BAGIAN ANALISA PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
R
I
HASIL ANALISA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
:
PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN
:
1.
NOTA
KEUANGAN
DAN
RUU
TENTANG
SE
SUMBER DATA
TJ
EN
D
ANGGARAN
PR
JUDUL
–
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 13 TAHUN 2005
RUU
TENTANG
ANGGARAN
KS AN AA N
PELAKSANAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AP
2.
BN
TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2006
PENDAPATAN
ATAS DAN
BELANJA NEGARA 3.
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA TAHUN
PE
LA
2005
BADAN PUSAT STATISTIK
5.
ARTIKEL
AR
AN
D
AN
4.
:
APRIL – MEI 2006
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
WAKTU KEGIATAN
1
EXECUTIVE SUMMARY
TELAH
DEFISIT
MENCAPAI
TERHADAP
SUATU
PDB
PRESTASI
BUKAN
YANG
BERARTI
BAIK.
DITELAAH BAGAIMANA DEFISIT TERSEBUT DICIPTAKAN. HAL DAPAT
DILIHAT
DARI
PROPORSI
BELANJA
TAHUN
2000
2006
SEBAGIAN
BESAR
DIGUNAKAN
–
UNTUK
PEMBAYARAN
BUNGA
PEMERINTAH
BELANJA UTANG
HARUS
TERSEBUT
PUSAT.
PEMERINTAH
BAIK
DALAM
DARI PUSAT
NEGERI
PEMERINTAH
DIGUNAKAN
UNTUK
MEMBAYAR
BUNGA
TJ
PENERIMAAN
EN
D
MAUPUN LUAR NEGERI. ARTINYA, DEFISIT TERJADI KARENA SEBAGIAN BESAR
SE
HUTANG, BUKAN UNTUK BELANJA MODAL YANG DAPAT MENGGERAKKAN RODA
DALAM
NEGERI
KHUSUSNYA
MELALUI
PENERBITAN
SURAT
AP
PEMBIAYAAN
BN
–
PEREKONOMIAN/ MENCIPTAKAN STIMULUS FISKAL.
KS AN AA N
UTANG NEGARA SEMAKIN MENUNJUKKAN PERANANNYA DALAM PEMBIAYAAN DEFISIT APBN. HAL INI MENUNJUKKAN KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK TIDAK
MENGGANTUNGKAN
DIRI
PADA
PINJAMAN
LUAR
NEGERI.
NAMUN
JANGAN SAMPAI PENERBITAN SUN TERSEBUT DIJADIKAN TUMPUAN UTAMA
LA
OLEH PEMERINTAH MENGINGAT IMPLIKASINYA LEBIH BANYAK KE SEKTOR
AN
PE
KEUANGAN DARIPADA SEKTIR RILL.
D
PEMERINTAH HARUS LEBIH KREATIF MENCIPTAKAN PEMBIAYAAN DALAM
AN
MENUTUP DEFISIT, JANGAN SAMPAI TUJUAN JANGKA PENDEK (MENUTUP MENGORBANKAN
AR
DEFISIT)
KEPENTINGAN
JANGKA
PANJANG
I
PEMERINTAH
RASIO
R
MENURUNNYA
PR
MAKIN
YAITU
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
TERCIPTANYA STIMULUS FISKAL GUNA KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT.
2
LATAR BELAKANG MASALAH UNTUK
MEMULIHKAN
PEMERINTAH
PEREKONOMIAN
MENERAPKAN
INDONESIA
KEBIJAKAN
EKSPANSI
AKIBAT DENGAN
KRISIS,
MENERAPKAN
DEFISIT ANGGARAN YANG DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
R
SEBAGAI KOMPONEN APBN YANG DALAM KONSEP GFS DISEBUT DENGAN
I
NASIONAL.
MEMBIAYAI
DEFISIT
APBN
BILAMANA
TERJADI
D
DALAM
EN
DIPERLUKAN
PR
BELOW THE LINE, PEMBIAYAAN ANGGARAN MERUPAKAN PELENGKAP YANG
TJ
DEFISIT, ATAU SEBALIKNYA MENYALURKAN SURPLUS APBN. UNTUK ITU,
SE
INFORMASI YANG MENYELURUH MENGENAI PERKEMBANGAN DARI KOMPONEN
INI
MEMAPARKAN
MENGENAI
PERKEMBANGAN
DEFISIT
APBN
BN
TULISAN
–
PEMBIAYAAN ANGGARAN SANGAT DIPERLUKAN.
KS AN AA N
AP
BESERTA PEMBIAYAANNYA .
