-203-
Bagian Keempat Sekretariat Menteri Sekretaris Negara Pasal 542 (1) Sekretariat Menteri Sekretaris Negara dipimpin oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Sekretaris Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, perlengkapan,
ketatausahaan,
kerjasama
teknik
luar
negeri,
dan
administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 543 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 ayat (2), Sekretaris Menteri Sekretaris Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Negara; b. penyelenggaraan dukungan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; c. penyelenggaraan administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan serta pemeliharaan aset yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan lainnya untuk Sekretariat Negara, dan untuk pejabat negara;
d. penyelenggaraan …
-204-
d. penyelenggaraan ketatausahaan dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Negara; e. penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas luar negeri dan koordinasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri, berupa pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik luar negeri; f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan urusan pengamanan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 544 Sekretaris Menteri Sekretaris Negara terdiri dari: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan; c. Biro Tata Usaha; d. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri; e. Biro Umum.
Biro Perencanaan Pasal 545 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, pembahasan, perencanaan program dan anggaran, serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Sekretariat Negara
dan
lembaga
lain
yang
anggarannya
secara
administratif
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. Pasal 546 …
-205-
Pasal 546 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) Sekretariat Negara; c. pengkoordinasian penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Nota Keuangan dan RAPBN, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Anggaran Belanja Tambahan (ABT), Angaran Belanja Lain-lain (Anggaran Bagian 69), Revisi DIPA di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; d. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Negara; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Negara; f. penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan Biro Perencanaan. Pasal 547 Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. Bagian Program dan Anggaran I; c. Bagian Program dan Angaran II; d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
-206-
Pasal 548 …
Pasal 548 Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data usulan program dan penyusunan standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 549 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan pembahasan Rencana Stratejik Sekretariat Negara; b. penyusunan program kerja biro; c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data usulan program kerja di lingkungan Sekretariat Negara; d. penyusunan standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Negara; e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyiapan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Anggaran Komisi DPR. Pasal 550 Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data terdiri dari: a. Subbagian Pengumpulan Data; b. Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data.
-207-
Pasal 551 … Pasal 551 (1) Subbagian
Pengumpulan
Data
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengumpulan data usulan Rencana Stratejik Sekretariat Negara, program kerja biro, usulan program kerja di lingkungan Sekretariat Negara, dan standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas mengolah, menyajikan data usulan Rencana Stratejik Sekretariat Negara, program kerja biro, usulan program kerja di lingkungan Sekretariat Negara, dan standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Negara serta pelaksanaan koordinasi dengan biro yang bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Anggaran Komisi DPR. Pasal 552 Bagian Program dan Anggaran I mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Anggaran Belanja Lainlain di lingkungan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Kedeputian Menteri Sekretaris Negara, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Pasal 553 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Bagian Program dan Anggaran I, menyelenggarakan fungsi:
-208-
a. penghimpunan …
a. penghimpunan, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Anggaran Belanja Lain-lain di lingkungan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Kedeputian Menteri Sekretaris Negara, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara; b. penyusunan dan penetapan program dan anggaran di lingkungan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Kedeputian Menteri Sekretaris Negara, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Pasal 554 Bagian Program dan Anggaran I terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit I.1; b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit I.2. Pasal 555 (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit I.1 mempunyai tugas menghimpun, menelaah, dan mengkoordinasikan penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Anggaran Belanja Lain-lain, di lingkungan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Staf Ahli dan Staf Khusus. (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit I.2 mempunyai tugas menghimpun, menelaah, dan mengkoordinasikan penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Anggaran Belanja Lain-lain, di lingkungan Kedeputian Menteri Sekretaris Negara. Pasal 556 …
-209-
Pasal 556 Bagian Program dan Anggaran II mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Anggaran Belanja Lainlain Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer,
dan
lembaga
lain
yang
anggarannya
secara
administratif
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. Pasal 557 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Bagian Program dan Anggaran II, menyelenggarakan fungsi: a. penghimpunan, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA),
Anggaran
Belanja
Lain-lain
Rumah
Tangga
Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif
dikoordinasikan oleh
Sekretariat Negara; b. penyusunan
dan
penetapan
program
anggaran
Rumah
Tangga
Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif
dikoordinasikan oleh
Sekretariat Negara. Pasal 558 Bagian Program dan Anggaran II, terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit II.1; b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit II.2. Pasal 559 …
-210-
Pasal 559 (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit II.1 mempunyai tugas menghimpun, menelaah, dan mengkoordinasikan penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Anggaran Belanja Lain-lain Rumah Tangga Kepresidenan, dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Unit II.2 mempunyai tugas menghimpun, menelaah, dan mengkoordinasikan penyusunan usulan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Anggaran Belanja Lain-lain Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer. Pasal 560 Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan program, penyusunan nota keuangan dan RAPBN, ABT, revisi DIPA
Sekretariat
Negara,
laporan
semesteran,
dan
tahunan
serta
pendokumentasian. Pasal 561 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Sekretariat Negara;
b. penyusunan …
-211-
b. penyusunan telaahan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berjalan di lingkungan Sekretariat Negara; c
penyusunan nota keuangan dan RAPBN di lingkungan Sekretariat Negara;
d. pelaksanaan penyusunan ABT dan revisi DIPA di lingkungan Sekretariat Negara; e. penyusunan laporan semesteran dan tahunan Sekretariat Negara serta LAKIP Biro; f. pendokumentasian program kerja dan anggaran di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 562 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari: a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; c. Subbagian Dokumentasi. Pasal 563 (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan laporan semesteran dan tahunan serta pelaksanaan penyusunan ABT dan revisi DIPA di lingkungan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dan Kedeputian Menteri Sekretaris Negara, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara.
(2) Subbagian …
-212-
(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan laporan semesteran dan tahunan serta pelaksanaan penyusunan ABT dan revisi DIPA Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden dan Sekretariat Militer serta penyusunan nota keuangan dan RAPBN. (3) Subbagian
Dokumentasi, mempunyai tugas penyusunan LAKIP biro,
pelaksanaan ketatausahaan biro serta penyimpanan/pendokumentasian data. Biro Keuangan Pasal 564 Biro Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. Pasal 565 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Negara; b. pelaksanaan anggaran belanja lain-lain Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; c. pelaksanaan koordinasi proses Akuntansi dan Laporan Keuangan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; d. penyiapan …
-213-
d. penyiapan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tentang Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penelitian usulan dan penyiapan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Sekretariat Negara serta penyiapan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); e. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara di lingkungan Sekretariat Negara; f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 566 Biro Keuangan terdiri dari: a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain; c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; d. Bagian Administrasi Keuangan. Pasal 567 Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 568 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi: a. penyiapan administrasi penggajian para menteri, pejabat, serta Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara; b. pelaksanaan …
-214-
b. pelaksanaan penelitian dan pengujian dokumen permintaan pembayaran; c. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM). Pasal 569 Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Gaji; b. Subbagian Penelitian dan Pengujian I; c. Subbagian Penelitian dan Pengujian II; d. Subbagian Penelitian dan Pengujian III. Pasal 570 (1) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan penelitian administrasi pembayaran gaji para menteri, pejabat, dan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara, serta honorarium tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, yang anggarannya dibebankan pada Sekretariat Negara. (2) Subbagian Penelitian dan Pengujian I mempunyai tugas melakukan penelitian
dokumen
permintaan
pembayaran,
pengujian kebenaran
perhitungan tagihan, dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di Sekretariat Negara yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyiapkan SPM, serta menyiapkan usulan revisi DIPA untuk program dalam bidang dukungan pelayanan administrasi umum.
(3) Subbagian …
-215-
(3) Subbagian Penelitian dan Pengujian II mempunyai tugas melakukan penelitian
dokumen
permintaan
pembayaran, pengujian kebenaran
perhitungan tagihan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di Sekretariat Negara yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyiapkan SPM, serta menyiapkan usulan revisi DIPA untuk program dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program lainnya. (4) Subbagian Penelitian dan Pengujian III mempunyai tugas melakukan penelitian
dokumen
permintaan
pembayaran, pengujian kebenaran
perhitungan tagihan dan ketersediaan anggaran di Sekretariat Negara yang diajukan
kepada
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran,
menyiapkan SPM, dan menyiapkan usulan revisi DIPA untuk program peningkatan sarana dan prasarana serta melakukan pembuatan laporan penggunaan anggaran Sekretariat Negara. Pasal 571 Bagian
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Lain-lain
mempunyai
tugas
melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran belanja lain-lain Sekretariat Negara
dan
lembaga
lain
yang
anggarannya
secara
administratif
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. Pasal 572 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian dokumen permintaan pembayaran dan pengujian kebenaran perhitungan tagihan; b. penyiapan SPM; Pasal 573 …
-216-
Pasal 573 Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja Lain-lain terdiri dari: a. Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain I; b. Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain II. Pasal 574 (1) Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain I mempunyai tugas melaksanakan penelitian dokumen permintaan pembayaran, pengujian kebenaran
perhitungan
tagihan
dan
ketersediaan
anggaran
yang
dialokasikan Sekretariat Negara, yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran,
menyiapkan
SPM,
dan
melaksanakan pembuatan laporan penggunaan anggaran belanja lain-lain Sekretariat Negara.
(2) Subbagian Penelitian dan Pengujian Belanja Lain-lain II mempunyai tugas melaksanakan penelitian dokumen permintaan pembayaran, pengujian kebenaran
perhitungan
tagihan
dan
ketersediaan
anggaran
yang
dialokasikan untuk lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara, yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta penyiapan SPM. Pasal 575 Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi keuangan dan menyusun laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Negara, serta melaksanakan koordinasi proses akuntansi dan
penyusunan
laporan keuangan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. Pasal 576 …
-217-
Pasal 576 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pengadministrasian dokumen pelaksanaan anggaran untuk menjadi dokumen sumber akuntansi; b. pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen sumber akuntansi; c. penyelenggaraan proses akuntansi pelaksanaan anggaran Sekretariat Negara; d. pembinaan/supervisi penyusunan laporan keuangan unit-unit organisasi di lingkungan Sekretariat Negara; e. penelitian proses akuntansi dan laporan keuangan unit-unit organisasi di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; f. menyusun laporan keuangan Sekretariat Negara yang meliputi unit-unit organisasi yang berada di lingkungan Sekretariat Negara; g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyiapan laporan realisasi anggaran sebagai bahan rapat kerja dengan Anggota DPR. Pasal 577 Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari: a. Subbagian Verifikasi; b. Subbagian Akuntansi; c. Subbagian Konsolidasi dan Pelaporan. Pasal 578 (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas pengadministrasian dokumen pelaksanaan anggaran dan melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber untuk proses akuntansi anggaran Sekretariat Negara. (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan proses termasuk anggaran lain-lain; (3) Subbagian …
-218-
(3) Subbagian Konsolidasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penelitian realisasi nanggaran, penggabungan laporan keuangan dari unitunit organisasi yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Negara, serta menyusun laporan keuangan Sekretariat Negara yang meliputi unit-unit organisasi yang berada di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 579 Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tentang Pengelola APBN dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadministrasian TGR, penyiapan dokumen SPPD, serta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. Pasal 580 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tentang Pengelola APBN dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penelitian usulan dan penyiapan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang TGR di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; b. penyiapan dokumen SPPD; c. penghimpunan dan penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara, serta penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Keuangan; d. penyelenggaraan …
-219-
d. penyelenggaraan
urusan
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan
di
lingkungan Biro Keuangan. Pasal 581 Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Administrasi Perbendaharaan; b. Subbagian Perjalanan; c. Subbagian Informasi; d. Subbagian Tata Usaha. Pasal 582 (1) Subbagian Administrasi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tentang Pengelola APBN, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pengadministrasian TGR di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara. (2) Subbagian
Perjalanan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
administrasi SPPD. (3) Subbagian Informasi mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, dan mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara di lingkungan Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara, serta penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Keuangan. (4) Subbagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan dokumentasi di lingkungan Biro Keuangan. Biro …
-220-
Biro Tata Usaha Pasal 583 Biro Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Negara, serta
pengurusan acara dan keprotokolan
Menteri Sekretaris Negara. Pasal 584 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Biro Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, pengendalian, dan pengurusan surat menyurat di lingkungan Sekretariat Negara; b. pelaksanaan reproduksi
di lingkungan Sekretariat Negara, termasuk
Pidato Presiden dan Buku Acara Presiden; c. pengurusan arsip dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Negara; d. pengkoordinasian acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara; e. pengkoordinasian,
pembinaan,
dan
pelayanan
administrasi pejabat
fungsional arsiparis; f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan biro. Pasal 585 Biro Tata Usaha terdiri dari: a. Bagian Persuratan dan Reproduksi; b. Bagian Arsip; c. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; d. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis. Pasal 586 …
-221-
Pasal 586 Bagian Persuratan dan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan tata laksana persuratan dan reproduksi di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 587 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Bagian Persuratan dan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan
urusan
penerimaan,
pencatatan,
pemilahan,
dan
pendistribusian surat di lingkungan Sekretariat Negara; b. pelaksanaan reproduksi dan penerbitan naskah pidato Presiden, sambutan Menteri Sekretaris Negara, Buku Acara Presiden, Buku Acara Menteri Sekretaris Negara, dan dokumen lainnya; c. pengurusan dan pemantauan surat berdisposisi Presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Pasal 588 Bagian Persuratan dan Reproduksi terdiri dari: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Reproduksi. Pasal 589 (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan, pencatatan, pemilahan, dan pendistribusian surat. (2) Subbagian Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penggandaan, pencetakan, dan penerbitan naskah pidato Presiden, sambutan Menteri Sekretaris Negara, Buku Acara Presiden, Buku Acara Menteri Sekretaris Negara, dan dokumen lainnya. Pasal 590 …
-222-
Pasal 590 Bagian
Arsip
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
inventarisasi,
pengolahan, penyimpanan, dan penyusutan arsip. Pasal 591 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Bagian Arsip menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan inventarisasi arsip inaktif di lingkungan Sekretariat Negara; b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan penyusutan arsip inaktif; c. pelaksanaan urusan pembinaan dan koordinasi teknis pelaksanaan kearsipan pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 592 Bagian Arsip terdiri dari: a. Subbagian Inventarisasi dan Pengolahan; b. Subbagian Penyusutan. Pasal 593 (1) Subbagian Inventarisasi dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan urusan inventarisasi, pengolahan, dan penyimpanan arsip di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Penyusutan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusutan arsip di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 594 …
-223-
Pasal 594 Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara serta pengurusan tata usaha pimpinan. Pasal 595 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pengurusan administrasi acara pimpinan Sekretariat Negara; b. pengurusan administrasi keprotokolan; c. pengkoordinasian penyelenggaraan upacara bendera di lingkungan Sekretariat Negara; d. pengurusan administrasi tata usaha pimpinan. Pasal 596 Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari: a. Subbagian Acara; b. Subbagian Keprotokolan; c. Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara; d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Menteri Sekretaris Negara; e. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; f.
