BAGIAN KEDUA NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
BABV
EKSISTENSI NEGARA DALAM MASYARAKATINTERNASIONAL
A. Negara sebagai Subyek Hukuin Internasional 1. Pengertian Negara: - H Kelsen = Negara adalah identik hukum/sistem hukum Negara terdiri dari sekumpulan hukum yang digunakan untuk mengatur individu - Konv. Montevide 1933: negara punya karakteristik tertentu yaitu memiliki: - penduduk tetap - wilayah tertentu - pemerintahan - kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (memiliki kedaulatan/kemerdekaan) Catatan: •
keempat ciri tersebut harus ada, sekalipun untuk karakteristik 1-3 belum pasti
•
Ciri keempat merupakan ciri yang paling penting, karena untuk membedakan kesatuan kemasyarakatan di bawah negara, dan bila terjadi perubahan atas ciri keempat akan merubah status negaf a tersebut.
2. Macam-Macam Negara dalam masyarakat internasional:
1. Negara ferderal dan negara konfederasi, 5. Negara Perwalian 2. Negara Kondomminium
6. Negara Mikro
3. Negara anggota Persemakmuran
7. Negara Netral
4. Negara-negara yang belum berpemerintahan
B. Beberapa
Doktrin
Berkaitan
dengan
Negara
dalam
masyarakat
internasional. 1. Doktrin Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar negara => Hak-hak dasar negara yang sering disebut-sebut antara lain: 1. hak kemerdekaan, 2. hak kesederajatan 3. hak menjalankan jurisdikdsi territorial 4. hak untuk membela diri atau mempertahankan diri =>
Kewajiban dasar negara yang sering disebut-sebut antara lain: 1)
tidak melakukan perang
2)
melaksanakan treaty dengan etikat baik
3)
tidak melakukan intervensi
2. Kemerdekaan dan Kedaulatan negara •
Biasanya negara yang merdeka memiliki kedaulatan atas warga negaranya serta urusa-urusannya dalam batas-batas wilayahnya.
•
Menurut Max Huber, kedaulatan dalam hubungan antar negara-negara menunjukkan kemerdekaan. Kemerekaan berkenaan dengan suatu bagian dari muka bumi ini adalah hak untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, tanpa campur tangan negara lain.
•
Kedaulatan yang dimiliki negara dewasa ini mempunyai arti lebih sempit dari pada kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara pada jaman abad ke-18
atau
19.
Keterbatasan
ini
disebabkan
karena
keterikatan/keanggotaan negara tersebut dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat internasional. Sehingga dikatakan bahwa kedaulatan negara dewasa ini tinggal sisi (residuun) dari kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang ditetapkan dalam H.I. •
Hakikat kemerdekaan negara adalah adanya hak-hak dan kewajiban yang melekat pada negara yang bersangkutan dalam hubungannya dengan negara lain. Hak-hak tersebut antara lain: 1. kekuasaan eksklusif atas urusan dalam negerinya, 2. kekuasaan untuk menerima atau mengusir orang asing, 3. hak istimewa bagi perutusan diplomatiknya di negara lain, 4. yurisdiksi tunggal atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya.
Contoh-contoh kewajiban yang mengikat negara adalah: 1) Tidak menjalankan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain. Kasus: - Adolf Eichman, Corfu Channel Case 2) mencegah warga negaranya melakukan tindakan yang melanggar kemerdekaan dan kedaulatan wilayah negara lain. Kasus: Pembunuhan raja Alexander dari Yugoslavia 1934 3) idak mencampuri urusan negara lain. 3. Doktrin Intervensi. Tindakan intervensi (campur tangan) yang dilarang adalah: = campur tangan yg. 1) bertentangan dengan. kehendak negara dan 2). mengurangi kedaulatan negara = Keputusan ICJ tindakan intervensi adalah: menyangkut urusan yang. Seharusnya diputus sendiri secara bebas, dan campur tangan dilakukan secara paksa/kekerasan * Bentuk-bentuk intervensi yang dilarang oleh H.I. antara lain: 1). intervensi intern
3). intervensi penghukuman
2). intervensi ekstern 4). intervensi subversive
=>
PBB melalui pasal 2 (4) jo. pasal 2 (7) Piagam menyatakan untuk tidak turut campurtangan tangan urusan domestik suatu negara, kecuali sebagaimana di atur dalam Bab VII Piagam. Namun pasal tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda antara kelompok negara-negara Barat
dan
negara-negara
non-Barat.
