MK: Tak Ada Calon Independen untuk Pilpres

www.thepresidentpost.com

Rabu, 27 Juni 2012

Rp 2,000

H A R I A N

MK: Tak Ada Calon Independen untuk Pilpres

Selengkapnya di Hal. 2

NASIONAL

Penggerak Ekonomi Nasional, Daerah Perlu Tingkatkan Daya Saing Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) menekankan, untuk mengembangkan investasi di daerah maka ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting. Hal. 4

INTERNASIONAL

FBI Ringkus Jaringan Penipuan Kartu Kredit Global

Hal. 5

BISNIS

BEI Catat Laba Bersih Rp 128,63 Miliar Hal. 6

2

Rabu, 27 Juni 2012

www.thepresidentpost.com

Berita Utama

Pengujian UU Pilpres ini diajukan oleh Moh Tanwir Abdur karena dibatasi oleh UU Pilpres yang menyebut calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik.

MK: Tak Ada Calon Independen untuk Pilpres M ajelis Mahkamah Konstitusi (MK) menutup peluang calon independen dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), setelah tidak menerima permohonan pengujian Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 tahun 2008. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan, Selasa (26/6). Pada pertimbangannya, Mahkamah mendasari putusan itu karena PUU tersebut pernah juga diputus, yakni dalam putusan Nomor 56/ PUU-VI/2008, tertanggal 17 Februari 2009. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 1 Angka 4, Pasal 8 dan Pasal 13 (1) bertentan-

gan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan amar putusan “menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”. Pengujian UU Pilpres ini diajukan oleh Moh Tanwir Abdur karena dibatasi oleh UU Pilpres yang menyebut calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik. Tanwir menguji UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tanwir merasa dirugikan hak konstitusionalnya lantaran pencalonan presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan parpol tanpa membuka peluang calon

perseorangan untuk menjadi presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, berlakunya pasal itu mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia termasuk pemohon yang memiliki potensi tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres. Pemohon menilai ketentuan itu bersifat diskriminatif bagi warga negara yang hendak mengabdi kepada negara yang berpotensi menimbulkan kerugian kerugian bagi Pemohon. Karena itu, dalam tuntutan provisinya, Tanwir memohonkan agar KPU menerima pencalonan pemohon/pasangan sebagai calon perseorangan untuk mengikuti tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Menyatakan Pasal 8 dan 13 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apa daya, kasus ini pernah diuji di MK pada 2009 lalu dan ditolak. “Menimbang norma yang termuat dalam pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 sudah pernah diputus MK dalam Putusan Nomor 56/ PUU-VI/2008 tertanggal 17 Februari 2009,” jelas Mahfud. Sebab, menurut Pasal 60 ayat (1) UU MK yang menyebutkan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. “Oleh karena norma yang diuji sama dan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu sama dan alasan konstitusionalitasnya sama, maka permohonan ini harus dinyatakan nebis in idem,” kata Alim.

OPINI

Rehabilitasi Sekolah, Rehabilitasi Masa Depan Oleh Dr. Thamrin Kasman*

P

encanangan Program Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP Tahun 2011 pada 26 September 2011 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir . Mohammad Nuh, DEA. merupakan terobosan luar biasa yang memberi dampak besar bagi dunia pendidikan dalam jangka panjang. Sebab, sejak pembangunan besar-besaran gedung sekolah di berbagai pelosok tanah air pada dekade 60-70-an yang dikenal dengan istilah “Sekolah Inpres” (Instruksi Presiden), jarang sekali, untuk mengatakan tidak ada, rehabilitasi sekolah. Tiap hari keluhan atas terganggunya proses belajar-mengajar karena rusaknya ruang belajar sekolah mengemuka di media massa, baik cetak maupun elektronik. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemdikbud dianggap tak mempedulikan kondisi tersebut. Padahal, kenyataannya, sejak otonomi daerah diberlakukan pada awal tahun 2000, tanggung jawab sekolah berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun Pemerintah cq Kemdikbud tak ingin mempertahankan situasi dilematis tersebut. Bagaimanapun tiap warga negara tanpa kecuali berhak mengakses pendidikan dan mendapatkan pengajaran secara berkualitas. Pendidi-

