BAWASLU HATI-HATI ATUR CALON TUNGGAL. Sekretariat Pengawas Pemilihan Juga Terikat Kode Etik. Dukungan Calon Masih Terjebak KMP vs KIH?

EDISI 7, JULI 2015

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

HATI-HATI ATUR CALON TUNGGAL

SOROTAN

Setelah MK Legalkan Politik Dinasti

INVESTIGASI

Dukungan Calon Masih Terjebak KMP vs KIH?

BRIEFING

Sekretariat Pengawas Pemilihan Juga Terikat Kode Etik BULETIN BAWASLU | EDISI 7, JULI 2015

www.bawaslu.go.id

BADAN

UM

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar, Wisnu Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

nan. Hal ini m e n g a k i b atBAWASLU kan dinamika politik tidak berjalan akiHATI-HATI bat minimnya ATUR CALON TUNGGAL calon yang terkendala syarat administratif. Tidak hanya bagi calon yang diusulkan Parpol maucover: Tika pun gabungan Parpol, tetapi juga calon yang berasal dari perseorangan. Minimnya calon dalam Pilkada, tentu saja membutuhkan jalan keluar dengan resiko politik yang tidak terlalu besar. Boleh saja kita menawarkan “bumbung kosong” agar calon tunggal tetap dilegitimasi dalam Pilkada. Atau mungkin ada pihak yang memaksakan kompromi politik memalui “calon boneka” yang sekedar meramaikan proses hajatan demokrasi daerah ini. Tetapi perlu dipertimbangkan lagi bahwa kedua hal tersebut justru akan merusak esensi demokrasi dan menciderai edukasi politik bagi masyarakat. EDISI 7, JULI 2015

BULETIN

N

PE

Menjaga Kualitas Demokrasi AS PEMIL AW IH A NG

Minimnya calon dalam proses pendaftaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi pertanyaan bagi sistem demokrasi kita. Setidaknya terdapat beberapa analisa mengapa hal ini terjadi. Pertama, gagalnya mesin Partai Politik dalam mencetak kader terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengisi pospos penting struktur pemerintahan. Hal ini menandakan proses kaderisasi yang tidak berjalan secara maksimal, baik di dalam maupun diluar organisasinya. Parpol terkesan enggan mengelaborasi kemampuannya untuk memberikan pendidikan politik secara efisien dan efektif kepada masyarakat. Memang ukuran keberhasilan Parpol tidak hanya diukur dari banyaknya calon semata, tetapi minimnya calon yang berkompetisi, menandakan ada yang salah dari tanggung jawab partai Parpol dalam meciptakan kaderkader yang berkualitas dan kompeten. Kedua, pusaran kepentingan yang merasa diuntungkan dengan keberadaan calon tunggal dalam Pilkada, sehingga baik secara sengaja atau tidak sengaja berkehendak untuk menciptakan situasi untuk membiarkan calon tunggal terjadi. Ketiga, ketatnya persyaratan pencalo-

DAFTAR ISI Dari Redaksi Laporan Utama Hati-hati Atur Calon Tunggal Opini Upaya Administratif Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sorotan Setelah MK Legalkan Politik Dinasti Investigasi Dukungan Calon Masih “Terjebak” KMP vs KIH? Info Bawaslu Briefing Sekretariat Pengawas Pemilihan Juga Terikat Kode Etik Bawaslu Terkini RDP Gabungan: Mengukur Kesiapan Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengamanan Pilkada

BULETIN BAWASLU | EDISI 7, JULI 2015

2 3

6 7 10 12

13

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

SOROTAN


INVESTIGASI

Dukungan Calon Masih Terjebak KMP vs KIH?

BRIEFING

Sekretariat Pengawas Pemilihan Juga Terikat Kode Etik

www.bawaslu.go.id

Salam Awas Divisi Update Persiapan Pelaksanaan Pengawasam Pilkada Tahun 2015 Bawaslu Targetkan Raih Predikat WTP Tahun 2015 Menuju Sentra Gakkumdu yang Profesional Tanpa Ego Sektoral Bawaslu Perkuat Kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Sudut Pandang Daniel Zuchron: Panwas Terus Potret Kesiapan KPU di Daerah Profil Jenderal Pol. Badrodin Haiti Ekspose Daerah Rakernis Matangkan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pilkada Feature Galeri

16 18 20 21

22 24

26 27 28

Hati-hati

Atur Calon Tunggal

HENDRU

Penundaan pemilihan kepala daerah tidak hanya dimungkinkan apabila di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa penundaan juga akan dilakukan apabila pasangan calon (paslon) yang mendaftar kurang dari dua. Pasal 89 PKPU 12/2015 ayat (1), menyebutkan dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran paslon hanya terdapat satu paslon atau tidak ada paslon yang mendaftar, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota memperpanjang masa pendaftaran paslon paling lama tiga hari. Kemudian

pada ayat (4) menegaskan dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu paslon atau tidak ada paslon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada

pemilihan serentak berikutnya. Potensi pilkada hanya diikuti calon tunggal, tidak hanya ada pada masa pendaftaran. Jika berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya satu paslon yang memenuhi persyaratan, maka KPU


3

masing-masing daerah membuka kembali pendaftaran pendaftaran paslon paling lama tiga hari. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat satu paslon atau tidak ada paslon yang mendaftar, maka untuk pemilihan di 2015 ini akan ditunda pada 2017. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU, pendaftaran paslon di 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten, akan dilaksanakan secara serentak oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tanggal 26 - 28 Juli 2015. Menilik dinamika politik yang ada di daerah, peluang hanya adanya calon tunggal di daerah cukup terbuka. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar KPU cermat dan hati-hati dalam membuat aturan teknis terkait calon tunggal guna memperkecil peluang ditundanya pilkada 2015 menjadi ke 2017. Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengatakan kehati-hatian perlu dikedepankan mengingat pilihanpilihan yang akan diambil KPU dalam aturan teknis jika ada calon tunggal, bisa menentukan apakah calon-calon penantang bakal muncul ataukah tidak. Dia menjelaskan yang krusial adalah pengaturan lebih lanjut tentang perpanjangan masa pendaftaran yang akan dilakukan jika selama 26-28 Juli 2015 ternyata paslon di sebuah daerah yang mendaftar kurang dari dua. Kembalikan Berkas Menurutnya dalam tahapan perpanjangan masa pendaftaran yang akan berlangsung tiga hari, harus diartikan dengan KPU membuka kembali pendaftaran paslon dari awal. Apabila dalam masa pendaftaran 26-28 Juli telah ada satu paslon yang mendaftar, maka pada perpanjangan masa pendaftaran paslon tersebut dapat kembali mendaftar meskipun dengan komposisi partai politik pendukung yang berbeda. “Jika KPU mengembalikan berkas pasangan calon tunggal, kemungkinan besar pada saat perpanjangan masa pendaftaran, akan bertambah pasangan calon yang mendaftar,” kata Nasrullah. Diketahui dalam UU Pilkada, parpol atau gabungan parpol yang ingin mengusung paslon disyaratkan

4

”

Jika KPU mengembalikan berkas pasangan calon tunggal, kemungkinan besar pada saat perpanjangan masa pendaftaran, akan bertambah pasangan calon yang mendaftar

”

Nasrullah

PIMPINAN BAWASLU RI

memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Nasrullah mengatakan, calon tunggal dapat saja terjadi karena beberapa sebab seperti petahana yang dianggap terlalu kuat, maupun terlalu besarnya dukungan gabungan parpol yang mengusung salah satu paslon. Oleh sejumlah kalangan, calon tunggal disinyalir dapat pula sengaja diciptakan sebagai bagian dari skenario atau strategi untuk melemahkan dominasi lawan politik dengan memundurkan pilkada. Nasrullah mengungkapkan jika KPU mengatur bahwa perpanjangan masa pendaftaran diperbolehkan untuk mengocok ulang besaran dukungan bahkan nama paslon, maka peluang munculnya paslon lain sangat besar. Pasalnya satu-satunya paslon yang mendaftar, dapat saja memecah dukungannya sehingga memberi


jalan bagi paslon yang mungkin telah disepakati oleh koalisinya untuk menjadi paslon nomor dua. Menurutnya dengan cara tersebut, nantinya paslon yang akan bertarung bahkan dapat bertambah menjadi tiga. Sebab koalisi parpol yang awalnya tidak mengajukan paslon misalnya karena ingin “menyandera” pilkada 2015 sehingga diundur 2017, menjadi terpaksa mengusung paslon karena hadirnya paslon nomor dua tersebut. “Akan tetapi kalau yang telah mendaftar tidak bisa mengotak-atik dukungan maupun calon yang maju, pasti tidak ada yang mau maju bertarung dengan pasangan calon tunggal. Nah, nanti sengaja tidak ada yang mau mendaftar agar pilkada diundur,” kata Nasrullah. Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan jika perpanjangan masa pendaftaran terpaksa dilakukan, hal itu tidak akan menggeser jadwal pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Sementara itu terkait paslon yang telah diterima pada pendaftaran pertama yang kemudian ingin mencabut pendaftarannya setelah yang bersangkutan menjadi paslon tunggal, KPU masih mendiskusikannya lebih lanjut. “Sedang kita diskusikan. Untuk sementara, peraturan tidak memperbolehkan,” kata dia. Anggota Komisi II DPR RI Muhamad Arwani Thomafi menegaskan bahwa UU Pilkada telah mengamanatkan pelaksanaan 8 Pilkada diikuti minimal oleh dua pasang calon. Menurutnya dampak jika adanya calon tunggal berupa penundaan pilkada di daerah yang bersangkutan, hal itu merupakan kewenangan dari KPU. “Sebab UU Pilkada tidak mengatur tentang itu,” ujarnya. Karena itu Arwani mengatakan bahwa partai politik harus menyiapkan kader yang akan maju menjadi kontestan dalam Pilkada agar paslon yang bertarung tidak tunggal. Jangan “Bumbung Kosong” Wacana calon tunggal di pilkada, ikut memunculkan wacana untuk penerbitan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu) sebagai solusi agar pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon tetap dapat dilaksanakan di

2015. Calon tunggal diusulkan untuk melawan kolom kosong atau yang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) sering disebut dengan bumbung kosong. Menurut Ketua Departemen Riset dan Cunsulting PARA Syndicate, Toto Sugiarto, wacana perppu tersebut jangan sampai terwujud. “Presiden sebaiknya tidak menerbitkan perppu terkait bolehnya calon tunggal lawan bumbung kosong, langkah tersebut bisa berbahaya bagi demokrasi. Jika diberlakukan dalam jangka panjang, apalagi dipermanenkan dalam UU nantinya, akan banyak politisi dompet gendut yang borong parpol, itu bahaya,” kata dia. Toto menuturkan, apabila diberlakukan bagi pilkada 2015 saja, perppu memang tidak akan memunculkan aksi borong partai oleh politisi. Akan tetapi hal tersebut akan jadi preseden buruk kedepan bahwa bangsa ini tidak menghormati hukum yang telah dibuatnya sendiri. “Hukum dibelokbelokkan demi kepentingan sesaat parpol. Sebaiknya bangsa ini belajar menghormati hukum yang dibuatnya

”

Presiden sebaiknya tidak menerbitkan perppu terkait bolehnya calon tunggal lawan bumbung kosong, langkah tersebut bisa berbahaya bagi demokrasi. Jika diberlakukan dalam jangka panjang, apalagi dipermanenkan dalam UU nantinya, akan banyak politisi dompet gendut yang borong parpol, itu bahaya

sendiri, menjalankannya dengan segala konsekwensi yang muncul,” tandasnya. Apabila alasannya adalah khawatir sejumlah daerah menjadi dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), sambung Toto, hal tersebut juga akan terjadi meskipun tidak ada calon tunggal di pilkada. Pasalnya sebagian daerah peserta pilkada serentak 2017, masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2016 mendatang. “Jadi alasan kedaruratannya terbantahkan,”

