat ada bantuan pengembangan investasi dan sebagainya. “Namun itu semuanya tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen, baik dari direksi PDAM maupun Kepala Daerah setempat. Komitmen, itulah kunci keberhasilan PDAM dalam manaikkan tarif,” kata Budi Yuwono disetiap kesempatannya. Meskipun demikian, ditengah banyaknya PDAM berkinerja buruk dan gagal dalam menyesuaikan tarif, tidak sedikit pula PDAM yang berhasil menyesuaikan tarif tanpa disertai huru-hara ataupun konflik horisontal. Salah satunya adalah PDAM Tirta Kepri. Dalam waktu kurang dari dua tahun, usaha-usaha PDAM kecil yang terletak di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini berhasil membuat Gubernur Kepri mengeluarkan SK kenaikan tarif PDAM. Untuk melihat lebih dekat bagaimana perjalanan PDAM

Tirta Kepri dalam menaikkan tarif. Redaksipun berkesempatan mengunjungi Tanjung Pinang Kepulauan Riau untuk melihat lebih dekat keberhasilan PDAM Tirta Kepri menyesuaikan tarif.

Kondisi PDAM Tirta Kepri Wajah Abdul Kholik hari itu tampak cerah. Mengenakan batik warna biru, Direktur Utama PDAM Tirta Kepri itu dengan ramah menyambut kami di kantornya. Kesan PDAM kecil yang sedang tumbuh tampak dari kondisi dan suasana kantor PDAM tersebut. Baik luas bangunan, perabotan, tempat pengaduan, loket pembayaran, jumlah pegawai sampai dengan ruang direktur yang sederhana jelas menggambarkan kondisi PDAM milik Provinsi Kepulauan Riau itu. Dengan sangat antusias dan semangat, Abdul Kholik menjelaskan kepada kami perihal perjalanan penyesuiaan tarif PDAM yang dipimpinnya. Berita bagus berupa turunnya SK Gubernur tentang kenaikan tarif beberapa hari sebelum, tampak masih terbawa pada suasana itu. Lulus fit and proper test sebagai direktur PDAM, Abdul Kholik Pazdawani mulai memimpin PDAM Tirta Kepri awal 2010 lalu. Awal memimpin, ia kaget dengan kondisi memprihatinkan perusahaan pelat merah tersebut. Waduk kering dan tidak terpelihara, kebocoran air mencapai 50% lebih, utang mencapai 26 miliar ditambah lagi dengan adanya mafia penyambungan oleh oknum PDAM. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada PDAM semakin rendah. “Ketika saya dilantik oleh Gubernur saya diberi amanah untuk memberantas mafia ini. Hal ini saya rasakan sendiri ketika saya pindah dan mau menyambung air. Sambungan air disini berbedabeda kalau mau lancar sekian juta, mau lebih lancar tambah lagi. Harganya pun bisa mencapai 3 juta lebih sekali sambung,” cerita Abdul. Melihat kondisi tersebut, ia beserta jajarannya pun mulai melakukan pembenahan. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), karyawan “nakal” mulai ditertibkan. Prosedur yang dilakukan pun bertahap mulai dari peringatan sampai pemecatan. “Kemarin itu, dari laporan mayarakat terdetiteksi 30 oknum PDAM melakukan praktek penyambungan ilegal. Untuk yang merugikan sampai ratusan juta maka kita pecat. Sudah ada dua orang kita pecat waktu itu,” tutur Kholik. Untuk infrastruktur, Waduk Sungai Pulai sebagai sumber air baku dengan kapasitas 500 l/detik mulai dinormalisasi bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Waduk yang sempat kering tahun 2008, saat ini mulai volumenya mulai teratur dan tidak pernah kering. Selain itu perbaikan IPA (Instalasi Pengolahan Air) dan juga jaringan perpipaan secara bertahap mulai dibenahi. Pipa-pipa cacing mulai ditertibkan dan diganti dengan pipa baru. Setelah semua dibenahi, dalam pikiran Abdul Kholik saat itu, semua akan berjalan efektif, efisien dan menguntungkan. Namun, hal itu ternyata belum cukup untuk menutup biaya operasional. Setelah dianalisa, ternyata besaran tarif yang dikenakan perlu penyesuaian agar PDAM menjadi sehat. Sehingga satu-satunya jalan untuk menutup biaya operasional adalah dengan melakukan


9

liputan khusus penyesuaian tarif air rata-rata. Tarif air sebesar Rp 1200 kala itu dirasa terlalu murah dan tidak wajar. “Setelah air baku memadai, kebocoran kita perbaiki, belum cukup juga untuk menutup biaya operasioal. Ternyata tarif kita sudah tidak memungkinkan. Untuk itu kita mengusulkan untuk menaikkan tarif,” kata Kholik .

Problematikan Kenaikan Tarif Usul kenaikan tarif sebenarnya sudah diajukan Direksi Tirta Kepri sejak 2008 kepada Bupati Tanjung Pinang. Namun usulan itu ditolak mentah-mentah. Tarif air waktu itu berdasarkan pada SK Bupati Kepulauan Riau No : 394/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang penetapan penyesuaian tarif air bersih PDAM Tirta Janggi Kabupaten Kepulauan Riau. “Sebelum saya masuk, usulan kenaikan tarif pernah dilakukan. Namun, dengan perhitungan tarif yang kita lakukan sendiri waktu itu, tidak ada yang percaya baik pemprov maupun DPRD ,” katanya. Sampai pada awal 2011, terdapat Program Pendampingan PDAM dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PU. Program tersebut di adakan di Jakarta dengan mengundang beberapa PDAM untuk melakukan penjaringan minat PDAM. Program ini bertujuan mendamping PDAM dalam penyusunan tarif yang proporsional termasuk menyusun bisnis plan. Program

TARIF AIR BARU PDAM (TARIF FCR)

ini juga dilengkapi dengan fasilitas dan mediasi baik kepada Walikota, DPRD maupun LSM terkait penyesuaian tarif. PDAM Tirta Kepri pun ikut mendaftar sebagai urutan terakhir dari 13 PDAM dalam program itu. “Waktu itu sebenarnya program pendampingan sudah tutup, namun berkat lobi dan kedekatan dengan teman-teman BPPSPAM akhirnya kita bisa masuk sebagai pendaftar terakhir,” kenang Kholik. Jalan masuk untuk penyesuaian tarif pun nampak cerah. Program pendampingan mulai berjalan untuk menghitung besaran kenaikan tarif PDAM. Setelah selesai berhitung, proses selanjutnya adalah meyakinkan Pemprov Kepri terkait hitunghitungan kenaikan tarif. Menurut khalik, proses ini tidaklah mudah, berkali-kali ia harus menyerahkan data ke pemprov untuk menyakinkan mereka. Fungsi BPPSPAM selaku mediator sekaligus fasilitator memainkan peran krusial disini. Dalam setiap kesempatan ia selalu mengundang BPPSPAM untuk menjelaskan pentingnya penyesuian tarif kepada mereka. Menurut kholik, keberadaan program pendampingan ini sangat membantu, ia jadi lebih percaya diri dalam berhadapan dengan pemprov. Adanya BPPSPAM dapat menjadi pihak netral dan juga lebih menyakinkan pemprov, sehingga tidak timbul kecurigaan Pemprov kepada PDAM.

HARGA AIR JERIGEN Rp.1.500 per 20 liter

=

Rp. 75 per liter HARGA AIR MOBIL TANGKI Rp. 40.000 per M3

=

Rp. 40 per liter

HARGA AIR PDAM Rp. 2.600 per M3 =

Rp. 2,6 per liter

HARGA AIR ISI ULANG Rp. 5.000 per 19 liter

= Rp. 263,15 per liter HARGA AIR KEMASAN Rp. 2.000 per botol

= Rp. 2.000 per 0,6 liter

Poster komunikatif yang digunakan oleh PDAM Tirta Kepri dalam mensosialisasikan kenaikan tarif kepada warga.

10

HARGA AIR PDAM LEBIH MURAH

liputan khusus “BPPSPAM ini semacam tameng bagi kami untuk menyakinkan mereka,” kata Kholik. Akhirnya, Lampu hijau dari pemprov soal kanaikan tarif dari Rp 1200 menjadi Rp 2600 diberikan. Kenaikan ini rencannya dilakukan secara bertahap, mulai Rp 2000 di tahun 2012, sampai 2600 di tahun 2013. Kenaikan ini tinggal menunggu SK dari Gubernur turun. Setelah mendapat lampu hijau, sosialisasi kenaikan tarif pun dilakukan. Dalam sosialiasi ini juga tidak mudah, sebagai PDAM milik provinsi, sosialiasi harus dilakukan terhadap tiga DPRD, yaitu Bintan, Tanjung Pinang dan DPRD Provinsi Kepri. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen menjadi prioritas utama dalam sosialisasi kenaikan tarif. Dalam setiap sosialisasi, BPPSPAM selalu mendampingi untuk menjelaskan tentang pentingnya penyesuaian tarif. Untuk sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi diadakan sebanyak tiga kali dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan juga dengan menyebar Brosur dan pamflet kepada pelanggan PDAM. Selain itu, angket pun ikut disebar untuk mengetahui respon pelanggan dan pelayanan PDAM selama ini. “Dalam sosialisasi itu kita jelaskan kalau menyambung air PDAM itu biayanya jauh lebih murah daripada membeli lewat truk atau drum. Respon masyarakat cukup positif saat itu,” kata Kholik. Untuk sosialisasi dengan DPRD, tidak mengalami banyak kesulitan. Kebanyakan anggota DPRD yang berprofesi sebagai pengusaha, nampaknya tahu betul bagaimana problematika sebuah perusahaan. Hal itu menjadi salah satu faktor sosialiasi berjalan lancar. Salah satu anggota DPRD Provinsi Rudy Chua mengatakan, kebanyakan instalasi PDAM saat ini sudah sangat tua, bahkan ada pipanya yang sejak tahun 1971 belum pernah diganti. Untuk