kan merupakan tanggung jawab bersama, itulah amanah UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional. Beranjak dari dasar tersebut, Kemdikbud bertekad merehabilitasi semua ruang kelas/belajar rusak berat dan menargetkan pada 2013 tak ada lagi gedung sekolah yang rusak. Agar tujuan mulia tersebut terwujud, semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan diharapkan turut terlibat, berpartisipasi menyumbangkan segala kemampuannya demi kemaslahatan rakyat. Kemdikbud sebagai “panglima” program ini, menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia usaha, dan masyarakat. Diharapkan, dengan gerakan yang sinkron, program rehabilitasi ini berjalan lancar, cepat, dan baik. Memang awalnya ini tampak sebagai sebuah tugas yang sangat berat. Bagaimana tidak. Di seluruh Indonesia, ruang kelas/belajar rusak berat di jenjang pendidikan dasar mencapai 194.844 buah. Dana yang dibutuhkan pun triliunan rupiah. Namun Kemdikbud cq Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar memandang kondisi tersebut sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dengan komitmen dan strategi yang matang, masalah

PENASIHAT: Ali Basyah Suryo I CEO & PEMIMPIN REDAKSI: Rachmat Wirasena Suryo I KONTRIBUTOR: Atmono Suryo; Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo; Jeannifer Filly Sumayku; Eka Putri I REPORTER: Rians Riuco I FOTOGRAFER: Heros Barasakti I SIRKULASI: Srimay Noviani I LAYOUT & DESAIN: Mohamad Akmal I HEAD OF SALES & MARKETING: Donny Martin I DEPARTEMEN WEB: Reza Ganesha Partakusuma

sebesar apapun dapat ditangani dengan mudah. Pada tahun 2011, pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp 1,597 triliun untuk merehabilitasi 21.500 ruang kelas/belajar rusak berat. Tahun 2012 ini, telah disiapkan dana sebesar Rp 15,822 triliun untuk merehabilitasi 173.344 ruang kelas/belajar rusak berat.

Iklim kondusif Pada dasarnya, Program Rehabilitasi menjawab harapan masyarakat akan kebutuhan tempat belajar yang baik. Infrastruktur yang bagus membawa siswa dan guru pada iklim atau suasana belajar-mengajar yang kondusif. Tak perlu muncul kekhawatiran ruang kelas tiba-tiba roboh. Siswa dapat belajar dengan tenang dan guru bisa meningkatkan kemampuannya dalam mendidik murid-muridnya. Iklim yang bagus tersebut tentu saja dapat menekan angka putus sekolah. Sebab, menurut penelitian, selain kendala ekonomi, faktor lain yang mendorong siswa putus sekolah adalah buruknya infrastruktur sekolah. Siswa tak tenang belajar. Sebaliknya stres memikirkan keselamatan jiwanya dari ancaman gedung roboh. Program Rehabilitasi juga memberi momen penting bagi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebab, mekanisme penyaluran dana rehabilitasi berupa swake-

lola. Pemerintah menyalurkan dana rehabilitasi langsung ke rekening sekolah. Proses pembangunan/rehabilitasi ruang kelas diserahkan semuanya kepada sekolah. Hal demikian mendorong sekolah untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Misalnya, dari segi perencanaan, pihak sekolah menyusun rencana rehabilitasi bersama-sama dengan Komite Sekolah. Guru dan orangtua duduk bersama memikirkan berbagai kebutuhan, dari bahan bangunan hingga tukang bangunan. Kebijakan swakelola juga memberi ruang bagi pemberdayaan masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja baru. Warga yang menganggur dapat diserap sebagai tukang bangunan. Siswa atau mahasiswa jurusan Teknik Sipil/Bangunan dapat dilibatkan. Selain itu, roda ekonomi masyarakat juga bisa berputar. Bahan bangunan dibeli dari toko material yang berdiri di sekitar sekolah. Dunia usaha juga dapat berpartisipasi. Pembangunan gedung sekolah dapat disalurkan melalui program CSR. Mereka dapat membantu pembangunan dan pengadaan sarana-prasarana lain seperti ruang laboratorium dan alat peraga. Rehabilitasi ruang kelas/belajar oleh sekolah dan masyarakat akan berdampak psikologis yang cuk-

