BALAI BESAR POM DI SEMARANG JL. MADUKORO BLOK AA BB NO 8 SEMARANG TELP 024 7612324 email :
[email protected]
AGENDA 1. Pendahuluan 2. Sistem Keamanan Pangan Terpadu dan JKPN 3. Jejaring Keamanan Pangan Daerah 4. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan BBPOM 5. Penutup 2
1
Pendahuluan
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
“setiap orang mempunyai hak terhadap stadard kehidupan yang layak untuk kesehatan, kesehatannya dan keluarga, termasuk, pangan, rumah, kesehatan ...” (article 25) http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 4
KEAMANAN PANGAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU No 17/2007 Pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang tentang RPJPN rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang, serta tahun 2005-2025 terjamin keamanannya
Peraturan Presiden No 5/2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014
Program aksi di bidang pangan menjadi prioritas yang sasarannya termasuk meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, terbangunnya kesadaran masyarakat akan risiko dan bahaya pada pangan asal hewan, meningkatnya pemantapan keamanan pangan
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 20112015
Kebijakan pangan dan gizi disusun dalam 5 pilar, yaitu: 1. gizi masyarakat; 2. akses pangan; 3. mutu dan keamanan pangan; 4. perilaku hidup bersih dan sehat; 5. kelembagaan pangan dan gizi
UU No. 18 / 2012 tentang Pangan BAB VII. KEAMANAN PANGAN harus dilaksanakan
Bagian Kesatu. Umum
Pasal 68 ayat 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Pasal 68 ayat 2. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
• secara terpadu dan • sinergis oleh semua pemangku kepentingan pada setiap rantai pangan. • dilakukan dengan berbasis analisis risiko. • meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko. 6
2
Sistem Keamanan Pangan Terpadu dan Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)
• UU. Kesehatan No 36/2009 • UU Pangan No.1 8/ 2012 • UU No. 8/1999 P Konsumen • Peraturan Pemerintah: No. 69/1999 tentang Pelabelan dan Periklanan Pangan - No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu & Gizi Pangan
-
1. Legislasi Pangan 2. Manajemen Pengawasan Pangan (Sistem Satu Lembaga, Sistem Multi Lembaga, Sistem Terpadu) 3. Kegiatan Inspeksi 4. Pelayanan Laboratorium 5. Informasi, Edukasi, Komunikasi dan Pelatihan
Sistem Keamanan Pangan Terpadu di Indonesia Inspeksi Sarana Pengolahan Pangan, Distributor, Peritel, Ekspor/Impor Laboratorium PPOMN Pusat didukung oleh Laboratorium Balai POM Pelatihan District Food Inspectors, Penyuluh Keamanan Pangan, Program Bintang, Kampanye Keamanan Pangan
SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU (SKPT) Integrated Food Safety System - IFSS
Dicanangkan tanggal 13 Mei 2004 oleh Menko Kesra, SKPT ditujukan untuk memadukan langkah strategik semua instansi terkait dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan keamanan pangan di Indonesia
JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL Sistem Keamanan Pangan Terpadu berbasis Analisis Risiko
Merupakan sistem komunikasi yang dirancang untuk para profesional keamanan pangan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang keamanan pangan SKPT menjamin keamanan pangan semua kegiatan dari lokasi pertanian sampai siap dihidangkan, atau dari lokasi peternakan/ perikanan sampai ke meja makan (from farm to the table)
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO 23 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL
Dalam Rangka Revitalisasi SKPT SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JKPN: 1. TIM PENGARAH 2. TIM PELAKSANA 3. KELOMPOK KERJA - Kelompok Kerja Jejaring Intelijen Pangan ( JIP ) - Kelompok Kerja Jejaring Pengawasan Pangan ( JPP ) - Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan ( JPKP) 4. SEKRETARIAT
PAYUNG HUKUM PELAKSANAAN SKPT
JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL
JIP Jejaring ini menghimpun informasi kegiatan pengkajian risiko keamanan pangan dari lembaga terkait (data surveilan, inspeksi, riset keamanan pangan, dsb.)
JPKN meliputi pengembangan bahan promosi, kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan untuk industri pangan, pengawas keamanan pangan, dan konsumen
JPP Jejaring kerjasama antar lembaga terkait dengan pengawasan keamanan pangan (standardisasi dan legislasi pangan, inspeksi dan sertifikasi pangan, pengujian laboratorium, ekspor-impor, dsb.)
KELOMPOK KERJA JEJARING PENGAWASAN PANGAN
TUGAS KELOMPOK JPP
Program dan Kegiatan JPP 11.
2.
3.
Pertemuan dan koordinasi lintas sektor
Pembuatan regulasi/kesepak atan bersama keamanan pangan
Inspeksi pangan terpadu, sampling, uji lab
4.