PEMIKIRAN DAN TEORI MENURUT
GFS, KLASIFIKASI TRANSAKSI PEMBIAYAAN DIRANCANG UNTUK
MENUNJUKKAN SUMBER DANA YANG DIPEROLEH UNTUK MENUTUP DEFISIT
BERPERAN
DARI
SEBAGAI
UNTUK
LA
DIPEROLEH
ATAU
SURPLUS
PE
YANG
PEMERINTAH
ALAT
MENUNJUKKAN
ANGGARAN
UNTUK
AN
ANGGARAN
PENGGUNAAN
PEMERINTAH,
MEMPERKIRAKAN
DANA
SEHINGGA
DAMPAK
OPERASI
PEMBIAYAAN
AN
D
KEUANGAN PEMERINTAH TERHADAP PEREKONOMIAN. DALAM KONSEP INI, (FINANCING)
MENUNJUKKAN
PERUBAHAN
DI
DALAM
AR
KEWAJIBAN PEMERINTAH, BAIK YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN
AN G
G
KEMBALI SEGALA KEWAJIBAN PEMERINTAH (REPAYMENT) DI MASA YANG AKAN
DATANG,
MAUPUN
PERUBAHAN
LIKUIDITAS
YANG
DIMILIKI
IS A
PEMERINTAH (LIQUIDITY HOLDING). PERUBAHAN TERSEBUT DIPERLUKAN
AL
UNTUK MENUTUP SELISIH ANTARA SELURUH TRANSAKSI PENGELUARAN DAN
AN
PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA PIHAK LAIN (EXPENDITURE
BI R
O
AND LENDING) DENGAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PENDAPATAN DAN HIBAH (REVENUE AND GRANTS).
SESUAI TELAH
DENGAN
PRINSIP
DILAKSANAKAN
ANGGARAN
SEJAK
TAHUN
BERIMBANG ANGGARAN
DAN
DINAMIS
1969/1970,
YANG
SECARA
TEKNIS AKUNTANSI APBN HARUS DISUSUN DALAM BESARAN YANG SAMA ANTARA JUMLAH PENDAPATAN DAN JUMLAH BELANJA NEGARA. PRINSIP TERSEBUT JUGA MENSYARATKAN BAHWA APABILA DALAM PELAKSANAANNYA
3
TERDAPAT
KECENDERUNGAN
PENDAPATAN
NEGARA
KURANG
ATAU
LEBIH
RENDAH DARI SASARAN YANG DITETAPKAN, MAKA SEJAUH MUNGKIN HARUS DIUPAYAKAN NEGARA.
UNTUK
MELAKUKAN
DEMIKIAN
PENDAPATAN
PULA,
NEGARA
YANG
PENYESUAIAN
DALAM
HAL
DIPERKIRAKAN
PADA
SISI
BELANJA
TERDAPAT
KECENDERUNGAN
MELAMPAUI
SASARAN
YANG
EN
D
PR
DAN LAYAK DIBIAYAI.
R
NEGARA, KHUSUSNYA UNTUK PROGRAM-PROGRAM YANG MEMANG MENDESAK
I
DITETAPKAN, MAKA DAPAT DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP BELANJA
TJ
ANALISA PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
SE
BERIKUT ADALAH PERKEMBANGAN RASIO DEFISIT TERHADAP PDB DARI
BN
–
TAHUN 2000 – 2006.
AP
RASIO DEFISIT APBN BESERTA PEMBIAYAANNYA TERHADAP PDB , 2000 - 2006
2.5
2.4 2.1
2.0
KS AN AA N
3.0
1.6
1.5
LA PE
1.0
2001
2002
0.7 0.9 0.5
2003
2004
2005
2006
Rasio Defisit - PDB Rasio Pembiayaan - PDB
AN G
G
AR
AN
D
2000
AN
0.5 -
1.2
1.0
1.2
DARI GRAFIK DI ATAS DAPAT TERLIHAT BAHWA TREN RASIO DEFISIT
IS A
TERHADAP PDB CENDERUNG MENURUN. MAKIN MENURUNNYA RASIO DEFISIT PDB
BUKAN
BERARTI
PEMERINTAH
TELAH
MENCAPAI
SUATU
AL
TERHADAP
AN
PRESTASI YANG BAIK. HARUS DITELAAH BAGAIMANA DEFISIT TERSEBUT
O
DICIPTAKAN. HAL
BI R
PEMERINTAH BELANJA
TERSEBUT DAPAT DILIHAT DARI PROPORSI BELANJA
PUSAT.
