DUKUNGAN TERHADAP CALON INDEPENDEN Temuan Survei Nasional Juli 2007 LEMBAGA SURVEI INDONESIA (LSI)
www.lsi.or.id
Tujuan Survei •
Mendekatkan desain institusional, UU dan UUD, dengan aspirasi publik agar institusi politik kita punya basis yang kuat di tingkat warga. Ini akan membuat demokrasi semakin kokoh.
•
Satu unsur sangat pokok dari demokrasi berkaitan dengan pengakuan atas hak-hak warga untuk ikut bersaing memperebutkan pososi-posisi di pemerintahan melalui pemilihan umum demokratis dalam rangka memajukan kehidupan warga. Seberapa kuat komitmen warga terhadap pandangan ini?
•
Partisipasi warga untuk menjadi peserta pemilihan umum tersebut bisa dilakukan lewat partai, organisasi non-partai, maupun perorangan. Seberapa kuat dukungan warga atas pandangan ini?
•
Faktor-faktor apa yang terkait dengan dukungan atau penolakan atas gagasan calon idependen dalam pemilihan umum atau dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)?
•
Temuan dari survei ini diharpakan menjadi masukan bagi semua stake holder yang berkepentingan dengan semakin dekatnya keputusankeputusan publik dengan aspirasi warga, dan semakin membuat desain demokrasi kita berbasis warga.
2
Indikator dan indeks •
Dukungan terhadap pencalonan presiden secara independen: dukungan atas hak warga untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dukungan atas pandangan bahwa pencalonan presiden hanya oleh partai menghalangi hak-hak warga; dan mendukung gagasan agar presiden bisa dicalonkan bukan hanya oleh partai tapi juga oleh perorangan (3 item).
•
Dukungan terhadap pencalonan gubernur secara independen: dukungan atas hak warga untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, dukungan atas pandangan bahwa pencalonan gubernur hanya oleh partai menghalangi hak-hak warga; dan mendukung gagasan agar gubernur bisa dicalonkan bukan hanya oleh partai tapi juga oleh perorangan (3 item).
3
Indikator dan indeks •
Dukungan terhadap pencalonan bupati/walikota secara independen: dukungan atas hak warga untuk mencalonkan diri sebagai bupati/walikota; dukungan atas pandangan bahwa pencalonan bupati/walikota hanya oleh partai menghalangi hak-hak warga; dan mendukung gagasan agar bupati/walikota bisa dicalonkan bukan hanya oleh partai tapi juga oleh perorangan (3 item).
•
Indeks calon idependen: total skor dari 9 item membentuk indeks dengan skala 1 hingga 4, di mana 1 = sangat menolak, dan 4 sangat mendukung calon independen.
4
Metodologi ● Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. ● Jumlah sampel sebesar 1.300 responden, dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penarikan sample dilakukan dengan Metode Multistage Random Sampling. Sampel akhir yang berhasil diwawancarai sebanyak 1298 responden. ● Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden ● Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
5
Metodologi Survei Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional
Prop. k …
Prop. 1 …
Ds 1 … Ds m
Ds 1 … Ds n RT1
RT2
RT3
….
RT5
KK1 KK2
Laki-laki
Perempuan
Desa/kelurahan di tingkat Propinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional
Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan 6
Demografi KATEGORI SAMPEL JENIS KELAMIN LAKI-LAKI 50.1 PEREMPUAN 49.9 DESA-KOTA DESA 60.9 KOTA 39.1 KELOMPOK USIA <= 19 tahun 3.6* 20 - 29 tahun 20.8 30 - 39 tahun 29.4 40 - 49 tahun 22.6 >= 50 tahun 23.5 PENDAPATAN < 400 ribu 37.1 400 - 999 ribu 36.3 >= 1juta 26.6
BPS 50.0 50.0 59.0 41.0 15.1 27.1 22.4 15.8 19.6 42.0 38.0 20.0
KATEGORI SAMPEL BPS KELOMPOK PENDIDIKAN <= SD 52.5* 60.0 SLTP 20.3 19.0 SLTA 20.4 18.0 Universitas 6.8 4.0 AGAMA Islam 89.0 87.0 Kristen 8.7 10.0 Hindu 2.2 2.0 Lainnya 0.2 1 ETNIS Jawa 39.8 41.6 Sunda 14.6 15.4 Melayu 7.4 3.4 Madura 4.0 3.4 Bugis 1.4 2.5 Betawi 1.8 2.5 Minang 3.8 2.7 Lainnya 27.3 28.5
•Sample LSI adalah penduduk yang sudah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun keatas, •Sensus BPS termasuk yang di bawah umur 17 tahun.