Toto Sugiarto KETUA PARA SYNDICATE

Toto menjelaskan. Lebih lanjut dikatakan, penundaan pilkada 2015 bagi daerah dengan calon tunggal memang tidak akan menjamin akan memunculkan calon di 2017. Akan tetapi, menurutnya parpol akan belajar banyak dari penundaan ini. Apalagi ditahun tersebut diperkirakan sengketa yang terjadi pada Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah selesai. [Haryo Sudrajat]

www.kompasiana.com


5

Opini Upaya Administratif Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

L

ahirnya Undang-Undang Nomor 1 Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/ Tahun 2015 sebagaimana diubah Kota yang mengeluarkan Keputusan yang dengan Undang-Undang Nomor 8 menjadi obyek sengketa. Makanya syarat Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur yang harus dipenuhi sebagai lembaga danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil banding administratif adalah memastikan Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota seluruh upaya keberatan di internal KPU memberikan kewenangan sengketa Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sudah pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu selesai dilakukan oleh pemohon. (Bawaslu) Provinsi atau (Panitia Pengawas Lembaga Banding Administratif Pemilu) Panwaslu Kabupaten/Kota. menggantikan keberadaan Pengadilan Tata Sengketa Pemilihan yang dapat ditangani Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa oleh Bawaslu Provinsi atau Panwaslu dan memutus pengujian Keputusan Pejabat Kabupaten/Kota adalah sengketa antarTata Usaha Negara. Oleh karenanya banding peserta pemilihan dan sengketa antara yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang Oleh: Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara tidak puas atas Keputusan Lembaga Banding HERIYANTO* Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan Administratif ditujukan ke Pengadilan Tinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Tata Usaha Negara (PT TUN). PT TUN Independen Pemilihan (KIP) Provinsi atau merupakan pengadilan tingkat pertama yang KPU/KIP Kabupaten/Kota. Hukum acara penyelesaian memeriksa dan memutus setelah seluruh upaya administrasi sengketa pemiliihan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan selesai dilakukan di Lembaga Banding Administratif. Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Sebagai Lembaga Banding Administratif, Bawaslu Upaya administratif di dalam praktik hukum tata usaha Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dituntut negara bukanlah sesuatu yang baru, kita pernah mengenal profesionalitasnya dalam memeriksa dan memutus. Bawaslu yang namanya upaya adminstratif di bidang kepegawaian Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota bukan hanya ditangani oleh Badan Administrasi Kepegawaian dan upaya memusyawarahkan para pihak untuk bersepakat, melainkan administratif di bidang pajak ditangani Majelis Pertimbangan wajib menyelesaikan dengan membuat Keputusan. Keputusan Pajak. Keberadaan lembaga upaya adminsitratif sudah Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat dikenal eksistensinya jauh hari sebelum lahirnya Undang- Final dan Mengikat kecuali Keputusan terkait Sengketa Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5 Thn 1986). antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan Pemikiran di balik perlunya lembaga yang menjalankan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KIP Provinsi atau upaya administratif adalah untuk mengurangi beban Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. perkara yang sudah menumpuk di pengadilan. Lembaga Dalam perjalanannya, penyelesaian sengketa di Pemilu yang menjalankan upaya adminsitratif merupakan lembaga Legislatif 2014 sukses dimainkan oleh Bawaslu RI dan yang bersifat Quasi Judicial atau lembaga penyelenggaraan Bawaslu Provinsi sebagai lembaga Banding Administrasi. (eksekutif) yang memiliki Sudah banyak Keputusan yang fungsi memutus seperti dikeluarkan menjadi jalan keluar layaknya peradilan. Lembaga terhadap keadilan konstitusional upaya administraif semacam dari Partai Politik dan juga Calon ini dikenal dengan lembaga Legislatif. Tentu saja apa yang Banding Administrasi sudah dilakukan oleh Bawaslu (Administrative Beroep). RI dan Bawaslu Provinsi dalam Peran lembaga menyukseskan sengketa pemilu administratif memposisikan legislatif, perlu diikuti oleh diri sebagai lembaga yang Bawaslu Provinsi atau Panwaslu seolah-olah bertindak seperti Kabupaten/Kota dalam memeriksa pejabat tata usaha negara asal. dan memutus penyelesaian Sebagai contoh Panwaslu sengketa pemiliihan Gubernur, Kabupaten/Kota ketika Bupati, dan Walikota. memutus sengketa pemilihan *Heriyanto, SH., MH. adalah maka seolah-olah Panwaslu Tim Asistensi Bawaslu RI FRONTROLL.COM

6



Ilustrasi. Gambar: Nusa Online

Terbitnya Surat Edaran No.302/KPU/VI/2015 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan polemik terkait terbukanya celah bagi petahana untuk memelihara politik dinasti.

Sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI meminta KPU mencabut surat tersebut. DPR RI menilai, SE No.302 telah menyebabkan sejumlah kepala daerah berbondong-bondong mengundurkan diri hanya agar kerabat mereka dapat mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2015. Hal itu dinilai telah menyalahi semangat UU Pilkada yang ingin membatasi politik dinasti di daerah. “Materi ini bertentangan dengan PKPU, pun UU. Solusinya sederhana, ini kita tegas, cabut! Yang kedua, Ketua KPU jangan berpolemik. Ini kita bicara hukum, Pak, bicara hukum yang ada aturannya. PKPU ini tanggal 12 Mei sudah diundangkan. Bunyinya adalah inkumben itu yang sedang menjabat. Ini jelas di sini, Pak!” kata Anggota Komisi II DPR RI, Arteri Dahlan, di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan (24/6). Wakil Ketua Komisi II, Riza Patria mengatakan, SE No.302 tak salah dalam segi menjelaskan definisi petahana. Namun demikian, SE itu juga memberi peluang bagi petahana untuk mencalonkan keluarganya. “Kalau SE direvisi, paling

penting ia mampu menjelaskan substansi yang diinginkan oleh UU, sekalipun tak cukup kuat. Untuk itu saya usul, selain perlu merevisi UU, tapi dalam waktu dekat adalah merevisi SE,” kata Anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya itu. Sementara KPU berkeras bahwa surat itu dibutuhkan untuk menjelaskan makna petahana dalam Peraturan KPU (PKPU). KPU RI sendiri tak bisa mencabut surat itu, sebab SE No.302 memuat petunjuk teknis pendaftaran calon kepala daerah bagi penyelenggara di tingkat bawah. Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, mengatakan, semangat UU untuk membatasi terpeliharanya politik dinasti telah disampaikan dalam PKPU, sebelum kemudian DPR RI menilai bahwa tafsiran KPU terkait petahana dalam peraturan tersebut telah melanggar UU. “Definisi petahana yang kami ajukan dikoreksi, dan kami menerima koreksi itu, dan point ini, tidak lama kemudian kita nyatakan kesepakatan, dan wajah Pak Ketua (Rambe Kamarul Zaman) langsung cerah,” tuturnya. SE No.302, demikian Husni, terbit


7

setelah muncul banyaknya pertanyaan terkait dengan makna petahana. SE itu menjelaskan bahwa petahana adalah pejabat yang eksistik (yang sedang menjabat). “Bagaimana dengan mereka yang, misalnya, akhir masa jabatannya habis sehari sebelum pendaftaran? Apakah dia petahana? Maka tidak dinyatakan sebagai petahana,” ujarnya. Perdebatan antara Komisi II dan KPU di rapat dengar pendapat (24/6) pada akhirnya berakhir deadlock. Sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI berkeras agar KPU mencabut surat tersebut, sementara KPU sendiri tetap pada keyakinan bahwa makna petahana dalam PKPU terlalu lemah, sehingga SE No.302 harus ada untuk mendukung semangat UU terkait pembatasan politik dinasti Menutup celah Arwani Thomafi, anggota Komisi II dari partai PPP menawarkan solusi. Menutup celah politik dinasti tak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan hukum. Jalan politik juga mesti turut ditempuh dalam mencegah ini. “Solusi untuk membatasi atau mengantisipasi munculnya praktik politik dinasti tidak hanya dalam bentuk UU, tapi juga, misalnya, dalam bentuk keputusan politik dari pemerintah,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi, di

”

Solusi untuk membatasi atau mengantisipasi munculnya praktik politik dinasti tidak hanya dalam bentuk UU, tapi juga, misalnya, dalam bentuk keputusan politik dari pemerintah,

”

Arwani Thomafi Anggota Komisi II DPR RI Gedung DPR RI, Jakarta Selatan (24/6). Menurutnya, ketika UU dan PKPU dapat disiasati oleh petahana, maka partai dapat menutup celah tersebut. “Partai

politik jangan pernah mencalonkan mereka yang terindikasi mau melanggengkan politik dinasti,” ujarnya. Selain partai, pemerintah juga dapat memainkan perannya untuk menjalankan semangat UU melalui wewenangnya atas pemerintahan di daerah. DPR dapat mendesak Menteri Dalam Negeri untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pengunduran Diri dari kepalakepala daerah yang terindikasi ingin melanggengkan politik dinasti. “Tidak hanya solusinya itu dalam bentuk SE atau PKPU atau UU. Yang riil justru tindakan keputusan politik dari pemerintah, dalam hal ini Mendagri, dan juga keputusan politik dari partai poilitik itu sendiri,” kata Anggota Dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Ia mengatakan, Komisi II DPR RI bisa saja menyampaikan usul pada ketua-ketua umum partai untuk tak merekomendasikan kepala daerah yang terindikasi ingin melanggengkan politik dinasti. Hal itu lebih solutif dibandingkan dengan terus memperdebatkan SE No.302 dari KPU. “Kita enggak hanya mendorong KPU, namun celah di parpol justru terbuka lebar untuk menyiasati hal itu. Kalau parpol sepakat, enggak akan jadi. Pintu terakhirnya kan di parpol,” kata dia. [Ira Sasmita]

Political Quotes The democracy process provides for political and social change without violence.

Aung San Suu Kyi

Pemimpin Oposisi Myanmar Amerika Serikat

8


It’s very important to vote. People died for this right.

Lenny Kravitz Penyanyi asal Amerika Serikat

Komisi II: Bawaslu Sangat Penting Pengalaman melaksanakan berbagai pemilihan, seharusnya bisa menjadi jaminan bahwa gelaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada 9 Desember mendatang berjalan sukses. Tidak hanya kelancaran pelaksanaan seluruh tahapan, namun para pemimpin yang dihasilkan pun benar-benar pilihan rakyat yang berkualitas sehingga nantinya mampu mengantarkan nasib daerah dan rakyatnya ke jenjang yang lebih baik.

Demikian disampaikan, Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman saat menghadiri rapat konsultasi gabungan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, (6/7). ‘’Kita sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, jadi, hasil pemilu harus ada perubahan, harus lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pemilihan kepala daerah serentak nanti,” tegasnya. Ia menegaskan kembali, ukuran keberhasilan dalam pilkada adalah bermanfaat bagi bangsa ini. Peraturan perundangundangan yang telah dikeluarkan dengan lengkap harus bisa menjadi pedoman a dalam pilkada yang demokratis. Selain itu ia mengatakan terkait siapa yang akan menyelesaikan perselisihan hasil akhir Pilkada, DPR masih menunggu keputusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, MA telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan hasil Pilkada, namun secara terbuka MA tidak bersedia atas pemberian kewenangan tersebut. Setali tiga uang dengan apa yang di tegaskan MA dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, MK juga telah menyatakan hal yang sama jika nantinya terdapat perselisihan hasil akhir Pilkada. ’’Akan tetapi jika sampai batas akhir perundingan namun belum juga terbentuk peradilan khusus, maka MK masih berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil akhir Pilkada,’’ jelas Rambe. Selain hal diatas, Rambe juga mengatakan terkait peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, Komisi II DPR RI mengharapkan Bawaslu RI dan jajarannya ke bawah diperkuat. Bawaslu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lewat bimbingan teknis kepada Panwas sampai tingkat bawah. “Pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya terjawab dengan suksesnya gelaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Jadi Komisi II DPR RI menganggap penting adanya Bawaslu RI dan tingkatannya ke bawah untuk mengawasi Pemilu dan Pilkada,’’tegasnya. Seperti yang telah diketahui, atas peran Bawaslu, pelanggaran yang terjadi pada gelaran Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 semakin berkurang dibandingkan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu sebelumnya. Atas sukses penyelenggaraan Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu selaku penyeleng-

gara mendapat apresiasi dari dunia internasional. Khususnya KPU negara tetangga yang mengakui bahwa Indonesia patut dijadikan contoh dalam berpemilu. Indonesia dapat mengelola pemilu dengan kurang lebih 190 juta pemilih dengan perbedaan suku, agama, dan tantangan geografis lainnya, Indonesia bisa menyelesaikan pemilu tahun 2014 dengan baik tanpa menimbulkan sebuah konflik yang ekstrim seperti yang diperkirakan banyak orang. Terus Diperjuangkan Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengungkapkan bahwa gelaran pilkada serentak tahun 2015 menjadi ujian sekaligus batu loncatan bagi Bawaslu. Karena itu penting bagi Bawaslu untuk dapat menghasilkan pengawasan yang efektif baik dalam proses pengawasan tahapan pemilu maupun dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah. Demikian disampaikan Gunawan dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia Gelombang I di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (27/7). Dia menjelaskan saat ini Bawaslu di tingkat kabupaten/kota masih bersifat ad hoc (panitia), bukan lembaga permanen. Hal tersebut berbeda dengan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara struktural telah permanen sampai tingkat kabupaten/kota. Pilkada serentak 2015 menjadi batu loncatan, sambung Gunawan, karena hal tersebut juga akan terkait dengan upaya memperkuat kelembagaan Bawaslu. Apabila pengawasan di pilkada serentak 2015 berjalan efektif, maka hal itu akan menjadi masukan positif bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen. “Kami tidak henti-hentinya memperjuangkan kesetaraan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Pilkada 2015 adalah ujian bagi Bawaslu, maka kita harus berhasil mewujudkan pengawasan yang efektif agar teman-teman di Senayan bisa mudah mendukung kita dan berlaku sebaliknya jika hasil pengawasan ini kurang efektif maka sulit bagi Bawaslu untuk diperjuangkan,” ujarnya. [Irwan/Alfa Yusri] BULETIN BAWASLU | EDISI 7, JULI 2015

9

Pilihan Rasional Pilkada

Dukungan Calon Masih “Terjebak” dalam KMP vs KIH?

ILUSTRASI: MUHTAR

Pilpres 2014 menyisakan dua kubu politik yang berseberangan, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bahkan dua koalisi yang kerap menunjukkan perbedaan di level legislatif itu belum menunjukkan tanda-tanda ‘perdamaian’ jelang Pilkada serentak Tahun 2015. Mungkinkah ini tetap akan berlanjut dalam Pilkada, mengingat pengalaman Pilpres lalu atau sebaliknya?