DITERBITKAN OLEH: PT Sarana Pratama Pengembangan Kota Menara Batavia Lantai 25, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia Telp.: (021) 572 7337 I Fax: (021) 572 7338 I Email: [email protected] www.thepresidentpost.com

up besar. Masyarakat akan merasa memiliki sekolah. Sebab mereka turut membangun gedung sekolah. Akhirnya, mereka makin termotivasi untuk menyekolahkan anakanak mereka di sekolah itu. Program rehabilitasi haruslah dimaknai sebagai sebuah bantuan. Bagaimanapun pada akhirnya sekolah dan masyarakat yang lebih banyak berpartisipasi membangun sekolah. Pemerintah sekadar memberi stimulus dan masyarakatlah yang harus bergerak memajukan pendidikan. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, juga mesti memberi dukungan yang memadai. Mereka dapat menyokong proses rehabilitasi sekolah dengan, misalnya, memberi pendampingan kepada sekolah. Mereka juga bisa mengalokasikan dana dari APBD untuk suksesnya program rehabilitasi. Suksesnya program rehabilitasi merupakan sukses bersama semua pemangku kepentingan. Semua bergerak sinkron menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang cerdas dan berpendidikan. Dalam konteks ini, program rehabilitasi tak sekadar memperbaiki infrastruktur sekolah, namun juga “merehabilitasi” masa depan bangsa ini. *Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud.

BERLANGGANAN Hubungi: (021) 572 7337

4

Rabu, 27 Juni 2012

www.thepresidentpost.com

Nasional

Penggerak Ekonomi Nasional, Daerah Perlu Tingkatkan Daya Saing serta sinkronisasi perencanaan pembangunan saat ini juga sudah mulai diimplementasikan di daerah.

M

Pertama adalah bagaimana menjaga iklim ekonomi di daerah tersebut dapat terjaga melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemda setempat. Kedua, kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Misalnya, sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah. “Sumber data manusia dan ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan ketersediaan dan kuali-

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana

tasnya agar mendukung terciptanya daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi,” katanya. Ketiga, menjaga iklim usaha yang kondusif. Keempat, ketersediaan infrastruktur SDA dan lingkungan. Kelima, akses perbankan dan lembaga keuangan. Armida menambahkan, guna meningkatkan daya saing daerah di di dunia internasional perlu juga diperhatikan proses reformasi birokrasinya. Karenanya, ada dua hal yang menjadi fokus utama pemerintah guna meningkatkan reformasi birokrasi di daerah. Pertama, yaitu penataan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah khususnya pemda dan kedua adalah peningkatan dan sinkronisasi aturan perundang-undangan untuk menjamin sinergi

Sumber data manusia dan ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan ketersediaan dan kualitasnya agar mendukung terciptanya daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi.”

Selain itu, Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) menekankan, untuk mengembangkan investasi di daerah maka ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting. “Saat ini untuk mengembangkan daerah seringkali harus membayar orang asing hingga $ 100 per orang dan per bulannya untuk bekerja di daerah. Padahal dana tersebut bisa digunakan untuk membuat balai pelatihan tenaga kerja di Indonesia,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan BKPM Azhar Lubis. Pemerintah sering kesulitan mencari tenaga kerja di daerah guna pengembangan investasi. Untuk itu diperlukan lebih banyak lagi balai latihan kerja di pusat pertumbuhan ekonomi daerah, guna melatih tenaga kerja di Indonesia dengan keahlian tertentu sesuai kebutuhan. Hal lainnya yang juga penting adalah penyediaan infrastruktur, percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

