BAHAN I: PAK PURWIYANTO

BAHAN I: PAK PURWIYANTO MEWUJUDKAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN ANGGARAN Forum Diskusi Nasional Perencana 2016

Jakarta, 6 Desember 2016

POKOK BAHASAN I. SIKLUS PENYUSUNAN APBN

II. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

III. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2

I. SIKLUS PENYUSUNAN APBN

Siklus APBN 5

Surat Pagu Anggaran (maksimal akhir Juni)

6

4

RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA K/L diajukan kepada DPR

Penyampaian dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro (maksimal pertengahan Mei)

Juni

Juli

7 Agust

Mei

Pembahasan RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA K/L DPR

3 Surat Bersama Pagu Indikatif (maksimal akhir bulan Maret)

Sept

April

Maret

APBN (maksimal akhir Oktober)

Nov

Feb

2 Resource Envelope (maksimal pertengahan Februari)

8

Okt

Jan

9

Des

1 Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

10

Perpres Rincian APBN (maksimal 30 November)

DIPA (maksimal 31 Desember)

4

SIKLUS PENGANGGARAN

5

II. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 25 TAHUNAN

5 TAHUNAN

1 TAHUNAN

VISI PRESIDEN

Renja KL

Renstra KL Pedoman

RPJP Nasional Diacu

RPJM Nasional

Dijabarkan

Dijabarkan

RPJM Daerah

Renstra SKPD

UU SPPN

APBN

RKP

Pedoman

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diserasikan melalui Musrenbang

RKP Daerah

Pedoman

Diacu

Pedoman

Visi Kepala Daerah

Rincian

Diacu

Diperhatikan

Pedoman

RKA-KL

Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

UU KN

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

Pedoman

Pedoman

Pemerintah Pusat

Pedoman

7

Proses Perencanaan dan Penganggaran sesuai PP 90/2010 dan PP 40/2006 Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Waktu : Akhir Januari PIC : Presiden

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus)

Waktu : April PIC : Bappenas

Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)

Waktu : April PIC : Forum pembahasan Renja K/L oleh Kemenkeu, Bappenas, dan K/L

Review Baseline

Waktu : Februari – Maret PIC : Kemenkeu dan K/L

Surat Bersama Pagu Indikatif

Waktu : 29 atau 30 Maret PIC : Ditetapkan Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)

Waktu : April PIC : Forum dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah

Penyusunan Resource Envelope

Waktu : Mulai pertengahan Februari PIC : Kemenkeu

Sidang Kabinet Pagu Indikatif

Waktu : Minggu IV Maret PIC : Setneg/Setkab

Penetapan Perpres Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Waktu : Awal Mei PIC : Presiden

Penyampaian Resource Envelope ke Bappenas

Waktu : Minggu I-II Maret PIC : Kemenkeu

Sinkronisasi/koordinasi pagu indikatif

Waktu : Minggu II-IV Maret PIC : Kemenkeu dan Bappenas

Penyampaian RKP serta Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) ke DPR

Waktu : Pertengahan Mei PIC : Kemenkeu dan Bappenas

8

III. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

TUGAS DAN FUNGSI BAPPENAS DALAM RANGKA PERENCANAAN SESUAI UU No. 25 Tahun 2004 (1/2) 1) Penyusunan dan Penetapan RPJP (Pasal 10-13).  menyiapkan rancangan RPJP Nasional. (Pasal 10 Ayat (1))  menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional. (Pasal 11 Ayat (2))  menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional. (Pasal 12 Ayat (1)) 2) Penyusunan dan Penetapan RPJM (Pasal 14-19).  menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. (Pasal 14 Ayat (1))  menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL dan berpedoman pada RPJP Nasional. (Pasal 15 Ayat (2))  menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional. (Pasal 16 Ayat (3))  menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional. (Pasal 18 Ayat (1))

10

TUGAS DAN FUNGSI BAPPENAS DALAM RANGKA PERENCANAAN SESUAI UU No. 25 TAHUN 2004 (2/2) 3) Penyusunan dan Penetapan RKP (Pasal 20-27).  menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dan RPJM Nasional. (Pasal 20 Ayat (1))

 mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL. (Pasal 21 Ayat (2))  menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. (Pasal 22 Ayat (3))  mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL. (Pasal 23 Ayat (3))  menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang. (Pasal 24 Ayat (1))

11

TUGAS DAN FUNGSI KEMENKEU DALAM RANGKA PENGANGGARAN BERDASARKAN UU 17/2003 Pasal 6 (1)Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2)Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

12

TUGAS DAN FUNGSI KEMENKEU DALAM RANGKA PENGANGGARAN BERDASARKAN UU 17/2003 Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas : a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