M

asih kita ingat, dalam rancangan UU Pilkada, ada dua wacana yang saling bertentangan di DPR, yakni tetap pilkada langsung (dipilih oleh rakyat) atau pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD). KMP yang terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP mendukung Pilkada tidak langsung lewat fraksinya. Sebaliknya, KIH yang terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan Nasdem pada fraksinya di DPR memutuskan tetap pada pilkada langsung dengan beberapa syarat perbaikan. Sedangkan keputusan Fraksi Partai Demokrat yang kebetulan berada di luar KIH dan KMP hampir sama dengan

10

keputusan yang dibuat oleh fraksi-fraksi di KIH. Namun, pada saat-saat terakhir voting, Fraksi Partai Demokrat walk out, hingga voting memutuskan pilkada tidak langsung. Dari segi politik, pengalaman tersebut memang tidak bisa dijadikan acuan saat melakukan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di suatu daerah. Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional) akan dengan mudah menjelaskan kemungkinan tersebut, bahwa politik itu seperti halnya ekonomi, dimana keuntungan sebesarbesarnya dan kerugian sekecil-kecilnya harus diperjuangkan. Teori tersebut bisa


menjelaskan bagaimana pilihan partai politik dalam mendukung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Partai politik tentu akan memperhitungkan untung dan rugi dalam mendukung salah satu pasangan calon. Salah dukungan terhadap pasangan calon, bisa menjadi bumerang bagi partai itu sendiri. Partai akan kehilangan suaranya untuk bisa ikut serta dalam eksekutif dan lebih cenderung menjadi oposisi. Oposisi memang bukan pilihan yang buruk, namun kekuasaan eksekutif akan lebih nyata untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh partai. Selain itu, KIH dan KMP hanya seke-

dar koalisi. Eksistensi partai politik tidak bisa ditentukan oleh pilihan politik partai lain, baik yang berada dalam satu koalisi maupun tidak. Partai punya kedaulatan tersendiri untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena pada dasarnya partai punya ideologi serta visi dan misi yang harus diperjuangkan. Terlebih, beberapa pimpinan partai politik pun sudah mengisyaratkan tidak adanya KMP dan KIH dalam Pilkada tahun 2015, yang menjadi jembatan antara parpol yang berseberangan pada Pilpres akan mudah bersatu pada Pilkada nanti. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan bahwa KMP dan KIH sama saja. Tidak ada pembedaan dalam Pilkada serentak ini. Ini berarti membuka pintu PAN akan berkoalisi dengan partai di KIH dalam Pilkada serentak nanti. Demikian juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum Muhaimin Iskandar menyatakan dukungan kepada pasangan calon lain yakni kadernya untuk bertarung dalam Pilkada Kota Surabaya. PKB yang masuk KIH, berbeda dengan PDI Perjuangan yang mengusung Tri Rismaharini-Wishnu. Walaupun belum menentukan calonnya bersama lima partai lain yakni, Golkar, PKS, Demokrat, Gerindra, dan PAN, namun Muhaimin sedang menyiapkan kadernya untuk bertarung menghadapi incumbent di Pilkada Kota Surabaya. Teori Pilihan Rasional juga menjelaskan bagaimana perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya setelah mempertimbangkan untung ruginya. Para pemilih akan cenderung memilih kandidat yang kerugiannya paling minim. Dalam konteks teori semacam itu, sikap dan pilihan politik tokoh-tokoh populer tidak selalu diikuti oleh para pengikutnya kalau ternyata secara rasional tidak menguntungkan. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat khususnya bagi pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integritas kandidat. Jelang pencalonan ini, lembaga survei pasti sudah memetakan bagaimana peluang dan potensi calon-calon kepala daerah. Calon yang lebih populer dan mendapat tempat di rakyat tentu menjadi pilihan rasional bagi partai politik untuk

mendukungnya. Sebaliknya, partai politik tidak akan memaksakan mendukung kader atau orang lain, yang tingkat elektabilitasnya rendah. Jadi, kemungkinan besar dalam Pilkada nanti partai politik dan pemilih yang rasional akan lebih mementingkan pilihan yang rasional daripada terjebak pada perseteruan dua kubu koalisi yang merupakan residu dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Sekolah Calon Kepala Daerah Pilkada serentak tahun 2015 menjadi pengalaman pertama bagi partai politik peserta pemilihan untuk menyiapkan kandidat calon kepala daerah dalam jumlah banyak. Pada pemilihan sebelumnya, parpol biasanya hanya terkosentrasi pada satu atau dua daerah tertentu yang akan menggelar pilkada. Namun untuk pilkada tahun ini, parpol harus menyiapkan calon kepala daerah di 269 daerah. Tak ayal, beragam langkah dan strategi dilakukan parpol untuk menyiapkan kandidat calon terbaik. Persiapan pencalonan bahkan sampai melibatkan pimpinan partai di tingkat pusat.

”

Kurikulum sudah disusun, mencakup aspek pemerintahan pro rakyat yang menyelesaikan masalah rakyat dengan cara gotong royong, politik legislasi dan anggaran, strategi membangun pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan hal-hal berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu,

”

Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempuh langkah yang cukup progresif dalam mempersiapkan calon kepala daerah. Tak tanggung-tanggung, PDIP meresmikan sekolah calon kepala daerah untuk menyiapkan kader-kadernya mengikuti pemilihan gubernur, bupati

dan walikota. Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP Komarudin Watubun mengatakan, program sekolah partai merupakan penanda kesiapan PDIP dalam menghadapi pilkada serentak. Para calon kepala daerah yang mengikuti program sekolah dianggap telah menyatakan komitmennya untuk menang. “Para calon kepala daerah dilarang keras menjadikan PDIP hanya sebagai kendaraan politik semata,”kata Komarudin. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, melalui sekolah partai peserta dibekali strategi pemenangan tentang bagaimana merebut pikiran dan hati rakyat. Peserta juga diajarkan tentang survei, manajemen pemenangan dan strategi pada saat mengikuti tahapan pilkada. Menurut Hasto, sekolah partai diikuti 137 peserta, yaitu para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah mendapat rekomendasi dari DPP Partai. Peserta berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota. “Kurikulum sudah disusun, mencakup aspek pemerintahan pro rakyat yang menyelesaikan masalah rakyat dengan cara gotong royong, politik legislasi dan anggaran, strategi membangun pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan hal-hal berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu,” jelas Hasto. Seleksi di Pusat Penjaringan calon kepala daerah juga dilakukan cukup ketat oleh Partai Demokrat. Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ono melakukan penjaringan dan penyeleksian terpusat. “Kita sudah lakukan penjaringan calon kepala daerah, sudah ada di DPP Demokrat sejak beberapa hari yang lalu. Nanti dilanjutkan interview dan seleksi di pusat,” kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Hinca menjelaskan, proses penjaringan kepala daerah nantinya dibagi beberapa kloter yang masing-masing kloter berbeda tahapan seleksinya. Calon kepala daerah dibagi menjadi tiga klasemen, yakni atas Partai Demokrat mandiri, klasemen menengah harus berkoalisi, dan terakhir klasemen bawah. Kloter pertama diikuti 100 calon kepala daerah. [Falcao Silaban, Ira Sasmita]


11

Briefing

Sekretariat Pengawas Pemilihan Juga Terikat Kode Etik

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015 nanti, akan melibatkan berbagai kelas masyarakat dan tarikmenarik kepentingan yang cukup luas. Penyelenggara pemilihan, KPU di daerah dan Pengawas Pemilihan diharapkan dapat mawas diri dan menjaga integritas secara baik, karena ada kemungkinan akan banyak godaan-godaan yang dapat meruntuhkan integritas penyelenggara. Konsekuensi paling berat jika integritas Panwas terbukti menggadaikan integritasnya adalah sanksi etik pemberhentian tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun tidak ada ketentuan pidana dalam sanksi tersebut, namun dapat dipastikan penyelenggara yang dikenakan sanksi akan sulit berkarir di mana pun, khususnya dalam bidang kepemiluan. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi terberat yang dikeluarkan oleh lembaga yang dipimpin oleh Jimly Ashiddiqie itu. Paling banyak penyelenggara pemilu/ pemilihan yang diberhentikan tidak hormat, karena kasus yang berkaitan dengan integritas dan netralitas. Rata-rata dari mereka yang diberhentikan, terbukti mendukung atau berat sebelah pada salah satu pasangan calon kepala daerah. Berulang-ulang, Jimly menegaskan bahwa integritas dan netralitas tidak hanya ada dalam diri seseorang, namun juga terlihat dari tindakannya dan tingkah lakunya. Sebab, walaupun ia memiliki integritas namun jika tidak ditunjang dengan sikapnya, maka tetap saja bisa dilaporkan karena banyak pasang mata yang memantau gerak-gerik mereka. Tidak hanya komisioner penyelenggara pemilihan, sekretariat juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Sekretariat, yang merupakan unit pendukung tugas-tugas penyelenggara pemilihan, memiliki fungsi dan peran strategis. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan tergantung juga dengan kinerja sekretariat. KPU dan Panwaslih di tingkat daerah didukung oleh seorang Kepala Sekretariat tenaga pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kontrak. Untuk Panwaslih, kepala sekretariat dan tenaga PNS difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Potensi

12


pelanggaran kode etik sangat mungkin dilakukan, mengingat sebelumnya mereka berada di bawah koordinasi Pemda. Oleh karena itu, sedari awal harus diingatkan bahwa mereka terikat dengan integritas penyelenggara pemilihan seperti diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu, khusus untuk Pengawas Pemilihan, ada 10 pakta integritas yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam dilaksanakan termasuk oleh jajaran sekretariat, yakni : 1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi dengan dengan berperan pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme 2. Tidak menerima atau memberikan secara langsung atau tidak berupa suap, hadiah, bantuan yang tidak sesuai 3. Bersikap transparan, jujur, dan adil 4. Menghindarkan pertentangan kepentingan atau conflict of interest 5. Mengedepankan efisiensi anggaran negara dalam setiap kegiatan 6. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan melaksanakan tugas, kepada pegawai lain 7. Bertindak secara substansi dan prosedur standar operasional dalam adminstrasi dan teknis pengawasan Pemilu 8. Bertindak netral terhadap parpol, calon atau peserta pemilu tertentu 9. Akan menyampaikan informasi publik dan turut menjaga kerahasiaan saksi 10. Bila melanggar ketentuan di atas siap bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensinya Maka dari itu, dengan 10 pakta integritas tersebut, diharapkan jajaran sekretariat mampu menjaga marwah penyelenggara pemilihan. Suksesnya penyelenggaraan Pilkada akan terasa manis jika penyelenggara menjunjung tinggi integritasnya. Sedangkan, penyelenggara yang tidak berintegritas dan netral merupakan awal dari kehancuran dari sebuah Pilkada yang diinginkan oleh rakyat. n

RDP Gabungan:

Mengukur Kesiapan Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Pengamanan Pilkada

IRWAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan yang dihadiri Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Mendagri, Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu, Muhammad, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, Komisi II dan III DPR RI kembali melaksanakan rapat gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepala Kepolisian RI.

Rapat gabungan yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (6/7) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon dan dihadiri 10 Fraksi di DPR RI, termasuk hadir Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman dan Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Rapat gabungan ini untuk mengetahui kesiapan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2015. Selain itu juga memastikan soal anggaran, kendala di lapangan, maupun regulasi. Pada kesempatan ini Ketua Bawaslu,

Muhammad menyampaikan beberapa kesiapan internal pengawasan Pemilu dalam menghadapi Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Poin pertama terkait regulasi, Bawaslu telah menyelesaikan 10 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mencakup pengawasan seluruh tahapan pilkada serentak dan telah ditetapkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, lanjut Muhammad, terkait dengan struktur pengawasan Pemilu saat ini sedang berlangsung rekrutmen pengawas Pemilu di tingkat kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). ‘’Pada pengawas tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan, sebagian telah


13

sekolah, rekan-rekan media, dan pemilih pemula guna menyamakan persepsi dalam menyongsong Pilkada serentak 2015’’ tutupnya.

’’

Polri akan melibatkan personil sebanyak 255.362 personil yang terdiri dari 3.929 personil dari Mabes Polri, dan 251.433 personil yang tersebar pada kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak

’’

Jenderal Pol. Badrodin Haiti

Kapolri

dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) oleh Bawaslu RI. Hal ini dilaksanakan agar pengawas Pemilu di setiap tingkatan lebih memahami secara mendalam tentang pengawasan Pemilu/Pilkada’’ jelasnya. Sementara itu, tentang substansi pelaksanaan pengawasan, Bawaslu RI telah melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di beberapa Provinsi, dan Sosialisasi di 50 titik Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak. ‘’Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu yaitu tentang proses penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran pemilihan, serta penyelesaian sengketa Pemilu,’’ tambah pria asal Makassar tersebut. “Direncanakan sesuai anggaran yang tersedia, sosialisasi akan dilaksanakan di 100 titik Kabupaten/Kota. Sosialisasi ini menghadirkan peserta dari partai politik, organisasi masyarakat dan kepemudaan, Panwaslu, perguruan tinggi, kepala

14

Siap Amankan Seperti yang telah ditegaskan oleh Bawaslu dalam menghadapi Pilkada serentak akhir tahun 2015, Kepolisian Republik Indonesia juga telah menyatakan kesiapannya dalam mengamankan Pilkada. Dalam menjalankan tugasnya, Polri akan membentuk beberapa satuan tugas (Satgas). Demikian disampaikan Kapolri, Jenderal (Pol) Badroddin Haiti dalam forum yang sama. Satuan tugas yang dibentuk tersebar dibeberapa wilayah. Satgas satu melakukan pengamanan di wilayah barat, Satgas dua di wilayah tengah, Satgas tiga di wilayah timur, dan Satgas empat merupakan bantuan teknis. ‘’Pembentukan satuan tugas dalam pengamanan Pilkada diharapkan dapat menjadikan Pilkada yang aman, tenteram, dan demokratis,’’ tegasnya. Selain itu ia menyampaikan, pihaknya sudah mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi dalam gelaran pilkada nanti, baik dalam bentuk tindak pidana umum, seperti pembakaran, penculikan, perkelahian, bahkan pembunuhan. Ataupun, sambung Badrodin, dalam tindak pidana pemilu, seperti pemalsuan dokumen, pengrusakan kelengkapan pilkada, dan bahkan unjuk rasa atas hasil akhir yang tidak bisa diterima (bagi pihak yang kalah). ‘’Polri akan melibatkan personil sebanyak 255.362 personil yang terdiri dari 3.929 personil dari Mabes Polri, dan 251.433 personil yang tersebar pada kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak,’’ jelasnya. Polri juga menyiapkan sekitar 15 ribu personel Brimob Polda yang bertugas untuk menghadapi kontigensi. Tak lupa, bantuan dari TNI pun dipersiapkan untuk memastikan ketertiban masyarakat bisa terjaga dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pilkada. Selanjutnya ia mengatakan terkait tahapan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS), pengamanan TPS dilakukan pola perbandingan antara Polri, Linmas dan jumlah TPS. Kategori TPS yang aman terdiri dari, 2 (dua)


anggota Polri dan 10 anggota Linmas untuk 5 buah TPS. Kategori TPS rawan satu, terdiri dari 2 (dua) anggota Polri dan 5 (lima) anggota Linmas untuk 2 (dua) buah TPS. Sedangkan TPS rawan dua terdiri dari 2 (dua) anggota Polri, 2 (dua) anggota Linmas untuk 2 (dua) TPS. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwa, Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 di 269 daerah, yang meliputi sembilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak akan dilaksanakan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima tahun 2022 dan tahap kelima pada 2023. [Irwan]