Subbagian Tata Usaha Staf Khusus.
Pasal 597 …
-224-
Pasal 597 (1) Subbagian Acara mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi acara Menteri Sekretaris Negara. (2) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi
keprotokolan
Menteri
Sekretaris
Negara,
dan
pengkoordinasian upacara bendera di lingkungan Seketariat Negara. (3) Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Menteri Sekretaris Negara. (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. (5) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara. (6) Subbagian Tata Usaha Staf Khusus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara.
Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Pasal 598 Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pihak
luar
negeri,
berupa
pemanfaatan
pelaksanaan,
pengendalian,
pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik luar negeri dan administrasi perjalanan dinas luar negeri dan pemberian fasilitas diplomatik.
Pasal 599 …
-225-
Pasal 599 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan pedoman dan prosedur pelaksanaan serta pemanfaatan kerjasama teknik luar negeri; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kerjasama teknik; c. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan kerjasama teknik luar negeri yang diajukan oleh pihak luar negeri; d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik luar negeri; e. perumusan dan pembahasan dokumen perjanjian kerjasama teknik dengan pihak luar negeri, beserta instansi terkait; f. penyusunan rencana anggaran dan koordinasi pelaksanaan kerjasama teknik antar negara berkembang; g. pelaksanaan
administrasi
penugasan
dinas
ke
luar
negeri
bagi
pejabat/pegawai/tenaga Indonesia untuk tugas belajar dan tugas dinas lainnya; h. pelaksanaan administrasi penugasan staf, tenaga ahli dan sukarela asing dan nasional dalam rangka kerjasama teknik luar negeri; i.
pelaksanaan administrasi pemberian fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
j.
penyiapan dan penyampaian posisi Pemerintah Indonesia yang terkait dengan kerjasama teknik luar negeri dalam pertemuan internasional;
k. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 600 …
-226-
Pasal 600 Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri terdiri dari: a. Bagian Perjalanan dan Fasilitas Kerjasama Teknik; b. Bagian Kerjasama Teknik Bilateral; c. Bagian Kerjasama Teknik Multilateral; d. Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang; e. Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah. Pasal 601 Bagian Perjalanan dan Fasilitas Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan administrasi perjalanan dinas luar negeri atas tanggungan pemerintah dan perorangan, pemberian fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik, serta pelaksanaan tata usaha. Pasal 602 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Bagian Perjalanan dan Fasilitas Kerjasama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penelitian dan penyiapan persetujuan pemerintah bagi penugasan pejabat/pegawai/tenaga Indonesia ke luar negeri dalam rangka dinas dan belajar atas tanggungan pemerintah dan perorangan; b. penyiapan naskah surat Menteri Sekretaris Negara mengenai persetujuan Presiden bagi penugasan pejabat negara ke luar negeri; c. penyiapan naskah Peraturan Presiden bagi penugasan delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri pertemuan internasional pada tingkat kepala negara/pemerintah dan tingkat menteri; d. penyelenggaraan …
-227-
d. penyelenggaraan administrasi fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. pelaksanaan administrasi persuratan, kepegawaian, perlengkapan, dan dukungan ketatausahaan lainnya. Pasal 603 Bagian Perjalanan dan Kerjasama Teknik terdiri dari: a. Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri; b. Subbagian Fasilitas Kerjasama Teknik; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 604 (1) Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas perjalanan dinas luar negeri dan tugas belajar atas tanggungan pemerintah dan perorangan. (2) Subbagian Fasilitas Kerjasama Teknik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi fasilitas kerjasama teknik dan diplomatik sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi persuratan, kepegawaian, penyusunan program dan laporan kerja, dan dukungan ketatausahaan lainnya.
Pasal 605 …
-228-
Pasal 605 Bagian Kerjasama Teknik Bilateral mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan administrasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara maju. Pasal 606 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Bagian Kerjasama Teknik Bilateral menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik bilateral; b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah mengenai perjanjian internasional dan dokumen kerjasama teknik bilateral; c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program dan kegiatan, termasuk persidangan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara maju; d. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi bagi penugasan staf, tenaga ahli dan sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik bilateral; e. penelitian prioritas kebutuhan instansi untuk pemanfaatan beasiswa negara maju; f. pendistribusian penawaran beasiswa dari negara maju baik kepada instansi pemerintah maupun swasta; g. penyiapan
surat
persetujuan
pemerintah
bagi
pencalonan
dan
keberangkatan penerima beasiswa negara maju ke luar negeri. Pasal 607 …
-229-
Pasal 607 Bagian Kerjasama Teknik Bilateral terdiri dari: a. Subbagian Kerjasama Teknik Amerika dan Eropa; b. Subbagian Kerjasama Teknik Asia-Pasifik; c. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Bilateral. Pasal 608 (1) Subbagian Kerjasama Teknik Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara maju di kawasan Amerika dan Eropa, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya. (2) Subbagian Kerjasama Teknik Asia-Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antar pemerintah
Indonesia
dengan
pemerintah
negara-negara
maju
di kawasan Asia-Pasifik, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya. (3) Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi penugasan pejabat dan pegawai pemerintah/swasta ke luar negeri yang menerima beasiswa dan melakukan perjalanan dinas atas tanggungan pemerintah
negara-negara maju beserta pemantauan, pengawasan, dan
evaluasi terhadap penugasan mereka.
Pasal 609 ...
-230-
Pasal 609 Bagian
Kerjasama
Teknik
Multilateral
mempunyai tugas
koordinasi
pelaksanaan administrasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral antar pemerintah termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), badan-badan lain di lingkungan PBB, organisasi kerjasama antar pemerintah intra kawasan maupun organisasi antar pemerintah multilateral lainnya. Pasal 610 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Bagian Kerjasama Teknik Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik dengan organisasi multilateral; b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas dokumen perjanjian internasional, strategi, program, proyek dan kegiatan beserta revisinya dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral; c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program, proyek, dan kegiatan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral; d. penyiapan dan penyampaian posisi Pemerintah Indonesia yang terkait dengan kerjasama teknik luar negeri dalam pertemuan organisasi-organisasi multilateral; e. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi penugasan staf, tenaga ahli dan tenaga sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral;
-231-
f. pemantauan ... f. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penugasan staf, tenaga ahli dan tenaga sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral; g. penelitian dan penyampaian rekomendasi pemberian fasilitas kerjasama teknik luar negeri kepada organisasi-organisasi multilateral; h. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi keberangkatan penerima beasiswa dan perjalanan dinas ke luar negeri atas tanggungan organisasi-organisasi multilateral; i. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi kunjungan misi, sidang, lokakarya, dan kunjungan kerja dengan peserta dari luar negeri yang diselenggarakan di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral.
Pasal 611 Bagian Kerjasama Teknik Multilateral terdiri dari: a. Subbagian United Nations Development Programme (UNDP); b. Subbagian Organisasi Multilateral Non UNDP; c. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Multilateral. Pasal 612 (1) Subbagian UNDP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
-232-
(2) Subbagian ...
(2) Subbagian Organisasi Multilateral Non UNDP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi multilateral Non UNDP,
serta
dukungan
administrasi,
monitoring,
dan
evaluasi
pelaksanaannya. (3) Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi penugasan pejabat dan pegawai pemerintah/swasta ke luar negeri yang menerima beasiswa dan melakukan perjalanan dinas atas tanggungan organisasi-organisasi multilateral. Pasal 613 Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan administrasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang. Pasal 614 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang;
-233-
b. penelitian ...
b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah mengenai perjanjian internasional dan dokumen kerjasama teknik dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang; c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program, proyek, dan kegiatan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang; d. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi bagi penugasan staf, tenaga ahli, dan sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik dengan pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang; e. penelitian prioritas kebutuhan instansi untuk pemanfaatan beasiswa pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang; f. pendistribusian penawaran beasiswa dari pemerintah dan organisasi negara-negara berkembang baik kepada instansi pemerintah maupun swasta; g.
penyiapan surat persetujuan pemerintah bagi pencalonan dan keberangkatan penerima beasiswa pemerintah dan organisasi negaranegara berkembang ke luar negeri;
h. penyiapan dan pelaksanaan program, anggaran, dan surat persetujuan pemerintah mengenai kerjasama teknik antar negara berkembang Pemerintah Indonesia. Pasal 615 Bagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang terdiri dari: a. Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Bilateral;
-234-
b. Subbagian …
b. Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Pemerintah Indonesia; c. Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Negara Berkembang; d. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Negara Berkembang. Pasal 616 (1) Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara berkembang, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya. (2) Subbagian Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang Pemerintah Indonesia mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan program kerjasama teknik negara berkembang yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya. (3) Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Negara Berkembang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi negara-negara berkembang, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya. (4) Subbagian
Beasiswa
dan
Perjalanan
Dinas
Negara
Berkembang
mempunyai tugas melaksanakan penelitian, distribusi tawaran, dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta penyelesaian beasiswa dan perjalanan dinas atas biaya negara berkembang.
-235-
Pasal 617... Pasal 617 Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah
mempunyai
tugas
koordinasi
pelaksanaan
administrasi,
pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik kebudayaan dan dengan organisasi internasional non pemerintah. Pasal 618 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi terhadap pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah; b. penelitian rancangan dan penyiapan surat persetujuan pemerintah mengenai perjanjian internasional dan dokumen kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah; c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, strategi, program, proyek dan kegiatan dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah; d. penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi bagi penugasan staf, tenaga ahli dan sukarela asing di Indonesia dalam rangka kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah; e. pendistribusian penawaran beasiswa dari organisasi internasional non pemerintah kepada instansi pemerintah maupun swasta;
-236-
f. penyiapan ... f. penyiapan
surat
persetujuan
pemerintah
bagi
pencalonan
dan
keberangkatan penerima beasiswa dan perjalanan dinas atas tanggungan organisasi internasional non pemerintah. Pasal 619 Bagian Kerjasama Teknik Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terdiri dari: a. Subbagian Kerjasama Teknik Kebudayaan; b. Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Internasional Non Pemerintah; c. Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah. Pasal 620 (1) Subbagian Kerjasama Teknik Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik kebudayaan, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya. (2) Subbagian Kerjasama Teknik Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyiapan surat persetujuan pemerintah atas rancangan perjanjian internasional dan dokumen program kerjasama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional non pemerintah dan organisasi pemerintah Non PBB, serta dukungan administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya.
-237-
(3) Subbagian ...
(3) Subbagian Beasiswa dan Perjalanan Dinas Kebudayaan dan Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penelitian, distribusi tawaran, dan penyiapan surat persetujuan pemerintah serta pelaksanaan administrasi beasiswa dan perjalanan dinas atas biaya organisasi internasional non pemerintah.
Biro Umum Pasal 621 Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pelayanan teknis dan administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan, kendaraan, tanah, bangunan, penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Negara, serta mengkoordinasikan kegiatan Unit Kesehatan, dan Unit Keamanan Dalam Sekretariat Negara. Pasal 622 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan tanah, gedung kantor, rumah dinas, wisma, serta prasarana dan sarananya yang berada dalam penguasaan Sekretariat Negara; b. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor, rumah jabatan pejabat tinggi negara, dan wisma milik Sekretariat Negara; c. pelaksanaan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kendaraan dinas dan pelayanan tamu negara/pemerintah;
-238-
d. pelaksanaan ...
d. pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara; e. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Negara beserta keluarganya; f. pelaksanaan koordinasi pengamanan di lingkungan Sekretariat Negara dan komplek rumah jabatan pejabat tinggi negara; g.
penyusunan program kerja dan laporan tahunan. Pasal 623
Biro Umum terdiri dari: a. Bagian Bangunan; b. Bagian Perlengkapan; c. Bagian Kendaraan; d. Bagian Penatausahaan Aset. Pasal 624 Bagian Bangunan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelayanan teknis dan administrasi tanah, gedung kantor, rumah dinas, wisma, serta prasarana dan sarana yang berada dalam penguasaan Sekretariat Negara. Pasal 625 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Bagian Bangunan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan,
pemeliharaan,
pengawasan
dan
pemanfaatan
tanah,
pengelolaan gedung kantor, rumah dinas, wisma, serta prasarana dan sarana;
-239-
b. pengaturan ...
b. pengaturan penggunaan gedung kantor, dan penghunian rumah dinas; c. pengurusan penggunaan daya, jasa gedung kantor, rumah dinas, dan wisma; d. pengusulan penghapusan tanah, bangunan, serta prasarana dan sarananya. Pasal 626 Bagian Bangunan terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan Bangunan; b. Subbagian Administrasi Bangunan; c. Subbagian Pengawasan Bangunan. Pasal 627 (1) Subbagian Perencanaan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan tanah, pengelolaan gedung kantor, rumah dinas, wisma, prasarana, dan sarananya. (2) Subbagian Administrasi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemanfaatan tanah, pengelolaan gedung kantor, rumah dinas, wisma, serta prasarana dan sarananya. (3) Subbagian Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan penggunaan dan pengamanan tanah, gedung kantor, rumah dinas, wisma, serta prasarana dan sarananya. Pasal 628 Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor dan rumah jabatan pejabat tinggi negara serta rumah tangga dan kebersihan gedung kantor dan rumah jabatan pejabat tinggi negara.