Dengan
perbedaan
tersebut
kemudian MU PBB pada tahun 1965 mengeluarkan pernyataan, yang isinya antara lain: a) tidak ada satu negarapun yang mempunyai hak untuk turut campur tangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan alasan apapun dalam urusan internal atau eksternal suatu negara, b) bahwa setiap negara memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memilih sistem politik, ekonomi, sosial dan budayanya, dan c) bahwa semua negara harus menghormati hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan rakyat dari suatu negara.
Bentuk-bentuk intervensi yang dibenarkan dalam H.L: 1) intervensi kolektif berdasarkan Bab VII Piagam PBB 2) intervensi untuk melindungi warga negaranya 3) intervensi dalam rangka membela atau mempertahankan diri 4) intervensi dalam urusan protektorat, 5) intervensi dalam rangka pelanggaran berat PI Catatan: •
Bagaimana halnya dengan intervensi karena pelanggaran HAM, masih menimbulkan kontraversial
•
Dalam kaitannya dengan intervensi, dikenal adanya Doktrin Monroe, yang merupakan alasan pembenar tindakan AS untuk melakukan tindakan intervensi.
4. Doktrin Kesederajatan, (Doctrine of the equality of state), yang merupakan ajaran dari kaum naturalis. Maknanya, secara alami bangsa dipandang sebagai individu yang. bebas. Kini diatur dalam: - pasal 1 (2), pasal 2(1) Piagam PBB - Prinsip H.I. tig. Hubungan Bersahabat & Kerjasama int 1964, - Deklarasi MU 1970 "The Principles of sovereign equality of State -Deklarasi MU 1974 "Tentang PembentukanTata Ekonomi Int. Baru", khususnya dalam pasal 4 (a).. ¾ Kesederajatan hanya dim. arti hukum, tidak. dalam. arti Politik.
5. Doktrin Hubungan Bertetangga Antar Negara = makasudnya, suatu negara dilarang menngunakan wilayahnya yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan negara lain. > Ajaran ini ditemukan dalam beberapa dokument dan keputusan Pengadilan Internasional, seperti: 1. Pasal 4 Draf deklarasi tentang Hak dan Kewajiban negara, yang dibuat olehILCtahun!946,
2. Kasus Yunani, 1946 – 1949 3. Tral Smelter Cases, 1941 4. Corfu Channel Cases, 1949 5. Pasal 24 Piagam PBB ¾ Doktrin mi erat kaitannya dengan doktrin Hidup berdampingan Secara Damai.
6.
Doktrin Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self- determination) bagi suatu Rakyat. > Hak ini telah mendapat pengakuan dalam beberapa instrumen internasional, seperti: -
Resolusi MU 1958 tentang Penentuan Nasib Sendiri (Resolution ) on Selfdetermination),
-
Res. MU No. 1514 (XV) mengenai Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-Negeri dan Rakyat-Rakyat jajahan, Tahun 1960
-
Covenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966
-
Covenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966
> Self- determination mencakup sejumlah kewajiban yang mengikat negaranegara termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannnya tindakan merealisasikan hak penentuan nasib sendiri, baik melalui kerjasama maupun tersendiri, dan menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada rakyat yang berhak atas hak ini dan kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini. > Beberapa persoalan muncul berkaitan dengan Self- determination, seperti: -
apa arti dan seberapa luas ruang lingkup Selfdetermination, - siapa yang dimaksud dengan "rakyat" ?
-
sejauh
mana
Self-
memperbolehkan pemisahan ?
determination