’’

Direncanakan sesuai anggaran yang tersedia, sosialisasi akan dilaksanakan di 100 titik Kabupaten/Kota. Sosialisasi ini menghadirkan peserta dari partai politik, organisasi masyarakat dan kepemudaan, Panwaslu, perguruan tinggi, kepala sekolah, rekan-rekan media, dan pemilih pemula guna menyamakan persepsi dalam menyongsong Pilkada serentak 2015

’’

MUHAMMAD Ketua Bawaslu RI

Divisi Pengawasan

Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Tahun 2015 Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) telah menyampaikan Laporan Analisis Mingguan (Weekly Report) terkait persiapan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2015. Seperti diketahui, Bawaslu RI telah meminta kepada Ketua Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia untuk secara rutin menyampaikan data kesiapan pelaksanaan Pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 tentang laporan perkembangan kelembagaan, personil, dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2015. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat 19 (sembilan belas) Bawaslu Provinsi yang mengirimkan data diantaranya : Bali, Bengkulu, D.I Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepri, Lampung, Maluku Utara, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Berkaitan dengan kesiapan kelembagaan Panitia Pengawas (Panwas) di 308 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada yaitu 260 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan walikota, dan 48 Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari 9 Provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur, semua Panwas di Kabupaten/Kota telah terbentuk.

Tabel Ketersediaan Panwas Kabupaten/Kota Panwas Kab/Kota Sudah Dilantik

Belum ada

Belum ada data

Total Kab/ Kota

Lengkap Belum Lengkap

Belum dilantik

Total

308

0

0

0

0

308

Persentase

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Kesiapan kelembagaan Panwas di tingkat kecamatan juga dapat dilaporkan bahwa berdasarkan data per tanggal 10 Juli 2015 telah terbentuk Panwas Kecamatan di 2718 Kecamatan yang sudah dilantik dan lengkap. Tidak ada Kecamatan yang sudah dilantik tapi belum lengkap. 160 Kecamatan belum dilantik. 838 belum ada Panwascam, sedangkan 455 Kecamatan belum ada data yang masuk.

Diagram Ketersediaan Panwas Kecamatan di Kabupaten/Kota per tanggal 10 Juli 2015

Tabel Ketersediaan Panwas Kecamatan di Kabupaten/Kota per tanggal 10 Juli 2015 Data Jumlah Kecamatan Lengkap yang Masuk

Panwascam Belum Lengkap

Belum dilantik

3716

2718

0

-

61%

0%

Ada

Belum ada

Belum Total ada data Kecamatan

160

838

455

4171

5%

23%

11%

100%

Selain itu, kesiapan kelembagaan Panwas di tingkat kelurahan, dapat dilaporkan bahwa 234 kabupaten/kota telah mengirimkan datanya, sedangkan 74 kabupaten/kota lainnya belum mengirimkan data terbaru. Tercatat sebanyak 10032 kelurahan telah memiliki Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)dari total 35558 kelurahan yang telah dilaporkan atau sebesar 28.21%.

Tabel Ketersediaan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) per Tanggal 10 Juli 2015 PPL Data Ada Jumlah Sudah dilantik Kelurahan Belum yang Masuk Lengkap Lengkap 35558

10032

0

Belum dilantik

Belum ada

Belum ada data

4344

21142

74 (Kabupaten/ Kota)

Berkenaan dengan kesiapan anggaran, tidak ada perubahan data dari laporan pertanggal 10 Juli 2015, yaitu dari 9 Provinsi, semua anggaran telah disetujui, dengan komposisi: 1 anggaran yang telah disetujui sesuai dengan besaran yang diusulkan, yaitu Provinsi Jambi, 7 telah disetujui anggarannya namun dengan besaran kurang dari yang diusulkan, sedangkan 1 Bawaslu Provinsi lainnya disetujui dengan besaran yang lebih dari yang diusulkan, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

Diagram Anggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur


15

Divisi Pengawasan

Diagram Perkembangan Anggaran Pengawasan Pemilihan Gubernur Tanggal 08 Mei s.d. 10 Juli 2015

Kota yang sudah terbentuk masih belum memiliki kesiapan personil yang cukup.

Tanggal 10 Juli 2015 Sudah Ada

Mengenai kesiapan anggaran pada tingkat Panwaslu Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota, menunjukkan sebagian besar anggaran Panwaslu Kabupaten/ Kota sudah disetujui, tetapi dari segi besaran anggaran mayoritas kurang dari yang diusulkan.Gambaran secara lengkap kondisi anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota kami gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Anggaran Pemilihan Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota Besaran Anggaran

Kota dan Kabupaten

Sesuai dengan usulan

18

Lebih dari usulan

10

Kurang dari usulan

220

Belum disetujui/belum ada data

12

Belum Ada

Belum Ada Data

Jumlah

Kepala Sekretariat

253

18

37

308

Staf Sekretariat

252

19

37

308

Kantor Sekretariat Panwas

248

23

37

308

Tabel Perkembangan Ketersediaan Kepala Sekretariat Jumlah Kepala Sekretariat 9 Juni

12 Juni

22 Juni

29 Juni

3 Juli

10 Juli

170

191

207

235

250

253

Kepala Sekretariat

Tabel Perkembangan Ketersediaan Staf Sekretariat Jumlah Staf Sekretariat 9 Juni

12 Juni

22 Juni

29 Juni

3 Juli

10 Juli

168

191

208

235

249

252

Staf Sekretariat

Tabel Perkembangan Ketersediaan Kantor Sekretariat Diagram Anggaran Pengawasan Pemilihan Bupati dan Walikota

Jumlah Kantor Sekretariat 9 Juni

12 Juni

22 Juni

29 Juni

3 Juli

10 Juli

169

203

209

230

246

248

Kantor Sekretariat

Pada tingkat Kecamatan ketersediaan kepala sekretariat, staf, dan kantor secara garis besar masih belum memadai. Sebagian besar Panwaslu Kecamatan yang sudah terbentuk masih belum memiliki kesiapan personil yang cukup.

Tabel Kesiapan Personil pada Tingkat Kecamatan Diagram Perkembangan Anggaran Pengawasan Pemilihan Bupati dan Walikota Tanggal 08 Mei s.d. 10 Juli 2015

Dalam hal kesiapan personil, pada tingkat kabupaten/kota ketersediaan kepala sekretariat, staf, dan kantor secara garis besar masih belum memadai. Sebagian besar Panwaslu Kabupaten/

16


Tanggal 10 Juli 2015 Sudah Ada

Belum Ada

Belum Ada Data

Kepala Sekretariat Panwascam

1753

1532

871

Staff Sekretariat Panwascam

1721

1564

871

Kantor Sekretariat Panwascam

1720

1546

890

Berkenaan dengan data sebagaimana dimaksud dan mengingat tahapan pencocokan dan penelitian serta pemuktahiran data pemilih akan segera dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015, maka Bawaslu mempercepat pembentukan seluruh kelembagaan pada tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan pengawasan terlaksana dengan baik. (ATP3)

Divisi Pengawasan NO. 1

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

NO.

KABUPATEN/KOTA

1 Kab. Lingga Panwas Kab. Lingga dilantikNPHD April 2015 Daftar kabupaten/kota yang belum•menandatangani PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

1

Kab. Lingga

2

JAWA TIMUR

1

Kab. Mojokerto

2

JAWA TIMUR

1

Kab. Mojokerto

3

3

KETERANGAN

KEPULAUAN RIAU

NO. 1

NO.

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN BARAT

1

Kab. Sintang

2

Kab. Melawi

1

Kab. Sintang

2

Kab. Melawi

4

KALIMANTAN UTARA

1

Kab. Nunukan

4

KALIMANTAN UTARA

1 2

Kab. Nunukan Kab. Malinau

5

SULAWESI TENGAH

12

Kab. Kab. Toli-Toli Malinau

6

PAPUA

1

Kab. Asmat

5

SULAWESI TENGAH

1

Kab. Toli-Toli

6

PAPUA

1

Kab. Asmat

2

Kab. Supiori

32

Kab. Kab. Pegunungan Supiori Bintang

3 4

Kab. Pegunungan Kab. Mamberamo Raya Bintang

54

Kab. Kab. Yahukimo Mamberamo Raya

5

Kab. Yahukimo

• • •• •• ••

• •• • • •• •• • • •• • •• •• •• •• ••

Kab. Lingga Defisit Bupati jarang di tempatKETERANGAN 9 Kecamatan Panwas Kab. Lingga dilantik April 2015 Anggaran yang diberikan kurang Kab. Lingga Defisit Diusulkan 6.3 di M,tempat disetujui oleh Pemda 300 Juta, hanya cukup Bupati jarang untuk operasional 2 bulan 9 Kecamatan Pertemuan 4.2 M pembahasan Anggaran yang diberikan kurangdengan TAPD, tanggal 1 Juli 2015 belum6.3mau ttd NPHDoleh Pemda 300 Juta, hanya cukup Diusulkan M, disetujui Anggaran Panwas M untuk operasional 21.8 bulan Proses penyusunan UPA untuk dengan tambahan Panwas dan1KPU Pertemuan 4.2 M pembahasan TAPD, tanggal Juli di P-APBD 2015 belum mau ttd NPHD NPHD belum ttd krn1.8 Panwas belum mengajukan proses Anggaran Panwas M pencairan ke Pemda Proses penyusunan UPA untuk tambahan Panwas dan KPU di Uang sudah siap di APBD & P-APBD P-APBD NPHD belum didelegasikan ke SKPDbelum Kesbangpol NPHD ttd krn Panwas mengajukan proses Bulan Juli 2015 rencana ttd NPHD pencairan ke Pemda Usulansudah Panwas M disetujui 1.8 M oleh Pemda Uang siap7.1 di APBD & P-APBD Anggaran 1.8 M tidakke cukup untuk 18 Kec 304 desa, 219 TPS NPHD didelegasikan SKPD Kesbangpol Belum buka rekening Panwas Bulan Juli 2015 rencana ttd NPHD Belum terbit satuan dari Bupati Kab Mojokerto Usulan Panwas 7.1 harga M disetujui 1.8 M oleh Pemda Butuh kepastian dari Pemda tentang Anggaran 1.8 M tidak cukup untuk 18besaran Kec 304anggaran desa, 219Panwas TPS

• • •

Belum buka rekening Panwas Belum terbit satuan harga dari Bupati Kab Mojokerto Butuh kepastian dari Pemda tentang besaran anggaran Panwas

• • • •• ••

Alasan dari Pemda belum ada kepala Sekretariat Panwas Dana sudah sepakat 6 M Pemda menganggarkan Panwas 700 juta Anggaran Panwas Alasan daridisusulkan Pemda belum ada 9.451 kepalaMSekretariat Panwas Pemda menganggarkan Dana sudah sepakat 6 MPanwas 700 juta, padahal seharusnya dianggarkan minimal sesuai dengan sebelumnya Pemda menganggarkan Panwas 700Pileg/Pilpres juta Panwas Ad Hoc, sampai 1 April 2015 dilantik, 30 April 2015 Anggaran disusulkan Panwas 9.451 M dibentuk Sekretariat Pemda menganggarkan Panwas 700 juta, padahal seharusnya Personil yangminimal diajukansesuai berbeda dengan yang disetujui oleh dianggarkan dengan Pileg/Pilpres sebelumnya Pemda Panwas Ad Hoc, sampai 1 April 2015 dilantik, 30 April 2015 Baru dilantik tanggal 1 Juli 2015, langsung berangkat ke Jakarta dibentuk Sekretariat anggaranyang diusulkan 6.3berbeda M Personil diajukan dengan yang disetujui oleh Pemda menyiapkan 2 M Pemda Ada Kecamatan Baru16 dilantik tanggaldi1Nunukan Juli 2015, langsung berangkat ke Jakarta Bawaslu Prov dibentuk anggaran diusulkan 6.3 5MMei 2015, Panwas Malinau dibentuk tgl 1Pemda Juli 2015 menyiapkan 2 M Rencana anggaran diusulkan Ada 16 Kecamatan di NunukanPanwas 5 M NPHD terkenali karena jarangPanwas di tempat Bawaslu Prov dibentuk 5Bupati Mei 2015, Malinau dibentuk tgl Sekretariat belum ada, hanya bekerja 3 orang di Panwas 1 Juli 2015 Panwas Baru dilantikdiusulkan Panwas 5 M Rencana anggaran Jam 14.00 tgl 3 Juli 2015 akan jarang diinformasikan NPHD terkenali karena Bupati di tempatdari Pemda besaran anggaran Panwas Sekretariat belum ada, hanya bekerja 3 orang di Panwas Usulan 13 M PanwasPanwas Baru dilantik Bupati jarang Jam 14.00 tgl ada 3 Juli 2015 akan diinformasikan dari Pemda Anggaran diusulkanPanwas 15 M, disepakati dengan Pemda 12.5 M besaran anggaran Diharapkan menegur Usulan Panwas 13 M Pemda yang kurang kooperatif dengan Panwas Bupati jarang ada Anggaran 9.4 M, disetujui Pemda Anggaran Panwas diusulkandiusulkan 15 M, disepakati denganoleh Pemda 12.52MM 29 distrik menggunakan pesawat, distrik kooperatif jalan daratdengan Diharapkan menegur Pemda yang5kurang Pemda Panwasmengatakan uang habis Belum sepakat besaran anggaran Anggaran Panwas diusulkan 9.4 M,Panwas disetujui oleh Pemda 2 M Anggaran diusulkan olehpesawat, Panwas 8.6 M jalan darat 29 distrik menggunakan 5 distrik APBD dianggarkan Pemda2015 mengatakan uanguntuk habisPanwas500 Juta, akan ditambah 2.5 M,besaran jika setelah P-APBD Belum sepakat anggaran Panwas Sudah bertemu dengan Pemda Anggaran diusulkan oleh Panwas 8.6 M Usulan Panwas 15.8 M untuk Panwas500 Juta, akan APBD 2015 dianggarkan 51 Distrik,2.5 518M,Kampung ditambah jika setelah P-APBD Ingin ttdbertemu NPHD dulu, nilaiPemda nominal menyusul Sudah dengan