-240-
Pasal 629 … Pasal 629 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pengadaan, dan perawatan barang perlengkapan/peralatan kantor, rumah tangga kantor dan rumah jabatan pejabat tinggi negara; b. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman gedung kantor, rumah jabatan pejabat tinggi negara dan pelayanan rumah tangga kantor; c. pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian, dan perawatan perlengkapan/ peralatan kantor. Pasal 630 Bagian Perlengkapan terdiri dari: a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Rumah Tangga; c. Subbagian Penyimpanan dan Perawatan. Pasal 631 (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan perlengkapan/peralatan kantor, rumah tangga kantor, dan rumah jabatan pejabat tinggi negara serta wisma. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan gedung dan halaman gedung kantor, rumah jabatan pejabat tinggi negara, wisma, serta pelayanan rumah tangga kantor. (3) Subbagian Penyimpanan dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pendistribusian dan perawatan perlengkapan/peralatan
-241-
kantor, rumah tangga kantor dan rumah jabatan pejabat tinggi negara serta wisma. Pasal 632 ... Pasal 632 Bagian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengadaan, pelayanan, perawatan, dan operasional kendaraan dinas, serta tamu negara/pemerintah. Pasal 633 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Bagian Kendaraan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta pelayanan administrasi kendaraan dinas; b. pelaksanaan pelayanan penggunaan kendaraan di lingkungan Sekretariat Negara; c. pelaksanaan antar jemput pegawai di lingkungan Sekretariat Negara; d. pelaksanaan koordinasi pelayanan kendaraan untuk kegiatan para menteri, dan ketua/wakil ketua lembaga negara; e. pelaksanaan koordinasi pelayanan kendaraan untuk panitia negara urusan penerimaan kepala-kepala negara asing; f. pelaksanaan perawatan kendaraan dinas; g.
pengusulan penghapusan kendaraan dinas. Pasal 634
Bagian Kendaraan terdiri dari: a. Subbagian Administrasi Kendaraan;
-242-
b. Subbagian Operasional Kendaraan; c. Subbagian Perawatan Kendaraan.
Pasal 635 … Pasal 635 (1) Subbagian
Administrasi
Kendaraan
mempunyai
tugas
melakukan
tugas
melakukan
administrasi kendaraan dinas Sekretariat Negara. (2) Subbagian
Operasional
Kendaraan
mempunyai
pengaturan operasional kendaraan dinas Sekretariat Negara. (3) Subbagian Perawatan Kendaraan mempunyai tugas melakukan perawatan kendaraan dinas Sekretariat Negara. Pasal 636 Bagian Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara. Pasal 637 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Bagian Penatausahaan Aset menyelenggarakan fungsi: a. penatausahaan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara; b. penghimpunan dokumen barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara; c. penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara;
-243-
d. pengurusan administrasi (sertifikasi) tanah dan bangunan yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara; e. pengurusan perubahan status rumah dinas Sekretariat Negara;
f. penelaahan …
f. penelaahan pendayagunaan barang milik
negara yang berada dalam
penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara; g.
penyuluhan/sosialisasi peraturan tentang penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 638
Bagian Penatausahaan Aset terdiri dari: a. Subbagian Inventaris Aset; b. Subbagian Dokumentasi dan Penghapusan Aset; c. Subbagian Pendayagunaan Aset. Pasal 639 (1) Subbagian Inventaris Aset mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pembukuan, dan pelaporan barang milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Dokumentasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan dan penghapusan barang milik
penyimpanan
dokumen, serta
negara yang berada dalam penguasaan dan
pengawasan Sekretariat Negara. (3) Subbagian
Pendayagunaan
Aset
mempunyai
tugas
melaksanakan
penelaahan pengelolaan, pendayagunaan, dan perjanjian pemanfaatan
-244-
barang milik
negara, serta penyuluhan/sosialisasi barang milik negara
yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Sekretariat Negara.
Unit Kesehatan … Unit Kesehatan Pasal 640 Untuk pemeliharaan kesehatan pegawai di lingkungan Sekretariat Negara, dibentuk Unit Kesehatan. Pasal 641 (1) Unit Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai serta keluarganya di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kesehatan berada di bawah koordinasi Kepala Biro Umum, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara. Pasal 642 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 ayat (1), Unit Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan klinik umum dan gigi; b. pelayanan rujukan rumah sakit; c. pencatatan medik dan pelaporannya; d. pelayanan promotif, preventif, dan rehabilitatif; e. pengkoordinasian,
pembinaan,
fungsional medis dan paramedis. Pasal 643
dan
pelayanan
administrasi pejabat
-245-
Unit Kesehatan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok jabatan fungsional Tenaga Medis; c. Kelompok jabatan fungsional Tenaga Paramedis. Pasal 644 … Pasal 644 Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan dokumentasi di lingkungan Unit Kesehatan.
Unit Keamanan Dalam Pasal 645 (1) Unit Keamanan Dalam (UKD) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Sekretariat Negara, rumah jabatan pejabat negara dan barang milik negara yang berada dalam penguasaan Sekretariat Negara. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Keamanan Dalam berada di bawah koordinasi Kepala Biro Umum, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara.
Pasal 646 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 ayat (1), Unit Keamanan Dalam menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Sekretariat Negara;
-246-
b. pelaksanaan ketertiban lalu lintas dan parkir kendaraan di lingkungan Kantor Sekretariat Negara; c. pelaksanaan penertiban para tamu di lingkungan Kantor Sekretariat Negara;
d. pelaksanaan …
d. pelaksanaan penempatan petugas keamanan di komplek rumah jabatan pejabat negara, dan barang milik negara yang berada dalam penguasaan Sekretariat Negara; e. pelaksanaan pengaturan tugas piket di lingkungan Kantor Sekretariat Negara; f. pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas terjadinya kehilangan barang dan uang di lingkungan Kantor Sekretariat Negara; g.
pelaksanaan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka ketertiban, keamanan dan lalu lintas masuk-keluar Kantor Sekretariat Negara, serta pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaan Sekretariat Negara.
Pasal 647 Unit Keamanan Dalam terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Tenaga Pengamanan.
Pasal 648
-247-
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan dokumentasi di lingkungan Unit Keamanan Dalam.
Bagian Kelima… Bagian Kelima Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan Pasal 649 (1) Deputi
Menteri
Sekretaris
Negara
Bidang
Dukungan
Kebijakan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden, penyiapan naskah kenegaraan, penerjemahan, pengelolaan informasi, dan masalah-masalah hubungan internasional. Pasal 650 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 ayat (2), Deputi
Menteri
Sekretaris
Negara
Bidang
Dukungan
Kebijakan
menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan data untuk analisis yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden; b. penyiapan naskah-naskah kenegaraan;
-248-
c. penyelenggaraan
koordinasi
urusan
penerjemahan
di
lingkungan
Sekretariat Negara; d. penyelenggaraan pelayanan informasi kenegaraan dan pelayanan dukungan informatika; e. penyiapan bahan dan data dukungan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan internasional. Pasal 651… Pasal 651 Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan terdiri dari: a. Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri; b. Biro Dukungan Hubungan Internasional; c. Biro Naskah dan Penerjemahan; d. Biro Dukungan Informatika. Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri Pasal 652 Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, dan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan dalam negeri. Pasal 653 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan bahan mengenai permasalahan kebijakan dalam negeri;
-249-
b. pemantauan, evaluasi, penyiapan saran atas pelaksanaan kebijakan dalam negeri; c. pelaksanaan analisis dan penyiapan saran pertimbangan terhadap laporan permasalahan kebijakan dalam negeri; d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penanganan permasalahan kebijakan dalam negeri; e. penyiapan dukungan kebijakan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional; f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 654… Pasal 654 Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri terdiri dari: a. Bagian Politik dan Pemerintahan; b. Bagian Ekonomi; c. Bagian Kesejahteraan Rakyat; d. Bagian Pertahanan dan Keamanan. Pasal 655 Bagian Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, dan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan. Pasal 656 Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 655, Bagian Politik dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan bahan mengenai permasalahan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan;
-250-
b. pemantauan, analisis, dan penyiapan saran atas pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan; c. pelaksanaan analisis dan penyiapan saran pertimbangan terhadap laporan permasalahan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan; d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penanganan permasalahan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan.
Pasal 657… Pasal 657 Bagian Politik dan Pemerintahan terdiri dari: a. Subbagian Politik; b. Subbagian Pemerintahan; c. Subbagian Administrasi. Pasal 658 (1) Subbagian Politik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis dan penyiapan saran
kebijakan di bidang
politik. (2) Subbagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis dan penyiapan saran kebijakan di bidang pemerintahan. (3) Subbagian
Administrasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan dokumentasi di
-251-
lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan. Pasal 659 Bagian
Ekonomi
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
bahan,
pemantauan, analisis dan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi.
Pasal 660… Pasal 660 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Bagian Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan bahan mengenai permasalahan kebijakan di bidang ekonomi; b. pemantauan, analisis dan penyiapan saran atas pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi; c. pelaksanaan analisis dan penyiapan saran pertimbangan terhadap laporan permasalahan kebijakan di bidang ekonomi; d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penanganan permasalahan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Pasal 661 Bagian Ekonomi terdiri dari:
-252-
a. Subbagian Moneter dan APBN; b. Subbagian Lembaga Keuangan dan Perbankan; b. Subbagian Pertanian, Industri, dan Perdagangan. Pasal 662 (1) Subbagian
Moneter
dan
APBN
mempunyai tugas
melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis dan penyiapan saran kebijakan di bidang moneter dan APBN. (2) Subbagian Lembaga Keuangan dan Perbankan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis dan penyiapan saran kebijakan di bidang keuangan dan perbankan.
(3) Subbagian…
(3) Subbagian Pertanian, Industri, dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis dan penyiapan saran kebijakan di bidang pertanian, industri dan perdagangan. Pasal 663 Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, dan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Pasal 664 Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 663, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
-253-
a. pengumpulan dan pengolahan bahan mengenai permasalahan kebijakan di bidang
pendidikan,
kesehatan,
pariwisata,
lingkungan
hidup,
kependudukan, dan ketenagakerjaan; b. pemantauan, analisis, dan penyiapan saran atas pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidikan,
kesehatan,
pariwisata,
lingkungan
hidup,
kependudukan, dan ketenagakerjaan; c. pelaksanaan analisis dan penyiapan saran pertimbangan terhadap laporan permasalahan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, lingkungan hidup, kependudukan, dan ketenagakerjaan; d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penanganan permasalahan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, lingkungan hidup, kependudukan, dan ketenagakerjaan.
Pasal 665… Pasal 665 Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: a. Subbagian Kesehatan, Sosial Budaya, dan Pariwisata; b. Subbagian Kemasyarakatan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan; c. Subbagian Pendidikan, Agama, dan Lingkungan Hidup. Pasal 666 (1) Subbagian Kesehatan, Sosial Budaya, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis dan penyiapan saran kebijakan di bidang, kesehatan, sosial budaya dan pariwisata. (2)
Subbagian Kemasyarakatan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan,
-254-
analisis dan penyiapan saran kebijakan di bidang kemasyarakatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. (3) Subbagian Pendidikan, Agama, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis dan penyiapan saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, dan lingkungan hidup. Pasal 667 Bagian Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, dan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, dan kewilayahan.
Pasal 668… Pasal 668 Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 667, Bagian Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan bahan mengenai permasalahan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, dan kewilayahan; b. pemantauan, analisis, dan penyiapan saran atas pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, dan kewilayahan; c. pelaksanaan analisis dan penyiapan saran pertimbangan terhadap laporan permasalahan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, dan kewilayahan; d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penanganan permasalahan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Pasal 669 Bagian Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:
-255-
a. Subbagian Pertahanan Negara; b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; c. Subbagian Kewilayahan dan Kebangsaan. Pasal 670 (1) Subbagian
Pertahanan
Negara
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis, dan penyiapan saran kebijakan di bidang pertahanan negara. (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis, dan penyiapan saran kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban. (3) Subbagian…
(3) Subbagian Kewilayahan dan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan, analisis, dan penyiapan saran kebijakan di bidang kewilayahan dan kebangsaan.
Biro Dukungan Hubungan Internasional
Pasal 671 Biro Dukungan Hubungan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, dan saran
atas permasalahan dan
pelaksanaan kebijakan hubungan internasional. Pasal 672 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Biro Dukungan Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi:
-256-
a. pengumpulan bahan dan pemantauan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral, regional, dan multilateral, baik di bawah naungan PBB maupun Non PBB; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan hubungan bilateral, regional, dan multilateral, baik di bawah naungan PBB maupun Non PBB; c. penelaahan
dan
penyiapan
saran
penyelesaian
permasalahan dan
pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral, regional, dan multilateral, baik di bawah naungan PBB maupun Non PBB; d. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Pasal 673… Pasal 673 Biro Dukungan Hubungan Internasional terdiri dari: a. Bagian Hubungan Bilateral; b. Bagian Hubungan Regional; c. Bagian Hubungan Multilateral PBB; d. Bagian Hubungan Multilateral Non PBB. Pasal 674 Bagian Hubungan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, dan analisis permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain secara bilateral. Pasal 675 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Bagian Hubungan Bilateral menyelenggarakan fungsi:
-257-
a. pengumpulan bahan dan pemantauan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan hubungan bilateral; c. penelaahan
dan
penyiapan
saran
penyelesaian
permasalahan dan
pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral; d. pemantauan, pengumpulan bahan, dan analisis permasalahan perbatasan dengan negara lain.
Pasal 676… Pasal 676 Bagian Hubungan Bilateral terdiri dari: a. Subbagian Bilateral; b. Subbagian Perbatasan; c. Subbagian Resiprositas. Pasal 677 (1) Subbagian Bilateral mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemantauan, analisis, dan penyiapan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain. (2) Subbagian Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemantauan, analisis, penyiapan saran atas permasalahan perbatasan dengan negara lain.
-258-
(3) Subbagian Resiprositas mempunyai tugas dan fungsi melakukan analisis dan penyiapan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan resiprokal antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain. Pasal 678 Bagian Hubungan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, dan analisis permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain secara regional.
Pasal 679… Pasal 679 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Bagian Hubungan Regional menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan bahan dan pemantauan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam lingkup regional; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan hubungan regional; c. penelaahan
dan
penyiapan
saran
penyelesaian
pelaksanaan kebijakan hubungan regional. Pasal 680 Bagian Hubungan Regional terdiri dari: a. Subbagian Asia dan Pasifik; b. Subbagian Amerika dan Amerika Latin; c. Subbagian Eropa dan Eropa Timur;
permasalahan dan
-259-
d. Subbagian Afrika dan Timur Tengah. Pasal 681 (1) Subbagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemantauan, analisis, penyiapan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan regional di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah. (2) Subbagian Amerika dan Amerika Latin mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan
bahan,
pemantauan,
analisis,
penyiapan
saran atas
permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan regional di kawasan Amerika dan Amerika Latin. (3) Subbagian… (3) Subbagian Eropa dan Eropa Timur mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan
bahan,
pemantauan,
analisis,
penyiapan
saran
atas
permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan regional di kawasan Eropa dan Eropa Timur. (4) Subbagian Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan
bahan,
pemantauan,
analisis,
penyiapan
saran
atas
permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan regional di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Pasal 682 Bagian Hubungan Multilateral PBB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, dan analisis permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan Pemerintah Republik Indonesia dengan PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PBB.