PEMERINTAH
DARI
TAHUN
PUSAT
2000
DIGUNAKAN
–
2006
UNTUK
SEBAGIAN
BESAR
PEMBAYARAN
BUNGA
UTANG BAIK DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI. ARTINYA, DEFISIT TERJADI KARENA SEBAGIAN BESAR PENERIMAAN PEMERINTAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA HUTANG, BUKAN UNTUK BELANJA MODAL YANG DAPAT
MENGGERAKKAN
RODA
PEREKONOMIAN/
MENCIPTAKAN
STIMULUS
FISKAL.
4
SELAIN ITU, PENURUNAN RASIO DEFISIT TEHADAP PDB TIDAK DIIKUTI DENGAN
PENURUNAN
PENINGKATAN
TINGKAT
KEMISKINAN
KESEJAHTERAAN.
PADA
DAN
TAHUN
PENGANGGURAN
2004
JUMLAH
SERTA
PENDUDUK
MISKIN SEBANYAK 36,1 JUTA JIWA ATAU 16,6% DARI TOTAL PENDUDUK INDONESIA. JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2005 DIPREDIKSI AKAN
FAKTA
TERSEBUT
DAPAT
DISIMPULKAN
BAHWA
RASIO
TIDAK BERARTI BAHWA
SE
DEFISIT TERHADAP PDB CENDERUNG MENURUN
DAN PENCAPAIAN FISCAL
–
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYEHATAN APBN
WALAUPUN
TJ
DARI
EN
D
PR
2002 MENJADI 9,86% TAHUN 2004.
R
ANGKA PENGANGGURAN PUN TERUS MENINGKAT DARI 9,06% PADA TAHUN
I
TERUS MEMBENGKAK SEIRING DENGAN KENAIKAN HARGA BBM. PERSENTASE
AP
BN
SUSTAINABILITY BERHASIL.
KS AN AA N
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
DALAM RANGKA MEMBIAYAI DEFISIT APBN PEMERINTAH TERUS BERUPAYA UNTUK
MENGARAHKAN
MENGOPTIMALKAN
PEMBIAYAAN
PEMANFAATAN
DEFISIT
SUMBER
ANGGARAN
PEMBIAYAAN
DALAM
DENGAN NEGERI.
LA
DARI TAHUN ANGGARAN 2001 HINGGA 2006 PROPORSI PERAN PEMBIAYAAN
PE
DALAM NEGERI DALAM PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN SELALU LEBIH
AN
TINGGI DARI PEMBIAYAAN LUAR NEGERI. BAHKAN PADA TIGA TAHUN
D
TERAKHIR TERCATAT NEGATIF PADA PEMBIAYAAN LUAR NEGERI. HAL INI
PEMBAYARAN
CICILAN
POKOK
AR
DARI
AN
TERJADI MENGINGAT BAHWA PENARIKAN PINJAMAN BARU LEBIH KECIL YANG
MENUNJUKKAN
KOMITMEN
AN G
G
PEMERINTAH UNTUK TERUS MENGURANGI BEBAN PINJAMAN LUAR NEGERI
IS A
KITA.
AL
PEMBIAYAAN PERBANKAN
AN
PEMBIAYAAN
PERBANKAN
DALAM
NEGERI
BERASAL
DARI
PENGGUNAAN
BI R
O
SEBAGIAN SALDO REKENING PEMERINAH DI SEKTOR PERBANKAN SEPERTI REKENING DANA INVESTASI, ANGGARAN UTANG
PEMBANGUNAN
LUAR
NEGERI.
REKENING PENJAMINAN, DANA CADANGAN
(CAP)
SERTA
TERDAPAT
DANA
SEJUMLAH
EKS DANA
MORATORIUM
POKOK
PEMERINTAH
YANG
DISIMPAN DI BERBAGAI ACCOUNT YANG JARANG DILAPORKAN KEPADA DPR DAN
MASYARAKAT.
BESARNYA
SALDO
REKENING
PEMERINTAH
PER
31
AGUSTUS 2005 ADALAH SEBESAR RP 65.143,47 MILIAR. SAYANGNYA, TIDAK
ADA
PERATURAN
YANG
MENGATUR
MENGENAI
PENGGUNAAN
DAN
5
PERTANGUNGJAWABAN
DANA
TERSEBUT
PADAHAL
JUMLAHNYA
SANGAT
BESAR. AKUMULASI DANA-DANA TERSEBUT PERLU DIMANFAATKAN UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI CASH FLOW DAN MEMENUHI KEBUTUHAN JANGKA PENDEK
SERTA
MENGGERAKKAN
RODA
PEREKONOMIAN
BUKAN
HANYA
SEKEKDAR MENUTUP DEFISIT APBN.