• •• • • • • •• • •• •• • •• •• • •• •• • •• •• • •• • •• •• • •• •• •• • •• •• • •• • • •

Usulan Panwas 15.8 M 51 Distrik, 518 BULETIN Kampung BAWASLU | EDISI 7, JULI 2015 Ingin ttd NPHD dulu, nilai nominal menyusul

17

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Targetkan Raih Predikat WTP Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini adalah hajatan bersama dimana pelaku utamanya adalah penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didukung oleh jajaran di daerah. Komisioner dan Kepala Sekretariat sebagai perpanjangan tangan Bawaslu perlu membangun komunikasi yang baik dengan Komisioner dan Sekretariat di pusat, karenanya sukses dan gagalnya Pilkada tahun 2015 ini menjadi tanggung jawab bersama.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Muhammad dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia Gelombang I di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (27/7). “Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan. Komisioner perlu mendapatkan penjelasan pengelolaan anggaran oleh Sekretariat. Bangun komunikasi yang baik dan rutin, bisa berupa rapat anggaran atau hal lainnya,” ujar Muhammad. Muhammad menambahkan bahwa pada tahun 2015 ini, Bawaslu menargetkan laporan keuangannya dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hal ini tentu sangat berarti bagi kami, maka berdasarkan pleno diputuskan niat untuk WTP di tahun 2015”, ujarnya. Karena itu menurut Muhammad lagi, pengelolaan keuangan yang baik, termasuk

Ketua Bawaslu Muhammad memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia Gelombang I di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (27/7)

18


Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia pengelolaan dana hibah pemilihan ini yang sekarang mekanismenya mengacu kepada surat Menteri Keuangan dengan nomor S-423/MK.05/2015 mengenai pengelolaan dana hibah langsung pilkada serentak 2015 langsung melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), daerah dituntut untuk mengetahui bagaimana mekanismenya agar mendukung niatan ini. “Penting bagi daerah mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan ini dengan baik”, ujarnya. Diketahui setidaknya terdapat empat jenis opini yang biasa diberikan oleh akuntan pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan tidak memberikan opini (disclaimer). Muhammad menceritakan bahwa biasanya dalam pertemuan Presiden dengan Kementerian Lembaga terkait dengan laporan keuangan ini, Kementerian dan Lembaga yang mendapat predikat WTP dipisahkan duduknya dengan yang mendapat WDP, tidak wajar, atau bahkan Disclaimer (tidak memberikan opini). “Jadi Bapak Ibu, dalam pertemuan Presiden dengan Kementerian/Lembaga yang dapat WTP itu dipisahkan duduknya. Misal, yang dapat WTP itu dipisah di kanan sudah ada terpampang nama Kementerian/Lembaganya, kalau yang WDP itu sama panitia diarahkan ke sebelah kiri, silahkan pak dipilih saja duduknya dimana bebas kata panitia. Nah makanya kami target ini, karena ingin juga rasanya Bawaslu merasakan mendapat kehormatan seperti itu,” ujarnya disambut riuh tepuk tangan peserta acara Bimtek tersebut. Sebagai tambahan Muhammad mengatakan, Bawaslu sejak memiliki badan anggaran sendiri tahun 2012 hingga sekarang belum pernah mendapatkan peringkat WTP. “Bawaslu sejak berdiri belum pernah mendapatkan peringkat WTP, oleh karena itu kami targetkan hal ini dalam pleno”, ujarnya. Bawaslu sendiri pada tahun 2014 kemarin mendapatkan predikat WDP. Hal ini sesungguhnya sudah merupakan prestasi mengingat usianya sebagai lembaga yang relatif masih muda. Opini wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan

”

Mari sama-sama teguhkan itikad dan niat untuk melaksanakan tugas di Bawaslu meskipun ada Kasek yang baru karena diperbantukan atau ditugaskan dari dinas yang sebelumnya bukan dari background pemilu tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan bahwa bapak ibu sekalian bisa dan merupakan pilihan tepat

”

Endang Wihdatiningtyas Pimpinan Bawaslu RI keuangan bebas dari salah saji material, kecuali item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian pemeriksa BPK memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sementara itu Komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas selaku Kordiv SDM dan Administrasi menyampaikan alasan kenapa terjadi perubahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah daerah ini yang ternyata berdasarkan kepada audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “BPK diminta oleh DPR untuk melakukan audit pra (sebelum) pelaksanaan Pilkada 2015 dilaksanakan, untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi permasalahan dan inilah kiranya

kenapa anggaran Pilkada masuk ke APBN Bawaslu”, ujarnya. Sejatinya sukses pengawasan juga sukses pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pilkada. Endang pun mengajak kepada seluruh elemen baik itu Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota untuk sama-sama teguhkan niat untuk melaksanakan tugas di Bawaslu sebaik mungkin. “Mari sama-sama teguhkan itikad dan niat untuk melaksanakan tugas di Bawaslu meskipun ada Kasek yang baru karena diperbantukan atau ditugaskan dari dinas yang sebelumnya bukan dari background pemilu tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan bahwa bapak ibu sekalian bisa dan merupakan pilihan tepat”, tambahnya. Menanggapi surat Kementerian Keuangan diatas, Dermawan Adhi Santoso selaku Kepala Biro Administrasi dalam laporannya mengatakan, Bawaslu selanjutnya mengeluarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015. Menurut Keputusan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggungjawab untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). PPK merupakan tugas dari Kepala Sekretariat (Kasek) Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah. Sedangkan BPP pada Panwas Kabupaten/Kota adalah orang yang bertanggungjawab untuk menampung penerimaan dana hibah untuk pilbup/ pilwali ke dalam rekening BPP, menyimpan, dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diversifikasi kelengkapan dan keabsahannya, serta telah disetujui oleh PPK. Sedangkan untuk dana hibah Pilgub yang bertanggungjawab adalah BPP Bawaslu Provinsi. “Provinsi bertanggungjawab menetapkan PPK dan BPP, PPK merupakan tugas Kasek Panwas Kab/kota yang bertanggungjawab atas penggunaan dana. Sedangkan BPP Panwas Kab/ kota adalah orang yang menampung penerimaan, menyimpan, dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi PPK. Sedangkan untuk dana hibah Pilgub yang bertanggungjawab adalah BPP Provinsi”, jelasnya. [Alfa Yusri]


19

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Menuju Sentra Gakkumdu yang Profesional Tanpa Ego Sektoral

S

entra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan amanat dari Undang-Undang kepada Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk membentuk sebuah forum penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan. Forum yang sudah terbentuk beberapa kali dalam beberapa pagelaran pemilu/ pilkada di Indonesia ini, belum dapat dikatakan sukses atau berhasil karena ada beberapa kendala yang menjadi hambatan optimalnya Sentra Gakkumdu. Belum dapat dikatakan berhasil, karena Sentra Gakkumdu belum menemukan formula yang efektif dalam menangani tindak pidana pemilu/pemilihan. Salah satu kelemahan mendasar di Sentra Gakkumdu adalah perbedaan pemahaman terhadap penafsiran pidana pemilu/pemilihan. Seringkali, kepolisian berbeda pendapat soal alat bukti yang dipenuhi oleh pengawas pemilu. Begitu juga sebaliknya, pengawas pemilu berharap rekomendasinya terhadap suatu tindakan pidana pemilu harus dipenuhi oleh kepolisian untuk diselanjutnya diserahkan pada tingkat penuntutan. Ketua Bawaslu Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu bersama Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan di Ancol, awal Juli lalu mengatakan bahwa Panwas sangat keberatan jika dituntut oleh kepolisian untuk memenuhi dua unsur alat bukti yang dimaksud dalam penyidikkan. Pasalnya, Panwas tidak memiliki kewenangan untuk memaksa orang hadir dalam klarifikasi yang dilakukan kepolisian. “Beda dengan Kepolisian yang memiliki sifat ‘memaksa’ orang untuk memenuhi panggilan penyidik. Sifat klarifikasi hanyalah undangan, jadi ketidakhadiran tidak mempengaruhi,” tutur Muhammad. Dia juga menambahkan bahwa Bawaslu dan jajarannya tidak dilatih untuk menjadi seorang penyidik atau penuntut. Sehingga ia meminta agar dalam Sentra Gakkumdu, Kepolisian dan Kejaksaan memahami peran Pengawas Pemilu.

20

HUMAS

Ketua Bawaslu RI, Muhammad memukul gong tanda dibukanya Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Tahap I dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, 8 Juli 2015.

“Saat klarifikasi saja, Panwas sudah kalah mental dengan kuasa hukum orang yang berkasus,” jelas Muhammad. Rakor Sentra Gakkumdu dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam Rakor ini selain mengungkap masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada ke depan, Sentra Gakkumdu juga diupayakan agar lebih efektif dalam penanganan pidana pemilihan. Sementara itu, usai acara Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Irjen (Pol) Johny Mangasi Samosir mengatakan, keluhan yang disampaikan Ketua Bawaslu sangat wajar dan harus diperhatikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh elemen dari Sentra Gakkumdu agar memberikan perhatian terhadap perbedaan persepsi antara Pengawas pemilu dengan penegak hukum. Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan agar masingmasing lembaga dalam Sentra Gakkumdu menjaga integritasnya namun tidak mementingkan ego sektoral. “Sentra Gakkumdu bukan hal yang mudah. Tapi ini bukan hambatan. Saya himbau komitmen


dan tekad kinerja terbaik dan menghilangkan ego sektoral menuju Sentra Gakkumdu yang profesional,” ujar Badrodin. Selanjutnya, ia juga meminta agar masing-masing anggota Sentra Gakkumdu memberdayakan posko dengan baik. Dengan begitu maka, akan nada peningkatan koordinasi dan komunikasi. Untuk menghindari komplain atas pengaduan yang disampaikan masyarakat, ia juga meminta agar anggota Sentra Gakkumdu memedomani mekanisme pelaporan atau temuan dan terus mengasah kemampuan. “Saya juga mengimbau Forum Sentra Gakkumdu untuk selalu mengikuti perkembangan pemilihan kepala daerah dengan seksama dengan mengupdate berita-berita terbaru seputar tahapan Pilkada,” jelasnya. Lebih lanjut, Muhammad juga mengimbau kepada lembaga-lembaga di forum Sentra Gakkumdu untuk memaknai forum sebagai satu lembaga utuh dan tak terpisah-pisahkan. Sehingga apapun yang terjadi dalam Sentra Gakkumdu bukan menjadi kegagalan atau kesuksesan satu lembaga saja, namun menjadi tanggung jawab bersama. [Falcao Silaban]

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Bawaslu Perkuat Kerja Sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu memperkuat kerja sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menegaskan, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, harus bekerja sama dalam satu atap sehingga terlihat lebih kolektif kolegial. Dengan begitu, penanganan kasus (pidana pemilu) akan lebih cepat diusut sampai ke pengadilan. Agar ideal, menurutnya Sentra Gakkumdu harus dibentuk seperti sebuah lembaga semi-otonom sehingga administrasi pun dilakukan dalam satu atap dan tidak lagi terpecah-pecah seperti sebelumnya. “Ini bisa membuat roda Sentra Gakkumdu berjalan dengan baik,” ujarnya. Nasrullah juga sepakat nantinya, Sentra Gakkumdu di tingkat pusat dapat bersamasama melaksanakan supervisi forum yang sama di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. “Bahkan, jika diperlukan forum Sentra Gakkumdu di atasnya dapat mengambil alih kasus-kasus yang dianggap cukup serius,” tegas Nasrullah. Namun untuk mewujudkan itu semua,

Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu dan Kepolisian serta Kejaksaan perlu direvisi. Hal tersebut disebabkan adanya kendala di lapangan terkait pelaksanaan kesepakatan bersama yang sudah dirumuskan dan menjadi landasan Sentra Gakkumdu untuk penyelenggaraan Pileg dan Pilpres masih dianggap tidak dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Sebagaimana diungkapkan Kepala Bagian Temuan dan Laporan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Yusti Erlina, sejak dimulainya tahapan Pilkada, sudah ada beberapa kasus yang ditemukan oleh Panwas maupun yang dilaporkan ke Panwas yang perlu ditangani. “Pada rapat kerja teknis yang dihadiri Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota beberapa waktu lalu, beberapa Panwas Kabupaten/Kota melaporkan jika ada pihak kepolisian di suatu daerah yang tidak menindaklanjuti laporan Panwas dengan alasan belum ada kesepakatan bersama mengenai Sentra Gakkumdu ini,” ungkap Yusti dalam Rapat Pembahasan MoU Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan di Kantor Bawaslu pada awal Juli lalu. Oleh sebab itu, Yusti mengharapkan perlu adanya pembahasan terkait kes-

epakatan bersama yang sudah ada untuk dilakukan revisi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Peraturan perundang-undangan kita mengalami perubahan maka kesepakatan bersama ini juga perlu direvisi karena perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” terangnya. Jika memang kesepakatan bersama ini belum bisa diperbaharui, sambung Yusti, diharapkan ada surat edaran dari pusat, khususnya dari pihak kepolisian yang dikirimkan kepada tiap daerah agar dapat menghidupkan Sentra Gakkumdu sebagaimana mestinya. Ditambahkan Rudi Setiawan dari Bareskrim Kepolisian, Sentra Gakkumdu ini perlu lebih aktif menghadapi pengaduan dari masyarakat. Ia mengatakan pihaknya akan membuat tim kecil untuk membahas usulan terkait revisi kesepakatan bersama Sentra Gakkumdu ini. “Kami akan bahas lagi terlebih dahulu dan laporkan ke pimpinan. Jika memang pada akhirnya belum bisa selesai kesepakatan bersama yang baru maka kami akan sampaikan kepada jajaran yang ada di daerah untuk segera menindaklanjuti laporan yang masuk terkait pelanggaran Pilkada,” tegasnya. [Pratiwi Eka P]

HUMAS


21

Persoalan Daftar Pemilih di Pilkada Kendati terus dilakukan upaya perbaikan, soal daftar pemilih masih saja menjadi salah satu hal yang mendapat sorotan negatif dari pemilihan ke pemilihan. Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun laporan masyarakat menyebutkan beberapa permasalahan seperti pemilih fiktif, pemilih ganda, telah meninggal dunia, pemilih yang tidak memenuhi syarat, sementara ada orangorang yang memenuhi syarat tetapi justru tidak masuk dalam daftar pemilih yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lewat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota teranyar, berbagai masalah seputar daftar pemilih untuk pelaksanaan pilkada serentak 2015 coba dibenahi.

Anggota Bawaslu RI, Daniel Zuchron

Panwas Terus Potret Kesiapan KPU Daerah Terkait perbedaan jumlah DPT Pilpres 2014 dengan DP4 Pilkada, Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron mengatakan bahwa Bawaslu telah melaksanakan pengawasan melekat, yakni pengawas Pemilu berkoordinasi langsung dengan KPU. Jadi, Panwas memastikan pelaksanaan seluruh prosedur dan ketaatan penyelenggara Pemilu secara melekat. Selain pengawasan melekat, Bawaslu j u g a

22

melakukan pengawasan dan audit dokumen. Jadi Panwas harus memiliki histori data KPU. Hal ini untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan terburuk, misalnya dalam konteks ini terjadi mobilisasi dan lain hal. Pengawasan lainnya dilakukan lewat penelusuran. Guna memastikan persoalan daftar pemilih sampai pada derajat yang lebih presisi, Bawaslu sudah mendapatkan DP4, tetapi panitia pengawas (Panwas) juga terus melakukan pengawasan data. Jangan sampai pemerintah daerah ketika data sudah diserahkan ke pemerintah pusat namun masih ada laporan data yang tidak benar. Daniel selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu mengatakan, Bawaslu sudah menugaskan kepada para Panwas untuk menelusuri histori data di tiap daerahnya. Karena mereka bukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), tapi mereka adalah pengawas yang akan menunjukkan gejala-gejala anomali yang mungkin bisa dicegah sejak dini. “Tapi jika itu ada persoalan misalnya laporan Pemda terkait data kependudukan yang tidak benar/ sesuai kepada pemerintah pusat, maka hal ini harus ditindaklanjuti,” tegasnya. Meskipun secara formal data DP4 Pilkada sudah diserahkan ke KPU yang berjumlah 102.068.130 pemilih untuk 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, namun pengawas Pemilu akan terus memastikan di lapangan. Daniel juga mengingatkan kepada


pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bahwa jika daerah melaporkan DP4 yang tidak sesungguhnya kepada pemerintah pusat, maka kemungkinan KPU juga tidak akan bisa maksimal dalam penyelenggaraan Pilkada. Karena pengawas Pemilu juga sedang memotret persiapan KPU daerah terkait proses pemutakhiran data pemilih yang akan dimulai pada tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) tanggal 15 Juli 19 Agustus 2015. Artinya sebelum tanggal pelaksanaan Coklit, KPU harusnya sudah membentuk PPDP (petugas pemutkhiran data pemilih). Dari beberapa laporan yang ada, sebenarnya perencanaan KPU terhadap kegiatan pemutakhiran nanti dengan mempersiapkan petugas PPDP masih belum maksimal. “Jadi PPDP kita potret juga terkait kesiapan KPU untuk melakukan pemutakhiran. Jika PPDP tidak siap, maka pastinya nanti mereka tidak akan mampu membersihkan data pemilih yang sudah dikonsolidasi oleh KPU, tetapi akan ditarik lagi ke sumber DP4”. Bawaslu berharap meskipun pemerintah sudah menyelesaikan tugasnya, namun ke depan untuk Pilkada selanjutnya agar secara bersama memastikan bahwa pemerintah menyerahkan DP4 berikutnya kepada daerah yang akan melaksanakan Pilkada harus belajar dari yang sekarang. Sehingga pemerintah sudah mendapatkan gambaran dan view dan nantinya regulasi yang dibuat pemerintah bisa membantu penyelenggara. (Ali Imron)

Koordinator JPPR, Maskurudin Hafidz

Jangan Sampai Data Pemilih Pilkada Lebih Buruk Dari Pilpres Menanggapi perbaikan atas perbedaan jumlah data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden tahun 2014 dengan Daftar Penduduk Potesial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maskurudin Hafidz mengatakan bahwa perbaikan data pemilih itu sangat penting. Dalam konteks ini dua lembaga ini (KPU dan Kemendagri) sesungguhnya tidak perlu menyajikan data mana yang valid dan mana yang benar. Karena kedua lembaga sebenarnya bisa saling mengisi. Bagi Kemendagri dengan adanya data pemilih itu bisa menvalidasi data kependudukan, termasuk juga bagi KPU bisa

mendapatkan data yang valid dari data kependudukan untuk data pemilih, semua saling sinkronisasi saja. Karena waktu untuk Pilkada masih panjang, kata Hafidz, maka KPU, Bawaslu dan Kemendagri bisa saling berkoordinasi yang sama-sama memiliki niat untuk lebih baik. Intinya jangan sampai data pemilih Pilkada itu lebih buruk dari Pilpres, karena kita menanggapi data Pilpres itu lebih baik daripada data Pemilu atau Pilkada sebelumnya. Jadi harus ada perbaikan terus menerus kuncinya koordinasi tiga lembaga tersebut. Jangan sampai ada pemilih yang berhak memilih tapi dia tidak bisa memilih gara-gara datanya kurang valid,” tandasnya. (Ali Imron)

www.kronosnews.com

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief Fakhrullah

Pemutahkhiran Bukan untuk Merubah Elemen Data Pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah 2015 tengah berjalan. Namun beberapa masalah disinyalir menjerat persoalan daftar pemilih dan dikhawatirkan mengancam hak konstitusional warga. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakhrullah mengatakan bahwa kependudukan ini sangat dinamis, artinya ada yang lahir, mati, usianya menjadi hak pilih, pindah, dan pergi sehingga perlu adanya pemutakhiran. Untuk Pilkada, Pemerintah menggunakan dua alat, yakni Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potesial Pemilih Pemilihan (DP4). Zudan mengatakan apa yang dibutuhkan dalam Pilkada adalah ketunggalan atau keseragaman data. Maka mekanisme yang dipakai adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/ kota mengirimkan data ke Dukcapil Depdagri, kemudian dikonsolidasikan/dimutakhirkan oleh Depdagri dan kemudian Mendagri mengirim ke KPU. Dari KPU dikirim ke KPU masing-masing sesuai jenjangnya. Pola ini berbeda dari sebelumnya. Dulu DP4 diambil dari Pemda, kemudian diberikan ke KPU Kabupaten/Kota. Lalu

pemerintah pusat memberi ke KPU. Mekanisme yang saat ini digunakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (perubahan) pasal 58 bahwa seluruh data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, anggaran, data program-program itu bersumber data dari Kemendagri. Ia menambahkan bahwa titik penting pemerintah, KPU dan Bawaslu adalah mempunyai konsen yang sama agar warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih tidak kehilangan hak konstitusionalnya. Maka ketiga lembaga ini terus menjalin hubungan dan menyiapkan instrumen yang paling tepat misalnya untuk pemutakhiran data. Mengenai adanya perbedaan jumlah data pemilih antara DPT Pilpres 2014 dengan DP4 yang dipakai dalam Pilkada 2015 ini, Zudan menjawab bahwa pemutakhiran data itu intinya adalah untuk mencocokkan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk merubah elemen data. Di

www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam proses verifikasi bisa bertambah dan bisa berkurang. “Jadi, pemutakhiran data pemilih adalah menambah dan/atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk merubah elemen data yang bersumber dari DP4,” paparnya. Zudan juga mengatakan bahwa Kemendagri sudah memberikan instrumen pemutakhiran data kepada KPU atau petugas pemutakhiran, agar bisa melakukan pemutakhiran data dengan nyaman dan menjadi panduan seragam seluruh Indonesia. (Ali Imron)


23

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti

Prioritaskan Pemberantasan Korupsi Nama Jenderal Pol Badrodin Haiti tidak pernah lalu lalang dalam bursa pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Namun akhirnya, rakyat dan Presiden RI Joko Widodo memercayakan amanat sebagai orang nomor satu di Polri kepada Badrodin.

Sebagai Wakil Kapolri (2014-April 2015), Badrodin praktis diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman. Perwira tinggi asal Jember, Jawa Timur itu memulai karirnya sebagai anggota kepolisian pada 1982 setelah lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa di angkatanya. Gelar lulusan terbaik juga diraih pria kelahiran 24 Juli 1958 itu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1989 (dengan penghargaan Adhi Wira) dan di Lemhanas KRA 36 Tahun 2003 (dengan penghargaan Wibawa Seroja Nugraha). Prestasi Badrodin tidak hanya ditunjukkan saat mengeyam pendidikan kepolisian dan kepemimpinan. Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara itu juga mengukir prestasi yang menuai banyak pujian saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah (20062008). Kala itu, tangan dingin Badrodin

24

dipercaya sebagai salah satu jalan yang mendamaikan Poso yang telah lama dilanda konflik horizontal dan tindak kekerasan. Pada 2006, ia menggantikan posisi Oegroseno sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dengan memiliki tugas yang cukup berat di Poso. Untuk menangani konflik itu, Badrodin selalu melakukan pendekatan langsung ke masyarakat di daerah konflik tersebut dan memilih berkantor di Polres Poso daripada di balik meja kantornya di Polda Sulawesi Tengah di Palu. Keputusan untuk blusukan dan berkantor di Polres Poso dinilai sejumlah pihak sebagai keputusan yang tepat untuk menuntaskan konflik dan tindak kekerasan di Tanah Sintuvu Maroso. Dengan pendekatan yang dilakukannya, konflik panjang yang berlangsung di Poso terbukti reda pada 2007. Prestasi Badrodin itu mengubah citra Polri dan menyulap sikap pesimistis rakyat di Poso akan tugas Polri dalam mengamankan konflik dan tindak kekerasan.


Setelah menyelesaikan tugasnya di Sulawesi Tengah, Badrodin ditarik ke Mabes Polri pada 2008 untuk menduduki jabatan sebagai Direktur I Bareskrim Polri. Satu tahun bertugas di Bareskrim Polri, Badrodin kembali dimutasi sebagai Kapolda Sumatera Utara dan kemudian ditarik lagi ke Mabes Polri dengan jabatan Kepala Divisi Hukum Polri. Pada 2010, nama Badrodin diterpa isu tidak sedap. Setelah sebelumnya namanya dikenal public sebagai juru damai Poso, kali itu Badrodin kembali diingat masyarakat karena dugaan kepemilikan rekening gendut. Tetapi, kabar tersebut tidak menghalangi karirnya, pada 2011, dia malah dipromosikan menjadi dimutasi menjadi Kapolda Jatim. Hanya, jabatan tersebut bertahan beberapa bulan saja karena ia kemudian dimutasi menjadi staf ahli Kapolri. Karir Badrodin kemudian berlanjut menjadi Asisten Operasi Kapolri dan kemudian menjadi Kepala Badan Pemeli-

haraan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri. Pada akhir Februari 2014, Jenderal Sutarman menunjuk Badrodin sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Oegroseno yang memasuki masa pensiun. Nasib baik memang menimpa Badrodin. Setelah Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jokowi malah mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR, Badrodin menyatakan komitmennya pada delapan hal. Yaitu, menjaga integritas, soliditas, membangun sinergi polisional, kesinambungan, kepemimpinan transformatif, pembinaan internal, pelayanan prima, dan taat azaz. Dia menyatakan, tugas polisi tidak hanya menangani korupsi. Polisi juga bertanggung jawab menanggulangi kejahatan terorisme, narkoba, kecelakaan lalu lintas, kejahatan jalanan dan tinak pidana lainnya. “Namun, saya setuju pemberantasan korupsi diprioritaskan. Di Polri kini ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim. Direktorat itu akan diperkuat dengan menguatkan anggaran dan pera-

latan yang sejalan dengan penguatan target operasi,” katanya. [Deytri] PROFIL Nama: Badrodin Haiti Tempat/Tanggal Lahir: Jember/ 24 Juli 1958 PENDIDIKAN 1982: Akademi Kepolisian 1989: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 1998: Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian 2003: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia KARIR 1983: Kasubro Ops Polres Metro Depok Polda Metro Jaya 1983: Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok Polda Metro Jaya 1984: Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya 1985: Kabag Min Polres Aileu Polwil Timor Timur 1990: Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya 1993: Kapolsek Metro Sawah Besar

Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya 1994: Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya 1995: Wakapolres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya 1996: Pabungkol Spri Kapolri 1997: Pamen Mabes Polri 1998: Paban Madya Dukminops Paban II/Ops Sops Polri 1999: Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jawa Timur 2000: Kapoltabes Medan 2003: Direskrim Polda Jawa Timur 2004: Kapolwiltabes Semarang Polda Jawa Tengah 2004: Kapolda Banten 2005: Seslem Lemdiklat Polri 2006: Kapolda Sulawesi Tengah 2008-2009: Dir I Bareskrim Polri 2009-2010: Kapolda Sumatera Utara 2010: Kadivkum Polri 2010-2011: Kapolda Jawa Timur 2011: Sahli Kapolri 2011-2013: Asops Kapolri 2013-2014: Kabaharkam 2014-Januari 2015: Wakapolri Januari-April 2015: Plt Kapolri April 2015-sekarang: Kapolri

FOTO: HENDRU WIJAYA

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 7, 7, JULI JULI 2015 2015 BULETIN

25

Rakernis Matangkan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pilkada

HUMAS

Untuk lebih mematangkan kesiapan dalam penanganan pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat kerja teknis (rakernis) bagi Bawaslu provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota pada akhir Juni dan awal Juli 2015. Rakernis tahap I dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan rakernis tahap II dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengharapkan keseriusan para pengawas Pemilu, baik di jajaran Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, hingga ke pengawas TPS, dalam mencegah dan menangani adanya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses Pilkada. “Sebisa mungkin kita cegah terjadinya pelanggaran dan sengketa. Kalaupun terjadi, pengawas Pemilu harus sigap dalam mengatasinya,” tegas Nelson. Nelson mengarahkan kepada semua jajaran pengawas Pemilu untuk aktif berkoordinasi dengan KPU. “Sejauh ini koordinasi ke KPU mengenai penanganan pelanggaran administrasi Pemilu sudah

26

cukup baik. Semua ini harus kita lanjutkan. Begitupun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Antara Bawaslu dan KPU harus terjalin koordinasi yang baik, jangan terkesan kejar-kejaran seperti kartun anak-anak Tom & Jerry,” jelasnya. Para pengawas Pemilu ini dibekali tata cara penanganan pelanggaran yang juga hampir serupa dengan proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kompol Nur Said dari Bareskrim Polri memberikan gambaran terkait upaya penanganan tindak pidana yang juga berkaitan dengan penanganan pelanggaran Pemilu. Nur Said menegaskan, dalam pengawasan, menangani pelanggaran, apalagi ketika

”

Sebisa mungkin kita cegah terjadinya pelanggaran dan sengketa. Kalaupun terjadi, pengawas Pemilu harus sigap dalam mengatasinya


”

Nelson Simanjuntak Pimpinan Bawaslu RI.

melakukan pemeriksaan atau dalam menjalankan hal tersebut dikenal dengan istilah klarifikasi.Pengawas Pemilu harus memiliki sifat pemberani. “Ketika memeriksa orang, kita harus berani. Jangan sampai orang yang kita periksa justru lebih mengusai kita. Hasilnya pemeriksaan atau klarifikasi tidak maksimal,” tegasnya. Ia juga mengarahkan para pengawas Pemilu untuk mengawasi segala materi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran. “Segala prosesnya harus dipahami terlebih dulu. Begitu juga dengan segala yang berkaitan dengan pelanggarannya, laporannya seperti apa, alat buktinya, waktu prosesnya, dan lainnya,” terangnya. Para peserta rakernis ini juga dibekali praktek penanganan pelanggaran secara langsung. Dipandu oleh Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Bawaslu RI, para peserta melakukan simulasi penanganan pelanggaran atas kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam simulasi tampak para pengawas ini serius dalam menangani dugaan pelanggaran yang terjadi. Diharapkan keseriusan ini juga terus dipertahankan hingga pelaksanaan Pilkada serentak maupun Pilkada selanjutnya. [Pratiwi EP]

Dicurigai Ada Upaya Pelemahan Pengawasan Pilkada Provinsi Jawa Timur dalam sejarah pemilihan umum selalu menjadi barometer Pemilu nasional maupun daerah. Situasi dan kondisi perpolitikan di wilayah Jatim sangat dinamis sehingga menjadi sorotan publik dan media massa. Beberapa alasan itulah Bawaslu RI memberikan penguatan secara serius terhadap kerjakerja lembaga pengawas Pemilu di Jawa Timur. “Karena tantangan Pemilu di Jatim berbeda dengan daerah lain, di sini tensi dan dunamika politiknya sangat tinggi” ujar Ketua Bawaslu RI Muhammad saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur, Sabtu (11/7) di Kantor Sekretariat Bawaslu Jatim, Jalan Tanggulangin 03, Surabaya. Salah satu persoalan jelang Pilkada di Jatim adalah mengenai anggaran seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya di Kabupaten Mojokerto, permasalahan sulitnya proses pencairan anggaran Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga terjadi di beberapa kabupaten di provinsi lain, diantaranya Kabupaten Lingga (Kepri), Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi (Kalbar), Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau (Kaltara), Kabupaten Tolo-Toli (Sulteng), Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Yahukimo (Papua). Muhammad menilai bahwa bohong besar jika ada Bupati/Walikota yang mengaku tidak punya anggaran atau defisit karena Bawaslu mengetahui dan memiliki semua data APBD setiap daerah di Indonesia. “Bohong besar juga pemerintah daerah tidak punya cara melakukan revisi anggaran, karena Bawaslu dan Kemendagri sudah memberi jalan keluar terbaik,” imbuhnya. “Kalau misalnya ada praktek-praktek kabupaten/kota dengan indikasi seperti itu berarti ada indikasi politik dan Pengawas Pemilu tidak boleh diam, harus dilawan”

HUMAS

Ketua Bawaslu RI, Muhammad didampingi Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Administrasi, Adhi Santoso memberikan pengarahan saat berkunjung ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

tegasnya. Menurutnya hal itu merupakan bagian dari modus politik dan upaya pelemahan pengawasan. Ia menandaskan, jika memang tidak ada itikad serius dari pemeritah daerah 12 kabupaten/kota dimaksud, maka Bawaslu akan merekomendasi 12 Kabupaten/Kota tersebut supaya tidak ikut Pilkada 2015. “Yang bisa merekomendasi penundaan Pilkada bukan hanya KPU, tapi juga Bawaslu. Hal ini sesuai pernyataan undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,” ujarnya. Untuk pengawas Pemilu di Jatim secara umum fungsi pengawasan yang standar sudah siap 90 persen. Sehingga tidak ada alasan bagi daerah yang sudah terfasilitasi kebutuhan dasarnya untuk tidak bekerja optimal. Bila besok ada problem pengawas bahwa tidak berintegritas dan tidak profesional dalam pengawasan Pilkada, maka publik akan mengkritik dan menuntut dengan keras atas fungsi dan kinerja Panwas. Karena pengawas Pilkada sudah difasiltasi dengan baik, ujar Muhammad. Guru besar Universitas Hasanuddin Makassar ini menilai bahwa Pemda yang terlalu baik juga perlu dicurigai. Kalau semua kebutuhan yang diminta Panwas difasilitasi dan dikasih berlebih oleh Pemda, hal itu patut dicurigai. “Jangan sampai fasilitas berlebih itu menggoda integritas pengawas Pemilu. Karena sudah semua fasilitasi dan yang dibutuhkan diberi ber-

lebih, sehingga Pilkada besok pada saat incumbent melakukan pelanggaran, membuat anda (pengawas Pilkada) tutup mata dan tutup report,” tuturnya. Muhammad juga meminta kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro untuk membuat matriks tentang daerah yang anggarannya di atas angin (berlebih). Hal ini dilakukan Bawaslu karena ingin melihat seperti apa progres pengawasan Panwas pada penyelenggaraan Pilkada di daerahnya masing-masing. Ia berharap kepada Panwas yang anggarannya terfasilitasi dengan baik dan mudah itu benar-benar mensupport efektivitas dan komitmen integritas Panwas dalam pengawasan Pilkada. “Tapi ternyata hal itu justru menjadi lubang maut bagi Panwas, sehingga tidak bisa bekerja dengan netral dan hanya diam, maka saya anggap itu kejahatan pengawas Pemilu, dan itu di atasnya pelanggaran etik” tegasnya. Fasilitasi pemerintah daerah kepada penyelenggara Pemilu adalah kewajiban dan itu merupakan perintah undang-undang. “Yang harus kita lawan dan harus diperjuangkan kalau Pemda tidak memfasilitasi Panwas” tandasnya. Muhammad juga berpesan kepada seluruh Panwas Kabupaten/kota di Jatim untuk terus membangun semangat, komitmen kebersamaan, integritas dan tetap solid terhadap Bawaslu Provinsi Jatim yang saat ini sedang mendapat ujian. [Ali Imron]


27

Ketua Bawaslu Supervisi Tahapan Pencalonan di Kota Palu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng, Asrifai beserta sejumlah staf melakukan supervisi tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Palu, Sulteng, Selasa (28/7). Dalam

kesempatan tersebut Ketua Bawaslu mengamati langsung pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Palu. “Bawaslu RI datang di Kota Palu untuk mengamati persiapan yang dilakukan KPU dan Panwaslu Kota Palu,” terang Muhammad saat berkunjung ke KPU Kota Palu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) paling sedikit harus diikuti oleh dua pasangan calon. Namun jika ada daerah yang masih belum memiliki dua pasangan calon, maka akan diberikan tambahan waktu selama 3 kali 24 jam. Sebelum perpanjangan masa pendaftaran Christina Kartika Ketua Bawaslu RI, Muhammad diwawancara sejumlah wartawan tersebut dibuka, KPU mesti melakukan di Kota Palu

sosialisasi terkait perpanjangan tersebut kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu, Partai Politik, dan pihak lain yang dianggap perlu, serta mengungumkan kepada masyarakat melalui laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau media. Ketua Bawaslu RI, Muhammad menerangkan KPU dan Bawaslu masih memberikan kesempatan selama tiga hari dengan harapan minimal ada dua calon dalam Pilkada yang memenuhi unsur persyaratan di KPU. Selanjutnya Muhammad mengatakan Bawaslu sebagai badan analisis pemilu memberikan pengawasan khusus dalam rangka mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam dinamika politik. “Jadi Bawaslu berharap dihari terakhir ini semua partai politik menggunakan kesempatan ini dengan sebaikbaiknya,” harapnya. Untuk pilkada Kota Palu sendiri tidak memerlukan perpanjangan masa pendaftaran. Pasalnya terdapat empat pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kota Palu. [Christina Kartika]

Dukungan Calon Perseorangan Rawan Pelanggaran Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto mengatakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak 2015 berpotensi terjadi sejumlah pelanggaran. Harminus menyebutkan potensi pelanggaran salah satunya ada pada tahapan pencalonan lewat jalur perseorangan yang saat ini tengah berjalan. “Fenomena pemalsuan tanda tangan, dukungan ganda, serta data dukungan yang tidak lengkap sangat mungkin terjadi pada tahapan pencalonan perseorangan,” ujarnya dalam sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kerjamasa dengan OMS dan Perguruan Tinggi di Hotel Wiwi Perkasa Kabupaten Indramayu, Jumat (19/6). Harminus menuturkan, potensi pelanggaran dalam tahapan pilkada serentak 2015 harus menjadi fokus perhatian, terutama pada tahapan pencalonan. Dalam UU No-

28

mor 8 Tahun 2015, terdapat dua persyaratan dukungan calon perseorangan yakni, fotokopi e-KTP dan surat pernyataan dukungan. Calon perseorangan harus bekerja lebih keras karena UU Pilkada menaikkan syarat jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan untuk bisa berpartisipasi. Dari sebelumnya antara 3–6,5 persen menjadi 6,5–10 persen dari jumlah penduduk. Menurutnya jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini maka pelanggaran yang nantinya akan timbul dapat mengakibatkan terhambatnya proses pencalonan dan dapat mengganggu jadwal tahapan yang sudah ditentukan. Selanjutnya Harimus menjelaskan sebagai salah satu antisipasi terhadap potensi pelanggaran tersebut pengawas melakukan sosialisasi secara aktif yaitu dengan melakukan pengawasan partisipatif. Hal


itu untuk memberikan pemahaman yang sama terkait tugas pengawas pemilu dan peran serta aktif seluruh elemen mahasiswa, ormas, dan masayarakat. Harminus meyakini melalui sosialisasi diharapkan ada pemahaman masyarakat dan menjadi sebuah informasi yang mengalir. Sehinggoogle.com ga masyarakat mengetahui, larangan-larangan yang berpotensi terjadi pada tahapan pemilu. Selain tahapan pencalonan, yang rawan pelanggaran dalam tahapan pemilukada adalah periode pemungutan hingga rekapitulasi suara. “Saya sangat berharap kepada bapak dan ibu sekalian, selain berpartisipasi memberikan suara ke bilik juga bisa berpartisipasi dalam bentuk penindakan, melaporkan pelanggaran dan mengawasi setiap tahapan pemilukada ditempat bapak dan ibu masing-masing,” kata dia. [Bawaslu Provinsi Jabar]

Feature Tingkatkan Disiplin dan

Kebersamaan Pasca Lebaran Lebaran memang menjadi momen yang paling ditunggu bagi seluruh umat muslim untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Begitu pun yang dirasakan para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Selama enam hari diberi libur cuti bersama Lebaran, para pegawai banyak yang pulang ke kampung halaman. Meski dirasa cukup singkat, hari pertama aktif kerja pasca libur cuti bersama Lebaran, para pegawai ini tetap masuk kerja seperti biasa di tanggal 22 Juli 2015. Sebagaimana yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro pada apel Senin pagi sebelum libur Lebaran agar pegawai disiplin, mematuhi aturan, dan melaksanakan imbauan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Nomor 3/SKB/ MEN/V/2014; Nomor 02/SKB/ MENPAN/V/2014, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 bahwa Cuti Bersama Idul Fitri 1436 H, jatuh pada tanggal 16, 20, dan 21 Juli 2015. Ia mengatakan, disiplin yang dimaksud adalah setiap pegawai tanpa terkecuali harus sudah kembali bekerja pada 22 Juli 2015. “Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terkait cuti bersama menjelang lebaran. Oleh karena itu saya tidak akan memberikan kesempatan untuk mengambil cuti, kecuali yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan sakit. Jadi tanggal 22 Juli sudah masuk kembali dan saya sendiri yang akan kembali memimpin apel pagi pasca libur Lebaran,” tegasnya.