-260-
Pasal 683 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Bagian Hubungan Multilateral PBB menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan bahan dan pemantauan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PBB; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PBB; c. penelaahan…
c. penelaahan
dan
penyiapan
saran
penyelesaian
permasalahan dan
pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PBB. Pasal 684 Bagian Hubungan Multilateral PBB terdiri dari: a. Subbagian Politik dan Keamanan; b. Subbagian Ekonomi; c. Subbagian Sosial Budaya, Hukum, dan HAM. Pasal 685 (1) Subbagian pengumpulan
Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan bahan,
pemantauan,
analisis,
penyiapan
saran atas
permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PBB di bidang politik dan keamanan.
-261-
(2) Subbagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemantauan, analisis, penyiapan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PBB di bidang ekonomi. (3) Subbagian Sosial Budaya, Hukum, dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemantauan, analisis, penyiapan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PBB dan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi PBB di bidang sosial budaya, hukum, dan hak asasi manusia. Pasal 686… Pasal 686 Bagian Hubungan Multilateral Non PBB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemantauan, dan analisis permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badanbadan dunia Non PBB dan LSM Internasional. Pasal 687 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Bagian Hubungan Multilateral Non PBB menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan bahan dan pemantauan atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badanbadan dunia Non PBB dan LSM Internasional; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan-badan dunia Non PBB dan LSM Internasional;
-262-
c. penelaahan dan penyiapan saran penyelesaian permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan-badan dunia Non PBB dan LSM Internasional. Pasal 688 Bagian Hubungan Non PBB terdiri dari: a. Subbagian Politik dan Keamanan; b. Subbagian Ekonomi; c. Subbagian LSM Internasional.
Pasal 689…
Pasal 689 (1) Subbagian Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan
bahan,
pemantauan,
analisis,
penyiapan
saran atas
permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi multilateral Non PBB di bidang politik dan keamanan. (2) Subbagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemantauan, analisis, penyiapan saran atas permasalahan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan
organisasi multilateral Non PBB di bidang Ekonomi. (3) Subbagian pengumpulan
LSM
Internasional
bahan,
pemantauan,
mempunyai
tugas
analisis,
penyiapan
melaksanakan saran atas
permasalahan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di
-263-
bidang sosial budaya, hukum, dan hak asasi manusia yang menjadi perhatian LSM Internasional.
Biro Naskah dan Penerjemahan Pasal 690 Biro Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan pengalihbahasaan naskah, dokumen, dan produk resmi kepresidenan dan kenegaraan dari Bahasa Indonesia ke bahasa-bahasa resmi dan atau non resmi PBB dan sebaliknya, serta melakukan pencatatan secara verbatim pidato/pernyataan Presiden RI dalam acara-acara resmi di dalam dan luar negeri. Pasal 691... Pasal 691 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Biro Naskah dan Penerjemahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan
naskah,
dokumen,
surat,
dan
produk
resmi
kepresidenan/kenegaraan; b. pencatatan secara verbatim pidato/pernyataan Presiden RI dalam acaraacara resmi di dalam dan luar negeri; c. pengkoordinasian pelaksanaan penerjemahan tulis dalam bentuk naskah, dokumen, surat dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa resmi dan atau non resmi PBB atau sebaliknya; d. pengkoordinasian
pelaksanaan
penerjemahan
lisan
pada
acara
kepresidenan/ kenegaraan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa resmi dan atau non resmi PBB atau sebaliknya; e. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
-264-
Pasal 692 Biro Naskah dan Penerjemahan terdiri dari: a. Bagian Penyiapan Naskah; b. Bagian Penerjemahan; c. Bagian Verbatim. Pasal 693 Bagian Penyiapan Naskah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan bahan dan data yang berkaitan dengan penyiapan naskah, dan penyusunan konsep pidato, surat resmi Presiden RI dalam hubungan internasional. Pasal 694 ...
Pasal 694 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Bagian Penyiapan Naskah menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan bahan dan data dari instansi/lembaga terkait untuk penyiapan naskah pidato Presiden; b. penyiapan surat-surat resmi Presiden kepada kepala negara/pemerintahan asing dan atau organisasi internasional; c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyiapan penerbitan dokumen yang diperlukan untuk pengangkatan Kepala Perwakilan RI dan penerimaan Kepala Perwakilan Asing. Pasal 695 Bagian Penyiapan Naskah terdiri dari:
-265-
a. Subbagian Pengolahan Data dan Penyiapan Naskah; b. Subbagian Penyiapan Dokumen Kepala Perwakilan RI; c. Subbagian Penyiapan Dokumen Kepala Perwakilan Asing. Pasal 696 (1) Subbagian Pengolahan Data dan Penyiapan Naskah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan penerjemahan, serta penyiapan naskah kenegaraan, konsep pidato dan konsep surat resmi Presiden RI kepada kepala negara/pemerintahan asing dan atau organisasi internasional.
(2) Subbagian ...
(2) Subbagian Penyiapan Dokumen Kepala Perwakilan RI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Surat-surat Kepercayaan (Letter of Credence) bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI, Surat Tauliah (Letter of Commission) bagi Konsul Jenderal RI, Konsul RI, Konsul Jenderal Kehormatan RI, dan bagi Konsul Kehormatan RI yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya di luar negeri, serta Letter of Recall untuk Dubes LBBP RI yang telah berakhir masa tugasnya. (3) Subbagian Penyiapan Dokumen Kepala Perwakilan Asing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan surat pengajuan dan persetujuan calon Dubes LBBP Asing untuk Indonesia, dan penyiapan Surat Pengakuan (Exequatur) bagi Konsul Jenderal Asing, Konsul Asing, Konsul Jenderal Kehormatan Asing, dan bagi Konsul Kehormatan Asing yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya di wilayah RI.
-266-
Pasal 697 Bagian Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerjemahan surat, dokumen, dan naskah kenegaraan, serta
penerjemahan lisan
(interpreting) acara Kepala Negara/Pemerintahan RI dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing atau sebaliknya. Pasal 698 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Bagian Penerjemahan menyelenggarakan fungsi: a. penelitian surat, dokumen, dan naskah kenegaraan dalam bahasa asing; b. pelaksanaan kegiatan penerjemahan surat,
dokumen, dan naskah
kenegaraan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing atau sebaliknya; c. pelaksanaan ...
c. pelaksanaan kegiatan penerjemahan surat resmi Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara yang akan dikirim ke luar negeri, dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing; d. penyiapan tenaga penerjemah lisan (interpreter); e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyediaan tenaga penerjemah. Pasal 699 Bagian Penerjemahan terdiri dari: a. Subbagian Penerjemahan Bahasa Resmi PBB I; b. Subbagian Penerjemahan Bahasa Resmi PBB II; c. Subbagian Penerjemahan Bahasa Non Resmi PBB.
-267-
Pasal 700 (1) Subbagian Penerjemahan Bahasa Resmi PBB I mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan surat, dokumen, dan naskah kenegaraan, serta menyiapkan tenaga penerjemah lisan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa-bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol atau sebaliknya. (2) Subbagian Penerjemahan Bahasa Resmi PBB II mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan tulis dalam bentuk surat, dokumen, dan naskah kenegaraan, serta menyiapkan tenaga penerjemah lisan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa-bahasa China, Arab, dan Rusia atau sebaliknya.
(3) Subbagian ...
(3) Subbagian Penerjemahan Bahasa Non Resmi PBB mempunyai tugas melaksanakan penerjemahan tulis dalam bentuk surat, dokumen, dan naskah kenegaraan, serta menyiapkan tenaga penerjemah lisan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa-bahasa asing selain bahasa resmi PBB atau sebaliknya. Pasal 701 Bagian Verbatim mempunyai tugas melaksanakan pencatatan secara verbatim pidato dan atau pernyataan Presiden di dalam maupun di luar negeri. Pasal 702 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Bagian Verbatim menyelenggarakan fungsi:
-268-
a. pelaksanaan pencatatan secara verbatim pidato dan atau pernyataan Presiden dalam acara-acara resmi di dalam maupun di luar negeri; b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kegiatan verbatim pidato dan atau pernyataan Presiden dalam acara-acara resmi di dalam maupun di luar negeri; c. penyimpanan dan pendokumentasian hasil verbatim pidato dan atau pernyataan Presiden dalam acara-acara resmi di dalam maupun di luar negeri. Pasal 703 Bagian Verbatim terdiri dari ; a. Subbagian Verbatim I; b. Subbagian Verbatim II. Pasal 704 … Pasal 704 (1) Subbagian Verbatim I mempunyai tugas melaksanakan pencatatan secara verbatim atas pidato/pernyataan Presiden RI pada acara-acara resmi di dalam negeri. (2) Subbagian Verbatim II mempunyai tugas melaksanakan pencatatan secara verbatim atas pidato/pernyataan Presiden RI pada acara-acara resmi di luar negeri.
Biro Dukungan Informatika Pasal 705 Biro Dukungan Informatika mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen, sistem jaringan
-269-
komunikasi data teknis dan administrasi, penyebarluasan data dan informasi, serta pelayanan jasa perpustakaan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 706 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, Biro Dukungan Informatika menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan Sekretariat Negara; b. penyelenggaraan aplikasi sistem teknis dan administrasi di lingkungan Sekretariat Negara; c. penyenggaraan sistem jaringan komunikasi data dan multimedia; d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian basis data dukungan kebijakan; e. penyelenggaraan...
e. penyelenggaraan jasa perpustakaan; f. pelaksanaan kerjasama antar instansi guna mendukung kelancaran pengembangan sistem informasi manajemen Sekretariat Negara; g. pengkoordinasian,
pembinaan,
dan
pelayanan
fungsional pranata komputer dan pustakawan; h. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 707 Biro Dukungan Informatika terdiri dari a. Bagian Pengembangan dan Penerapan Sistem; b. Bagian Jaringan dan Multimedia; c. Bagian Basis Data Kebijakan; d. Bagian Perpustakaan;
administrasi pejabat
-270-
e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer; f. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan. Pasal 708 Bagian Pengembangan dan Penerapan Sistem mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan aplikasi sistem informasi manajemen di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 709 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Bagian Pengembangan dan Penerapan Sistem menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan dan penerapan aplikasi sistem otomasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Negara; b. pembangunan, pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pendukung kebijakan; c. pembangunan ...
c. pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi website; d. pelaksanaan kerjasama teknik dengan instansi terkait dalam pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen guna mendukung pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Negara; e. pelayanan administrasi pranata komputer. Pasal 710 Bagian Pengembangan dan Penerapan Sistem terdiri dari: a. Subbagian Aplikasi Otomasi Perkantoran; b. Subbagian Aplikasi Dukungan Kebijakan; c. Subbagian Aplikasi Website.
-271-
Pasal 711 (1) Subbagian Aplikasi Otomasi Perkantoran mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, penerapan, koordinasi, dan sosialisasi serta pemantauan pengoperasian aplikasi sistem otomasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Aplikasi Dukungan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi sistem dukungan kebijakan. (3) Subbagian
Aplikasi
Website
mempunyai
tugas
melaksanakan
pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi website.
Pasal 712 ... Pasal 712 Bagian Jaringan dan Multimedia mempunyai tugas menyelenggarakan sistem jaringan komunikasi data dan multimedia di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 713 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Bagian Jaringan dan Multimedia menyelenggarakan fungsi: a. pengoperasian dan dukungan pemeliharaan jaringan komunikasi data dan informasi; b. pelayanan teknis jasa komunikasi data internal dan global; c. pelayanan jasa multimedia.
-272-
Pasal 714 Bagian Jaringan dan Multimedia, terdiri dari: a. Subbagian Operasional dan Pemeliharaan Jaringan; b. Subbagian Bantuan Pelayanan Teknis; c. Subbagian Bantuan Pelayanan Multimedia. Pasal 715 (1) Subbagian Operasional dan Pemeliharaan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian dan dukungan pemeliharaan jaringan komunikasi data dan informasi di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Bantuan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa komunikasi data internal dan global. (3) Subbagian Bantuan Pelayanan Multimedia mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa komunikasi multimedia. Pasal 716 ... Pasal 716 Bagian Basis Data Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dukungan kebijakan. Pasal 717 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Bagian Basis Data Kebijakan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan verifikasi data dukungan kebijakan; b. pengolahan dan penyimpanan data dukungan kebijakan; c. pelaksanaan analisis dan penyajian informasi dukungan kebijakan; d. pelaksanaan kerjasama teknik dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dukungan kebijakan.
-273-
Pasal 718 Bagian Basis Data Kebijakan, terdiri dari: a. Subbagian Pengumpulan Data; b. Subbagian Pengolahan Data; c. Subbagian Penyajian Informasi. Pasal 719 (1) Subbagian
Pengumpulan
Data
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengumpulan dan verifikasi data dukungan kebijakan. (2) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyimpanan data dukungan kebijakan. (3) Subbagian Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyajian informasi dukungan kebijakan. Pasal 720 ... Pasal 720 Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa perpustakaan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 721 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Bagian Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan jasa perpustakaan, karya cetak, dan media lainnya; b. pengembangan bahan pustaka dan penyimpanan karya cetak dan media lainnya; c. penyimpanan bahan pustaka karya cetak dan media lainnya; d. pelayanan administrasi pustakawan.