itu penyesuiaan tarif ini penting, untuk tahap awal kenaikan hanya akan memberikan dampak terhadap penyehatan internal PDAM saja, dan berkemungkinan tahun 2013 baru akan terlihat peningkatannya “Peningkatan pelayanan akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi kesulitan keuangan yang kini terjadi di PDAM Tirta Kepri,” kata Rudy (Tanjung Pinang Pos/ 2011). Dukungan juga datang dari kalangan pemerhati dan juga akademisi Zamzami A Karim, menurutnya, kebutuhan air adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Karena itu, apapun caranya PDAM harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dengan menaikan tarif. “Apalah arti harga air Rp2000/kubik jika dibandingkan dengan membeli dari tanki-tanki justeru lebih mahal. Saya rasa pilihan menaikkan harga dengan peningkatan kapasitas pelayanan adalah pilihan rasional,” kata Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang ini. (Tanjung Pinang Pos/ 2011). Tak luput, peran media massa juga tak kalah penting dalam proses sosialisasi ini. Menurut Kholik, media itu sangat besar perannya, kita harus bisa merangkul mereka dan memberikan informasi apa adanya. “Anggota DPRD itu rujukannya media massa, jika kita bisa merangkul media massa maka akan semakin mudah,” kata Kholik. Momentum juga harus diperhatikan. Menurut Kholik, bulan November dan Desember merupakan saat-saat musim hujan di Kepulaan Riau. Ketika intensitas hujan tinggi, bak penampung air masyarakat pastilah terisi penuh, sehingga kebutuhan mereka akan air PDAM tidak terlalu banyak. “Saat itulah momen yang tapat untuk menaikkan tarif. Momentum itu penting,” tutur Kholik. Setelah proses sosialisasi berlangsung. Januari 2012

Rencana dan Realisasi Penyerapan Ditjen Cipta Karya TA. 2011 USULAN STRUKTUR TARIF AIR MINUM BARU PDAM TIRTA KEPRI (TARIF FULL COST RECOVERY)

USULAN STRUKTUR TARIF AIR MINUM BARU PDAM TIRTA KEPRI (TARIF FULL COST RECOVERY)

GOLONGAN

BLOK (M3)

TARIF LAMA

TARIF BARU

GOLONGAN

BLOK (M3)

TARIF LAMA

TARIF BARU

SOSIAL UMUM

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

800 800 800 800

1.750 1.750 1.750 1.750

NIAGA KECIL

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

2.500 3.300 4.300 5.500

5.350 7.100 9.200 11.800

SOSIAL KHUSUS

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

1.000 1.200 1.400 1.800

2.150 2.600 3.000 3.850

NIAGA BESAR

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

4.500 4.500 5.500 7.000

9.560 9.560 11.800 15.000

RUMAH TANGGA

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

1.200 1.800 2.500 3.500

2.600 3.850 5.350 7.500

INDUSTRI

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

5.500 5.500 6.500 8.000

11.800 11.800 14.000 17.150

INSTANSI PEMERINTAH

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

1.900 2.500 3.300 4.300

4.100 5.350 7.100 9.200

GOLONGAN KHUSUS

0 - 10 11 - 20 21 - 30 ≥ 30

6.500 6.500 6.500 9.000

14.000 14.000 14.000 19.300


11

liputan khusus merupakan bulan bahaga bagi seluruh jajaran PDAM Tirta Kepri. Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri tentang kenaikan tarif yang dinanti akhirnya keluar juga. Dengan SK tersebut maka perhitungan kenaikan tarif pun mulai dikenakan. Terhitung mulai awal Januari 2012 tarif baru berubah dari Rp 1.200 menjadi Rp 2000. “Di SK nya memang langsung kita patok Rp 2.600. Namun kenaikan akan kita lakukan bertahap muali Rp 2000 untuk tahun 2012 dan 2.600 mulai tahun 2013,” kata Khaliq. Keberhasilan PDAM Tirta Kepri dalam penyesuaian tarif ini patut mendapatkan apresiasi. Ditengah-tengah keterbatasan SDM, infrastruktur dan juga air baku yang dimiliki, PDAM ini berhasil menjalin komunikasi efektif dengan stakeholder yang ada dalam proses penyesuaian tarif.

Dengan berbasis kinerja, PDAM ini awalnya memfokuskan dulu dalam perbaikan pelayanan. Setelah masyarakat mulai merasakan pelayanan yang baik, kenaikan tarif pun tidak terlalu mendapat masalah maupaun penolakan. Pendampingan BPPSAM dalam sosialiasi maupun mediasi kepada DPRD dan Pemprov tergolong ampuh sebagai pihak netral untuk menyakinkan stakeholder yang ada. Perjalanan PDAM kecil di Kepulaun Riau diatas, dapat menjadikan cambuk bagi PDAM lain terkait dengan kenaikan tarif. Semangat dan komitmen yang ditunjukkan direksi dan jajarannya dapat dijadikan teladan bagi PDAM lain. *) Staf Bagian Umum dan Informasi BPPSPAM dan Staf Subdit Data dan Informasi, BPCK

Profil PDAM Tirta Kepri


PDAM Tirta Kepri merupakan PDAM yang melayani provinsi ke-32 yaitu Kepulauan Riau. PDAM ini terletak di Kota Tanjung Pinang dimana sebagian wilayah merupakan dataran rendah kawasan rawa bakau dan sebagian lain merupakan perbukitan sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur. PDAM milik provinsi ini mengemban tugas untuk melayani Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Dengan kapasitas produksi 363 Liter/detik, PDAM Tirta Kepri telah melayani 100 ribu jiwa dari 200 ribu jiwa penduduk di wilayah pelayanan. Dengan 28 ribu sambungan pelanggan tersebut, PDAM Tirta Kepri memiliki cakupan pelayanan PDAM sebesar 49,2% (data BPPSPAM, 2010). Dalam melayani masyarakat, PDAM Tirta Kepri mengandalkan sumber air dari Waduk Sungai Pulai, Waduk Seijago, dan Waduk Kolong Enam yang debitnya sangat terbatas terutama pada musim kemarau. Karena keterbatasan pelayanan air PDAM, masyarakat memenuhi kebutuhan airnya dengan menampung air

12

hujan dan membeli air dari jerigen yang tidak terjamin kualitasnya dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kondisi tanah yang mengandung bauksit sangat sulit untuk mendapatkan sumber air dari air tanah. Dengan status kinerja kurang sehat (penilaian kinerja BPPSPAM,2010), PDAM Tirta Kepri yang memiliki 114 pegawai ini memiliki permasalahan pada kinerja keuangan, operasional, pelayanan hingga SDM. Kinerja keuangan PDAM hingga saat ini masih merugi karena dengan menjual air masih dibawah harga pokok produksi yaitu dengan tarif rata-rata Rp 1.200/ m3 atau Rp 1,2/ liter. Tarif yang diberlakukan ini adalah tarif PDAM Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan SK Bupati Kepulauan Riau No: 394/X/2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang penetapan penyesuaian tarif air bersih PDAM Tirta Janggi Kabupaten Kepulauan Riau. Selama 10 tahun tarif ini belum mengalami penyesuaian sedangkan berdasarkan pasal 23 Permendagri No.26 tahun 2005 tentang PedomanTeknis danTata Cara PengaturanTarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif. Sampai pada awal tahun 2011 lalu, PDAM Tirta Kepri mengikuti program pendampingan yang diadakan BPPSPAM. Setelah melakukan proses pendampingan dan sosialisasi, akhirnya kenaikan tarif baru disetujui oleh Gubernur mulai diberlakukan setelah keluarnya SK Gubernur Riau awal Januari 2012.

Direktur PDAM Tirta KepriAbdul Kholik (kanan) sedang menunjukkan perbaikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Sungai Pulai. IPA yang lama dibangun sejak tahun 1980 dengan kapasitas 40 Liter/detik.

liputan khusus

Wawancara dengan

Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi Program pendampingan penyesuaian tarif PDAM mulai dilakukan oleh BPPSPAM tahun 2011 lalu. Program tersebut bertujuan mendamping PDAM dalam penyusunan financial projection dan juga fasilitator dalam melakukan mediasi baik ke Walikota, DPRD maupun LSM terkait dengan penyesuaian tarif. Untuk lebih mengetahui kebijakan tersebut, berikut wawancara dengan Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi. Bisa dijelaskan Posisi BPPSPAM dalam mendukung PDAM seperti apa ? Salah satu fungsi BPPSPAM berdasarkan Permen PU No.294/2005 adalah membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penerapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) oleh penyelenggara dan masyarakat. Untuk membantu pemerintah daerah dalam menerapkan NSPK di bidang air minum, yaitu salah satunya penerapan Permendagri No. 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Mengapa menaikkan tarif begitu penting ? Sebenarnya bukan menaikkan tarif yang tepat adalah menyesuaikan tarif. Kenapa tarif ? Karena kalau kita evaluasi kembali penyebab ketidaksehatan kondisi PDAM, salah yang dominan adalah tarif tidak proporsional terhadap biaya pokok produksi. Namun, untuk melakukan penyesuaian tarif, tentunya PDAM harus berkonsultasi dengan pemilik (bupati/walikota/gubernur), badan pengawas, bahkan dengan DPRD. Tarif PDAM di Indonesia saat ini rata2 Rp. 2893,55/ m3 sedang kan biaya dasar produksi Rp. 3.435,70/ m3. Saat ini masih terdapat 129 PDAM dari 360 PDAM yang menjual air dibawah harga dasar. Itu yang menjadi tantangan kita sekarang.