APARATUR NEGARA

INFRASTRUKTUR

BKN : Pelamar CPNS dapat Diterima dari Seluruh Indonesia

Pemerintah Alokasikan 10M Bangun Tol Manado–Bitung

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pelamar CPNS dari luar wilayahnya. Setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti seleksi CPNS di mana dia tinggal. “Jadi tidak ada pembatasan dan pembedaan putra daerah serta bukan putra daerah. Meski KTP pelamarnya dari Medan misalnya, terus saat seleksi CPNS dibuka dia berada di Bangka, yang bersangkutan bisa ikut seleksinya. Yang tidak boleh kalau, dia melamar di dua lokasi,” terang Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat di Jakarta, Selasa (26/6). Dia mengakui, banyak pejabat daerah yang datang ke BKN meminta agar pengadaan CPNS dibatasi khusus putra daerah saja. Contohnya Kabupaten Bangka Barat. Daerah pemekaran baru ini

BI: Baru 51 Persen Eksportir yang Laporkan Devisa Hasil Ekspor

www.beritaprima.com

Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) menekankan, untuk mengembangkan investasi di daerah maka ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting. enteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan bahwa daerah adalah penggerak ekonomi nasional dan daya saingnya perlu ditingkatkan. Armida menjelaskan ada lima elemen yang harus diperhatikan daerah guna meningkatkan daya saingnya. Hal ini disampaikannya dalam seminar nasional “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Reformasi Birokrasi” di Jakarta, Selasa (26/6).

KILAS NASIONAL

kekurangan pegawai. Sebab dalam beberapa tahun lalu pengangkatan CPNS yang lulus banyak berasal dari daerah luar kabupaten. Ujungujungnya baru bekerja dua tahun sudah meminta mutasi ke daerah asalnya. “Nah alasan-alasan ini yang membuat daerah keberatan pelamar dari daerah lain ikut dalam seleksi CPNS di wilayahnya. Tapi kan tidak bisa kita batasi karena sama saja melanggar hak azasi manusia. Setiap pelamar dapat diterima dari masyarakat seluruh Indonesia dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang ada,” imbuhnya. Selain itu, tambah Tumpak, pegawai yang diangkat harus terbaik dan dapat membangun daerah. Berkaitan dengan mutasi Pejabat Pembina Kepegawaian/DPRD dapat membuat Perda agar bisa membatasi mutasi pegawai sehingga CPNS yang sudah lulus dapat dipertahankan, dan harus komitmen dengan Perda tersebut.

Pemerintah kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan jalan Tol Manado Bitung yang pembebasan lahannya akan dilaksanakan dalam tahun ini. “Anggaran sebesar Rp10 miliar ini sudah kami tata dalam APBD tahun ini dan tinggal menyesuaikan dengan rencana pembebasan lahan secara menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Sulut,” kata Walikota Bitung Hanny Sondakh. Sondakh mengatakan sebelum menuju proses pembayaran, pemerintah kota Bitung akan memastikan jalur yang akan dilalui untuk pembebasan. Selanjutnya, akan didata berapa luas yang masuk wilayah Kota Bitung serta berapa pemilik tanah. “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai hal ini. Tim sementara melakukan pendataan terkait dengan pembebasan lahan ini,” kata Walikota. Dia mengatakan, pembangunan Tol Manado-Bitung menjadi salah satu prasarana pendukung pengembangan Kawasan Ekono-

www.klikmanado.com

Walikota Bitung Hanny Sondakh

mi Khusus (KEK) yang akan dibangun di Kota Bitung dan sebagian wilayah Kabupaten Minahasa Utara. “Dengan demikian, apabila Tol Manado-Bitung selesai dibangun akan membantu distribusi produk-produk ekonomi menuju pelabuhan Bitung untuk dipasarkan,” katanya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperhitungkan pembangunan tol Manado-Bitung akan memakan anggaran sekitar Rp3,1 triliun. Panjang tol sekitar 32 kilometer yang dimulai dari Kota Manado, akan melalui Kabupaten Minahasa Utara dan berakhir di Kota Bitung.

Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga saat ini eksportir yang melaporkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) baru mencapai 51 persen atau sekitar USD7,4 miliar dari Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) bulan Januari 2012 yang sebesar USD14,6 miliar. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI Hendy Sulistiowati di Jakarta. Ia memaparkan, penyampaian DHE oleh eksportir harus dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2012, karena jika pada tanggal 2 Juli belum melaporkan akan dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hingga saat ini, masih ada sekitar 2.600 eksportir yang belum memasukkan DHE. Oleh sebab itu, BI telah mengirim surat agar para eksportir tersebut segera menjalankan kewajibannya. Lebih lanjut ia memaparkan, sebagian eksportir yang belum menyampaikan DHE melalui bank devisa di dalam negeri adalah yang bergerak di sektor perkebunan seperti minyak sawit, karet, kopi, dan kakao, minyak dan gas serta batu bara.

Kemenparekraf Dukung Lombok Sumbawa Pearl Festival 2012 Lombok Sumbawa Pearl Festival akan kembali diadakan tahun ini pada 29 Juni – 1 Juli 2012. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpareraf) menyadari potensi kekayaan alam yang dimiliki Lombok memberikan dukungan untuk penyelenggaraan event tersebut. Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri Kemenparekraf mengatakan, LSPF merupakan salah satu langkah untuk memantapkan NTB sebagai destinasi nusantara serta mendorong pengembangan mutiara di Lombok. “Mutiara memang benda kecil tapi memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, keberadaan mutiara juga bisa dimanfaatkan sebagai ‘alat diplomasi’ baik antar pemerintah daerah maupun antar negara,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, mengatakan bahwa pada penyelenggaraan yang ketiga kalinya ini, pihaknya terus belajar demi memperbaiki kualitas LSPF. Menurut catatannya, jumlah transaksi mutiara pada tahun 2011 meningkat sebanyak 200% dari jumlah transaksi pada tahun sebelumnya. Sedangkan, jumlah transaksi pada bulan Januari hingga Mei tahun 2012 mencapai US$ 498,9 dengan jumlah mutiara 540 kg. Selain itu, penyelenggaraan LSPF dinilai dapat meningkatkan ekspor mutiara NTB, meningkatkan industri kreatif, serta mempromosikan Lombok sebagai propinsi penghasil mutiara.

www.thepresidentpost.com

Rabu, 27 Juni 2012

5

Internasional

FBI Ringkus Jaringan Penipuan Kartu Kredit Global

B

iro Penyelidikan Federal Amerika (FBI) mengatakan telah menghancurkan jaringan global penipuan kartu kredit lewat internet. Sedikitnya 24 orang di 13 negara ditahan dalam operasi pemberantasan penjualan ilegal data-data kartu kredit yang dipimpin Biro Penyelidik Federal AS (FBI). Sebanyak 12 orang tersangka ditahan di Amerika Serikat dan enam orang lainnya di Inggris.

Kantor FBI di New York menyebut operasi itu yang terbesar dalam sejarah, berlangsung selama lebih dari dua tahun dan melibatkan agen-agen yang menyamar di 13 negara. Operasi dengan nama sandi Card Shop ini melacak orang-orang yang membeli dan menjual informasi kartu kredit ke sebuah situs internet yang dikelola FBI sejak 2010 lalu. Situs milik FBI ini bernama Carder Profit yang memungkinkan penggunanya saling bertukar akun dan

informasi kartu kredit curian mereka. Pejabat FBI hari Selasa mengatakan operasi itu melindungi 400 ribu orang menjadi korban penipuan kartu kredit dan menyelamatkan mereka dari tagihan $ 205 juta atau hampir mencapai Rp 2 triliun dalam pembelian yang menggunakan informasi curian. FBI mengatakan para tersangka itu diduga menjalankan organisasi kejahatan global yang mencuri ribuan informasi kartu kredit dan

KILAS INTERNASIONAL

Kunjungan Kerajaan Pangeran Naruhito di Thailand nomor rekening bank dicuri dan digunakan untuk membeli barang atau jasa. Semua tersangka berusia antara 18 hingga 25 tahun dan beberapa di antara mereka terancam hukuman penjara 40 tahun jika terbukti bersalah. Preet Bharara, Jaksa Amerika di Manhattan, di kota New York mengatakan penangkapan itu menunjukkan bahwa penjahat komputer yang pandai dan bekerja lewat internet tetap menjadi sasaran hukum.