Tindak Lanjut
Dilaksanakan secara terprogram, terstruktur, kontinyu, dan penuh komitmen
ROADMAP PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 1. 2. 3. 4. 5.
Kelembagaan dan regulasi Pengembangan sumber daya Penguatan jejaring Pengawasan berbasis risiko Komunikasi risiko
2011-2014 :
s/d 2010 : Membangun Sistem Keamanan Pangan di Indonesia
Optimalisasi Pengawasan KP: Fokus Komunikasi Risiko sejalan dengan manajemen risiko
Produsen
Food for Health
2015-2019 : Kemandirian Keamanan Pangan
Pemerintah
Konsumen
Memiliki tanggung jawab bersama (shared responsibilities) dalam keamanan pangan
17
3
JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH ( JKPD )
18
Hal-hal yang Perlu Didiskusikan di Daerah Bagaimana prioritas sampling akan ditentukan? • Apakah secara terpadu ditentukan bersama oleh berbagai instansi lintas sektor? • Atau ditentukan hanya oleh instansi terkait tertentu saja?
Laboratorium •Laboratorium mana yang akan menguji sampel-sampel pangan di atas? •Siapa yang menentukan laboratorium mana yang akan menguji sampelsampel di atas? •Bagaimana data hasil pengujian laboratorium akan dikelola? •Instansi mana yang akan mengolah data laboratorium hasil temuan? •Bagaimana lalu lintas data hasil pengujian akan dilakukan sehingga tercatat dan dapat diakses kembali jika diperlukan? Bagaimana Tataniaga Bahan Berbahaya akan diawasi?
Bagaimana hasil temuan pengawasan akan dikelola? • Dibahas bersama secara terpadu oleh berbagai instansi lintas sektor? • Atau dikelola sendiri oleh instansi terkait tertentu saja?
Siapa yang menentukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan? Tindak lanjut dapat berupa Pembinaan, Peringatan atau Peringatan Keras, Penarikan Produk, Penutupan Sarana Pengolahan atau Sarana Distribusi, Pro Justitia dan tindak lanjut lainnya yang sesuai • Ditentukan secara terpadu melalui rapat koordinasi lintas sektor terkait? • Atau ditindaklanjuti oleh instansi terkait tertentu saja? • Dasar hukum apa yang akan digunakan dalam rangka tindak lanjut ini? • Apakah dasar hukum yang ada sudah cukup atau perlu dibuat dasar hukum lainnya seperti Perda Pengawasan Pangan Terpadu? • Jika Perda Pengawasan Pangan Terpadu akan disusun, instansi mana yang menjadi leading sectornya?
Bagaimana biaya untuk keseluruhan kegiatan di atas akan dianggarakan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Balai Besar POM ? Perlukah dilakukan uji coba untuk kegiatan di atas di suatu daerah tertentu (desa misalnya), sehingga pelaksanaan Pengawasan Pangan Terpadu dapat lebih efektif, efisien dan berkelanjutan? Jika perlu bagaimana uji coba akan dilakukan? Perlukah dilakukan koordinasi terpadu yang lebih luas antar kabupaten/kota, misalnya Pengawasan Pangan Terpadu di daerah satu atau daerah lainnya? Jika perlu bagaimana koordinasi akan dilakukan?