Terkait Program Pendampingan yang dilakukan BPPSPAM, apa tujuan program itu? Program ini bertujuan untuk mendampingi PDAM dalam membuat Business Plan. Namun, kami tidak ingin berdiri di depan, kami ingin PDAM berperan sebagai aktor utama dalam proses konsultasi ini dan kami berperan sebagai mediator serta fasilitator. Oleh karena program kami meliputi pendampingan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) PDAM dalam menyusun business plan yang menjadi syarat mutlak dalam penerapan tarif. Bisnis plan ini lah yang menjadi salah satu alat komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Bagaimana koordinasi dengan Ditjen Cipta Karya yang juga membawahi PDAM ? Program yang ada di BPPSPAM dan Cipta Karya melalui Dit.PAM tentunya saling bersinergi dan menguatkan. Sasarannya tentunya adalah peningkatan kinerja PDAM, baik yang tidak sehat menjadi sehat maupun yang sehat menjadi lebih sehat. Dalam konteks penyehatan PDAM, pendampingan serupa dilakukan oleh Dit. PAM, sementara BPPSPAM berperan dalam memberikan rekomendasi tindak turun tangan (RT3) sesuai dengan fungsi yang diamanatkan Permen PU 294/2005. PDAM yang belum memiliki RT3 dan belum terpogramkan oleh Dit PAM untuk mendapatkan penyehatan, namun sudah menyadari pentingnya penyesuaian tarif, maka kami dapat membantu melalui program ini. Tidak hanya itu, bagi PDAM yang “sehat”, artinya sehat namun rawan menjadi tidak sehat karena tarif yang tidak rasional/proporsional, maka ini juga menjadi sasaran program kami. Sasaran program ini siapa ? Sasaran program ini adalah para pemangku kepentingan PDAM. Para pemangku kepentingan tersebut adalah DPRD, Bupati/Walikota, LSM dan masyarakat tentunya. Dari PDAM yang difasilitasi saat ini sudah berapa PDAM yang berhasil menaikkan tarif ? Sebenarnya bukan menaikkan tarif yang tepat adalah menyesuaikan tarif. Karena selama ini mereka menerapkan tarif yang dapat merugikan PDAM sehingga perlu menyesuaikan tarif. Sudah ada beberapa PDAM yang melakukan penyesuaian tarif.


Terkait Keberhasilan Tirta Kepri dalam menaikkan tarif, bagaimana pendapatan anda? Saya pikir itu merupakan suatu langkah yang tepat untuk PDAM Tirta Kepri mengelola PDAMnya kearah yang lebih baik, yaitu K3 (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas). Menurut Bapak, apa sebenarnya masalah utama PDAM dalam menerapkan penyesuaian tarif? Yang utama adalah tidak ada komunikasi antara PDAM dan para pemangku kepentingan lainnya. PDAM tidak dapat mengkomunikasikan apa yang diperlukan oleh PDAM yang harus didukung oleh pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 Pasal 60 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (dvt)


13

info baru

Tantangan Kota Semarang Bagian Tengah

Dalam Mengatasi Banjir Bencana banjir merupakan permasalahan umum yang terjadi di sebagian besar Kota di Indonesia. Sebagai contoh, Kota Semarang khususnya bagian Tengah hampir setiap tahunnya selalu berpotensi terkena bencana banjir. Albert Reinaldo & Yulia Kusumastuty *)


Kolam Retensi

14

B

ahkan banjir besar sudah terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1973, 1977, 1990, 1997, 2002 dan 2007. Pada tahun 1990 misalnya, banjir besar yang terjadi akibat meluapnya Kali Garang dan sungai-sungai lain yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya menggenangi daerah permukiman seluas 145 ha setinggi 2 m selama 3 jam dan menewaskan 47 orang, merobohkan 25 rumah, merusak 126 rumah dan 15 bangunan fasilitas umum (sumber: Satuan Kerja PPLP Jawa Tengah, 2012). Sementara itu, diyakini bahwa terjadinya banjir di Kota Semarang bagian Tengah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam (pasang surut air laut, intensitas hujan) dan faktor manusia (kepadatan penduduk, penurunan muka tanah). Jika kita melihat faktor alam, Kota Semarang bagian Tengah terutama di sebelah Utara terletak di dataran rendah yang berbatasan dengan Laut

info baru

Peta Genangan Semarang Bagian Tengah

Jawa. Pada saat ini, ketika muka pasang tertinggi terjadi (lebih dari 0,45 m) maka tinggi permukaan tanah di sebelah utara Kota Semarang bagian Tengah berada di bawah muka air laut sehingga rob/luapan air laut rentan terjadi yang kemudian menyebabkan daerah permukiman tergenang. Pada saat itu juga, sistem pengaliran secara gravitasi tidak dimungkinkan sehingga saluran drainase bergantung hanya pada pompa. Faktor alam lainnya adalah tingginya intensitas hujan yang terjadi akhir-akhir ini akibat perubahan iklim. Hujan dengan intensitas sangat tinggi mengakibatkan saluran drainase yang ada tidak bekerja secara maksimal sehingga banjir tidak dapat dihindarkan. Selain faktor alam, faktor manusia mengakibatkan luasan banjir semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan kota termasuk kebutuhan rumah tinggal menyebabkan perubahan kondisi fisik kota, termasuk perubahan tata guna lahan. Jika terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dapat mengakibatkan air tidak terserap ke dalam tanah dan menjadi aliran permukaan, sehingga beban saluran drainase meningkat juga. Apabila hal ini terjadi dan kapasitas saluran tidak mencukupi, dapat menyebabkan terjadinya banjir. Pertambahan penduduk yang pesat juga dapat meningkatkan produksi sampah yang dihasilkan, sehingga menyebabkan saluran tersumbat dan kapasitas saluran berkurang. Pemicu lainnya yang sangat penting dan yang menjadi isu

utama di Kota Semarang adalah penurunan muka tanah yang disebabkan pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa dibarengi oleh pengisian air tanah yang seimbang. Penurunan muka tanah di Kota Semarang wilayah Tengah adalah sekitar 10 cm/tahun (Mitsuo Miura, 2012). Dapat dibayangkan apabila penurunan muka tanah terus terjadi, maka dalam 30 tahun mendatang Kota Semarang akan mempunyai masalah yang lebih besar lagi dalam mengelola sistem drainase. Dalam rangka penanggulangan banjir Kota Semarang, Pemerintah Jepang memberi bantuan ke Pemerintah Indonesia dalam bentuk pinjaman dana dengan nomor JICA Loan IP534. Pinjaman tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi banjir karena rob dan juga akibat air hujan yang setiap tahun terjadi di Kota Semarang. JICA Loan IP-534 (Integrated Water Resources and Flood Management Project for Semarang) yang akan berakhir pada Juli 2015 terdiri dari 3 komponen, yaitu: Komponen A (Normalisasi Kali Garang dan Banjir Kanal Barat dan Rehabilitasi Bendung Simongan); Komponen B (Pembangunan Waduk Jatibarang di Kali Kreo) dan Komponen C (Perbaikan Sistem Drainase Kota Semarang). Komponen A dan B dikerjakan oleh Ditjen Sumber Daya Air sedangkan Komponen C dikerjakan Ditjen Cipta Karya melalui Satker PPLP Jawa Tengah untuk menangani masalah banjir di Semarang bagian Tengah.


15

info baru Pelaksanaan Komponen C

Detail desain perbaikan sistem drainase Kota Semarang untuk Komponen C telah selesai dilakukan pada tahun 2000. Namun diperjalanan waktu, desain yang sudah dibuat tidak mungkin dilaksanakan karena lahan yang direncanakan untuk pembangunan fasilitas perbaikan sistem drainase Kota Semarang tersebut telah berubah fungsi. Lalu lokasi pompa yang semula direncanakan di Kali Asin dan Kali Baru dengan kapasitas masingmasing 9,9 m3/dtk dan 4,4 m3/dtk berpindah lokasi di muara Kali Semarang. Dengan perubahan lokasi stasiun pompa tersebut, berakibat pada ketidakcukupan dana pinjaman JICA Loan IP 534 untuk menyelesaikan perbaikan Sistem Drainase Kota Semarang sebagaimana yang direncanakan semula. Ketidakcukupan dana pinjaman JICA Loan IP 534 tersebut disebabkan antara lain karena kapasitas pompa menjadi 35 m3/dtk dan perlunya membuat kolam retensi seluas ± 7 ha agar pompa drainase ini lebih efisien dalam pengoperasiannya. Komponen C itu sendiri dibagi atas 4 paket kegiatan yaitu kegiatan paket C-1 (Semarang Pumping Station and Retarding Pond (Civil and Architectural Works)), paket C-2 (Semarang Pumping Station (Mechanical and Electrical Works)), paket C-3 (Revetment Improvement (Lower Semarang and Asin River)) dan paket C-4 (River Dredging) seperti terlihat pada gambar 1. Untuk progres pekerjaan Paket C-1 yang terdiri dari pekerjaan fisik berupa pekerjaan rumah pompa, pintu air, trash rake, kolam retensi, dinding penahan, emergency spillway, kantor, penutupan

Kali Semarang dan Kali Baru adalah sebesar 69% (status 31 Januari 2011). Sedangkan untuk Paket C-2 yang terdiri dari pengadaan dan pemasangan pompa submersible, pompa penyedot lumpur, pintu-pintu air, pengadaan saringan sampah dan alat pembersih sampah, pengadaan genset dan pemasangan kelengkapannya saat ini sudah ada pemenang. Untuk Paket C-3 dan C-4 saat ini masih dalam persiapan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan komponen C khususnya Paket C-1 yang saat ini masih dalam tahap pembangunan fisik, yaitu masalah teknis dan non teknis. Untuk masalah teknis, hal utama yang menjadi kendala adalah kondisi geologi tanah yang mana tanahnya berlumpur (soft soil). Pergerakan-pergerakan tanah terjadi secara lateral ketika pemasangan tiang pancang beton K 600 (448 buah) dilakukan untuk pekerjaan rumah pompa. Hal itu dapat menyebabkan kegagalan tiang pancang seperti kemiringan tiang pancang lebih dari 2% dan juga ada beberapa tiang pancang yang patah sehingga perlu dilakukan pemancangan kembali di samping tiang pancang yang gagal. Untuk mengetahui kelayakan tiang pancang, test PIT (Pile Integrity Test) dilakukan. Untuk menghindari kegagalan tiang pancang, pemasangan tiang pancang dilakukan secara bertahap. Pergerakan tanah juga terjadi pada saat pembuatan tanggul kolam retensi sehingga dimungkinkan land slide terjadi. Untuk menghindari land slide, penimbunan tanah dilakukan per segmen yang bertujuan untuk memastikan apakah timbunan tanah tersebut tidak mengalami pergerakan lateral (proses konsolidasi tanah) . Selain itu, di sisi embankment diberi penahan

Denah Paket C-1

J G B I D

E H

A F

C

16

KETERANGAN : A = PUMPING HOUSE B = GATE HOUSE C = UPSTREAM TRASH RACK D = RETARDING POND E = RETAINING WALL PART A F = RETAINING WALL PART B G = RETAINING WALL PART C H = DS TRASH RACK I = EMERGENCY SPILWAY J = BUILDING

info baru

Potongan Rumah Pompa (atas) Lokasi Kegiatan Komponen C (kiri)

geotextile (sand bag) yang dilapisi geomembran untuk melindungi geotextile dari sinar ultraviolet. Untuk masalah non teknis, tali asih untuk 88 nelayan pemilik perahu serta relokasi 54 rumah yang ada di antara Kali Asin dan Kali Semarang perlu dilakukan. Status saat ini, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan kompensasi kepada nelayan dan merelokasi permukiman yang berada di antara Kali Asin dan Kali Semarang.