EROPA

Big Ben akan Berganti Nama Majelis Rendah parlemen Inggris mengumumkan nama menara yang dipasangi jam legendaris Big Ben akan diubah menjadi Menara Elizabeth sebagai penghormatan kepada Ratu Elizabeth II. Perubahan nama tersebut disetujui setelah dilakukan penggalangan dukungan dan akhirnya Komisi Majelis Rendah mempertim-

bangkan mosi perubahan “sebagai pengakuan atas pengabdian Yang Mulia Ratu kepada publik selama 60 tahun berturut-turut atas nama negaranya”. Komisi juga menyebutkan keputusan tersebut akan dilaksanakan pada waktunya nanti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perubahan nama bagian gedung di kompleks gedung parlemen, Palace of Westminster, bukan kali ini saja terjadi. Ketika gedung dibangun pada 1860, menara barat yang saat itu dikenal sebagai King’s Tower, diganti namanya menjadi Victoria Tower untuk merayakan tahta Ratu Victoria yang berkuasa lama.

Menara Big Ben

PutraMahkota Jepang Pa ngeran Naruhito mengunjungi Thailand pada 25-27 Juni sebaPangeran Naruhito gai tamu pemerintah Thailand. Kunjungannya tersebut atas undangan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kunjungannya ini menandai ulang tahun ke-126 hubungan diplomatik kedua negara. Pada Selasa (26/6) Pangeran Naruhito dijamu oleh Raja Thailand Bhumibol Adulyadej di istana di Bangkok. Pangeran Naruhito selama lawatan tiga hari ke Thailand dijadwalkan mengunjungi Pusat Studi Sejarah Ayutthaya dan desa Jepang di provinsi Ayutthaya yang merupakan bekas ibu kota Thailand. Pusat Studi Sejarah Ayutthaya didirikan pada tahun 1986 di bawah kerja sama antara para cendekiawan Thailand dan Jepang. Thailand adalah persinggahan pertama dalam lawatan Naruhito ke Asia Tenggara. Ia juga akan mengunjungi Kamboja dan Laos.

6

Rabu, 27 Juni 2012

www.thepresidentpost.com

Bisnis KILAS BISNIS

BEI Catat Laba Bersih Rp 128,63 Miliar

Bank Mandiri Kenalkan Produk Remitansi

Sepanjang 2011, pendapatan BEI tercatat mencapai Rp 699,32 miliar dari Rp 667,16 miliar di 2010. Namun laba bersih di 2011 turun menjadi Rp 299,82 miliar dari Rp 358,04 miliar di 2010.

P

www.calvinms.web.id

T Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat laba bersih hingga akhir Mei 2012 senilai Rp 128,63 miliar. Perolehan tersebut didorong oleh pendapatan yang didapat perseroan hingga Mei mencapai Rp 278,73 miliar. “Laba bukankah fokus utama, meski hal ini penting untuk perkembangan ke depan,” kata Direktur Utam BEI Ito Warsito di sela-sela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI di Jakarta, Rabu (27/6). Sementara total beban usaha tercatat senilai Rp 168,99 miliar dengan laba usaha sebesar Rp 109,74 miliar. Di sisi lain, total penghasilan (beban) lain-lain tercatat senilai Rp 53,09 miliar, dengan laba sebelum pajak BEI mencapai Rp 162,84 miliar. Ito menambahkan beban biaya terus meningkat setiap tahun, karena banyak pendapatan yang diperoleh dari Anggota Bursa (AB) dibebaskan. “Ini dilakukan agar AB lebih maju dan tidak perlu membayar biaya yang besar kepada otoritas bursa,” terangnya. Lebih lanjut Ito menjelaskan sepanjang 2011, biaya pengembangan yang dilakukan BEI mencapai lebih dari Rp 83 miliar, yang digu-