7
Demografi KATEGORI SAMPEL PROPINSI NAD 2.3 SUMUT 4.6 SUMBAR 3.1 RIAU 2.3 JAMBI 0.8 SUMSEL 3.1 BENGKULU 0.8 LAMPUNG 3.1 BABEL 0.8 KEPRI 0.8 DKI 3.9 JABAR 15.3 JATENG 13.9 DIY 1.5 JATIM 14.6 BANTEN 3.9
BPS 1.9 5.3 2.1 2.2 1.3 3.2 0.8 3.4 0.5 0.6 3.5 17.4 15.2 1.6 16.7 4.1
KATEGORI SAMPEL PROPINSI BALI 2.3 NTB 2.3 NTT 2.3 KALBAR 2.3 KALTENG 1.5 KALSEL 2.3 KALTIM 1.5 SULUT 1.5 SULTENG 0.8 SULSEL 3.1 SULTRA 0.8 GORONTALO 0.8 SULBAR 0.8 MALUKU 0.8 MALUKU UTARA 0.8 PUPUA 0.8 IRJABAR 0.8
BPS 1.5 2.0 2.0 1.9 0.9 1.5 1.4 1.0 1.1 3.5 0.9 0.4 0.5 0.6 0.4 0.9 0.3
8
TEMUAN SURVEI
Temuan Survei Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak pilih dalam pemilihan presiden juga punya hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden…? (%)
67.4
12.4
7.8
12 0.4
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
10
Temuan Survei Hak untuk mencalonkan diri presiden sekarang dibatasi oleh ketentuan bahwa orang yang ingin mencalonkan diri tersebut harus dicalonkan oleh partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju bahwa pembatasan ini mengurangi hak-hak warga untuk mencalonkan diri menjadi presiden di negeri ini…? (%)
54.5
27.1 13.8 3.2 Sangat setuju
1.4 Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
11
Temuan Survei Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon presiden terbaik bagi rakyat, ada yang usul agar pencalonan presiden tidak harus hanya oleh partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut…? (%)
64.3
19.7 10.9 4.5 Sangat setuju
0.5 Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
12
Temuan Survei Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak pilih dalam pemilihan gubernur juga punya hak untuk mencalonkan diri sebagai gubernur…? (%)
77.1
10
5.1
7.6 0.2
Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
13
Temuan Survei Hak untuk mencalonkan diri sebagai gubernur sekarang dibatasi oleh ketentuan bahwa orang yang ingin mencalonkan diri tersebut harus dicalonkan oleh partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju bahwa pembatasan ini mengurangi hak-hak warga untuk mencalonkan diri menjadi calon Gubernur…? (%)
55.2
27 14.5 2.4 Sangat setuju
0.9 Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
14
Temuan Survei Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon gubernur terbaik bagi warga provinsi ini, ada yang usul agar pencalonan gubernur tidak harus hanya oleh partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut…? (%)
65.8
17.3 11.8 4.5 Sangat setuju
0.5 Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
15
Temuan Survei Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak pilih dalam pemilihan bupati/wali kota juga punya hak untuk mencalonkan diri sebagai bupati/walikota…? (%)
76.8
10.5 3.6 Sangat setuju
8.6 0.5
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
16
Temuan Survei Hak untuk mencalonkan diri sebagai bupati/walikota sekarang dibatasi oleh ketentuan bahwa orang yang ingin mencalonkan diri tersebut harus dicalonkan oleh partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju bahwa pembatasan ini mengurangi hak-hak warga untuk mencalonkan diri menjadi calon bupati/walikota…? (%)
53.9
28 14.5 2.4 Sangat setuju
1.2 Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
17
Temuan Survei Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon bupati/walikota bagi warga kabupaten/kota ini, ada yang usul agar pencalonan bupati/walikota tidak harus hanya oleh partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat di luar partai politik. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut…? (%)
66.6
16.7 3.7 Sangat setuju
12.2 0.8
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju
TT/TJ
18
Summary • Indeks dukungan pada calon independen: 1-4, di mana 1 = sangat tidak mendukung, dan 4 = sangat mendukung. • Tidak mendukung = 1-2.5, mendukung = 2.51-4. • Mean = 2.82 (Umumnya mendukung) • Standard deviasi: 0.31
19
Summary: sikap terhadap calon independen Tidak mendukung 20%
Mendukung 80%
20
Temuan • • • • •
•
Secara umum warga mendukung prinsip bahwa setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum Presiden, dalam Pilkada gubernur, bupati, maupun walikota. Warga menghendaki agar pencalonan presiden, gubernur, bupati dan wali kota tidak hanya boleh oleh partai politik tapi juga boleh oleh kelompokkelompok di luar partai maupun perorangan. Pencalonan hanya oleh partai politik, apakah itu dalam pemilu Presiden maupun dalam Pilkada, dipandang publik sebagai pengekangan terhadap hak-hak politik warga. Aspirasi warga secara nasional ini merupakan tantangan bagi partai politik. Kalau partai memandang bahwa calon independen meruakan sumber bagi terciptanya politik yang semakin terfragmentasi, dan sumber bagi efektivitas pemerintahan, maka pandangan ini belum cukup tersosialisasi di masyarakat sehingga warga pada umumnya memandang positif calon independen. Sentimen positif terhadap calon independen tersebut bisa juga muncul dari pengalaman bahwa calon-calon yang dimonopoli oleh partai politikpun cenderung bekerja kurang efektif juga. Karena itu tidak ada alasan nyata bagi warga untuk menyerahkan seleksi kepemimpinan strategis kepada partai politik. 21
