BAGIAN KEEMPAT AKTIFITAS NEGARA DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL
BABXII PERWAKILAN NEGARA
A. Macam-macam perwakilan negara Dewasa ini hampir setiap negara yang berdaulat selalu mengadakan hubungan dengan negara lain dengan menggunakan perutusan negara, apapun namanya, baik yang bersifat permanen maupun temporer. Sebab pada hakikatnya yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain adalah kepala negara dan menteri luar negeri. Beberapa jenis perutusan/perwakilan negara antara lain: •
Perwakilan Diplomatik,
•
Perwakilan Konsuler
•
Misi Khusus Perwakilan negara pada organisasi internasional Perwakilan jenis lainnya (non diplomatik)
B. Perwakilan Diplomatik 1.
Pembukaan hubungan diplomatik Perwakilan diplomatik mengemban tugas negara dalam melakukan
hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik adalah hubungan antar negara yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik atas nama dan atas tanggung jawab negara. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh suatu perutusan diplomatik adalah mencerminkan tindakan negaranya. Oleh karena itu mereka yang ditugasi melakukan hubungan diplomatik haruslah orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat negaranya. Dewasa
ini
negara
dalam
mengadakan
hubungan
diplomatik
berlandaskan terutama pada ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, disamping pada hukum internasional pada umumnya. Beberapa prinsip dasar yang sering digunakan sebagai dasar mengadakan hubungan diplomatik antara lain: •
prinsip kesepakatan atau kesepahaman diantara kedua belah pihak. Prinsip ini kemudian sering dituangkan dalam joint agreement (persetujuan
bersama), atau joint communication (komunike bersama), atau. joint declaration (prnyataan bersama); •
prinsip hukum
internasional yang berlaku,
baik yang tertuang dalam
perjanjian internasional, atau kebiasaan internasional, atau prinsip hukum umum; prinsip timbal balik (reciprositas). Oleh karena itu negara ketika akan membuka hubungan diplomatik pertama kali akan mengadakan perjanjian/persetujuan. Setelah itu baru diantara mereka merealisasikan maksudnya. Langkah berikutnya, dilakukan penunjukkan kepala perwakilan diplomatik, nama serta identitas lain atas seseorang tersebut diberitahukan
kepada
negara
pengirim
untuk
dimintakan
persetujuaan
(agreement), apakah orang tersebut sebagai orang yang persona-grata atau sebagai orang yang di persona non-grata. Dalam hal negara penerima menyatakan persona non-grata dengan tanpa kewajiban untuk memberitahukan alasan penolakan. Bila terjadi demikian, maka negara pengirim harus menggantinya. Namun bila negara yang dituju menyatakan persona-grata, maka negara pengirim segera mengeluarkan dokomen-dokumen yang diperlukan. Seperti, Letters of Credence/ Letters de Creance (Surat-surat Kepercayaan), atau dokomen khusus lainnya. Dokumen-dokumen tersebut dapat dikirim terlebih dahulu, mendahului pengiriman perwakilan diplomatik. Berdasarkan pasal 13 Konvensi Wina 1961, kepala misi dianggap telah memangku jabatannya di negara penerima, baik jika ia telah menyerahkan suratsurat kepercayaannya, atau jika ia telah memberitahukan kedatangannya dan surat-surat kepercayaannya yang asli telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima.
2.