13

Sinkronisasi • Sejak tahun 2015, telah dilakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L 2016, sesuai dengan amanah PMK nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas PMK nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA. • Penataan ADIK dilakukan dengan menggunakan logika berpikir (Logic Model) untuk melihat hubungan logis antara input-output-outcome. • Penataan ADIK digunakan untuk sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dengan cara mengaitkan aplikasi Renja (sisi perencanaan) dengan aplikasi ADIK dan aplikasi RKA-K/L (sisi penganggaran). • Penataan ADIK sejalan dengan penyederhanaan nomenklatur yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat rumusan kinerja sesuai dengan penataan ADIK merupakan output yang dihasilkan merupakan barang/jasa akhir, memiliki perspektif keluar, terukur, dan relevan.

14

Perencanaan dan Penganggaran

15

PENATAAN ADIK DIGUNAKAN UNTUK HARMONISASI/ SINKRONISASI PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN *) Sasaran pembangunan nasional (impact)

Sasaran strategis K/L (outcome/impact)

NASIONAL K/L

Input

Aktivitas/ Proses (outcome Program)

SASARAN STRATEGIS (Outcome KL/ Impact )

Ouput K-L

Indikator Target

Indikator/ IKS Target

Output Strategis *)

Sasaran program (outcome)

ESELON I

Input

Aktivitas/ Proses (output Kegiatan)

Output Program *)

Sasaran kegiatan (output)

Proses / Aktivitas

ESELON II

Input

Aktivitas/ Proses/ (nama komponen)

Indikator/ IKP

Target

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Indikator/ IKK Target

Keterangan : RENJA

Input

SASARAN PROGRAM (Outcome Eselon 1)

Ouput eselon1 Indikator Target

ADIK

+

*) Penataan ADIK dilakukan dengan menambahkan output di bawah sasaran (outcome) karena biaya untuk menghasilkan output lebih mudah dihitung dibandingkan dengan biaya untuk menghasilkan sasaran (outcome).

Arsitektur Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Organisasi

SRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

STRUKTUR ANGGARAN

STRUKTUR PERENCANAAN

STRUKTUR KINERJA TINGKAT NATIONAL

FUNGSI

PRIORITAS

KABINET SUB FUNGSI

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

INDIKATOR KINERJA

TARGET

LINTAS PROGRAM

K/L KEMENTERIAN/LEMBA GA

ALOKASI ANGGARAN

KEBIJAKAN K/L

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS

TARGET

UNIT ESELON I

PROGRAM

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET

UNIT ESELON II

KEGIATAN

KEGIATAN

KELUARAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET 17

KONSISTENSI STRUKTUR PROGRAM

(RPJMN, RENSTRA, RKP/RENJA DAN RKA-KL)

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT Dibahas dengan DJA

KOMPONEN DETIL

Dibahas dengan Bappenas

Penutup

1. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi yang melibatkan beberapa pihak (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga). 2. Upaya meningkatkan proses sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran terus diupayakan, antara lain melalui penerapan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja. 3. Upaya lain yang sedang dilakukan adalah melalui kodefikasi antara visi misi Presiden, komponen perencanaan dan komponen penganggaran, untuk melihat keterkaitannya.

19

TERIMA KASIH

BAHAN II PAK PURWIYANTO

21

SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Disampaikan Oleh : Purwiyanto Pranoto Suwiryo (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara) Dalam FORUM DISKUSI NASIONAL PERENCANA 2016

Jakarta, 6 Desember 2016 22

Perubahan Sistem Penganggaran s.d. 2004 1. Anggaran Rutin & Anggaran Pembangunan 2. Pendekatan Sektor : Sektor/Subsektor/Program (berbeda ant Rutin & Proyek) 3. Klasifikasi Ekonomi : Belanja Rutin menurut Jenis & Belanja Pembangunan menurut Sektor 4. Pengelola Anggaran : Instansi untuk Belanja Rutin & Proyek/Bagian Proyek untuk Belanja Pembangunan 5. Dokumen Anggaran : DUK/DUP/LK dan Satuan 3 DIK/SKOR/DIKS untuk Belanja Rutin DIP/SKOP/DIPP untuk Belanja Pembangunan

Mulai 2005 1. Anggaran Terpadu 2. Pendekatan Fungsi: Fungsi/Sub Fungsi, Program, Kegiatan 3. Klasifikasi Ekonomi : Belanja