-274-
Pasal 722 Bagian Perpustakaan terdiri dari: a. Subbagian Pelayanan Bahan Pustaka; b. Subbagian Pengembangan Bahan Pustaka; c. Subbagian Penyimpanan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka. Pasal 723 (1) Subbagian Pelayanan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa perpustakaan, karya cetak dan media lainnya. (2) Subbagian Pengembangan Bahan Pustaka, mempunyai tugas melaksanakan bahan pustaka mencakup karya cetak dan media lainnya. (3) Subbagian Penyimpanan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka, mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan bahan pustaka karya cetak dan media lainnya. Bagian Keenam ... Bagian Keenam Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia
Pasal 724 (1) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas
menyelenggarakan
membantu administrasi
Menteri
Sekretaris
pengangkatan,
Negara
pemindahan,
dalam dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri
-275-
Sipil di lingkungan Sekretariat Negara dan pejabat negara, serta mengembangkan sumber daya manusia, pengkajian serta penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 725 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 ayat (2), Deputi
Menteri
Sekretaris
Negara
Bidang
Sumber
Daya
Manusia
menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang wewenangnya berada pada Menteri Sekretaris Negara; b. penyelenggaraan
administrasi
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian pejabat negara yang wewenangnya berada pada Presiden;
c. penyelenggaraan ...
c. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Negara; d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Negara; e. pemberian informasi kepada masyarakat mengenai Sekretariat Negara. f. penyelenggaraan
pengkajian
dan
penyusunan
organisasi
dan
ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 726 Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia terdiri dari: a. Biro Kepegawaian;
-276-
b. Biro Organisasi dan Humas; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Biro Kepegawaian Pasal 727 Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang wewenangnya berada pada Menteri Sekretaris Negara, dan pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pejabat
negara
yang
wewenangnya
berada
pada
Presiden,
serta
penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 728 …
Pasal 728 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Negara; b. penyelenggaraan urusan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Sekretariat Negara; c. penyelenggaraan urusan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara; d. penyelenggaraan urusan administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara;
-277-
e. penyelenggaraan urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pejabat negara; f. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Negara; g.
pengkoordinasian, pembinaan, dan pelayanan administrasi pejabat fungsional analis kepegawaian dan pembinaan karir pejabat fungsional lainnya;
h. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 729 Biro Kepegawaian terdiri dari: a. Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian; b. Bagian Mutasi Kepegawaian; c. Bagian Umum Kepegawaian; d. Bagian Mutasi Pejabat Negara; e. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. Pasal 730 ... Pasal 730 Bagian
Perencanaan
dan
Informasi
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan perencanaan program pembinaan karir pegawai, pengumpulan, pengolahan
data,
dan
penyajian
informasi
kepegawaian,
serta
pendokumentasian data kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 731 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara;
-278-
b. penyusunan formasi pegawai; c. perencanaan program pembinaan karir pegawai di lingkungan Sekretariat Negara; d. penyusunan,
penyimpanan,
dan
pemeliharaan
arsip/dokumentasi
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 732 Bagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian; b. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepegawaian; c. Subbagian Dokumentasi Kepegawaian.
Pasal 733 (1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan formasi, perencanaan program pembinaan karir pegawai, berikut penyusunan laporannya. (2) Subbagian …
(2) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara. (3) Subbagian Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemeliharaan, serta pelayanan arsip/dokumentasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara dan pejabat negara. Pasal 734 Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengadaan pegawai, pengangkatan Calon/Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, pengurusan
-279-
kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 735 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengurusan pengadaan pegawai; b. pengurusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Negara; c. pengurusan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara; d. pengurusan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan di lingkungan Sekretariat Negara; e. pengurusan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Sekretariat Negara; f. pelayanan administrasi pejabat fungsional; g. pengurusan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan jabatan; h. pembinaan analis kepegawaian. Pasal 736… Pasal 736 Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Mutasi Jabatan Struktural; b. Subbagian Mutasi Jabatan Non Struktural; c. Subbagian Kenaikan Pangkat dan Gaji. Pasal 737 (1) Subbagian Mutasi Jabatan Struktural mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Negara.
-280-
(2) Subbagian
Mutasi
Jabatan
Non
Struktural
mempunyai
tugas
melaksanakan pengurusan administrasi pengadaan pegawai, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan non struktural (fungsional), serta pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Sekretariat Negara. (3) Subbagian Kenaikan Pangkat dan Gaji mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara. Pasal 738 Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan
disiplin
dan
kesejahteraan
pegawai,
serta
ketatausahaan
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 739 … Pasal 739 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengurusan pembinaan disiplin pegawai; b. pengurusan kesejahteraan pegawai; c. pengurusan cuti pegawai; d. pengurusan tanda-tanda jasa/kehormatan; e. pengurusan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P), dan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat;
-281-
f. pengurusan Asuransi Kesehatan Pegawai, Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami Pegawai, dan Bapertarum; g. pengurusan kehadiran kerja pegawai dan kartu tanda pengenal pegawai; h. pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian lainnya. Pasal 740 Bagian Umum Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; b. Subbagian Pembinaan dan Kesejahteraan; c. Subbagian Administrasi. Pasal 741 (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan ketatausahaan kepegawaian yang meliputi cuti pegawai, laporan pajak-pajak pribadi, laporan harta dan kekayaan pejabat, Askes, Karpeg, Karis/Karsu, kartu tanda pengenal pegawai, dan Bapertarum, serta tata usaha kepegawaian lainnya di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian … (2) Subbagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan disiplin, pencatatan kehadiran kerja pegawai, pengurusan
kesejahteraan
pegawai,
pengurusan
tanda-tanda
jasa/kehormatan, pembinaan mental dan kerohanian pegawai di lingkungan Sekretariat Negara. (3) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia.
-282-
Pasal 742 Bagian Mutasi Pejabat Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pejabat negara, yang wewenangnya berada pada Presiden. Pasal 743 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Bagian Mutasi Pejabat Negara menyelenggarakan fungsi: a. pengurusan administrasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara yang wewenangnya berada pada Presiden; b. pengurusan administrasi pensiun pejabat negara yang wewenangnya berada pada Presiden; c. pengurusan administrasi surat izin dan cuti menteri; d. penelitian dan pengurusan administrasi surat izin tindakan kepolisian bagi pejabat negara yang wewenang penetapannya dilakukan oleh Presiden.
Pasal 744 ... Pasal 744 Bagian Mutasi Pejabat Negara terdiri dari: a. Subbagian Mutasi Pejabat Negara Eksekutif; b. Subbagian Mutasi Pejabat Negara Non Eksekutif. Pasal 745 (1) Subbagian
Mutasi
Pejabat
Negara
Eksekutif
mempunyai
tugas
melaksanakan pengurusan administrasi pengangkatan, pemberhentian dan
-283-
pensiun pejabat negara eksekutif serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pejabat negara eksekutif yang wewenangnya berada pada Presiden. (2) Subbagian Mutasi Pejabat Negara Non Eksekutif mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara non eksekutif serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pejabat negara non eksekutif yang wewenangnya berada pada Presiden. Biro Organisasi dan Humas Pasal 746 Biro Organisasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat, penelaahan dan penyusunan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 747 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Biro Organisasi dan Humas menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian …
a. pemberian dan layanan informasi kepada masyarakat mengenai Sekretariat Negara; b. pengaturan dan penerimaan kunjungan delegasi masyarakat yang menyampaikan permasalahannya ke Sekretariat Negara; c. penyelenggaraan analisis dan evaluasi kelembagaan; d. penyelenggaraan analisis dan evaluasi ketatalaksanaan;
-284-
e. penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyempurnaan kelembagaan; f. penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan ketatalaksanaan; g. penyelenggaraan analisis dan evaluasi jabatan, serta penyusunan standar kompetensi jabatan; h. sosialisasi kebijakan kelembagaan dan ketatalaksanaan; i.
penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan biro.
Pasal 748 Biro Organisasi dan Humas terdiri dari: a. Bagian Kelembagaan; b. Bagian Ketatalaksanaan; c. Bagian Humas.
Pasal 749 Bagian
Kelembagaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penelaahan,
penyusunan, dan penyempurnaan kelembagaan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 750 ... Pasal 750 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan dan evaluasi tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Negara;
-285-
b. penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan kelembagaan; c. penyelenggaraan analisis dan evaluasi jabatan serta penyusunan standar kompetensi jabatan. Pasal 751 Bagian Kelembagaan terdiri dari: a. Subbagian Analisis Organisasi; b. Subbagian Analisis Jabatan. Pasal 752 (1) Subbagian Analisis Organisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis tugas, fungsi, dan struktur, serta penyiapan saran dan masukan penyusunan dan penyempurnaan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, analisis, dan evaluasi jabatan serta penuyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 753 ...
Pasal 753 Bagian
Ketatalaksanaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
penelaahan,
penyusunan, dan penyempurnaan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 754
-286-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi: a. analisis dan evaluasi sistem dan prosedur kerja; b. penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; c. analisis dan evaluasi standar pelayanan minimal; d. penyiapan dan penyampaian saran dan masukan tentang penyusunan dan penyempurnaan standardisasi pelayanan. Pasal 755 Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari: a. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja; b. Subbagian Standardisasi Pelayanan. Pasal 756 (1) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi serta penyiapan saran dan masukan penyusunan rancangan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Standardisasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi, penyiapan saran dan masukan penyusunan rancangan standardisasi pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 757 … Pasal 757 Bagian
Humas
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan
dan
pengembangan pelayanan informasi mengenai Sekretariat Negara kepada masyarakat, dan penerimaan kunjungan delegasi masyarakat ke Sekretariat Negara.
-287-
Pasal 758 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Bagian Humas menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan Sekretariat Negara; b. penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan Sekretariat Negara; c. penerimaan dan pengaturan kunjungan delegasi masyarakat ke Sekretariat Negara; d. pengumpulan, penganalisisan, pelaporan, dan pendokumentasian beritaberita media masa yang berkaitan dengan Sekretariat Negara; e. pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait dalam rangka pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada mayarakat; f. peliputan
dan
pendokumentasian
kegiatan-kegiatan
di
lingkungan
Sekretariat Negara. Pasal 759 Bagian Humas terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan dan Pengolahan Informasi; b. Subbagian Pelayanan Informasi; c. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi. Pasal 760 …
-288-
Pasal 760 (1) Subbagian Perencanaan dan Pengolahan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pelayanan informasi, serta pengumpulan, penganalisisan, dan pelaporan berita-berita/informasi yang berkaitan dengan Sekretariat Negara kepada Pimpinan. (2) Subbagian
Pelayanan
Informasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengumpulan, penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan Sekretariat Negara kepada masyarakat, serta penerimaan dan pengaturan kunjungan delegasi masyarakat ke Sekretariat Negara. (3) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan peliputan
dan
pendokumentasian
kegiatan-kegiatan
di
lingkungan
Sekretariat Negara.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasal 761 Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 762 ... Pasal 762 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
-289-
a. perencanaan program pengembangan sumber daya manusia; b. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural; d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; f. pengurusan pemberian beasiswa pendidikan formal; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan; h. pelaksanaan tata usaha pendidikan dan pelatihan; i.
pelayanan administrasi dan koordinasi penugasan widyaiswara;
j.
penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 763
Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; d. Bagian Tata Usaha; e. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara. Pasal 764 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan struktural di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 765 … Pasal 765 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural menyelenggarakan fungsi:
-290-
a. perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan struktural; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural; c. penyelenggaran kerja sama pendidikan dan pelatihan struktural; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan struktural. Pasal 766 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, terdiri dari: a. Subbidang Perencanaan Diklat Struktural; b. Subbidang Penyelenggaraan Diklat Struktural; c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat Struktural. Pasal 767 (1) Subbidang Perencanaan Diklat Struktural mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan struktural. (2) Subbidang
Penyelenggaraan
Diklat
Struktural
mempunyai
tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan Struktural. (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat Struktural mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan struktural. Pasal 768 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan fungsional, serta pengurusan pemberian beasiswa pendidikan formal di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 769 ...
-291-
Pasal 769 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan fungsional, serta pemberian beasiswa pendidikan formal; b. penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan fungsional; c. penyelenggaraan kerja sama pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan fungsional; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan fungsional. Pasal 770 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, terdiri dari: a. Subbidang Perencanaan Diklat Fungsional; b. Subidang Penyelenggaraan Diklat Fungsional; c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat Fungsional. Pasal 771 (1) Subbidang Perencanaan Diklat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan fungsional, serta pemberian beasiswa pendidikan formal; (2) Subbidang Penyelenggaraan Diklat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional;
-292-
(3) Subbidang…
(3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan fungsional, serta pemberian beasiswa pendidikan formal.
Pasal 772 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, penyelenggaraan evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan teknis di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 773 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan teknis; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; c. penyelenggaran kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan teknis.
Pasal 774 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis terdiri dari: a. Subbidang Perencanaan Diklat Teknis; b. Subbidang Penyelenggaraan Diklat Teknis; c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat Teknis.
-293-
Pasal 775 ...
Pasal 775 (1) Subbidang Perencanaan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan teknis. (2) Subbidang Penyelenggaraan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis. (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan teknis. Pasal 776 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 777 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, arsip dan dokumentasi, serta ketatalaksanaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; b. pelayanan administrasi perlengkapan, pemeliharaan, prasarana dan sarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan; c. pelayanan administrasi Widyaiswara.
-294-
Pasal 778...
Pasal 778 Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; b. Subbagian Kerumahtanggaan; c. Subbagian Persuratan, Arsip, dan Dokumentasi. Pasal 779 (1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian pada
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan. (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, perlengkapan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana
Pusat
Pendidikan dan Pelatihan. (3) Subbagian Persuratan, Arsip, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi persuratan, arsip, dan dokumentasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Bagian Ketujuh…
-295-
Bagian Ketujuh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan
Pasal 780 (1) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai
tugas
membantu
Menteri
Sekretaris
Negara
dalam
menyelenggarakan hubungan dengan lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga legislatif daerah, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.
Pasal 781 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyarakatan; b. penyampaian saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyarakatan; c. pemberian ...
-296-
c. pemberian dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyarakatan; d. pemberian dukungan pelaksanaan tugas Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Pasal 782 Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan terdiri dari: a. Biro Hubungan Lembaga Negara; b. Biro Hubungan Lembaga Daerah; c. Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat; d. Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.
Biro Hubungan Lembaga Negara
Pasal 783 Biro Hubungan Lembaga Negara mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan
dengan Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR),
Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi-komisi Nasional, serta Dewan-dewan Nasional.
Pasal 784 …
-297-
Pasal 784 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Biro Hubungan Lembaga Negara menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisikomisi Nasional, serta Dewan-dewan Nasional; b. pemantauan kegiatan-kegiatan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi-komisi Nasional, serta Dewan-dewan Nasional; c. penyiapan saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi-komisi Nasional, serta Dewan-dewan Nasional; d. pengkoordinasian dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi-komisi Nasional, serta Dewan-dewan Nasional; e. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Pasal 785 Biro Hubungan Lembaga Negara terdiri dari: a. Bagian Hubungan MPR, DPR, dan DPD; b. Bagian Hubungan MA, MK, dan BPK; c. Bagian Hubungan Komisi dan Dewan Nasional.