Tantangan ke depan

Keberhasilan pelaksanaan banjir Kota Semarang khususnya bagian Tengah tergantung kepada sinkronisasi pelaksanaan Komponen C dengan kegiatan lain diantaranya pembangunan polder Banger, pekerjaan rehabilitasi Polder Bulu Drain. Penyelesaian Komponen C dan kegiatan lainnya itu harus dalam waktu bersamaan karena terletak di satu wilayah pelayanan. Di samping itu juga, peninggian jalan lingkar Utara antara BKT dan BKB dan penutupan rel kereta api di bagian utara dari Kota Semarang bagian Tengah merupakan bagian penting dalam penanggulangan banjir. Perlu diperhatikan juga bahwa desain dari komponen C tersebut adalah untuk 5 tahun kala ulang dengan umur pompa selama 30 tahun. Dengan prediksi penurunan muka tanah

pertahun 10 cm/tahun, dalam 30 tahun ke depan penurunan muka tanah yang terjadi sebesar 3 m. Saat ini level permukaan tanah adalah - 0,5 sehingga dalam 30 tahun mendatang permukaan tanah berada di level – 3,5 m. Sedangkan desain pompa bagian atas berada di level - 4 m. Bisa dibayangkan apabila penurunan tanah terus terjadi, maka tidak mengherankan jika dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun pompa yang ada di komponen C tidak dapat digunakan lagi. Yang perlu dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah perlu adanya peraturan daerah yang tegas untuk menghentikan penggunaan air tanah. Hal lainnya yang juga perlu mendapat perhatian serius dan menjadi tantangan ke depan adalah mengenai siapa yang mengelola sistem drainase Kota Semarang bagian Tengah secara keseluruhan. Peran aktif dari masyarakat sekitar bersama dengan Pemerintah Kota diperlukan dalam pengelolaan komponen C. Selain itu, penganggaran yang optimal dan berkelanjutan terhadap anggaran operasi dan pemeliharaan sistem perlu disediakan. Pemerintah Kota Semarang harus siap menyediakan anggaran besar untuk operasi dan pemeliharaan agar komponen C bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dambaan masyarakat Kota Semarang bagian Tengah. *) Staf Subdit Drainase, Direktorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum


17

info baru

Peletakan Batu Pertama

Hunian Tetap Desa Kepuharjo Haryo Satriawan *)

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di Dusun Batur, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada awal Januari 2012. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi tahun 2011 - 2012, yang diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap.

Foto-foto : Haryo Satriawan

P

18

embangunan hunian termasuk pembangunan prasarana lingkungan tersebut menggunakan skema program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) yang dikoordinasikan Kementerian PU. Hadir pula dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Ismanto, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Guratno Hartono, dan Kepala Dinas PU DIY Rani Sjamsinarsi. Budi Yuwono menjelaskan, sesuai perjanjian hibah dengan PNPM Support Facility Trust Fund (PSF) dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Merapi, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU melalui kegiatan REKOMPAK mendapatkan tugas mendampingi masyarakat dalam rangka pembangunan 2.682 unit rumah warga yang terdampak erupsi Merapi di Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta dan 174 unit rumah di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masyarakat dan kesiapan lahannya. Pada tahap pertama, REKOMPAK sedang memfasilitasi pembangunan 546 unit rumah yang realisasinya dimulai Mei 2011, dimana 146 rumah warga Desa Kepuharjo dan Desa Wukirsari telah selesai dibangun di tanah milik warga sendiri. Sementara itu, pembangunan hunian tetap di Dusun Batur sendiri rencananya akan dihuni warga Desa Kepuharjo yang merupakan bagian dari sasaran fasilitasi pembangunan 546 unit rumah tersebut.

info baru

Pembangunan kawasan hunian tetap Batur ini telah melalui proses verifikasi bersama antara REKOMPAK dengan Instansi terkait yaitu BPBD Sleman, Bappeda, Dinas PUP dan DPPD Kabupaten Sleman.

tapak) dilakukan berdasarkan rembug masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa, Pemkab Sleman, dan REKOMPAK. Dalam konteks fasilitasi pembangunan dan penataan lingkungan hunian tetap, adalah penting untuk memahami aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa Kepuharjo sangat aktif memberikan masukan, dan tercatat ada 10 kali pertemuan hingga disepakatinya site plan dan desain rumah yang menjadi acuan pembangunan lingkungan hunian tetap ini. *) Staf Urusan Informasi dan Dokumentasi, PIP2B DIY

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di Dusun Batur, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pembangunan hunian tetap di Batur merupakan Permukiman kembali 184 KK yang menggunakan tanah kas desa (TKD) yang terdiri 86 KK Dusun Jambu, 24 KK Dusun Kopeng dan 74 KK Dusun Batur. Fasilitas umum yang direncanakan meliputi masjid, PAUD, dan balai dusun . Pembangunan kawasan hunian tetap Batur ini telah melalui proses verifikasi bersama antara REKOMPAK dengan Instansi terkait yaitu BPBD Sleman, Bappeda, Dinas PUP dan DPPD Kabupaten Sleman. Dan, telah dilakukan pula pengukuran oleh BPN Kabupaten Sleman. Rincian pemanfaatan luasan lahan sebagai berikut : luas lahan untuk hunian 18.400 m2, luas lahan untuk fasilitas umum (fasum) 841 m2, luas lahan untuk jalan 5.436 m2, dan luas lahan untuk taman 3.281 m2. Penyiapan lahan hunian tetap Batur ini didukung oleh fasilitasi semua pihak, antara lain land clearing oleh pihak ketiga dan dana pembelian tanah kas desa (TKD) difasilitasi oleh Dinas PUP ESDM Provinsi DI Yogyakarta. Pembuatan site plan (rencana


19

Foto : Buchori

info baru

PU Telah Bangun

222 TB Rusun

Selama 2005-2011 Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun (rusun) dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Hal tersebut sesuai dengan penerapan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

S

elama 2005-2011, Cipta Karya telah membangun rusun sebanyak 222 twin block sebagai solusi penanganan kawasan kumuh. Dari jumlah tersebut baru 122 twin block yang dihuni karena masih dalam proses penyiapan prasarana umum (PSU),” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR-RI di Jakarta, Rabu (25/1). RDP tersebut turut dihadiri oleh Real Estate Indonesia (REI), Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Banten. Sampai dengan tahun 2011, infrastruktur kawasan permukiman perkotaan telah mencapai 640 kawasan. Angka tersebut melebihi total Rencana Strategis (Renstra) PU 2010-2014 yang ditargetkan sebesar 447 kawasan. Untuk kawasan permukiman perdesaan juga telah melebihi jumlah 322 kawasan yang ditargetkan, yaitu mencapai 355 kawasan. Sedangkan rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya sampai dengan 2011 baru mencapai 42 kawasan dari jumlah 270 kawasan yang ditargetkan dalam renstra.

20

Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Amwazi Idrus mengatakan, penyediaan lokasi pembangunan rumah susun datang dari pemerintah daerah, untuk kemudian disusun perencanaan kawasan perkotaannya dan dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Komisi V DPR-RI , Mulyadi, mengatakan bahwa untuk menyempurnakan UU No.1 Tahun 2011 dan No. 20 Tahun 2011 maka perlu dibuat Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai implementasinya. “Perlu implementasi yang dituangkan dalam PP terkait dengan kedua UU tersebut agar pemerintah daerah segera menyesuaikan peraturan yang baru. Selain itu agar ada koordinasi antara pemda, pemprov dengan pusat,” tuturnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Paul Marpaung menjelaskan bahwa ke depan rumah susun sederhana milik (rusunami) akan berubah nama menjadi Rumah Susun Umum sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lebih lanjut dikatakannya bahwa rumah susun yang ada saat ini juga masih memiliki beberapa kendala seperti peningkatan harga rumah tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan masyarakat, daya beli masyarakat yang kurang, kurangnya dukungan dari perbankan, subsidi tidak tepat sasaran, uang muka tinggi untuk rusunami serta prasarana dan sarana umum minim. “Saya sepakat bahwa momentum di dalam pasca lahirnya UU tersebut harus digunakan benar. Kenapa ada diatur luas bangunan dan yang lainnya, bukan hanya melihat kemampuan masyarakat semata, tetapi juga diimbangi subsidi infrastruktur, saya harap rancangan Peraturan Pemerintah (PP) UU tersebut akan lebih memperjelas posisi Ditjen Cipta Karya di dalam menyiapkan berbagai dukungan, kawasan rumah baru misalnya. Kami berupaya keras agar semua rusunawa yang sudah dibangun dapat dihuni,” ujar Budi.

info baru

Ditjen Cipta Karya

Pelaporan Kegiatan TA. 2012

Foto: Adhi

Sosialiasikan

Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai selenggarakan Sosialisasi Pelaporan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2012. Pelaksanaan Sosialisasi ini ditujukan untuk Satker Pusat dan Satker Provinsi yang rencananya akan dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu; Pontianak (16–20 Januari 2012), Batam (24–28 Januari 2012), dan Yogyakarta (31 Januari–4 Februari 2012).