Tingkat-tingkat Kepala Misi Berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 Konvensi Wina 1961, kepala
perwakilan diplomatik terbagi dalam tiga tingkat yaitu: a. Ambassador atau Nuncios atau Duta Besar, diakreditasikan pada Kepala negara, dan kepala misi dalam tingkat yang sama, b. Envoy, minister, atau internuncio atau duta, diakreditasikan ke kepala negara, c. Charge d'affairs atau Kuasa Usaha, diakreditasikan ke Menteri Luar Negeri
Tempat kedudukan misi diplomatik di ibukota negara. Satu negara hanya mempunyai perwakilan diplomatik di negara yang bersangkutan. Tingkat kepala misi negara-negara akan ditentukan menurut persetujuan antara negara-negara yang bersangkutan. Kecuali yang menyangkut precedence atau etiket, tidak ada pembedaan antara kepala-kepala misi menurut tingkat mereka. Kepala misi mendapat precedence pada tingkat masing-masing sesuai dengan urutan tanggal dan waktu mulai memangku jabatan mereka. Catatan: * Ada tiga jenis Charges d'affaires, yaitu: •
Charges d'affaires ad interim, yaitu kuasa suaha sementara Charges d'affaires en pied, yaitu kuasa usaha tetap
•
Charges des affaires de l'ambassade atau de la legation, yaitu kuasa usaha diambilkan dari staf administratif yang mempunyai pangkat tertinggi dan hanya mengurusi masalah-masalah teknis administratif
* Tentang tingkat-tingkat pejabat diplomatik adalah sebagai berikut: • Ambassador, Nuncio • Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Intemuncio; • Charge d'affaires (en titre) • Charges d'affaires (ad interim) • Minister (Plenipotentiary) • Counselor • First Secretary • Second Secretary • Third Secretary • Attache • Services
3.
Tugas / Fungsi Misi Diplomatik Sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961, tugas/fungsi misi
diplomatik adalah: a. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima b. Melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dan warga
negaranya sepanjang dalam batas-batas tertentu dan dibolehkan oleh hukum internasional c. Berunding dengan Pemerintah Negara penerima d. Dengan cara yang sah mengenal perkembangan yang terjadi di negara penerima dan melaporkan kepada Pemerintah Negara Pengirim e. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan Negara penerima di segala bidang f.
4.
Melaksanakan fungsi Konsuler
Penyelenggaraan Hubungan Diplomatik dalam tidak adanya Misis Diplomatik.
•
menitipkan
kepentingannya
kepada
negara
lain
yang
ada
Misis
Diplomatiknya, •
menugaskan Kepala Misi tetap disuatu negara untuk sebagai kepala misi tidak tinggal di negara lain;
•
mengankat kuasa usaha sementara (charge d'affaires ad interim)
5.
Pernyataan Persona non grata.
•
Dapat dilakukan sebelum atau sesudah diplomat itu datang di negara yang dituju.
•
Tidak ada kewajiban dari negara tuan rumah untuk memberitahukan alasannya
•
Ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyatakan persona non grata: →kelemahan pribadi, seperti melakukan kejahatan atau anti sosial, →melakukan tindakan permusuhan terhadap keamanan atau kepentingan negara tuan rumah, →sebagai tindakan balas dendam (sebagai pengecualian)
6.
Hak Istimewa dan Kekebalan Misi Diplomatik
a.
Teori dasar pemberian hak istimewa dan kekebalan •
exterritoriality theory
•
the representative character theory
•
funcional neccessiaty theory
b.
Macam Hak Istimewa dan Kekebalan
•
Gedung perwakilan berikut isinya
•
Tempat tinggal
•
Kebebesan berkomunikasi, termasuk didalamnya kebebasan bergerak, surat-menyurat, kantong diplomatik, kurir diplomatik,
•
Perlindungan atas diri pribadi berikut anggota keluarganya,
•
Pembebasan dari proses peradilan
•
Pembebasan dari pungutan pajak atau bea cukai, kecuali pajak tidak langsung, pajak penghasilan, pajak atas hak milik pribadi, tagihak listrik atau air, bea yang timbul dari pewarisan, biaya pendaftaran pengadilan,
•
Kemudahan untuk meninggalkan wilayah negara tuan rumah, bila terjadi sengketa bersenjata. Berdasarkan hukum kebiasaan, hak isitimewa dan kekebalan ini juga
berlaku di negara ke-tiga, sekalipun beberapa negara tertentu mengaturnya lebih lanjut dalam hukum nasional. Kecuali, bila hubungannya dengan negara ketiga itu memburuk.
7.
Berakhirnya Misi Diplomatik.