Menurut Jenis

4. Pengelola Anggaran : Kementerian sebagai Pengguna Anggaran, Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

5. Dokumen Anggaran : RKA-KL Satuan Anggaran DIPA

23

TEORI DASAR • Terdapat empat pengambil keputusan di bidang ekonomi, yaitu sector rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. • Fungsi objektif dari sector pemerintah adalah mencapai kesejahteraan yang optimal  fungsi ekonomisnya adalah menggunakan anggaran yang terbatas (APBN) untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang maksimum  prioritas dan efisensi • Terdapat dua fungsi terkait, yaitu  fungsi perencanaan untuk mencari berbagai kegiatan prioritas, dan  fungsi penganggaran yaitu untuk mencari berbagai kegiatan dengan biaya efisien

• Sinergi perencanaan dan penganggaran adalah untuk menetapkan kegiatan prioritas dengan biaya efisien 24

KEGIATAN PRIORITAS

NAWA CITA  kebutuhan yang sangat luas dengan keterbatasan sumber daya  prioritas dan efisiensi sangat penting Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hankamtibmas dll  target pencapaian saat ini bersifat sub maximum  kebutuhan sangat luas - Wilayah NKRI sangat luas  34 propinsi, sekitar 500 kabupaten/kota, sekitar 80 ribu desa, - Faktor politik sangat penting  10 partai - Berbagai suku bangsa (dan Bahasa) yang tinggal di berbagai pulau, kepulauan, yang dikelilingi oleh wilayah laut - Menganut system ekonomi terbuka  dikelilingi oleh negara lain - Jumlah penduduk lebih dari 250 juta - Untuk ukuran 2017, kebutuhan fiscal (belanja, cicilan utang, dan PMN) sekitar 16 persen terhadap PDB 25

Target Pembangunan 2017 RAPBN

RAPBN*)

Tingkat Pengangguran (%)

5,3 - 5,6

5,6

Tingkat Kemiskinan (%)

9,5 - 10,5

10,5

Gini Ratio

0,38

0,39

Indeks Pembangunan Manusia

75,3

70,1

Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016) Ket: *hasil kesepakatan tingkat I

26

Operasional Ruas Tol Terbangun dan Beroperasi • Target: 136,13 km • Realisasi: 43,92 km • Kendala: alokasi dana pembebasan lahan Rp1,4 triliun sudah terserap habis

Pembangunan Rumah Bersubsidi • Target: 700.000 unit • Realisasi: 400.000an unit (hingga kuartal III/2016) • Kendala: persoalan perizinan & tenggat pembiayaan kredit

Kunjungan Wisatawan Mancanegara • Target: 12 juta • Realisasi: 9,2 juta (hingga November)

Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016)

27

Kesempatan Kerja

• Target: 2 juta • Realisasi: 2,3 juta (hingga september) • Sepanjang tahun diproyeksikan 3 juta

Serapan Anggaran Tol Laut

• Target: Rp218,99 miliar • Realisasi: Rp111,45 miliar (hingga Oktober)

Produksi Perikanan

• Target: kenaikan 2 juta ton menjadi 7,8 juta ton • Realisasi: 7,9 juta ton

Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016)

28

Badan Usaha Milik Negara • Target pembentukan super holding BUMN pada akhir tahun • Hingga awal Desember belum ada perkembangan

Penerimaan Pajak • Target APBNP 2016 Rp1.318,9 triliun • Realisasi Rp870,95 triliun (hingga Oktober)

Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016)

29

KETERBATASAN SUMBER DANA - Pendapatan negara sebesar 12,6 persen terhadap PDB Perpajakan 10,8 persen, dan PNBP 1,8 persen) - Proporsi Belanja wajib dan belanja mandatory masih besar - Penyerapan belanja negara masih belum optimal - Kualitas belanja negara belum optimal; 30

Tantangan APBN ke Depan Ruang Fiskal Terbatas

 Masih ada potensi perpajakan  Harga minyak rendah dan Lifting minyak stagnan

Mandatory Spending dan belanja wajib relatif besar  Mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan, Transfer ke Daerah & Dana Desa)  Belanja wajib (pegawai dan operasional, bunga utang, subsidi)

Kualitas Belanja yang lebih baik  Efisiensi belanja operasional (rapat, perjalanan dinas, gedung)  Efektivitas perencanaan belanja produktif

Penyerapan anggaran belum optimal  Belanja K/L masih berkisar 90%-95%  Belanja masih menumpuk pada triwulan III dan IV

31

Respon Kebijakan (1) APBN 2017: Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif dengan Komitmen pada reformasi penganggaran serta prinsip kehati-hatian BELANJA YANG LEBIH PRODUKTIF :      

Fokus pada infrastruktur dan belanja sosial; Efisiensi pada belanja barang; Mempertahankan anggaran kesehatan (5%), pendidikan (20%). Fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian Mitigasi bencana alam & risiko fiskal Percepatan penyerapan anggaran