R
I
PEMBIAYAAN NON PERBANKAN
BUMN
(2)
DIHARAPKAN
MAMPU
(1)
MAMPU
MENINGKATKAN
MENERAPKAN
PRINSIP-PRINSIP
GOOD
TJ
KINERJA
BUMN
D
PRIVATISASI
EN
DENGAN
PR
PRIVATISASI BUMN
PASAR
INTERNASIONAL
(4)
TERJADINYA
TRANSFER
ILMU
–
KE
SE
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BUMN (3) MAMPU MENINGKATKAN AKSES
BN
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN (6)
KS AN AA N
AP
MENUTUP DEFISIT APBN.
DILIHAT DARI MANFAATNYA, JELAS PRIVATISASI AKAN MEMBAWA DAMPAK POSITIF BAGI PERUSAHAAN. NAMUN, MELAKUKAN PRIVATISASI DENGAN TUJUAN
MENUTUP
DEFISIT
ANGGARAN
BUKANLAH
HAL
YANG
BIJAK.
LA
DALAM PRAKTEKNYA PROGRAM PENJUALAN ASSET-ASET NEGARA TERSEBUT
PE
DILAKUKAN DENGAN HARGA SANGAT MURAH (UNDER VALUED) SEHINGGA
AN
HANYA MAMPU MENUTUP SEBAGIAN KECIL DARI DEFISIT APBN. APALAGI
D
JIKA DILAKUKAN TERHADAP BUMN-BUMN YANG STRATEGIS BAGI BANGSA. PEMERINTAH
PROFIT
DAN
MENJADI
AR
HANYA
ADALAH
AN
ALASAN
BUMN
TERSEBUT
BEBAN
BAGI
TIDAK
NEGARA
MENGHASILKAN
SEHINGGA
PERLU
AN G
G
DIPRIVATISASI. PADAHAL, PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN BUKANLAH DARI SEKTOR KEUANGAN SAJA, TETAPI ADA ASPEK LAIN YANG HARUS DALAM
IS A
DINILAI.
BISNIS,
ASPEK
BALANCED
PELANGGAN
DAN
SCORECARD, ASPEK
ADA
ASPEK
PERTUMBUHAN
DAN
AL
INTERNAL
PERSPEKTIF
BI R
O
AN
PERKEMBANGAN YANG PERLU DIJADIKAN INDIKATOR KINERJA BUMN.
PROSES PRIVATISASI BUMN HENDAKNYA DILAKUKAN SECARA CERMAT, DAN BERMANFAAT
DENGAN
MEMPERHATIKAN
TIMING
YANG
TEPAT
DENGAN
KRITERIA YANG JELAS BUMN MANA SAJA BOLEH DIPRIVATISASI. DAN SESUNGGUHNYA
PROSES
PRIVATISASI
YANG
IDEAL
APABILA
DIMULAI
DARI USULAN MANAJEMEN BUMN BUKAN BERDASARKAN INSTRUKSI DARI PEMERINTAH. PRIVATISASI YANG BERASAL DARI USULAN BUMN BIASANYA LEBIH LANCAR, DAN PEMERINTAH BERTINDAK SEBAGAI FASILITATOR,
6
HANYA
TINGAL
MENENTUKAN
BESARNYA
SAHAM
YANG
AKAN
DILEPAS,
UNTUK
MENUTUP
HARI-H NYA SERTA MODUS PRIVATISASINYA.
KARENA
ITU,
PRIVATISASI
DENGAN
TUJUAN
HANYA
DEFISIT APBN PERLU DIPERTIMBANGKAN KEMBALI.
R
I
PENJUALAN ASET PROGRAM RESTRUKTURISASI
RESTRUKTURISASI
CENDERUNG
MENGALAMI
PENURUNAN
D
PROGRAM
EN
ASET
PR
SEMENTARA ITU PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENJUALAN
TJ
SETIAP TAHUNNYA. HAL INI DISEBABKAN ANTARA LAIN OLEH SEMAKIN
DEMIKIAN
PEMBIAYAAN
DEFISIT
MELALUI
PENJUALAN
TUMPUAN DALAM
BN
PROGRAM RESTRUKTURISASI TIDAK DAPAT DIJADIKAN
ASET
–
DENGAN
SE
BERKURANGNYA JUMLAH DAN NILAI ASET YANG DIKELOLA OLEH PT PPA.
KS AN AA N
AP
JANGKA PANJANG.
PENERBITAN SURAT UTANG NEGARA / OBLIGASI
PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN PENERBITAN OBLIGASI SELALU CENDERUNG MENGALAMI KENAIKAN DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR.