D

irektur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, mulai Tahun 2012 progres penyerapan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum akan dipantau ketat oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan (TEPPA) yang dikepalai oleh Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan). Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, TEPPA telah mengeluarkan beberapa surat yang meminta rencana penyerapan anggaran (Disbursement Plan) per jenis belanja dan jenis pengadaan, serta rencana pelelangan (Procurement Plan). Dalam surat-surat tersebut, secara khusus disebutkan agar pelelangan dapat dimulai paling lambat 13 Januari 2012 dan paket-paket yang segera terkontrak sampai dengan 16 Maret 2012. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memastikan percepatan penyerapan di Tahun Anggaran 2012. Dalam hal Rencana Penyerapan

Suasana Sosialisasi Pelaporan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2012.

Anggaran (Disbursement Plan) yang telah disampaikan kepada TEPPA, rencana tersebut juga harus dituangkan ke dalam sistem e-Monitoring yang kini telah memiliki fitur pengisian rencana per Akun. “Para Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya agar dapat lebih memperhatikan pengisian rencana di dalam e-Monitoring untuk memastikan ketepatan pengisian rencana, serta memastikan proses pelaksanaan berjalan sesuai rencana tersebut. TEPPA akan melakukan pemantauan secara ketat dan memberikan Raport Merah kepada Kementerian/Lembaga yang tidak dapat mengikuti rencana yang telah disusun,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Antonius juga kembali mengingatkan akan ketelitian petugas pelaporan di lapangan. Menurutnya, petugas pelaporan yang khusus, teliti, dan cermat yang sangat diperlukan di masing-masing Satker, untuk menghasilkan hasil pemantauan yang cepat, akurat, dan terkini. Indikator keberhasilan e-Monitoring bukan lagi hanya sekadar ketepatan waktu pengiriman data, namun juga kelengkapan dan akurasi data yang dikirim. “Beberapa kesalahan di tahun sebelumnya seperti lupa mengupdate, menunggu laporan progres fisik, revisi DIPA tidak dilaporkan di e-Monitoring dan kesalahan teknis lainnya supaya bisa dikurangi di tahun 2012 ini,” katanya. Selain sosialisasi e-Monitoring, juga dilakukan Sosialiasasi Peta Tematik dan GIS untuk tahun 2012. Sesuai surat edaran Menteri, perlu adanya informasi data spasial untuk menunjukkan lokasi infrastruktur yang dibangun memanfaatkan koordinat geografis. Sampai saat ini, Peta Tematik dan GIS Cipta Karya pada Tahun 2010-2012 telah terintegrasi dengan aplikasi e-Monitoring dimana foto dan titik koordinat lokasi kegiatan yang terinput di dalam e-Monitoring dapat dimanfaatkan ke dalam GIS Cipta Karya dan sebagai informasi pembangunan yang dituangkan kedalam Peta Tematik Infrastruktur Bidang Cipta Karya. (dvt)


21

Foto : Istimewa (PPK Darurat Setditjen Cipta Karya)

info baru

Salah satu Unit Mobil Tangki Air untuk membantu korban banjir di Provinsi Banten

Bantu Banjir Banten,

Kemen PU Siapkan 40 HU dan 2 Mobil Tangki Air

S

aat ini, 8 unit HU, 2 unit MTA dan 200 unit jerigen telah terdistribusi dan terpasang di Kampung Kramat, Ds. Nagara Kecamatan Kibin dan Ds.Picung, Cijeruk, Kec. Bandung yang teletak di Kabupaten Serang. Selain itu, telah terpasang 4 unit HU kapasitas 2.000 m3 di Kragilan dan Cikande selasa lalu. Sebagai informasi, hujan deras selama dua hari yang mengguyur Banten minggu lalu, mengakibatkan meluapnya Sungai Ciujung, Ciberang, Cisimeut dan Ciliman. Meluapnya sungai ini mengakibatkan sejumlah permukiman warga di Provinsi Banten seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang mengalami banjir dengan ketinggian sampai 2,5 meter. Berdasarkan data Satker Tanggap Darurat Kemen PU, jumlah rumah yang terendam banjir di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 5.146 unit dari 4.085 KK. Saat ini, ratusan korban banjir

22

Untuk membantu ratusan korban pengungsi banjir di Provinsi Banten, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya telah menyiapkan 40 unit Hidran Umum (HU), pompa intake kapasitas 20 liter/detik, Mobil Tangki Air (MTA) 2 unit, 20 WC portable dan 1200 jerigen. mengungsi dengan mendirikan tenda-tenda darurat di jalan bypass Rangkasbitung dan dipinggir jalan tol km 47 sampai dengan km 59. Meskipun banjir sudah mulai surut, berdasarkan laporan terakhir Satket Tanggap Darurat, beberapa kampung masih terendam banjir. Selaku Penanggung Jawab mobilisasi bantuan, Sesditjen Cipta Karya Susmono mengatakan, sesuai dengan tupoksi yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya akan membantu para korban terkait dengan masalah air minum dan sanitasi. “Untuk air minum kita telah menyiapkan HU dan pompa intake yang akan menyuplai kebutuhan air minum, sementara untuk masalah sanitasi kita telah siapkan WC portable di titik-titik yang sentral,” kata Susmono.(dvt)

inovasi

Rencana

Induk SPAM Gede H. Cahyana *)

Kegiatan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sudah lama dikenal di dunia kampus sejak tahun 1970-an ketika mahasiswa Teknik Penyehatan ITB melaksanakan Tugas Akhir yang disebut master plan. Tetapi sa yang, kegiatan akademis ini tidak mendapatkan momentumnya di lapangan. Di daerah, masih banyak Kasatker dan asistennya belum paham tentang pentingnya RISPAM sehingga belum gigih berjuang agar kepala daerah mengalokasikannya dalam APBD.

Foto : TM. Hasan

T

SPAM IKK Kota Sumbawa Besar

iada kehidupan tanpa air. Setiap yang hidup selalu berkaitan dengan air. Namun demikian, tidak semua orang mudah memperoleh air, terutama air bersih (clean water). Padahal air adalah kebutuhan dasar manusia (juga hewan dan tumbuhan). Selain itu, air adalah hak sosial ekonomi masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dalam kancah dunia, air menjadi bagian dalam MDG’s dan Indonesia terlibat dalam upaya pencapaiannya. Pemerintah Indonesia lantas menggalakkan pembangunan sektor air minum dengan cara melengkapi perangkat hukum dan peraturannya kemudian dijadikan basis dalam implementasi kebijakan strategis. Akhirnya lahirlah kegiatan yang disebut RISPAM. Lingkup RISPAM meliputi sistem penyediaan air minum perpipaan (PDAM), sistem perpipaan non-PDAM dan PAM non-perpipaan. Perpipaan sudah lumrah dikenal masyarakat, khususnya PDAM, IKK, dan perpipaan swadaya (PAM Desa). Yang non-perpipaan dibedakan menjadi dua jenis: (1) terlindungi, dan (2) tak terlindungi. Sumber tak terlindungi sedapat-dapatnya dikurangi atau diubah menjadi terlindungi agar dapat menjamin kesehatan masyarakat pengguna airnya. Ada 12 jenis modul non-perpipaan yang di dalam Permen PU No. 01/PRT/M/2009 disebut Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Secara bahasa, sebutan pipa lebih tepat daripada perpipaan karena jaringan sudah memiliki makna tersirat perpipaan. BJP = Bukan Jaringan Pipa, JP = Jaringan Pipa). Ada sejumlah modul yang bisa dikembangkan menjadi jaringan pipa, baik dalam areal sempit maupun luas dan ini bergantung pada kebutuhan dan sebaran penduduknya.


23

Foto : Danang Pidekso

inovasi

RISPAM adalah upaya untuk mencapai Dasawarsa II di sektor air minum yang dikenal dengan MDG’s. Masa MDG’s ini telah lewat lebih dari separuh waktunya. Hanya berselang kurang dari empat tahun lagi, yakni tahun 2015, target yang ditetapkan di sektor air minum ini mesti tercapai. Target itu adalah proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi (akses aman) 68,87% (nasional), 78,19% (perkotaan), 61,60% (perdesaan). Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air Minum merilis percepatan penyediaan air minum Jaringan Pipa dan BJP. Artinya, peran pengembangan air minum tidak hanya diemban oleh PDAM tetapi juga dipikul oleh kementerian, dinas, lembaga, badanbadan lain, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk prakarsa dan swadaya masyarakat, industri dengan Corporate Social Responsibility-nya (CSR).