Pasal 786 …
-298-
Pasal 786 Bagian Hubungan MPR, DPR, dan DPD mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan MPR, DPR, dan DPD. Pasal 787 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Bagian Hubungan MPR, DPR, dan DPD menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD; b. pemantauan kegiatan-kegiatan MPR, DPR, dan DPD; c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan MPR, DPR, dan DPD; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan MPR, DPR, dan DPD. Pasal 788 Bagian Hubungan MPR, DPR, dan DPD terdiri dari: a. Subbagian Hubungan MPR dan DPD; b. Subbagian Hubungan DPR; c. Subbagian Kerjasama Antar Penghubung. Pasal 789 (1) Subbagian Hubungan MPR dan DPD mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan alat-alat kelengkapan MPR dan DPD.
(2) Subbagian…
-299-
(2) Subbagian Hubungan DPR mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data
dan
informasi,
pemantauan,
serta
dukungan
kelancaran
penyelenggaraan hubungan dengan alat-alat kelengkapan DPR. (3) Subbagian Kerjasama Antar Penghubung mempunyai tugas melaksanakan kerja sama antar penghubung lembaga/departemen/instansi dalam rangka kelancaran penyelenggaraaan hubungan Pemerintah dengan lembagalembaga negara. Pasal 790 Bagian Hubungan MA, MK dan BPK mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan MA, MK, dan BPK. Pasal 791 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Bagian Hubungan MA, MK, dan BPK menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan MA, MK, dan BPK; b. pemantauan kegiatan-kegiatan MA, MK, dan BPK; c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan MA, MK, dan BPK; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan MA, MK, dan BPK.
Pasal 792…
-300-
Pasal 792 Bagian Hubungan MA, MK, dan BPK terdiri dari: a. Subbagian Hubungan MA dan MK; b. Subbagian Hubungan BPK.
Pasal 793 (1) Subbagian Hubungan MA dan MK mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan MA dan MK. (2) Subbagian Hubungan BPK mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data
dan
informasi,
pemantauan,
serta
dukungan
kelancaran
penyelenggaraan hubungan dengan BPK.
Pasal 794 Bagian
Hubungan
Komisi dan
Dewan
Nasional
mempunyai
tugas
menyelenggarakan hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang berbentuk komisi dan dewan.
Pasal 795 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Bagian Hubungan Komisi dan Dewan Nasional menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang berbentuk komisi dan dewan;
b. pemantauan…
-301-
b. pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga negara yang berbentuk komisi dan dewan; c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga-lembaga negara yang berbentuk komisi dan dewan; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga-lembaga negara yang berbentuk komisi dan dewan.
Pasal 796 Bagian Hubungan Komisi dan Dewan Nasional terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Komisi dan Dewan Bidang Hukum dan Politik; b. Subbagian Hubungan Komisi dan Dewan Bidang Sosial dan Ekonomi.
Pasal 797 (1) Subbagian Hubungan Komisi dan Dewan Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran
penyelenggaraan hubungan
dengan komisi dan dewan di bidang hukum dan politik. (2) Subbagian Hubungan Komisi dan Dewan Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran
penyelenggaraan hubungan
dengan komisi dan dewan di bidang sosial dan ekonomi.
Biro …
-302-
Biro Hubungan Lembaga Daerah Pasal 798 Biro Hubungan Lembaga Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah.
Pasal 799 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, Biro Hubungan Lembaga Daerah menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan Lembaga Daerah; b. pemantauan kegiatan-kegiatan Lembaga Daerah; c. penyiapan saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Lembaga Daerah; d. pengkoordinasian dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Lembaga Daerah; e. penyelenggaraan dukungan kepada Menteri Sekretaris Negara selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Pasal 800 Biro Hubungan Lembaga Daerah terdiri dari: a. Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat; b. Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah; c. Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur.
-303-
Pasal 801 … Pasal 801 Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah wilayah Sumatera. Pasal 802 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan lembaga daerah di wilayah Sumatera; b. pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga daerah di wilayah Sumatera; c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Sumatera; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Sumatera. Pasal 803 Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat I; b. Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat II. Pasal 804 (1) Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran
penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-
lembaga daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.
-304-
(2) Subbagian …
(2) Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Barat II mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran
penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-
lembaga daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.
Pasal 805 Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Pasal 806 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan lembaga daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; b. pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
-305-
Pasal 807 … Pasal 807 Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah I; b. Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah II.
Pasal 808 (1) Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Tengah II mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Pasal 809 Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan lembaga-lembaga daerah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua/Irian.
Pasal 810 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:
-306-
a. pengumpulan …
a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan lembaga daerah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua/Irian; b. pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga daerah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua/Irian; c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua/Irian; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan lembaga daerah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua/Irian; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan. Pasal 811 Bagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur I; b. Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur II; c. Subbagian Administrasi. Pasal 812 (1) Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta
-307-
dukungan kelancaran
penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-
lembaga daerah di wilayah Kalimantan dan Papua/Irian. (2) Subbagian …
(2) Subbagian Hubungan Lembaga Daerah Wilayah Timur II mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran
penyelenggaraan hubungan dengan lembaga-
lembaga daerah di wilayah Sulawesi dan Maluku. (3) Subbagian
Administrasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan.
Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pasal 813 Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi politik (Orpol) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pasal 814 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Biro Hubungan
Organisasi
Politik
dan
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan Orpol dan LSM;
-308-
b. pemantauan …
b. pemantauan kegiatan-kegiatan Orpol dan LSM; c. penyiapan saran dan masukan dalam rangka pembinaan hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Orpol dan LSM; d. pengkoordinasian dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Orpol dan LSM; e. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Pasal 815 Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat terdiri dari: a. Bagian Hubungan Organisasi Politik; b. Bagian Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Advokasi; c. Bagian Hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan.
Pasal 816 Bagian Hubungan Organisasi Politik mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi politik.
Pasal 817 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Bagian Hubungan Organisasi Politik menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan organsasi politik;
-309-
b. pemantauan kegiatan-kegiatan dari organisasi politik;
c. penyiapan …
c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan organisasi politik; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan organisasi politik; e. Pelaksanaan urusan pendokumentasian bahan data dan informasi dilingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan.
Pasal 818 Bagian Hubungan Organisasi Politik terdiri dari: a. Subbagian Kelembagaan; b. Subbagian Aspirasi; c. Subbagian Dokumentasi.
Pasal 819 (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta analisis kelembagaan terhadap Organisasi politik. (2) Subbagian Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta analisis terhadap berbagai aspirasi organisasi politik.
-310-
(3) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas mendokumentasikan bahan, data dan informasi dilingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan . Pasal 820 … Pasal 820 Bagian Hubungan LSM Advokasi mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan LSM yang bergerak di bidang advokasi.
Pasal 821 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Bagian Hubungan LSM Advokasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan LSM advokasi; b. pemantauan kegiatan-kegiatan LSM advokasi; c. penyiapan saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan LSM advokasi; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan LSM advokasi. Pasal 822 Bagian Hubungan LSM Advokasi terdiri dari: a. Subbagian Hubungan LSM Hak Asasi Manusia (HAM); b. Subbagian Hubungan LSM Lingkungan; c. Subbagian Hubungan LSM Perlindungan Masyarakat.
-311-
Pasal 823 (1) Subbagian Hubungan LSM HAM mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan LSM yang bergerak dalam bidang advokasi HAM. (2) Subbagian …
(2) Subbagian Hubungan LSM Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan LSM yang bergerak dalam bidang advokasi lingkungan. (3) Subbagian Hubungan LSM Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan masyarakat.
Pasal 824 Bagian Hubungan LSM Pemberdayaan mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan.
Pasal 825 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Bagian Hubungan LSM Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan LSM pemberdayaan; b. pemantauan kegiatan-kegiatan LSM pemberdayaan;
-312-
c. penyiapan saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan LSM pemberdayaan; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan LSM pemberdayaan.
Pasal 826 … Pasal 826 Bagian Hubungan LSM Pemberdayaan terdiri dari: a. Subbagian Hubungan LSM Ekonomi Kerakyatan; b. Subbagian Hubungan LSM Kesejahteraan Rakyat; c. Subbagian Hubungan LSM Sosial Budaya.
Pasal 827 (1) Subbagian Hubungan LSM Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan LSM yang bergerak dalam bidang ekonomi kerakyatan. (2) Subbagian Hubungan LSM Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan LSM yang bergerak dalam bidang kesejahteraan rakyat. (3) Subbagian Hubungan LSM Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan LSM yang bergerak dalam bidang sosial budaya.
-313-
Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 828 Biro
Hubungan
Organisasi
Kemasyarakatan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Pasal 829 …
Pasal 829 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan; b. pemantauan kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan; c. penyiapan saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan organisasi kemasyarakatan; d. pengkoordinasian dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan organisasi kemasyarakatan; e. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Pasal 830 Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari: a. Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Agama dan Fungsi; b. Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Kegiatan dan Profesi.
Pasal 831
-314-
Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Agama dan Fungsi mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan Ormas kesamaan agama dan fungsi.
Pasal 832 … Pasal 832 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Agama dan Fungsi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan Ormas kesamaan agama dan fungsi; b. pemantauan kegiatan-kegiatan Ormas kesamaan agama dan fungsi; c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Ormas kesamaan agama dan fungsi; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Ormas kesamaan agama dan fungsi.
Pasal 833 Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Agama dan Fungsi terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Agama; b. Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Fungsi.
-315-
Pasal 834 (1) Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Agama mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Ormas kesamaan agama.
(2) Subbagian …
(2) Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Ormas kesamaan fungsi.
Pasal 835 Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Kegiatan dan Profesi mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan dengan Ormas kesamaan kegiatan dan profesi.
Pasal 836 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Kegiatan dan Profesi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan bahan, data maupun informasi yang berkaitan dengan Ormas kesamaan kegiatan dan profesi; b. pemantauan kegiatan-kegiatan Ormas kesamaan kegiatan dan profesi;
-316-
c. penyiapan konsep saran dan masukan dalam rangka membina hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Ormas kesamaan kegiatan dan profesi; d. pelaksanaan koordinasi dukungan kelancaran hubungan antara Sekretariat Negara dan atau Presiden dengan Ormas kesamaan kegiatan dan profesi.
Pasal 837 …
Pasal 837 Bagian Hubungan Ormas Kesamaan Kegiatan dan Profesi terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Kegiatan; b. Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Profesi Asosiasi dan Ikatan; c. Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Profesi Non Asosiasi dan Ikatan.
Pasal 838 (1) Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Ormas kesamaan kegiatan. (2) Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Profesi Asosiasi dan Ikatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi,
-317-
pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Ormas kesamaan profesi yang berbentuk asosiasi dan ikatan. (3) Subbagian Hubungan Ormas Kesamaan Profesi Non Asosiasi dan Ikatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pemantauan, serta dukungan kelancaran penyelenggaraan hubungan dengan Ormas kesamaan profesi yang tidak berbentuk asosiasi dan ikatan.
Bagian Kedelapan… Bagian Kedelapan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan
Pasal 839 (1) Deputi
Menteri
Sekretaris
Negara
Bidang
Perundang-undangan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Deputi
Menteri
mempunyai
tugas
Sekretaris membantu
Negara Menteri
Bidang
Perundang-undangan
Sekretaris
Negara
dalam
menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan Menteri Sekretaris
-318-
Negara kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
Pasal 840 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 ayat (2), Deputi
Menteri
Sekretaris
Negara
Bidang
Perundang-undangan
menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang;
b. pelaksanaan …
b. pelaksanaan
analisis
Peraturan
Pemerintah
dan
penyelesaian
Pengganti
rancangan
Undang-Undang,
undang-undang, dan
Peraturan
Pemerintah; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang,
dan
Peraturan
Pemerintah; d. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah; e. pelaksanaan analisis dan penyelesaian di bidang prerogatif yang meliputi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta naturalisasi; f. pelaksanaan analisis dan penyelesaian permasalahan di bidang ratifikasi; g.
penyiapan
pertimbangan
Menteri
Sekretaris
Negara
kepada
Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden;
-319-
h. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah; i.
penyusunan pendapat hukum atas permasalahan hukum;
j.
pendokumentasian dan otomasi Peraturan Perundang-undangan;
k. pemberian nomor Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh presiden; l. pendistribusian produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Pasal 841 …
Pasal 841 Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan terdiri dari: a. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri; b. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat; c. Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan.
Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri
-320-
Pasal 842 Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden, otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.
Pasal 843 ...
Pasal 843 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Biro Peraturan
Perundang-undangan
Bidang
Perekonomian
dan
Industri
menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang ekonomi, keuangan, dan industri; b. pelaksanaan
analisis
Peraturan
Pemerintah
dan
penyelesaian
Pengganti
rancangan
Undang-Undang
undang-undang, dan
Peraturan
Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri; c. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;
-321-
d. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang,
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri; e. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang ekonomi, keuangan, dan industri; f. otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang, dan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri;
g. evaluasi ...
g. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri; h. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 844 Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, terdiri dari: a. Bagian Moneter dan Jasa Keuangan; b. Bagian Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha; c. Bagian Sumber Daya Alam, Prasarana, dan Lingkungan Hidup. Pasal 845
-322-
Bagian Moneter dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian rancangan undangundang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan.
Pasal 846 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, Bagian Moneter dan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ...
a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan penyelesaian izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan; b. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyelesaian rancangan undangundang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan;
-323-
d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan; e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan; f. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang anggaran negara, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan.
Pasal 847... Pasal 847 Bagian Moneter dan Jasa Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Moneter; b. Subbagian Jasa Keuangan. Pasal 848 (1) Subbagian Moneter mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang anggaran
-324-
pendapatan
dan
belanja
negara,
perbendaharaan
pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan negara,
negara,
perimbangan
keuangan pusat dan daerah, perpajakan, tarif, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. (2) Subbagian Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang penyelenggaraan dan pengawasan perbankan, perasuransian, modal ventura, dana pensiun, reksadana, dan lembaga keuangan non perbankan.
Pasal 849... Pasal 849 Bagian Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan
Presiden,
evaluasi
pelaksanaan
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha.