Sesuai dengan anggaran dasar, BEI tidak masuk dalam perusahaan yang mengejar laba, bahkan masuk dalam kategori perusahaan nirlaba. Namun demikian, BEI harus punya laba agar dapat mengembangkan investasi di pasar modal.

nakan untuk sosialisasi edukasi maupun infrastruktur. Sesuai dengan anggaran dasar, katanya, BEI tidak masuk dalam perusahaan yang mengejar laba, bahkan masuk dalam kategori perusahaan nirlaba. “Meski demikian kami harus punya laba, yaitu agar dapat mengem-

bangkan investasi di pasar modal,” tuturnya. Sebagai informasi, sepanjang 2011, pendapatan BEI tercatat mencapai Rp 699,32 miliar dari Rp 667,16 miliar di 2010. Namun laba bersih di 2011 turun menjadi Rp 299,82 miliar dari Rp 358,04 miliar di 2010.

Sementara, nilai kapitalisasi pasar di 2011 naik 8,94 persen dari Rp 3,247 triliun menjadi Rp 3,537 triliun. Pada periode ini, nilai transaksi harian saham tumbuh 3,17 persen menjadi Rp 4,95 triliun dengan ratarata frekuensi transaksi saham mencapai 113.000 kali.

PERSEROAN

Gudang Garam Bagikan Dividen Tunai Rp 1,92 Triliun www.indonesiafinancetoday.com

Pabrik rokok PT Gudang Garam, Tbk Kediri, Jawa Timur, membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2011 sebesar Rp 1,92 triliun naik dibanding 2010 yang mencapai Rp 1,69 triliun. Direktur PT GG Heru Budiman hari ini mengemukakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) telah dibahas tentang jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011. “Dalam rapat, telah diterima baik laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan,” ucapnya dalam jumpa wartawan di Hotel Grand Surya, yang digunakan sebagai lokasi RUPS. Hasil RUPS pabrik rokok yang mempunyai sekitar 32.878 karyawan ini memang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada RUPS 2010, GG membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2010 sebesar Rp 1,69 triliun, lebih besar daripada dividen 2009 yang hanya Rp 1,25 triliun.

Hasil RUPS pabrik rokok Gudang Garam selalu meningkat setiap tahunnya. Pada RUPS 2010, GG membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2010 sebesar Rp 1,69 triliun, lebih besar daripada dividen 2009 yang hanya Rp 1,25 triliun.

Besar dividen itu telah disepakati dan diterima oleh pemegang saham, yaitu Rp 880 per saham. Nominal itu memang lebih besar daripada 2009 yang hanya Rp 650 per saham. Heru mengungkapkan, tingginya pembagian dividen untuk tahun buku 2011 ini disebabkan adanya upaya penghematan yang dilakukan manajemen, di antaran-

ya untuk biaya non-operasional. Dana yang ada juga untuk beberapa pengembangan, sehingga tingkat keuntungan perusahaan juga meningkat. Pada RUPS 2010, perusahaan menyebut turunnya selling cost membuat laba di perusahaan semakin meningkat. “Keuntungan perusahaan stabil dan ada pengembangan, sehingga dividen ikut meningkat,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, juga sekalian dibahas tentang pengunduran diri Edijanto sebagai Direktur Perseoran. Edijanto sudah bergabung dengan pabrik rokok ini sejak 1992. Selain itu, dalam pembahasan itu juga pengangkatan Istata Taswin Sidharta, Ginawati, dan Sony Sasono Rahmadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan sampai 2015. Untuk struktur Dewan Komisaris, dipimpin langsung oleh Juni Setiawati Wonowidjojo (Presiden Komisaris), Yudiono Muktiwidjojo, Frank Willem van Gelder, dan Lucas Mulia Suhardja (Komisaris Independen). Sementara, untuk jajaran Direksi di antaranya Susilo Wonowidjojo (Presiden Direktur), Heru Budiman, Herry Susianto, Buana Susilo, Fajar Semeru, Istata Taswin Sidharta, Ginawati, dan Sony Sasono Rahmadi (masing-masing Direktur).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk fokus mengenalkan produk remitansi atau transaksi pengiriman uang internasional dalam Indonesia Banking Expo 2012 (IBEX 2012). “Dalam pameran ini kami ingin fokus mengenalkan remitansi yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang mengirim uang ke Indonesia,” kata Asisten Wakil Direktur Mass Banking Group Bank Mandiri Djoko Poerwanto. Menurut Djoko, Bank Mandiri ingin mengenalkan remitansi banknya yang telah bekerja sama dengan 32 koresponden mulai dari Malaysia, Korea, Jepang, Hong Kong serta sejumlah negara lain di wilayah Asia Timur dan Timur Tengah. Dia mengatakan potensi transaksi dari luar negeri ke Indonesia yang dilakukan oleh WNI cukup besar dan menyasar kepada sejumlah negara yang banyak ditempati oleh TKI. Transaksi retail atau perorangan yang dilakukan oleh TKI pada periode Januari hingga Mei 2012 sebanyak 170.000 transaksi dengan nominal sekitar $ 5 miliar.