Status RISPAM Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, kebanyakan (63%) belum memiliki RISPAM hingga akhir 2011. Ada 184 (37%) kabupaten/kota yang sudah memiliki RISPAM tetapi kualitas dokumennya sangat variatif, mulai dari yang baik sampai yang buruk. Kebanyakan lingkup studinya tidak meliputi seluruh wilayah kabupaten tetapi hanya beberapa kecamatan atau bahkan di ibukotanya saja. Studi seperti ini belum layak disebut rencana induk. Menurut lingkup studinya, RISPAM dikelompokkan menjadi tiga macam: (1) RISPAM kabupaten/kota yang studinya menye

24

luruh di dalam satu wilayah kabupaten atau kota; (2) RISPAM lintas kabupaten/kota, wilayah studinya lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota dalam satu provinsi; (3) RISPAM lintas provinsi dengan cakupan studi lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten dan/atau kota dan lebih dari satu provinsi. RISPAM bukanlah hal baru. Kegiatan RISPAM ini sudah lama dikenal di dunia kampus, sejak tahun 1970-an, yaitu ketika mahasiswa Teknik Penyehatan ITB melaksanakan Tugas Akhir yang disebut master plan. Tetapi sayang, kegiatan akademis ini tidak mendapatkan momentumnya di lapangan karena mayoritas yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah adalah perencanaan teknik (planning) atau perancangan (designing atau DED = Detailed Engineering Design) Instalasi Pengolahan Air Minum, transmisi dan distribusinya. Selama ini kegiatan pembangunan di sektor air minum tidak memiliki pola pengembangan yang sistematis, hanya berdasarkan kebutuhan dan keinginan sesaat, baik atas alasan politis maupun alasan sosial ekonomis. Akibatnya, sistem penyediaan air minum menjadi tumpang-tindih, tanpa arah jelas, dan tidak terpadu. Padahal hirarkinya ada, yaitu sebelum kegiatan perancangan (design) harus ada studi kelayakan dan rencana induk. Dengan kata lain, kegiatan rencana induk adalah awal untuk pengembangan SPAM di suatu daerah agar arahnya tepat, mengikuti pola pengembangan wilayahnya.

inovasi

Foto : TM. Hasan

f. Sumber air baku yang ada dibuat prioritas penggunaan sumber air tersebut dan harus mendapat izin tertulis (SIPA) dari instansi terkait. Kebutuhan kapasitas air baku disusun untuk menetapkan rencana alokasi air baku yang dibutuhkan SPAM. g. Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi meliputi: h. Identifikasi potensi pencemar air baku, identifikasi area perlindungan air baku, proses pengolahan buangan dari IPAM i. Rencana pembiayaan dan pola investasi, berupa indikasi biaya tingkat awal, sumber pembiayaan. Perhitungan biaya tingkat awal mencakup seluruh komponen pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi, pajak, pembebasan lahan dan perizinan. j. Rencana pengembangan kelembagaan k. Kelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Realitas Daerah

Muatan RISPAM Meskipun master plan sudah lama dikenal di kalangan akademisi Teknik Penyehatan/Lingkungan, namun materi bahasannya be lum selengkap muatan RISPAM. Malah ada kecenderungan setiap orang, meskipun sama-sama sarjana Teknik Penyehatan/ Lingkungan, memiliki pemahaman yang berbeda tentang substansi rencana induk. Untuk menyempitkan perbedaan ini disusunlah sebuah batang tubuh yang dapat dijadikan acuan oleh penyusun RISPAM, pemerintah pusat dan daerah. Acuan ini diharapkan menghasilkan produk dokumen RISPAM yang serupa di seluruh daerah di Indonesia, meskipun penyusunnya berbeda-beda. Muatan tersebut diuraikan di bawah ini. a. Rencana umum, meliputi: 1. Evaluasi kondisi kota/kawasan yang bertujuan untuk mengetahui karakter, fungsi strategis dan konteks regionalnasional kota/kawasan yang bersangkutan. 2. Evaluasi kondisi eksisting SPAM, dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting. b. Rencana jaringan, meliputi perencanaan sistem transmisi dan distribusi. Sistem distribusi me liputi reservoir, jaringan pipa distribusi dan tata letak jaringan pipa dan bukan jaringan pipa. c. Program dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana induk meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifikasi air baku; d. Kriteria dan standar pelayanan, mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang umum digunakan. e. Rencana sumber dan alokasi air baku

Tak dapat dimungkiri, pada saat ini belum semua daerah memiliki pemahaman yang betul tentang RISPAM. Banyak daerah yang belum mendukung pengembangan sektor air minum dengan indikasi belum dialokasikan dalam APBD. Sejumlah kasatker dan asistennya juga ada yang belum paham tentang pentingnya RISPAM sehingga belum gigih berjuang agar kepala daerah mengalokasikannya dalam APBD. Dampaknya juga merambat ke konsultan advisory provinsi yang seharusnya memberikan advis kepada konsultan penyusun RISPAM tetapi malah menyusun atau membuatkan RISPAM. Parahnya lagi, tenaga ahli yang disyaratkan dalam KAK advisory dan penyusunan RISPAM tidak sesuai dengan arahan Permen PU No. 18/2007. Bahkan ada konsultan penyusun yang tidak melibatkan tenaga ahli yang diminta dalam peraturan menteri tersebut sehingga kualitas dokumen RISPAM-nya jauh dari layak. Untuk memperbaiki kualitas advisory dan penyusunan RISPAM perlu diadakan seminar, workshop, pelatihan agar pemahaman Kasatker dan asistennya atas RISPAM meningkat dan berupaya agar kepala daerah memberikan porsi dalam APBD untuk rencana induk ini. Sosialisasi juga perlu diarahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, Bappeda, SKPD yang terkait dengan air minum tentang pentingnya RISPAM. Di pihak konsultan, hendaklah team leader dan tenaga ahli disesuaikan dengan amanat Permen PU 18/2007 agar kualitas pekerjaan berupa dokumen RISPAM menjadi layak. Pada saat yang sama, Kasatker dan asistennya harus responsif atau tanggap dalam berkomunikasi dengan konsultan advisory pusat dan intensif memberikan advisory kepada penyusun RISPAM di kabupaten/ kota agar kualitas dokumennya menjadi layak. Apabila semua unsur tersebut memenuhi tugasnya masingmasing maka hasilnya adalah dokumen RISPAM yang tidak hanya layak tetapi juga menyeluruh sehingga dapat mewakili kondisi eksisting dan pengembangannya minimal 10 tahun ke depan. *) Dosen Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan Bandung,

Alumnus Teknik Lingkungan ITB (sarjana dan magister)


25

inovasi

Foto bersama pelaku dan penerima manfaat PNPM mandiri Perkotaan (atas)

Foto -foto : Ifan Endi Susanto

Penandatanganan perjanjian kerjasama PNPM di Yogyakarta (bawah)

BKM DIY-Solo dan BRI

Tandatangani Perjanjian Kerjasama PNPM Ifan Endi Susanto *)

26

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan semakin mendapat kepercayaan dari pihak swasta, khususnya perbankan. Hal ini dapat dilihat dari ditandatanganinya kerja sama pilot project pembiayaan anggota PNPM Mandiri Perkotaan antara Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Solo Raya dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu.

inovasi

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berdialog dengan penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan.

P

enandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Kese jahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Sujana Royat, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU Guratno Hartono, serta jajaran Direksi BRI. Dalam sambutannya, Menteri PU menyampaikan selamat se kaligus rasa bangga kepada para pelaku dan penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan. Mereka dipandang berhasil “naik kelas”, yang tadinya dari klaster 2 (PNPM Mandiri) menjadi klaster 3, yaitu pemberdayaan usaha mikro melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit usaha lainnya. Hal tersebut, kata Djoko, menunjukkan peningkatan kapasitas dan kemampuan para penggiat PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengembangkan usaha mikro dan memperoleh kepercayaan dari sebuah lembaga keuangan formal, seperti bank BRI. Menteri PU mengatakan, adalah tidak mudah untuk memper oleh kepercayaan dari sebuah lembaga keuangan formal, seperti perbankan. Oleh karena itu, dirinya berpesan agar para penerima bantuan pembiayaan menjaga benar kepercayaan yang telah diberikan. “Ke depan, kita berharap untuk lebih banyak lagi meng antarkan lulusan-lulusan terbaik PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan lainnya, baik dengan perbankan maupun swasta dengan program CSR-nya untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran MDGs,” ujarnya. Dijelaskan Djoko, PNPM Mandiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Tahun 2011 yang lalu merupakan tahun ke-5 pelaksanaan PNPM Mandiri sejak ditetapkan menjadi program nasional. Dan, sebagai program unggulan, kegiatan tersebut terus mengalami perluasan, baik dari jumlah lokasi, alokasi, pelaku, hingga penerima manfaatnya. “Masyarakat diajarkan untuk berdaya dan berkarya serta me ngembangkan jejaring di berbagai bidang, karena program ini menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek pembangunan. Karena itu, upaya peningkatana kese jahteraan masyarakat merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan,” katanya. Oleh karena itu, Menteri PU menyatakan dirinya selalu men

dukung setiap prakarsa dan inovasi yang dikembangkan oleh semua pihak dalam rangka mendukung kesejahteraan rakyat. Di jelaskannya, hingga tahun 2011, jumlah BKM yang telah terbentuk mencapai lebih dari 13.000 di lebih dari 1.100 kecamatan yang tersebar di 268 kabupaten di 33 provinsi. “Sebanyak 9.000 lebih BKM memiliki kesiapan untuk mela kukan kemitraan. BKM-BKM tersebut dalam kapasitasnya sebagai motor penggerak penanggulangan kemiskinan di wilayahnya mempunyai karakteristik yang unggul,” katanya. Hingga bulan April 2011, ada sebanyak 9.700 dari 10.600 unit pengelola keuangan yang sudah mengelola dana pinjaman bergulir untuk modal usaha mikro bagi warga miskin. Modal bergulir tersebut sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 2 juta orang dengan 61% di antaranya adalah perempuan. “Jumlah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang sudah memanfaatkan dana perguliran sebanyak 417 ribu KSM. Mereka adalah kelompok masyarakat miskin yang perlu penguatan dalam aspek keterampilan hidup, keterampilan kerja, teknologi, permodalan, dan manajerial usaha. Dengan penguatan terhadap kelompok ini di berbagai aspek secara terintegrasi, diharapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana,” kata Djoko. Selain itu, kemitraan antara BKM dengan pihak lain juga terjadi dalam bidang pembangunan infrastruktur dan sosial. Untuk sara na pendidikan dan kesehatan misalnya, telah terfasilitasi sebanyak 2.000 KK miskin dengan pendanaan dari luar Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara itu, Gubernur DIY mengatakan, peran BKM sa ngatlah besar sebagai lokomotif untuk menarik gerbong kelom pok masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan. Menurutnya, model pembangunan yang mengutamakan pem berdayaan tidak terlepas dari aspek keberlanjutan dan teknologi tepat guna, ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. “Teknologi tepat guna kembali mendapat tempat melalui penerapan pemberdayaan, karena teknologi tepat guna sangat adaptif dan sensitif terhadap kondisi lokal. Di sisi lain, isu-isu lokal menjadi menjadi tesis bagi praktek pemberdayaan. Kom binasi konsep pembangunan ini memberikan harapan untuk mendudukkan nilai-nilai dan potensi lokal dalam konteks penanggulangan kemiskinan,” katanya. Menurut Sri Sultan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang kemudian diperluas menjadi PNPM Mandiri Perkotaan mampu menjawab persoalan mendasar penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin untuk menambah peng hasilan guna meningkatkan kesejahteraannya. “Program ini bersifat interaktif, sehingga memiliki otoritas dan fleksibilitas ruang bagi berkembangnya pilihan. Evaluasi in dependen menunjukkan, program ini telah teruji, baik dari pencapaian tujuan maupun efisiensinya. Bahkan, P2KP diadopsi dan dijadikan model penanggulangan kemiskinan di 30 negara, termasuk Cina,” paparnya. *) Staf Bidang Humas, Pusat Komunikasi Publik,

Kementerian Pekerjaan Umum


27

gema pnpm

Desa Kami

Punya Dandang Raksasa

Foto -foto : Pamsimas (Istimewa)

Rita Hendriawati *)

Reservoir masyarakat Desa Sudimara

28

Masyarakat Desa Sudimara kini memiliki kebanggan. Mereka memiliki reservoir, yang mereka sebut dengan ‘dandang besar’, dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Dengan kapasitas 40 m3, wadah air raksasa ini mampu menyalurkan air yang layak melalui perpipaan kepada 150 rumah (sambungan rumah).