OBLIGASI
MENJADI
BAGIAN
PENTING
PE
DEMIKIAN,
LA
RATA-RATA KENAIKAN PENERIMAAN ADALAH SEBESAR 143,3%. DENGAN DALAM
PEMBIAYAAN
AN
DEFISIT APBN. YANG MENJADI PERTANYAAN, SEJAUH MANA EFEKTIFITAS
KEPADA
AN G
BERPENGARUH
TUJUAN
AR
DARI
DAN
MANFAAT
SEKTOR
G
DILIHAT
AN
D
PEMBIAYAAN DEFISIT MELALUI PENERBITAN SUN?
PENERBITAN
KEUANGAN
SUN,
DARIPADA
SUN
LEBIH
SEKTOR
RILL.
PENERBITAN SUN DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMBAYAR HUTANG POKOK BUNGA
IS A
DAN
DARI
LUAR
HASIL
NEGERI
PENERBITAN
YANG SUN
TELAH
TIDAK
JATUH
TEMPO.
DIGUNAKAN
UNTUK
AL
PENERIMAAN
PINJAMAN
AN
INVESTASI SEKTOR RIIL. PASAL 4 UU NO 24 TAHUN 2002 TENTANG
BI R
O
SURAT UTANG NEGARA MEMBATASI TUJUAN PENERBITAN SUN. SEHINGGA PEMERINTAH INVESTASI
TIDAK PADA
DAPAT
MENERBITKAN
SEKTOR
RIL
YANG
SUN
UNTUK
PRODUKTIF.
MEMBIAYAI AKIBATNYA,
PENERBITAN SUN TIDAK BERPENGARUH BANYAK PADA PERBAIKAN KONDISI PEREKONOMIAN TIDAK DAPAT MEMBERIKAN STIMULUS FISKAL. JIKA SAJA PEMERINTAH OBLIGASI
DAPAT
UNTUK
LEBIH
MENGOPTIMALKAN
MENDORONG
KEGIATAN
PENGGUNAAN
EKONOMI
MAKA
DANA
DARI
PEMANFAATAN
7
OBLIGASI
DALAM
KEBIJAKSANAAN
EKONOMI
AKAN
DAPAT
LEBIH
LUAS
LAGI.
SUN
MERUPAKAN
(BEBAS)
SATU-SATUNYA
RESIKO
GAGAL
INSTRUMEN
PEMBAYARAN
INVESTASI
BUNGA
DAN
YANG
HAMPIR
POKOKNYA
KARENA
UNTUK
SEBANYAK
SETIAP
72,45%
KELOMPOK
DIKUASAI
OLEH
INVESTOR BANK,
KECUALI
PR
REKSADANA.
SUN
PERUSAHAAN
D
INVESTASI
SE
TJ
ASURANSI 8,01% SEDANGKAN PIHAK ASING MENGUASAI 6,57%.
EN
PORSI
R
KEPEMILIKAN SUN PER AKHIR TAHUN 2005 MENUNJUKKAN PENINGKATAN
I
DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG SEHINGGA MENARIK MINAT INVESTOR.
KESINAMBUNGAN
BESAR
BERPOTENSI
FISKAL
:
NILAI
MEMBAHAYAKAN
UTANG
BN
RESIKO
NEGARA
KESINAMBUNGAN
YANG
ANGGARAN
AP
-
–
KELEMAHAN SUN DALAM PEMBIAYAAN DEFISIT APBN:
KS AN AA N
PEMERINTAH SEBAB PEMBAYARAN BUNGA DAN POKOK SUN DIBEBANKAN PADA APBN. -
RESIKO NILA TUKAR. PENURUNAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA
UANG
ASING
DAPAT
MENGAKIBATKAN
TAMBAHAN
BEBAN
PIHAK
ASING
PE
LA
PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA. APALAHI PORSI KEPEMILIKAN SUN MAKIN
MENINGKAT.
PEMERINTAH
TIDAK
MEMILIKI
AN
KEBIJAKAN MEMBATASAI KEPEMIKILKAN ASING ATAS SUN SEBAGAI
AN
D
AKIBAT REZIM DEVISA BEBAA YANG DIANUT PEMERINTAH. -
MERUPAKAN
G
NEGARA
AR
RESIKO PERUBAHAN TINGKAT BUNGA. SEBAGIAN DARI TOTAL UTANG
AN G
MENGAKIBATKAN
UTANG
DENGAN
KENAIKAN
NILAI
BUNGA
MENGAMBANG
KEWAJIBAN
YANG
PEMBAYARAN
PEMERINTAH. -
IS A
RESIKO
OPERASIONAL
.
RESIKO
KEGAGALAN
TERJADI
JIKA
AL
PENGELOLAAN SUN TIDAK DILAKUKAN DENGAN BAIK BAIK DARI SISI
AN
SDMNYA MAUPUN DARI SISI KELEMBAGAANNYA.