SUBSIDI YANG LEBIH TEPAT SASARAN: Energi  Melanjutkan subsidi untuk BBM jenis solar  Distribusi tertutup/targeted Subsidi LPG 3 Kg  Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk Subsidi listrik menggunakan basis data terpadu (PBDT 2015) Non Energi  Memperbaiki ketepatan sasaran

MEMPERKUAT DESENTRALISASI FISKAL  

 

Reformulasi perhitungan alokasi DAU; Memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan DBH Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar; Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA YANG LEBIH REALISTIS :  Melanjutkan dukungan insentif fiskal, mendorong iklim investasi & dunia usaha;  Fokus penerimaan terutama pada sektor perdagangan dan WP pribadi.  Ekstensifikasi melalui Geo Tagging;  Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melaui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status wajib pajak;  Mengoptimalkan perjanjian pajak internasional;  Cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi pada produk tertentu (dan atau untuk mengurangi) dengan eksternalitas negatif;  Optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

FOKUS PADA KESINAMBUNGAN FISKAL:  Menjaga defisit dibawah 3% terhadap PDB;  Memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah;  Investasi pemerintah yang lebih selektif;  Menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Respon Kebijakan (2) Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 diarahkan untuk memperkuat implementasi Desentralisasi Fiskal dan Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa

Anggaran TKDD Rp764,9 triliun, lebih besar Rp1,3 triliun dari anggaran K/L sebesar Rp763,6 triliun Memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah Kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: • Perbaikan pengalokasian, penyaluran, & penggunaan DBH. • Pengalokasian DAU:  memperhitungkan pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab/kota ke provinsi.  DAU semua Provinsi naik.  DAU Kab./Kota tidak mengalami penurunan. • Pagu DAU nasional dalam APBN dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto, dengan memperhatikan daerah-daerah yang kapasitas & ruang fiskalnya sangat terbatas.

ALOKASI TKDD TA 2017

Rp20,3 T (Otsus & DIY)

Rp60,0 T

Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK)

(Dana Desa)

Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus melalui:

Rp7,5 T (DID)

Rp173,4 T (DTK)

Rp503, 6T (DTU)

• Alokasi anggaran DID ditingkatkan untuk memberi penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi & kesejahteraan. • Terdapat 317 daerah penerima DID. • Alokasi DID minimum Rp7,5 miliar. • Alokasi DID tertinggi Rp65,3 miliar.

• Pelaksanaan sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antarbidang, antardaerah, dan antara DAK & nonDAK. • Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai kebutuhan riil untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. • Pengalokasian Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah sangat tertinggal dan Dana Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

• DTU dipergunakan sekurangnya 25% untuk percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik.

Kebijakan Dana Insentif Daerah

• Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.

Kebijakan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY • Meningkatkan efisiensi & efektivitas pemanfaatan Dana Otsus & Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta. • Dana Otsus Papua Rp5,6 triliun. • Dana Otsus Papua Barat Rp2,4 triliun. • Dana Otsus Aceh Rp8,0 triliun. • DTI Papua & Papua Barat Rp3,5 triliun. • Dana Keistimewaan DIY Rp800 miliar.

Kebijakan Dana Desa • Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa dgn tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara. • Rata-rata alokasi per Desa Rp800,5 juta. • Dana Desa per Desa paling kecil Rp726,7 juta. • Dana Desa per Desa paling besar Rp2,8 miiar.

Sinergi (Sesuai Undang-Undang )(1) Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran (Jan – Des)

8

5

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP)

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan , DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN

9

Persetujuan RUU APBN 13

1

Penetapan Keppres Rincian ABPP & DHP RDP BUN

Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan 6

2

Penyusunan resource envelope & usulan kebijakan APBN

3

4

Penyusunan KEM, PPKF dan Pembi-caraan Pendahuluan

Penyusunan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP RKA-K/L dan DHP RDP-BUN

12

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keu, DHP RKA-K/L dan DHP RDPBUN

10

Pengesahan UU APBN

11

Penetapan Alokasi Anggaran K/L

Penyusunan Keppres Rincian ABPP Penyusunan & Pengesahan DIPA

7

Pelaksanaan Trilateral Meeting

14 5a

11a

Penyesuaian RKA-K/L

Penyusunan RKA-K/L REVIU RKA-K/L

Quality Assurance

34

SINERGI (2)

• Pembentukan TEPRA  • • • • • • • •

KSP, Setkab, Kemenkeu, Bappenas, BPKP, LKPP, Kemendagri, Dll

• Regulasi dan Forum lainnya • Berbagai Sistem Aplikasi (SPAN, SIKD, Sismontep, SIRUP, dll) 35

TERIMA KASIH 36