PGN Tambah Pasokan Gas untuk Industri PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan menambah pasokan gas untuk sektor industri sebanyak 10--45 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMscfd) yang diperoleh dari PT Nusantara Regas pada akhir bulan ini. “Saat ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah memasok gas industri sebanyak 550 MMscfd dan akhir bulan ini akan ada penambahan gas sebanyak 45 MMscfd,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Herry Yusuf, di Jakarta, Selasa (26/6). Herry menuturkan, PGN telah berkomitmen menambah pasokan gas untuk industri sebanyak 150 MMscfd. “Kami berharap bisa menambah pasokan untuk industri secara bertahap untuk mendukung target pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 6 persen,” ujarnya.

BEI Targetkan 500 Emiten pada 2015 Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito menargetkan jumlah emiten menjadi 500 pada 2015. Ito juga me- Ito Warsito nargetkan jumlah investor sebanyak 2,3 juta. Ito optimistis angka tersebut bisa tercapai. Pasalnya, jumlah emiten saat ini sudah mencapai 444 emiten. Ito akan memfokuskan pada empat kelompok usaha. Empat kelompok itu adalah usaha BUMN, kelompok usaha pengelola sumber daya alam Indonesia, kelompok usaha yang memperoleh pinjaman dari perbankan dalam jumlah besar dan emiten asing.

www.thepresidentpost.com

Rabu, 27 Juni 2012

7

Peristiwa 10th Indo Buildtech Expo 2012

“Kenali Teknologi Bangunan Masa Kini” FOTO: The President Post/Heros Barasakti

Pameran material dan teknologi bangunan terbesar Indonesia Building Material and Technology Expo 2012 dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, hari ini, Rabu (27/6). Indo Buildtech 2012 yang digelar di Jakarta Convention Center, pada 27 Juni - 1 Juli 2012 mengangkat tema ”All About the Latest Building Material and Technology Expo”. Indobuildtech 2012 Jakarta diikuti 315 peserta yang terdiri dari 222 perusahaan dari dalam negeri dan 93 perusahaan mancanegara, seperti China, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lainnya. Mereka adalah produsen dan distributor terkemuka produk- produk dan teknologi bahan bangunan dan perlengkapannya dengan ratusan merk kelas dunia. Mereka siap menampilkan dan menjelaskan produk-produk terkini serta melakukan interaksi, negosiasi dan transaksi langsung dengan pengunjung. Pengunjung dapat mengikuti presentasi produk peserta pameran dan talkshow bertajuk Hubungan Arsitek dengan Pengguna Jasa dengan narasumber Ikatan Arsitek Indonesia. Para profesional arsitektur

dan desain juga membuka klinik konsultasi di event ini. Kelengkapan produk dan teknologi bahan bangunan, harga khusus, serta peluang berinteraksi, negosiasi dan transaksi langsung dengan peserta pameran merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung asing. Hingga sehari menjelang pembukaan, tercatat 237 pengunjung dan pembeli dari 19 negara telah melakukan registrasi online. Begitupun dari Indonesia, 3.700 orang telah melakukan registrasi online.