BI R
O
-
RESIKO POLITIS. INI TERJADI JIKA PEMERINTAH ‘NGEMPLANG” KARENA KETIDAKMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK MEMBAYAR UTANGNYA.
PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM
TAHUN
MENCAPAI DARI
2006,
RP3.250
ALOKASI
PMN
PENYERTAAN
MILIAR YANG
ATAU
MODAL
RP2.900,0
DIANGGARKAN
NEGARA MILIAR
DALAM
APBN
DIPERKIRAKAN LEBIH 2006
TINGGI SEBESAR
RP350,0 MILIAR. HAL TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA KEBIJAKAN UNTUK
8
MENYELAMATKAN BUMN YANG BERMASALAH SERTA PEMBERIAN DUKUNGAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP.
PEMBIAYAAN DENGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM JANGKA PENDEK KAS
PEMERINTAH
NAMUN
DALAM
JANGKA
PANJANG
PEMERINTAH AKAN MENERIMA IMBAL HASIL DALAM BENTUK DEVIDEN YANG
EN
D
PR
BERARTI PENINGKATAN PENERIMAAN.
I
MENURANGI
R
MEMANG
SEKALIPUN
YANG
DIBIAYAI
DIUSULKAN
OLEH
PIHAK
OLEH
LEMBAGA
DAN
OLEH
PINJAMAN
INDONESIA,
NEGARA
DONOR
DARI
CGI
NAMUN
DISELEKSI DENGAN
DISESUAIKAN
BN
KETAT
PROYEK
SE
DAN
–
PROGRAM
TJ
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
AP
KEPENTINGAN MEREKA DI INDONESIA. ADA YANG KEPENTINGANNYA DALAM
PERTANIAN, BEGITU
KEHUTANAN,
BERAGAM,
KS AN AA N
BIDANG INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN
LAIN-LAIN.
SEHINGGA
SERINGKALI
PROGRAM
DAN
SANGAT
PROYEKNYA
SULIT
UNTUK
LA
MENSINERGIKAN SATU DENGAN YANG LAIN.
PE
PROSES ADMINISTRASINYA JUGA SANGAT RUMIT, SEHINGGA PERHATIAN
PIHAK
UNTUK
KREDITOR
AN
NEGERI.
HANYA
D
PERHATIANNYA
AN
LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENANGANINYA BANYAK TERSITA WAKTU DAN MENGADMINISTRASIKAN
JUGA
MENETAPKAN
PINJAMAN
PERSYARATAN
LUAR
KETAT,
AR
SEPERTI KONSULTAN DAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN HARUS BERASAL
AN G
G
DARI NEGARA KREDITOR ATAU PIHAK LAIN YANG DISETUJUI.
IS A
PIHAK INDONESIA JUGA HARUS MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING RUPIAH.
AL
HARUS TERSEDIANYA DANA PENDAMPING RUPIAH DAN ADMINISTRASI YANG
AN
RUMIT DARI PINJAMAN LUAR NEGERI SERING KALI MENJADI PENYEBAB
BI R
O
RENDAHNYA DAYA SERAP PINJAMAN LUAR NEGERI. PADAHAL, SEKALIPUN PINJAMAN YANG TELAH DISETUJUI TIDAK DIPAKAI, PIHAK INDONESIA TETAP HARUS MEMBAYAR COMMITMENT FEE.
TAMBAHAN MERUPAKAN BAHWA
LAGI,
EFEKTIVITAS
PERMASALAHAN
KEBOCORAN
PENGGUNAAN
SERIUS.
PENGGUNAAN
PINJAMAN
BAPPENAS
PINJAMAN
LUAR
SENDIRI
LUAR
NEGERI
NEGERI
MENYATAKAN MENCAPAI
SEKITAR 20 PERSEN. KEBOCORAN INI BERARTI PINJAMAN LUAR NEGERI
9
TIDAK
DIPERGUNAKAN
INDONESIA
HARUS
SEBAGAIMANA
MEMBAYARNYA
MESTINYA,
DALAM
MATA
PADAHAL
UANG
KUAT,
PIHAK SEPERTI
DOLAR, DM, DAN YEN, DITAMBAH DENGAN BUNGANYA.