Pasal 850
-325-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Bagian Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan penyelesaian izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha; b. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyelesaian rancangan undangundang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
di bidang
perindustrian,
perdagangan,
hak
kekayaan
intelektual, dan badan usaha; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah
Pemerintah di bidang
Pengganti
Undang-Undang
perindustrian,
perdagangan,
dan
Peraturan
hak
kekayaan
intelektual, dan badan usaha;
d. penyiapan ...
d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang perindustrian, perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan badan usaha; e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
di bidang
perindustrian,
perdagangan,
hak
kekayaan
intelektual, dan badan usaha; f. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
di bidang
perindustrian,
intelektual, dan badan usaha.
perdagangan,
hak
kekayaan
-326-
Pasal 851 Bagian Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha, terdiri dari: a. Subbagian Perindustrian dan Perdagangan; b. Subbagian Badan Usaha. Pasal 852 (1) Subbagian
Perindustrian
dan
Perdagangan
mempunyai
tugas
melaksanakan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undangundang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan pasar modal, hak cipta, paten, merek, lisensi, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lainnya.
(2) Subbagian...
(2) Subbagian Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang koperasi, badan usaha milik negara, perseroan terbatas, firma, komanditer dan badan usaha lainnya, yayasan, badan hukum milik negara serta kelembagaan usaha perasurasian, perbankan, modal ventura, dana pensiun, reksadana serta sektor usaha lainnya.
-327-
Pasal 853 Bagian Sumber Daya Alam, Prasarana, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan
Presiden,
evaluasi pelaksanaan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup.
Pasal 854 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Bagian Sumber Daya Alam, Prasarana, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ...
a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan penyelesaian izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup; b. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyelesaian rancangan undangundang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup;
-328-
d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup; e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup; f. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang di bidang sumber daya alam, prasarana, dan lingkungan hidup; g. pelaksanaan administrasi Biro.
Pasal 855 ...
Pasal 855 Bagian Sumber Daya Alam, Prasarana, dan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Subbagian Sumber Daya Alam; b. Subbagian Prasarana dan Lingkungan Hidup; c. Subbagian Administrasi.
-329-
Pasal 856 (1) Subbagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang. (2) Subbagian Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undangundang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang transportasi, telekomunikasi, jalan, bangunan, pengairan, teknologi informasi, dan lingkungan hidup. (3) Subbagian
Administrasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
ketatausahaan Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
Biro ... Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 857 Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa
-330-
serta
penyelesaian
Pengganti
rancangan
Undang-Undang
undang-undang,
dan
Peraturan
Peraturan
Pemerintah
Pemerintah,
penyiapan
pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden, otentifikasi UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta
penyusunan
pendapat hukum di bidang politik, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara. Pasal 858 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteran Rakyat, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan dalam rancangan undang-undang di bidang politik, pertahanan, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara; b. pelaksanaan
analisis
Peraturan
Pemerintah
dan
penyelesaian
Pengganti
rancangan
Undang-Undang
undang-undang, dan
Peraturan
Pemerintah di bidang politik, pertahanan, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara; c. pemantauan ... c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang politik, pertahanan, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara;
-331-
d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, pertahanan, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara; e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik, pertahanan, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara; f. otentifikasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik, pertahanan, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara; g. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik, pertahanan, keamanan, pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara; h. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Pasal 859 ...
Pasal 859 Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
-332-
a. Bagian Politik, Keamanan, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia; b. Bagian Pemerintah Daerah dan Tata Ruang; c. Bagian Aparatur Negara; d. Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pasal 860 Bagian Politik, Keamanan, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan
Presiden,
evaluasi pelaksanaan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kehakiman, keimigrasian, pemasyarakatan, hukum pidana, hukum acara, dan badan peradilan, serta hak asasi manusia. Pasal 861 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Bagian Politik, Keamanan, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ...
a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang politik, keamanan, kehakiman, keimigrasian, pemasyarakatan, hukum pidana, hukum acara, dan badan peradilan serta hak asasi manusia;
-333-
b. pelaksanaan analisis dan penyelesaian rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang politik, keamanan, kehakiman, keimigrasian, pemasyarakatan, hukum pidana, hukum acara, dan badan peradilan serta hak asasi manusia; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang politik, keamanan, kehakiman, keimigrasian, pemasyarakatan, hukum pidana, hukum acara, dan badan peradilan serta hak asasi manusia; d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, keamanan, kehakiman, keimigrasian, pemasyarakatan, hukum pidana, hukum acara, dan badan peradilan serta hak asasi manusia; e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik, keamanan, kehakiman, keimigrasian, pemasyarakatan, hukum pidana, hukum acara, dan badan peradilan serta hak asasi manusia;
f. evaluasi ...
f. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang politik, keamanan, kehakiman, keimigrasian,
-334-
pemasyarakatan, hukum pidana, hukum acara, dan badan peradilan serta hak asasi manusia. Pasal 862 Bagian Politik, Keamanan, Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari: a. Subbagian Politik, Pertahanan, dan Keamanan; b. Subbagian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pasal 863 (1) Subbagian
Politik,
melaksanakan
Pertahanan
analisis,
dan
pemantauan,
Keamanan dan
mempunyai tugas
penyiapan
penyelesaian
persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, pertahanan, keamanan, kepolisian, penanggulangan keadaan bahaya dan keadaan darurat. (2) Subbagian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan
analisis,
pemantauan,
dan
penyiapan
penyelesaian
persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kewarganegaraan, imigrasi, hukum pidana, hukum acara, dan hak asasi manusia. Pasal 864 ...
Pasal 864 Bagian Pemerintah Daerah dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan
-335-
undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang pemerintahan daerah dan tata ruang.
Pasal 865 Dalam melaksanakan tugas sebagaiama dimaksud dalam Pasal 864, Bagian Pemerintahan Daerah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan penyelesaian izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan tata ruang; b. pelaksanaan
analisis
Peraturan
Pemerintah
dan
penyelesaian
Pengganti
rancangan
undang-undang,
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang pemerintahan daerah dan tata ruang; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang pemerintahan daerah dan tata ruang; d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang pemerintahan daerah dan tata ruang;
e. penyusunan ...
e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk Undang-
-336-
Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang pemerintahan daerah dan tata ruang; f. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang pemerintahan daerah dan tata ruang.
Pasal 866 Bagian Pemerintahan Daerah dan Tata Ruang terdiri dari: a. Subbagian Pemerintahan Daerah; b. Subbagian Tata Ruang. Pasal 867 (1) Subbagian Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang pemerintahan daerah. (2) Subbagian Tata
Ruang
mempunyai tugas melaksanakan analisis,
pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang tata ruang. Pasal 868 ...
Pasal 868
-337-
Bagian Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang kesejahteraan
pegawai,
pembinaan
kepegawaian,
kelembagaan,
dan
ketatalaksanaan. Pasal 869 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Bagian Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan; b. pelaksanaan
analisis
Peraturan
Pemerintah
dan
penyelesaian
Pengganti
rancangan
Undang-Undang
undang-undang, dan
Peraturan
Pemerintah di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
d. penyiapan ...
-338-
d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan; e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan; f. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Pasal 870 Bagian Aparatur Negara, terdiri dari: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Pasal 871 (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan analisis,
pemantauan, dan penyiapan penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang kesejahteraan pegawai, pembinaan kepegawaian, hak keuangan dan administratif pejabat negara, dan keanggotaan lembaga negara lainnya. (2) Subbagian ...
-339-
(2) Subbagian
Kelembagaan
melaksanakan
analisis
dan
Ketatalaksanaan
penelaahan,
pemantauan,
mempunyai dan
tugas
penyiapan
penyelesaian persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga negara.
Pasal 872 Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah dan penyusunan pendapat hukum di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keolahragaan, riset dan teknologi, perfilman, kesenian, kebudayaan, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan anak, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial serta pelaksanaan administrasi biro.
Pasal 873 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ...
-340-
a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keolahragaan, riset dan teknologi, perfilman, kesenian, kebudayaan,
kepariwisataan,
ketenagakerjaan,
kependudukan,
pemberdayaan perempuan dan anak, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial; b. pelaksanaan
analisis
Peraturan
Pemerintah
dan
penyelesaian
Pengganti
rancangan
Undang-Undang
undang-undang, dan
Peraturan
Pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keolahragaan, riset dan
teknologi,
perfilman,
kesenian,
kebudayaan,
kepariwisataan,
ketenagakerjaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan anak, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial; c. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan rancangan undang-undang, Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
dan
Peraturan
Pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keolahragaan, riset dan
teknologi,
perfilman,
kesenian,
kebudayaan,
kepariwisataan,
ketenagakerjaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan anak, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial; d. penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keolahragaan, riset dan teknologi, perfilman,
kesenian,
kebudayaan,
kepariwisataan,
ketenagakerjaan,
kependudukan, pemberdayaan perempuan dan anak, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial; e. penyusunan ...
-341-
e. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan yang berkaitan dengan rancangan dan produk UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keolahragaan, riset dan
teknologi,
perfilman,
kesenian,
kebudayaan,
kepariwisataan,
ketenagakerjaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan anak, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial; f. evaluasi dan penyusunan pendapat hukum atas pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keolahragaan, riset dan
teknologi,
perfilman,
kesenian,
kebudayaan,
kepariwisataan,
ketenagakerjaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan anak, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial; g. pelaksanaan administrasi Biro. Pasal 874 Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: a. Subbagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata; b. Subbagian Ketenagakerjaan, Kependudukan, dan Sosial; c. Subbagian Administrasi. Pasal 875 (1) Subbagian Pendidikan, Agama, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan
analisis,
pemantauan,
dan
penyiapan
penyelesaian
persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan
Peraturan
Presiden di bidang pendidikan, agama,
kepariwisataan, riset dan teknologi, budaya, dan perfilman. (2) Subbagian ...
-342-
(2) Subbagian Ketenagakerjaan, Kependudukan, dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
analisis,
pemantauan,
dan
penyiapan
penyelesaian
persetujuan serta penyusunan pendapat hukum atas izin prakarsa dan rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dan Peraturan Pemerintah, dan penyiapan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Presiden di bidang ketenagakerjaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan anak, kesehatan, keolahragaan, statistik, survey, dan kesejahteraan sosial. (3) Subbagian
Administrasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
ketatausahaan Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.
Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan
Pasal 876 Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan analisis atas permasalahan hukum, pengesahan perjanjian internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang, dan pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 877 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan …
-343-
a. pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat hukum atas permasalahan hukum; b. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyelesaian pengesahan perjanjian internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang; c. penelitian dan penyelesaian di bidang prerogatif yang meliputi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta naturalisasi; d. pendistribusian produk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah; e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam analisis hukum; f. pemberian nomor Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh presiden; g. pendokumentasian dan otomasi Peraturan Perundang-undangan; h. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan; i. otentifikasi pengesahan perjanjian internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang. Pasal 878 Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: a. Bagian Permasalahan Hukum; b. Bagian Ratifikasi; c. Bagian Prerogatif dan Naturalisasi; d. Bagian Administrasi Peraturan Perundang-undangan. Pasal 879 Bagian Permasalahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelitian, analisis, dan penyusunan pendapat hukum terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan masyarakat kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara. Pasal 880 … Pasal 880
-344-
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Bagian Permasalahan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum; b. pelaksanaan
analisis
dan
penyusunan
pendapat
hukum
terhadap
permasalahan hukum publik yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan masyarakat kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; c. pelaksanaan
analisis
dan
penyusunan
pendapat
hukum
terhadap
permasalahan hukum privat yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan masyarakat kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyusunan pendapat hukum. Pasal 881 Bagian Permasalahan Hukum terdiri dari: a. Subbagian Permasalahan Hukum Publik; b. Subbagian Permasalahan Hukum Privat. Pasal 882 (1) Subbagian Permasalahan Hukum Publik mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan pendapat hukum, dan penanganan gugatan atas permasalahan hukum Publik yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan masyarakat kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara. (2) Subbagian Permasalahan Hukum Privat mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan pendapat hukum, dan penanganan gugatan atas permasalahan hukum Privat yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan masyarakat kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara. Pasal 883 …
-345-
Pasal 883 Bagian Ratifikasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyelesaian yang berkaitan dengan pengesahan perjanjian internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang dan permasalahan hukum internasional, baik hukum publik maupun hukum privat. Pasal 884 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Bagian Ratifikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penyelesaian pengesahan perjanjian internasional yang diratifikasi dengan Undang-Undang; b. pemantauan dan pelaporan proses pengesahan perjanjian internasional; c. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf terhadap substansi permasalahan dalam perjanjian internasional.
Pasal 885 Bagian Ratifikasi terdiri dari: a. Subbagian Ratifikasi I; b. Subbagian Ratifikasi II.
Pasal 886 (1) Subbagian
Ratifikasi
I
mempunyai
tugas
melaksanakan
analisis,
pemantauan, pelaporan, dan penyiapan penyelesaian pengesahan perjanjian internasional yang bersifat bilateral.
(2) Subbagian …
-346-
(2) Subbagian
Ratifikasi II
mempunyai tugas melaksanakan analisis,
pemantauan, pelaporan, dan penyiapan penyelesaian pengesahan perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Pasal 887 Bagian Prerogatif dan Naturalisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyelesaian permasalahan permohonan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan naturalisasi. Pasal 888 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, Bagian Prerogatif dan Naturalisasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta naturalisasi; b. penyiapan, pelaporan sampai dengan penyelesaian rancangan Keputusan Presiden yang berkaitan dengan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta naturalisasi; c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugasnya. Pasal 889 Bagian Prerogatif dan Naturalisasi terdiri dari: a. Subbagian Prerogatif; b. Subbagian Naturalisasi.
Pasal 890 …
-347-
Pasal 890 (1) Subbagian
Prerogatif
mempunyai
tugas
melakukan
analisis
dan
penyelesaian permohonan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. (2) Subbagian Naturalisasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyelesaian permohonan naturalisasi. Pasal 891 Bagian Administrasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian, pendokumentasian, pendistribusian, dan penyelenggaraan otomasi Peraturan Perundang-undangan, serta pemberian nomor Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang sudah ditandatangani oleh Presiden. Pasal 892 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891, Bagian Administrasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyampaian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan atau Peraturan Pemerintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara; b. pemberian nomor Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden;
c. pengadministrasian …
-348-
c. pengadministrasian, pendistribusian, dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan; d. penyelenggaraan otomasi Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 893 Bagian Administrasi Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: a. Subbagian Dokumentasi dan Distribusi Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Otomasi Peraturan Perundang-undangan; c. Subbagian Administrasi.