4
KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN BBPOM
22
KEGIATAN
2014
Inspeksi sarana produksi pangan
167 sarana, TMK : 107 srn
Inspeksi sarana distribusi pangan
493 sarana, TMK : 325 srn
Inspeksi penjualan parsel dl rk hari raya
273 sarana TMK: 209 srn
Pengawasan iklan dan label pangan
393 iklan TMK : 37 iklan
Pengujian sampel pangan
1400 sampel TMS : 350
Audit CPMB dan Halal pangan
233 sarana produksi
Rekomendasi impor dan ekspor pangan ( National Single Window )
1.175 surat keterangan ekspor, 1.876 surat ket impor bahan baku dan produk pangan
KEGIATAN
2014
Food Security RI I dan RI II
29 kali (1696 sampel)
Operasional Mobil Laboratorium Keliling, PJAS
1142 sampel
Sistem Informasi Keracunan
11 kasus
Pengawalan Pasar aman dari bahan berbahaya
5 pasar tradisional
Gerakan Keamanan Pangan Desa ( GKPD )
10 desa dari 2 kab Purworejo dan kt Pekalongan
KEGIATAN
• Audiensi Lintas Sektor • Rapat Koordinasi
KIE • Talkshow Interaktif • Unit Layanan Pengaduan Konsumen • Unit Layanan Informasi Konsumen • Iklan Media Massa, Elektronik • Media Luar Ruang (Billboard) • Narasumber pada kegiatan Lintas Sektor • Mahasiswa PKL, Penelitian • Website • Permintaan Saksi Ahli • Saksi Pemusnahan
2014 Audiensi dengan : Pemda Kab/Kota, Pemprov Jateng Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dan anggota satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
• • • • • • • • • •
2 kali ( DIPA BBPOM) 7 Pengaduan 528 Pertanyaan 9 Radio 3 Lokasi 68 Kali Unnes, Undip, Unika www.pom.go.id 31 Kasus 32 sarana produksi
Profil Hasil Uji Pangan % TMS Sampel MD (2010 – 2014) 1600 Jumlah Sampel
TMS
1400
1400
1200
1000
800
600
682
678
603
559
TMS 350 25.0%
400
200
TMS : 92 16.5 %
TMS 135 19.9 %
TMS 154 22.6 %
TMS 104 17.2 %
0
2010
2011
2012
2013
2014
Profil Hasil Uji Pangan % TMS Sampel PIRT (2010 – 2014) 450
411
Jumlah Sampel
400
350
TMS
297
300
259 250
256
TMS 202 49.1 %
278
200
TMS 119 40.1 %
150
100
TMS 85 32.8 %
TMS 90 35.2 %
TMS 90 32.4 %
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
Profil Hasil Uji Pangan PJAS (2010 – 2014) 1382 1400
Jumlah SD Jumlah Sampel
1200
1142
Sampel TMS
939
1000
863
800
600
400
TMS 259
TMS 153 125
200
10
125 TMS 7
TMS 119
82
148
109
TMS 166
0
2010
2011
2012
2013
2014
TEMUAN PRODUK TANPA IJIN EDAR • • • • • • •
Tidak mempunyai persetujuan pendaftaran Tidak mencantumkan nomor ijin edar (NIE) pada kemasan Mencantumkan no SP Tidak memenuhi persyaratan label Masa berlaku Nomor Izin Edar ( NIE) telah habis NIE fiktif Diproduksi di lokasi yang tidak sesuai dengan no PIRT yang dimilliki (misal no PIRT dari Kota Solo diproduksi di kab sukoharjo)
N o
JENIS PELANGGARAN
2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
1 Obat
11
13
4
2
4
2
3
2 Pangan
0
1
2
7
7
4
4
10
6
8
10
9
8
8
4 Kosmetik
2
3
5
2
2
4
6
JUMLAH TOTAL
23
23
19
21
22
18
21
3 Obat Tradisional
TEMUAN PANGAN TH 2013 dan 2014 TAHUN
2013
2014
TINDAK LANJUT PELANGGARAN
Mengandung bahan berbahaya
JUMLAH BARANG BUKTI 4 item (mie basah) Nilai : Rp 10,75 jt
Mengandung bahan berbahaya dan TIE
12 item Nilai : Rp 7,4 jt
Pro Justitia 4 tersangka
JENIS PELANGGARAN
Pro Justitia 3 tersangka
5
Penutup
GAP ANALYSIS 1. Keterbatasan dalam pengawasan produk yang tidak memenuhi syarat 2. Implementasi penyelenggaraan keamanan pangan secara sinergis 3. Peningkatan daya saing produk dalam negeri, termasuk UMKM
Catatan penting untuk evaluasi : 1. Apakah sistem keamanan pangan yang dibangun sudah berjalan dengan baik ? 2. Apakah optimalisasi pengawasan pangan sudah berjalan dengan baik ? 33
Tren Kasus pangan • Produksi pangan mengandung bahan berbahaya (mi formalin, kerupuk rhodamin B, ikan asin formalin) • Higiene dan sanitasi sarana produksi (PIRT) Pelanggaran kasus Pro Justitia Pangan (UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan): - Memproduksi / Mendistribusikan pangan tanpa ijin edar - Memproduksi / Mendistribusikan pangan mengandung bahan berbahaya
JKPN dikembangkan untuk dapat meningkatkan keamanan pangan di Indonesia yang dikelola secara holistik, terintegrasi, dan terkoordinasi. Perlu ditetapkan sinergisme program dari seluruh komponen yang ada di Pokja ( JIP, JPP, dan JPKP )
Pengawasan keamanan pangan harus mengikuti isu kunci/trend pengawasan pangan dan regulasi global terkini.
Pengawasan berbasis risiko merupakan suatu terobosan manajemen risiko dengan memfokuskan program prioritas berbasis risiko yang dilaksanakan secara terpadu antar unit / lembaga dengan mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang ada dalam rangka perlindungan konsumen. 35
OPERASI PENERTIBAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
PENERTIBAN SARANA PRODUKSI PANGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
Terima kasih