Faktor-Faktor Terkait • Evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi • Tingkat kepercayaan pada partai • Tingkat pendidikan
22
Evaluasi Terhadap Demokrasi Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen berdasarkan Kepuasan terhadap jalannya demokrasi di negara kita sekarang ini… (%)
69.5 61.4
38.6 30.5
Puas Tidak mendukung Calon Independen
Tidak puas Mendukung Calon Independen
23
Kepercayaan Terhadap Parpol Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen berdasarkan Keyakinan bahwa Partai politik sejauh ini telah bekerja sebagaimana yang diharapkan rakyat…? (%)
68.9 60.8
39.2 31.1
Yakin Tidak mendukung Calon Independen
Tidak yakin Mendukung Calon Independen
24
Kepercayaan Terhadap Parpol Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen berdasarkan Partai yang akan dipilih jika pemilihan umum anggota DPR diadakan hari ini… (%)
79.5 71.4 65.9 60.5
65.8
63.6
59.2
55.6
54.7 45.3
44.4 39.5 34.1
36.4
40.8 34.2 28.6 20.5
GOLKAR
PDIP
PKB
PPP
PD
Tidak mendukung Calon Independen
PKS
PAN
Lainnya
TJ/ Rahasia
Mendukung Calon Independen
25
Tingkat Pendidikan Mendukung atau tidak mendukung Calon Independen berdasarkan Pendidikan terakhir yang ditamatkan…? (%)
80.2
77.4 66.1
52.6 47.4
33.9 22.6
<= SD
SLTP
Tidak mendukung Calon Independen
SLTA
19.8
Kuliah
Mendukung Calon Independen
26
Temuan •
Kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi sejauh ini memperkuat dukungan terhadap gagasan calon independen.
•
Rendahnya kepercayaan publik pada parpol meningkatkan dukungan pada gagasan calon independen.
•
Tidak ada perbedaan berarti antara pendukung satu partai dengan pendukung partai lainnya dalam mensikapi calon independen ini. Umumnya mereka, apapun partai yang cenderung mereka dukung, setuju dengan gagasan calon independen. Secara lebih khusus pendukung PAN, PKS, dan PD, cenderung lebih banyak yang positif terhadap gagasan calon independen. Ini bukan karena partai-partai itu sendiri tapi lebih karena latar belakang pendidikan dari pendukung partai-partai tersebut yang relatif lebih tinggi dibanding pendukung partai-partai lain.
•
Warga yang lebih berpendidikan cenderung lebih kuat dalam mendukung gagasan calon independen.
27
KESIMPULAN •
Setiap desain institusi politik demokratis harus diupayakan sedemikian agar dekat dengan aspirasi publik sehingga punya basis dukungan dan legitimasi massa yang kuat. Bila desain institusional punya basis dukungan massa yang kuat maka desain institusi tersebut akan semakin kokoh, dan demokrasi kita akan semakin kuat.
•
Aspirasi publik nasional sejalan dengan keputusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi barusan yang membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah hanya oleh partai politik. Keputusan itu dengan demikian punya basis legitimasi populer yang kuat.
•
Warga pada umumnya mendukung gagasan calon idependen, bahkan bukan hanya untuk posisi gubernur, bupati, dan walikota, tapi juga presiden.
•
Tapi pemenuhan aspirasi publik agar calon independen untuk pemilu presiden tidak bisa banyak berharap pada MK karena konstitusi kita menyatakan bahwa Presiden dicalonkan oleh partai politik. Apa yang dapat dilakukan adalah mengkaji lebih lanjut filosofi konstitusi kita, sejauh mana ketentuan pencalonan presiden yang hanya boleh oleh partai politik tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yakni hak untuk ikut serta dalam kontestasi politik, tanpa harus dibatasi oleh partai politik. 28
KESIMPULAN -- lanjutan •
Isu calon independen untuk presiden ini menuntut amandemen UUD kita untuk kesekian kalinya agar UUD tersebut semakin mendekati prinsipprinsip demokrasi.
•
Munculnya dukungan yang luas dari publik atas calon independen tumbuh dari rendahnya kepercayaan publik pada partai politik, sementara partai adalah lembaga yang memonopoli kontestasi politik di tingkat daerah maupun nasional.
•
Dukungan yang luas terhadap calon independen ini tidak akan muncul bila partai politik selama ini dirasakan cukup mampu memperjuangkan kepentingan konstituen mereka. Karena itu, dukungan terhadap calon independen ini merupakan tantangan bagi partai agar semakin dekat dengan aspirasi publik.
•
Dengan sekarang dibatalkannya UU Pilkada yang membatasi pencalonan kepala daerah hanya oleh partai diharapkan akan menjadi pendorong bagi semakin kerasnya partai dalam melayani kepentingan pendukung mereka, dan semakin kuatnya demokrasi kita ke depan. 29