Pasal 894 (1) Subbagian Dokumentasi dan Distribusi Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas
melaksanakan
penomoran,
pengadministrasian,
pendistribusian, dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan. (2) Subbagian Otomasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan otomasi Peraturan Perundang-undangan. (3) Subbagian
Administrasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundangundangan.
Bagian Kesembilan ...
-349-
Bagian Kesembilan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan
Pasal 895 (1) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan mempunyai tugas membantu
Menteri
Sekretaris
Negara
dalam
menyelenggarakan
pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Negara dan penanganan pengaduan masyarakat.
Pasal 896 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895 ayat (2), Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan pengawasan dan
pengembangan akuntabilitas
di
lingkungan Sekretariat Negara; b. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Negara; c. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan anggaran khusus Presiden dan Wakil Presiden;
d. pelaksanaan ...
-350-
d. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan aparat pengawasan internal; e. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Negara; f. pelaksanaan analisis atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diterima Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara; g. pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Negara; h. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara; i.
pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 897
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan terdiri dari: a. Biro Pengawasan Internal; b. Biro Akuntabilitas Kinerja; c. Biro Pengaduan Masyarakat.
Biro Pengawasan Internal
Pasal 898 Biro Pengawasan Internal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 899...
-351-
Pasal 899 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 898, Biro Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Negara; b. pemantauan dan pemeriksaan pelaksanaan anggaran khusus Presiden dan Wakil Presiden; c. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan aparat pengawasan internal; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Sekretariat Negara; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Negara; f. pengkoordinasian,
pembinaan,
dan
pelayanan
administrasi pejabat
fungsional auditor; g.
pelaksanaan pemantauan tuntutan ganti rugi;
h. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 900 Biro Pengawasan Internal terdiri dari: a. Bagian Administrasi Pengawasan; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 901 Bagian Administrasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pemeriksaan dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 902...
-352-
Pasal 902 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Bagian Administrasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kerja pengawasan; b. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan; c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tuntutan ganti rugi; d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait; e. pendistribusian dan pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan; f. pelayanan administrasi auditor.
Pasal 903 Bagian Administrasi Pengawasan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha Pengawasan; b. Subbagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Pasal 904 (1) Subbagian Tata Usaha Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan. (2) Subbagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas
melaksanakan
koordinasi
penyelesaian
tindak
lanjut
hasil
pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan aparat pengawasan internal serta pemantauan tuntutan ganti rugi.
Biro ...
-353-
Biro Akuntabilitas Kinerja
Pasal 905 Biro Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 906 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905, Biro Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan
pembinaan
sistem
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah di lingkungan Sekretariat Negara; b. pelaksanaan analisis dan penyampaian pertimbangan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterima Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara; c. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Negara; d. penelitian dan telaahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Negara; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat Negara; f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan akuntabilitas kinerja; g. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Pasal 907...
-354-
Pasal 907 Biro Akuntabilitas Kinerja terdiri dari: a. Bagian Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja; b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; c. Bagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
Pasal 908 Bagian Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan rencana stratejik, rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 909 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bagian Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan sosialisasi dan asistensi penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Negara; b. penelitian dan telaahan tentang pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Negara.
Pasal 910 Bagian Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja terdiri dari: a. Subbagian Pengembangan I; b. Subbagian Pengembangan II.
Pasal 911...
-355-
Pasal 911 (1) Subbagian Pengembangan I mempunyai tugas melakukan pengembangan rencana stratejik dan rencana kinerja di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Subbagian Pengembangan II mempunyai tugas melakukan pengembangan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 912 Bagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 913 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, Bagian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara; b. pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara; c. penyusunan laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara. Pasal 914 Bagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terdiri dari: a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja I; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja II. Pasal 915 ...
-356-
Pasal 915 (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan dan Sekretariat Wakil Presiden. (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, Kedeputian Sekretariat Negara dan Sekretariat Militer.
Pasal 916 Bagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Negara dan menganalisis LAKIP yang diterima Presiden melalui Sekretariat Negara.
Pasal 917 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Bagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan,
pengolahan data
kinerja,
dan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja Sekretariat Negara; b. pelaksanaan analisis atas LAKIP yang diterima Presiden; c. Penyusunan laporan hasil analisis atas LAKIP yang diterima Presiden.
Pasal 918 ... Pasal 918
-357-
Bagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari: a. Subbagian Pelaporan I; b. Subbagian Pelaporan II.
Pasal 919 (1) Subbagian Pelaporan I mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data kinerja, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Negara. (2) Subbagian Pelaporan II mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan pertimbangan atas LAKIP yang diterima Presiden.
Biro Pengaduan Masyarakat
Pasal 920 Biro Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara. Pasal 921 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 920, Biro Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pengolahan data, informasi dan laporan mengenai pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; b. pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Presiden dan atau kepada Menteri Sekretaris Negara; c. pemantauan ...
-358-
c. pemantauan
perkembangan
pelaksanaan
tindak
lanjut
pengaduan
masyarakat kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat; e. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan. Pasal 922 Biro Pengaduan Masyarakat terdiri dari: a. Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang Aparatur dan Ketenagakerjaan; b. Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang HAM, Pertanahan, dan Perumahan. Pasal 923 Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang Aparatur dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, dan menindaklanjuti pangaduan masyarakat masalah aparatur dan ketenagakerjaan. Pasal 924 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923, Bagian Pengaduan
Masyarakat
Bidang
Aparatur
dan
Ketenagakerjaan
menyelenggarakan fungsi: a. pengolahan data, informasi dan laporan mengenai pengaduan masyarakat masalah aparatur dan ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; b. pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah aparatur dan ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Presiden dan atau kepada Menteri Sekretaris Negara; c. pemantauan ...
-359-
c. pemantauan
perkembangan
pelaksanaan
tindak
lanjut
pengaduan
masyarakat masalah aparatur dan ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat masalah aparatur dan ketenagakerjaan.
Pasal 925 Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang Aparatur dan Ketenagakerjaan terdiri dari: a. Subbagian Pengaduan Masyarakat Bidang Aparatur; b. Subbagian Pengaduan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan.
Pasal 926 (1) Subbagian Pengaduan Masyarakat Bidang Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah aparatur. (2) Subbagian Pengaduan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas
melaksanakan
penelaahan
dan
menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.
Pasal 927 Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang HAM, Pertanahan, dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan analisis
dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat yang menyangkut masalah HAM, pertanahan, dan perumahan, serta permasalahan lainnya. Pasal 928 ...
-360-
Pasal 928 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Bagian Pengaduan
Masyarakat
Bidang
HAM,
Pertanahan,
dan
Perumahan
menyelenggarakan fungsi: a. pengolahan data, informasi dan laporan mengenai pengaduan masyarakat masalah HAM, pertanahan, perumahan, dan permasalahan lainnya yang disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; b. pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masalah HAM,
pertanahan,
perumahan,
dan
permasalahan
lainnya
yang
disampaikan kepada Presiden dan atau kepada Menteri Sekretaris Negara; c. pemantauan
perkembangan
pelaksanaan
tindak
lanjut
pengaduan
masyarakat masalah HAM, pertanahan, perumahan, dan permasalahan lainnya yang disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri Sekretaris Negara; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan pengaduan masyarakat masalah HAM, pertanahan, perumahan, dan permasalahan lainnya.
Pasal 929 Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang HAM, Pertanahan, dan Perumahan terdiri dari: a. Subbagian HAM; b. Subbagian Pertanahan dan Perumahan; c. Subbagian Administrasi.
Pasal 930 ... Pasal 930
-361-
(1) Subbagian HAM mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah HAM; (2) Subbagian Pertanahan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah pertanahan dan perumahan, serta permasalahan lainnya; (3) Subbagian
Administrasi
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan.
Bagian Kesepuluh Staf Ahli Pasal 931 (1) Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengkajian, dan penyampaian hasil analisis, serta saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Menteri Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri. (3) Jumlah Staf Ahli paling banyak 5 (lima).
Pasal 932 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931 ayat (2), Staf Ahli menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan …
-362-
a. pemantauan dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai bidang tugas dan atau keahliannya; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya; c. penyampaian saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendukung pelaksanaan fungsi Menteri Sekretaris Negara; d. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan.
Bagian Kesebelas Staf Khusus Pasal 933 (1) Di lingkungan Sekretariat Negara dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. (2) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.
Pasal 934 Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Sekretaris Negara sesuai penugasan Menteri Sekretaris Negara.
Pasal 935 … Pasal 935
-363-
(1) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit-unit organisasi di lingkungan Sekretariat Negara. (2) Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dengan baik, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara mengatur tata kerja Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara.
Pasal 936 (1) Pangangkatan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara. (2) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. (3) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 937 (1) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. (2) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara tetap menerima gaji sebagai pegawai negeri.
(3) Pegawai …
-364-
(3) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 938 (1) Pegawai negeri yang berhenti atau setelah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 939 Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural Eselon I.b.
Pasal 940 (1) Masa bhakti Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara paling lama sama dengan masa jabatan menteri yang bersangkutan. (2) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan uang pesangon.
Pasal 941 …
-365-
Pasal 941 Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara mendapat dukungan administrasi dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. Pasal 942 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Bagian Keduabelas Ajudan Pasal 943 (1) Ajudan terdiri dari: a. Ajudan Presiden; b. Ajudan Wakil Presiden; c. Ajudan Isteri/Suami Presiden; d. Ajudan Isteri/Suami Wakil Presiden. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ajudan Presiden dan Ajudan Isteri/Suami Presiden, mendapatkan: a. petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan dari Kepala Rumah Tangga Kepresidenan; b. pembinaan administrasi dan petunjuk-petunjuk teknis di bidang pengamanan dari Sekretaris Militer. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ajudan Wakil Presiden dan Ajudan Isteri/Suami Wakil Presiden, mendapatkan: a. petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan dari Sekretaris Wakil Presiden; b. pembinaan administrasi dan petunjuk-petunjuk teknis di bidang pengamanan dari Sekretaris Militer. Bagian …
-366-
Bagian Ketigabelas Tim Dokter Kepresidenan Pasal 944 (1) Tim Dokter Kepresidenan, terdiri dari: a. Ketua, merangkap sebagai Anggota; b. Wakil Ketua, merangkap sebagai Anggota; c. Sekretaris, merangkap sebagai Anggota; d. Koordinator, merangkap sebagai Anggota, terdiri dari: e. Koordinator Tim Dokter Kepresidenan; f. Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden. g. Anggota; h. Dokter Pribadi Presiden, merangkap sebagai Anggota; i.
Dokter Pribadi Wakil Presiden, merangkap sebagai Anggota.
(2) Dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada Presiden, Tim Dokter Kepresidenan, mendapatkan: a. koordinasi dan petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan dari Kepala Rumah Tangga Kepresidenan; b. pembinaan administrasi dan petunjuk-petunjuk teknis di bidang pengamanan dari Sekretaris Militer. (3) Dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada Wakil Presiden, Tim Dokter Kepresidenan, mendapatkan: a. koordinasi dan petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan dari Sekretaris Wakil Presiden;
b. pembinaan …
-367-
b. pembinaan administrasi dan petunjuk-petunjuk teknis di bidang pengamanan dari Sekretaris Militer. Pasal 945 Hal-hal lain yang berkaitan dengan Ajudan dan Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943 ayat (1) dan Pasal 944 ayat (1), diatur dalam peraturan tersendiri.
Bagian Keempatbelas Jabatan Fungsional Pasal 946 (1) Pada satuan-satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, dapat diangkat sejumlah pejabat fungsional sesuai kebutuhan dan beban kerja, serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Pejabat fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya. Pasal 947 (1) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, para pejabat fungsional berada di bawah koordinasi dan
pembinaan,
serta
mendapatkan
pelayanan
administrasi dari pimpinan unit kerja masing-masing. Bagian Kelimabelas…
-368-
Bagian Kelimabelas Kelompok Kerja Pasal 948 Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri Sekretaris Negara dapat membentuk beberapa Kelompok/Tim Kerja.
BAB III TATA KERJA
Pasal 949 (1) Semua satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, yaitu Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara, Deputi Menteri Sekretaris Negara, dan Staf Ahli
Menteri
Sekretaris
Negara
berikut
unsur-unsurnya
dalam
melaksanakan tugas dan kegiatannya, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. (2) Koordinasi tersebut meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan tersebut, dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.
Pasal 950 …
-369-
Pasal 950 Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 951 (1) Penyampaian
petunjuk,
pengajuan
hasil
pelaksanaan
tugas,
dan
penyampaian laporan kepada Menteri Sekretaris Negara, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing. (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Menteri Sekretariat Negara dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Negara untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pejabat yang ditugaskan Menteri Sekretaris Negara wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat Eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya. Pasal 952 (1) Pejabat eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap dokumen yang perlu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara dan Presiden. (2) Menteri Sekretaris Negara membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap dokumen yang perlu ditandatangani Presiden.
-370-
BAB IV … BAB IV ESELON JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 953 (1) Kepala
Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil Presiden,
Sekretaris Militer, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b. (3) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a. (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Istana, dan Kepala Unit adalah jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 954 (1) Pejabat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara. (2) Pejabat eselon II, III, dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Pasal 955 Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli, tetap diberikan eselon I.a. Pasal 956 Pejabat
Fungsional di lingkungan Sekretariat
Negara diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-371-
BAB V … BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 957 Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 958 Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini, maka ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut di lingkungan Sekretariat Negara, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 959 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini, maka: 1. Keputusan
Sekretaris
KEP/37/SESNEG/VIII/2000
Negara tentang
Republik Organisasi
Indonesia dan
Tata
Nomor Kerja
Sekretariat Negara sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Negara Nomor 61Tahun 2004;
-372-
2. Keputusan …
2. Keputusan Sekretaris Presiden Republik Indonesia Nomor KEP37/SETPRES/6/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Presiden Republik Indonesia; 3. Keputusan Sekretaris Wakil Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia; 4. Keputusan Sekretaris Militer Nomor SKEP/05-B/SESMIL/II/2002 tanggal 7 Februari 2002 tentang Naskah Sementara Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Militer; dinyatakan tidak berlaku. Pasal 960 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2005 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,
-373-
Drs. Cecep Sutiawan, M.Si.