SEKALIPUN KITA MENERIMA PINJAMAN LUAR NEGERI, NAMUN PEMBAYARAN
R
TERIMA. DENGAN MENURUNNYA MODAL SWASTA YANG MASUK KE DALAM
I
POKOK DAN BUNGA LEBIH TINGGI DARIPADA JUMLAH UTANG YANG KITA
KE
LUAR
NEGERI
MEMBUAT
NERACA
PEMBAYARAN
KITA
D
NETO
EN
MODAL
PR
NEGERI, BAIK DALAM BENTUK PMA MAUPUN PORTOFOLIO, MAKA ALIRAN
TJ
MENJADI RELATIF LABIL. PINJAMAN LUAR NEGERI JUGA TIDAK DENGAN
SE
SENDIRINYA DIIKUTI OLEH MASUKNYA PMA, KARENA INVESTOR ASING
BN
–
MASIH MEMANDANG TINGGINYA KETIDAKPASTIAN DI INDONESIA.
AP
UPAYA SERIUS UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP PINJAMAN
KS AN AA N
LUAR NEGERI TIDAK DILAKUKAN KARENA ALASAN KITA BELUM MEMPUNYAI SUMBER DANA LAINNYA YANG LEBIH MURAH UNTUK MEMBIAYAI ANGGARAN PEMBANGUNAN. NAMUN, JIKA KITA PERTIMBANGKAN BAHWA ALIRAN MODAL NETO TERJADI KE LUAR INDONESIA DARI UTANG LUAR NEGERI INI, DAYA
SERAP,
RELATIF
LA
RENDAHNYA
TINGGINYA
KEBOCORAN
DALAM
NEGERI
DAN
PMA,
MAKA
AN
LUAR
PE
PENGGUNAANNYA, DAN TIDAK ADA KORELASI POSITIF ANTARA PINJAMAN KETERGANTUNGAN
TERHADAP
PINJAMAN
D
LUAR NEGERI INI HARUS DIKURANGI. PENGURANGAN KETERGANTUNGAN PINJAMAN
LUAR
NEGERI
AN
PADA
HARUS
DILAKUKAN
BERSAMAAN
DENGAN
AR
PENGURANGAN PENGELUARAN RUTIN UNTUK MEMBAYAR CICILAN DAN BUNGA
AN G
G
UTANG LUAR NEGERI.
IS A
KEKHAWATIRAN BAHWA JIKA KITA MENGURANGI PINJAMAN LUAR NEGERI
AL
AKAN MENYEBABKAN TIDAK CUKUPNYA ANGGARAN PEMBANGUNAN ADALAH
AN
BERLEBIHAN.
LANGKAH
YANG
HARUS
DILAKUKAN
ADALAH
MENYELEKSI
BI R
O
SEKETAT MUNGKIN PROGRAM DAN PROYEK YANG AKAN DIBIAYAI OLEH PINJAMAN
LUAR
NEGERI
YANG
KITA
BUAT
SEMAKIN
KECIL.
DENGAN
DEMIKIAN, MAKA DAYA SERAP MENJADI LEBIH BAIK DAN KEBOCORAN AKAN DAPAT DIKURANGI SECARA DRASTIS.
KARENA, PINJAMAN LUAR NEGERI RELATIF KECIL MAKA COMMITMENT FEE JUGA DAPAT DITEKAN. HANYA PROGRAM DAN PROYEK YANG PENTING SAJA YANG PERLU KITA BIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI, SEPERTI
10
PEMBANGUNAN KEMISKINAN
INFRASTRUKTUR. SEBAIKNYA
KITA
SEDANGKAN BIAYAI
PROGRAM
DARI
SUMBER
PENGHAPUSAN DALAM
NEGERI.
JIKA PIHAK LUAR NEGERI INGIN BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM INI SEMESTINYA DALAM BENTUK HIBAH BUKAN UTANG.
PENGELUARAN,
UPAYA
UNTUK
MENEKAN
JUMLAH
PEMBAYARAN
CICILAN DAN BUNGA UTANG LUAR NEGERI HARUS DILAKUKAN. JIKA KITA
UTANG
LUAR
MEMPERBESAR
DIFOKUSKAN
NEGERI.
PROGRAM
DALAM
PADA
LANGKAH
PERTUKARAN
JUMLAH
KECIL,
RESTRUKTURISASI
YANG
HARUS
UTANG
DILAKUKAN
DENGAN
PROGRAM
SE
ADALAH
DAPAT
MENINJAM
PR
PERHATIAN
KALAUPUN
D
MAKA
PEMBAYARAN
MEMINJAM,
EN
LAGI
TJ
TIDAK
I
SISI
R
DI
–
PEMBANGUNAN (DEBT SWAP). LANGKAH INI HARUS KITA LAKUKAN TIDAK
USULKAN
UNTUK
DIKONVERSI
MENJADI
KEGIATAN
PEMBANGUNAN
AP
KITA
BN
SAJA DENGAN PENDEKATAN TEKNIS, TETAPI JUGA GEOPOLITIS. UTANG
KS AN AA N
TERMASUK PENGENTASAN KEMISKINAN, DAN KONSERVASI LINGKUNGAN.