D

esa Sudimara merupakan desa berkembang, ter letak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Reservoir memiliki bentuk lain dari bangunan pelengkap di Banyumas pada umumnya. Bentuknya silinder, mirip dengan sebuah dandang raksasa. Reservoir adalah menara air yang terbuat dari beton bertulang. Ini kemudian menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Menurut Iskandar, bekas Satlak (satuan pelaksana) yang tetap aktif berpartisipasi, desain bentuk silinder tersebut diilhami oleh bentuk bak penampung (water torn), menyerupai panci untuk memasak. Namun secara teknis dari penghitungan untuk volume material yang sama untuk bangunan berbentuk persegi dan bulat, penggunaan bahan materialnya ternyata lebih irit. “Kesulitan tinggi terjadi pada saat pengerjaannya. Sementara dari segi struktur, tekanan air merata ke semua arah dengan gaya lateral akibat beban air terhadap dinding (metode cangkang),” tutur Iskandar. Pekerjaan cor dilaksanakan dengan beton ready mix K 225 sebanyak 9 meter kubik serta untuk pembuatan tutup reservoir menggunakan cor manual sebanyak 1,5 meter kubik. “Saat beton ready mix datang, masyarakat bergotong royong untuk mengangkut hasil cor ke lokasi reservoir,” ucapnya Kini warga Desa Sudimara tidak kesulitan lagi memperoleh air bersih. Apalagi jika musim kemarau, dimana sebagian besar masyarakat dulu merasakan sulitnya mendapatkan air bersih khususnya di wilayah Dusun II. Karena air menjadi langka, apalagi sumber air yang ada seperti sumur gali, belik dan air sungai hanya mencukupi saat musim penghujan. Sehingga, seringkali pada musim kemarau, masyara

gema pnpm

Anak-anak lebih mudah untuk mencuci tangan setalah dibangun 5 titik kran cuci tangan

kat Dusun II mendapatkan bantuan air dari Pemkab Banyumas yang bekerja sama dengan PDAM setempat. Tidak heran pula jika di setiap rumah tangga memiliki ember ataupun jerigen lebih dari satu. Karena untuk mengangkut air dari sumber yang terdekat, ataupun saat menerima bantuan air dari mobil tanki air, tidak cukup hanya dengan satu ember saja. Keberhasilan program PAMSIMAS menyediakan fasilitas air ini, membuat salah satu warga berteriak histeris kegirangan. Ia kini tidak perlu susah lagi mencari air ke belik atau mata air, karena untuk kebutuhan mandi saja tidak cukup jika hanya dengan satu atau dua ember saja. “Saya kalau ingin mandi besar sehabis menunaikan kewajiban suami istri, harus ngumpulin air dulu beberapa ember pak! Jadinya sebelum ada fasilitas air ini susah,” aku salah seorang ibu yang tidak ingin disebut namanya malu-malu. Maklum, selama ini warga terutama kaum perempuan, harus bersusah payah mengambil air di belik yang jaraknya kurang lebih 500 meter dengan menaiki bukit. Kondisi jalannya yang menanjak itu menyulitkan mereka membawa air dengan jumlah banyak. Dengan langkanya air bersih ini pun membuat kehidupan masyarakat Dusun II, khususnya masyarakat Tembelang menjadi kurang sehat. Karena semua masyarakat tidak mempunyai jamban dan septictank. Selama ini mereka membuang hajat di sungai atau Masyarakat Desa Sudimara bergotong royong membangun reservoir 100%

kebun. Masyarakat wilayah Tembelang sangat bersyukur dengan adanya program PAMSIMAS. Kini kebutuhan mereka terpenuhi, dan sudah terbangun sarana jamban dan septictank di lingkungan mereka. Bahkan sekarang dengan adanya air PAMSIMAS, mushola atau masjid pada saat shubuh banyak yang sholat berjamaah dibanding sebelum ada PAMSIMAS. Karena sulitnya air jika ingin mandi. Hal ini bisa terjadi karena air bersih yang sudah mengalir dan adanya pemicuan/Community Led Total Sanitation (CLTS) dari kader kesehatan dibantu oleh Bidan Desa, Sanitarian, LKM dan Satlak serta perangkat Desa. Menurut H. Mashuri selaku Koordinator LKM ‘Sukma Jati’, ke berhasilan PAMSIMAS di Desa Sudimara dikarenakan keterlibatan dan partisipasi semua pihak masyarakat. Masyarakat Desa Su di mara berprinsip “samirun“ (sami sami urun/sama-sama ber partisipasi). Hal ini dibuktikan dengan adanya pengembangan dari beberapa kegiatan sarana prasarana SAM dan sarana sanitasi Sekolah. Bahkan ada salah satu warga yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan reservoir. Alasannya, sarana tersebut ada lah untuk kepentingan bersama, melihat susahnya untuk men dapatkan air. “Dengan kami memberikan tanah tersebut untuk dibangun sarana umum (bak penampung), insya Allah pahala kami akan mengalir terus menerus, sebagaimana air tersebut mengalir dan terus dimanfaatkan oleh banyak orang,” ungkap Sobari yang di amini oleh istrinya Sarinah. Sumber air dari kegiatan PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Sudimara berasal dari sumur bor dengan kedalaman 100 m, reservoir dengan volume 40 m3. Selain itu juga dibangun kran umum berjumlah 7 unit, tangan box street 16 unit, jaringan perpipaan 3076 m, tempat cuci tangan sebanyak 5 unit dari hasil pengembangan. Kini dari sebelumnya pompa bekerja selama 6 jam dalam setiap 3 hari, sekarang rata-rata pompa bekerja selama 18 jam per hari, akibat banyaknya warga yang mengakses air bersih, bahkan Sambungan Rumah yang terpasang sudah mencapai 150 SR dari yang awalnya hanya 20 SR. Pengembangan tersebut, dapat terealisasi dengan adanya se lisih antara pagu dengan hasil lelang sumur bor dan pipa sejumlah Rp 24.500.000,- serta penambahan in kind menjadi Rp 59.538.000 berupa material, upah, uang dan alat. Di samping itu, hasil dari pemicuan CLTS sudah terbangun 22 buah jamban. Pada tahap awal sudah terpasang 20 sambungan rumah dari berbagai golongan masyarakat. Menurut Waryoko selaku Kades Sudimara, dari rasa handarbeni (memiliki) hasil kegiatan PAMSIMAS, masyarakat akan mangayu bagyo (senang hati) untuk memelihara dan melestarikan hasil kegiatan PAMSIMAS. Bahkan November 2011 lalu, telah mendapat Sertifikat Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) untuk Dusun II dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. *) Central Management Advisory Consultant (CMAC), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)


29

gema pnpm

PPIP Ciptakan Semangat

Melawan Kemiskinan Abdul Hakam *)

Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, didiami oleh 500 Kepala Keluarga (KK). Hampir setengahnya merupakan KK miskin. Desa miskin ini terisolasi dari hiruk pikuk kegiatan perkotaan yang terus maju.

Foto -foto : Carol

D

30

esa Mammi terdiri dari empat dusun, yakni Mammi I, Mammi II, Kayurande, dan Kayuranni. Desa Mammi terletak di daerah yang bertopografi pergunungan yang sangat terjal dan berbukit-bukit. Homogenitas penduduk asli yang mayoritas beragama muslim ini hidup dengan keterbatasan dan kekurangan. Mayoritas penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Namun disamping itu penduduk juga ada yang bermata pencarian sebagai petani perkebunan, peternak kuda, sapi, dan kambing. Potensi desa ini ialah dari sektor perta nian dan perkebunan. Seperti beras, cokelat, dan gula merah me rupakan produk andalan dari Desa Mammi yang siap dipasarkan. Hasil kekayaan alam yang begitu luas terkendala dengan pe masaran yang akan dilakukan karena hasil sumberdaya tersebut sulit dipasarkan karena tidak ada akses jalan menuju pusat kota. Kalaupun ada jalan, masih berbentuk tanah dan membutuhkan waktu lama untuk melalui jalan tersebut. Hal ini diperparah jika tiba musim penghujan. Jalan yang ada sama sekali tidak bisa di lalui karena licin, berlumpur, dan rawan kecelakaan. Dapat diba yangkan, untuk menuju jalan raya saja harus melalui 1 jam per jalanan. Hal ini lah yang menyebabkan desa ini sulit berkembang dari keterisolasian yang selalu terkungkung. Desa seperti Mammi ini merupakan sasaran yang tepat untuk program Pemberdayaan PPIP. Bagaimana tidak, ketika musim penghujan tiba masyarakat sulit untuk memasarkan hasil sumberdaya untuk dijual di kota. Hal inilah yang dapat mematikan kegiatan perekonomian di desa Mammi. “Ketika musim penghujan tiba, sulit bagi kami untuk mema sarkan hasil perkebunan kami. Jalannya jelek dan sulit dilalui” ung kap salah seorang warga ketika tim sekretariat berkunjung. “Kami sangat beruntung mendapatkan bantuan dari program PPIP.