-
Pemenggilan kembali/pulang,
-
Atas permintaan negara penerima untuk di re-call atau dinyatakan personan non-grata Penyerahan paspor kepada wakil diplomatik beserta staff dan keluarganya ketika pecah perang
-
Masa tugasnya telah selesai
-
Masa berlakunya surat kepercayaan sudah habis
C. Perwakilan Konsuler •
Perwakilan Konsuler bukan perwakilan diplomatic
•
Hubungan Konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963
•
Biasanya persetujuan pembukaan perwakilan diplomatik dapat dijadikan dasar pembukaan hubungan konsuler. Namun tidak bisa terjadi sebaliknya. Namun, bila terjadi pemutusan hubungan diplomatik tidak menjadikan
pemutusan hubungan konsuler. •
Tempat kedudukan Pos Konsuler biasanya di ibu kota perdagangan, sehingga satu negara dapat membuka lebih dari satu perwakilan konsuler di satu negara.
•
Kepala-kepala Pos Konsuler dibagi dalam empat kelas, yaitu: - Konsul Jendral, - Konsul - Konsul Muda - Wakil Konsul
•
Tugas utamanya adalah melindungi kepentingan-kepentingan komersial dari negaranya. Disamping itu juga mempunyai tugas lain, seperti melindungi warganegaranya, membuat akte notaris, memberikan paspor, melakukan fungsi diplomatik dalam hal ketiadaan perwakilan diplomatik, dan lain-lain.
•
Lembaga konsul lebih tua usianya daripada lembaga perwakilan diplomatik. Dulu Konsul dipilih diantara kaum pedagang sendiri yang berdiam di negara lain.
•
Penentuan Konsul berdasakan penunjukkan yang kemudian diberitahukan ke negara yang dituju untuk dimintakan exequatur atau ijin penyelenggaraan tugas-tugas konsuler.
•
Perwakilan Konsuler juga menikmati hak istimewa dan kekebalan yang hampir sama dengan hak istimewa dan kekebalan yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik.
D. Misi Khusus •
Ada
tidaknya
perwakilan
diplomatik
dan
perwakilan
konsuler
tidak
menghalangi suatu negara untuk mengirimkan misi khususnya ke suatu negara, sepanjang ada persetujuan diantara keduanya. •
Tugas misi khusus adalah menajlankan tugas negara secara khusus, sebagaimana disepakati oleh negara pengirim dan negara penerima
•
Pengiriman misi khusus dapat dilakukan ke lebih dari satu negara, dan juga bisa dilakukan secara gabungan oleh dua negara atau lebih
•
Pengangkatan misi khusus hams diberitahukan kepada negara penerima, menyangkut komposisi, tugas-tugasnya, jangka waktu, dan sebagainya.
Negara penerima dapat menolak mengenai komposisi/jumlah dan orangorang yang menjadi misis khusus dengan tanpa memberi tahukan alasannya •
Dalam banyak hal misi khusus juga menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diperjanjikan
•
Tugas misi khusus akan berakhir bila:
-
Tugasnya telah selesai
-
Atas persetujuan negara yang bersangkutan
-
waktu yang dijaualkan telah berakhir, kecuali ada perpanjangan
-
adanya pemanggilan kembali atau diakhirinya tugas misi khusus oleh negara penerima
-
negara penerima menganggap misi khusus berakhir.
Pemutusan hubungan diplomatik atau hubungan konsuler tidak mengakhiri hubungan misi khusus.
E. Pewakilan Negara pada Organisasi Internasional.
Mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Wina 1975
Perwakilan jenis ini dapat dibedakan perwakilan tetap (bagi negara anggota) dan perwakilan peninjau tetap (bagi negara bukan anggota)
Kepala perwakilan jenis ini mempunyai pangkat diplomatic
Suatu negara pengirim dapat mengangkat seseorang sebagai kepala perwakilan pada satu atau lebih organisasi internasional
Karena kepala perwakilan ini mempunyai status diplomatik, maka ia juga menikmati keistimewaan dan kekebalan di negara di mana markas besar organisasi internasional itu berada.
F. Perwakilan Jenis Lain. Perwakilan ini adalah perwakilan negara untuk negara lain yang tidak mempunyai status diplomatik. Seperti, misi dagang, misi olah-raga, misi kebudayaan,
dan
sebagainya.
Perwakilan
pengaturan dalam hukum internasional.
ini
belum
mendapatkan