ALTERNATIF PEMBIAYAAN DEFISIT GUNA
MENUTUP
DEFISIT
PEMERINTAH
HAL-HAL
NEGOSIASI DENGAN KREDITUR UTAMA PADA LEVEL STRATEGIS DAN
PE
-
MELAKUKAN
LA
BERIKUT :
DAPAT
D
OPIMALISASAI PENERIMAAN DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI
AN
-
AN
PEMANFAATAN KOMITMEN DUKUNGAN FINANSIAL NEGARA SAHABAT.
PENINGKATAN PENERIMAAN SEKTORAL
AL
IS A
AN G
G
-
AR
DAN GAS
BI R
O
AN
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
ANGGARAN
YANG
1999/2000,
DITERAPKAN
WALAUPUN
PEMERINTAH
DIANGGAP
SEJAK
SEBAGAI
TAHUN
1969/1970-
ANGGARAN
BERIMBANG
BERDASARKAN KONSEP T-ACCOUNT, NAMUN PADA KENYATAANNYA MENGACU PADA
ANGGARAN
DEFISIT
MENGINGAT
BAHWA
PINJAMAN
LUAR
NEGERI
DIANGGAP SEBAGAI PENERIMAAN LUAR NEGERI. BERDASARKAN STANDAR GFS,
PINJAMAN
LUAR
NEGERI
DIKATEGORIKAN
KEDALAM
KOMPONEN
PEMBIAYAAN ANGGARAN.
11
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN YANG DILIHAT DARI PERKEMBANGAN RASIO DEFISIT TERHADAP GDP MEMPERLIHATKAN TREN YANG MENURUN, HAL INI BUKAN BERARTI MENGGAMBARKAN BAHWA UPAYA YANG TELAH DITEMPUH OLEH PEMERINTAH DALAM MENCAPAI FISCAL SUSTAINABILITY TELAH BERHASIL MENGINGAT MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN DAN
R KHUSUSNYA
MELALUI
PENERBITAN
PR
NEGERI
SURAT
D
DALAM
EN
PEMBIAYAAN
I
PENGANGGURAN.
TJ
UTANG NEGARA SEMAKIN MENUNJUKKAN PERANANNYA DALAM PEMBIAYAAN
MENGGANTUNGKAN
DIRI
PADA
PINJAMAN
LUAR
NEGERI.
NAMUN
–
TIDAK
SE
DEFISIT APBN. HAL INI MENUNJUKKAN KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK
BN
JANGAN SAMPAI PENERBITAN SUN TERSEBUT DIJADIKAN TUMPUAN UTAMA
AP
OLEH PEMERINTAH MENGINGAT IMPLIKASINYA LEBIH BANYAK KE SEKTOR
KS AN AA N
KEUANGAN DARIPADA SEKTIR RILL. PEMERINTAH HARUS LEBIH KREATIF MENCIPTAKAN PEMBIAYAAN DALAM MENUTUP DEFISIT, JANGAN SAMPAI TUJUAN
JANGKA
PENDEK
(MENUTUP
DEFISIT)
MENGORBANKAN
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KEPENTINGAN JANGKA PANJANG YAITU TERCIPTANYA STIMULUS FISKAL.
12
LAMPIRAN LAMPIRAN 1 : REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
LAMPIRAN 2 : KOMPOSISI PEMBIAYAAN DALAM DAN LUAR NEGERI LAMPIRAN 3 : HASIL PRIVATISASI BUMN TAHUN 1991 – 2004
PR
R
I
LAMPIRAN 4 : KOMPOSISI KEPEMILIKAN OBLIGASI NEGARA
EN
DEPARTEMEN KEUANGAN, 2006, NOTA KEUANGAN DAN RUU TENTANG
TJ
-
D
REFERENSI
SE
PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG APBN TAHUN
DEPARTEMEN KEUANGAN, 2005, RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
BN
-
–
ANGGARAN 2006, JAKARTA.
AP
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
-
DEPARTEMEN
KEUANGAN,
KS AN AA N
TAHUN ANGGARAN 2004, JAKARTA 2006,
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA TAHUN 2005, JAKARTA BADAN
PUSAT
STATISTIK,
INDIKATOR
PENTING
PE
INDONESIA, JUNI 2005 ARTIKEL
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
-
BEBERAPA
LA
-
13
14
BI R O IS A
AL
AN
AN
AR
G
AN G AN
D KS AN AA N
LA
PE
BN
AP
–
EN
TJ
SE
PR
D
I
R
I R PR D EN TJ SE – BN AP KS AN AA N LA
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