Arahan Sekretaris Jenderal Bawaslu ini sangat dipertimbangkan oleh para pegawai. Buktinya di hari pertama pasca libur cuti bersama Lebaran, seluruh pegawai, baik PNS, CPNS, maupun non PNS langsung mengikuti apel pagi pada 22 Juli 2015. Berbeda dengan apel biasanya, di akhir apel ini juga dilakukan tradisi bersalam-salaman antar seluruh pegawai guna saling memaafkan dan meningkatkan rasa kekeluargaan. Tampak tidak ada jarak antara atasan maupun bawahan, yang tua maupun yang muda, semuanya tampak terjalin dalam suasana yang harmonis dan penuh kehangatan. Dalam arahan apel, Gunawan menyampaikan kepada seluruh pegawai agar toleransi antar sesama pegawai yang berbeda agama juga lebih ditingkatkan. Jangan sampai, kata Gunawan, harmonisasi antar umat beragama tidak terjalin sebagaimana yang terjadi baru-baru ini. “Toleransi yang sudah kita bangun selama ini harus dijaga dan ditingkatkan. Saat Lebaran kemarin, pegawai yang nonmuslim melaksanakan tugas piket di kantor. Begitu pun nanti ketika perayaan Natal, pegawai yang muslim gantian yang akan melaksanakan tugas piket di kantor,” katanya.

Gunawan juga menegaskan kepada seluruh pegawai untuk meneruskan disiplin yang sudah ‘dipupuk’ selama Ramadan kemarin. “Saat Ramadan, kita sudah terbiasa disiplin ketika berpuasa. Berhenti makan ketika sudah mulai Imsak dan Subuh serta berbuka ketika masuk Magrib. Saya harap disiplin seperti ini juga dibiasakan dalam menjalankan tugas di Bawaslu,” tegas Gunawan. Lebih lanjut Gunawan meminta semua staf untuk bisa saling memaafkan dan meningkatkan persaudaraan. “Mari kita saling memaafkan dan membangun rasa kekeluargaan kita yang lebih kokoh,” katanya. Sidak Kesiapan Sementara di pekan kedua aktif kerja pasca libur cuti bersama Lebaran, Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro melakukan pemantauan atau inspeksi mendadak (sidak) kesiapan para pegawai dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak. Sidak ini juga bertujuan untuk mengecek kesiapan serta silaturahmi dan mendengar aspirasi dari para staf yang hadir, juga mendata jumlah staf, baik PNS, CPNS, maupun non PNS, yang tercatat masuk kantor, izin, sakit, alpa, serta cuti pada hari tersebut. Muhammad mengingatkan kepada seluruh pejabat dan staf agar tetap mengawali kerja dengan niat yang bersungguh-sungguh. “Awali kerja dengan niat sungguh-sungguh dan disertai kedisiplinan yang tinggi agar hasil kerja kita bisa maksimal,” ujar Muhammad. [Pratiwi Eka P]


29

Inspirasi

PEMINUM ARAK DAN PENZINA

(JANGAN MENILAI SESEORANG DARI TAMPILANNYA) Dikisahkan bahwa suatu malam Sultan Murod ArRabi` mengalami kegundahan yang sangat, dan dia tidak mengetahui sebabnya. Maka Sang Sultan memanggil kepala penjaga/sipir dan memberitahukan tentang keadaannya yang sedang gundah, Dan memang merupakan kebiasaan Sultan bahwa dia sering memeriksa keadaan masyarakat/rakyatnya secara sembunyi-sembunyi. Maka Sultan berkata kepada Kepala Sipir : Mari kita keluar, jalan-jalan di antara penduduk (guna memeriksa dan memantau keadaan mereka). Mereka pun berjalan hingga sampailah di sebuah penghujung desa, dan Sultan melihat seorang pria tergeletak di atas tanah. Sultan menggerak-gerakknnya (untuk memeriksa) dan ternyata pria tersebut telah tewas. Namun anehnya orang-orang yang melintasi dan berlalu lalang di sekitarnya tidak memperdulikannya. Maka Sultan pun memanggil mereka, tapi mereka tidak mengetahui Sang Sultan, Mereka berseru : Ada apa? Sultan : Kenapa pria ini tewas dan tidak seorangpun yang membawanya? Siapa dia? Dan dimana keluarganya? Mereka berujar : Ini orang zindiq, suka minum khomar, pezina. Sultan menimpali : Namun bukankah dia dari golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam? Ayo bawa dia ke rumah keluarganya. Maka mereka pun membawanya. Ketika sampai di rumah, istrinya pun melihatnya dan langsung menangis. Dan orang-orang pun mulai beranjak pergi, kecuali Sang Sultan dan Kepala Sipir. Di tengah tangisan si wanita (istri si mayit), dia berseru kepada Sultan (namun wanita tersebut tidak mengetahuinya) : Semoga Allah merahmatimu wahai wali Allah, aku bersaksi bahwa engkau sungguh wali Allah. Maka terheranlah Sultan Murod dengan ucapan wanita tersebut, dan berkata : Bagaimana mungkin aku termasuk wali Allah sementara orang-orang berkata buruk terhadap si mayyit, hingga mereka enggan mengurusi mayatnya.

(Penjaga, Sultan merasa heran, bagaimana mungkin seorang zindiq ditolong oleh wali Allah) Wanita pun menjawab : Aku sudah duga hal itu, Sungguh suamiku setiap malam pergi ke penjual arak/khomar lantas membeli seberapa banyak yang dia bisa beli, kemudian membawanya ke rumah kami dan menumpahkan seluruh khomar ke toilet, dan dia (suami) berkata : Semoga aku bisa meringankan keburukan khomar dari kaum muslimin. Suamiku juga selalu pergi kepada para zaniah/ pelacur dan memberinya uang, dan berkata : malam ini kau ku bayar dan jangan kau buka pintu rumahmu (untuk melacur) hingga pagi, Kemudian suamiku kembali ke rumah dan berujar : Alhamdulillah, semoga dengan itu aku bisa meringankan keburukannya ( pelacur) dari pemuda-pemuda muslim malam ini. Namun sementara orang-orang menyaksikan dan mengetahui bahwa suamiku membeli khomar, dan masuk ke rumah pelacur, Dan lantas mereka membicarakan suamiku dengan keburukan. Pernah suatu hari aku berkata pada suamiku : Sungguh jika seandainya engkau mati, maka tidak akan ada orang yang akan memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburkanmu. Suamikupun tersenyum dan menjawab : Jangan khawatir Sayangku… Sultan/Pemimpin kaum muslimin lah yang akan menyolatkanku beserta para ulama dan pembesar-pembesar negeri lainnya. (Setelah mendengarnya) Sultan pun menangis lantas berkata : Suamimu benar, Demi Allah aku adalah Sultan Murod Ar-Robi`, Dan besok kami akan memandikan suamimu, menyolatkannya dan menguburkannya. Dan diantara yang menyaksikan jenazahnya adalah Sultan Murod, para ulama, para masyayikh dan seluruh penduduk kota. Maha Suci Allah, kita hanya bisa menilai orang dengan hanya melihat penampilan dan kulit luarnya dan kita pula hanya mendengar omongan orang. Maka sendainya jika kita mampu bijak, kita akan memandang dan menilai orang dari kebersihan hatinya, Maka niscaya lisan kita akan kelu membisu dari menceritakan keburukan orang lain.. Subhanallaah….Semoga kita bisa mengambil contoh teladan…(Ibroh) Ditulis oleh Syaikh Ali Jaber

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat. 30


Anekdot

Cerimor

(Cerita Humor) Membuang Uang dari Pesawat

Tiga orang anggora DPR yang terkena kasus korupsi sedang berada di penerbangan di pesawat Angkatan Udara. Anggota pertama mengeluarkan uang 100 ribu dan berkata, “Aku akan membuang uang ini dan membuat seseorang di bawah senang.” Anggota ke dua tidak ingin mau kalah mengatakan, “Kalau itu, saya akan membaginya menjadi dua 50 ribuan dan membuangnya turun. Itu akan membuat dua orang di bawah senang.” Tentu saja anggota ke tiga tidak ingin dua kandidat ini mengalahkan dia, lalu dia berkata, “Saya malah akan mengambil sepuluh lembar uang 10 ribuan dan membuang mereka, dan membuat 10 orang sedikit lebih bahagia.” Pada titik ini pilot yang telah mendengar

Meminta Bantuan kepada Polisi

semua bualan ini dan tidak tahan lagi, lalu keluar ke kabin penumpang dan mengatakan, “Jika saya membuang kalian bertiga keluar dari pesawat ini, aku akan membuat 200 juta orang Indonesia berbahagia!”

Bangsa yang Menghormati Lalat Karena melihat banyak sekali lalat beterbangan di sekitar makanan yang dijual, Cak Mamat menyalakan lilin untuk mengusirnya.

Dengan heran seorang turis Belanda yang kebetulan sedang makan di warung soto babat tersebut bertanya. “Buat apa menyalakan lilin siang hari begini?” tanya di turis. “Untuk lalat, tuan,” jawab Cak Mamat. “Bangsa Anda memang benar-benar baik hati. Bukan cuma manusia. Lalat pun di beri penerangan,” katanya kagum.

Ketika sedang memeriksa laporan vandalisme di sebuah sekolah dasar, seorang polisi agak terganggu oleh seorang anak gadis 6 tahun yang melihat seragamnya dari atas ke bawah. Anak itu bertanya. “Apakah Anda seorang polisi?” Ya,” jawab polisi itu sambil terus menulis laporan. “Ibu saya bilang jika saya membutuhkan bantuan saya harus meminta tolong kepasa polisi. Apakah itu benar?” “Ya, itu benar,” kata polisi. “Nah, kalau begitu,” kata gadis kecil itu sambil menjulurkan kakinya ke arah polisi itu, “bisa tolong ikat tali sepatu saya?” Sumber: http://www.ketawa.com/

SUARA dari THAMRIN 14

Sarapan Aneh si Qodri Aneh, hidup pula. Sebut saja Qodri. Jejaka (??) asal Tegal ini punya kebiasaan yang aneh. Di saat teman-temannya memilih menu sarapan nasi goreng, bubur ayam, atau langsung hajar nasi rames, Qodri mencoba tampil beda. Kokod, begitu saya biasa memanggil dia, lebih memilih menu sarapan super duper aneh. Satu gelas kecil kopi hitam, segelas es teh tawar, dan beberapa batang rokok.

Qodry tidak pernah memberikan penjelasan yang memuaskan kenapa memilih menu sarapan itu. Kombinasi kopi pahit-es teh-rokok di pagi hari bisa dipastikan bukan pilihan yang ramah bagi tubuh. Saya yakin penghuni perutnya juga keberatan dengan asupan pagi yang dipilih Qodri. Tapi mau bagaimana lagi. Dasar Qodri caper. Semoga Qodri dilindungi Tuhan dan segera hijrah. [Ira] BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 7, 7, JULI JULI 2015 2015 BULETIN

31

IRWAN

P S EMI A W L A IH G A N

UM

BADAN

N

PE

Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro berfoto bersama dengan Pejabat Struktural, Staf PNS dan non PNS dilingkungan Bawaslu RI sesaat setelah melaksanakan Apel pagi yang dilanjutkan dengan Halal Bihalal pasca libur lebaran. Acara ini dilaksanakan di lapangan parkir Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (22/7).

UM

HENDRU

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendengarkan hasil kesimpulan rapat konsultasi antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis (9/7).

A S L U

I

R

W

N O IK IND

E

P

BL

SI

A

RE

A

B

U

HENDRU

Ketua Bawaslu RI, Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Razaki Persada hadir dalam Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dilaksanakan di Batam, Juli 2015.

-

HENDRU

HUMAS

Buka puasa bersama Biro H2PI, tampak Kepala Biro H2PI, Ferdinand E.T. Sirait, Kabag Hukum, Tagor Fredy, Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, Kasubbag Hubal, Hilton Tampubolon, beserta staf Biro H2PI.

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas beserta jajaran Sekretariat Bawaslu menerima kunjungan Koalisi Kawal Pilkada yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) antara lain Direktur Perludem Titi Anggraini, Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur IPC Sulastio, dan beberapa pegiat Pemilu lainnya. Tujuannya pertemuan ini adalah mempertanyakan kesiapan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

32


BAWASLU HATI-HATI ATUR CALON TUNGGAL. Sekretariat Pengawas Pemilihan Juga Terikat Kode Etik. Dukungan Calon Masih Terjebak KMP vs KIH?

Recommend Documents