gema pnpm

MCK dan jembatan yang dibangun melalui program PPIP (kiri dan kanan jauh)

Dengan PPIP semakin mudah akses menuju ke kota. Sehingga hasil panen kami dapat dijual dan tentu saja hal ini dapat menolong masyarakat kedepannya. “Untuk itu, kalau bisa kami dibantu lagi”, ungkap Kepala Desa Mammi. Masyarakat Desa Mammi turut berpartisipasi dalam melaksa nakan PPIP tahun 2010 dengan membangun jalan cor 1300 m. Dengan dibangunnya jalan ini, diharapkan sepeda motor dan mobil dapat mengangkut hasil panen pertanian dan perkebunan penduduk untuk dijual ke kota. Tentu saja sepeda motor dan mobil dibayar dengan ongkos yang murah. Jalan desa yang tadi hanya berupa tanah liat dan berbatu-batu cadas yang sangat membahayakan kini telah berubah menjadi jalan yang bagus dan kuat untuk dilalui. Awalnya jalan ini ditempuh dengan 10-15 menit saja. Selain itu jalan ini juga menghubungkan akses satu dusun dengan dusun yang lainnya. Faktanya di lapangan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa setempat, melalui dana bantuan program PPIP ini. Masyarakat sangat bersyukur dengan infrastruktur di desanya yang dapat membuka akses ekonomi yang lebih baik.

Desa Satonyaman Desa ini ada di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Didiami oleh 1000 KK, merupakan desa miskin. Hampir 560 KK merupakan kategori KK miskin. Homogenitas pen duduk ialah bermata pencaharian sebagai nelayan. Maklum saja desa ini merupakan desa minapolitan yang terletak di daerah pe sisir. Desa ini memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah ruah. Terlihat dari daerah topografi dari desa ini yang membentang luas daerah pantai. Selain menjadi nelayan, penduduk setempat

juga ada yang menjadi petani rumput laut yang hasilnya akan dijual ke seluruh daerah di Sulawesi. Terkait melimpah ruahnya potensi Desa Satonyaman tentu masih ada kendala dalam hal memasarkan sumberdaya alam yang ada. Hal ini dikarenakan ke beradaan infrastruktur jalan yang dirasakan masih sangat minim akan kualitas yang baik dan mumpuni. Dapat dibayangkan, untuk menuju ketempat daerah pesisir pantai jalan yang ada hanya berupa jalan tanah, hal ini kurang memadai untuk melakukan serangkaian kegiatan perekonomian khususnya dalam memasarkan hasil kelautan dan perikanan desa seperti di Satonyaman ini merupakan sasaran yang tepat untuk program pemberdayaan PPIP. Bagaimana tidak, masyarakat sangat membutuhkan sekali infrastruktur jalan untuk membuka akses dari laut menuju jalan raya. Agar pemasaran kegiatan perekonomian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini tentu saja dapat menekan ongkos. “Kami beruntung sekali dapat bantuan dari PPIP ini karena kami dapat bangun jalan yang menghubungkan antara jalan raya dan pesisir pantai selain itu jalan ini juga membuka akses baru menuju ke SMA”. Ungkap Kepala Desa Satonyaman. Selain itu, ia menyampaikan harapan besarnya untuk kembali mendapatkan dana PPIP tahun 2011. Melihat manfaat yang ada buat warga desa kami. Masyarakat Desa Satonyaman, dalam me laksanakan PPIP tahun 2010 ini dengan membangun jalan 360 m, dua MCK dan satu riol. Dengan terbangunnya saran infrastruktur ini diharapkan dapat membuka akses jalan menuju dan dari pesisir pantai. Selain itu dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, karena masyarakat dalam membuang air tidak perlu di pantai lagi. Tetapi dapat dilakukan di tempat di MCK yang telah terbangun dan yang terkahir ialah, riol diharapkan dapat meningkatkan hasil


31

gema pnpm kelautan dan perikanan masyarakat. Jalan desa yang dulu berupa tanah kini kondisinya lebih baik dengan kondisi yang sudah tertata rapi yang terbuat dari semen. Selain itu masyarakat yang sebagian besar membuang hajat di pantai kini sudah memanfaatkan MCK yang ada. Faktanya di lapangan banyak sekali manfaat di lapangan yang diperoleh dari bantuan PPIP ini. Ada tiga manfaat yang secara gamblang dilihat dari narasi di atas yakni, dibidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Maka, dari manfaat yang ada semakin menumbuhkembangkan optimasme masyarakat untuk masa depan yang lebih baik di desanya.

Desa Mirring Desa ini berlokasi di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Didiami oleh 900 Kepala Keluarga (KK), dan merupakan desa miskin. Homogenitas penduduk ialah ber matapencaharian nelayan. Maklum, desa ini merupakan desa minapolitan yang terletak di daerah pesisir. Potensi desa ini ialah perikanan yang sangat melimpah ruah. Terlihat dari daerah topografi dari desa ini yang membentang luas daerah pantai namun ada juga wilayah pertaniannya. Selain menjadi nelayan, penduduk setempat juga ada yang menjadi petani, buruh tani, petani coklat dan kelapa. Kemiskinan yang melanda desa ini tentu saja karena dengan kondisi alam ini yang sangat panas, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Dapat dibayangkan dengan kondisi alam yang seperti itu, sangat sulit masyarakat dapat memasarkan hasil sumberdaya alam

32

yang dikarunia tuhan di desa tersebut. Rasanya sayang bila sumber daya yang Tuhan berikan tidak dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kesajahteraan masyarakat Desa Mirring. Salah satu peyebabnya ialah karena minimnya sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan. Desa seperti Mirring ini merupakan sasaran tepat untuk program pemberdayaan PPIP. Bagaimana tidak, kita bisa meli hat bahwa dengan melimpah ruahnya sumberdaya, sangat disa yangkan jika tidak dimanfaatkan karena keterbatasan sarana. “Kami sangat beruntung sekali dengan mendapatkan dana PPIP yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan perekonimian di desa kami,” ungkap Kepala Desa Mirring. Masyarakat Desa Mirring, dalam melaksanakan PPIP ini, membangun empat infrastruktur perdesaan. Yakni, dua jembatan dan dua jalan menuju pelabuhan. Dengan terbangunnya jalan ini, diharapkan mobil truk dapat masuk dan membawa hasil panen dengan ongkos yang murah dan ojek dapat melintas di jalan ini, juga dengan ongkos yang murah. Menurut kepala desa, kami membangun dua jembatan dan dua jalan dengan dana 250 juta merupakan hal yang luar biasa, dibandingkan pemda yang menanggarkan 1 milyar perdesa tidak jelas membangun apa (papar kepala desa). Banyak manfaat yang diperoleh dari bantuan PPIP ini, Maka dari itulah dari manfaat yang ada semakin menumbuh kembangkan keoptimasan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik di desanya. *) PPK PPIP Ditjen Cipta Karya

lensa ck

Penanggulangan Darurat Ditjen Cipta Karya

Pada Bencana Banjir di Provinsi Banten 17 Januari 2012


33

seputar kita

Sebagai persiapan dalam menghadapi tahun anggaran 2012 dan dalam rangka reformasi birokrasi, Direktorat Bina Pro gram mengadakan rapat staf yang diikuti oleh semua pegawai di lingkungan ter sebut, Senin (9/1). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Bina Pro gram Antonius Budiono. Dalam arahannya, Antonius me nga takan, salah satu tugas utama Direktorat Bina Program adalah ter susunnya RPIJM bagi setiap ka bupaten/kota. RPIJM ini merupakan quick win yang akan menjadi tolak ukur Dit. Bina Program dalam keberhasilan melaksanakan reformasi bi rokrasi. “RPIJM ini bukan hanya dimonitor oleh inspektorat melainkan oleh tim UKP4 yang dibentuk khusus oleh presiden. Untuk itu SPPIP yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan RPIJM harus sinkron,” katanya. (dvt)

Foto : Danang Pidekso

Rapat Staf Direktorat Bina Program

PU Siap Sukseskan

Indonesia MDGs Awards

Foto : Buchori

Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs, Nila F. Moeloek, meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mensukseskan Indonesia MDGs Awards (IMA) yang digelar mulai 31 Januari 2012. Dukungan tersebut berupa partisipasi pameran air minum, sanitasi, persampahan, kekumuhan, dan penataan Ruang Terbuka Hijau, serta menjadi narasumber dan peserta pada talkshow bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menerima rombongan

Nina A. Moeloek, di ruang kerjanya (4/1), menyatakan siap mendukung MDGs Awards. Menurutnya, Kementerian PU yang dulu hanya dikenal masyarakat identik dengan membangun jalan dan jembatan, sebenarnya banyak tugas lain yang banyak melibatkan masyarakat seperti pada program PNPM Mandiri Perkotaan. “Dalam salah satu penilaian MDGs Awards, yaitu akses air minum dan sanitasi yang layak, merupakan tugas kami, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya,” ujarnya. (bcr)

Para pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan jamaah Masjid As Salam memberikan santunan kepada 50 anak yatim di Jalan Nangka Raya Nomor 30 RT 01 RW 09 Parung Panjang, Bogor, Sabtu (24/12/2011). Mereka berasal dari Taman Pendidikan Al Quran di Perumnas II Parung Panjang, Bogor, dan sekitarnya. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dari Para Pejabat dan Karyawan/Karyawati, Pengurus BPDI Masjid As-Salam Kemterian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, kami keluarga besar Yayasan Al-Istiqomah Parung Panjang mengucapkan Jazzakumullah Khairan Katsiran.

34

Foto : Istimewa

Kementerian PU dan Kemenpera Santuni Anak Yatim Parung Panjang

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

berita utama

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat hari imlek 2563

gong xi fat chai

Bayar Tuntas Kinerja 2011

Recommend Documents